NGO: Indikator Politik Indonesia

  • Survei: Kepuasan publik terhadap kinerja Presiden capai 79,3 persen

    Survei: Kepuasan publik terhadap kinerja Presiden capai 79,3 persen

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga survei Indikator Politik Indonesia mengungkapkan bahwa kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto dan Kabinet Merah Putih selama 100 hari kerja mencapai 79,3 persen.

    “Jadi, ini modal politik yang besar sekali buat Presiden Prabowo Subianto,” kata Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei yang dilakukan secara daring dan disaksikan dari Jakarta, Senin.

    Selain itu, Burhanuddin menjelaskan bahwa saat ini belum ada indikasi masa bulan madu politik antara Presiden Prabowo dengan rakyat Indonesia akan berakhir.

    Terlebih, ketika ada isu yang berpotensi menurunkan kepuasan publik, tetapi Presiden Prabowo dan jajaran dapat menyikapi dengan baik.

    “Kemarin sempat muncul isu kenaikan PPN (pajak pertambahan nilai) secara umum, tetapi kemudian Presiden dan Kementerian Keuangan sepertinya berubah. Hanya menaikkan PPN 12 persen untuk barang mewah, dan itu yang membuat kepuasan terhadap Presiden Prabowo relatif masih tinggi,” jelasnya.

    Ia mengatakan bahwa masa bulan madu politik antara Presiden Prabowo dengan rakyat akan berlangsung lebih lama dibandingkan masa pemerintahan pertama Presiden Ke-7 RI Joko Widodo dan periode kedua Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono.

    Ia menjelaskan bahwa pada 100 hari Presiden Jokowi menjabat saat periode pertama, terdapat kebijakan tidak populer, yakni menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

    Sementara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengalami masa bulan madu politik yang singkat pada periode kedua karena terdapat kasus Bank Century dan sejumlah kasus yang melibatkan elite Partai Demokrat.

    Sebelumnya, Indikator Politik Indonesia melakukan survei pada periode 16–21 Januari 2025. Populasi survei merupakan seluruh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum, yakni berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan

    Sampel survei dipilih melalui metode multistage random sampling sebanyak 1.220 responden, terdiri atas 49,9 persen laki-laki dan 50,1 persen perempuan.

    Sementara itu, toleransi kesalahan survei diperkirakan lebih kurang 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan asumsi simple random sampling.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Survei Indikator: 79,3 Persen Publik Puas dengan Kinerja Prabowo
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        27 Januari 2025

    Survei Indikator: 79,3 Persen Publik Puas dengan Kinerja Prabowo Nasional 27 Januari 2025

    Survei Indikator: 79,3 Persen Publik Puas dengan Kinerja Prabowo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Survei yang diselenggarakan Indikator Politik Indonesia pada 16-21 Januari 2025 menunjukkan, kepuasan publik terhadap Presiden
    Prabowo Subianto
    dalam 100 hari pemerintahan mencapai 79,3 persen.
    Pendiri Indikator Politik Indonesia
    Burhanuddin Muhtadi
    mengatakan, hasil survei tersebut tidak jauh berbeda dengan hasul survei Litbang Kompas yang menunjukkan 80,9 persen publik puas dengan kinerja Prabowo.
    “Approval Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan puas 13,5 persen, yang mengatakan cukup puas 65,8 persen, jadi total ada 79,3 persen. Kalau kita bandingkan dengan survei terakhir Kompas awal Januari itu mirip ya,” ujar Burhanuddin dalam jumpa pers virtual, Senin (27/1/2025).
    “Kompas mengumumkan 80,9 persen. Kami temukan 79,3 persen. Sedikit lebih rendah dibanding Kompas. Tapi secara statistik tidak berbeda antara temuan Kompas dengan temuan Indikator Politik Indonesia,” kata dia. 
    Di sisi lain, Burhanuddin memaparkan, rakyat yang tidak puas dengan kinerja Prabowo mencapai 16,9 persen.
    Menurut Burhanuddin, capaian tersebut merupakan modal politik yang besar bagi Prabowo.
    “Mengindikasikan bulan madu politik dengan publik belum berakhir. Ini agak berbeda dengan misalnya kalau kita bandingkan dengan masa pemerintahan Jokowi ya,” ujar dia.
    Burhanuddin menyebutkan, pada 100 hari pertama pemerintahan Joko Widodo, angka kepuasan publiknya terpangaruh oleh kebijakan tidak populer, yakni menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).
    Situasi yang dialami Prabowo juga berbeda dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang disebut tidak memiliki masa bulan madu cukup panjang.
    “Karena ada drama Century dan juga isu politik yang terkait dengan elite Partai Demokrat,” kata Burhanuddin.
    Ia pun memperkirakan masa bulan madu politik dengan publik di era Prabowo akan berlangsung lebih lama.
    Terlebih, Prabowo membatalkan kenaikan pajak pertumbuhan nilai (PPN) menjadi 12 persen yang ditolak rakyat.
    “Kemarin sempat ada isu kenaikan PPN secara umum, tetapi kemudian Presiden dan Kemenkeu sepertinya berubah, hanya menaikkan PPN 12 persen hanya kepada barang mewah. Dan itu yang membuat kepuasan kepada Presiden Prabowo relatif masih tinggi,” kata Burhanuddin..
    Survei ini dilakukan dengan menggunakan metode multi-stage random sampling dengan margin of error 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
    Survei dilakukan dengan wawancara secara tatap muka terhadap 1.220 orang responden pada 16-21 Januari 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemilu Serentak Dinilai Dongkrak Politik Uang, Harga Pemilih Jadi Makin Mahal

    Pemilu Serentak Dinilai Dongkrak Politik Uang, Harga Pemilih Jadi Makin Mahal

    Pemilu Serentak Dinilai Dongkrak Politik Uang, Harga Pemilih Jadi Makin Mahal
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia
    Burhanuddin Muhtadi
    mengungkapkan bahwa
    pemilu serentak
    telah menyebabkan peningkatan signifikan dalam praktik
    politik uang
    .
    Efek uang terhadap pilihan pemilih, terutama dalam pemilu legislatif (pileg), juga semakin kuat.
    Hal ini membuat ”
    harga pemilih
    ” semakin mahal.
    Pernyataan tersebut disampaikan Burhanuddin dalam paparan penelitiannya pada Indonesia Electoral Reform Outlook Forum 2024 yang diselenggarakan oleh Perludem pada Rabu (18/12/2024).
    “Mereka yang menoleransi politik uang semakin meningkat, terutama dari 2019 hingga sekarang, sejak pemilu serentak dilakukan. Sementara itu, mereka yang menganggap politik uang tidak dapat diterima semakin berkurang,” ungkapnya.
    “Sekarang sudah lebih banyak yang mengatakan politik uang itu wajar, dengan angka 54,5 persen dibandingkan 44,5 persen,” katanya.
    Tren ini menunjukkan peningkatan toleransi terhadap politik uang sejak pemilu serentak diterapkan pada 2019.
    “Akseptabilitas politik uang sebelum 2019 pemilu serentak dan setelah pemilu serentak naiknya tajam sekali. Jadi ada korelasi pemilu serentak kenaikan politik uang,” katanya.
    “Dan korelasi itu sudah dites pakai multivariat, kita kontrol dengan beberapa variabel demografi yang penting, semuanya signifikan bahwa politik uang, setelah reformasi–pemilu serentak baik pemilu level provinsi, pilkada kabupaten/kota, maupun pileg dapil nasional, semuanya naik signifikan,” sambung dia.
    Dalam analisisnya, Burhanuddin mencatat bahwa semakin sedikit pemilih yang menganggap boleh menerima uang dari kandidat tertentu sambil tetap memilih kandidat yang diinginkan.
    “Artinya, uang semakin penting. Setelah diregresi, hasilnya tetap signifikan meskipun dikontrol dengan variabel lain. Ini mungkin dipengaruhi oleh faktor inflasi,” ujarnya.
    Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah ini juga menyoroti bahwa sebelum pemilu serentak 2019, uang sekitar Rp 91.000-100.000 dapat mempengaruhi pilihan 60 persen pemilih.
    Namun, kini angkanya susut ke 30 persen. Artinya, dengan nominal yang sama, dulu kandidat dapat mempengaruhi 60 persen pemilih tetapi sekarang tinggal 30 persen.
    “Poinnya, harga pemilih semakin larang (mahal),” tegasnya.
    Burhanuddin mengemukakan tiga hipotesis yang menjelaskan fenomena ini.
    Pertama, pemilu serentak meningkatkan potensi terjadinya
    vote buying
    karena jumlah kandidat yang bertarung semakin banyak.
    Pada Pileg Serentak 2024, terdapat 24.642 kursi yang diperebutkan di semua level, dengan lebih dari 10.000 calon anggota legislatif (caleg) di tingkat DPR dan DPD RI.
    Di tingkat provinsi, belasan hingga puluhan ribu caleg memperebutkan 2.372 kursi.
    Kemudian, di tingkat kota/kabupaten, jumlah caleg yang berkompetisi satu sama lain mencapai ratusan ribu orang
    Kedua, pemilu serentak menyebabkan peningkatan ketidakpastian elektoral, yang mirip dengan dilema tahanan (prisoners dillema).
    “Semua calon akan diuntungkan jika sepakat untuk tidak bagi-bagi uang. Namun, jika satu calon mengingkari kesepakatan dan membagi uang, maka calon yang tidak bagi uang akan dirugikan. Jadi mereka sepakat untuk menabrak dan mengingkari kesepakatan,” jelas Burhanuddin.
    Ketiga, ia menyoroti minimnya pengawasan dan penegakan hukum terkait politik uang.
    “Saya mendapatkan informasi bahwa tindak pidana yang paling tidak ditangani serius oleh polisi adalah tindak pidana pemilu. Mungkin karena berkaitan dengan calon pejabat, jadi mereka takut, kali ya” ujarnya.
    “Itu juga menjelaskan, karena pemilu serentak fokus kita kebanyakan ke pilpres, pilegnya nggak dimonitor. Itu membuat pemilu serentak kita seperti di pertarungan bebas,” sebut Burhanuddin.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Burhanuddin Muhtadi Sebut Jokowi Jadi Samsak Presiden Prabowo

    Burhanuddin Muhtadi Sebut Jokowi Jadi Samsak Presiden Prabowo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengungkapkan pandangannya terkait hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dan Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Menurutnya, hubungan keduanya dapat digambarkan sebagai simbiosis mutualisme, di mana masing-masing pihak saling mendapatkan manfaat.

    “Sejauh ini hubungan keduanya bersifat simbiosis mutualisme. Jokowi cukup efektif menjadi vote getter bagi calon yang didukung Gerindra,” ujar Burhanuddin, dikutip, Sabtu (14/12/2024).

    Ia menjelaskan bahwa dukungan Jokowi terhadap calon dari Partai Gerindra telah memberikan keuntungan elektoral yang signifikan. Di sisi lain, Jokowi juga berperan sebagai peredam kritik publik yang seringkali diarahkan kepadanya.

    “Pada saat yang sama, Jokowi juga bisa menjadi ‘samsak’ atas serangan publik yang mengarah kepadanya, sementara Presiden Prabowo relatif aman dan nyaman dari kritik publik,” tambahnya.

    Diketahui simbolis mutualisme ini terlihat di Pilkada Sumut. Di mana menantu Jokowi, Bobby Nasution berhasil memang melawan petahana Edy Rahmayadi.

    Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution-Surya unggul atas pesaingnya, Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala, sesuai hasil rekapitulasi KPU Provinsi Sumatera Utara, Senin (9/12) malam.

    Dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi, pasangan Bobby-Surya memperoleh 3.645.611 suara. Sedangkan pasangan nomor urut 2, Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala memperoleh 2.009.311 suara.

  • Pramono Bakal Mulus Pimpin Jakarta, Pengamat Nilai Prabowo Merasa Tak Terancam, Beda dengan Anies

    Pramono Bakal Mulus Pimpin Jakarta, Pengamat Nilai Prabowo Merasa Tak Terancam, Beda dengan Anies

    TRIBUNJAKARTA.COM – Calon Gubernur Jakarta, Pramono Anung dinilai bakal mulus memimpin Jakarta.

    Meskipun, pasangan Pramono Anung-Rano Karno hanya didukung satu partai yang berada di DPRD DKI Jakarta yakni PDI Perjuangan. 

    Tak hanya itu, Pramono Anung juga dinilai bukanlah sosok yang mengancam Presiden Prabowo Subianto. Hal itu berbeda bila PDI Perjuangan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024.

    “Pengalaman kita selama ini itu mudah sekali buat kepala daerah atau presiden terpilih untuk bisa mendapatkan dukungan politik di parlemen karena umumnya partai politik kita itu bersifat kartel,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi dikutip TribunJakarta.com dari akun Youtube Kompas TV, Jumat (13/12/2024).

    “Jadi meskipun tidak ikut iuran dalam proses pemenangan tetapi setelah mereka mendapatkan  kekuasaan kepala daerah yang terpilih itu biasanya partai-partai akan mendukung kepala daerah yang menang persis seperti zaman Anies Baswedan,” sambungnya.

    Selain itu, Burhanuddin Muhtadi mengatakan Pramono Anung dianggap sebagai figur yang mudah diterima oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi.

    “Dia (Pramono) dianggap bukan figur yang mengancam,” kata Burhanuddin.

    Burhanuddin mengatakan Pramono yang berstatus kader PDI Perjuangan yang menjadi partai oposisi tetapi relatif mudah diterima oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Ia menuturkan hubungan Pramono Anung dengan Presiden Prabowo Subianto tidak bemasalah. Bahkan, kata Burhanuddin, bila hubungan PDI Perjuangan dengan Prabowo Subianto menegangkan. Hubungan Pramono Anung dengan Prabowo Subianto diyakini tetap baik.

    “Itu yang menjelaskan mengapa Pak Prabowo yang menyarankan agar Ridwan Kamil tidak mengajukan gugatan ke MK karena memang Pak Prabowo tidak menganggap Pak Pramono sebagai ancaman tapi murni melihat Pak Pramono sebagai figur yang bukan ancaman,” ujarnya.

    Pertimbangan lain, kata Burhanuddin, tim hukum RIDO tidak cukup cakap menyiapkan materi gugatan. 

    KLIK SELENGKAPNYA: Pram-Rano Bisa Membuat Ahokers dan Anak Abah Tidak Mengamuk. Pengamat Melihat Ridwan Kamil Terjebak Politik Pecah Belah di Pilkada Jakarta.

    Ia mencontohkan kubu RIDO yang mempersoalkan kasus TPS Pinang Ranti. 

    “Itu belum sempat masuk dalam proses penghitungan dan kalaupun toh 19 suara itu dipersoalkan itu tidak akan membatalkan kemenangan Pramono  yaitu 50 persen plus 2925 suara,” katanya.

    Termasuk, lanjut Burhanuddin, argumen kubu RIDO yakni undangan memilih tidak sampai ke pemilih. Menurut Burhanuddin, hal tersebut tidak meyakinkan. 

    Pasalnya, bukan saja pendukung RIDO yang dirugikan tetapi juga pendukung Pramono Anung.

    “Jadi alasan ini saya kira yang juga membantu menjelaskan mengapa akhir RIDO tidak mengajukan gugatan ke MK. Pasangan RIDO akhirnya ridho Pramono menang itu yang menjelaskan selain faktor politik yang tadi saya sampaikan,” jelasnya.

    Tak hanya itu, Burhanuddin Muhtadi menilai hal yang berbeda bila PDI Perjuangan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024.

    Burhanuddin yakin KIM Plus akan all out untuk mengalahkan Anies Baswedan bukan saja dalam kompetisi elektoral tetapi sampai gugatan di MK jika eks Gubernur Jakarta itu menang versi KPU.

    “Pak Pramono ini  figur yang unik satu sisi dia datang dari PDI perjuangan tetapi relasi dengan Presiden Prabowo tidak bersifat frontal. Aga beda dengan mas Anies bukan dari PDI Perjuangan tetapi dia dianggap lebih mengancam secara elektoral maupun secara personal sehingga ketika Pramono yang diusung oleh PDI  Perjuangan reaksi dariJokowi maupun Presiden Prabowo  tidak terlihat all out mendukung Ridwan Kamil,” imbuhnya.

    Sebelumnya diberitakan, Ketua Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), Ahmad Riza Patria tak menampik ada peran Presiden Prabowo Subianto di balik tak jadinya gugatan Pilkada Jakarta ke MK.

    Padahal, Timses RIDO sudah mengumpulkan bukti-bukti kecurangan pilkada hingga membentuk tim hukum.

    “Kami sudah menyiapkan fakta, data masalah yang akan kami sampaikan. Bahkan sudah ditulis permohonan gugatannya. Tim kuasa hukum juga sudah dibentuk dan sebagainya,” ucapnya saat ditemui di Posko Pemenangan RIDO di kantor DPD Golkar DKI Jakarta, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2024).

    Namun, gugatan tersebut batal dilayangkan setelah Timses RIDO mendapat masukan dari para pimpinan partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

    Termasuk Presiden Prabowo Subianto yang merupakan Ketua Umum Partai Gerindra.

    “Atas arahan dari para pimpinan lebih tinggi di DPP, pimpinan koalisi, termasuk bapak Prabowo tentunya agar kami bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa melalui Pilkada DKI Jakarta untuk tidak perlu melanjutkan atau tidak perlu maju ke MK,” ujarnya.

    Ariza menjelaskan, Prabowo dan pimpinan partai koalisi lainnya menyarankan untuk tak mengajukan gugatan sengketa pilkada dengan alasan demi menjaga situasi dan kondisi Jakarta tetap kondusif.

    Meski sudah optimis bakal memenangkan gugatan, namun Timses RIDO akhirnya sepakat untuk menuruti arahan dari Prabowo dan para pemimpin parpol KIM Plus.

    “Kalau maju ke MK, kami optimis bisa dua putaran dan bisa menang. Namun, prosesnya nanti dikhawatirkan terjadi polarisasi, terjadi perbebatan yang berlebihan,” ujarnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • Walkot Makassar Adukan 17 Lurah-Sekcam Tak Netral Pilkada ke Kemdagri

    Walkot Makassar Adukan 17 Lurah-Sekcam Tak Netral Pilkada ke Kemdagri

    Makassar, CNN Indonesia

    Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto melaporkan 17 lurah dan sekretaris camat di lingkup Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan, ke Kementerian Dalam Negeri terkait dugaan pelanggaran netralitas di Pilkada serentak 2024.

    “Saya sudah menghadap untuk diproses. Menghadap kemarin di wamen sudah, sudah disampaikan sebagai pembelajaran,” kata Danny, Jumat (6/12).

    Danny menuturkan jika belasan ASN tersebut terbukti melakukan pelanggaran netralitas di Pilkada serentak ini ancaman hukumnya bisa berujung pada pemecatan.

    “Karena resikonya kalau didapat itu, dipecat, karena dia kan UU pemilu,” tuturnya.

    Danny menyebut bahwa sebanyak 17 lurah dan sekretaris camat terindikasi tidak netral pada pelaksanaan Pilkada serentak.

    “Terindikasi itu bukan lagi 10 tapi total 17 dengan beberapa sekcam. Kalau ini tidak di proses bisa jadi modus, kalau diproses pasti ada resikonya,” jelas dia yang juga Cagub nomor urut 1 di Pilgub Sulsel 2024 itu.

    Tak hanya di lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kata Danny belum ada ditemukan adanya dugaan pelanggaran netralitas di Pilkada serentak. Namun, Wali Kota Makassar meminta BKN untuk memeriksa OPD yang ada di Pemkot Makassar.

    “Sudah ditegur di pusat, ada tegurannya dari BKN. sudah saya suruh periksa,” tegasnya.

    Pada Pilgub Sulsel, Danny yang berpasangan dengan Azhar Arsyad tumbang di Makassar. Berdasarkan rekapitulasi akhir Pilgub Sulsel di Kota Makassar, Danny-Azhar yang diusung PDIP mendapat 223.590 suara.

    Sementara itu paslon nomor urut 2 yang merupakan petahana, Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati unggul dalam perolehan suara di Makassar sebesar 345.128 suara.

    Suara sah Pilgub Sulsel di kota Makassar adalah sebanyak 568.718 suara dan suara tidak sah sebanyak 30.374 suara sehingga total suara sah dan tidak sah sebanyak 599.092 suara.

    Berdasarkan hasil rekapitulasi suara Pilgub Sulsel di KPU Makassar, Danny Pomanto yang merupakan wali kota Makassar hanya mampu menang di dua kecamatan yakni di Kecamatan Ujung Pandang dan Kepulauan Sangkarrang.

    Sementara petahana Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman yang berpasangan mantan Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi unggul 13 kecamatan dari 15 kecamatan.

    Hasil rekapitulasi Pilgub Sulsel di tingkat KPU kabupaten kota, selanjutnya akan diserahkan ke KPU Sulawesi Selatan untuk rekapitulasi di tingkat provinsi.

    Sementara itu berdasarkan metode hitung cepat (quick count) yang dilakukan lembaga Indikator Politik Indonesia, Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi unggul jauh atas rivalnya dengan meraih 76,34 persen suara. Sementara itu Danny-Azhar meraih 23,66 persen suara.

    Hasil quick count ini bukan hasil resmi Pilkada 2024. Hasil resmi Pilkada 2024 akan diketahui melalui penghitungan suara dan rekapitulasi yang dilakukan KPU mulai 27 November hingga 16 Desember 2024.

    Sementara itu di Pilwalkot Makassar 2024, istri Danny Pomanto yakni Indira Yusuf Ismail kalah dari pertarugnan berdasarkan hasil rekapitulasi yang telah ditetapkan KPU Kota Makassar, Jumat (6/12). Paslon yang mendapatkan suara terbanyak berdasarkan rekapitulasi KPU Kota Makassar yang ditutup Jumat lalu adalah paslon  Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika.

    “Hasil pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dan kedua, ditetapkan sekaligus diumumkan,” kata Ketua KPU Makassar, Andi Muhammad Yasir Arafat, Jumat.

    Perolehan suara pasangan calon Pilwalkot Makassar yang diikuti empat pasangan calon yakni, paslon nomor urut 1, Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham sebanyak 319.112 suara.

    Paslon nomor urut 2, Andi Seto Gadhista Asapa-Rezki Mulfiati Lufti meraup suara 162.427 suara.

    Kemudian paslon nomor urut 3, Indira Yusuf Ismail-Ilham Ari Fauzi Uskara hanya meraup suara 81.405.  Sedangkan, paslon pilwalkot Makassar nomor urut 4, Muhammad Amri Arsyid-Abd Rahman Bando sebanyak 20.247 suara.

    Sementara jumlah suara sah sebanyak 583.191 suara, kemudian suara tidak sah sebanyak 14.603 suara dengan total suara sah dan tidak sah sebanyak 597.794 suara.

    “Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ini saya tetapkan,” kata Yasir.

    (mir/kid)

    [Gambas:Video CNN]

  • Puan Jawab Kekalahan Andika-Hendi di Pilkada Jateng: Kita Sudah Berusaha Maksimal

    Puan Jawab Kekalahan Andika-Hendi di Pilkada Jateng: Kita Sudah Berusaha Maksimal

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyatakan pihaknya telah melakukan evaluasi seusai jagoannya, Andika Perkasa-Hendrar Prihadi kalah dari Ahmad Luthfi-Taj Yasin versi hitung cepat atau quick count di kontestasi Pilkada Jawa Tengah 2024.

    Dia turut menyatakan pihaknya telah berusaha semaksimal mungkin guna memenangkan paslonnya di Jateng, yang disebut-sebut sebagai Kandang Banteng. Namun, lanjutnya, rakyat Jawa Tengah sudah memilih pilihannya.

    “Ya kita sudah mengevaluasi, mengkonsolidasikan, kita sudah berusaha secara maksimal. Ya, namun rakyat Jawa Tengah sudah memilih gubernur dan wakil gubernur,” ujarnya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (3/12/2024).

    Kendati demikian, putri Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri itu enggan membeberkan evaluasi apa saja yang dimaksud. Dia hanya mengatakan evaluasi ini terus dilakukan guna memperbaiki internal partai.

    Lebih lanjut Ketua DPR ini bersyukur bahwa kader partainya masih bisa menang di 19 dari 35 kabupaten/kota. Walaupun demikian, Puan tak menjawab secara gamblang apakah hal ini bisa membuktikan bahwa PDIP di Jawa Tengah masih merajai atau tidak.

    “Alhamdulillah dari 35 kabupaten/kota, PDI Perjuangan berhasil memenangkan hasil perhitungan suara sementara [di] 19 kabupaten/kota, yang dimajukan itu kader. Jadi ya silakan menilai, apakah PDI Perjuangan di Jawa Tengah masih bisa bertahan atau tidak,” jelasnya.

    Berdasarkan catatan Bisnis pada Rabu (27/11/2024), lembaga survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan pasangan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi hanya menghimpun suara sebesar 41,69%. Berbeda dengan lawannya yang unggul yaitu Ahmad Luthfi-Taj Yasin yang memperoleh suara 58,31%.

    Lembaga survei berikutnya adalah Charta Politika yang juga mencatat Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen unggul dengan perolehan suara 58,44% hingga pukul 20.30 WIB. Perolehan tersebut jauh dibanding pasangan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi yang mencapai 41,56%. 

    Terakhir, perolehan suara yang berhasil dikumpulkan oleh Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen versi Litbang Kompas mencapai 59,30%, sedangkan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi meraup 40,70%.

  • Hitungan Internal Robinsar-Fajar Raih 50% Lebih di Pilkada Cilegon

    Hitungan Internal Robinsar-Fajar Raih 50% Lebih di Pilkada Cilegon

    Jakarta

    Tim Pemenangan Pasangan Calon Wali Kota-Wakil Wali Kota Cilegon, Robinsar-Fajar Hadi Prabowo mengklaim hasil hitung internalnya meraup suara lebih dari 50 persen. Hitungan itu disebut tak jauh dari hasil hitung cepat Indikator Politik.

    Robinsar-Fajar unggul di hitung cepat Indikator Politik mengalahkan calon petahana Helldy Agustian yang berpasangan dengan Alawi Mahmud serta rival lainnya eks Ketua DPRD Kota Cilegon Isro Mi’roj yang berpasangan dengan Nurrotul Uyun.

    Hasil hitung cepat Indikator menunjukkan Robinsar-Fajar meraih suara sebesar 51,36 persen. Kemudian disusul Helldy-Alawi 27,40 persen dan Isro-Uyun 21,23 persen.

    “Alhamdulillah Robinsar-Fajar meraih kemenangan fenomenal di Pilkada Kota Cilegon ini. Hasil quick count maupun hasil input data C1 dari TPS, pasangan muda ini meraih suara 50 persen lebih,” kata Ketua Tim Pemenangan Robinsar-Fajar, Rapih Herdiansyah kepada wartawan, Jumat (29/11/2024).

    Rapih mengatakan, data internal yang dikumpulkan hasil form C1 dari tiap TPS, Robinsar-Fajar menang di tujuh kecamatan dari total delapan kecamatan di Kota Cilegon. Perolehan suara Robinsar-Fajar mencapai 123.287 suara, unggul jauh dari dua paslon lainnya, yakni Helldy-Alawi 68.211 suara, dan Isro-Uyun 51.904 suara.

    “Kami masih menunggu penetapan resmi dari KPU, per hari ini (Jumat, 28 November-red) sudah pleno di tingkat kecamatan. Kami kawal suara, kawal kemenangan Robinsar-Fajar yang fenomena. Kemenangan ini fenomenal karena lawan petahana wali kota dan juga mantan Ketua DPRD,” katanya.

    “Model kampanyenya pun merangkul semua kalangan dan relatif agak lain. Melakukan kunjungan tatap muka dengan masyarakat mencapai 500 titik, menggelar berbagai event diskusi dengan milenial dan Gen-Z, serta pelaku seni kreatif. Alhamdulillah hasil ikhtiar total dapat meraih suara maksimal yang paling tinggi,” terangnya.

    Robinsar-Fajar diusung oleh Partai Golkar, PPP, Demokrat, PDIP, Gelora, Partai Buruh, Partai Umat, dan Perindo.

    (whn/whn)

  • Nasib Pilkada Jakarta Menggantung, Potensi Dua Putaran Dinilai Tipis

    Nasib Pilkada Jakarta Menggantung, Potensi Dua Putaran Dinilai Tipis

    Nasib Pilkada Jakarta Menggantung, Potensi Dua Putaran Dinilai Tipis
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai, peluang terjadinya Pilkada Jakarta 2024 dua putaran sangatlah tipis.
    Pasalnya, menurut hasil hitung cepat atau 
    quick count 
    sejumlah lembaga, perolehan suara pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno, melebihi 50 persen. 
    “Kalau dilihat, sebagian dari lembaga survei memang tipis. Jadi, potensi dua putaran tipis,” ujar Agung saat diwawancarai
    Kompas.com,
    Kamis (28/11/2024).
    Menurut
    quick count 
    Lembaga Survei Indonesia (LSI) misalnya, Pramono-Rano mendapat 50,10 persen suara. Sementara, paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono mendapat 39,29 persen, dan paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana memperoleh 10,61 persen.
    Lalu, menurut 
    quick count 
    Charta Politika, Pramono-Rano meraih 50,15 persen, Ridwan-Suswono 39,25 persen, sedangkan Dharma-Kun 10,60 persen. 
    Namun, menurut
    quick count 
    Litbang Kompas, Pramono-Rano memperoleh suara 49,49 persen, Ridwan-Suswono 40,02 persen, dan Dharma-Kun 10,49 persen.
    Tak berbeda jauh, 
    quick count 
    Indikator Politik Indonesia memperlihatkan, perolehan suara Pramono-Rano sebesar 49,87 persen, Ridwan-Suswono 39,53 persen, dan Dharma-Kun 10,61 persen.
    Agung bilang, untuk dinyatakan menang dalam satu putaran, paslon gubernur dan wakil gubernur Jakarta harus mendapat suara 50 persen plus satu.
    “Di Pilkada Jakarta ada aturan kan, jika tidak ada yang mencapai 50 persen plus satu, maka yang terjadi akan dua putaran,” terang Agung.
    Namun, dengan beragamnya hasil
    quick count
    , belum bisa dipastikan apakah Pilkada Jakarta akan digelar satu atau dua putaran.
    “Saya tidak bisa menyimpulkan satu atau dua putaran karena masih di rentang
    margin of error.
    Tendensinya ada arah satu putaran, ada arah dua putaran, jadi tidak bisa disimplifikasikan salah satunya,” terang Agung.
    Oleh sebab itu, Agung menyarankan publik bersabar menunggu hasil resmi pilkada dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sahrul Gunawan vs Ali Syakieb di Pilkada Kabupaten Bandung Sama Klaim Menang , Siapa yang Unggul?

    Sahrul Gunawan vs Ali Syakieb di Pilkada Kabupaten Bandung Sama Klaim Menang , Siapa yang Unggul?

    TRIBUNJATENG.COM – Di Jawa Barat, Pilkada serentak kali ini diwarnai tampilnya sejumlah artis yang ikut adu nasib.

    Beberapa bahkan bersaing dalam satu wilayah.

    Seperti Sahrul Gunawan dan Ali syakieb di Pilkada Kabupaten Bandung

    Sahrul Gunawan berpasangan dengan Gun Gun Gunawan sementara Ali syakib jadi cawabub Dadang Supriatna.

    Terbaru, kedua pihak sama-sama mengklaim menang dalam Pilkada Kabupaten Bandung.

    Padahal, menurut hasil hitung cepat atau quick count Lembaga Survei Indonesia (LSI), Dadang-Ali unggul dengan perolehan suara mencapai 57,01 persen.

    Sementara, Sahrul-Gun hanya memperoleh 42,99 persen suara.

    Pantauan Tribunnews, Jumat (29/11/2024), melalui Instagramnya @alisyakieb, calon Wakil Bupati Bandung ini mengucap syukur atas kemenangannya.

    Sembari mengunggah potret momen dirinya kampanye bersama calon Bupati Bandung, Dadang Supriatna, Ali telah mendeklarasikan kemenangan.

    “Alhamdulillah,” tulisnya sembari menyertakan emoji tangan menelungkup.

    Suami Margin Wieheerm ini juga tampak memposting ulang ucapan selamat yang dialamatkan padanya melalui unggahan Instagram Storynya.

    Dalam sebuah unggahan, Ali dan Dadang kompak sujud syukur setelah perolehan suara mereka mengungguli dua paslon lainnya.

    Di sisi lain, pihak Sahrul Gunawan pun mengklaim menang.

    Kemenangan Sahrul-Gun diumumkan oleh relawan keduanya berdasarkan hasil rekapitulasi C1 versi relawan.

    “Hasil rekapitulasi pengawal TPS se-Kabupaten Bandung, rekapitulasi ini merupakan rekap C1 yang kami himpun dari pada inisiatif para relawan Kabupaten Bandung. Maka dengan ini kami nyatakan Bapak Sahrul Gunawan dan Bapak Gun Gun Gunawan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung 2024-2029,” ucap seorang relawan, dikutip dari unggahan akun Instagram @landscapepolitikindo_news yang juga direpost Sahrul.

    Bahkan para relawan sampai menggendong Sahrul untuk merayakan kemenangannya.

    “Terima kasih kepada semua relawan dan pendukung,” tulis Sahrul.

    Kendati demikian, Sahrul dan Gun memilih untuk menunggu hasil rekapitulasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

    Sambil membuat tagar, Sahrul mengunggah ulang postingan pendukungnya seolah menanggapi drama saling klaim menang ini.

    “Banyak yang nanya, kok di TPS aku menang 01. Calm tunggu resmi KPU gais,” demikian bunyi unggahan ulang Sahrul.

    Daftar Artis Unggul di Pilkada

    Adapun, hingga hari ini, Jumat (29/11/2024), sejumlah pesohor yang berpartisipasi dalam kontetasi Pilkada Serentak 2024 telah mencatatkan keunggulan berdasarkan hasil hitung cepat.

    Berikut perolehan suara artis yang berhasil unggul:

    1. Jeje Govinda

    Berdasarkan quick count beberapa lembaga survei juga unggul di kisaran 37,77 persen melampaui pasangan calon lainnya. Jeje dan Asep Ismail mencalonkan diri sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat.

    2. Rano Karno

    Rano Karno unggul dalam kisaran 49,87 persen hingga 51,03 persen daripada dua paslon lainnya dalam beberapa quick count lembaga survei. Rano Karno mencalonkan diri sebagai Cawagub mendampingi Cagub Pramono Anung dalam Pilgub DKI Jakarta 2024.

    3. Muhammad Farhan

    Berdasarkan quick count Charta Politika pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandung Farhan-Erwin unggul 44,73 persen daripada pasangan lainnya.

    4. Lucky Hakim

    Hasil quick count lembaga survei Indikator Politik pasangan calon Bupati Indramayu dan Wakil Bupati Indramayu, Lucky Hakim-Saifuddin meraih 68,15 persen suara.

    5. Ali Syakieb

    Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung nomor urut 2, Dadang Supriatna-Ali Syakieb meraih suara 57,2 persen versi hitung cepat.

    (Tribunnews.com)