Xcloud.id

NGO: INDEF

  • Ekonomi kemarin, investasi Apple hingga soal transaksi kripto

    Ekonomi kemarin, investasi Apple hingga soal transaksi kripto

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita ekonomi yang tayang kemarin, Kamis (21/11) masih hangat untuk dibaca hari ini. Mulai dari proposal rencana investasi Apple 100 juta dolar AS hingga soal transaksi aset kripto.

    Berikut rangkuman beritanya:

    Kemenperin harap nilai investasi yang dikucurkan lebih besar

    Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berharap nilai investasi yang akan dikucurkan perusahaan teknologi kenamaan Apple ke Indonesia nilainya lebih dari 100 juta dolar AS.

    “Kalau kami pemerintah, tentu ingin lebih besar,” kata Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif saat ditemui di Jakarta, Kamis.

    Baca selengkapnya

    Menteri Pertanian optimistis Kalbar jadi eksportir pangan

    Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman menyampaikan keyakinannya bahwa Kalimantan Barat mampu menjadi eksportir pangan di Indonesia.

    “Hari ini saya sudah meninjau langsung pengembangan lahan pertanian di Kalbar, yang melibatkan luas sawah 240 ribu hektare dan lahan padi gogo seluas 300 ribu hektare. Kalbar potensial karena dengan optimalisasi 240 ribu hektare sawah untuk tiga kali tanam dan 300 ribu hektare lahan padi Gogo, kita bisa menghasilkan surplus beras yang signifikan dan jika digarap maksimal, mimpi menjadi eksportir pangan terwujud pada 2025,” kata Andi di Pontianak saat melakukan kunjungan kerja di Kalimantan Barat, Kamis.

    Baca selengkapnya

    KKP pastikan susu ikan masuk salah satu menu makan bergizi gratis

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan susu ikan masuk menjadi salah satu menu makanan dalam program makan bergizi gratis (MBG) yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo.

    Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Budi Sulistiyo mengatakan hingga saat ini pihaknya terus mempromosikan susu ikan ke dapur sentral yang sudah disiapkan oleh lembaga terkait.

    Baca selengkapnya

    Indef proyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh 5 persen pada 2025

    Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 sebesar 5 persen.

    “Kami memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 sebesar 5 persen,” kata Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti dalam Seminar Nasional Proyeksi Ekonomi Indonesia 2025 di Jakarta, Kamis

    Baca selengkapnya

    Bappebti catat transaksi aset kripto tembus Rp475 triliun

    Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan mencatat jumlah transaksi aset kripto di Indonesia telah menembus Rp475,13 triliun sepanjang Januari-Oktober 2024.

    Kepala Bappebti Kasan menyatakan nilai tersebut meningkat 352,89 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp104,91 triliun.

    Baca selengkapnya

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bappenas dorong ekspor produk manufaktur bernilai tinggi

    Bappenas dorong ekspor produk manufaktur bernilai tinggi

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Bappenas mengatakan akan mendorong ekspor produk manufaktur yang bernilai tinggi sebagai upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen selama periode 2025-2029.

    “Ekspor Indonesia ke depan itu akan betul-betul diarahkan bagi ekspor produk manufaktur yang bernilai tambah tinggi, bukan ekspor produk mentah,” kata Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Amalia Adininggar Widyasanti.

    Ia mengatakan hal itu pada acara Proyeksi Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) 2025, di Jakarta, Kamis.

    Pada tahun 2029, ekspor barang ditargetkan sebesar 400 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau naik 259 miliar dolar AS dari tahun 2023.

    Adapun target pangsa pasar global untuk lima tahun ke depan yakni 1,4 persen, naik dari 1,1 persen pada 2023.

    Prasyarat ekspor lainnya adalah penguatan partisipasi dalam rantai pasok global dengan target 2,1 persen pada 2029, naik dari 0,8 persen pada 2022.

    Terakhir, peningkatan ekspor jasa Indonesia ditargetkan 42,2 miliar dolar AS atau naik dari 23,2 miliar dolar AS pada 2022.

    Dalam paparannya, pemerintah disebut memiliki tiga strategi utama untuk mendorong kinerja ekspor.

    Pertama, peningkatan daya saing dengan menyelaraskan kebijakan dan fasilitasi industri agar lebih efisien dan mampu memenuhi standar internasional.

    Kedua, penguatan diplomasi ekonomi dengan mengurangi hambat perdagangan dan memperluas akses pasar melalui perjanjian internasional.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bappenas ungkap strategi investasi capai pertumbuhan ekonomi 8 persen

    Bappenas ungkap strategi investasi capai pertumbuhan ekonomi 8 persen

    Jadi, insentif itu tidak one size fits all nantinya, tetapi akan difokuskan kepada sektor-sektor yang menciptakan nilai tambah yang tinggi

    Jakarta (ANTARA) – Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan strategi investasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen.

    Pertama adalah insentif dan fasilitasi investasi sesuai dengan karakter sektor dan daerah untuk investasi bernilai tambah tinggi (industrialisasi dan hilirisasi) serta berkualitas.

    “Jadi, insentif itu tidak one size fits all nantinya, tetapi akan difokuskan kepada sektor-sektor yang menciptakan nilai tambah yang tinggi,” katanya dalam acara Proyeksi Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) 2025, di Jakarta, Kamis.

    Prioritas diberikan terhadap investasi yang memberikan spillover pada perekonomian, menciptakan lapangan kerja, terhubung dengan proses industri dalam negeri dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), berorientasi ekspor dan terhubung rantai pasok global, melakukan transfer/adopsi teknologi, mengembangkan riset dan inovasi, serta menerapkan prinsip keberlanjutan.

    Kedua adalah pengembangan investasi berdasarkan keunggulan daerah dengan backward dan forward linkage untuk menciptakan nilai tambah dan nilai rantai pasok domestik yang kuat.

    Selanjutnya adalah kebijakan moneter dan sektor keuangan adaptif yang menyediakan beragam alternatif sumber pendanaan bagi investor, baik perbankan, pasar modal, maupun produk keuangan lainnya.

    Keempat, peningkatan iklim berinvestasi dan berusaha, kepastian kebijakan dan hukum, sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan antar pusat-daerah dan antar sektor, ketersediaan infrastruktur dan konektivitas, ketersediaan bahan baku, Sumber Daya Manusia (SDM), energi hijau; serta persaingan usaha yang sehat.

    “Artinya, (mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen) perlu melakukan langkah-langkah konkret seperti penyederhanaan perizinan, penciptaan iklim usaha yang kondusif, kemudian memastikan investasi-investasi besar ini dapat berjalan dengan baik di Indonesia,” ungkap dia.

    Terakhir, penyediaan investasi pemerintah dan BUMN/BUMD berfokus pada sektor publik dan kebutuhan dasar penarik investasi.

    Dalam paparannya, tercatat sejumlah prasyarat investasi guna mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen untuk lima tahun mendatang. Mulai dari pertumbuhan investasi rata-rata tumbuh 8,36 persen atau lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi 7,7 persen pada 2025-2029; lalu kebutuhan investasi rata-rata Rp9.883 triliun per tahun dengan kontribusi pemerintah 7,3 persen, BUMN 6,8 persen, dan swasta/masyarakat 85,9 persen.

    Kemudian, peningkatan investasi industrialisasi dan hilirisasi terutama sektor industri prioritas. Ada 15 komoditas hilirisasi (nikel, tembaga, bauksit, timah, kelapa sawit, kelapa, rumput laut, minyak bumi, gas bumi, besi-baja, pasir silika, garam, ikan Tuna-Cakalang-Tongkol (TCT), udang, dan tilapia) dengan total target investasi sekitar Rp2.874,8 triliun, target investasi Penanaman Modal Asing-Penanaman Modal Dalam Negeri (PMA-PMDN) pada 2029 sebesar Rp3.543,6 triliun, dan target Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Mesin dan Perlengkapan Rp1.476 triliun pada 2029 atau naik dari Rp692 triliun pada 2023.

    Mengenai prasyarat ketiga ialah peningkatan nilai investasi berorientasi ekspor pada 2029 sebesar Rp440,9-Rp483,5 triliun untuk PMA dan Rp125-Rp143,1 triliun untuk PMDN, serta peningkatan kontribusi investasi luar Jawa melebihi capaian tahun 2023 yang sebesar 51,5 persen.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Ahmad Wijaya
    Copyright © ANTARA 2024

  • Indef proyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh 5 persen pada 2025

    Indef proyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh 5 persen pada 2025

    Jakarta (ANTARA) – Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 sebesar 5 persen.

    “Kami memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 sebesar 5 persen,” kata Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti dalam Seminar Nasional Proyeksi Ekonomi Indonesia 2025 di Jakarta, Kamis.

    Prediksi itu mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, indikasi pelemahan daya beli masyarakat. Hal itu tercermin pada kinerja konsumsi rumah tangga sebesar 4,92 persen pada semester I-2024 serta volume penjualan kebutuhan pokok di e-commerce yang sempat melemah.

    Kemudian, kebijakan moneter yang ketat selama 2024 serta gejolak perekonomian global yang memengaruhi ekonomi domestik. Industri manufaktur pun menunjukkan pelemahan.

    Hal itu turut berdampak pada tantangan kebijakan fiskal. Ketergantungan terhadap penerimaan pajak dengan rasio pajak yang terbilang rendah serta beban utang tahun depan membatasi ruang gerak pemerintah dalam pengelolaan fiskal. Sementara lonjakan harga komoditas unggulan yang pernah menjadi andalan penerimaan negara kini tak lagi terjadi.

    Esther pun menilai pemerintah masih menghadapi tantangan distribusi subsidi energi.

    Untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi tahun depan, Esther merekomendasikan pemerintah untuk mengoreksi kebijakan, salah satunya dengan mendorong stimulus pada sektor riil, terutama sektor industri.

    Pemerintah juga perlu mendorong penyaluran kredit bank guna memacu sektor riil.

    Adapun terkait energi, Esther menyarankan pemerintah untuk mengevaluasi mekanisme subsidi agar lebih terarah (targeted) sehingga subsidi tepat sasaran.

    Selain pertumbuhan ekonomi, Indef memprediksi inflasi tahun depan berada pada level 2,8 persen, kurs Rp16.100 per dolar AS, tingkat pengangguran terbuka 4,75 persen, dan tingkat kemiskinan 8,8 persen.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • PPN 12%, Ekonomi RI Makin Merosot di Bawah 5%

    PPN 12%, Ekonomi RI Makin Merosot di Bawah 5%

    Jakarta, CNBC Indonesia – Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengkritik keras rencana pemerintah yang bersikeras menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12% pada 2025 di tengah tertekannya daya beli masyarakat.

    Tekanan terhadap daya beli masyarakat ini tercermin dari laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga selama tiga kuartal tahun ini yang tumbuh di bawah 5%. Pada kuartal I-2024 hanya 4,91%, kuartal II 4,93%, dan kuartal III sebesar 4,91%.

    Akibatnya aktivitas ekonomi Indonesia secara tahunan hanya tumbuh 4,95% per kuartal III-2024, lebih rendah dari laju pertumbuhan per kuartal III-2023 sebesar 5,05%. Pertumbuhan 4,95% itu pun lebih rendah dari Malaysia yang tumbuh 5,34% dan Vietnam bahkan masih mampu tumbuh 7,4%.

    “Kalau PPN naik 12%, maka kemungkinan besar konsumsi rumah tangga turun 0,26%. Maka, kalau kuartal III-2024 tumbuh 4,91%, kurangi saja minus 0,26%,” kata Eko dalam acara Seminar Nasional Proyeksi Ekonomi Indonesia 2025 di Jakarta, Kamis (12/11/2024).

    Eko menekankan, bila PPN terus dinaikkan saat ekonomi masyarakat tertekan, maka tak heran bila pertumbuhan ekonomi ke depan akan terus bergerak di level bawah 5%, sebab konsumsi rumah tangga mendominasi struktur PDB dengan porsinya mencapai 53,08%.

    “Itu signifikan ke pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi juga bisa turun 0,17%. Jadi ibaratnya kalau nekat naikkan PPN 12%, kita mulai bicara pertumbuhan ekonomi di bawah 5%,” ungkap.

    Oleh sebab itu, Eko menganggap, pemerintah tidak perlu mencari alasan ekonomi Indonesia pada 2025 yang berpotensi makin tertekan karena kebijakan PPN dengan menyalahkan kembalinya Donald Trump memimpin AS setelah menang Pilpres 2024

    “Jadi kalau kukuh begitu ya ada implikasinya, target pajak bisa saja tercapai tapi pertumbuhan ekonomi tidak tumbuh. Terus nanti malah cari alasan, karena Trump terpilih dan seterusnya,” ucap Eko.

    Dalam kesempatan yang sama Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Firman Hidayat juga telah mengungkapkan bahwa setidaknya ada dua tantangan bagi perekonomian Indonesia dan dunia ke depan setelah kembalinya Trump menjabat sebagai presiden AS.

    Menurut Firman, rencana Trump untuk meningkatkan tarif impor hingga 60% terhadap negara-negara mitra dagangnya yang mencatatkan surplus, termasuk China, berpotensi menekan perekonomian Indonesia, terutama sektor perdagangan, sebab China menjadi mitra dagang utama Indonesia.

    “Tarif ini harus kita analisis secara cermat bagaimana dampaknya ke pertumbuhan ekonomi dunia maupun ekspor Indonesia. Saya kira dinamikanya akan sangat menarik, berubah cepat, tergantung kebijakannya,” tutur Firman.

    Selain dari jalur perdagangan, efek negatif Trump yang membawa kebijakan disruptif juga ia anggap akan bisa memberikan dampak ke Indonesia melalui sektor keuangan. Terutama dari sisi makin lambatnya laju penurunan suku bunga acuan bank sentral AS, yakni The Fed.

    “Statement terakhir Presiden the Fed menunjukkan bahwa kemungkinan penurunannya tidak akan secepat yang diperkirakan. Lalu, meski suku bunga the Fed turun yield obligasi pemerintah malah cenderung meningkat mengantisipasi kebijakan Trump yang diperkirakan akan perlebar defisit dan berdampak ke inflasi,” tuturnya

    “Sehingga saat ini kita sudah lihat dampaknya terjadi capital outflow dari negara-negara berkembang termasuk Indonesia sehingga nilai tukar dolar sangat menguat, rupiah pun melemah,” tegas Firman

    (arj/mij)

  • Bappenas ungkap prasyarat kunci tingkatkan pendapatan per kapita

    Bappenas ungkap prasyarat kunci tingkatkan pendapatan per kapita

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyampaikan prasyarat kunci meningkatkan pendapatan per kapita setara dengan negara maju di Indonesia pada tahun 2045 adalah menciptakan nilai tambah bagi perekonomian.

    “Pada saat kita mengatakan bahwa pendapatan per kapita setara dengan negara maju, ada prasyarat kunci yang kita dorong, bahwa pertumbuhan ekonomi tinggi ke depan itu harus didasarkan pada penciptaan nilai tambah bagi perekonomian kita,” ucap Deputi Bidang Ekonomi Amalia Adininggar Widyasanti Kementerian PPN/Bappenas dalam acara Proyeksi Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) 2025 di Jakarta, Kamis.

    Dalam hal ini, kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) Manufaktur dan PDB Maritim ditargetkan masing-masing mencapai 28 persen dan 15 persen pada tahun 2045, meningkat dari 2025 yang diperkirakan 20,8 persen dan 8,1 persen. Ini berarti industrialisasi harus berjalan di Indonesia.

    Terkait PDB Maritim, dia menerangkan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki lautan luas dan mempunyai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) harus dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

    Penciptaan nilai tambah (value added creation) yang harus didorong bukan hanya sekedar menjual bahan mentah dari laut, tetapi mengolah kekayaan laut agar bisa menghasilkan produk dengan nilai tambah lebih besar. Dengan begitu, lapangan pekerjaan akan semakin terbuka, menciptakan efek berganda (multiplier effect), hingga memberikan pertumbuhan ekonomi lebih inklusif.

    Sebagai contoh, salah satu program besar untuk mendorong PDB Maritim adalah ekonomi biru yang telah menjadi bagian dari program prioritas Asta Cita dari Presiden RI Prabowo Subianto.

    Esensi kunci ekonomi biru terdiri dari tiga pilar, yaitu marine protection untuk menjaga kesehatan dan kelestarian laut, lalu menciptakan nilai tambah, dan mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat.

    Misalnya, Indonesia telah menjadi produsen kedua terbesar komoditas rumput laut (seaweed) di dunia sebesar 20 persen, dan peringkat pertama dari China sebesar 60 persen. Kedua negara tersebut memiliki kontribusi 80 persen dalam produksi rumput laut global.

    “Pertanyaannya adalah seaweed dalam bentuk apa yang di ekspor Indonesia? Ternyata, kalau kita bedah dari ekspor seawead Indonesia adalah betul-betul ekspor row seaweed (bahan mentah rumput laut) yang kita ekspor. Padahal, seawead kalau kita tahu nilai pohon industrinya itu, kalau kita bedah lagi bagaimana potensi seaweed untuk menjadi produk turunannya, itu sangat luar biasa,” ungkapnya yang akrab disapa Winny.

    Contoh lainnya adalah ada sebuah perusahaan dari Indonesia mampu memproduksi susu dari ikan dengan nilai protein setara dengan susu pada umumnya, dan dapat diminum oleh seseorang yang alergi terhadap laktosa.

    Perusahaan itu dapat pula menghasilkan kolagen dari teripang yang dilakukan dengan mengkonsolidasikan para nelayan teripang.

    Saat dicari tahu lebih lanjut, ucap Winny, ternyata teripang itu dihasilkan dari kolagen yang diincar oleh perusahaan-perusahaan farmasi dan kosmetik global. Bahkan, sudah ada beberapa perusahaan kosmetik global yang mengakuisisi perusahaan kolagen dari teripang.

    “Artinya, potensi luar biasa kita yang miliki ini menjadi modal besar untuk Indonesia tumbuh cepat dalam waktu yang tidak terlalu lama,” kata dia.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2024

  • Penerapan Kenaikan PPN 12% Diminta Bertahap, Elektronik dan Mobil Duluan!

    Penerapan Kenaikan PPN 12% Diminta Bertahap, Elektronik dan Mobil Duluan!

    Jakarta: Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Agus Herta Sumarto mengingatkan agar pemerintah berhati-hati membuat regulasi terkait kenaikan pajak, agar tidak menurunkan daya beli masyarakat.
     
    “Untuk menaikkan tax ratio kita salah satunya adalah dengan menaikkan tarif pajak, walaupun masih ada cara lain. Namun, pemerintah juga harus hati-hati jangan sampai kenaikan pajak ini malah menggerus daya beli,” ujar Agus saat dihubungi dari Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Selasa, 19 November 2024.
     
    Dirinya pun memahami apa yang dilakukan pemerintah dengan menaikkan tarif pajak. Pasalnya, salah satu permasalahan dalam perpajakan adalah masih rendahnya tax ratio Indonesia dibandingkan negara G20 serta beberapa negara di ASEAN.
    Untuk tahap awal, ia mengusulkan agar implementasi PPN 12 persen yang akan dipungut pada 2025 diterapkan terhadap sektor-sektor tertentu yang tidak berpengaruh secara langsung terhadap daya beli masyarakat luas.
     
    Menurutnya, pemilihan produk elektronik, fesyen, dan otomotif merupakan langkah yang cukup bijak karena produk-produk ini bukanlah produk primer yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat luas. Ketiga jenis produk ini masuk ke kategori kebutuhan sekunder, bahkan sebagian masuk ke dalam luxury goods atau barang mewah.
     
    “Jadi nanti yang terkena efek secara langsung adalah masyarakat kelas menengah atas yang memiliki penghasilan relatif tinggi,” jelas dia.
     
    Agus juga memprediksi, kenaikan PPN ini di awal implementasi mungkin akan terasa ada efeknya, terutama terhadap jumlah permintaan. Namun, katanya, mengingat konsumen adalah kelas menengah atas, adaptasi dan penyesuaian pola konsumsi akan terjadi sehingga dalam jangka menengah panjang pola konsumsi akan kembali normal.
     

     

    Kenaikan PPN diterapkan per 1 Januari 2025

    Diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025 bakal tetap dijalankan sesuai mandat Undang-Undang (UU).
     
    Wacana PPN 12 persen tertuang dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang disusun pada 2021. Kala itu, pemerintah mempertimbangkan kondisi kesehatan hingga kebutuhan pokok masyarakat yang terimbas oleh pandemi covid-19.
     
    “Artinya, ketika kami membuat kebijakan mengenai perpajakan, termasuk PPN ini, bukannya dilakukan dengan membabi buta dan seolah tidak punya afirmasi atau perhatian terhadap sektor lain, seperti kesehatan dan bahkan waktu itu termasuk makanan pokok,” ujar Sri Mulyani.
     
    Dia mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dijaga kesehatannya, dan pada saat yang sama, juga mampu berfungsi merespons berbagai krisis.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • Ekspor Indonesia Dikhawatirkan Seret Gara-gara Kemenangan Trump

    Ekspor Indonesia Dikhawatirkan Seret Gara-gara Kemenangan Trump

    Jakarta: Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut kemenangan Donald Trump pada Pilpres Amerika Serikat (AS), bakal memberikan dampak bagi penurunan ekspor Indonesia lantaran AS merupakan mitra dagang utama.
     
    Kepala Badan Kebijakan Perdagangan (BK Perdag) Fajarini Puntodewi menyampaikan dalam pemerintahan mendatang, Trump diperkirakan mengenakan tambahan tarif pajak 10-20 persen untuk semua barang yang masuk ke AS.
     
    “Tentu, dengan adanya kebijakan ini, akan ada dampak, baik itu dengan perdagangan dengan Amerika maupun dengan Tiongkok tentunya, di mana kedua negara ini merupakan mitra utama perdagangan Indonesia,” ujar Puntodewi di Jakarta, dilansir Antara, Selasa, 19 November 2024.
    Puntodewi menjelaskan, AS dan Tiongkok merupakan mitra dagang utama Indonesia. Selain mengenakan tambahan tarif pajak bagi negara lain, Trump juga disebut memberikan tarif besar bagi produk-produk Tiongkok yang masuk ke AS sebesar 60 persen hingga 100 persen.
     
    Namun demikian, kata Puntodewi, pada kepemimpinan Trump yang pertama, tren ekspor Indonesia ke AS justru meningkat dan mengalami surplus. Kemudian, saat dilanjutkan oleh pemerintahan Joe Biden, tren ini melonjak semakin tajam.
     
    Oleh karena itu, pada kepemimpinan Trump ke depan diharapkan tidak membawa perubahan besar dalam kinerja ekspor. “Kita berhadap di Trump kedua ini, tidak terlalu banyak terjadi perubahan terhadap kinerja ekspor kita,” katanya.
     

     

    Perlu genjot daya saing

    Sebelumnya, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai Indonesia perlu meningkatkan dan memperbaiki daya saing industri guna mengantisipasi kemenangan Donald Trump pada Pilpres 2024 yang akan mengurangi impor dari negara lain.
     
    “Yang penting, Indonesia memperbaiki daya saing industri,” kata Esther.
     
    Mengingat kepemimpinan Trump pada periode sebelumnya, Esther mewaspadai kemungkinan naiknya tarif impor dari negara lain ke AS. Terlebih, Trump mengusung kebijakan ‘American First’ yang lebih mengutamakan perekonomian domestik di negeri Paman Sam itu.
     
    Maka dari itu, Pemerintah Indonesia disarankan untuk memperkuat industri dalam negeri guna meredam efek kebijakan Trump nantinya.
     
    Sementara, ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengimbau Pemerintah Indonesia untuk memperkuat ekonomi domestik guna mengantisipasi efek kemenangan Trump.
     
    Pasalnya, Trump mempunyai hubungan yang kurang harmonis dengan Tiongkok yang berdampak pada timbulnya perang dagang. Kondisi itu menghambat permintaan barang dari negara lain untuk masuk ke dua negara tersebut.
     
    Efeknya, produk Indonesia bisa makin tertekan, termasuk produk tekstil. Tekanan ini bisa berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dari sisi perdagangan luar negeri yang tertahan.
     
    Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia juga perlu mencari pangsa pasar ekspor alternatif selain pasar tradisional. Huda merekomendasikan pasar di Timur Tengah sebagai alternatif bagi Indonesia.
     
    “Pangsa pasar ekspor negara Timur Tengah bisa menjadi opsi bagi produk ekspor kita,” tutur dia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • Ternyata Tax Amnesty Jilid III Usulan DPR, Ini Alasannya

    Ternyata Tax Amnesty Jilid III Usulan DPR, Ini Alasannya

    Jakarta –

    Pengampunan pajak atau tax amnesty jilid III akan digelar. DPR RI telah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2025.

    Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun mengatakan Badan Legislasi (Baleg) DPR secara mendadak memasukkan RUU tersebut dalam long list. Untuk itu, Komisi XI berinisiatif memasukkannya sebagai RUU prioritas Komisi XI.

    “Sebagai Ketua Komisi XI yang selama ini bermitra dengan Menteri Keuangan, yang di dalamnya itu ada Direktorat Jenderal Pajak, maka Komisi XI berinisiatif untuk kemudian mengusulkan itu menjadi prioritas di 2025,” kata Misbakhun saat ditemui di Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Selasa (19/11/2024).

    Misbakhun menyebut RUU Pengampunan Pajak kemungkinan besar akan mulai dibahas bersama pemerintah pada tahun depan. Terkait sektor-sektor apa saja yang diberikan pengampunan, sejauh ini belum dibicarakan.

    “Sektor apa saja yang akan dicakup di dalam tax amnesty itu, tax amnesty itu meliputi perlindungan apa saja, sektor apa saja, ya nanti kita bicarakan sama pemerintah,” ucapnya.

    Terkait komitmen pemerintah yang sempat menyatakan tidak akan ada lagi tax amnesty, Misbakhun mengingatkan bahwa ini adalah pemerintahan yang baru di bawah Presiden Prabowo Subianto.

    “Pemerintahan ini adalah pemerintahan yang baru, ya kan, pemerintahan yang baru. Visi-misi pemerintahan yang baru tentu kita harus amankan. Kalau memang ada tax amnesty, ya kita harus ada,” ucap Misbakhun.

    Sebagai pengingat, program tax amnesty pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 2016 dengan klaim hanya dilakukan satu kali.

    Nyatanya pemerintah kembali membuka program tax amnesty jilid II atau dikenal Program Pengungkapan Sukarela (PPS) pada 2022 dan akan berlangsung jilid III.

    “Kita tetap berusaha melakukan pembinaan untuk wajib pajak itu tetap patuh, tapi pada saat yang sama kita juga harus memberikan peluang terhadap kesalahan-kesalahan yang masa lalu untuk diberikan sebuah program, jangan sampai orang menghindar terus dari pajak, tapi tidak ada jalan keluar untuk mengampuni. Maka amnesty ini salah satu jalan keluar,” ucap Misbakhun.

    Lihat juga video: Indef Sebut Pemerintah Punya Opsi Lain untuk Jaga Stabilitas Ekonomi

    (acd/acd)

  • Ekonom Ini Ingatkan Ada Ancaman Perang Komoditas di Depan Mata

    Ekonom Ini Ingatkan Ada Ancaman Perang Komoditas di Depan Mata

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ekonom Senior INDEF, yang juga Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Bustanul Arifin menegaskan, Indonesia harus berani menghadapi potensi “perang komoditas” yang muncul di tengah upaya mewujudkan swasembada pangan dan energi. Ia pun mendorong pemerintah untuk menggunakan strategi diplomasi yang cerdas, khususnya dalam menavigasi tekanan internasional terhadap komoditas strategis seperti kelapa sawit.

    “Hadapi! Jangan hindari,” kata Bustanul saat ditemui usai Seminar Rumah Sawit Indonesia (RSI) di Jakarta, Senin (18/11/2024).

    Bustanul menekankan, menghindari konflik tidak akan menyelesaikan masalah. Menurutnya, Indonesia harus siap menghadapi tekanan internasional, seperti hal-nya yang terjadi pada komoditas sawit. Salah satu contoh yang ia anggap berhasil adalah bagaimana pemerintah memainkan diplomasi detail saat menghadapi tuduhan Uni Eropa yang melabeli sawit Indonesia sebagai produk berisiko tinggi (high risk).

    “Main gertak dan tarik ulur itu hal biasa. Ketika Uni Eropa keras, kita balik tanya ‘apa kriterianya?’ Semua wilayah di Indonesia dianggap berisiko tinggi, itu kan nggak fair. Nah, mereka akhirnya bingung jawab. Kita hadapinya main di detail,” terang dia.

    Selain itu, dia juga menyebut pentingnya sinkronisasi aturan dalam menghadapi perang komoditas. Indonesia telah memiliki standar keberlanjutan sawit melalui Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Untuk memperkuat posisi di pasar global, pemerintah perlu menyelaraskan ISPO dengan standar yang diakui internasional, seperti yang diterapkan Uni Eropa.

    “Kita konvergensi aturan di ISPO juga dengan aturannya mereka. Tentu saja menggunakan yang disebut joint task force. Ini tugas Joint task force yang harus kerja lebih keras untuk itu,” ujarnya.

    Dalam konteks diplomasi komoditas, Bustanul menyoroti perbedaan pendekatan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Ia mencatat, Amerika cenderung menggunakan tekanan langsung melalui lobi politik. Sementara itu, katanya, saat ini level Indonesia masih belum seperti levelnya Amerika. Namun, imbuh dia, Indonesia masih tetap bisa memainkan peran strategis dengan memperkuat diplomasi dan negosiasi teknis.

    “Kalau kita menghindar, main petak umpet, bukan seperti itu. Level Indonesia mungkin tidak seperti level Amerika, karena Amerika tekan, (sementara) kita bisa protes. Beda tekanan dan protes,” pungkasnya.

    (dce)