Xcloud.id

NGO: INDEF

  • Danantara Butuh Modal Minimal Rp1.000 Triliun, dari Mana Uangnya?

    Danantara Butuh Modal Minimal Rp1.000 Triliun, dari Mana Uangnya?

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan meluncurkan Badan Pengelola Investasi alias BPI Danantara pada Senin (24/2/2025) besok. Danantara akan mengendalikan sekaligus mengelola dividen dadi BUMN jumbo. 

    Namun demikian, Danantara dirancang memiliki modal paling sedikit Rp1.000 triliun. Salah satu sumbernya berasal dari efisiensi anggaran yang rencananya dilakukan secara bertahap hingga mencapai Rp750 triliun.

    Asal usul modal Danantara itu disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo saat memberikan pidato politik pada Hari Ulang Tahun atau HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Bogor, Jawa Barat. 

    Prabowo mengemukakan bahwa penghematan akan dilakukan melalui tiga tahapan. Pertama, penyisiran anggaran oleh Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Sri Mulyani Indrawati, dan berhasil menghemat Rp300 triliun dari BA BUN. 

    Kedua, senilai  Rp308 triliun berasal dari penyisiran APBN sampai ke satuan 9, namun Rp58 triliun diantaranya akan dikembalikan ke 17 K/L. Putaran terakhir, berasal dari dividen BUMN Rp300 triliun, namun Rp100 triliun dikembalikan untuk modal kerja. 

    “Jadi totalnya kita punya Rp750 triliun,” ungkapnya.

    Prabowo dalam paparannya menunjukkan bahwa total penghematan pada tahun pertamanya akan mencapai Rp750 triliun atau setara sekitar US$44 miliar. 

    Dari hasil penghematan tersebut, Prabowo berencana menggunakan US$24 miliar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

    Sementara sisanya, Prabowo ingin menyerahkan US$20 miliar kepada Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). 

    Versi UU BUMN 

    Adapun landasan hukum berdirinya Danantara, diatur dalam BAB 1C UU BUMN. Bagian ini menjelaskan secara terperinci mengenai BPI Danantara, mulai dari kedudukannya dalam struktur  negara, organisasi, hingga asal-usul modalnya. 

    Soal asal usul modal Danantara diatur di dalam Pasal 3G. Pasal itu merinci bahwa modal Danantara bisa berasal dari Penyertaan Modal Negara alias PMN atau sumber lain. Yang dimaksud PMN dalam beleid itu bisa berupa dana tunai, barang milik negara atau BMN, saham milik negara di BUMN.

    UU BUMN juga mengatur bahwa modal dasar BPI Danantara minimal Rp1.000 triliun. Modal tersebut dapat ditambah melalui skema PMN atau sumber lain. Namun demikian,  tidak ada penjelasan lebih detail mengenai sumber lain dalam beleid tersebut.

    Adapun jika mengacu kepada Daftar Inventarisasi Masalah atau DIM RUU BUMN, nilai Rp1.000 triliun itu didapat berdasarkan modal konsolidasi BUMN tahun buku 2023 yang sebesar Rp1.135 triliun.

    Perlu Pemimpin Tepat 

    Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memproyeksikan saham BUMN berkapitalisasi besar berisiko terkoreksi jika Presiden RI Prabowo Subianto salah memilih penggawa Danantara. 

    Kepala Center of Industry, Trade, and Investment Indef, Andry Satrio Nugroho, mengatakan kini terdapat berbagai spekulasi yang akan mengisi jabatan sebagai kepala Danantara jelang peluncuran resminya pada Senin (24/2/2025). 

    Selain kepala badan pelaksana Danantara, siapa yang akan mengisi jajaran direksi holding investasi dan operasional juga menjadi pertanyaan masyarakat. 

    “Jika mereka yang mengelola ini justru punya afiliasi politik, merupakan keluarga dari pejabat publik, pimpinan kementerian saat ini, maka sudah dipastikan bahwa moral hazard terjadi dan akuntabilitas badan ini akan semakin dipertanyakan,” ujar Andry dalam keterangan tertulis dikutip Minggu (23/2/2025). 

    Dia menuturkan ada sejumlah risiko apabila Dananatara dipegang oleh non-profesional, birokrat, terafiliasi politik, dan tidak sesuai kepakaran di bidangnya. 

    Pertama, akan terjadi capital outflow di Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Aliran keluar dana asing juga berisiko membayangi pasar surat berharga negara, sehingga memperkecil kepemilikan asing pada instrumen tersebut. 

    “[Kedua] tujuh perusahaan BUMN di bawah Danantara yang melantai di bursa akan mengalami koreksi nilai sahamnya besar-besaran di hari pertama pengumuman. Saham Himbara menjadi yang paling terdampak besar,” ucap Andry. 

    Tujuh BUMN yang dimaksud adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), dan holding BUMN pertambangan Indonesia, MIND ID.

    Dari jumlah tersebut, sebanyak empat perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) yakni BMRI, BBRI, BBNI, dan TLKM. Adapun, tiga dari empat perusahaan negara ini masuk dalam 10 besar saham berkapitalisasi jumbo. 

    Melansir data BEI per Jumat (21/2/2025), saham BBRI berada di peringkat kelima dengan kapitalisasi pasar Rp584 triliun. BMRI menyusul di posisi tujuh dengan nilai Rp469 triliun, dan peringkat sembilan dihuni TLKM yang memiliki Rp263 triliun. 

    Ketiga, lanjut Andry, adalah risiko pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menuju level Rp16.500. Terakhir, Danantara dinilai akan sulit meraih pendanaan investor asing di masa mendatang. 

    Oleh karena itu, dia berharap pemegang kendali Danantara adalah profesional yang teruji dalam pengelolaan dana investasi dan berpengalaman dalam mengelola bisnis korporasi untuk menghindari dampak jangka pendek serta panjang. 

    “Kepala badan serta jajaran direksi [Danantara] harus diisi oleh profesional yang tidak terlibat pada kepentingan politik praktis. Jika tidak, maka kredibilitas Danantara akan dipertaruhkan,” pungkasnya.

    Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

  • DPR: Bos Danantara Bisa Berasal dari Kalangan Politisi

    DPR: Bos Danantara Bisa Berasal dari Kalangan Politisi

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara alias BPI Danantara pada Senin (23/2/2025).

    Namun demikian, sampai sekarang, publik masih menunggu siapa sosok yang akan mempin lembaga yang digadang-gadang bajak menjadi ‘Temasek’ – nya Indonesia itu.

    Wakil Ketua Komisi VI DRP sekaligus Ketua Panitia Kerja RUU BUMN Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio mengungkapkan bahwa bos Danantara nanti bisa dari kalangan profesional maupun politisi.

    Eko berpendapat dikotomi antara profesional dengan politisi tidak terlalu penting dalam pemilihan pengurus lembaga investasi tersebut. Bagaimanapun, menurutnya, moralitas seorang tidak bisa dibedakan hanya berdasarkan profesinya.

    “Profesional juga ada yang korupsi juga, politisi juga ada yang korupsi juga. Jadi sekarang adalah bagaimana meng-combine [menyatukan], yuk sama-sama kita bangun BUMN kita ini menjadi lebih baik lagi,” ujar Eko kepada wartawan, Minggu (23/2/2025).

    Politisi Partai Amanat Nasional itu mengklaim DPR tidak mempunyai rekomendasi khusus siapa yang harus menjadi bos Danantara. DPR, sambungnya, hanya ingin memastikan bahwa nantinya peran BUMN dan Danantara tidak tumpang tindih.

    Kendati demikian, Eko menekankan yang terpenting bos Danantara nantinya mengerti tentang aset nasional. Tak hanya itu, aset tersebut hanya bisa berlipat ganda.

    “Visinya harus bagaimana caranya menguntungkan dan mempunyai daya ungkit besar terhadap aset dan juga investasi BUMN, itu adanya di Danantara,” jelasnya.

    Dia pun meyakini Prabowo sudah mengantongi nama calon bos Danantara. Menurutnya, kepala negara dan pemerintah itu tidak akan salah pilih orang.

    Sementara itu, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memproyeksikan saham BUMN berkapitalisasi besar berisiko terkoreksi apabila Prabowo salah memilih penggawa Danantara. 

    Kepala Center of Industry, Trade, and Investment Indef, Andry Satrio Nugroho, mengatakan kini terdapat berbagai spekulasi yang akan mengisi jabatan sebagai kepala Danantara jelang peluncuran resminya pada Senin (24/2/2025). 

    Selain kepala badan pelaksana Danantara, siapa yang akan mengisi jajaran direksi holding investasi dan operasional juga menjadi pertanyaan masyarakat. 

    “Jika mereka yang mengelola ini justru punya afiliasi politik, merupakan keluarga dari pejabat publik, pimpinan kementerian saat ini, maka sudah dipastikan bahwa moral hazard terjadi dan akuntabilitas badan ini akan semakin dipertanyakan,” ujar Andry dalam keterangan tertulis dikutip Minggu (23/2/2025). 

    Dia menuturkan ada sejumlah risiko apabila Dananatara dipegang oleh non-profesional, birokrat, terafiliasi politik, dan tidak sesuai kepakaran di bidangnya. 

    Pertama, akan terjadi capital outflow di Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Aliran keluar dana asing juga berisiko membayangi pasar surat berharga negara, sehingga memperkecil kepemilikan asing pada instrumen tersebut. 

    “[Kedua] tujuh perusahaan BUMN di bawah Danantara yang melantai di bursa akan mengalami koreksi nilai sahamnya besar-besaran di hari pertama pengumuman. Saham Himbara menjadi yang paling terdampak besar,” ucap Andry.

    Tujuh BUMN yang dimaksud adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), dan holding BUMN pertambangan Indonesia, MIND ID.

    Dari jumlah tersebut, sebanyak empat perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) yakni BMRI, BBRI, BBNI, dan TLKM. Adapun, tiga dari empat perusahaan negara ini masuk dalam 10 besar saham berkapitalisasi jumbo. 

  • Indef Jabarkan Beragam Tantangan yang Bakal Dialami Danantara

    Indef Jabarkan Beragam Tantangan yang Bakal Dialami Danantara

    JAKARTA – Kepala Center of Macroeconomics and Finance Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman menekankan pentingnya menjaga transparansi untuk meningkatkan daya saing Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

    Ia mengatakan bahwa peluncuran lembaga tersebut dapat memperkuat ekosistem Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan mekanisme holding yang lebih terstruktur.

    “Dengan kepemilikan 99 persen pada holding operasional dan investasi, Danantara bisa mengkonsolidasikan aset BUMN secara lebih efektif, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi beban fiskal negara dalam pengelolaan perusahaan pelat merah,” kata M. Rizal Taufikurahman, dikutip Antara, Sabtu 22 Februari.

    Ia menuturkan bahwa Danantara berpotensi untuk berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian nasional jika benar-benar mampu mempercepat investasi di berbagai sektor strategis, seperti infrastruktur, energi, dan manufaktur.

    Namun, ia menyatakan bahwa potensi tersebut hanya dapat terwujud jika Danantara memiliki tata kelola yang transparan dan independen dari kepentingan politik.

    “Tantangan utama yang harus dihadapi adalah potensi benturan kepentingan, intervensi politik, dan moral hazard dalam pengelolaan BUMN. Tanpa transparansi, Danantara bisa berubah menjadi beban negara, bukan solusi,” ujar Rizal.

    Selain itu, ia menyampaikan bahwa kompleksitas birokrasi yang berlebihan berisiko meredam daya saing Danantara dibandingkan dengan model investasi di negara lain.

    Ia pun menekankan bahwa keberhasilan Danantara bergantung pada eksekusi kebijakan yang tegas, tata kelola profesionalitas, serta komitmen untuk menjadikan lembaga tersebut sebagai instrumen ekonomi, bukan alat politik.

    “Tanpa transparansi, Danantara bisa justru menjadi alat monopoli atau rent-seeking yang akan merugikan BUMN baik jangka pendek maupun dalam jangka panjang,” imbuh Rizal.

    Presiden Prabowo Subianto rencananya akan meluncurkan Danantara secara resmi pada Senin, 24 Februari.

    Presiden Prabowo menuturkan bahwa “Daya” berarti energi atau kekuatan, sementara “Anagata” berarti masa depan, sehingga “Daya Anagata Nusantara” berarti energi atau kekuatan untuk tanah air atau Nusantara.

    “Jadi, artinya Danantara ini kekuatan ekonomi, dana investasi yang merupakan energi, kekuatan masa depan Indonesia. Kekayaan negara dikelola, dihemat untuk anak dan cucu kita,” kata Presiden Prabowo.

  • Prabowo Diingatkan buat Hati-hati Pilih Bos Danantara

    Prabowo Diingatkan buat Hati-hati Pilih Bos Danantara

    Jakarta –

    Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara alias Danantara akan diluncurkan pada 24 Februari 2025. Seiring peluncuran holding investasi RI ini, terdapat berbagai spekulasi nama-nama yang akan mengisi pucuk kepemimpinan Danantara.

    Menanggapi hal ini Kepala Center of Industry, Trade, and Investment dari INDEF Andry Satrio Nugroho mengatakan kepala badan serta jajaran direksi Danantara kelak harus diisi oleh para profesional yang tidak terlibat dalam kepentingan politik praktis.

    Untuk itu menurutnya Presiden Prabowo Subianto harus ekstra hati-hati dalam menentukan pemegang kendali Danantara. Sebab apabila badan ini dipegang oleh non profesional, birokrat, tidak sesuai dengan kepakaran di bidangnya hingga terafiliasi politik akan muncul sejumlah risiko.

    Misalnya saja kredibilitas Danantara akan dipertanyakan hingga terjadinya ‘moral hazard’ di kalangan para investor. Di mana menurutnya kondisi ini dapat menyebabkan terjadinya capital outflow terjadi di IHSG.

    “Aliran keluar dana asing juga akan pasar Surat Berharga Negara (SBN) sehingga semakin memperkecil kepemilikan asing pada instrumen investasi ini,” kata Andry dalam keterangan resminya, Sabtu (22/2/2025).

    Kemudian ia juga memprediksi nilai saham BUMN-BUMN yang berada langsung di bawah kendali Danantara ini yang akan mengalami penurunan cukup signifikan akibat kaburnya para investor.

    “7 perusahaan BUMN di bawah Danantara yang melantai di bursa akan mengalami koreksi nilai sahamnya besar-besaran di hari pertama pengumuman. Saham Himbara menjadi yang paling terdampak besar,” terangnya.

    Belum lagi Andry juga memperkirakan terjadinya pelemahan nilai tukar rupiah terhadap US Dollar menuju Rp 16.500, bahkan akan terus melemah hingga akhir tahun.

    “Semakin sulitnya Danantara untuk mendapatkan pendanaan dan kepercayaan dari investor asing di masa yang akan datang,” jelas Andry lagi terkait risiko yang dapat terjadi jika Prabowo salah memilih bos Danantara nanti.

    Karena itu Andry berharap pemegang kendali Danantara adalah para profesional yang sudah teruji dalam pengelolaan dana investasi dan berpengalaman dalam mengelola bisnis korporasi untuk menghindari dampak jangka pendek dan jangka panjang yang akan terjadi.

    “Saya melihat bahwa jika mereka yang mengelola ini justru punya afiliasi politik, merupakan keluarga dari pejabat publik, pimpinan kementerian saat ini, maka sudah dipastikan bahwa moral hazard terjadi dan akuntabilitas badan ini akan semakin dipertanyakan,” tutupnya.

    (fdl/fdl)

  • Mendag Budi Optimistis Trade Indonesia Expo (TEI) 2025 Bantu Kerek Ekspor RI

    Mendag Budi Optimistis Trade Indonesia Expo (TEI) 2025 Bantu Kerek Ekspor RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) meyakini penyelenggaraan Trade Indonesia Expo (TEI) 2025 dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekspor nasional pada tahun ini.

    Hal itu disampaikan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso saat ditemui seusai acara peluncuran Trade Expo Indonesia ke-40 di Kantor Kemendag, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Adapun, Kemendag memasang target pertumbuhan ekspor nasional sebesar 7,1% menjadi US$294,45 miliar pada 2025.

    “Sebenarnya itu kan [TEI 2025] dalam rangka mendorong target 7,1%. Karena kan banyak buyer nanti yang akan datang,” kata Mendag saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Melalui penyelenggaraan TEI 2025, pemerintah menargetkan transaksi mampu mencapai US$25 miliar atau sekitar Rp408,25 triliun (asumsi kurs Rp16.330 per dolar AS).

    Terpisah, Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto memperkirakan gelaran TEI 2025 akan mencatatkan transaksi yang tinggi di tengah perang dagang AS-China.

    Apalagi, kata dia, Presiden AS Donald Trump gencar melakukan perang dagang yang lebih menyasar ke Kanada, Meksiko, dan China. Untuk itu, dia berharap perang dagang ini tidak mengganggu perdagangan Indonesia.

    “Memang ada perang dagang AS-China, tapi prospek masih bagus untuk 2025 secara umum,” kata Eko kepada Bisnis, Kamis (20/2/2025).

    Eko juga menyinggung target pertumbuhan ekspor nasional sebesar 7,1% pada 2025 yang diramal dapat tercapai.

    “Target pertumbuhan ekspor 7,1% menurut saya masih moderat, harapannya tercapai, memang tantangannya tidak mudah terutama untuk produk ekspor yang electronic based,” ungkapnya.

    Sementara itu, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin memandang target pertumbuhan ekspor nasional sebesar 7,1% di tahun ini akan sulit tercapai. Hal ini lantaran adanya dinamika global yang berpotensi menurunkan pertumbuhan ekonomi.

    “[Target ekspor nasional 7,1%] berat sekali. Sulit terwujud, mengingat dinamika global berpotensi menurunkan pertumbuhan ekonomi, dan menurunkan harga komoditas yang merupakan andalan ekspor kita,” kata Wijayanto kepada Bisnis.

    Dalam catatan Bisnis, Kemendag menargetkan pertumbuhan ekspor hingga empat tahun ke depan.

    Pada 2026, Kemendag membidik ekspor mampu tumbuh 7,09% secara tahunan (year-on-year/YoY) atau senilai US$315,31 miliar, dengan target ekspor UMKM adalah US$22,04 miliar atau tumbuh 14,05%.

    Pada tahun berikutnya, Kemendag juga menargetkan nilai ekspor mampu mencapai US$340,2 miliar atau tumbuh 7,89% yoy, dengan ekspor UMKM yang ditargetkan sebesar US$25,24 miliar atau tumbuh 14,48%.

    Selanjutnya, Kemendag juga menargetkan pertumbuhan ekspor sebesar 8,77% yoy atau US$370,04 miliar pada 2028, dengan pertumbuhan ekspor UMKM ditargetkan sebesar 15,03% atau US$29,03 miliar.

    Kemudian pada 2029, pemerintah menargetkan ekspor Indonesia dapat tumbuh 9,64% yoy atau mencapai US$405,69 miliar, dengan target ekspor UMKM senilai US$35,29 miliar atau naik 21,57%.

  • Neraca Dagang RI Diramal Bisa Bertahan Surplus, Ini Alasannya

    Neraca Dagang RI Diramal Bisa Bertahan Surplus, Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom melihat Indonesia berpeluang mempertahankan surplus neraca perdagangan ke depannya. Tren surplus ini terbuka lebar walaupun ada potensi kenaikan impor jelang Ramadan dan risiko perlambatan ekonomi global.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), neraca perdagangan Indonesia mencatatkan surplus selama 57 bulan beruntun sejak Mei 2020.

    BPS merilis data pada Januari 2025, neraca perdagangan Indonesia surplus US$3,45 miliar. Surplus neraca dagang Indonesia ini terbentuk dari realisasi nilai ekspor sebesar US$21,45 miliar dan nilai impor mencapai US$18 miliar.

    Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan bahwa neraca perdagangan Indonesia berpeluang mencatatkan surplus di tengah kemungkinan kenaikan impor.

    “Peluang surplus masih ada, walau kemungkinan ada kenaikan impor akibat konsumsi menjelang puasa dan lebaran,” kata Eko kepada Bisnis, Senin (17/2/2025).

    Untuk itu, Eko menilai pemerintah perlu mengantisipasi kenaikan impor bahan baku industri dan barang konsumsi menjelang persiapan lebaran.

    Di samping itu, kata dia, juga perlu adanya antisipasi atas kebijakan Amerika Serikat (AS) terkait tarif ke negara-negara mitra Indonesia

    Di sisi lain, Eko memperkirakan bahwa ada kemungkinan tren impor dan ekspor neraca perdagangan Indonesia mengalami penurunan lebih dominan imbas perang dagang AS vs China yang akan semakin memanas pada 2025.

    “Untuk 2025 ini, jika eskalasi perang dagang terus berlanjut, bisa saja surplus yang pada 2024 senilai US$31 miliar berisiko turun ke US$25 miliar di tahun ini,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Eko menuturkan, jika penerapan tarif juga terjadi ke negara-negara yang bukan mitra dagang utama AS, maka yang lebih memungkinkan adalah diplomasi secara berkelompok, seperti menggandeng India, Malaysia, dan beberapa negara mitra dagang AS.

    Terlebih, sambung dia, fokus AS masih ke mitra utama seperti China, Meksiko, dan Kanada. Sehingga, harapannya tidak meluas ke mitra non-utama.

    Dihubungi terpisah, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede juga sepakat Indonesia masih mencatatkan surplus neraca perdagangan di periode berikutnya.

    “Neraca perdagangan Indonesia kemungkinan besar akan tetap mencatat surplus dalam beberapa bulan ke depan, didorong oleh tren pelemahan impor yang lebih dalam dibanding ekspor,” kata Josua kepada Bisnis.

    Jika menengok data BPS pada Januari 2025, surplus meningkat menjadi US$3,45 miliar akibat penurunan impor sebesar 15,18% secara bulanan (month-to-month/mtm), sementara ekspor hanya turun 8,56% mtm.

    Josua menyebut tren ini mengindikasikan bahwa aktivitas impor, terutama untuk bahan baku dan barang modal, masih tertahan akibat permintaan domestik yang belum sepenuhnya pulih.

    “Meskipun surplus tetap bertahan, risikonya adalah penurunan ekspor yang bisa berlanjut jika permintaan global tidak membaik, terutama dari China yang mengalami perlambatan ekonomi dan penurunan aktivitas manufaktur,” ungkapnya.

    Maka dari itu, menurut Josua, dalam neraca perdagangan bulan berikutnya, ada beberapa faktor perlu diantisipasi. Pertama, harga komoditas yang masih dalam tren normalisasi berpotensi menekan nilai ekspor Indonesia.

    Josua mengatakan bahwa harga batubara, minyak sawit, dan logam industri telah mengalami penurunan signifikan, yang dapat menggerus penerimaan ekspor jika tren ini berlanjut.

    Kedua, efek dari ketidakpastian global, seperti kebijakan perdagangan AS di bawah potensi kepemimpinan Donald Trump yang lebih proteksionis.

    Hal ini dapat berdampak pada ekspor non-komoditas Indonesia ke pasar utama. Selain itu, fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga akan mempengaruhi daya saing ekspor dan biaya impor.

    “Ke depan, tren ekspor dan impor Indonesia masih berpotensi mengalami tekanan, dengan kemungkinan ekspor tetap melemah dalam jangka pendek sebelum berangsur pulih seiring dengan pemulihan ekonomi global,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, jika permintaan dari China dan negara mitra dagang utama lainnya kembali meningkat, maka ekspor dapat naik. Akan tetapi, dia mengingatkan adanya risiko perlambatan global yang masih menjadi ancaman.

    Di sisi lain, Josua menilai impor diperkirakan akan kembali meningkat dalam beberapa bulan mendatang, terutama karena proyeksi peningkatan aktivitas investasi domestik yang didorong oleh kebijakan fiskal ekspansif pemerintah baru.

    Namun, dia menuturkan bahwa kenaikan impor ini akan sangat bergantung pada stabilitas nilai tukar rupiah dan tingkat suku bunga domestik yang mempengaruhi biaya impor bahan baku dan barang modal.

    “Secara keseluruhan, meskipun surplus perdagangan berpotensi bertahan, ada risiko menyempitnya surplus jika ekspor terus melemah dan impor kembali naik seiring dengan pemulihan aktivitas ekonomi domestik,” pungkasnya.

  • Indef Prediksi Kebijakan DHE SDA Akan Perkuat Rupiah

    Indef Prediksi Kebijakan DHE SDA Akan Perkuat Rupiah

    Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Center of Industry, Trade, and Investment Indef, Andry Satrio Nugroho menilai kebijakan penyimpanan devisa hasil ekspor (DHE) di dalam negeri dapat meningkatkan cadangan devisa negara serta memperkuat nilai tukar rupiah.

    Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan baru terkait devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (17/2/2025).

    Kebijakan yang akan mulai berlaku pada 1 Maret 2025 ini memperketat aturan mengenai DHE SDA salah satunya dengan penyimpanan di dalam negeri dalam rupiah. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Devisa Hasil Ekspor dari kegiatan usaha, pengelolaan, serta pengolahan sumber daya alam.

    “Dengan kebijakan ini, cadangan devisa negara berpotensi meningkat signifikan dan berdampak positif terhadap stabilitas nilai tukar rupiah,” ujar Andry dalam keterangannya, Selasa (18/2/2025).

    Menurutnya, kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat stabilitas ekonomi nasional serta menambah cadangan devisa negara. Regulasi ini juga merupakan revisi dari PP 36 Tahun 2023, yang sebelumnya hanya mewajibkan 30% DHE disimpan selama tiga bulan.

    “PP 36 Tahun 2023 dinilai kurang optimal karena durasi penyimpanan yang pendek dan jumlah DHE yang kecil, sehingga dampaknya terhadap ekonomi belum maksimal,” jelas Andry.

    Ia juga menyoroti praktik under-invoicing dan pengalihan devisa ke luar negeri yang dilakukan oleh beberapa eksportir untuk menghindari kewajiban penyimpanan DHE.

    “Dengan aturan ini, pemerintah memberikan sinyal kuat bahwa regulasi arus devisa akan diperketat guna memperkuat ekonomi nasional,” tambahnya.

  • Indef: Diskon tarif tol untuk urai kepadatan lalin masa libur Lebaran

    Indef: Diskon tarif tol untuk urai kepadatan lalin masa libur Lebaran

    Jalan tol ini penggunanya banyak sehingga menurut saya memang sudah selayaknya tarif tol dikasih diskon ketika momen libur Lebaran

    Jakarta (ANTARA) – Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengungkapkan diskon tarif tol yang menjadi bagian dari kebijakan stimulus Ramadhan-Lebaran 2025 bertujuan untuk mengurai kepadatan lalu lintas (lalin) pada masa arus mudik dan balik Lebaran tahun ini.

    “Jalan tol ini penggunanya banyak sehingga menurut saya memang sudah selayaknya tarif tol dikasih diskon ketika momen libur Lebaran,” ujar Eko dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

    Pemberian diskon tarif tol saat liburan Lebaran bertujuan untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas yang terjadi akibat dampak dari overcapacity pengguna jalan tol yang mudik dan balik ketika Lebaran.

    “Memang yang harus disosialisasikan adalah berapa diskonnya, hal ini biasanya untuk melakukan rekayasa lalu lintas mudik. Biasanya kalau seminggu sebelum Lebaran potongannya diskonnya agak besar sehingga dapat mengurai kepadatan lalu lintas secara tidak langsung. Pastikan strategi itu yang digunakan, karena sebetulnya mau di diskon atau tidak jalan tol itu pasti akan penuh ketika libur Lebaran karena konsumennya akan selalu ada. Tinggal bagaimana merekayasa lalu lintas melalui penerapan diskon tarif tol. Antara penerapan diskon tarif tol dengan fase liburnya terutama PNS dan swasta itu harus dihitung sedemikian rupa sehingga nanti arus mudiknya bisa lebih stabil dan tidak padat,” kata Eko.

    Sebagai informasi, Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan delapan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2025, termasuk stimulus untuk mengungkit daya beli masyarakat.

    Pemerintah akan terus menerapkan kebijakan-kebijakan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    Salah satunya merupakan stimulus Ramadhan-Lebaran 2025 yang mencakup diskon harga tiket pesawat, diskon tarif tol, program diskon belanja seperti Harbolnas 2025, program EPIC Sales 2025, dan BINA Diskon 2025.

    Stimulus ekonomi tersebut diberikan guna menjaga stabilitas harga sekaligus meningkatkan daya masyarakat saat menyambut Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Indef: Diskon tiket pesawat Lebaran bantu masyarakat kelas menengah

    Indef: Diskon tiket pesawat Lebaran bantu masyarakat kelas menengah

    Terkait dengan diskon harga tiket pesawat saya rasa itu memang diperlukan terutama untuk kelas menengah yang mau mudik Lebaran

    Jakarta (ANTARA) – Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengungkapkan masuknya diskon harga tiket pesawat ke dalam kebijakan stimulus Ramadhan-Lebaran 2025 diperlukan untuk membantu kelas menengah yang akan menggunakan layanan penerbangan untuk mudik ke kampung halaman.

    “Terkait dengan diskon harga tiket pesawat saya rasa itu memang diperlukan terutama untuk kelas menengah yang mau mudik Lebaran. Hal ini karena banyak dari mereka kemudian memanfaatkan moda transportasi pesawat,” ujar Eko saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, penerapan diskon harga tiket pesawat untuk Lebaran ini nantinya harus konsisten dijalankan.

    “Biasanya harga tiket pesawat melambung ketika momen hari besar keagamaan dan liburan, jadi kalau kemudian ada diskon dan harus konsisten, jangan hanya diskon di jam-jam tertentu dan jangan bersifat sangat terbatas, itu juga harus dilihat,” katanya.

    Tentunya masyarakat perlu menunggu tataran praktis terkait berapa besaran diskon harga tiket pesawat yang akan diterapkan.

    Kendati demikian, diskon ini dibutuhkan karena dapat menjadi stimulus bagi masyarakat kelas menengah yang akan mudik Lebaran sekaligus juga untuk mengendalikan harga tiket pesawat ketika mudik nanti.

    “Jadi memang kita harus tunggu tataran praktisnya seperti apa, berapa persen diskonnya karena itu juga belum disampaikan kemarin oleh pemerintah,” katanya.

    Tetapi dengan adanya rencana kebijakan itu, kalau diskonnya cukup menarik hal tersebut memang akan menjadi stimulus untuk masyarakat terutama kelas menengah yang menggunakan layanan jasa penerbangan.

    “Karena biasanya memang harga tiket mahal dan kenaikannya bisa hampir dua kali lipat dari harga normal ketika momentum libur Lebaran,” kata Eko.

    Ia juga menyarankan agar diskon harga tiket pesawat untuk libur Lebaran maupun Libur Natal-Tahun Baru dapat mengadopsi keberhasilan diskon tarif listrik yang dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat yang membutuhkan.

    “Diskon seperti tarif listrik yang berlaku selama dua bulan, seharusnya diskon tiket pesawat bisa riil seperti itu gitu. Siapa pun masyarakat dengan kapasitas 2.200 VA ke bawah bisa menikmati diskon itu dan harusnya model yang sama juga diterapkan untuk diskon tiket pesawat untuk Lebaran,” kata Eko.

    Sebagai informasi, Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan delapan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2025, termasuk stimulus untuk mengungkit daya beli masyarakat.

    Salah satunya adalah stimulus Ramadhan-Lebaran 2025 yang mencakup diskon harga tiket pesawat, diskon tarif tol, program diskon belanja seperti Harbolnas 2025, program EPIC Sales 2025, dan BINA Diskon 2025.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Efisiensi Anggaran Salah Sasaran Bisa Perlambat Pertumbuhan Ekonomi

    Efisiensi Anggaran Salah Sasaran Bisa Perlambat Pertumbuhan Ekonomi

    Jakarta, Beritasatu.com – Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mewanti-wanti kebijakan pemangkasan atau efisiensi anggaran kementerian/lembaga dapat berdampak terhadap kinerja pertumbuhan perekonomian nasional. 

    Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti mengungkapkan, tidak menutup kemungkinan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat melambat dibandingkan kuartal sebelumnya. Dengan catatan, efisiensi anggaran tidak dilakukan dengan pertimbangan yang matang.