Xcloud.id

NGO: INDEF

  • Buruh Sebut Pengetatan Aturan Tembakau Bisa Picu Badai PHK

    Buruh Sebut Pengetatan Aturan Tembakau Bisa Picu Badai PHK

    Jakarta –

    Pemerintah berencana mengetatkan aturan tembakau. Seperti Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024) dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Rancangan Permenkes).

    Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FPS RTMM-SPSI) Sudarto mengungkapkan serikat pekerja tembakau yang sebelumnya telah menolak keras Rancangan Permenkes dengan tegas menyatakan sikapnya untuk melapor kepada Presiden Prabowo Subianto apabila tidak dilibatkan pada pembahasan aturan tersebut. Apalagi, saat ini industri nasional sedang tertekan dengan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tidak bisa dipandang sebelah mata.

    “Kami menolak Rancangan Permenkes yang tidak dibahas bersama seluruh pihak-pihak yang terdampak,” kata Sudarto, dalam keterangannya ditulis Minggu (10/11/2024).

    Tidak hanya itu, aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek ini juga berpotensi menghilangkan pendapatan dari sektor tembakau hingga ratusan triliun. Hal ini juga diungkapkan dalam salah satu unggahan di media sosial terkait kemungkinan adanya kehilangan penerimaan ini.

    “Kenapa sih punya hobby menggerus rakyat kecil? aturan #KemenkesBikinPolemik terus sampai aturan barunya ini bisa hilangkan 308 triliun rupiah loh. Krisis Industri Tembakau makin menjadi kalo gini sih,” tulis akun @beautifyuul dengan ratusan interaksi dan lebih dari 5 ribu pembaca.

    Pernyataan ini ikut diterangkan oleh Head of Center of Industry, Trade and Investment Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Andry Satrio Nugroho bahwa aturan tersebut berdampak pada ekonomi Indonesia, termasuk dari sisi penerimaan negara.

    “Jadi INDEF sudah melakukan perhitungan terkait dengan jika Rancangan Permenkes ini dilakukan, kurang lebih dampaknya sendiri itu ada Rp308 triliun, itu dari dampak ekonomi saja,” katanya dalam diskusi yang sama.

    Dari sisi penerimaan negara, Andry menyebut negara dapat kehilangan Rp160,6 triliun yang setara 7% dari penerimaan perpajakan. Beberapa tahun belakangan, pendapatan industri tembakau juga mengalami penurunan akibat kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) yang terus meningkat setiap tahunnya.

    Kemudian dari sisi tenaga kerja, Andry mengatakan akan ada sebanyak 2,29 juta tenaga kerja yang terdampak dan merujuk pada data tenaga kerja industri tembakau tahun 2019, angka tersebut setara dengan 32% yang terdampak.

    Sebagai sektor yang berkontribusi besar bagi negara, Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kusnasi Mudi berpendapat status tembakau sebagai salah satu komoditas strategis nasional perlu dipertahankan.

    Mudi mengatakan, pemerintah perlu merumuskan regulasi atau aturan yang tidak menekan industri tembakau agar sektor ini dapat terus berkontribusi secara maksimal. Menurutnya aneh apabila sektor tembakau, yang merupakan sektor padat karya, terus diberikan tekanan regulasi di saat kontribusi tembakau masih menjadi salah satu penyokong terbesar bagi penerimaan negara dan penyerapan tenaga kerja.

    “Berikan kekuatan kepada, khususnya petani tembakau dan industri hasil tembakau, dengan beberapa regulasi yang tentunya tidak memberatkan dan memberikan ruang napas bagi industri hasil tembakau dan petani tembakau,” ujar dia.

    Sebelumnya pembahasan terkait pengetatan aturan tembakau ini mencuat sebagai respons publik atas sikap Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang dirasa secara sepihak mendorong rancangan peraturan yang eksesif di sektor pertembakauan. Padahal, tembakau merupakan salah satu komoditas strategis nasional, penyumbang penerimaan negara, serta penghidupan bagi jutaan masyarakat Indonesia.

    Sejumlah unggahan mengungkapkan pernyataan sikap serikat pekerja tembakau yang terus menolak adanya penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek sebagai salah satu aturan dari Rancangan Permenkes, yang kerap menjadi topik hangat di publik akhir-akhir ini.

    “Kalo dipikir-pikir #KemenkesBikinPolemik terus sih, aturan barunya bikin masyarakat makin tertekan aja. menurutku wajar aja klo serikat pekerja terus menolak penyeragaman kemasan ini. Beneran makin Krisis Industri Tembakau nih sih,” tulis akun @alepyou_ yang mendapat ratusan interaksi dan lebih dari 9 ribu pembaca.

    (kil/kil)

  • Dampak Penyeragaman Kemasan Rokok Polos Capai Rp308 Triliun, RI Rugi Banyak!

    Dampak Penyeragaman Kemasan Rokok Polos Capai Rp308 Triliun, RI Rugi Banyak!

    Jakarta: Ekonom dan pakar hukum mengkritisi dampak serius yang ditimbulkan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024) serta wacana kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek yang tertera pada Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Rancangan Permenkes). Hal ini menyusul adanya ancaman perlambatan pertumbuhan perekonomian nasional hingga indikasi intervensi asing dalam penyusunan regulasi.
     
    Kepala Pusat Industri, Perdagangan dan Investasi di Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho mengatakan, berdasarkan hasil kajian Indef, dampak ekonomi yang hilang atas rencana kebijakan penyeragaman kemasan rokok polos tanpa identitas merek dapat mencapai Rp308 triliun.
     
    Menurut Andry, rencana aturan tersebut juga akan meningkatkan peredaran rokok ilegal di masyarakat. Tanpa merek dan indetitas yang jelas, produk ilegal akan lebih mudah menyerupai produk legal di pasaran.
    “Produsen rokok ilegal tidak perlu lagi repot memikirkan desain kemasan yang kompleks. Dengan aturan kemasan tanpa identitas merek, mereka bisa langsung memasukkan produknya ke pasar, dan pemerintah akan kesulitan dalam pengawasan serta identifikasi produk,” ujar Andry dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu, 9 November 2024.
     
    Selain itu, Andry mengungkapkan dari sisi penerimaan negara, ada potensi hilangnya Rp160,6 triliun atau sekitar tujuh persen dari penerimaan pajak jika aturan itu disahkan, dan membuat target penerimaan negara sulit tercapai.  Jika regulasi ini diterapkan, target penerimaan negara sebesar Rp218,7 triliun untuk tahun ini kemungkinan besar tidak akan tercapai.
     
    Pasalnya, lanjut Andry, industri hasil tembakau merupakan salah satu penyumbang signifikan bagi Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Sebelum pandemi covid-19, industri ini menyumbang hingga 6,9 persen terhadap PDB, namun angka ini terus menurun setiap tahunnya.
     
    Lebih dari itu, ia mengingatkan industri hasil tembakau adalah sektor yang besar dalam menyerap tenaga kerja. Berdasarkan data Indef, sekitar 2,29 juta orang atau sekitar 1,6 persen dari total pekerja akan terdampak langsung oleh regulasi ini.
     
    “Pada 2019, industri ini menyerap 32 persen dari total pekerja di sektor manufaktur. Namun, tekanan regulasi terus membuat para pekerja di sektor ini rentan terdampak,” jelasnya.
     

     

    Bertentangan dengan kedaulatan ekonomi

    Di sisi lain, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) sekaligus Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani Hikmahanto Juwana menilai Rancangan Permenkes yang mengatur penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek, bertentangan dengan kedaulatan ekonomi Indonesia dan merupakan ancaman bagi industri hasil tembakau nasional.
     
    Ia menjelaskan, penerapan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek sejatinya mirip dengan kebijakan yang diterapkan Australia pada 2012. Saat itu, Indonesia menjadi salah satu negara yang menolak kebijakan tersebut.
     
    “Sekarang kita justru ingin menerapkan apa yang pernah kita lawan. Ini sangat membingungkan,” tutur dia.
     
    Hikmahanto menekankan Indonesia, sebagai negara penghasil tembakau, seharusnya tidak mengikuti regulasi yang ditentukan oleh negara lain, terutama yang bersumber dari Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Pasalnya, kebijakan ini dapat mengganggu pendapatan negara yang berasal dari keseluruhan kegiatan ekonomi mata rantai sektor tembakau, termasuk devisa ekspor.  
     
    “Kita adalah negara penghasil tembakau, tetapi justru kebijakan ini bisa membuat produk kita terpinggirkan di pasar internasional,” tambahnya.
     
    Ia menegaskan pemerintah perlu menjaga kedaulatan negara serta memperhatikan kepentingan pelaku usaha domestik yang berjuang untuk bersaing di pasar global. Salah satu poin penting yang disoroti Hikmahanto, kebijakan ini dapat merugikan pelaku usaha yang ingin membedakan produk mereka.
     
    “Setiap pelaku usaha berhak untuk bersaing dengan cara menonjolkan identitas merek mereka. Jika identitas itu dihilangkan, bagaimana mereka dapat bersaing?” imbuh dia.
     
    Lebih jauh, Hikmahanto mengungkapkan ada urgensi untuk mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan ini terhadap masyarakat. “Jika regulasi ini diterapkan, maka perokok malah akan beralih ke produk ilegal yang tidak terkontrol,” paparnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • Potensi Bisnis Makan Siang Bergizi, Ini 4 Sektor Startup yang Bakal Tadah Berkah

    Potensi Bisnis Makan Siang Bergizi, Ini 4 Sektor Startup yang Bakal Tadah Berkah

    Bisnis.com, JAKARTA – Institute for Development on Economics and Finance (Indef) memprediksi beberapa perusahaan teknologi bakal meraup keuntungan dari program Makan Siang Bergizi (MBG).

    Peneliti INDEF sektor ekonomi bisnis, Izzudin Al Farras mengatakan bahwa terdapat empat sektor di perusahaan teknologi yang bakal mendapat buah manis dari MBG.

    Perusahaan pertama adalah perusahaan teknologi yang bergerak di sektor pertanian dan perikanan atau agritech dan aquatech.

    “Perusahaan ini bisa terlibat untuk meningkatkan produksi pangan lokal dengan bekerja sama bersama para petani/nelayan sehingga hasil pangan tersebut bisa diproduksi lebih efisien menjadi bahan pangan MBG,” kata Farras kepada Bisnis, Jumat (8/11/2024).

    Perusahaan kedua kata Farras adalah perusahaan teknologi yang bergerak di bidang kuliner, misalnya cloud kitchen.

    Farras menilai perusahaan di bidang kuliner akan turut serta dalam program MBG karena memiliki peran dalam penyediaan makanan dan minuman kepada para penerima manfaat MBG.

    Lebih lanjut, perusahaan ketiga adalah perusahaan teknologi pengemasan. Perusahaan ini, kata Farras juga dapat berkontribusi pada program MBG.

    Sebab, makanan yang akan didistribusikan harus dikemas dengan baik sehingga makanan dapat terjaga kebersihan dan higienitasnya ketika hendak dimakan oleh penerima manfaat MBG.

    “Perusahaan teknologi persampahan juga dapat ikut serta dalam program MBG karena sampah dan limbah hasil makanan serta minuman yang dikonsumsi oleh penerima manfaat harus dapat didaur ulang sehingga tetap bisa menjaga kelestarian lingkungan sekitar,” ujar Farras.

    Adapun, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dihadirkan di 13 kota dan kabupaten. 

    Sebelum meluncurkan program ini, pada 20 Mei 2024 GOTO sempat melakukan uji coba. UMKM yang tergabung dalam ekosistem GOTO juga dilibatkan dalam menyiapkan makanan untuk makan siang bergizi.

  • Program Makan Siang Gizi Gratis GOTO, Ini yang Diuntungkan

    Program Makan Siang Gizi Gratis GOTO, Ini yang Diuntungkan

    Bisnis.com, JAKARTA – PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dihadirkan di 13 kota dan kabupaten. Beberapa pihak diuntungkan.

    Sebelum meluncurkan program ini, pada 20 Mei 2024 GOTO sempat melakukan uji coba. UMKM yang tergabung dalam ekosistem GOTO juga dilibatkan dalam menyiapkan makanan untuk makan siang bergizi. 

    Sementara itu, pada Agustus 2024, Analis Bahana Sekuritas Satria Sambijantoro mengatakan program makan siang bergizi berpotensi memberi keuntungan bagi para mitra GOTO. 

    “Take rate pedagang GoFood saat ini berada di kisaran 20%—30%, tetapi kami berharap GOTO pada akhirnya akan mendapatkan take rate 5%—10% karena volume pesanan yang tinggi dari program Makan Gratis ini,” ujarnya.

    Dia melanjutkan namun GOTO juga dihadapkan pada tantangan yaitu ketersediaan pengemudi di daerah terpencil, karena GOTO kini berencana merekrut pengemudi baru dalam proses perekrutan nasional untuk mendukung program tersebut.  

    “Perusahaan ride-hailing ini tidak pernah mengungkapkan jumlah pegawainya, tetapi kami memperkirakan tambahan 800.000 pengemudi Go-Ride secara nasional dari sekitar 2,5 juta saat ini,” jelasnya.

    Sementara itu, Direktur Utama GoTo Patrick Walujo mengatakan 13 wilayah tersebut mencakup Bogor, Jakarta Timur, Bekasi, Bandung, Solo, Semarang, Surabaya, Malang, Medan, Makassar, Banjarmasin, Pekanbaru, dan Palembang. 

    Patrick menuturkan, pihaknya menyelenggarakan program ini guna menindaklanjuti arahan yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan wujud nyata dari komitmen GoTo Group sebagai karya anak bangsa yang berjuang untuk Indonesia 

    “Selain itu, melalui operasional program ini kami juga memperoleh kesempatan untuk mengukur dampak ekonomi atau multiplier effect, mendapat masukan mengenai variasi menu, ketepatan waktu penyediaan dan pengantaran makanan, serta harga produksi dari makanan yang diberikan kepada siswa-siswa penerima manfaat, hingga upaya untuk meminimalisir sampah sisa makanan,” kata Patrick dalam keteranganya, Kamis (7/11/2024).

    Untuk UMKM yang terlibat, Patrick memastikan seluruh UMKM memenuhi standar higienitas dan keamanan yang disertifikasi oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), dipantau Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan setempat.

    Riset Indef

    Institute for Development of Economics and Finance (Indef) dalam studinya mengungkapkan, pendapatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang terlibat dalam pilot project makan bergizi gratis secara rata-rata meningkat.

    Adapun, pilot project program makan bergizi gratis dilakukan di 10 kabupaten/kota yakni Bandung, Bekasi, Bogor, Jakarta Timur, Makassar, Malang, Medan, Semarang, Solo, dan Surabaya.

    Uji coba melibatkan mitra pengemudi dari layanan transportasi daring, yang melibatkan GoTo Group sebagai studi kasus.

    “Rata-rata peningkatan pendapatan bersih per hari yg di dapat mitra pengemudi di 10 kabupaten/kota, ini yang terlibat dalam pilot project nambah 17% pendapatannya,” kata Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti dalam sebuah diskusi publik, Kamis (17/10/2024).

    Sebagai informasi, pilot project program makan bergizi gratis dilakukan di 10 kab/kota yakni Bandung, Bekasi, Bogor, Jakarta Timur, Makassar, Malang, Medan, Semarang, Solo, dan Surabaya.

    Dalam paparan yang disampaikan Esther, Medan menjadi kabupaten/kota dengan tambahan pendapatan bersih mitra driver tertinggi.

    Tercatat, peningkatan pendapatan bersih per hari di Medan mencapai 62,35%, diikuti Makassar 24,40%, Bogor 21,27%, dan Bekasi 18,32%. Kemudian, Jakarta Timur naik 16,83%, diikuti Semarang 16,13%, Malang 9,66%, Surabaya 5,59%, Solo 5,36%, dan Bandung 3,63%.

  • Aturan Pembatasan Produk Tembakau Bikin IHT Semakin Tertekan

    Aturan Pembatasan Produk Tembakau Bikin IHT Semakin Tertekan

    Jakarta: Beragam aturan pembatasan produk tembakau yang menimbulkan polemik, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024) dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) kembali menjadi sorotan. Padahal serikat pekerja tembakau sebelumnya telah menolak keras Rancangan Permenkes ini.
     
    “Kami menolak Rancangan Permenkes yang tidak dibahas bersama seluruh pihak-pihak yang terdampak,” kata Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) Sudarto dalam diskusi dilansir di Jakarta, Kamis, 7 November 2024.
     
    Sudarto mengatakan, pihaknya dengan tegas menyatakan sikapnya untuk melapor kepada Presiden Prabowo Subianto apabila tidak dilibatkan pada pembahasan aturan tersebut. Apalagi, saat ini industri nasional sedang tertekan dengan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tidak bisa dipandang sebelah mata.
    Head of Center of Industry, Trade and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho mengungkapkan, aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek tersebut bisa berdampak kepada ekonomi Indonesia, termasuk dari sisi penerimaan negara yang tergerus.
     
    “Jadi Indef sudah melakukan perhitungan terkait dengan jika Rancangan Permenkes ini dilakukan, kurang lebih dampaknya sendiri itu ada Rp308 triliun, itu dari dampak ekonomi saja,” katanya dalam diskusi yang sama.
     

    Ancaman kehilangan pendapatan negara
    Dari sisi penerimaan negara, Andry menyebut negara dapat kehilangan Rp160,6 triliun yang setara tujuh persen dari penerimaan perpajakan. Beberapa tahun belakangan, pendapatan industri tembakau juga mengalami penurunan akibat kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) yang terus meningkat setiap tahunnya.
     
    “Kemudian dari sisi tenaga kerja, akan ada sebanyak 2,29 juta tenaga kerja yang terdampak dan merujuk pada data tenaga kerja industri tembakau tahun 2019, angka tersebut setara dengan 32 persen yang terdampak,” ungkapnya.
     
    Sebagai sektor yang berkontribusi besar bagi negara, Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kusnadi Mudi berpendapat status tembakau sebagai salah satu komoditas strategis nasional perlu dipertahankan. Menurutnya, pemerintah perlu merumuskan regulasi yang tidak menekan industri tembakau.
     
    Ia menyebut, butuh regulasi yang tepat agar sektor ini dapat terus berkontribusi secara maksimal. Menurutnya, apabila sektor tembakau yang merupakan sektor padat karya terus diberikan tekanan regulasi, padahal kontribusi tembakau masih menjadi salah satu penyokong terbesar bagi penerimaan negara dan penyerapan tenaga kerja.
     
    “Berikan kekuatan kepada, khususnya petani tembakau dan industri hasil tembakau, dengan beberapa regulasi yang tentunya tidak memberatkan dan memberikan ruang napas bagi industri hasil tembakau dan petani tembakau,” ujar dia.
     
    Rancangan Kemenkes ini menjadi sorotan di media sosial X/Twitter dengan tagar Kemenkes Bikin Polemik bersamaan dengan kata kunci ‘Krisis Industri Tembakau’. Pembahasan ini mencuat sebagai respons publik atas sikap Kemenkes yang dirasa secara sepihak mendorong rancangan peraturan yang eksesif di sektor pertembakauan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (END)

  • Ekspor Indonesia Berpotensi Turun ke AS Gara-Gara Donald Trump, Kok Bisa? – Page 3

    Ekspor Indonesia Berpotensi Turun ke AS Gara-Gara Donald Trump, Kok Bisa? – Page 3

    Donald Trump berhasil unggul dalam pemilihan presiden AS 2024. Trump mengalahkan Kamala Harris. Trump keluar sebagai pemenang Pilpres AS setelah berhasil meraih suara popular terbanyak sekaligus meraup suara elektoral lebih dari ambang batas minimal yang ditetapkan.

    Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eisha M Rachbini menilai, kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden Amerika Serikat (AS) diperkirakan akan berdampak besar terhadap perekonomian di seluruh dunia termasuk Indonesia, bahkan pergerakan rupiah bisa berfluktuasi.

    Kemenangan Donald Trump sebenarnya sudah diprediksi oleh pelaku pasar keuangan. Maka dengan kembalinya menjadi presiden, Trump akan membuat kebijakan yang lebih proteksionisme seperti saat dia menjabat sebagai Presiden AS sebelumnya, arahnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat, salah satunya dengan kebijakan menerapkan tarif impor.

    “Karena Trump tidak menginginkan trade deficit, misal dengan China,” kata Eisha kepada Liputan6.com, Kamis (7/11/2024).

    Secara global, jika kebijakan tarif dan perang dagang (Trade War) kembali lagi, maka ketidakpastian akan semakin tinggi, sehingga pemilik modal akan lebih berhati-hati dan arus modal akan masuk ke AS, membuat USD apresiasi.

    “Dampak ke Indonesia pergerakan rupiah bisa berfluktuasi, bergejolak jika risiko global meningkat,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Eisha menilai sama seperti ketika Trump menjabat sebagai Presiden AS periode 2017 – 2020, kebijakan ekonomi ditujukan untuk menguatkan ekonomi dalam negeri, sehingga kebijakan-kebijakan Trump nanti akan meningkatkan dan menumbuhkan aktivitas dunia usaha, dengan tax cut yang besar.

     

     

  • Donald Trump Jadi Presiden AS, Ekspor Indonesia Bakal Terganggu? – Page 3

    Donald Trump Jadi Presiden AS, Ekspor Indonesia Bakal Terganggu? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Donald Trump telah memenangkan suara mayoritas dalam kontestasi Pemilihan Presiden Amerika Serikat (AS). Hal ini disebut-sebut dapat berdampak pada perdagangan internasional Indonesia.

    Ekonom Institute for Economic and Finance (Indef), Ahmad Heri Firdaus, mengatakan kebijakan ekonomi Donald Trump akan berpengaruh pada sektor perdagangan, termasuk Indonesia. Meskipun tidak menjadi mitra dagang utama, porsi ekspor Indonesia ke AS mencapai 9 persen.

    “Jadi dampaknya jelas. Kalau ekspor kita ke Amerika Serikat bisa berkurang, itu mungkin tidak seberapa, karena kontribusi pasar Amerika Serikat terhadap ekspor Indonesia itu kan 9 persen. Memang relatif tinggi, tapi saya rasa meskipun berkurang, itu tidak signifikan, karena dampak yang tidak langsung ini yang saya rasa akan lebih besar impact-nya,” ujar Heri dalam Liputan6 Update, Kamis (7/11/2024).

    Dia mengatakan ekspor Indonesia terancam berkurang ke negara-negara mitra dagang utama AS, seperti China, Jepang, Korea Selatan, hingga Vietnam.

    “Dampak tidak langsung ini berarti ada potensi perlambatan ekspor Indonesia ke negara-negara mitra dagang utama Amerika Serikat, potensi perlambatan ekspor Indonesia ke China, Vietnam, Thailand, Jepang, dan Korea,” bebernya.

    Pasalnya, kebijakan ekonomi Donald Trump bisa saja salah satunya berupaya mengurangi defisit neraca perdagangan dengan negara-negara seperti China, Jepang, hingga Vietnam. Salah satu caranya bisa dengan penambahan tarif impor atau pengaturan kuota.

    Alhasil, Indonesia sebagai pengekspor ke negara-negara tersebut juga ikut terdampak karena penyesuaian yang dilakukan ke depannya.

    “Ini yang seringkali juga AS tidak berpaduan lagi pada aturan-aturan atau kesepakatan yang ada di WTO. AS mencoba untuk mencari celah apa yang masih diperbolehkan dalam mengatur arus impor yang masuk ke negaranya,” kata dia.

    “Salah satunya adalah adanya kebijakan non-tariff measure atau kebijakan hambatan non-tarif. Nah, ini yang sangat tinggi di AS,” sambungnya.

  • GOTO Resmikan Makan Bergizi Gratis Prabowo jadi Program Perusahaan

    GOTO Resmikan Makan Bergizi Gratis Prabowo jadi Program Perusahaan

    Bisnis.com, JAKARTA – PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GoTo) resmi meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 13 kota dan kabupaten. Adapun program ini guna mendukung Program MBG yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto.

    Diketahui, pada September 2024, GOTO sempat terlibat dalam uji coba program makan siang bergizi. UMKM yang tergabung dalam ekosistem GOTO dilibatkan dalam menyiapkan makanan untuk makan siang bergizi. 

    Paket makan siang bergizi tersebut nantinya akan dikirimkan dari tempat UMKM beroperasi ke titik lokasi makan siang bergizi. 

    Direktur Utama GoTo Patrick Walujo mengatakan 13 wilayah tersebut mencakup Bogor, Jakarta Timur, Bekasi, Bandung, Solo, Semarang, Surabaya, Malang, Medan, Makassar, Banjarmasin, Pekanbaru, dan Palembang. 

    Patrick menuturkan, pihaknya menyelenggarakan program ini guna menindaklanjuti arahan yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan wujud nyata dari komitmen GoTo Group sebagai karya anak bangsa yang berjuang untuk Indonesia 

    “Selain itu, melalui operasional program ini kami juga memperoleh kesempatan untuk mengukur dampak ekonomi atau multiplier effect, mendapat masukan mengenai variasi menu, ketepatan waktu penyediaan dan pengantaran makanan, serta harga produksi dari makanan yang diberikan kepada siswa-siswa penerima manfaat, hingga upaya untuk meminimalisir sampah sisa makanan,” kata Patrick dalam keteranganya, Kamis (7/11/2024).

    Patrick menuturkan bahwa program MBG yang pihaknya selenggarakan dilaksanakan melalui program swadaya perusahaan. Dimana pihaknya bakal memberdayakan UMKM, mitra pengemudi, dan dompet digital yang merupakan bagian dari ekosistem GoTo. 

    Untuk UMKM yang terlibat, Patrick memastikan seluruh UMKM memenuhi standar higienitas dan keamanan yang disertifikasi oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), dipantau Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan setempat.

    Lebih lanjut terkait dengan dampak ekonomi, sesuai dengan riset yang dilakukan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) tentang Program MBG CSR GoTo. Patrick menyampaikan Program MBG CSR GoTo terbukti menambah rata-rata 3 tenaga kerja pada UMKM yang terlibat.

    “Kemudian ada peningkatan pendapatan bersih UMKM sebesar 33,7% per bulan dibandingkan sebelum mengikuti uji coba. Mitra pengemudi yang terlibat dalam program ini juga menerima peningkatan pendapatan bersih sebesar 17%,” ucap Patrick.

  • GOTO Resmikan Makan Bergizi Gratis Prabowo jadi Program Perusahaan

    GOTO Resmikan Makan Bergizi Gratis jadi Program Perusahaan

    Bisnis.com, JAKARTA – PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GoTo) resmi meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 13 kota dan kabupaten. Adapun program ini guna mendukung Program MBG yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto.

    Diketahui, pada September 2024, GOTO sempat terlibat dalam uji coba program makan siang bergizi. UMKM yang tergabung dalam ekosistem GOTO dilibatkan dalam menyiapkan makanan untuk makan siang bergizi. 

    Paket makan siang bergizi tersebut nantinya akan dikirimkan dari tempat UMKM beroperasi ke titik lokasi makan siang bergizi. 

    Direktur Utama GoTo Patrick Walujo mengatakan 13 wilayah tersebut mencakup Bogor, Jakarta Timur, Bekasi, Bandung, Solo, Semarang, Surabaya, Malang, Medan, Makassar, Banjarmasin, Pekanbaru, dan Palembang. 

    Patrick menuturkan, pihaknya menyelenggarakan program ini guna menindaklanjuti arahan yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan wujud nyata dari komitmen GoTo Group sebagai karya anak bangsa yang berjuang untuk Indonesia 

    “Selain itu, melalui operasional program ini kami juga memperoleh kesempatan untuk mengukur dampak ekonomi atau multiplier effect, mendapat masukan mengenai variasi menu, ketepatan waktu penyediaan dan pengantaran makanan, serta harga produksi dari makanan yang diberikan kepada siswa-siswa penerima manfaat, hingga upaya untuk meminimalisir sampah sisa makanan,” kata Patrick dalam keteranganya, Kamis (7/11/2024).

    Patrick menuturkan bahwa program MBG yang pihaknya selenggarakan dilaksanakan melalui program swadaya perusahaan. Dimana pihaknya bakal memberdayakan UMKM, mitra pengemudi, dan dompet digital yang merupakan bagian dari ekosistem GoTo. 

    Untuk UMKM yang terlibat, Patrick memastikan seluruh UMKM memenuhi standar higienitas dan keamanan yang disertifikasi oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), dipantau Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan setempat.

    Lebih lanjut terkait dengan dampak ekonomi, sesuai dengan riset yang dilakukan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) tentang Program MBG CSR GoTo. Patrick menyampaikan Program MBG CSR GoTo terbukti menambah rata-rata 3 tenaga kerja pada UMKM yang terlibat.

    “Kemudian ada peningkatan pendapatan bersih UMKM sebesar 33,7% per bulan dibandingkan sebelum mengikuti uji coba. Mitra pengemudi yang terlibat dalam program ini juga menerima peningkatan pendapatan bersih sebesar 17%,” ucap Patrick.

  • Ekonom Kasih Ramalan Kondisi Ekonomi RI di Akhir Tahun, Ini Isinya

    Ekonom Kasih Ramalan Kondisi Ekonomi RI di Akhir Tahun, Ini Isinya

    Jakarta –

    Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melambat di bawah 5% disebut-sebut hanya akan terjadi di kuartal III 2024. Pada periode berikutnya, yakni kuartal IV, Oktober-Desember, laju pertumbuhan ekonomi diperkirakan kembali meningkat.

    Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah, mengatakan laju pertumbuhan ekonomi RI pada kuartal IV 2024 dapat didorong sejumlah faktor seperti perayaan natal dan tahun baru.

    Kemudian di akhir tahun biasanya pemerintah juga akan menghabiskan sisa anggaran belanja yang pada akhirnya dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Hal ini sejalan dengan siklus perekonomian RI dari tahun ke tahun.

    “(Pertumbuhan ekonomi) masih bisa (di atas 5%). Kan biasanya di akhir tahun itu memang ada kenaikan ya, biasanya siklus pertumbuhan ekonomi memang biasa begitu,” ucap Piter saat dihubungi detikcom, ditulis Kamis (7/11/2024).

    “Di akhir tahun itu kan biasanya pemerintah genjot belanja, menghabiskan anggaran. Kedua di akhir tahun itu kan ada libur panjang dan perayaan keagamaan, ada natal dan tahun baru. Jadi konsumsi akan naik pada periode itu,” terangnya lagi.

    Belum lagi sepanjang kuartal IV ini ada agenda pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang juga dapat meningkatkan konsumsi masyarakat. Di mana peningkatan dari konsumsi masyarakat ini akan secara langsung mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Ada lagi faktor ketiga yang di tahun ini kan ada pilkada pada akhir November. Berarti harusnya ada dongkrakan (pertumbuhan ekonomi) untuk di akhir tahun,” jelas Piter.

    Senada dengan Piter, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad juga berpendapat laju pertumbuhan ekonomi RI pada kuartal IV akan kembali mengalami peningkatan karena sejumlah faktor seperti perayaan natal dan tahun baru tadi.

    Dalam hal ini, Tauhid memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia periode terakhir 2024 ini dapat mencapai 5,01-5,02%. Sehingga rata-rata pertumbuhan RI sepanjang tahun ini berada di kisaran 5%

    “Biasanya sih (laju pertumbuhan ekonomi RI kuartal IV) naik sih ya, tapi nggak besar ya. Paling perkiraan saya sekitar 5,01-5,02%. Nah secara agregat (sepanjang 2024) ya 5% lah,” ucapnya.

    Kemudian ada juga Kepala Ekonom Permata Institute for Economic Research (PIER), Josua Pardede, yang memprediksi pertumbuhan ekonomi RI pada kuartal IV 2024 ini akan kembali ke atas 5%. Proyeksi ini didukung oleh kemungkinan peningkatan belanja pemerintah dan Pilkada jelang akhir tahun.

    “Proyeksi untuk akhir tahun menunjukkan kemungkinan pertumbuhan tahunan sekitar 5,04%, dengan dukungan dari peningkatan pengeluaran pemerintah dan belanja terkait pemilihan daerah pada kuartal IV,” jelas Josua.

    Kemudian ada juga perayaan natal dan tahun baru yang berpotensi meningkatkan konsumsi masyarakat menjadi faktor lain meningkatnya pertumbuhan ekonomi RI di akhir tahun.

    “Peningkatan konsumsi rumah tangga juga diperkirakan akan terjadi seiring dengan pengendalian inflasi yang relatif rendah, terutama menjelang musim liburan Natal dan Tahun Baru yang cenderung mendorong permintaan domestik,” pungkasnya.

    (fdl/fdl)