Xcloud.id

NGO: Indikator Politik Indonesia

  • Binzein-Abang Ijo memenangi Pilkada Purwakarta

    Binzein-Abang Ijo memenangi Pilkada Purwakarta

    Pemaparan hasil survei pada Pilkada Purwakarta. (ANTARA/Ali Khumaini)

    Survei Indikator: Binzein-Abang Ijo memenangi Pilkada Purwakarta
    Dalam Negeri   
    Calista Aziza   
    Rabu, 13 November 2024 – 07:38 WIB

    Elshinta.com – Lembaga Survei Indikator merilis hasil survei terkini yang menunjukkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein-Abang Ijo Hapidin memenangi pilkada dengan elektabilitas mencapai 58,96 persen.

    Direktur Utama Indikator Politik Fauny Hidayat, di Kabupaten Purwakarta, Jabar, Selasa mengatakan, menjelang hari pemungutan suara, hasil survei Indikator Politik menunjukkan pasangan Saepul Bahri Binzein dan Abang Ijo Hapidin alias Zeinjo unggul dengan elektabilitas mencapai 58,96 persen.

    Survei itu dilakukan pada 3-10 November 2024 terhadap 400 responden melalui metode multistage random sampling, dengan margin of error sekitar 5 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

    Berdasarkan survei ini, pasangan Saepul Bahri Binzein dan Abang Ijo Hapidin memperoleh elektabilitas sebesar 58,96 persen dalam simulasi empat pasangan calon. 

    Kemudian di peringkat kedua, pasangan Yadi Rusmayadi dan Pipin Sopian mendapatkan 24,03 persen. Selanjutnya pasangan Anne Ratna Mustika dan Budi Hermawan memperoleh 8,57 persen.

    Sementara pasangan Zainal Arifin dan Sona Maulida Roemardi menempati posisi terakhir dengan dukungan sebesar 4,17 persen. Sisanya, sebesar 4,27 persen, adalah responden yang belum menentukan pilihan atau tidak memberikan jawaban.

    “Dalam wawancara, kami juga menunjukkan nama-nama calon agar responden dapat memilih dengan jelas,” kata dia.

    Survei juga mencatat elektabilitas individu calon bupati di Purwakarta. Saepul Bahri Binzein menempati posisi teratas dengan dukungan 57,7 persen, disusul Yadi Rusmayadi di angka 24,8 persen. 

    Sedangkan Anne Ratna Mustika memperoleh 9,3 persen, dan Zainal Arifin berada di angka 4,0 persen. Sisanya, sebesar 4,2 persen, adalah responden yang tidak tahu atau tidak menjawab.

    Selain itu, hasil survei memperlihatkan kenaikan dukungan terhadap pasangan Saeful Bahri Binzein dan Abang Ijo Hapidin dalam simulasi. 

    “Pada simulasi top of mind atau pilihan utama, Saeful Bahri Binzein mencatat 36,8 persen, dan pada simulasi kartu bantu naik sedikit menjadi 39,3 persen. Demikian juga Abang Ijo yang naik dari 18,4 persen menjadi 20,2 persen. Kenaikan ini turut menurunkan angka responden yang belum menentukan pilihan, dari 12,7 persen menjadi lebih rendah,” tambahnya.

    Menurut Fauny, survei ini mencerminkan dinamika elektoral di Purwakarta menjelang pemungutan suara pada Pilkada 27 November 2024. 

    Hasil survei mengindikasikan peluang besar bagi pasangan Saepul Bahri Binzein dan Abang Ijo untuk memenangkan kontestasi, meski waktu kampanye masih berlangsung. 

    Sumber : Antara

  • Program Makan Bergizi Gratis Disambut Penuh Sukacita, Mulai Januari 2025 Menyasar hingga 20 Juta Pelajar – Page 3

    Program Makan Bergizi Gratis Disambut Penuh Sukacita, Mulai Januari 2025 Menyasar hingga 20 Juta Pelajar – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Anak-anak duduk berkumpul beralaskan dipan. Wajah mereka penuh kegembiraan karena dihadapan mereka telah tersaji kotak berisi nasi putih lengkap dengan lauk ayam goreng, tumis sayur, dan telur rebus. Ditambah dengan buah pisang, susu, dan air putih. Sebuah hidangan makan siang yang tidak ‘biasa’ bagi mereka.

    Para bocah itu langsung menyantap makanan di kotak berwarna cokelat dengan lahap. Padahal biasanya, sewaktu jam rehat kebanyakan hanya mengonsumsi jajanan sekolah yang sama sekali jauh dengan apa yang dimakannya hari ini. Siswa-siswi SDN 1 Langkai, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, begitu menikmati makan siang tersebut. Setelah habis, mereka mengupas pisang dan meminum susu sebagai penutup hidangan.

    “Enak! Senang dapat makan gratis,” jawab salah satu siswa saat ditanya Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, bagaimana makanannya.

    Kehadiran Wapres Gibran di sana untuk meninjau program uji coba Makan Bergizi Gratis (MBG). Gibran memang sering datang ke lokasi, lihat langsung dan mengawal implementasi program MBG gratis yang merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

    Gibran juga menyempatkan berkeliling ke setiap kelas, mulai dari kelas satu hingga kelas enam, sembari berinteraksi dengan para siswa dan guru. Tanya-tanya apa yang kurang, serta masukan dari program Makan Bergizi Gratis.

     

    Perbesar

    Pembiasaan Makan Bergizi Gratis di SD Negeri Parung Serab, Kecamatan Ciledug, Senin, (09/9/2024).

    Guru kelas III-B, Yulie Antika, menyampaikan siswa-siswinya merasa senang dengan adanya program MBG tersebut. Dan bersyukur program ini bisa ‘hadir’ di sekolahnya itu.

    Mantan Wali Kota Solo itu langsung merespon. Ia berharap program Makan Bergizi Gratis dapat diperluas ke berbagai daerah lain di luar Pulau Jawa.

    “Sesuai dengan visi Presiden Prabowo untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia secara merata,” tutur Gibran.

    Beberapa program uji coba MBG memang terus dilakukan. Evaluasi juga berjalan. Dan yang terbaru di luar pulau Jawa, yakni SDN 1 Langkai, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Senin 4 November 2024.

    Mengutip data Badan Gizi Nasional (BGN), program Makan Bergizi Gratis telah memasuki masa uji coba yang dilaksanakan lebih di 80 titik di seluruh Indonesia. Jumlah ini akan terus bertambah sampai nantinya program ini resmi dijalankan pemerintah mulai 2 Januari 2025.

    Pada tahap awal, program ini akan menyasar sekitar 15 hingga 20 juta anak di seluruh Indonesia, sesuai dengan alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun dari RAPBN 2025.

    Prabowo Pertaruhkan Jabatan dan Tongkat Nabi Sulaiman

    Perbesar

    Presiden Prabowo. (Foto: Dok. Instagram @prabowo)

    Program Makan Bergizi Gratis telah didengungkan sejak masa kampanye oleh Presiden Prabowo. Komitmen untuk mewujudkan program ini disampaikan langsung dalam rapat kabinet perdana.

    Presiden Prabowo bahkan menyebut mempertaruhkan jabatannya untuk program, dengan target sebanyak lebih dari 80 juta penerima manfaat itu dapat terlaksana baik.

    Prabowo juga menganalogikan kebutuhan waktu untuk mempersiapkan program makan bergizi gratis dengan istilah ‘tak punya tongkat Nabi Sulaiman’ saat membahas soal rencana tersebut.

    “Saya tidak katakan bahwa ini bisa selesai dalam 1 minggu 2 minggu atau 3 bulan, tidak ada di antara kita yang punya tongkat Nabi Sulaiman,” ujar Prabowo dalam memimpin sidang kabinet paripurna perdana di Kantor Presiden Jakarta, Rabu 23 Oktober 2024.

    Menurut Prabowo, meski dihadapkan pada tantangan teknis dan logistik, dia tetap percaya kerja sama yang baik program ini bisa berhasil dalam jangka panjang.

    “Saya haqqul yaqin saya pertaruhkan, saya pertaruhkan kepemimpinan saya. Bagi saya makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategic,” tegasnya.

    Sebagai bentuk keseriusan, Prabowo telah membentuk Badan Gizi Nasional. Dia berharap Kepala Badan Gizi Nasional dan jajarannya yang sudah dibentuk bisa segera bekerja maksimal.

    Meski begitu, Prabowo sadar program Makan Bergizi Gratis tidak bisa langsung berjalan sempurna, apalagi di tahap-tahap awal. Tetapi, semua itu bisa diusahakan jika dipersiapkan matang sejak jauh hari.

    Lalu, seperti apa persiapan program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan bagaimana aturan pembagiannya?

    Perbesar

    Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka turun ke lapangan pada hari ketiga. Ia mengecek program Makan Bergizi Gratis di SDN 03 Menteng Jakarta. (Dok Sekretariat Wapres)

    Berdasarkan Pepres Nomor 83 Tahun 2024, Badan Gizi Nasional adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Badan Gizi Nasional mempunyai tugas melaksanakan pemenuhan gizi nasional dari program MBG.

    Dikutip dari laman Instagram Kantor Komunikasi Kepresidenan RI, @pco.ri, pemberian Makan Bergizi Gratis untuk anak-anak sekolah disesuaikan dengan jadwal belajar mengajar di setiap jenjang pendidikan, sehingga semua anak mendapatkan asupan bergizi saat bersekolah.

    Ada empat target utama penerima program Makan Bergizi Gratis. Yaitu peserta didik atau pelajar dari PAUD hingga SMA (negeri dan swasta), dengan rincian; peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, serta pendidikan pesantren.

    Kedua yakni balita atau anak usia di bawah lima tahun, ketiga adalah ibu hamil, dan terakhir ibu menyusui.

    Adapun sasaran Makan Bergizi Gratis dilakukan secara bertahap selama lima tahun ke depan; pada 2025 sekitar 40 persen, tahun berikutnya sekitar 80 persen dan 2029 mencapai 100 persen.

    Pada 2025, program ini menargetkan 5.000 satuan pelayanan. Lalu di 2027, satuan pelayanan ini diharapkan sudah menyentuh angka 30 ribu.

    Pemberian MBG (1 kali sehari) untuk anak sekolah disesuaikan dengan jadwal belajar mengajar di setiap jenjang pendidikan. Anak PAUD-Kelas 2 SD mendapat jatah duluan pada pukul 8 pagi, lalu kelas 3-6 SD dibagikan pukul 9.30 pagi, dan SMP-SMA dibagikan pukul 12 siang.

    Staf Ahli Kepala Badan Gizi Nasional, Ikeu Tanziha mengatakan nantinya program tersebut kemungkinan diprioritaskan untuk daerah yang memiliki angka stuntingnya tinggi. Meski begitu sampai saat ini masih menunggu kesiapan dari unit pelayanan.

    Sekolah-sekolah yang ada di kabupaten daerah kemungkinan diprioritaskan, dibandingkan sekolah yang ada di kota-kota.

    “Jadi unit pelayanan yang menentukan nanti di mana titik untuk intervensi. Sehingga dana-dana tersebut memang kita upayakan pada sekolah-sekolah yang relatif pada daerah kabupaten-kabupaten,” tuturnya dalam media briefing Makan Bergizi Gratis, dikutip dari YouTube FMB9ID.

    Badan Gizi Nasional juga akan mengintegrasikan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk UMKM dan sektor swasta, dalam penyediaan bahan makanan bergizi lokal.

    “Keterlibatan UMKM lokal sangat penting agar dana yang dialokasikan juga berdampak positif bagi ekonomi daerah. Kami ingin memastikan bahan makanan yang diberikan memenuhi standar gizi sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional,” ujarnya.

    Perbesar

    Program makan bergizi gratis merupakan salah satu program yang dijanjikan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Liputan6.com/Herman Zakharia)

    Untuk menu makanan, nantinya juga disesuaikan wilayah masing-masing. Misalnya, daerah Padang dengan preferensi menu makanan Padang, hingga daerah Sunda dengan preferensi menu makanan Sunda.

    Hal ini bertujuan agar makanan yang dikonsumsi tak ada yang dibuang alias dihabiskan oleh anak-anak tersebut. Tak hanya itu, menu makanan ini juga nanti disesuaikan dengan kondisi anak tersebut.

    “Siapa yang membuat menu? Itu tenaga gizi yang ada di situ. Kemudian mereka juga bekerja sama dengan kader, puskesmas, dalam rangka untuk melihat preferensi anak,” imbuhnya.

    BGN juga menggandeng Kodim di berbagai wilayah untuk mendukung efektivitas pelaksanaan. Kodim memiliki peran strategis dalam membantu penyaluran ke wilayah-wilayah sulit jangkauan, terutama di daerah-daerah terpencil dan daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal).

    Di samping anak sekolah, target penerima manfaat mencakup ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, dengan pendekatan dapur umum yang mampu melayani 2.500 hingga 3.000 anak per unit layanan.

    Nantinuya keberhasilan program akan dievaluasi secara berkala, termasuk melalui indikator kesehatan, seperti tinggi badan dan berat badan anak, yang diukur oleh tenaga gizi di setiap unit pelayanan.

    Evaluasi ini nantinya akan melibatkan beberapa instansi, termasuk Puskesmas dan sekolah, dengan dukungan pengawasan dari BPOM untuk memastikan standar keamanan pangan terjaga.

    Sumbang Rp4.510 Triliun ke PDB

    Perbesar

    Siswa-siswi SDN 05 dan 07 Cipinang Melayu Kecamatan Makasar, Jakarta terlihat antusias mengikuti rangkaian uji coba atau simulasi program makan siang gratis. (merdeka.com/Imam Buhori)

    Dalam sebuah diskusi virtual belum lama ini, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memperkirakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat memberikan sumbangan ke produk domestik bruto (PDB) 2025 sampai Rp4.510 triliun atau setara 34,2 persen dari PDB nasional.

    Menurut Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, sumbangan tersebut berasal dari efek pengganda (multiplier effect) yang bisa ditimbulkan dari program yang anggarannya digolongkan ke dalam belanja pendidikan tersebut.

    Adapun berdasar studi Indef, untuk setiap peningkatan Rp1 triliun pada belanja pendidikan, akan mendorong peningkatan nilai PDB hingga Rp63,52 triliun. Sementara, setiap Rp1.000 yang dikeluarkan pemerintah untuk MBG, dapat memberi manfaat hingga Rp63.500 terhadap perekonomian nasional.

    “Pada tahun 2025, dengan sasaran sekitar 19,47 juta orang dengan estimasi biaya sekitar Rp71 triliun, maka estimasi daya dorongnya terhadap PDB itu sekitar Rp4.150 triliun,” kata Esther.

    Kemudian pada 2026, dengan sasaran penerima sebanyak 30,46 juta orang dan alokasi biaya sebesar Rp109,7 triliun, potensi peningkatan PDB yang bisa didapatkan sekitar Rp6.967,2 triliun.

    Dan pada 2027, dengan sasaran penerima sebanyak 41,45 juta orang dengan estimasi biaya Rp149,2, dorongan yang bisa ditimbulkan terhadap PDB sekitar Rp9.479,4 triliun.

    Selanjutnya, pada 2028, dengan jumlah penerima yang melonjak cukup signifikan, yakni mencapai 62,18 juta orang dan dengan alokasi biaya Rp223,8 triliun, MBG dapat memberikan sumbangan hingga Rp14.219,1 triliun ke PDB.

    Pada tahun terakhir pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, jika sasaran penerima program dinaikkan menjadi 82,9 juta orang dan dengan biaya Rp298,4 triliun, sumbangan ke PDB berpotensi melonjak hingga Rp18.958,8 triliun.

    Jadi Priotitas Kementerian Komdigi

     

    Perbesar

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (1/11/2024). (Foto: Liputan6.com/Lizsa Egeham).

    Presiden RI Prabowo Subianto telah meminta semua menteri mendukung jalannya program makan bergizi gratis. Bahkan, ia mempersilakan para menterinya mengundurkan diri dari Kabinet Merah Putih jika tak setuju dengan program tersebut.

    Semuanya kementerian langsung sat set. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid mengungkapkan, jika kampanye makan bergizi gratis menjadi program prioritas jangka pendek kementerian yang ia pimpin.

    “Yang juga menjadi prioritas dalam jangka pendek adalah bagaimana Kemkomdigi dapat mendukung program prioritas pemerintah, di antaranya makan Bergizi Gratis melalui kampanye program secara masif,” kata Meutya.

    Ia menilai, jika kampanye program makan bergizi gratis sangat penting. Terlebih kampanye itu bisa melibatkan dan menambah pengetahuan masyarakat terhadap makan bergizi gratis.

    “Dan ini kita anggap penting sebagai pelibatan masyarakat, pengetahuan masyarakat, agar masyarakat juga dapat mendukung dan terlibat aktif dalam program pemerintah khususnya makan bergizi gratis,” ujarnya.

    Merujuk hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia, mayoritas publik mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG).

    Survei ini dilakukan terhadap 1.200 responden di seluruh Indonesia pada 10-15 Oktober 2024, lima hari sebelum Prabowo dan Gibran dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029.

    Dalam survei nasional ini, masyarakat memberikan dukungan tinggi terhadap program makan bergizi gratis yang mencapai 77,6% dan turut mendapatkan tingkat awareness yang tinggi.

    Lebih lanjut, sebanyak 65,5% responden percaya program tersebut akan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan 66,1% merasa yakin program itu dapat membantu mengatasi masalah gizi buruk di Indonesia.

     

    (*)

  • Survei Indikator: Elektabilitas Naik, Sherly Laos-Sarbin Unggul di Pilkada Malut

    Survei Indikator: Elektabilitas Naik, Sherly Laos-Sarbin Unggul di Pilkada Malut

    Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Survei Indikator menyampaikan elektabilitas di Pilkada Malut 2024, yaitu pasangan Sherly Laos-Sarbin Sehe unggul dibandingkan dengan dua calon Gubernur Maluku Utara lainnya.

    Elektabilitas Sherly-Sarbin unggul dalam survei Indikator pada September-Oktober 2024. Perinciannya, Indikator telah melakukan survei dengan simulasi empat pasangan, Sherly Laos-Sarbin Sehe berhasil mengantongi 31,3% suara pada September.

    Selanjutnya, Husain Alting Sjah-Asrul Rasyid Ichsan 26,3%, diikuti Muhammad Kasuba-Basri Salama 17%, dan Aliong Mus-Sahril Thahir 11,4%.

    Kemudian pada Oktober, elektabilitas Sherly-Sabri tumbuh 9,4% dari bulan sebelumnya menjadi 40,7%. Sementara, tiga pasangan lainnya kompak mengalami penurunan.

    Secara terperinci, Husain-Asrul menjadi 20,7%, Kasuba-Basri 15,5% dan Aliong-Sahril 10,4%. Sementara tren, pemilih tidak tahu atau rahasia ikut turun tipis dari 13,9% menjadi 12,8%.

    Founder dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan bahwa sebanyak 54,3% responden menegaskan tidak bakal mengganti pilihannya di Pilkada serentak 2024.

    “Kecil kemungkinan responden mengubah pilihan 33,1% dan sangat kecil atau hampir tidak mungkin mengubah pilihan 54,3,” ujar Burhanuddin dalam keterangan tertulis, Minggu (10/11/2024).

    Perlu diketahui, Sherly sejatinya tidak ikut terjun langsung dalam Pilkada 2024, namun setelah suaminya sekaligus calon Gubernur Maluku Utara Benny Laos meninggal dunia, maka posisi Benny digantikan Sherly.

    Tentunya, Sherly telah menjadi calon gubernur Maluku Utara usai delapan partai pengusungnya sepakat menggantikan Benny oleh istrinya.

    Sebagai informasi, survei ini dilakukan pada periode 20-28 Oktober 2024 menggunakan metode multistage random sampling di seluruh kabupaten/kota di Maluku Utara.

    Total responden dalam penelitian ini sebanyak 800 orang serta memiliki toleransi kesalahan atau margin of error sekitar kurang lebih 3,5% pada tingkat kepercayaan 95%.

  • Isu Politik Terkini: Kunjungan Presiden Prabowo ke China hingga Elektabilitas Bobby Nasution Ungguli Edy Rahmayadi

    Isu Politik Terkini: Kunjungan Presiden Prabowo ke China hingga Elektabilitas Bobby Nasution Ungguli Edy Rahmayadi

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto mengawali kunjungan kenegaraannya ke luar negeri dengan menyambangi China dan bertemu Presiden Xi Jinping. Berita kunjungan kenegaraan Prabowo ini menjadi isu politik yang hangat diperbincangkan pembaca Beritasatu.com.

    Dari politik dalam negeri, dinamika Pilkada 2024 semakin memanas menjelang hari pemungutan suara. Pada Pilgub Sumut 2024, elektabilitas Bobby Nasution mengungguli Edy Rahmayadi yang merupakan gubernur Sumatera Utara 2018-2023. Sementara itu, Pramono Anung mendengarkan keluhan warga Jakarta terkait KJP hingga ijazah yang ditahan karena utang.

    Berita politik lainnya yang menjadi perbincangan, yakni terkait Gibran yang menjadi pelaksana tugas presiden selama 16 hari, juga Prabowo yang membubarkan satgas UU Cipta Kerja. Berikut isu politik terkini Beritasatu.com.

    1. Prabowo: Indonesia Ingin Belajar dari China Cara Pengentasan Kemiskinan
    Presiden Prabowo Subianto menyatakan keinginan Indonesia untuk belajar dari China bagaimana melakukan modernisasi hingga dapat mengentaskan kemiskinan. Itu disampaikan Prabowo dalam pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri China Li Qiang di Balai Besar Rakyat, Beijing, Sabtu (9/11/2024).

    Selain bertemu PM Li Qiang, Presiden Prabowo juga berjumpa dengan Presiden Xi Jinping dan Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional China (NPC) Zhao Leji.

    Dalam kunjungan kenegaraan itu, Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah menteri seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Perkasa Roeslani, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

    2. Demi Efisiensi Pemerintahan, Presiden Prabowo Bubarkan Satgas UU Cipta Kerja
    Presiden Prabowo Subionto resmi membubarkan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) yang dibentuk oleh pendahulunya, Presiden Jokowi. Pembubaran itu untuk efesiensi pelaksanaan urusan pemerintahan.

    Prabowo sudah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Pembubaran Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

    3. Presiden Prabowo Tugaskan Gibran Jadi Pelaksana Tugas Presiden Selama 16 Hari
    Presiden Prabowo Subianto memberikan penugasan kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi pelaksana tugas (plt) presiden. Penugasan itu tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penugasan Wakil Presiden (Wapres) Melaksanakan Tugas Presiden.

    Dalam Keppres dijelaskan penugasan Wapres Gibran sebagai pelaksana tugas presiden sehubungan dengan posisi Presiden Prabowo yang sedang melakukan kunjungan kenegaraan ke sejumlah negara sejak 8-23 November 2024.

    4. Sapa Warga Pejaten Timur, Pramono Terima Curhatan Soal KJP hingga Ijazah Ditahan karena Utang
    Calon gubernur (cagub) Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung Wibowo menyapa warga di kawasan Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Sabtu (9/11/2024). Saat tiba di lokasi, politisi PDIP dicurhati soal Kartu Jakarta Pintar (KJP) hingga permasalah ijazah ditahan karena utang.

    Warga mengeluh program KJP yang tidak tepat sasaran. Begitu pula layanan kesehatan, utamanya bagi golongan warga lanjut usia (lansia).

    Ia mengungkap keluhan mengenai dua hal itu umum disampaikan saat menyapa warga di penjuru Jakarta. Selain itu ada pula permasalahan ijazah warga yang ditahan sebagai jaminan kredit usaha ringan.

    5. Elektabilitas Unggul dari Edy Rahmayadi, Bobby Nasution: Masyarakat Lihat Program dan Sosok
    Calon gubernur Sumatera Utara nomor urut 1 Bobby Nasution menanggapi hasil survei Indikator Politik Indonesia yang menyebut elektabilitas pasangan Bobby-Surya mengungguli pesaingnya Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala dalam Pilkada Sumut 2024.

    Bobby mengatakan jika hasil survei Pilgub Sumut 2024 tersebut merupakan representasi keinginan masyarakat Sumatera Utara. Dari hasil simulasi survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia, elektabilitas Bobby-Surya mencapai 50,6%, sedangkan pesaingnya Edy-Hasan hanya 24,5%.

    Hasil survei yang dirilis Indikator Politik Indonesia, Jumat (8/11/2024) itu juga menunjukkan mayoritas pendukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)–pengusung pasangan Edy Rahmayadi-Hasan Basri– memilih Bobby Nasution-Surya. Pemilih PDIP di Sumatera Utara yang memilih pasangan Bobby-Surya sebesar 59,6%, sedangkan pemilih PDIP yang memilih Edy Rahmayadi-Hasan Basri hanya 33,8%.

  • Bukan soal Salah Atau Benar

    Bukan soal Salah Atau Benar

    Jakarta –

    Poltracking mengimbau agar Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) menyampaikan permohonan maaf di hadapan publik. Apa kata Persepi?

    “Ya nggak lah (minta maaf). Menurut saya ini bukan soal tadi, salah atau benar,” kata Ketua Persepi, Philip Vermonte kepada wartawan di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu (9/11/2024) malam.

    Philip mengungkap upaya dewan etik dalam memanggil Poltracking dan Lembaga Survei Indonesia (LSI) akibat perbedaan hasil survei terhadap elektabilitas Cagub-cawagub di Pilkada Jakarta semata-mata untuk melihat kesesuaian prosedur yang digunakan keduanya.

    “Kita hanya mau lihat ini yang prosedurnya diikuti atau nggak?” ucap Philip.

    Dia menilai pemaparan dan alasan atas sanksi yang diberikan terhadap Poltracking sudah jelas. Sehingga, menurutnya tak ada permohonan maaf yang bisa disampaikan.

    “Kalau menurut teman-teman, gimana tadi dengan penjelasan tadi? Sudah cukup kan? Ya sudah. Nanti tulis saja,” jelasnya.

    Persepi Tepis Tudingan Targetkan Poltracking Keluar dari Asosiasi

    “Teman-teman poltracking merasa itu target saya bisa pastikan nggak ada pentargetan. Karena saya ada di situ waktu lagi pemeriksaan,” tegas Philip.

    “Kecuali Mas Hanta mungkin karena kesibukan nggak pernah datang dalam proses sidang dewan etik. Tapi teman-teman yang lain itu semua ada di situ. Jadi tadi teman-teman lihat pertanyaannya terbuka. Pertanyaan yang sama yang ditanya ke LSI,” sambungnya.

    “Saya mengimbau, mengetuk hati nurani para dewan etik harusnya meminta maaf kepada publik karena menyampaikan dengan tidak tegas orang punya kesalahan, melanggar kode etik yang mana, dan lain sebagainya, tetapi memberi sanksi, bahkan diumumkan kepada publik. Di saat yang sama ada lembaga survei yang juga identik hasilnya, tapi tidak dipanggil,” ucap Hanta dalam jumpa pers di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024).

    Hanta menyebut tak akan menempuh jalur hukum. Namun dia hanya ingin mengembalikan nama baik lembaganya.

    “Karena itu saya berharap (Persepi) meminta maaf kepada publik karena itu telah merugikan kami secara terutama nama baik kami,” ucapnya.

    Masih dalam kesempatan yang sama, Direktur Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi, menduga bahwa sejak awal Poltracking sudah ditarget oleh oknum Dewan Kode Etik. Sebab, hanya Poltracking yang diperiksa, padahal terdapat lembaga survei yang memiliki hasil berbeda.

    “Sebelum ramai terkait dengan perbedaan hasil survei Poltracking Indonesia dengan LSI, di percakapan internal Persepi sebenarnya sudah ramai perbedaan survei di luar daerah. Salah satunya di NTT antara Voxpol Indonesia dengan Indikator Politik Indonesia,” tutur Masduri.

    Kemudian adannya peristiwa di obrolan WhatsApp grup yang dinilai Masduri aneh tentang rencana rilis survei Poltracking. Di situ, kata dia, oknum Dewan Etik sudah mengambil sikap dan menentukan posisi.

    (taa/taa)

  • 2 Penjelasan Saiful Mujani soal "Chat" Internal Persepi yang Dibongkar Poltracking Megapolitan

    2 Penjelasan Saiful Mujani soal "Chat" Internal Persepi yang Dibongkar Poltracking Megapolitan

    Penjelasan Saiful Mujani soal “Chat” Internal Persepi yang Dibongkar Poltracking
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Dewan Etik Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (
    Persepi
    ), Saiful Mujani membenarkan kalau dirinya adalah sosok yang mengirim pesan di grup WhatsApp internal Persepi, yang dibongkar oleh Poltracking Indonesia ke publik.
    “Ya, saya yang chat,” ujar Saiful Mujani saat dikonfirmasi Kompas.com pada Sabtu (9/11/2024).
    Namun, Saiful membantah memberikan ancaman khusus kepada Poltracking Indonesia dalam pesan itu.
    Dia mengatakan, percakapan yang disampaikannya itu ditujukan kepada semua anggota Persepi yang bergabung di grup whatsapp tersebut.
    “Ancaman tidak berlaku khusus, berlaku bagi semua anggota yang melanggar. Tidak ada lembaga yang disebut khusus,” jelas Saiful.
    Pendiri Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) ini menegaskan, menyinggung soal hasil survei LSI dalam pesan itu, agar para anggota Persepi juga memperhatikan hasil yang dirilis lembaga lain.
    Hal ini menjadi perhatian karena hasil survei elektabilitas di Nusa Tenggara Timur (NTT) oleh Voxpol Center dan Indikator Politik menunjukkan hasil yang sangat berbeda.
    “Sebelum chat itu mulai (soal Poltracking-LSI), saya mention kasus NTT beda hasil antara Indikator dan Voxpol. Minta dibantu dilaporkan kalau ada kasus semacam itu untuk dilaporkan,” imbuh dia.
    Saiful mengatakan, dirinya tidak pernah bermaksud untuk menjadikan hasil survei LSI sebagai tolak ukur elektabilitas Pilkada Jakarta. Survei LSI disebut karena hasilnya keluar lebih dahulu dari pada Poltracking.
    “Bukan mengatakan LSI jadi standar, tapi karena itu (rilis) duluan maka itu jadi bahan perbandingan,” kata Saiful lagi.
    Perbedaan hasil antara LSI dan Poltracking yang signifikan membuat kedua lembaga survei ini diperiksa oleh Persepi.
    Dewan Etik Persepi pun akhirnya menjatuhkan sanksi kepada lembaga survei Poltracking Indonesia, yang surveinya menunjukkan potensi kemenangan bagi pasangan Ridwan Kamil-Suswono dalam satu putaran.
    Poltracking diberi sanksi tidak diperbolehkan mempublikasikan hasil survei tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dan pemeriksaan data oleh Dewan Etik Persepi.
    Lebih lanjut, Saiful juga mengklarifikasi terkait dengan pernyataan dalam grup tersebut yang menyinggung soal “membingungkan masyarakat dan konsumen”.
    Saiful mengatakan, konsumen yang dimaksudnya adalah pengguna jasa lembaga survei. Dia mengaku, tidak ada pihak khusus yang dia maksud saat mengirim pesan tersebut.
    “Pengguna jasa survei. Siapa saja yang berkepentingan dengan hasil survei, enggak ada yang khusus,” kata dia lagi.
    Sebelumnya, dalam konferensi pers pada Jumat (8/11/2024), Poltracking Indonesia mengungkapkan rangkaian percakapan di sebuah grup Whatsapp yang disebutkan adalah grup internal Persepi.
    Pada layar, Poltracking memperlihatkan rangkaian percakapan pada 24 Oktober 2024 itu terjadi sekitar pukul 10.15-11.01 WIB.
    “Rilis Poltracking dipercepat, kita lihat hasilnya apa beda signifikan dengan LSI,” tulis seorang anggota grup WA itu.
    Nama pengirim pesan itu ditutup dan pihak Poltracking enggan menyebutkan jelas siapa pihak yang mereka sebut sebagai oknum yang memojokkan Poltracking.
    “Mohon Sekretariat inventarisir agar lembaga survei enggak ngebingungin masyarakat dan konsumen,” tulis oknum itu lagi.
    Kemudian, ditulis lagi, “Bocorannya sudah beredar kan, 51,6 dan 36,4. Kalau benar, kita adili. Sudah lama Persepi enggak memecat anggotanya”.
    Saat memperlihatkan rangkaian percakapan ini, Direktur Poltracking Indonesia Masduri Amrawi menyebutkan, pihaknya sudah ditarget oleh satu oknum Dewan Etik Persepi.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Isu Politik Terkini: Kunjungan Prabowo ke Luar Negeri hingga Lagu Indonesia Raya Diputar Setiap Hari di DPR

    Isu Politik Terkini: Kunjungan Prabowo ke Luar Negeri hingga Lagu Indonesia Raya Diputar Setiap Hari di DPR

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik menjadi perbincangan hangat pembaca Beritasatu.com. Berita kunjungan kenegaraan perdana Presiden Prabowo ke beberapa negara menjadi isu politik yang menjadi fokus pembaca.

    Isu politik lainnya, yakni terkait lagu Indonesia Raya yang mulai Jumat (8/11/2024) diputar setiap hari di DPR, Pramono Anung yang siap memperbanyak SPBU apung di Kepulauan Seribu, elektabilitas Bobby Nasution-Surya yang mengungguli Edy Rahmayadi-Hasan Basri, hingga pemerintah yang menetapkan 27 November sebagai hari libur nasional.

    Berikut isu politik terkini Beritasatu.com.

    1. Presiden Prabowo Subianto Kunjungan ke Sejumlah Negara
    Presiden Prabowo Subianto melakukan serangkaian kunjungan kenegaraan ke beberapa negara, yakni ke Tiongkok, Amerika Serikat, Peru, Brasil, dan Inggris. Prabowo berangkat dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Jumat (8/11/2024) sekitar pukul 10.25 WIB menggunakan Pesawat Republik Indonesia berwarna putih dengan garis merah.

    Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo dijadwalkan menghadiri undangan kehormatan untuk bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping, Presiden AS Joe Biden, dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. Selain itu, ia juga akan menghadiri KTT APEC di Peru dan KTT G-20 di Brasil. Di Amerika Serikat, Prabowo juga mempertimbangkan kemungkinan bertemu dengan Donald Trump.

    Kunjungan ini merupakan lawatan resmi pertama Prabowo sebagai presiden Indonesia. Ia membawa kepentingan nasional dalam perjalanan ini dan mengutamakan agenda-agenda strategis bagi Indonesia.

    2. Mulai 8 November 2024, Lagu Indonesia Raya Diputar di DPR Pukul 10.00 WIB Setiap Hari Kerja
    DPR akan mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya setiap hari di seluruh bagian gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, mulai hari ini, Jumat (8/10/2024). Pemutaran lagu Indonesia Raya akan dilakukan setiap hari kerja ke depannya, pukul 10.00 WIB.

    Kebijakan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (2) huruf a dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, dan untuk memperkuat semangat nasionalisme dan persatuan Indonesia.

    3. Dengar Keluhan Nelayan Kepulauan Seribu, Pramono: SPBU Apung Harus Ada di Banyak Titik
    Calon gubernur (cagub) Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung Wibowo menyebutkan SPBU apung harus ada di banyak titik di Kepulauan Seribu. Hal itu dia sampaikan merespons keluhan dari para nelayan di Kepulauan Seribu, Jakarta pada Jumat (8/11/2024) siang.

    Salah satu keluhan yang ia terima, yakni ketersediaan SPBU apung bagi para nelayan. Pramono mengatakan wilayah kepulauan, seperti Pulau Seribu membutuhkan banyak SPBU apung yang tidak terpusat pada satu tempat. Ia menambahkan SPBU apung harus ada di beberapa titik agar para nelayan dapat mengisi bahan bakar dengan lebih mudah.

    4. Pemerintah Akan Tetapkan 27 November Jadi Hari Libur Nasional Saat Pilkada 2024
    Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024 akan dilaksanakan pada 27 November mendatang. Diketahui, pilkada serentak akan dilaksanakan di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.

    Pemerintah merencanakan tanggal 27 November menjadi hari libur nasional. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Tito Karnavian selaku menteri dalam negeri.

    5. Survei Indikator Politik Indonesia Ungkap Bobby Nasution Unggul dari Edy Rahmayadi di Pilgub Sumut
    Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara nomor urut 1, Bobby Nasution-Surya, unggul jauh dari pesaingnya pasangan nomor urut 2 Edy Rahmayadi-Hasan Basri. Hal itu terlihat pada survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia yang dirilis Jumat (8/11/2024).

    Founder dan peneliti utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, ada sejumlah simulasi dalam survei Pilgub Sumut kali ini. Pertama, pihaknya melakukan survei top of mind calon Gubernur.

    Dalam simulasi ini, Bobby Nasution unggul jauh meninggalkan Edy Rahmayadi meraih suara 50,6% dan Edy Rahmayadi hanya 24,5%.
     

  • Survei Indikator ungkap elektabilitas Eman-Dena 64,6%, Karna-Koko 30,1%

    Survei Indikator ungkap elektabilitas Eman-Dena 64,6%, Karna-Koko 30,1%

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Pilbup Majalengka 2024

    Survei Indikator ungkap elektabilitas Eman-Dena 64,6%, Karna-Koko 30,1%
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Kamis, 07 November 2024 – 16:21 WIB

    Elshinta.com – Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia melakukan survei pada Pilkada Kabupaten Majalengka di periode 16-19 Oktober 2024. Adapun hasil survei menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas Eman Suherman-Dena sebesar 64,6 %, sedangkan Karna-Koko sebesar 30,1%. 

    Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanudin Muhtadi menyebutkan berdasarkan dua survei terakhir di Majalengka (September dan Oktober 2024) terlihat ada trend peningkatan elektabilitas Eman Suherman sedangkan inkumben Karna Sobahi cenderung stagnan.

    Hasil survei per Oktober tersebut dapat dilihat secara grafis bahwa Paslon Eman-Dena memiliki Tren Menanjak jika dibandingkan hasil survei pada bulan September yaitu sebesar 53,2%. 

    Sedangkan paslon Karna-Koko berdasarkan grafik hasil survei elektabilitasnya cenderung menurun, dimana pada bulan september hasil survei paslon Karna-Koko sebesar 34,9 %. 

    Berdasarkan data survei tersebut selama sebulan dari september 2024 hingga oktober 2024, bahwa Paslon Eman-Dena elektabilitas naik sebanyak 11,4%, sedangkan paslon Karna-Koko mengalami penurunan elektabilitas sebesar 4,8 %.

    “Kenapa terjadi stagnasi karena persepsi publik masyarakat Majalengka terhadap pak Karna kurang positif, misalnya terkait isu korupsi, kemudian juga soal isu ekonomi. Itu yang menjelaskan elektabilitas pak Karna cenderung stagnan bahkan cenderung disalip sejal bulan lalu oleh lawannya Eman Suherman,” kata Burhanuddin Muhtadi dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi elshinta.com, Kamis (7/11). 

    Faktor terbesar responden dalam memilih pasangan Eman-Dena yaitu perhatiannya terhadap masyarakat. Sebesar 30,1% Responden menyatakan bahwa Paslon Eman-Dena memiliki perhatian terhadap masyarakat.

    “Alasan perhatian pada rakyat menjadi variabel yang sangat penting untuk dipilih sangat tinggi sebesar 28 persen. Hampir 3 dari 10 orang di Majalengka memilih Calon Bupati karena faktor ini. Dari 28 persen orang di Majalengka yang memilih variabel ini lebih banyak pak Eman sebesar 30 persen,” jelas Burhanuddin Muhtadi.

    Pada survei kali ini responden pada simulasi surat suara yang menjawab tidak tahu atau rahasia hanya sebesar 3,8 persen.

    Meskipun demikian Burhanuddin menjelaskan survei tersebut memiliki margin of error 4,9 persen dengan asumsi random sampling.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Mengais tuah Jokowi di pentas Pilkada 2024

    Mengais tuah Jokowi di pentas Pilkada 2024

    Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (kiri) berbincang dengan calon Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil (kanan) bertemu di kediamannya di Sumber, Solo, Jawa Tengah, Jumat (1/11/2024). ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha/rwa.

    Mengais tuah Jokowi di pentas Pilkada 2024
    Dalam Negeri   
    Widodo   
    Sabtu, 02 November 2024 – 11:23 WIB

    Elshinta.com – Bagi seorang pejabat publik yang telah lengser dari posisinya, biasanya perlahan namun pasti orang-orang yang selama ini mengelilinginya akan segera hengkang satu per satu dan beralih ke pejabat baru penggantinya.

    Namun, fenomena semacam itu tampaknya tidak berlaku untuk seorang Joko Widodo yang kini telah berstatus sebagai warga negara biasa usai lengser sebagai pejabat eksekutif tertinggi di republik ini dan digantikan Prabowo Subianto.

    Magnet sosok Jokowi ini ternyata masih kuat di mata para politikus yang tengah menyongsong Pilkada serentak 2024 di pengujung bulan ini.

    Buktinya sejumlah calon kepala daerah, mulai level kabupaten/kota hingga provinsi, bersusah payah ke Solo demi menemui sang mantan presiden ini.

    Sebut saja kandidat Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi dan pasangannya Taj Yasin, mengunggah pertemuan mereka dengan Jokowi via media sosial beberapa waktu lalu.

    Masih merasa belum cukup sampai di situ, di forum resmi saat debat pertama Pilgub Jawa Tengah, Rabu (30/10), mantan Kapolda Jateng ini mengklaim bahwa baik Jokowi maupun Presiden Prabowo sepenuhnya meng-endorse mereka sekaligus memberi perintah agar menyejahterakan warga Jateng.

    Rasanya penegasan semacam itu perlu dilakukan Ahmad Luthfi secara berulang-ulang mengingat lawan yang akan dihadapi cukup berat, yakni mantan Panglima TNI Andika Perkasa yang berduet dengan Hendrar Prihadi, sosok yang sukses memajukan Kota Semarang ketika menjadi wali kota.

    Selain itu, Jateng juga dikenal sebagai kandang banteng dan secara tradisional siapa pun calon gubernur yang mereka usung selalu memenangi kontestasi pilkada di sana.

    Terbaru pada Jumat (1/11) Cagub Jakarta Ridwan Kamil juga sengaja sowan ke Solo dengan dalih membahas masa depan Jakarta lantaran Jokowi pernah menjabat DKI-1 dan mantan Gubernur Jabar ini merasa perlu menimba ilmu kepadanya.

    Sementara beberapa calon bupati/wali kota yang sengaja menemui Jokowi di kediamannya dan kemudian mengamplifikasi “restu” itu lewat berbagai kanal komunikasi publik seperti media massa maupun media sosial, di antaranya adalah pasangan calon (paslon) Wali Kota/Wakil Wali Kota Bandung Arfi Rafnialdi-Yena Iskandar Ma’soem serta Paslon Bupati/Wakil Bupati Lamongan Abdul Ghofur dan Firosya Shalati.

    Entah siapa lagi kandidat yang mencoba peruntungan memanfaatkan tuah mantan Presiden Ke-7RI ini. Yang jelas tim-tim sukses masih meyakini bahwa kedekatan jagoan mereka dengan Jokowi berikut restu yang disematkan itu masih cukup efektif untuk meraup sebanyak mungkin suara dan mengantar mereka memenangkan kontestasi Pilkada 2024.

    Lantas apa iya “restu-restuan” ala Jokowi ini bisa memberikan dampak elektabilitas pada kandidat? Jawabnya bisa iya atau bisa juga tidak.

    Apabila melirik hasil Pileg 2024, lebih khusus lagi perolehan suara caleg-caleg Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dibesut langsung putra Jokowi, Kaesang Pangarep, ternyata hasilnya hanya segitu-segitu saja atau tidak seperti yang diharapkan bahwa mereka bakal mampu menembus ambang batas parlemen (parliamentary treshold) 4 persen.

    Artinya pula efek ekor jas atau coat-tail effect Jokowi, yang saat itu justru masih berkuasa penuh, ternyata tidak terlalu manjur. Efek ekor jas ini merupakan istilah umum merujuk pada hasil yang diraih oleh suatu pihak dengan cara melibatkan secara langsung maupun tidak langsung tokoh-tokoh penting atau pesohor. Dalam psikologi politik, efek ekor jas tersebut dapat dimaknai sebagai pengaruh figur atau tokoh dalam meningkatkan suara partai pada pemilu.

    Di sisi lainnya, kebutuhan kandidat atas sokongan atau endorse elite politik ternama ini tentunya juga bukan tanpa dasar dan strategi yang matang.

    Jika merujuk hasil jajak pendapat yang dilakukan sejumlah lembaga survei seputar kepuasan terhadap kinerja Jokowi, terlihat jelas bahwa ternyata sebagian besar masyarakat negeri ini masih memberikan apresiasi positif mereka kepada sang mantan Presiden ini.

    Mengutip hasil polling yang dirilis lembaga survei LSI Denny JA pada medio Oktober silam, tingkat kepuasan terhadap Jokowi ada di angka 80,8 persen. Survei tatap muka menggunakan kuesioner itu dilakukan secara nasional pada 26 September–3 Oktober 2024 terhadap 1.200 responden dengan margin of error plus minus 2,9 persen serta dilengkapi pula riset kualitatif.

    Lembaga survei lainnya juga menyajikan hasil serupa, yakni Indikator Politik yang melakukan jajak pendapat seputar kepuasan terhadap kinerja Jokowi menjelang masa jabatannya berakhir, diperoleh angka terkini 75 persen.

    Menurut Direktur Eksekutif lembaga tersebut, Burhanuddin Muhtadi, survei yang dilakukan dengan metode multistage random sampling dan margin of error sekitar 2,3 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen itu dilakukan pada periode 22-29 September 2024 dengan jumlah responden 1.200 warga Indonesia dari 11 provinsi terbesar, yakni Sumut, Riau, Sumsel, Lampung, Banten, Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim dan Sulsel.

    Catatan serupa juga tercermin dari survei terbaru Poltracking Indonesia yang mencoba mengukur peta elektabilitas pasangan cagub-cawagub di Pilgub Jatim berdasarkan approval rating Jokowi.

    Meski Jokowi dan keluarganya diterpa berbagai isu negatif tentang politik, temuan survei Poltracking merekam tingkat kepuasan atau approval rating Jokowi masih tetap tinggi, yakni di kisaran 87,5 persen dengan peta pemilih yang puas dan tidak puas atas kinerja Jokowi itu tersebar merata di ketiga paslon yang bertarung pada Pilgub Jatim.

    Para politikus pastinya memahami bahwa sebagian besar pemilih pada kontestasi pemilu di Indonesia adalah pemilih emosional yang menentukan pilihan calon pemimpinnya berdasarkan kesukaan atau ketidaksukaan semata.

    Jumlah pemilih rasional, menurut peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional Wasisto Raharjo Jati yang melakukan penelitian dalam Pemilu 2014–2019, diperkirakan hanya berkisar 5–10 persen dari jumlah penduduk Indonesia.

    Pada saat yang sama, sebagian masyarakat Indonesia masih sulit mencerna gagasan-gagasan besar yang disampaikan para kandidat, apalagi jika ide itu mereka sampaikan dengan bahasa-bahasa “langit” nan rumit.

    Besarnya faktor nonrasional yang digunakan pemilih itulah yang coba digarap pasangan calon kepala daerah dengan mencoba memanfaatkan sokongan Jokowi yang secara statistik masih menjanjikan.

    Memang tidak ada yang salah memilih kandidat karena alasan emosional dan personal. Jadi, biarlah waktu membuktikan benar atau tidaknya teori tuah Jokowi ini setelah pencoblosan Pilkada Serentak 2024 pada 27 November nanti.

    Sumber : Antara

  • Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan unggul di basis santri dan Pantura

    Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan unggul di basis santri dan Pantura

    Dedi Mulyadi. (ANTARA/Ali Khumaini/dok)

    Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan unggul di basis santri dan Pantura
    Dalam Negeri   
    Calista Aziza   
    Jumat, 01 November 2024 – 08:33 WIB

    Elshinta.com – Hasil survei menunjukkan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan unggul di daerah basis santri dan menang di wilayah Pantura untuk Pilkada 2024.

    Direktur Indikator Politik Fauny Hidayat melalui sambungan telepon dari Subang, Kamis menyebutkan bahwa tingginya elektabilitas Dedi Mulyadi tak lepas dari faktor popularitas yang mencapai 90 persen. 

    Ia menyampaikan, faktor popularitas itu membuat orang lebih mudah untuk menentukan pilihan.

    “Karena bagaimana orang mau pilih kalau tidak kenal? Jadi semakin populer seseorang, maka semakin besar peluang untuk dipilih,” katanya.

    Dari data survei yang dihimpun di berbagai wilayah oleh beberapa lembaga, sebulan menjelang masa pencoblosan atau pada survei periode 15-25 Oktober 2024 dengan jumlah responden rata-rata 400 orang, pasangan Dedi-Erwan unggul jauh meninggalkan ketiga lawannya di basis santri dan wilayah Pantura.

    Untuk basis santri pertama di Kabupaten Garut yang dirilis Indikator Politik, pasangan Dedi-Erwan unggul dengan 80,7 persen. Sedangkan pesaingnya Acep-Gita 9 persen, Syaikhu-Ilham 4,8 persen, Jeje-Ronal 1,4 persen, tidak tahu/rahasia 4,1 persen.

    Begitu juga di Kota Tasikmalaya yang juga basis santri, sesuai dengan data yang dirilis lembaga survei Saiful Mujani, Dedi-Erwan masih unggul dengan 75,3 persen. Kemudian Acep-Gita 9,8 persen, Syaikhu-Ilham 8,3 persen, Jeje-Ronal 1,2 persen, tidak tahu/rahasia 5,4 persen. 

    Di daerah basis santri lainnya, Kabupaten Tasikmalaya, dari rilis Indikator Politik, pasangan nomor urut empat Dedi-Erwan tak terkejar dengan raihan 75,5 persen. Sementara Acep-Gita 13,3 persen, Syaikhu-Ilham 4,8 persen, Jeje-Ronal 2,7 persen, tidak tahu/rahasia 3,8 persen.

    Selanjutnya untuk di wilayah Pantura, tepatnya di Kabupaten Karawang, pasangan Dedi-Erwan menang telak dengan mengantongi 88,2 persen, Syaikhu-Ilham 4,1 persen, Acep-Gita 3,8 persen, Jeje-Ronal 1,4 persen, tidak tahu/rahasia 2,5 persen. Survei tersebut bersumber dari Indikator Politik.

    Lalu di Purwakarta, sesuai dengan hasil survei yang dirilis LSI Denny JA, pasangan Dedi-Erwan mendapat 88,9 persen. Pasangan lainnya, Syaikhu-Ilham 6,6 persen, Jeje-Ronal 0,9 persen, Acep-Gita 0,5 persen, tidak tahu/rahasia 3,1 persen.

    Sementara di Kabupaten Bogor yang merupakan daerah dengan jumlah pemilih terbanyak di Jabar, pasangan Dedi-Erwan meraih 72 persen, Syaikhu-Ilham 9,5 persen, Acep-Gita 4,3 persen, Jeje-Ronal 1,4 persen, tidak tahu/rahasia 12,8 persen. Data itu berasal dari LSI Denny JA.

    Sumber : Antara