Xcloud.id

NGO: INDEF

  • OJK tingkatkan literasi keuangan digital

    OJK tingkatkan literasi keuangan digital

    Semakin tinggi tingkat literasi keuangan digital maka semakin besar kemampuan masyarakat dalam mengenali risiko yang mungkin timbul saat menggunakan layanan keuangan digital…,Jakarta (ANTARA) – Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hasan Fawzi mengatakan,  OJK terus mendorong pengembangan inovasi teknologi sektor keuangan dan peningkatan literasi keuangan digital kepada masyarakat termasuk kalangan mahasiswa.
     

    “Mahasiswa memiliki ide yang out-of-the-box dalam merancang produk dan layanan keuangan berbasis digital untuk memberikan solusi atas permasalahan di sektor keuangan. Selain itu, mahasiswa dapat menjadi influencer dalam mendorong orang lain untuk menggunakan produk dan layanan keuangan,” kata Hasan di Jakarta, Sabtu.

    Hal tersebut disampaikan Hasan dalam kegiatan Digination: Digital Financial Literacy yang diselenggarakan di Universitas Islam Makassar, Sulawesi Selatan.

    Ia menuturkan bahwa sebagai pengguna teknologi yang aktif dengan tingkat adaptasi yang tinggi, mahasiswa memiliki peran penting dalam mendorong inovasi di sektor keuangan.

    Menurut dia, pemahaman yang baik tentang inovasi dan keuangan digital menjadi kunci dalam memastikan masyarakat dapat menggunakan produk dan layanan keuangan digital dengan bijak.

    “Semakin tinggi tingkat literasi keuangan digital maka semakin besar kemampuan masyarakat dalam mengenali risiko yang mungkin timbul saat menggunakan layanan keuangan digital, sehingga masyarakat dapat mengambil keputusan dan langkah yang tepat dalam mempergunakan layanan keuangan digital,” tuturnya.

    Berdasarkan data Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) 2023, indeks literasi digital Indonesia baru mencapai 62 persen dan yang paling rendah jika dibandingkan negara ASEAN yang rata-rata mencapai 70 persen.

    Sedangkan survei Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK pada tahun 2024 menyebutkan indeks literasi dan inklusi keuangan Indonesia baru mencapai 65 persen dan 75 persen.

    Dalam rangka meningkatkan inovasi dan literasi keuangan digital, OJK telah mengeluarkan beberapa inisiatif untuk meningkatkan keterampilan digital bagi seluruh lini masyarakat.

    Inisiatif tersebut antara lain berupa menyusun dan mensosialisasikan modul terkait inisiatif Literasi Keuangan Digital bagi masyarakat, mengembangkan Fintech Innovation Center OJK dalam upaya meningkatkan jumlah inovasi di sektor keuangan, dan memfasilitasi konsultasi terkait pengembangan industri Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK).

    Digination 2024 merupakan rangkaian kegiatan tahunan yang digelar di berbagai daerah di Indonesia, dengan tujuan untuk memperkenalkan inovasi keuangan digital kepada masyarakat luas khususnya generasi muda untuk terlibat aktif dalam mengembangkan solusi keuangan berbasis teknologi.

    Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2024

  • Indef: Peningkatan investasi dan ekspor dukung ekonomi tumbuh 8 persen

    Indef: Peningkatan investasi dan ekspor dukung ekonomi tumbuh 8 persen

    Ke depan jika ingin pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen maka pertumbuhan ekonomi jangan hanya berpatok pada konsumsi tetapi harus ada peningkatan investasi dan kenaikan eksporJakarta (ANTARA) – Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti mengatakan, peningkatan investasi dan ekspor merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan mencapai 8 persen.

    “Ke depan jika ingin pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen maka pertumbuhan ekonomi jangan hanya berpatok pada konsumsi tetapi harus ada peningkatan investasi dan kenaikan ekspor,” kata Esther saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Sabtu.

    Esther menuturkan, upaya strategis berikutnya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen berupa pengelolaan utang dengan benar dan menekan utang agar tidak bertambah.

    Pemerintah ke depan juga perlu memastikan alokasi anggaran belanja modal juga harus lebih besar daripada belanja rutin.

    Begitu juga dengan pembangunan harus merata ke seluruh daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) demi mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat dan kemajuan bangsa.

    Pemerintah ke depan juga harus memprioritaskan program pembangunan yang berdampak jangka panjang dan mempunyai dampak efek berganda (multiplier effect) lebih besar.

    Menurut dia, memang pertumbuhan ekonomi 8 persen bukanlah suatu hal yang tidak mungkin karena Indonesia pernah mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tahun 1980-an hingga 1990-an. Namun, saat ini memang harus ada upaya ekstra.

    Dulu pertumbuhan ekonomi bisa tinggi karena harga minyak dan komoditas melonjak, investasi masuk ke Indonesia, serta peningkatan ekspor karena industrialisasi seperti industri tekstil.

    Dalam Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, pemerintah ke depan akan melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri, meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

    Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI pada 20 Oktober 2024.

    Pemerintahan Prabowo ke depan juga akan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

    Pemerintah tersebut juga akan membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasam kemiskinan.

    Selain itu, pemerintahan Prabowo nantinya akan memperkuat pembangunan antara lain sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan dan kesehatan. Selanjutnya, pemerintahan itu akan berupaya untuk meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga 23 persen.

    Baca juga: Ekonom: Indonesia bisa tumbuh 8 persen dengan pendekatan komprehensif
    Baca juga: Kadin usulkan tujuh kebijakan mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen
    Baca juga: Bappenas usulkan dua skenario capai pertumbuhan ekonomi 8 persen

    Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2024

  • CORE: Prabowo-Gibran perlu optimalkan pajak dari sektor hiburan

    CORE: Prabowo-Gibran perlu optimalkan pajak dari sektor hiburan

    Yang semestinya dilakukan adalah menyasar pada subjek-subjek pajak yang selama ini belum terlalu maksimal, misalkan pajak untuk hiburan, untuk (masyarakat) kelas atas, atau perusahaan-perusahaan besar dan multinasional yang beroperasi IndonesiaJakarta (ANTARA) – Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menilai bahwa pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka perlu memaksimalkan pemungutan pajak dari subjek-subjek yang belum optimal, seperti sektor hiburan.

    Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal menyatakan bahwa pemerintah mendatang sebaiknya tidak berupaya meningkatkan penerimaan pajak dengan mengenakan lebih banyak pajak kepada sektor manufaktur maupun konsumsi, mengingat kini terjadi pelemahan daya beli dan penurunan Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur.

    “Yang semestinya dilakukan adalah menyasar pada subjek-subjek pajak yang selama ini belum terlalu maksimal, misalkan pajak untuk hiburan, untuk (masyarakat) kelas atas, atau perusahaan-perusahaan besar dan multinasional yang beroperasi Indonesia,” ujarnya saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Sabtu.

    Pemerintahan mendatang mencanangkan dalam dokumen Asta Cita untuk melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi reformasi perpajakan agar menjadi stimulan lebih bagi dunia usaha untuk meningkatkan daya saing dan investasi di sektor riil.

    Selain subjek-subjek pajak yang telah disebutkan di atas, Mohammad Faisal pun menyarankan Prabowo-Gibran juga untuk mengoptimalkan pajak dari sektor ekonomi digital karena dinilai menguntungkan.

    “Jadi bukan malah membebani sektor-sektor yang pada saat sekarang itu justru dalam kondisi yang tidak memungkinkan mereka untuk ditambahkan beban (pajak) gitu ya, nanti malah bisa backfire (menjadi bumerang) bagi perekonomian,” katanya.

    Dalam dokumen Asta Cita, Prabowo-Gibran juga memberikan perhatian besar terhadap industri buku dan berencana untuk memberikan insentif bagi industri tersebut dengan menghapus PPN untuk semua jenis buku dan menjadikan pajak royalti buku bersifat final.

    Faisal mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik rencana relaksasi pajak tersebut. Meskipun begitu, ia menyoroti perlunya pemerintahan mendatang juga melakukan relaksasi pajak terhadap sejumlah industri padat karya, seperti industri tekstil dan alas kaki.

    “Bisa dengan mengurangi PPN, tidak harus menghapus PPN. Beban pajak yang lain juga tidak menutup kemungkinan untuk juga dikurangi,” imbuhnya.

    Baca juga: KSSK : Kebijakan akan tetap suportif program pemerintahan baru
    Baca juga: Indef: Kepercayaan publik penting pada 100 hari pemerintahan Prabowo
    Baca juga: Pengamat: Pemerintahan Prabowo harus ciptakan pertanian yang terarah

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2024

  • INDEF minta Prabowo-Gibran beri dukungan UMKM produksi bernilai tambah

    INDEF minta Prabowo-Gibran beri dukungan UMKM produksi bernilai tambah

    Perlu dukungan fiskal bagi UMKM di sektor prioritas, misalnya UMKM pada sektor industri berbasis produksi bernilai tambah untuk mendukung hilirisasi dan berorientasi eksporJakarta (ANTARA) – Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyatakan bahwa pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka perlu memberikan dukungan fiskal kepada pelaku UMKM berbasis produksi bernilai tambah.

    “Perlu dukungan fiskal bagi UMKM di sektor prioritas, misalnya UMKM pada sektor industri berbasis produksi bernilai tambah untuk mendukung hilirisasi dan berorientasi ekspor,” ujar Kepala Pusat Ekonomi Digital dan UKM INDEF Eisha Maghfiruha Rachbini saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

    Ia juga menyarankan pemerintahan mendatang untuk memberikan insentif pajak kepada UMKM sesuai kapasitas dan fase perkembangan usaha mereka untuk mendorong peningkatan produktivitas para pelaku usaha tersebut.

    Terkait rencana pembebasan pajak selama dua tahun pertama untuk UMKM yang baru berdiri dan terdaftar secara resmi seperti yang tertuang dalam Dokumen Asta Cita Prabowo-Gibran, Eisha pun menyambut baik hal tersebut.

    Menurutnya, upaya tersebut dapat menjadi insentif dalam meningkatkan formalisasi dan legalitas UMKM.

    “Banyak UMKM yang masih informal. Dengan lebih banyak lagi UMKM yang formal, maka akan meningkatkan akses pembiayaan, sumber daya, peningkatan pelatihan dan kapasitas, serta fasilitas pemerintah untuk pemberdayaan UMKM,” ucapnya.

    Selain memberikan pembebasan pajak bagi UMKM baru, Prabowo-Gibran juga berencana untuk menurunkan tarif PPh 21 agar mendorong aktivitas ekonomi dalam rangka menaikkan rasio pajak (tax ratio).

    Eisha menilai bahwa upaya tersebut dapat menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi, terutama di tengah daya beli masyarakat yang menurun saat ini.

    “Ketika pajak yang dikenakan turun, harapannya konsumsi bisa naik, lalu mendorong pertumbuhan ekonomi,” katanya.

    Namun, ia menegaskan bahwa penerimaan negara tetap harus perlu didorong, meskipun pemerintah nantinya jadi menurunkan PPh 21 tersebut.

    Hal tersebut dikarenakan kini rasio pajak di Indonesia masih cukup rendah, yakni sekitar 10 persen, sementara pemerintahan Prabowo-Gibran menargetkan peningkatan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi 23 persen.

    “Agar tax ratio bisa naik, maka penerimaan pajak harus ditingkatkan, salah satunya adalah masalah kepatuhan pajak. Selain itu, perlu juga diimbangi dengan upaya digitalisasi sistem pajak,” imbuhnya.

    Baca juga: Kemenkeu sosialisasikan berakhirnya tarif pajak UMKM 0,5 persen 

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Ahmad Wijaya
    Copyright © ANTARA 2024

  • Indonesia Kehilangan Ekonom Senior Faisal Basri

    Indonesia Kehilangan Ekonom Senior Faisal Basri

    Anda sedang membaca Dunia Hari Ini, rangkuman sejumlah informasi pilihan ABC Indonesia dari berbagai negara dalam 24 terakhir.

    Edisi hari ini, Kamis, 5 September 2024, akan kita awali dari tanah air.

    Ekonom Faisal Basri meninggal dunia

    Faisal Basri, ekonom senior dan akademisi diberitakan tutup usia, dini hari tadi pada pukul 03.50 WIB.

    Keponakan dari wakil presiden Indonesia Adam Malik pernah menjadi dosen di Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia dan Ketua Dewan Penasihat Indonesia Research & Strategic Analysis (IRSA), pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), serta Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (2000-2006), Rektor, Sekolah Bisnis Perbanas (1999-2003).

    Faisal juga salah satu pendiri Partai Amanat Nasional, sebelum keluar dari partai pada bulan Januari 2001, kemudian menjadi calon gubernur DKI Jakarta dari jalur independen bersama Biem Benyamin pada Pilkada DKI Jakarta 2012.

    Tulisan dan analisisnya, termasuk kritik-kritiknya dikenal tajam, termasuk saat menjawab sanggahan Presiden Joko Widodo soal hilirisasi nikel.

    “Rumah Indonesia, Rumah Kita” adalah judul tulisan terakhirnya pada 18 Agustus 2024, di mana ia menulis: “Kini saatnya kita kembali menata Rumah Indonesia, memperkuat fondasi, mereparasi pilar-pilar dan menambal kebocoran untuk mewujudkan Indonesia baru, mewariskan kejayaan bagi generasi mendatang”.

    Siswa remaja didakwa membunuh

    Seorang remaja berusia 14 tahun didakwa melakukan pembunuhan, setelah empat orang tewas dan sedikitnya sembilan orang terluka, dalam penembakan di sekolah di negara bagian Georgia, Amerika Serikat.

    Pihak berwenang setempat sudah mengkonfirmasi jika dua dari empat korban tewas adalah siswa, sementara dua lainnya adalah guru.

    Para siswa berlarian mencari tempat berlindung di stadion sepak bola sekolah saat petugas datang dan para orangtua bergegas mencari tahu nasib anak-anak mereka.

    Pihak berwenang mengatakan seorang siswa dari sekolah tersebut sudah ditahan sebagai tersangka, setelah menyerahkan dan diketahui bernama Colt Gray, menurut Biro Investigasi Georgia (GBI)

    AS menuduh media Rusia berupaya mempengaruhi pilpres

    Amerika Serikat mendakwa dua karyawan perusahaan media milik pemerintah Rusia karena berupaya mempengaruhi pemilihan presiden negaranya tahun ini.

    Tuduhan pencucian uang terhadap dua karyawan jaringan media pemerintah Rusia RT diajukan oleh Departemen Kehakiman AS, kemarin.

    Pejabat departemen mengatakan kedua karyawan tersebut membayar $10 juta kepada sebuah perusahaan Tennessee, yang tidak disebutkan namanya, untuk memproduksi video daring untuk memperkuat perpecahan politik di AS.

    Pejabat AS mengatakan upaya ini juga dilakukan untuk melemahkan dukungan publik untuk bantuan Amerika kepada Ukraina, namun Rusia berulang kali mengatakan tidak ikut campur dalam pemilihan presiden AS.

    Hewan berkantong yang terancam punah ini kembali lagi

    Middle Island di Kepulauan Recherche, Australia Barat, adalah rumah bagi populasi hewan bernama potoroo Gilbert yang mungil.

    Dengan populasi global hanya 12 ekor, hewan marsupial atau berkantong awalnya sudah dianggap punah. Namun eksistensinya ditemukan kembali di Teluk Two People, dekat Albany, pada tahun 1994.

    Sebanyak 10 potoroo dipindahkan ke Middle Island untuk melestarikan populasinya pada tahun 2018 dan baru-baru ini para peneliti menemukan sesuatu yang positif pada perangkap kamera mereka: dua ekor potoroo baru.

    “Ada banyak alasan untuk optimis tentang masa depan mereka,” kata ahli ekologi Departemen Keanekaragaman Hayati, Konservasi, dan Daya Tarik (DBCA) Sarah Comer.

  • Industri Tekstil Merana, RI Disebut Beri Karpet Merah ke Produk Impor!

    Industri Tekstil Merana, RI Disebut Beri Karpet Merah ke Produk Impor!

    Jakarta –

    Indonesia dinilai memberi karpet merah bagi produk-produk impor saat banyak negara sudah melakukan pengetatan. Imbasnya produk Indonesia sulit tembus ke luar negeri, sementara pasar dalam negeri diserbu produk impor.

    “Tetapi yang kami heran gitu ya Indonesia bahkan memberikan karpet merah begitu ya terhadap produk yang justru juga di antaranya adalah produk impor ilegal. Nah ini kan sesuatu hal yang kami pertanyakan,” kata Kepala Center of Industry, Trade and Investment INDEF Andry Satrio Nugroho dalam diskusi publik INDEF secara virtual, Kamis (8/8/2024).

    Ia menyebut, kondisi ini juga terjadi untuk sektor tekstil. Menurutnya angka impor tekstil ilegal cenderung tinggi dan meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

    “Bandingkan dengan tahun 2010 berdasarkan data konsumsi dan produksi tentunya di tahun 2010 shares yang tidak tercatat itu ada 9,9% ketika Covid meningkat 26,2% tahun 2023 pada tahun kemarin tidak berubah sama sekali tetap di 26,2%,” imbuhnya.

    Peneliti Pusat Industri Perdagangan dan Investasi INDEF Ahmad Heri Firdaus mengatakan, banyak negara menerapkan hambatan non tarif untuk melindungi pasar dalam negeri. Sejumlah negara memasang standar tertentu untuk mempersulit produk luar masuk ke negaranya. Sayangnya, Indonesia tidak melakukan hal tersebut.

    “Bagaimana kalau kita mau ekspor produk sesuatu keluar kita dihadapkan pada persyaratan yang rumit produknya harus sesuai dengan standar mereka bagian label nya harus bahasa lokal mereka itu ya kemudian harus aman bagi lingkungan dan segala macem sementara kita tidak menetapkan aturan itu sama sekali,” bebernya.

    “Artinya Indonesia sangat baik hati, ‘mempersilahkan’ masuk dengan bebas produk impor ya silakan masuk ayo jualan di dalam negeri, nggak ada aturan, mau produk yang jelek yang bagus yang tidak ada standar yang apapun yang bekas gitu ya kita nggak ada,” tambah Heri.

    Andry berharap Satgas Impor Ilegal bisa menekan jumlah produk impor yang masuk ke Indonesia. Ia juga berharap Ketua Satgas diisi sekelas menteri untuk memudahkan koordinasi dengan presiden.

    “Satgas impor ilegal ini setidaknya kita bisa naikkan gitu ya kita perkuat dengan meningkat menaikkan level dari Ketua Satgas nya itu sendiri dia saat ini di Dirjen kita harapkan itu bisa naik jadi menteri dan hasilnya itu harus dilaporkan kepada presiden,” tutup dia.

    (ily/ara)

  • Kemenperin Beberkan Kronologi Sektor Tekstil RI Terpuruk-Dibanjiri Produk Impor

    Kemenperin Beberkan Kronologi Sektor Tekstil RI Terpuruk-Dibanjiri Produk Impor

    Jakarta –

    Pertumbuhan industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) nasional termasuk pakaian jadi mengalami kontraksi pada kuartal II-2024. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat industri TPT dan pakaian jadi pada kuartal II-2024 terkontraksi 0,03% secara year on year, lalu secara kuartalan (q to q) juga kontraksi 2,63%.

    Menurut Direktur Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Adie Rochmanto Pandiangan, kondisi industri TPT nasional sebenarnya baik-baik saja sebelum pandemi COVID-19. Bahkan sektor ini mengalami pertumbuhan hingga 15,35% pada tahun tersebut.

    “Jadi kinerja industri TPT sebelum pandemi COVID-19 melanda tumbuh cukup baik dan terus meningkat, dan mencapai puncaknya di tahun 2019 dengan pertumbuhan bahkan sempat 15,35%,” katanya dalam diskusi INDEF secara virtual, Kamis (8/8/2024).

    Lalu, kondisi berubah pada 2020 atau saat pandemi mulai meluas ke banyak negara. Sejumlah negara seperti Amerika Serikat (AS) dan kawasan Uni Eropa membatalkan pesanannya dari Indonesia.

    Meski begitu, industri TPT pada 2022 tercatat tetap tumbuh 9,3% berkat kebijakan dari pemerintah yang memperbolehkan industri tetap beroperasi. Di sisi lain, sejumlah negara justru memperketat kebijakan lockdown.

    “Industri TPT tetap tumbuh di masa COVID-19 dan kembali mencapai puncaknya pada awal tahun 2022 yang tumbuh sebesar 9,3%. Ini juga sempat tertolong karena teman-teman kita yang pesaing di luar justru memperketat lockdown. Tapi kita justru membuka industri kita tetap beroperasi,” tuturnya.

    Sayangnya, gejolak geopolitik kembali terjadi pada 2023. Kemudian China mengalami surplus pada produksinya, berbarengan dengan perang dagang melawan AS.

    Adie menyebut kondisi ini membuat China menyasar Indonesia sebagai target pasar utamanya. Pasalnya, kata dia, Indonesia juga memiliki pertumbuhan ekonomi yang relatif bagus sehingga potensial.

    “Terjadi surplus produksi dalam negeri China dan kondisi perang dagang Amerika Serikat dan China, sehingga China harus memaksa memaksimalkan pasar luar negerinya dan Indonesia menjadi salah satu tujuan utama. Karena pertumbuhan ekonomi kita pada masa-masa tadi ketika di luar terjadi geopolitik tadi kita masih cukup bagus dan terjaga,” bebernya.

    Hal inilah yang kemudian menyebabkan pasar dalam negeri dibanjiri produk-produk impor. Adie juga menyinggung lemahnya kebijakan dari pemerintah menyebabkan pasar Indonesia kurang terjaga dari serbuan barang impor.

    “Dan apalagi pasar dalam negeri kita kurang terjaga dengan baik itu melalui peraturan kebijakan maupun penerapannya. Bagaimana ini nggak masuk kenapa semakin banyak barang-barang ilegal tadi masuk khususnya yang hilir,” pungkasnya.

    (ily/ara)

  • Dihantam Badai PHK, Jumlah Buruh Tekstil Sisa Segini

    Dihantam Badai PHK, Jumlah Buruh Tekstil Sisa Segini

    Jakarta –

    Industri tekstil dalam negeri dihantam badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) melaporkan bulan ini ada 500 buruh tekstil yang terkonfirmasi kena PHK.

    Direktur Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki Kementerian Perindustrian, Adie Rochmanto Pandiangan menyebut jumlah pekerja sektor tekstil terus mengalami penurunan. Tercatat ada penurunan jumlah tenaga kerja tekstil sebesar 7,5% dari 2023 ke 2024.

    “Jadi jumlah tenaga kerja pada sektor tekstil dan pakaian jadi pada 2024 mengalami penurunan dibanding tahun 2023. Tenaga kerja pada tekstil turun sebesar 7,5%, dan sektor industri pakaian jadi mengalami penurunan 0,85%,” katanya dalam diskusi INDEF secara virtual, Kamis (8/8/2024).

    Dalam data yang dipaparkan, jumlah tenaga kerja sektor tekstil tersisa 957.122 orang pada 2024. Jumlah ini turun jauh dibanding 2015 sebanyak 1.248.080 orang.

    Sementara jumlah pekerja industri pakaian jadi pada 2024 sebanyak 2.916.005 orang. Meski menurun 0,85% dibanding tahun lalu, jumlah pekerja sektor ini terpantau meningkat dibanding 2015 yang sebanyak 2.167.426 orang.

    “Kita bisa lihat, dan memang sesuai dengan keadaan pasar bahwa ya itu tadi kalau kita hubungkan dengan PHK dan sebagainya memang mengalami penurunan dia.

    Tertekannya sektor tekstil juga terlihat dari rilis Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Kemenperin pada Juli. Sektor tekstil mengalami kontraksi selama dua bulan berturut-turut dari Juni hingga Juli, setelah sebelumnya ekspansif pada April dan Mei.

    “Perkembangan IKI kita bisa kita lihat, indeks kepercayaan industri, yang saya katakan bahwa sempat ekspansi kita di April kemudian Mei, tapi kemudian Juni kita terjadi kontraksi kembali,” imbuhnya.

    Sebelumnya, KSPN mencatat ada ratusan buruh dibayangi ancaman PHK. Presiden KSPN Ristadi menyatakan, Berdasarkan data terbaru, terdapat 750-an pekerja di empat perusahaan yang terkena PHK. Tak hanya itu, 500 buruh juga terancam PHK pada Agustus mendatang.

    “Ada 4 perusahaan KSPN melakukan PHK sekitar 750-an pekerja dan rencana Agustus 1 perusahaan terkonfirmasi PHK 500-an pekerja,” katanya saat dihubungi detikcom, Jumat (26/7/2024).

    (ily/ara)

  • Ekonomi RI Semester I Tumbuh 5,08%, Target Jokowi 5,2% Tak Bakal Happy Ending?

    Ekonomi RI Semester I Tumbuh 5,08%, Target Jokowi 5,2% Tak Bakal Happy Ending?

    Jakarta –

    Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester I-2024 tumbuh di angka 5,08%, sementara untuk kuartal II 2024 berada di angka 5,05%. Apakah ini tanda target Presiden Joko Widodo agar perekonomian Indonesia tumbuh 5,2% sulit tercapai?

    Ekonom Senior INDEF Tauhid Ahmad, mengatakan bahwa fakta yang dipaparkan BPS menunjukkan bahwa target Jokowi bakal sulit dicapai. Sebab, idealnya jika pemerintah ingin mencapai pertumbuhan ekonomi di angka 5,2%, pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2024 dan kuartal II 2024 harus berada di atas angka 5,1%.

    Oleh sebab itu, Ahmad mengatakan bahwa paparan BPS yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi RI kini berada di bawah angka 5,1% menunjukkan bahwa situasi perekonomian saat ini tidak ideal untuk mencapai target 5,2%.

    “Menurut saya tidak ideal, harusnya bertahan karena targetnya kan 5,2%. Kalau 5,2% tapi dua kuartal sudah di bawah 5,1%. Berat untuk kuartal III 2024 dan kuartal IV-2024-nya. Biasanya, mengumpulkan poin itu di kuartal I dan kuartal II, jadi menurut saya tidak ideal karena jelas target 5,2% pemerintah Jokowi itu tidak happy ending,” kata Ahmad kepada detikcom, Senin (5/8/2024).

    Di sisi lain, Ahmad menilai sejatinya pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2024 5,05% sejatinya ditopang oleh sejumlah hari raya. Tanpa hal tersebut, ia mengatakan perekonomian Indonesia bisa turun di bawah angka 5%.

    Ia pun mewanti-wanti pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2024 yang akan berjalan mulai Juli sampai September mendatang. Jika pemerintah tidak mendorong konsumsi, akan sulit bagi perekonomian Indonesia untuk bertahan di angka 5%.

    Menurutnya, ada berbagai faktor yang menyebabkan hal tersebut. Mulai dari tanda-tanda deflasi, sampai ketiadaan momentum yang mendorong masyarakat untuk berbelanja. “Tidak ada momentum lagi di kuartal III-2024 sebagai motor pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.

    Oleh sebab itu, untuk menjaga roda perekonomian Indonesia terus berputar pada kuartal III-2024, Ahmad mengatakan pemerintah harus menggenjot konsumsi konsumsi pemerintah meski kontribusinya hanya 8% terhadap perekonomian nasional. Upaya lainnya termasuk menjaga arus barang impor untuk menjaga geliat industri dalam negeri.

    Selain itu, konsumsi yang dilakukan oleh para calon di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) juga diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. “Konsumsi pemerintah juga berkaitan dengan Pilkada, nah Pilkada ini diharapkan ada akumulasi belanja pemerintah maupun para calon kandidat untuk bisa menambah daya gebrak, terutama dari belanja pemerintah, untuk mendorong konsumsi masyarakat,” jelas dia.

    (kil/kil)

  • Sepak Terjang Hamzah Haz Agar RI Keluar dari Jerat Utang IMF

    Sepak Terjang Hamzah Haz Agar RI Keluar dari Jerat Utang IMF

    Jakarta –

    Kabar duka untuk Indonesia, Wakil Presiden (Wapres) ke-9 RI, Hamzah Haz, meninggal dunia di usia 84 tahun. Jenazah disemayamkan di rumah duka di kawasan Matraman, Jakarta Timur.

    Selama menjabat Wakil Presiden mendampingi Megawati Soekarnoputri, Hamzah Haz terbukti banyak membantu pemerintah kala itu khususnya dalam hal ekonomi. Sebab di masa pemerintahannya Indonesia berhasil keluar dari jeratan utang International Monetary Fund (IMF) yang kemudian disusul dengan pengeluaran paket kebijakan ekonomi.

    Melansir dari situs Indonesiabaik.id milik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Rabu (24/7/2024), Indonesia berhasil keluar dari jeratan utang IMF pada Desember 2003 silam dilanjutkan dengan privatisasi perusahaan negara dan divestasi bank guna menutup defisit anggaran negara.

    “Semua opsi yang ditawarkan IMF sifatnya ‘mencekik leher’ bagi Indonesia. Sifatnya menggantung Indonesia supaya terus bergantung pada IMF,” ujar Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas saat itu, Kwik Kian Gie.

    Setelah mengakhiri kerja sama dengan IMF, Megawati yang didampingi Hamzah Haz menerbitkan Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2003 tentang Paket Kebijakan Ekonomi Sesudah Berakhirnya Program IMF untuk menjaga stabilitas ekonomi makro.

    Kebijakan ini terbagi dalam beberapa poin penting. Di sektor fiskal misalnya, ditandai dengan reformasi kebijakan perpajakan, efisiensi belanja negara dan privatisasi BUMN.

    Di sektor keuangan, dilakukan perancangan Jaring Pengaman Sektor Keuangan, divestasi bank-bank di BPPN, memperkuat struktur governance bank negara, dan restrukturisasi sektor pasar modal, asuransi dan dana pensiun.

    Lalu di sektor investasi, dilakukan peninjauan Daftar Negatif Investasi, menyederhanakan perizinan, restrukturisasi sektor telekomunikasi dan energi serta pemberantasan korupsi.

    Dampaknya dinilai cukup baik. Kurs Rupiah yang semula Rp 9.800 (2001) menjadi Rp 9.100 (2004), tingkat inflasi menurun dari 13,1% menjadi 6,5% sedangkan pertumbuhan ekonomi naik 2%, begitu pun poin IHSG dari 459 (2001) menjadi 852 (2004).

    Walaupun dalam catatan detikcom pada 2004, pelaksanaan white paper atau paket kebijakan pasca-pelunasan utang IMF selama pemerintahan Megawati bersama Hamzah Haz belum mencapai 90%. Hal ini seperti disampaikan langsung oleh Ketua Tim Monitoring Pelaksanaan white paper Jannes Hutagalung beberapa hari sebelum pengungkapan laporan akhir pelaksanaan white paper.

    “Penyelesaiannya tidak sampai 90 persen. Mudah-mudahan 2-3 hari angka pastinya bisa disampaikan,” kata Jannes Hutagalung di Gedung Depkeu, Jakarta, Oktober 2024 silam.

    “Pelaksanaan white paper cukup tinggi. White paper cukup berhasil walaupun masih ada yang belum selesai. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada laporan akhir pelaksanaan 13 bulan white paper,” tegas Jannes.

    Beberapa kebijakan yang belum bisa diselesaikan diantaranya revisi UU Pajak, sejumlah Kepmen Perburuhan dan juga program divestasi perbankan seperti BNI. Namun di luar itu, tidak berlebihan jika sosok Hamzah Haz disebut-sebut sebagai orang yang berhasil menjaga APBN RI tetap aman di masa reformasi.

    Sebab sebelum ia menjadi Wakil Presiden ke-9 RI, Hamzah Haz sudah banyak menulis berbagai macam artikel yang membahas permasalahan APBN RI sebelum menjabat di pemerintahan.

    “Tidak ada politisi yang tekun seperti Hamzah Haz dalam menulis masalah politik APBN ini di media massa pada akhir 1980-an dan tahun 1990-an,” ungkap ekonom senior INDEF sekaligus Rektor Universitas Paramadina Didik J Rachbini.

    “Tidak hanya menulis tetapi menekuninya dalam praktek kenegaraan dalam pembahasan-pembahasan di DPR dimana ia sekaligus sebagai pimpinan partai opposisi yang loyal,” tambahnya.

    Lebih lanjut Didik mengatakan pada tahun 2000-an sampai 2005, Hamzah Haz juga terlibat langsung untuk menenangkan masyarakat yang kala itu ribut karena pemerintah mengeluarkan kebijakan menaikkan harga BBM yang disebabkan adanya pengurangan subsidi.

    “Pada pertengahan tahun 2000-an atau 2005 pro kontra kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) memuncak dan bisa mengarah ke krisis politik. Mantan Wakil Presiden Hamzah Haz, yang juga menjadi Ketua Umum PPP, terlibat langsung dalam lobi-lobi untuk mengatasi krisis APBN sekaligus protensi krisis politik,” ucap Didik.

    “Subsidi kepada barang adalah pemborosan dan harus diganti menjadi subsidi kepada orang. Hamzah Haz ikut mendinginkan suasana dan meskipun tidak populer kemudian menyetujui kenaikan harga BBM dengan alasan kenaikan tersebut sebagai pilihan rasional,” jelasnya lagi.

    (fdl/fdl)