Xcloud.id

NGO: INDEF

  • Kejar Target Ekonomi 8%, Manufaktur Harus Tumbuh 9% Per Tahun

    Kejar Target Ekonomi 8%, Manufaktur Harus Tumbuh 9% Per Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA — Institute for Development of Economics and Finance alias Indef memperkirakan bahwa industri pengolahan atau manufaktur harus tumbuh rata-rata 8,5%—9% per tahun agar pertumbuhan ekonomi 8% bisa tercapai hingga 2045.

    Sebagai informasi, pertumbuhan ekonomi 8% merupakan target yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Untuk mencapai target tersebut, Peneliti Indef Ahmad Heri Firdaus menilai pemerintahan Prabowo harus memberi perhatian khusus ke sektor manufaktur.

    “Karena industri pengolahan adalah kontributor terbesar dalam PDB [produk domestik bruto] dan biasanya pertumbuhan ekonomi itu selalu bergantung kepada pertumbuhan industri,” jelas Ahmad dalam diskusi publik Indef secara daring, Senin (18/11/2024).

    Secara historis, sambungnya, jika sektor manufaktur tumbuh maka perekonomian secara keseluruhan juga ikut tumbuh. Sebaliknya, jika pertumbuhan sektor manufaktur melambat maka pertumbuhan ekonomi secara umum juga melambat.

    Ahmad menjelaskan, Indef menghitung jika pertumbuhan sektor manufaktur mencapai 8,5%—9% per tahunnya maka sumbangannya ke PDB atas dasar harga konstan (ADHK) akan mencapai tak kurang dari Rp16.000 triliun pada 2045.

    “Kontribusinya sampai 30% terhadap PDB. Ini yang agak menyulitkan sehingga industrinya harus tumbuh lebih besar,” jelasnya.

    Sebagai perbandingan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pertumbuhan sektor manufaktur ‘hanya’ sebesar 4,24% pada Kuartal III/2024. Secara struktur, sektor manufaktur berkontribusi sebesar 19,02% dalam PDB harga berlaku.

    Sementara itu, sumbangan sektor manufaktur baru mencapai Rp242 triliun ke PDB ADHK pada Kuartal III/2024.

    Oleh sebab itu, Ahmad menekankan pentingnya industri pengolahan mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Dia mencontoh dari sisi pembiayaannya: jika likuiditasnya masih kurang maka perlu investasi ke sektor industri.

    Kemudian, sambungnya, infrastuktur juga harus terus ditingkatkan sehingga biaya logistik dan sejenisnya bisa berkurang. Tak lupa, faktor akses pasar dan inovasi juga harus diberi kemudahan dan dukungan dari pemerintah.

    “Intinya adalah, kalau kita ingin membangun sebuah ekonomi yang produktif dan berdaya saing ya harus dimulai dari bagaimana menata dari sisi hulu ke hilir sehingga bisa semakin kuat strukturnya,” ujar Ahmad.

    Senada, Direktur Pengembangan Big Data Indef Eko Listiyanto mengingatkan bahwa Indonesia beberapa kali pernah merasakan pertumbuhan ekonomi 8% atau bahkan lebih ketika masa Orde Baru. Oleh sebab itu, target pemerintahan Prabowo bukanlah suatu hal yang mustahil tercapai.

    Menurutnya, rezim Orde Baru bisa mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8% karena ditopang pertumbuhan ektor manufaktur yang tinggi. Oleh sebab itu, tegasnya, jika industri pengolahan tidak bangkit maka akan sangat berat mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%

    “Faktor kuncinya ada di sektor industri. Ketika tumbuh 8%, industri kita itu tumbuhnya double digit, bukan setara dengan pertumbuhan ekonomi atau bahkan di bawah pertumbuhan ekonomi,” tambah Eko dalam kesempatan yang sama.

  • Ambang Batas Kesuksesan 100 Hari Prabowo: Harus Bisa Perbaiki Daya Beli Masyarakat

    Ambang Batas Kesuksesan 100 Hari Prabowo: Harus Bisa Perbaiki Daya Beli Masyarakat

    Bisnis.com, JAKARTA — Institute For Development of Economics and Finance alias Indef menyatakan pemerintahan Prabowo Subianto harus bisa memperbaiki daya beli masyarakat dalam 100 hari pertama masa kerjanya.

    Direktur Pengembangan Big Data Indef Eko Listiyanto menjelaskan bahwa belakangan berbagai indikasi menunjukkan bahwa terjadi penurunan daya beli masyarakat. Dia mencontohkan, sejak Kuartal IV/2023, pertumbuhan konsumsi rumah tangga selalu lebih rendah daripada pertumbuhan ekonomi.

    Eko menekankan, 100 hari pertama pemerintahan Prabowo merupakan saat-saat penentu ekspektasi pasar. Jika awalnya sudah bagus maka setelahnya pasar akan mempunyai kepercayaan tinggi—begitu juga sebaliknya.

    “Growth-nya, katakanlah konsumsi rumah tangga bisa di atas pertumbuhan ekonomi, lah. Kalau ada indikasi itu, ada ekspektasi baru. Kalau tetap melemah, sulit kita dikasih angka-angka yang terlalu ambisius,” jelas Eko dalam diskusi publik Indef secara daring, Senin (18/11/2024).

    Oleh sebab itu, dia mendorong kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Prabowo harus diarahkan untuk perbaikan daya beli. Apalagi, sambungnya, target pertumbuhan ekonomi Prabowo mencapai 8%.

    Eko menjelaskan, konsumsi rumah tangga butuh stimulus bukan malah diberi aneka kenaikan pungutan. Dia mencontohkan, pemerintah ingin menaikkan PPN sebesar 1% dari 11% menjadi 12%, menerapkan tarif Tapera, subsidi KRL berbasis KTP, dan sebagainya.

    Menurutnya, berbagai kebijakan tersebut seakan hanya ingin menargetkan penerimaan negara tanpa melihat kondisi riil masyarakat.

    “Harga-harga yang sebenarnya bisa dikendalikan pemerintah tapi tetap dipaksakan untuk naik ini tentu akan makin menggerus level konsumsi kita,” ujarnya.

    Sebagai informasi, belakangan memang pertumbuhan konsumsi rumah tangga memang stagnan dan selalu berada di bawah angka pertumbuhan ekonomi.

    Perinciannya pada Kuartal IV/2023: pertumbuhan ekonomi mencapai 5,04% (year on year/YoY), sementara pertumbuhan konsumsi rumah tangga hanya 4,46% (YoY).

    Pada Kuartal I/2024: pertumbuhan ekonomi mencapai 5,11% (YoY), sementara pertumbuhan konsumsi rumah tangga hanya 4,91% (YoY).

    Pada Kuartal II/2024: pertumbuhan ekonomi mencapai 5,05% (YoY), sementara pertumbuhan konsumsi rumah tangga hanya 4,93% (YoY).

    Terakhir pada Kuartal III/2024: pertumbuhan ekonomi mencapai 4,95% (YoY), sementara pertumbuhan konsumsi rumah tangga hanya 4,91% (YoY).

  • Pemerintah Diminta Berikan Kredit, Beasiswa, hingga Insentif untuk Kurangi Dampak Kenaikan PPN 12 Persen

    Pemerintah Diminta Berikan Kredit, Beasiswa, hingga Insentif untuk Kurangi Dampak Kenaikan PPN 12 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menyarankan, pemberian subsidi bunga kredit perbankan, beasiswa pendidikan, serta insentif usaha untuk mengurangi dampak kebijakan PPN 12% terhadap masyarakat.

    Menurutnya, insentif ini penting untuk mendorong pertumbuhan usaha sangat penting guna menghindari risiko kontraksi ekonomi.

    “Agar perekonomian tetap tumbuh dan tidak mengalami kontraksi, diperlukan insentif untuk mendorong pembukaan usaha baru,” kata Esther dikutip dari Antara, Senin (18/11/2024).

    Ia menjelaskan, ada tiga langkah yang dapat diambil pemerintah untuk mengurangi dampak kenaikan tarif PPN. Pertama, memberikan subsidi bunga kredit di perbankan. Kedua, menyediakan subsidi atau beasiswa pendidikan. Ketiga, meningkatkan peluang bagi masyarakat untuk memulai usaha.

    “Misalnya, pemerintah dapat memberikan insentif yang mendukung pendirian usaha baru,” tambahnya.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengonfirmasi bahwa kenaikan PPN menjadi 12% akan diberlakukan mulai 1 Januari 2025 sesuai amanat undang-undang.

    Ia menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan menjaga keseimbangan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), sekaligus memastikan APBN mampu merespons situasi krisis.

    Namun, Kementerian Keuangan berkomitmen untuk menerapkan kebijakan tersebut secara hati-hati dan menyampaikan penjelasan yang komprehensif kepada masyarakat.

    “UU-nya sudah ada, jadi kami harus mempersiapkan agar kebijakan ini dapat dijalankan dengan baik, termasuk memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat,” pungkas Sri Mulyani.

  • Tanpa PPN 12 Persen, Pemerintah Tetap Bisa Dongkrak Penerimaan Negara

    Tanpa PPN 12 Persen, Pemerintah Tetap Bisa Dongkrak Penerimaan Negara

    Jakarta, Beritasatu.com – Rencana pemerintah menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025 dinilai kurang tepat oleh sejumlah ekonom. Mereka mengusulkan langkah alternatif untuk meningkatkan penerimaan negara ketimbang mengeluarkan kebijakan PPN 12 persen. 

    “Sekarang pemerintah memang butuh uang ya, butuh pendanaan lebih untuk membiayai program-programnya. Paling gampang memang meningkatkan penerimaan dari sisi pajak, tetapi tidak harus menaikkan PPN,” ungkap ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, Minggu (17/11/2024).

    Menurut Esther, ada empat langkah yang dapat dilakukan pemerintah tanpa harus mengeluarkan kebijakan PPN 12 persen. 

    Pertama, pemerintah bisa meningkatkan potensi penerimaan dengan memperluas cakupan wajib pajak. Hal ini memungkinkan lebih banyak entitas atau individu masuk dalam sistem perpajakan, sehingga penerimaan negara bertambah.

    Kedua, menarik sektor informal ke dalam sektor formal.

    “Pemerintah perlu menggali wajib pajak baru. Caranya dengan menjadikan sektor informal sebagai sektor formal. Pasalnya, selama ini Indonesia masih didominasi oleh sektor informal yang tidak kena pajak,” ungkapnya.

    Ketiga, diversifikasi penerimaan dari barang kena cukai. Selain produk tembakau, pemerintah dapat mempertimbangkan pengenaan cukai pada barang lain,  seperti plastik dan alkohol.

    Keempat, meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), misalnya dengan mendorong devisa negara. Pemerintah bisa memaksimalkan pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, terutama tenaga kerja profesional. Selain itu, pengembangan sektor pariwisata juga dapat mendongkrak penerimaan devisa.

  • Kenaikan PPN 12 Persen Bakal Picu Gelombang PHK Besar pada 2025

    Kenaikan PPN 12 Persen Bakal Picu Gelombang PHK Besar pada 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Ekonom menilai keputusan pemerintah menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% mulai 1 Januari 2025 dari saat ini 11% akan memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) semakin besar.

    Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menjelaskan, kenaikan PPN akan memberi efek domino, seperti harga kebutuhan meningkat, inflasi terkerek, daya beli masyarakat melemah seiring penurunan pendapatan, hingga penurunan permintaan.

    “Potensinya ke arah sana (gelombang PHK makin besar), karena kenaikan PPN menjadi 12% ini juga akan cenderung menurunkan ekspor sekitar 1,41%. Kemudian, pendapatan riil akan menurun sebesar 0,96%, angka pengangguran akan meningkat 0,94%. Ini adalah hasil hitungan dari Indef,” ungkapnya, saat dihubungi Beritasatu.com, Minggu (17/11/2024).

    Esther mengungkapkan, potensi gelombang PHK ini akan terjadi merata di seluruh sektor. Pasalnya, kenaikan PPN sebesar 1% dari 11% menjadi 12% ini akan menambahkan biaya produksi perusahaan, sehingga memengaruhi harga produk dan permintaan masyarakat.

    “Berdampak ke semua sektor karena tarif pajak 1% itu ditambahkan ke harga produk tersebut. Nah ini dampaknya ke sektor jasa perusahaan misalnya 0,81%. Kemudian ke sektor akomodasi makanan minuman itu 0,71%. Ke manufaktur industri ya itu 0,60%, d an seterusnya,” ujarnya.

    Menurut Esther, kenaikan PPN ini memicu perekonomian semakin terkontraksi. Berkaca pada keputusan pemerintah pada April 2022, kenaikan PPN dari 10% menjadi 11% mendorong inflasi sebesar 0,95%. “Jadi peningkatan PPN 1% itu berpotensi mendorong inflasi pada tahun 2025 nanti,” katanya.

    Kemudian, tingginya inflasi berdampak pada penurunan pendapatan masyarakat dan daya beli masyarakat terpangkas karena masyarakat cenderung menahan belanja.

    “Pada akhirnya pertumbuhan ekonomi yang didorong konsumsi rumah tangga akan melambat karena ada kenaikan PPN menjadi 12%,” tambahnya.

    Apabila konsumsi rumah tangga menurun, pengangguran berpotensi bertambah karena perusahaan tidak mampu bertahan.

    “Perusahaan demand-nya akan turun, karena daya beli masyarakat, mereka akan mengurangi produksi dan kemungkinan akan melakukan lay off tenaga kerja atau efisiensi dalam bentuk lain,” jelasnya.

  • Mengedepankan aspek kehati-hatian di tengah geliat aset kripto

    Mengedepankan aspek kehati-hatian di tengah geliat aset kripto

    Warga berjalan di dekat instalasi promosi Ajaib Kripto yang terpasang di Terowongan Kendal, Jakarta. (ANTARA/HO-Ajaib Kripto)

    Mengedepankan aspek kehati-hatian di tengah geliat aset kripto
    Dalam Negeri   
    Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 17 November 2024 – 06:15 WIB

    Elshinta.com – Harus diakui, aset kripto kini semakin populer sebagai bagian dari inovasi teknologi keuangan, termasuk di Indonesia. Semakin meningkatnya akses internet dan berkembangnya teknologi, masyarakat pun jadi lebih gampang mengenali, memahami, hingga melakukan jual beli aset kripto.

    Aset kripto menjadi semacam investasi alternatif yang digandrungi terutama oleh generasi muda yang mayoritas sudah punya pemahaman dan kemampuan yang baik dalam menggunakan teknologi atau yang biasa disebut tech savvy. Selain merupakan instrumen investasi yang inovatif, aset kripto juga memberikan potensi profit yang tinggi, selaras dengan volatilitasnya yang memang tinggi.

    Ketersediaan platform perdagangan kripto lokal juga membuat masyarakat makin mudah mengakses dan melakukan transaksi aset kripto. Para pemula bisa belajar sambil berinvestasi karena biasanya dalam platform perdagangan tersebut dilengkapi fitur edukasi.

    Apalagi, pada 12 Januari 2025 pengaturan dan pengawasan aset kripto akan resmi beralih dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Peralihan tersebut diyakini dapat semakin meningkatkan kepercayaan terhadap pasar kripto di Tanah Air sebab aset kripto akan berada di bawah lembaga yang lebih dikenal di sektor keuangan.

    Aset kripto sendiri tak cuma diperdagangkan sebagai komoditas namun juga dipakai dalam produk-produk keuangan misalnya tokenisasi aset, keuangan terdesentralisasi (DeFi), ataupun kontrak pintar (smart contracts). Kompleksitas tersebut dinilai lebih relevan ditangani oleh OJK dibanding Bappebti yang hanya fokus terhadap perdagangan komoditas.

    Peralihan tersebut merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang didesain guna merespon perkembangan sektor keuangan, termasuk aset digital. Pengaturan dan pengawasan oleh OJK menjadi langkah strategis memastikan regulasi tetap relevan dengan inovasi di sektor jasa keuangan.

    Paham risiko

    Di Indonesia, popularitas aset kripto cukup tinggi yang diindikasikan dengan jumlah investor yang terus cepat bertambah. OJK mencatat per September 2024, jumlah investor aset kripto telah mencapai 21,3 juta investor, unggul jauh dibandingkan jumlah investor di pasar modal yang mencapai sekitar 13 juta investor. Nilai transaksi aset kripto pun makin besar mencapai Rp426,69 triliun sepanjang tahun ini.

    Kendati demikian, kurangnya pemahaman mengenai risiko berinvestasi di aset kripto acapkali membuat banyak investor terjebak dalam situasi yang sulit, mulai dari kehilangan tabungan sampai masalah psikologis seperti kecanduan dan depresi.

    Sebuah survei global yang meliputi berbagai negara, termasuk Indonesia, menunjukkan bahwa 73 persen hingga 81 persen investor kripto mengalami kerugian akibat kurangnya pemahaman risiko dan tentunya tingginya volatilitas pasar. Hal itu biasanya terjadi pada investor ritel yang membeli aset kripto saat harganya sudah meroket lalu tiba-tiba terjun bebas.

    Aset kripto memang masih relatif baru dan belum banyak lapisan masyarakat yang memiliki pemahaman holistik terkait aset ini. Aset kripto sangat sensitif terhadap kejadian sekecil apapun sehingga tingkat volatilitas dan spekulasinya tinggi. Mata uang kripto seperti Bitcoin sangat fluktuatif. Investor berpotensi rugi atau untung besar jika berinvestasi di koin tersebut mengingat pergerakan harganya yang tajam dalam waktu singkat.

    Pada 2021 silam, harga Bitcoin sempat mencapai 65.000 dolar AS atau sekitar Rp933 juta dengan kurs saat it. Namun, kemudian turun lebih dari 50 persen hanya dalam hitungan bulan. Saat ini harga Bitcoin sudah mencapai lebih dari 90.000 dolar AS atau sekitar Rp1,4 miliar.

    Harga kripto sangat terpengaruh oleh sentimen pasar yang dipicu berita atau pernyataan tokoh terkenal sehingga mendorong fluktuasi harga yang signifikan. Misalnya pernyataan miliarder sekaligus pengusaha visioner Elon Musk yang vokal mendukung Dogecoin melalui cuitannya di Twitter, perusahaan yang ia akuisisi dan kini bernama X.

    Cuitan-cuitan Elon Musk soal Dogecoin yang tampaknya lebih bersifat humor, ternyata punya dampak yang besar terhadap pergerakan harga Dogecoin. Elon Musk bahkan pernah mengubah bio di Twitter menjadi Dogecoin CEO. Dengan jumlah pengikut yang kini mencapai hampir 205 juta followers, pesan dibalik cuitan CEO Tesla itu akan tersebar dengan cepat dan bisa memengaruhi keputusan investasi banyak orang.

    Di samping risiko volatilitas, ada pula risiko penipuan dan proyek palsu atau scam di pasar kripto berupa Initial Coin Offering (ICO) atau token yang tidak punya nilai riil dan sebenarnya memang hanya ditujukan untuk menipu investor. Ada praktik yang disebut “Pump and dump” yakni manipulasi harga koin atau token oleh suatu kelompok investor tertentu guna meraup keuntungan pribadi dan membuat investor lainnya rugi.

    Peran otoritas

    Aset kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto (PFAK) kini mencapai 545 aset kripto yakni 506 aset kripto global dan 39 aset kripto lokal. Jumlah tersebut terus meningkat dalam dua tahun terakhir yaitu 501 aset kripto pada 2023 dan 383 aset kripto pada 2022. Sementara itu, saat ini terdapat 6 PFAK dan 26 calon PFAK, serta satu non calon PFAK.

    Secara umum, infrastruktur pengaturan dan pengawasan aset kripto telah dipersiapkan. Guna mempersiapkan seluruh perangkat pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital dan aset kripto, OJK membentuk tim transisi internal yang akan mengurus segala hal dari sisi perizinan, pengaturan, pengawasan, hingga analisis informasi.

    Terkait perizinan misalnya, OJK mempersiapkan aplikasi Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT) untuk kelembagaan aset keuangan digital dan aset kripto yang ditargetkan meluncur pada Januari 2025. Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi mengatakan, saat ini tugas terbesar otoritas adalah mengisi ruang literasi.

    Berdasarkan data Institute for Development of Economics and Finance (Indef) 2023, indeks literasi digital Indonesia baru mencapai 62 persen dan menjadi yang paling rendah dibandingkan negara-negara di ASEAN yang rata-rata mencapai 70 persen. OJK perlu terus berkolaborasi dengan berbagai pihak baik media, akademisi, hingga asosiasi yang menjadi garda depan literasi.

    “Kami tahu betul ini aset yang baik dan akan terus kami dorong. Kami tidak akan fokus ke koin global, kami akan fokus jaga intermediary-nya (penyelenggara perdagangan kripto) patuhi norma-norma di ketentuan kami. Bagaimana ini dilakukan teratur, wajar, transparan, dan efisien. Mekanismenya yang kita jaga. Apalagi penyelenggara perdagangan kripto ini unik, kayak toko serba ada. Dia jadi sponsor, dia penyelenggara, dia juga liquidity provider-nya,” ujar Hasan.

    OJK harus memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa aset kripto ini bukan aset normal namun tetap menyerahkan keputusan akhir investasi kepada konsumen. Untung rugi dalam berinvestasi adalah hal yang wajar, namun jika konsumen rugi karena adanya konflik kepentingan penyelenggara perdagangan kripto, itu tentu tidak wajar dan wajib dimonitor secara ketat oleh OJK.

    Selain literasi, tantangan terbesar lainnya yaitu aset kripto yang rentan dengan potensi pencucian uang atau money laundering. Pada tahap awal pengaturan dan pengawasan aset kripto pasca peralihan dari Bappebti, OJK akan sangat fokus bersama lembaga terkait untuk mengidentifikasi dan mencegah terjadinya pencucian uang melalui aset kripto.

    OJK akan berbagi peran dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) selaku lembaga independen yang bertugas mencegah dan memberantas pencucian uang. Otoritas akan betul-betul mengatur dan mengawasi agar penyelenggara perdagangan kripto tidak terlibat dalam tindakan pencucian uang. Mereka tidak diperbolehkan, hanya karena tergiur oleh keuntungan semata, lalu menerima semua transaksi.

    Sebagai pemegang mandat untuk mengatur dan mengawasi aset kripto, OJK memang harus betul-betul memastikan perkembangan aset kripto akan mewarnai berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan di Tanah Air yang kemudian dapat mendorong pertumbuhan perekonomian nasional, namun dengan tetap menjaga aspek kehati-hatian.

    Sumber : Antara

  • Ini Sederet Dampak Naiknya PPN jadi 12% di 2025 – Page 3

    Ini Sederet Dampak Naiknya PPN jadi 12% di 2025 – Page 3

    Terkait dengan hal itu, INDEF merekomendasikan agar pemerintah untuk menunda terlebih dahulu kenaikan PPN sampai ekonomi dalam negeri cukup pulih dan hambatan dari ekonomi global masih bisa diantisipasi. Sebab di banyak negara PPN tidak juga harus sebesar 12 persen. Bahkan Sejumlah negara masih mengenakan tarif PPN hanya 10 persen, 

    “Upaya lain di antaranya, melakukan ekstensifikasi maupun intensifikasi agar diperluas bukan kepada kenaikan tarif PPN itu sendiri, namun upaya dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan intensifikasi kenaikan PPN tersebut. Apakah penggunaan perluasan basis wajib pajak atau penggunaan teknologi, sehingga PPN itu lebih besar tanpa harus menaikkan tarif dari 11 persen menjadi 12 persen,” katanya.

    Sementara itu, terkait dengan program makan siang bergizi, Tauhid Ahmad mengingatkan pemerintah agar mewaspadai risiko pembengkakan jumlah impor bahan pangan.

    Terlebih, lanjutnya, masih cukup banyak bahan pangan yang belum bisa dipenuhi di dalam negeri.

    “Rasanya kayaknya sebagian besar [bahan pangan] itu impor ya, misalnya beras. Tanpa ada makan siang gratis saja kita sudah impor, kemarin 2 juta ton, hampir 3 juta ton,” ungkap Tauhid.

    Untuk itu, dia menekankan pentingnya untuk melibatkan usaha mikro kecil menengah (UMKM) lokal untuk memperkuat suplai bagi program makan siang ini dan mengurangi impor bahan pangan.

    Dengan melibatkan UMKM lokal; petani, penyedia barang, sampai dengan pihak pelaksana lokal diharapkan dapat meningkatkan pendapatan usaha mereka, alih-alih harus bermitra dengan pengusaha besar.

    Dengan demikian, kata Tauhid, program makan siang gratis ini diharapnya tidak hanya akan memberikan dampak positif bagi kesehatan anak-anak, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi pelaku usaha lokal.

    “Ketimbang harus bermitra dengan pengusaha-pengusaha besar, [libatkan] peternak mandiri untuk penyediaan telur atau daging ayam buras. Sehingga mereka bisa terlibat lebih banyak. Iya, itu adalah dampak ekonominya di situ. Saya kira itu yang paling besar sih, itu dampak yang paling terlihat nanti,” jelasnya.

     

  • Ekspor Indonesia Oktober 2024 Capai USD 24,41 Miliar – Page 3

    Ekspor Indonesia Oktober 2024 Capai USD 24,41 Miliar – Page 3

    Donald Trump memenangkan suara mayoritas Pemilihan Presiden Amerika Serikat (AS). Kebijakan ekonomi yang disebut akan diterapkan Trump dinilai bisa menurunkan tingkat ekspor Indonesia ke AS.

    Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Ahmad Heri Firdaus menilai Donald Trump akan kembali menerapkan kebijakan proteksionisme pada sektor ekonominya. Secara langsung, produk-produk hilirisasi Indonesia akan terancam menurun ke negeri Paman Sam.

    “Artinya secara langsung misalnya kita mengekspor produk-produk seperti keplapa sawit dan turunannya, kemudian tekstil dan sebagainya, mineral turunannya, produk hilir mineral seperti aluminium dan turunannya, jadi berpotensi berkurang atau melambat pertumbuhannya dgn berbagai macam argumen yang mungkin annti akan disiapkan oleh AS,” kata Heri dalam Liputan6 Update, Kamis (7/11/2024).

    Misalnya, kata Heri, adalah tudingan terkait dengan dumping oleh AS yang bisa menurunkan daya saing produk ekspor Indonesia ke negara tersebut. Atas tuduhan dumping, AS akan berhak menerapkan bea masuk tambahan yang membuat produk asal Indonesia menjadi lebih mahal.

    “Kalau kita dituduh dumping, maka AS berhak untuk menerapkan bea masuk anti dumping, artinya kita jualan ke sana produk kita menjadi lebih mahal harganya. Sehingga berpotensi akan menggerus daya saing,” ujar dia.

    Sementara itu, di sisi tren ekspor Indonesia ke AS, Heri juga melihat adanya kecenderungan penurunan. Saat ini ekspor Indonesia sebanyak 9 persen ke AS. 

    Melalui kebijakan proteksionisme tadi, tingkat ekspor Indonesia dikhawatirkan akan terus mengalami penurunan.

    “Artinya secara langsung ada kemungkinan yang tadinya porsi ekspor kita 10 persenan, sekarang ini tinggal 9 persen, kedepan porsi ekspor Indonesia ke AS itu bisa semakin berkurang. Jadi untuk saat ini 9 persen ekspor Indonesia ke AS, jadi cukup besar ya, nah kedepan ini bisa jadi akan semakin kecil, karena kalau dilihat tren ini terus turun,” bebernya.

  • Perang Dagang AS-China, RI Berpotensi Terima Relokasi Pabrik Tekstil dan Logam Dasar

    Perang Dagang AS-China, RI Berpotensi Terima Relokasi Pabrik Tekstil dan Logam Dasar

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom mengungkapkan intensitas perang dagang antara AS dan China berpotensi meningkat sejalan dengan terpilihnya Donald Trump untuk kedua kalinya sebagai presiden Amerika.

    Meski kedua negara yang bersitegang, Indonesia berpeluang menangkap relokasi perusahaan-perusahaan di China dan sekitarnya yang terkena dampak perang dagang tersebut.

    Ekonom Center of Industry, Trade, and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus menyampaikan bahwa dua industri, yakni tekstil dan produk tesktil (TPT) dan logam dasar paling berpotensi masuk ke Tanah Air.

    “Pabrik tekstil di Vietnam itu berpeluang untuk relokasi ke Indonesia. Kemudian industri yang terkait dengan logam dasar dan turunannya [penghiliran]. Itu komoditas yang benar-benar direkstriksi Amerika Serikat, salah satunya baja. Sehingga Indonesia juga dapat menangkap peluang itu,” ujarnya, Senin (11/11/2024).

    Meski industri TPT tengah ‘babak belur’, Heri melihat industri TPT dari luar negeri masih dapat masuk, tetapi khusus yang berorientasi ekspor sehingga tidak mengganggu industri dalam negeri.

    Harapan investasi yang masuk dari relokasi tersebut tidak dapat langsung terwujud. Heri menilai saat ini industri dalam negeri masih menghadapi beberapa persoalan internal.

    Mulai dari daya saing, lahan, biaya energi, listrik, upah buruh, hingga biaya logistik. Sementara perusahaan multinasional kebanyakan mencari negara-negara yang biayanya relatif kompetitif. 

    “Kalau kita mau menangkap peluang, maka biaya-biaya yang terkait dengan infrastruktur yang harus dibenahi. Kita harus bisa menyiapkan semacam paket kebijakan untuk menangkap itu,” tuturnya.

    Membaca Peluang Pasar

    Menurut Ahmad, perusahaan-perusahaan besar juga mempertimbangkan peluang pasar di tempat tujuan relokasinya.

    Salah satunya, keberadaan perjanjian dagang antara Indonesia dan Eropa dalam Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Melalui kebijakan ini, memungkinkan produk-produk dari Indonesa untuk masuk ke ranah Eropa tanpa bea masuk.

    Tanpa perjanjian dagang tersebut, saat ini produk-produk Indonesia yang masuk ke Eropa dikenakan tarif 16% hingga 20%.

    Maka dari itu, penyelesaian perundingan IEU-CEPA akan menjadi penentu bagi perusahaan multinasional memarkirkan pabriknya  di Indonesia. Sayangnya, saat ini proses tersebut belum menemukan titik terang khususnya perkara kebijakan produk bebas deforestrasi atau European Union on Deforestation-free Regulation (EUDR). 

    “IEU CEPA itu menjadi senjata untuk menarik investor asing. Khususnya yang sektor-sektor yang sudah siap, seperti TPT,” lanjutnya.

    Sebelumnya pun, persoalan IEU-CEPA sempat disinggung oleh 15 investor asal Taiwan—yang berencana merelokasi pabriknya ke RI—saat menghadap Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Di mana pengusaha tersebut selama ini mendapatkan keuntungan dari investasi di China dan Vietnam. Sementara Vietnam memiliki keuntungan dalam ekspor ke ranah Eropa karena telah memiliki perjanjian mengenai Free Trade Agreement (FTA).

    Berkaca pada ‘perang dagang’ AS-China sebelumnya, sejak 2019, Indonesia menerima relokasi dan diversifikasi investasi dari 58 perusahaan senilai US$14,7 miliar yang berasal dari AS, Eropa, dan Asia, menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

    Meski demikian, Prabowo dalam Asta Cita miliknya, mendorong peningkatan daya saing dan iklim investasi di Indonesia, khususnya di sejumlah sektor prioritas seperti hilirisasi SDA, investasi berbasis riset dan inovasi, investasi berorientasi ekspor, serta sektor pendidikan dan kesehatan.

  • Program Makan Bergizi Gratis Disambut Penuh Sukacita, Mulai Januari 2025 Menyasar hingga 20 Juta Pelajar – Page 3

    Program Makan Bergizi Gratis Disambut Penuh Sukacita, Mulai Januari 2025 Menyasar hingga 20 Juta Pelajar – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Anak-anak duduk berkumpul beralaskan dipan. Wajah mereka penuh kegembiraan karena dihadapan mereka telah tersaji kotak berisi nasi putih lengkap dengan lauk ayam goreng, tumis sayur, dan telur rebus. Ditambah dengan buah pisang, susu, dan air putih. Sebuah hidangan makan siang yang tidak ‘biasa’ bagi mereka.

    Para bocah itu langsung menyantap makanan di kotak berwarna cokelat dengan lahap. Padahal biasanya, sewaktu jam rehat kebanyakan hanya mengonsumsi jajanan sekolah yang sama sekali jauh dengan apa yang dimakannya hari ini. Siswa-siswi SDN 1 Langkai, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, begitu menikmati makan siang tersebut. Setelah habis, mereka mengupas pisang dan meminum susu sebagai penutup hidangan.

    “Enak! Senang dapat makan gratis,” jawab salah satu siswa saat ditanya Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, bagaimana makanannya.

    Kehadiran Wapres Gibran di sana untuk meninjau program uji coba Makan Bergizi Gratis (MBG). Gibran memang sering datang ke lokasi, lihat langsung dan mengawal implementasi program MBG gratis yang merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

    Gibran juga menyempatkan berkeliling ke setiap kelas, mulai dari kelas satu hingga kelas enam, sembari berinteraksi dengan para siswa dan guru. Tanya-tanya apa yang kurang, serta masukan dari program Makan Bergizi Gratis.

     

    Perbesar

    Pembiasaan Makan Bergizi Gratis di SD Negeri Parung Serab, Kecamatan Ciledug, Senin, (09/9/2024).

    Guru kelas III-B, Yulie Antika, menyampaikan siswa-siswinya merasa senang dengan adanya program MBG tersebut. Dan bersyukur program ini bisa ‘hadir’ di sekolahnya itu.

    Mantan Wali Kota Solo itu langsung merespon. Ia berharap program Makan Bergizi Gratis dapat diperluas ke berbagai daerah lain di luar Pulau Jawa.

    “Sesuai dengan visi Presiden Prabowo untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia secara merata,” tutur Gibran.

    Beberapa program uji coba MBG memang terus dilakukan. Evaluasi juga berjalan. Dan yang terbaru di luar pulau Jawa, yakni SDN 1 Langkai, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Senin 4 November 2024.

    Mengutip data Badan Gizi Nasional (BGN), program Makan Bergizi Gratis telah memasuki masa uji coba yang dilaksanakan lebih di 80 titik di seluruh Indonesia. Jumlah ini akan terus bertambah sampai nantinya program ini resmi dijalankan pemerintah mulai 2 Januari 2025.

    Pada tahap awal, program ini akan menyasar sekitar 15 hingga 20 juta anak di seluruh Indonesia, sesuai dengan alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun dari RAPBN 2025.

    Prabowo Pertaruhkan Jabatan dan Tongkat Nabi Sulaiman

    Perbesar

    Presiden Prabowo. (Foto: Dok. Instagram @prabowo)

    Program Makan Bergizi Gratis telah didengungkan sejak masa kampanye oleh Presiden Prabowo. Komitmen untuk mewujudkan program ini disampaikan langsung dalam rapat kabinet perdana.

    Presiden Prabowo bahkan menyebut mempertaruhkan jabatannya untuk program, dengan target sebanyak lebih dari 80 juta penerima manfaat itu dapat terlaksana baik.

    Prabowo juga menganalogikan kebutuhan waktu untuk mempersiapkan program makan bergizi gratis dengan istilah ‘tak punya tongkat Nabi Sulaiman’ saat membahas soal rencana tersebut.

    “Saya tidak katakan bahwa ini bisa selesai dalam 1 minggu 2 minggu atau 3 bulan, tidak ada di antara kita yang punya tongkat Nabi Sulaiman,” ujar Prabowo dalam memimpin sidang kabinet paripurna perdana di Kantor Presiden Jakarta, Rabu 23 Oktober 2024.

    Menurut Prabowo, meski dihadapkan pada tantangan teknis dan logistik, dia tetap percaya kerja sama yang baik program ini bisa berhasil dalam jangka panjang.

    “Saya haqqul yaqin saya pertaruhkan, saya pertaruhkan kepemimpinan saya. Bagi saya makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategic,” tegasnya.

    Sebagai bentuk keseriusan, Prabowo telah membentuk Badan Gizi Nasional. Dia berharap Kepala Badan Gizi Nasional dan jajarannya yang sudah dibentuk bisa segera bekerja maksimal.

    Meski begitu, Prabowo sadar program Makan Bergizi Gratis tidak bisa langsung berjalan sempurna, apalagi di tahap-tahap awal. Tetapi, semua itu bisa diusahakan jika dipersiapkan matang sejak jauh hari.

    Lalu, seperti apa persiapan program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan bagaimana aturan pembagiannya?

    Perbesar

    Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka turun ke lapangan pada hari ketiga. Ia mengecek program Makan Bergizi Gratis di SDN 03 Menteng Jakarta. (Dok Sekretariat Wapres)

    Berdasarkan Pepres Nomor 83 Tahun 2024, Badan Gizi Nasional adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Badan Gizi Nasional mempunyai tugas melaksanakan pemenuhan gizi nasional dari program MBG.

    Dikutip dari laman Instagram Kantor Komunikasi Kepresidenan RI, @pco.ri, pemberian Makan Bergizi Gratis untuk anak-anak sekolah disesuaikan dengan jadwal belajar mengajar di setiap jenjang pendidikan, sehingga semua anak mendapatkan asupan bergizi saat bersekolah.

    Ada empat target utama penerima program Makan Bergizi Gratis. Yaitu peserta didik atau pelajar dari PAUD hingga SMA (negeri dan swasta), dengan rincian; peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, serta pendidikan pesantren.

    Kedua yakni balita atau anak usia di bawah lima tahun, ketiga adalah ibu hamil, dan terakhir ibu menyusui.

    Adapun sasaran Makan Bergizi Gratis dilakukan secara bertahap selama lima tahun ke depan; pada 2025 sekitar 40 persen, tahun berikutnya sekitar 80 persen dan 2029 mencapai 100 persen.

    Pada 2025, program ini menargetkan 5.000 satuan pelayanan. Lalu di 2027, satuan pelayanan ini diharapkan sudah menyentuh angka 30 ribu.

    Pemberian MBG (1 kali sehari) untuk anak sekolah disesuaikan dengan jadwal belajar mengajar di setiap jenjang pendidikan. Anak PAUD-Kelas 2 SD mendapat jatah duluan pada pukul 8 pagi, lalu kelas 3-6 SD dibagikan pukul 9.30 pagi, dan SMP-SMA dibagikan pukul 12 siang.

    Staf Ahli Kepala Badan Gizi Nasional, Ikeu Tanziha mengatakan nantinya program tersebut kemungkinan diprioritaskan untuk daerah yang memiliki angka stuntingnya tinggi. Meski begitu sampai saat ini masih menunggu kesiapan dari unit pelayanan.

    Sekolah-sekolah yang ada di kabupaten daerah kemungkinan diprioritaskan, dibandingkan sekolah yang ada di kota-kota.

    “Jadi unit pelayanan yang menentukan nanti di mana titik untuk intervensi. Sehingga dana-dana tersebut memang kita upayakan pada sekolah-sekolah yang relatif pada daerah kabupaten-kabupaten,” tuturnya dalam media briefing Makan Bergizi Gratis, dikutip dari YouTube FMB9ID.

    Badan Gizi Nasional juga akan mengintegrasikan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk UMKM dan sektor swasta, dalam penyediaan bahan makanan bergizi lokal.

    “Keterlibatan UMKM lokal sangat penting agar dana yang dialokasikan juga berdampak positif bagi ekonomi daerah. Kami ingin memastikan bahan makanan yang diberikan memenuhi standar gizi sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional,” ujarnya.

    Perbesar

    Program makan bergizi gratis merupakan salah satu program yang dijanjikan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Liputan6.com/Herman Zakharia)

    Untuk menu makanan, nantinya juga disesuaikan wilayah masing-masing. Misalnya, daerah Padang dengan preferensi menu makanan Padang, hingga daerah Sunda dengan preferensi menu makanan Sunda.

    Hal ini bertujuan agar makanan yang dikonsumsi tak ada yang dibuang alias dihabiskan oleh anak-anak tersebut. Tak hanya itu, menu makanan ini juga nanti disesuaikan dengan kondisi anak tersebut.

    “Siapa yang membuat menu? Itu tenaga gizi yang ada di situ. Kemudian mereka juga bekerja sama dengan kader, puskesmas, dalam rangka untuk melihat preferensi anak,” imbuhnya.

    BGN juga menggandeng Kodim di berbagai wilayah untuk mendukung efektivitas pelaksanaan. Kodim memiliki peran strategis dalam membantu penyaluran ke wilayah-wilayah sulit jangkauan, terutama di daerah-daerah terpencil dan daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal).

    Di samping anak sekolah, target penerima manfaat mencakup ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, dengan pendekatan dapur umum yang mampu melayani 2.500 hingga 3.000 anak per unit layanan.

    Nantinuya keberhasilan program akan dievaluasi secara berkala, termasuk melalui indikator kesehatan, seperti tinggi badan dan berat badan anak, yang diukur oleh tenaga gizi di setiap unit pelayanan.

    Evaluasi ini nantinya akan melibatkan beberapa instansi, termasuk Puskesmas dan sekolah, dengan dukungan pengawasan dari BPOM untuk memastikan standar keamanan pangan terjaga.

    Sumbang Rp4.510 Triliun ke PDB

    Perbesar

    Siswa-siswi SDN 05 dan 07 Cipinang Melayu Kecamatan Makasar, Jakarta terlihat antusias mengikuti rangkaian uji coba atau simulasi program makan siang gratis. (merdeka.com/Imam Buhori)

    Dalam sebuah diskusi virtual belum lama ini, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memperkirakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat memberikan sumbangan ke produk domestik bruto (PDB) 2025 sampai Rp4.510 triliun atau setara 34,2 persen dari PDB nasional.

    Menurut Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, sumbangan tersebut berasal dari efek pengganda (multiplier effect) yang bisa ditimbulkan dari program yang anggarannya digolongkan ke dalam belanja pendidikan tersebut.

    Adapun berdasar studi Indef, untuk setiap peningkatan Rp1 triliun pada belanja pendidikan, akan mendorong peningkatan nilai PDB hingga Rp63,52 triliun. Sementara, setiap Rp1.000 yang dikeluarkan pemerintah untuk MBG, dapat memberi manfaat hingga Rp63.500 terhadap perekonomian nasional.

    “Pada tahun 2025, dengan sasaran sekitar 19,47 juta orang dengan estimasi biaya sekitar Rp71 triliun, maka estimasi daya dorongnya terhadap PDB itu sekitar Rp4.150 triliun,” kata Esther.

    Kemudian pada 2026, dengan sasaran penerima sebanyak 30,46 juta orang dan alokasi biaya sebesar Rp109,7 triliun, potensi peningkatan PDB yang bisa didapatkan sekitar Rp6.967,2 triliun.

    Dan pada 2027, dengan sasaran penerima sebanyak 41,45 juta orang dengan estimasi biaya Rp149,2, dorongan yang bisa ditimbulkan terhadap PDB sekitar Rp9.479,4 triliun.

    Selanjutnya, pada 2028, dengan jumlah penerima yang melonjak cukup signifikan, yakni mencapai 62,18 juta orang dan dengan alokasi biaya Rp223,8 triliun, MBG dapat memberikan sumbangan hingga Rp14.219,1 triliun ke PDB.

    Pada tahun terakhir pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, jika sasaran penerima program dinaikkan menjadi 82,9 juta orang dan dengan biaya Rp298,4 triliun, sumbangan ke PDB berpotensi melonjak hingga Rp18.958,8 triliun.

    Jadi Priotitas Kementerian Komdigi

     

    Perbesar

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (1/11/2024). (Foto: Liputan6.com/Lizsa Egeham).

    Presiden RI Prabowo Subianto telah meminta semua menteri mendukung jalannya program makan bergizi gratis. Bahkan, ia mempersilakan para menterinya mengundurkan diri dari Kabinet Merah Putih jika tak setuju dengan program tersebut.

    Semuanya kementerian langsung sat set. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid mengungkapkan, jika kampanye makan bergizi gratis menjadi program prioritas jangka pendek kementerian yang ia pimpin.

    “Yang juga menjadi prioritas dalam jangka pendek adalah bagaimana Kemkomdigi dapat mendukung program prioritas pemerintah, di antaranya makan Bergizi Gratis melalui kampanye program secara masif,” kata Meutya.

    Ia menilai, jika kampanye program makan bergizi gratis sangat penting. Terlebih kampanye itu bisa melibatkan dan menambah pengetahuan masyarakat terhadap makan bergizi gratis.

    “Dan ini kita anggap penting sebagai pelibatan masyarakat, pengetahuan masyarakat, agar masyarakat juga dapat mendukung dan terlibat aktif dalam program pemerintah khususnya makan bergizi gratis,” ujarnya.

    Merujuk hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia, mayoritas publik mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG).

    Survei ini dilakukan terhadap 1.200 responden di seluruh Indonesia pada 10-15 Oktober 2024, lima hari sebelum Prabowo dan Gibran dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029.

    Dalam survei nasional ini, masyarakat memberikan dukungan tinggi terhadap program makan bergizi gratis yang mencapai 77,6% dan turut mendapatkan tingkat awareness yang tinggi.

    Lebih lanjut, sebanyak 65,5% responden percaya program tersebut akan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan 66,1% merasa yakin program itu dapat membantu mengatasi masalah gizi buruk di Indonesia.

     

    (*)