Xcloud.id

NGO: INDEF

  • Ekonom Sarankan Pembiayaan Kredit Bank Emas Minimum 50% Buat UMKM

    Ekonom Sarankan Pembiayaan Kredit Bank Emas Minimum 50% Buat UMKM

    Jakarta, CNBC Indonesia – Layanan bisnis bank emas atau bullion service pertama di RI sudah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto sejak akhir Februari 2025 lalu. Pegadaian dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) sudah resmi memperoleh izin untuk usaha bullion tersebut.

    Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Abdul Hakam Naja menyarankan untuk pembiayaan kredit melalui bank emas harus memiliki porsi 50% untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

    Hal ini mempertimbangkan bahwa UMKM adalah salah satu sektor penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Januari 2025, jumlah angkatan kerja di RI yang berusia 15 tahun ke atas ada sebanyak 149,3 juta jiwa. Adapun sekitar 97%-nya atau sekitar 144 juta menurut data Kemenko Perekonomian, diserap oleh UMKM.

    Kendati demikian, berdasarkan data statistik perbankan syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Desember 2024, pembiayaan UMKM dari Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah hanya sebesar 16,64%.

    Sementara untuk seluruh bank umum baik konvensional maupun syariah hanya mencapai 19,2%.

    “Padahal tenaga kerjanya 97%.Kemudian kontribusi terhadap PDB-nya 60%. Jumlah usahanya 64 juta. Maka, saya mengusulkan pastinya pembiayaan dan kredit pada bank emas itu minimum 50%. Separuh. Itu minimum untuk UMKM,” ujar Abdul dalam paparannya, Jumat (21/3/2025).

    Ia pun menekankan bahwa bank emas juga harus berperan dalam pembinaan serta pendampingan UMKM agar dapat naik kelas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

    “Mesti bank-bank melakukan pembinaan, pelatihan,pendampingan pada aspek tata kelola, pemasaran, manajemen bisnis, digitalisasi, agar UMKM bisa naik kelas dan mudah (11:36) meningkatkan pemerataan kesehatan masyarakat secara umum, secara luas, ujarnya.

    Abdul pun menyoroti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang mengatur transaksi pembiayaan emas sebesar 500 gram atau sekitar Rp 750. Menurutnya, batas pembiayaan emas harus diturunkan menjadi minimal 50 gram atau Rp75 juta. Dengan demikian pelaku usaha mikro dan kecil dapat dengan mudah mengakses pembiayaan tersebut.

    “Begitu pula pada perdagangan, karena di peraturan Pasal 12 Ayat 3, itu juga 50 gram. Saya usulkan itu cukup 10 gram saja,” ujarnya.

    (wia)

  • Peneliti INDEF: Hilirisasi tembaga dukung ketahanan energi nasional

    Peneliti INDEF: Hilirisasi tembaga dukung ketahanan energi nasional

    Langkah yang telah diambil pelaku industri, termasuk MIND ID, sudah cukup strategis dalam mendukung hilirisasi…,

    Jakarta (ANTARA) – Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Ahmad Heri Firdaus menilai bahwa hilirisasi tembaga memiliki potensi besar dalam mendukung ketahanan energi dan industri nasional.

    “Langkah yang telah diambil pelaku industri, termasuk MIND ID, sudah cukup strategis dalam mendukung hilirisasi. Namun, agar daya saing produk hilirisasi bisa optimal di pasar global, dibutuhkan dukungan dari berbagai sektor. Misalnya, pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas yang lebih baik,” ujar Heri di Jakarta, Jumat.

    Pernyataan tersebut terkait dengan percepatan pembangunan smelter PT Freeport Indonesia, anggota Grup MIND ID, di Gresik. Pembangunan tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya besar untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dalam negeri.

    Selain itu, Heri juga menekankan pentingnya penguatan program pada sisi sumber daya manusia (SDM).

    Terlebih, sektor pertambangan tergolong sebagai industri padat modal dan membutuhkan kapasitas serta kapabilitas SDM yang tinggi demi menjamin keberlanjutan.

    Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli turut menyoroti tantangan utama dalam hilirisasi, yakni membangun industri hilir yang mampu menghasilkan produk akhir (end product).

    Menurutnya, keberadaan Danantara sebagai Badan Pengelola Investasi (BPI) yang baru terbentuk dapat menjadi salah satu solusi dalam mengembangkan industri hilir tembaga.

    “Danantara telah terbentuk dan MIND ID merupakan bagian darinya. Keberadaan Badan Pengelola Investasi tersebut memberi peluang untuk membangun perusahaan baru yang khusus bergerak di bidang hilir untuk menghasilkan produk akhir yang berkualitas. Hal ini akan sangat menghemat devisa negara,” kata Rizal.

    Di sisi lain, penguatan sektor hulu juga menjadi faktor penting dalam ekosistem industri tembaga. Data Badan Geologi 2023 menunjukkan bahwa cadangan tembaga Indonesia mengalami penurunan dari 28 juta ton pada 2020 menjadi 20,3 juta ton, dengan total cadangan bijih mencapai 3 miliar ton.

    Saat ini, pengelolaan sumber daya tembaga nasional masih terkonsentrasi di PT Freeport Indonesia, di mana kepemilikan sahamnya terdiri atas 41,23 persen oleh BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID, 10 persen oleh Pemerintah Daerah Papua, dan 48,77 persen oleh Freeport McMoRan.

    Dengan total kepemilikan Indonesia mencapai 51,23 persen, penguasaan sumber daya menjadi faktor kunci untuk memperkuat hilirisasi.

    ”Berdasarkan data Badan Geologi, sebaran sumber daya tembaga ini banyak tersebar di Nusa Tenggara, Papua, Kalimantan, dan Sumatera. Sehingga diperlukan penguasaan wilayah pertambangan oleh MIND ID untuk dapat menjadi key player dalam industri tembaga,” ucap Rizal.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Indef: Jumlah Pemudik 2025 Anjlok karena Daya Beli Lemah

    Indef: Jumlah Pemudik 2025 Anjlok karena Daya Beli Lemah

    Bisnis.com, JAKARTA — Institute for Development of Economics and Finance atau Indef meyakini penurunan jumlah pemudik pada Lebaran 2025 terjadi karena adanya pelemahan daya beli masyarakat.

    Direktur Pengembangan Big Data Indef Eko Listiyanto menjelaskan indikasi pelemahan daya beli tampak dari penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang merosot pada Januari 2025.

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan penerimaan PPN dalam negeri sebesar Rp2,58 triliun pada Januari 2025. Angka tersebut menurun drastis dibandingkan penerimaan PPN dalam negeri sebesar Rp 35,6 triliun pada Januari 2024.

    Riset Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sendiri memprediksi pemudik Lebaran 2025 mencapai 146,48 juta orang atau 52% penduduk Indonesia. Angka ini turun 24% dibandingkan tahun lalu yang mencapai 193,6 juta orang.

    “Itu menggambarkan [masyarakat] bukan tidak ingin mudik, tapi enggak bisa mudik karena duitnya cekak,” ujar Eko dalam diskusi Indef yang digelar secara daring, Rabu (19/3/2025).

    Eko pun mengkritisi kebijakan efisien anggaran belanja negara melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025. Menurutnya, pemerintah seharusnya terus menggenjot belanja seiring melambatnya daya beli bukan sebaliknya.

    “Harusnya menumbuhkan ekonomi dulu, tapi sayangnya kita efisiensi dulu, baik di pusat dan daerah,” katanya.

    Peneliti Pusat Ekonomi Digital dan UMKM Indef Fadhila Maulida menambahkan pergerakan masyarakat selama mudik sebetulnya akan menciptakan efek berantai yang dapat mengerek pertumbuhan ekonomi sehingga berimbas secara positif ke sektor pariwisata, UMKM, dan ekonomi regional.

    Lebih spesifik, Fadhila menyebut mudik akan berdampak positif bagi sektor perhotelan, restoran, dan jasa transportasi lokal. Dari sektor UMKM lokal, kunjungan wisatawan selama mudik akan meningkatkan permintaan produk lokal makanan khas daerah dan suvenir 

    “Ekonomi regional, dengan adanya mudik ini, ini akan meningkatkan PDRB untuk sektor transportasi lokal dan retribusi ekonomi regional,” ungkapnya pada kesempatan yang sama.

    Hanya saja, studi Indef mengungkap efisiensi anggaran akan tekan lonjakan konsumsi saat Lebaran. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurahman menjelaskan studi tersebut menggunakan perhitungan model computable general equilibrium (CGE).

    Indef coba membandingkan data dampak mudik ke perekonomian pada tahun lalu dengan tahun ini di tengah efisiensi anggaran belanja negara. Hasilnya, tingkat konsumsi rumah tangga di semua provinsi akan turun pada Lebaran kali ini akibat efisiensi anggaran.

    “Artinya apa? Artinya bahwa hampir setiap daerah konsumsinya tertahan,” ujar Rizal dalam diskusi yang sama.

    Dia menilai penurunan konsumsi rumah tangga tersebut disebabkan utamanya karena dana transfer ke daerah senilai Rp50,59 triliun terkena efisiensi anggaran. Akibatnya, peredaran uang di daerah akan terpengaruh secara negatif.

    Dari hasil perhitungan Indef, provinsi-provinsi di Jawa yang paling besar mengalami penurunan tingkat konsumsi rumah tangga. Masalahnya, sambung Rizal, hampir dua per tiga penduduk Indonesia ada di Jawa.

    “Ini pasti berpengaruh ke [angka] agregat konsumsi nanti,” jelasnya.

    Secara tahunan, Indef memperkirakan konsumsi rumah tangga akan turun 0,814% akibat efisiensi anggaran tersebut.

  • Utang Pemerintah Hampir Rp9.000 Triliun, Indef Wanti-Wanti Tarif Pajak Naik

    Utang Pemerintah Hampir Rp9.000 Triliun, Indef Wanti-Wanti Tarif Pajak Naik

    Bisnis.com, JAKARTA — Indef mengkhawatirkan tarif pajak akan naik ketika utang pemerintah terus meningkat. Data Januari 2025, posisi utang pemerintah mencapai Rp8.909,14 triliun.

    Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Riza Annisa Pujarama melihat pemerintah seakan bergantung kepada utang untuk pembiayaan berbagai programnya. Masalahnya, pertumbuhan utang pemerintah tersebut sejalan dengan yield alias imbal hasil yang juga tinggi.

    Riza mencontohkan, pemerintah menargetkan yield surat berharga negara (SBN) tenor 10 tahun mencapai 7% berdasarkan asumsi makro APBN 2025. Target tersebut bertambah 0,2% dari tahun sebelumnya.

    “Jadi bisa dibayangkan yield SBN kita itu terus meningkat setiap tahunnya. Jadi beban dari meminjam utang itu semakin memberatkan APBN. Di 2025 saja, porsinya dari belanja pemerintah pusat itu sudah sekitar 20%,” jelas Riza dalam diskusi Indef secara daring, Rabu (19/3/2025).

    Masalahnya, secara historis pertumbuhan penerimaan pajak tidak sebanding dengan pertumbuhan utang pemerintah. Akibatnya, pemerintah perlu harus mencari sumber dana tambahan.

    “Bisa jadi nanti solusi singkatnya adalah meningkatkan tarif pajak lagi, di mana itu semakin memberatkan generasi mendatang,” ujar Riza.

    Di sisi lain, lembaga pemeringkatan Fitch Ratings menilai rasio utang pemerintah sebesar 39,6% terhadap produk domestik bruto (PDB) per Januari 2025 masih berada dalam posisi yang rendah.

    Besaran utang ini membuat Fitch mempertahankan peringkat kredit Indonesia berada pada level BBB dengan outlook stabil.

    Mengacu laporan terbarunya, Fitch memprediksikan rasio utang pemerintah akan mengalami penurunan dalam 3 tahun mendatang.

    “Fitch memperkirakan penurunan moderat pada utang pemerintah secara umum menjadi 39,1% dari PDB pada 2028 dari 40,4% pada 2025,” tulisnya, dikutip pada Selasa (11/3/2025).

    Rasio utang pemerintah Indonesia tersebut lebih rendah dari rata-rata negara dengan kategori BBB yang sebesar 58%.

    Lembaga asal Amerika Serikat (AS) tersebut memperkirakan meski rasio utang tetap terjaga rendah, akan ada sedikit peningkatan defisit anggaran di tahun-tahun mendatang untuk mengakomodasi tambahan belanja sosial pemerintah dan investasi infrastruktur. 

  • Konsumsi BBM Diprediksi Naik saat Mudik Lebaran, Indef Soroti Kesiapan Pertamina

    Konsumsi BBM Diprediksi Naik saat Mudik Lebaran, Indef Soroti Kesiapan Pertamina

    Bisnis.com, JAKARTA — Kelancaran pasokan energi bahan bakar minyak atau BBM menjadi kunci kesuksesan selama momentum mudik Lebaran 2025. Pasalnya, konsumsi BBM diproyeksikan akan meningkat pada periode tersebut. 

    Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Abra Tallatov mengatakan, peran PT Pertamina Patra Niaga sangat penting dalam menjaga keandalan energi untuk bahan bakar pengendara selama mudik Lebaran. 

    “Kalau dari sisi BBM, tadi saya sampaikan bahwa tetap ada proyeksi peningkatan kebutuhan produk BBM, khususnya Pertalite dan Pertamax,” kata Abra dalam Bisnis Indonesia Forum, Rabu (19/3/2025). 

    Sementara itu, untuk penggunaan solar diproyeksi akan turun seiring dengan kebijakan pembatasan angkutan logistik selama periode Lebaran. 

    Dalam hal ini, dia melihat infrastruktur yang dipersiapkan Pertamina untuk menunjang kebutuhan selama libur Lebaran 2025 telah memadai dengan cukup. 

    “Ketika kita bicara mudik juga tentu jumlah infrastrukturnya akan berbeda antara swasta dan Pertamina, tetapi yang paling penting adalah bagaimana pasokan BBM itu ke SPBU itu memadai, juga aman logistiknya,” terangnya. 

    Tak hanya itu, layanan digitalisasi dan antisipasi permasalahan kekurangan BBM lewat layanan Motoris juga menjadi penting untuk ditingkatkan keandalannya. 

    “Adanya SPBU mobil tadi, mobil SPBU itu juga automatik, Pertamina juga bisa memitigasi adanya risiko tadi, ketika terjadi backlog ataupun penumpukan di titik tertentu,” jelasnya. 

    Untuk diketahui, Motoris merupakan layanan antar bahan bakar yang disediakan Pertamina bagi pengendara yang kehabisan BBM di jalur tol maupun di jalanan. Layanan tersebut juga tersedia saat mudik Lebaran 2025 sebanyak 200 unit. 

    Selama periode Satgas Ramadan dan Idulfitri 2025, Pertamina melalui Subholding Commercial & Trading yaitu PT Pertamina Patra Niaga memastikan stok BBM dan LPG dalam kondisi aman.  

    Pertamina juga menyiagakan SPBU 24 jam di 1.832 titik, Agen LPG Siaga di 5.801 agen, mobil tangki standby sebanyak 211 unit, Layanan BBM dan Kios Pertamina Siaga di 57 titik dan Serambi MyPertamina di 26 titik.

  • Hilirisasi Industri Tembaga Dinilai Perlu Dukungan Infrastruktur hingga Regulasi – Halaman all

    Hilirisasi Industri Tembaga Dinilai Perlu Dukungan Infrastruktur hingga Regulasi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Hilirisasi industri di sektor tembaga dinilai memerlukan dukungan dari berbagai sektor untuk meningkatkan nilai tambah dan menjadi daya tarik investasi.

    Hal itu diungkapkan peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Ahmad Heri Firdaus.

    Menurutnya, hilirisasi tembaga punya potensi besar untuk mendukung ketahanan energi dan industri nasional. 

    “Langkah yang telah diambil pelaku industri, termasuk MIND ID, sudah cukup strategis dalam mendukung hilirisasi,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (15/3/2025).

    Namun, Ahmad menekankan agar daya saing produk hilirisasi bisa optimal di pasar global, dibutuhkan dukungan dari berbagai sektor. 

    Seperti infrastruktur yang memadai, regulasi yang kondusif, serta ketersediaan energi yang stabil.

    “Misalnya, pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas yang lebih baik,” ungkapnya.

    Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Rizal Kasli, menyoroti tantangan utama dalam hilirisasi.

    Yaitu membangun industri hilir yang mampu menghasilkan produk akhir (end product). 

    Ia mengatakan, keberadaan Danantara sebagai Badan Pengelola Investasi (BPI) yang baru terbentuk dapat menjadi salah satu solusi dalam mengembangkan industri hilir tembaga. 

    “Danantara telah terbentuk dan MIND ID merupakan bagian darinya.”

    “Keberadaan Badan Pengelola Investasi tersebut memberi peluang untuk membangun perusahaan baru yang khusus bergerak di bidang hilir untuk menghasilkan produk akhir yang berkualitas. Hal ini akan sangat menghemat devisa negara,” jelas Rizal.

    Mengutip data dari Badan Geologi 2023, Rizal menyebut cadangan tembaga Indonesia mengalami penurunan dari 28 juta ton pada 2020 menjadi 20,3 juta ton.

    Sementara total cadangan bijih tercatat mencapai 3 miliar ton. 

    “Berdasarkan data Badan Geologi, sebaran sumber daya tembaga ini banyak tersebar di Nusa Tenggara, Papua, Kalimantan, dan Sumatera.”

    “Sehingga diperlukan penguasaan wilayah pertambangan oleh MIND ID untuk dapat menjadi key player dalam industri tembaga,” tutup Rizal.

    Pemerintah Percepat Hilirisasi

    Diketahui, pemerintah menyatakan terus mempercepat hilirisasi industri nasional guna meningkatkan ketahanan energi, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

    Pada pertemuan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (3/3/2025), disepakati 21 proyek hilirisasi tahap pertama dengan total investasi mencapai USD40 miliar.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa proyek-proyek ini mencakup berbagai sektor strategis.

    Termasuk sektor minyak dan gas, pertambangan, pertanian, hingga kelautan.

    “Kami telah memutuskan tahap pertama hilirisasi yang ditargetkan kurang lebih sekitar USD618 miliar, untuk di tahun 2025 yang tadi kami paparkan kurang lebih sekitar 21 proyek pada tahap pertama yang total investasinya kurang lebih sekitar USD40 miliar.”

    “Dan tadi kita sudah melakukan pembahasan secara detail termasuk di dalamnya adalah nama-nama proyek investasi apa saja yang akan kita lakukan,” ujar Bahlil dalam keterangan pers.

    (Tribunnews.com)

  • Pembentukan BPN Solusi untuk Optimalkan Penerimaan Negara

    Pembentukan BPN Solusi untuk Optimalkan Penerimaan Negara

    Jakarta, Beritasatucom – GP Ansor menyoroti pentingnya pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) sebagai solusi untuk mengoptimalkan penerimaan negara di tengah keterbatasan fiskal. Pembentukan lembaga ini diharapkan mampu memperbaiki sistem pemungutan pajak dan bea cukai dengan meningkatkan pengawasan, menekan praktik tax evasion, serta mengurangi kebocoran penerimaan negara yang masih marak terjadi.

    Isu ini menjadi topik utama dalam diskusi “Ngaji Keuangan & Perpajakan” bertema “Ramai Pemangkasan Anggaran, Badan Penerimaan Negara Solusinya?” yang diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat GP Ansor pada Rabu (12/3/2025) di Kedai Tempo.

    Diskusi ini menghadirkan narasumber ahli yaitu, Hadi Poernomo (Dirjen Pajak 2001-2006), Berly Martawardaya (Dosen FEB UI dan Direktur Riset INDEF), dan Vaudy Starworld (Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia).

    Di tengah tekanan fiskal yang semakin besar akibat pemangkasan anggaran sebesar Rp 306 triliun, upaya meningkatkan penerimaan negara menjadi semakin mendesak. Tantangan utama yang dihadapi mencakup keterbatasan ruang fiskal, ketergantungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada penerimaan perpajakan, serta tingginya potensi kebocoran penerimaan dari sektor ekonomi bawah tanah, baik yang bersifat formal maupun ilegal.

    Menjawab tantangan ini, diperlukan reformasi kelembagaan yang dapat memperkuat sistem perpajakan dan kepabeanan agar lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

    GP Ansor menilai bahwa penggabungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) ke dalam satu badan yang lebih independen dapat meningkatkan efisiensi serta mempercepat integrasi data perpajakan dan kepabeanan.

    Berdasarkan data yang dipaparkan dalam diskusi, underground economy diperkirakan mencapai 22% dari PDB, dengan potensi penerimaan pajak yang belum tergali mencapai Rp 484 triliun—angka yang jauh lebih besar dibandingkan nilai pemangkasan anggaran saat ini.

    Ketua Bidang Keuangan dan Perpajakan PP GP Ansor, M Arif Rohman, menegaskan bahwa reformasi kelembagaan perpajakan harus dilakukan dengan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan profesional.

    “Pembentukan BPN dengan menyatukan otoritas pajak dan bea cukai merupakan kebutuhan mendesak. Dengan otonomi yang lebih luas, diharapkan dapat meminimalisir intervensi politik serta memastikan sistem perpajakan dan kepabeanan berjalan lebih efisien dan efektif. Akan lebih optimal jika penerimaan negara bukan pajak juga turut disatukan dalam badan ini,” ujar Arif Rohman.

    Selain itu, GP Ansor juga menyoroti perlunya pengawasan ketat terhadap praktik tax evasion, penyelundupan, dan underreporting transaksi ekspor-impor, yang selama ini menjadi celah kebocoran penerimaan negara.

    Dengan berbagai tantangan fiskal yang dihadapi saat ini, GP Ansor mendorong pemerintah untuk segera merealisasikan pembentukan Badan Penerimaan Negara sebagai lembaga yang lebih independen dan langsung berada di bawah Presiden.

    Langkah ini diyakini dapat menjaga stabilitas fiskal, memperkuat sistem perpajakan dan kepabeanan. Meningkatkan kualitas pengawasan dan pelayanan serta memastikan pembangunan nasional tetap berjalan tanpa terganggu keterbatasan anggaran.

    GP Ansor meyakini, dengan reformasi kelembagaan yang tepat, diharapkan sistem perpajakan dan kepabeanan di Indonesia dapat lebih efisien, transparan, serta mampu meningkatkan penerimaan negara secara optimal demi mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

  • Dokumen APBN Kita Januari 2025 Tiba-Tiba Dihapus, Kemenkeu Belum Berikan Penjelasan

    Dokumen APBN Kita Januari 2025 Tiba-Tiba Dihapus, Kemenkeu Belum Berikan Penjelasan

    JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebelumnya telah mengunggah laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) per 31 Januari 2025, yang biasa dikenal dengan sebutan APBN Kita di situs resmi kemenkeu pada Rabu, 12 Maret 2025.

    Namun, dokumen tersebut segera dihapus dari situs tersebut setelah diunggah.

    Adapun berikut link APBN Kita yang dihapus “https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/6a2be568-8f6f-4b2a-b85d-8a4f7a337496/APBN-KiTa-Edisi-Februari-2025.pdf?ext=.pdf,”

    Sebab itu, VOI mencoba untuk meminta konfirmasi terhadap hal tersebut kepada pihak Kementerian Keuangan namun sampai berita ini ditayangkan belum mendapatkan tanggapan terkait hal tersebut.

    Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro belum memberikan penjelasan mengenai alasan penghapusan dokumen tersebut.

    Adapun, konferensi pers biasa diselenggarakan dalam bentuk laporan APBN KiTa untuk setiap bulannya dan turut di unggah dalam bentuk dokumen APBN KiTa yang berisi paparan lengkap, termasuk data mengenai pendapatan, belanja, dan porsi pembiayaan pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab publik dan transparansi fiskal.

    Sebelumnya, Deni menyampaikan bahwa jadwal Kementerian Keuangan masih sangat padat sehingga belum dapat melaksanakan penyampaian hal tersebut.

    “Kita masih atur jadwal, agenda masih padat. Tunggu aja ya,” ujar Deni kepada VOI, Jumat, 7 Maret.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyampaikan bahwa pemerintah semakin menunjukkan kurangnya transparansi terkait kondisi APBN, yang berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan investor pasca efisiensi anggaran.

    “Makin menunjukkan pemerintah kurang transparan soal kondisi APBN. Ini bakal menurunkan trust investor juga bahwa paska efisiensi anggaran, Coretax yang bermasalah dan kehadiran Danantara, pemerintah makin tertutup. Soal kondisi fiskal,” ujarnya kepada VOI.

    Peneliti ekonomi makro dan keuangan Indef, Riza Annisa Pujarama memperkirakan bahwa banyak pihak juga menunggu rilis data tersebut, terutama karena kuartal pertama 2025 hampir berakhir pada bulan Maret.

    Mengenai alasan belum dirilisnya data, Riza mengungkapkan bahwa pemerintah yang paling tahu. Namun, ia menduga bahwa hal ini berkaitan dengan upaya efisiensi anggaran yang melibatkan perubahan postur APBN, yang memerlukan penyesuaian dan pembaruan perhitungan risiko.

    “Saya menduga ini berkaitan dengan efisiensi anggaran yang dilakukan, karena mengubah postur apbn. Sehingga pastinya perlu penyesuaian postur apbn. Selain itu hitung-hitungan risiko nya pun perlu di update,” ujarnya kepada VOI.

    Jika data tersebut tidak dirilis, kata Riza, maka akuntabilitas dan transparansi pemerintah akan dipertanyakan lantaran uang yang dikelola oleh pemerintah dalam APBN merupakan uang rakyat.

    Dia menegaskan, APBN seharusnya transparan agar rakyat tahu bagaimana dana tersebut digunakan, sehingga masyarakat dapat mengawasi agar penggunaannya tetap sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

    “APBN itu uang rakyat yang dikelola pemerintah, maka sudah seharusnya rakyat tau dipakai apa saja uangnya dengan adanya transparansi, maka rakyat bisa mengawal agar penggunaannya on the track,” tegasnya.

  • Ekonom Indef sebut THR ASN jadi bantalan hadapi lonjakan harga

    Ekonom Indef sebut THR ASN jadi bantalan hadapi lonjakan harga

    Cara mencegah inflasi itu tidak tinggi, pertama supply-nya itu diperbanyak karena adanya kenaikan permintaan, kedua, alur distribusinya lancar

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menyatakan pemberian tunjangan hari raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), bermanfaat menjadi bantalan ekonomi dalam menghadapi lonjakan harga barang dan jasa khususnya menyambut Idul Fitri 1446 Hijriah.

    Esther dihubungi di Jakarta, Rabu, menyatakan apabila melihat dari rekam jejak sebelumnya, saat Ramadhan maupun menjelang Idul Fitri, harga bahan pokok dan tarif jasa cenderung naik, sehingga dengan diberikannya THR bagi ASN bisa menjadi bantalan untuk menghadapi kenaikan harga.

    “Karena inflasi itu pasti terjadi pada saat lebaran, mulai dari bulan Ramadhan, karena kecenderungan masyarakat kita itu kalau lebaran pasti akan meningkatkan konsumsi. Sehingga itu yang meningkatkan permintaan terhadap satu barang, itu akan mendorong kenaikan harga-harga barang,” katanya.

    Meski demikian disampaikannya, bantalan tersebut hanya bersifat sementara. Oleh karena itu, guna menjaga dampak positif THR agar menjaga daya beli masyarakat dalam waktu lama, pemerintah perlu menjaga alur distribusi kebutuhan, serta memperbanyak suplai produk.

    Hal ini supaya tingkat inflasi menjelang Idul Fitri maupun setelahnya dapat ditekan seminimal mungkin.

    “Itu sudah hukum ekonomi, jadi tidak mungkin tidak terjadi inflasi. Cara mencegah inflasi itu tidak tinggi, yang pertama supply-nya itu diperbanyak karena adanya kenaikan permintaan, yang kedua, alur distribusinya lancar,” katanya.

    Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 yang mengatur kebijakan pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN), termasuk PPPK, PNS, TNI, Polri, hakim, hingga pensiunan dengan total mencapai 9,4 juta penerima.

    Prabowo memerinci besaran pemberian THR dan gaji ke-13 untuk ASN pusat, prajurit TNI/Polri, dan hakim meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kerja. Pemerintah memberikan tunjangan kinerja kepada ASN sebesar 100 persen.

    ASN daerah akan diberikan THR dan gaji ke-13 sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing.Adapun THR untuk ASN akan dibayarkan 2 minggu sebelum Lebaran 2025, mulai Senin, 17 Maret 2025. Sementara itu, gaji ke-13 ASN akan dibayarkan pada awal tahun ajaran baru sekolah, yaitu pada Juni 2025.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemenag Catat 155.283 Jemaah Haji Reguler Telah Lunasi Biaya Haji 2025

    Kemenag Catat 155.283 Jemaah Haji Reguler Telah Lunasi Biaya Haji 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Masa pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 2025 tersisa 3 hari lagi. atau berakhir pada 14 Maret 2025. Sejak dibuka pada 14 Februari 2024, tercatat sebanyak 155.283 jemaah reguler yang telah melakukan pelunasan.

    “Total sampai hari ini, ada 155.283 jemaah reguler yang melunasi biaya haji,” Direktur Layanan Haji dalam Negeri Muhammad Zain, dikutip dari keterangan resmi pada Selasa (11/3/2025).

    Pelunasan terdiri atas 151.038 jemaah berhak lunas berdasarkan nomor urut porsi dan 4.195 jemaah Lanjut Usia Prioritas. Selain itu, ada 50 Petugas Haji Daerah (PHD) yang sudah melunasi biaya haji.

    Kementerian Agama juga telah merilis daftar nama jemaah reguler berhak lunas biaya haji 2025. Meliputi, 190.897 jemaah haji reguler yang berhak lunas sesuai urutan porsi; 10.166 jemaah haji reguler prioritas lanjut usia.

    Kemudian, 685 pembimbing ibadah pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU); serta 1.572 petugas haji daerah (PHD).

    “Artinya, 76,37% kuota jemaah haji reguler sudah terisi,” jelas Muhammad.

    Kementerian juga menginformasikan khusus untuk pelunasan biaya haji PHD akan dibuka hingga 20 Maret 2025.

    Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag telah menerbitkan Rencana Perjalanan Haji (RPH) 2025.

    Jemaah haji Indonesia dijadwalkan akan mulai masuk asrama haji pada 1 Mei 2025. Sehari berikutnya, jemaah haji reguler asal Indonesia secara bertahap akan mulai diberangkatkan ke Tanah Suci dari embarkasi masing-masing.

    Sebelumnya, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengusulkan agar Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memperluas jenis setoran biaya haji.

    Kepala Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Nur Hidayah menyampaikan selama ini jenis setoran biaya haji hanya sebatas pada uang Rupiah. Untuk itu, dia mengusulkan agar emas dapat ditambahkan sebagai jenis setoran biaya haji.

    “Penambahan emas sebagai jenis setoran biaya haji dari sebelumnya hanya uang rupiah,” usul Nur Hidayah dalam rapat dengar pendapat tentang pengelolaan keuangan haji dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (10/3/2025).

    Dia menuturkan, emas yang disetor akan diatur kadar dan nilainya oleh BPKH, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

    Selain itu, Nur Hidayah menyebut bahwa nilai konversi emas ke dalam satuan biaya haji ditetapkan berdasarkan harga emas yang berlaku pada saat penyetoran dan mengikuti mekanisme yang ditentukan BPKH.

    Dalam hal ini, Nur Hidayah menyebut bahwa BPKH bertanggung jawab atas pengelolaan dan konversi nilai emas ke dalam bentuk investasi yang menguntungkan bagi dana haji dengan tetap mempertimbangkan prinsip syariah dan keamanan investasi.