Xcloud.id

NGO: INDEF

  • Ekonomi Indonesia Baik-baik Saja? Deflasi 2025, PHK Melonjak, Daya Beli Ambruk, Mudik Sepi, Uang Tak Berputar!

    Ekonomi Indonesia Baik-baik Saja? Deflasi 2025, PHK Melonjak, Daya Beli Ambruk, Mudik Sepi, Uang Tak Berputar!

    PIKIRAN RAKYAT – Awal tahun 2025 diwarnai dengan deflasi yang mencerminkan melemahnya daya beli masyarakat. Perputaran uang musiman di momen Ramadhan dan Idul Fitri 2025 disebut belum mampu mendongkrak daya beli masyarakat.

    Meskipun pemerintah menganggap deflasi sebagai tanda keberhasilan dalam pengendalian harga, sejumlah ekonom justru menilai kondisi ini sebagai indikasi lemahnya konsumsi domestik yang berdampak pada berbagai sektor ekonomi.

    Guru Besar Ilmu Manajemen Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Anton Agus Setyawan, menyoroti dampak deflasi terhadap sektor manufaktur. Menurutnya, melemahnya daya beli berkontribusi pada meningkatnya angka pengangguran.

    “Pada awal 2025, hampir 14.000 pekerja formal kehilangan pekerjaan akibat penurunan kinerja di sektor manufaktur. Hal ini berimbas pada pendapatan rumah tangga, yang pada akhirnya semakin melemahkan daya beli masyarakat,” ujar Anton.

    Tak hanya sektor manufaktur, sektor perdagangan dan jasa juga mengalami dampak serupa. Situasi ini diperburuk oleh ketidakpastian ekonomi global pascapandemi COVID-19 yang masih memicu krisis energi dan ketegangan geopolitik.

    Anton menilai bahwa upaya pemerintah, seperti potongan tarif listrik dan rencana subsidi jalan tol selama libur Lebaran, belum cukup untuk mengatasi permasalahan struktural dalam perekonomian. Ia menyarankan agar pemerintah memperluas program bantuan sosial guna menjaga daya beli masyarakat.

    Industri Perhotelan Terpuruk, Dua Hotel di Bogor Tutup

    Ilustrasi Hotel Filadelfia Malang.

    Dampak pelemahan daya beli juga terasa di industri perhotelan. Dua hotel di Bogor, Jawa Barat, terpaksa tutup akibat minimnya tingkat okupansi, menyebabkan 150 karyawan kehilangan pekerjaan.

    Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Hariyadi Sukamdani, mengungkapkan bahwa jika daya beli masyarakat tidak segera membaik, PHK di industri perhotelan berpotensi terus meningkat.

    “Kemarin ada dua hotel di Bogor yang tutup, berdampak pada 150 pekerja yang kehilangan pekerjaan. Jika kondisi ini terus berlanjut, bisa saja semakin banyak hotel yang gulung tikar,” ujar Hariyadi.

    Hariyadi juga mencatat bahwa tingkat okupansi hotel selama Lebaran 2025 mengalami penurunan sekitar 20 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pemesanan kamar hotel cenderung lebih lambat dan tidak berlangsung hingga akhir masa liburan seperti tahun-tahun sebelumnya.

    Ia berharap pemerintah segera merealisasikan kebijakan belanja yang dapat mendorong okupansi hotel. Pasalnya, segmen pemerintah selama ini menyumbang hingga 40 persen dari total pemesanan kamar hotel.

    Calon penumpang menunggu keberangkatan di Terminal Cicaheum, Bandung, Minggu (23/3/2025). Terminal Cicaheum menyediakan  sebanyak 165 armada bus yang terdiri dari 106 unit bus AKAP serta serta 59 bus AKDP pada arus mudik lebaran 2025.

    Survei Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat bahwa jumlah pemudik Lebaran 2025 diperkirakan mencapai 146,48 juta orang, turun 24,34 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 193,6 juta orang.

    Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub, Budi Rahardjo, membenarkan bahwa terjadi penurunan pergerakan masyarakat selama mudik tahun ini. Namun, pihaknya tidak mengungkapkan penyebab utama penurunan tersebut.

    “Benar, besaran potensi pergerakan masyarakat saat mudik lebaran tahun ini (2025) mengalami penurunan dibanding tahun lalu,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub, Budi Rahardjo, Sabtu 22 Maret 2025.

    Sementara itu, data dari Sistem Informasi Angkutan dan Sarana Transportasi Indonesia (Siasati) menunjukkan bahwa hingga H-3 Lebaran, jumlah penumpang dari lima moda transportasi umum mencapai 6,75 juta orang, turun 4,8 persen dari tahun sebelumnya. Moda transportasi yang mengalami penurunan paling tajam adalah bus antarkota antarprovinsi (AKAP) sebesar 10,2 persen, diikuti pesawat (6,8 persen), dan kapal laut (4,8 persen).

    Direktur Kebijakan Publik dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar, menilai bahwa daya beli masyarakat yang lesu menjadi faktor utama turunnya jumlah pemudik. Kenaikan harga kebutuhan pokok dan layanan transportasi turut membebani keputusan masyarakat untuk mudik.

    “Aspek lainnya adalah ketidakpastian usaha dan stagnasi upah. Banyak masyarakat memilih menahan pengeluaran, termasuk untuk mudik, guna menjaga stabilitas keuangan mereka,” ujar Askar.

    Selain faktor ekonomi, berkurangnya bantuan sosial juga turut mempengaruhi keputusan masyarakat untuk mudik. Pada 2025, anggaran bantuan sosial turun sekitar 16 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dari Rp168 triliun menjadi Rp140 triliun. Bantuan ini sebelumnya banyak digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar dan modal usaha di kampung halaman.

    Warga membeli bahan pangan pada gelaran Pasar Tani di Bale Asri Pusdai, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (18/3/2025). Dalam gelar produk Pasar Tani ini turut menghadirkan aneka produk pertanian unggulan dari 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat dengan harga bersaing dibawah pasar.*

    Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, memperkirakan total perputaran uang selama Idul Fitri 1446 H hanya mencapai Rp137,9 triliun, lebih rendah dibandingkan Rp157,3 triliun pada 2024.

    “Penurunan tersebut sejalan dengan berkurangnya jumlah pemudik,” kata Sarman dalam keterangannya, Selasa 1 April 2025.

    Sementara itu, Ekonom Indef, Eko Listiyanto, menilai bahwa kondisi ekonomi yang kurang stabil berdampak pada daya beli masyarakat. Ia mencatat meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor manufaktur turut memengaruhi keputusan masyarakat dalam berbelanja dan melakukan perjalanan mudik.

    “Penurunan daya beli masyarakat berimbas langsung pada kebiasaan belanja dan mudik. Banyak yang memilih tetap di kota tempat tinggal mereka karena keterbatasan finansial,” papar Eko Listiyanto.

    Selain itu, belanja kebutuhan pokok dan fesyen selama Ramadan juga mengalami stagnasi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. “Kondisi ini menandakan bahwa masyarakat kini lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan mereka,” pungkasnya.

    Dengan berbagai faktor yang berkontribusi terhadap lemahnya daya beli, pemerintah diharapkan dapat mengambil langkah strategis untuk mendorong konsumsi masyarakat dan menghindari dampak berkepanjangan pada perekonomian nasional.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Imbas Kebijakan Tarif Trump, Sektor Otomotif dan Elektronik Nasional di Ujung Tanduk – Halaman all

    Imbas Kebijakan Tarif Trump, Sektor Otomotif dan Elektronik Nasional di Ujung Tanduk – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kebijakan tarif impor timbal balik atau ‘Reciprocal Tarrifs’ dari Amerika Serikat (AS) ke Indonesia sebesar 32 persen disebut akan menimbulkan dampak ke sektor otomotif dan elektronik Indonesia

    “Dengan tarif resiprokal 32 persen, sektor otomotif dan elektronik Indonesia berada di ujung tanduk,” kata Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudistira kepada Tribunnews, Kamis (3/4/2025).

    Total ekspor produk otomotif Indonesia tahun 2023 ke AS sebesar 280,4 juta dolar AS atau setara Rp 4,64 triliun (kurs 16.600).

    Rata-rata pada 2019-2023, pertumbuhan ekspor produk otomotif ke AS sebesar 11 persen.

    Bhima mengatakan pertumbuhan bisa jadi negatif begitu ada kenaikan tarif yang luar biasa seperti sekarang ini.

    Sebab, adanya tarif ini akan membuat konsumen AS menanggung harga pembelian kendaraan yang lebih mahal, yang berujung pada penjualan kendaraan bermotor turun di AS.

    Dengan penjualan kendaraan bermotor di AS yang menurun, produsen otomotif Indonesia tidak akan semudah itu berpindah ke pasar domestik karena spesifikasi kendaraan dengan yang diekspor berbeda.

    “Imbasnya layoff dan penurunan kapasitas produksi semua industri otomotif di dalam negeri,” ujar Bhima.

    Bukan hanya otomotif, kata dia, tetapi juga komponen elektronik karena kaitan antara produsen elektronik dan suku cadang kendaraan bermotor.

    “Ekspor Indonesia tertinggi ke AS adalah komponen elektronik. Jadi elektronik ikut terdampak juga,” ucap Bhima.

    Dampak ke Ekonomi RI

    Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eisha Maghfiruha Rachbini menyampaikan, pemerintah perlu melakukan negosiasi perdagangan terhadap Amerika Serikat (AS).

    Negosiasi perlu dilakukan pasca Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif impor yang disebutnya sebagai timbal balik atau ‘Reciprocal Tarrifs’. Tarif baru diterapkan terhadap impor yang masuk ke AS dari berbagai negara di seluruh dunia termasuk Indonesia.

    “Pemerintah perlu melakukan negosiasi perdagangan dengan AS dengan segera agar dapat meminimalkan atau mengurangi dampak tariffs bagi produk ekspor Indonesia ke AS,” ujar Eisha saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (3/4/2025).

    Menurutnya, kekuatan negosiasi diplomatik menjadi sangat krusial, dalam memitigasi dampak dari perang dagang dengan AS. Selain itu, pemerintah perlu mengoptimalkan perjanjian dagang secara bilateral dan multilateral, Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), serta inisiasi perjanjian kerja sama dengan negara non-tradisional untuk mendorong ekspor produk terdampak.

    “Misalnya, produk tekstil, alas kaki, elektronik, furnitur, serta produk pertanian dan perkebunan, seperti minyak kelapa sawit, karet, perikanan. Sehingga, pelaku ekspor dan industri terdampak dapat mengalihkan pasar ekspor,” tuturnya.

    Eisha melihat, pemerintah perlu memberikan kebijakan Insentif keuangan, subsidi, dan keringanan pajak yang dapat membantu bisnis mengatasi peningkatan biaya dan pengurangan permintaan akibat dampak tarif dan perang dagang AS.

    “Selain itu, investasi dalam kemajuan teknologi dan inovasi, peningkatan keterampilan tenaga kerja  juga diperlukan untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global, sebagai upaya dalam jangka panjang,” tuturnya.

    Diketahui, Indonesia menjadi salah satu negara yang diberikan tariff reciprocal tersebut, sebesar 32 persen, sementara China (34 persen), EU (20 persen), Vietnam (46 persen), India (26%), Jepang (24%), Thailand (36%), Malaysia (24%), Filipina (17%),Singapura (10%).

    Tariff yang diberlakukan untuk Indonesia lebih tinggi dari negara Asia lain, seperti Malaysia, Singapura, India, Filipina, dan Jepang. Dampak Tarif terhadap pasar keuangan AS, Harga saham AS turun setidaknya 3 persen, dan terdapat penurunan harga saham di pasar keuangan Jepang atau terendah dalam 8 bulan, juga pasar saham Korea Selatan terutama harga saham otomotif.

    Harga emas meningkat mencapai rekor tinggi di atas  3160 dolar AS per troy ons. Sedangkan, harga minyak dunia turun lebih dari 3 persen. Fluktuasi nilai tukar juga terjadi setelah tarif diberlakukan, Japanese Yen menguat terhadap dolar AS. Dimana Yen menjadi salah satu safe haven di tengah ketidakpastian ekonomi AS.

    “Tarif yang diberlakukan AS bisa berpotensi menjadi boomerang bagi Ekonomi AS, yakni inflasi tinggi, harga barang tinggi karena tarif, dapat berdampak pada pasar tenaga kerja AS,” tuturnya.

    Bagaimana dampaknya terhadap perekonomi Indonesia?
     
    Secara rata-rata tahunan, pangsa pasar ekspor Indonesia ke negara tujuan AS sebesar 10,3 persen, terbesar kedua setelah ekspor Indonesia ke China.

    Penerapan tarif pada produk-produk ekspor Indonesia ke AS, akan berdampak secara langsung, tarif tersebut akan berdampak pada penurunan ekspor Indonesia ke AS secara signifikan, seperti tekstil, alas kaki, elektronik, furnitur, serta produk pertanian dan perkebunan, seperti minyak kelapa sawit, karet, perikanan.

    Secara teori, dengan adanya penerapan tarif, maka akan terjadi trade diversion dari pasar yang berbiaya rendah ke pasar yang berbiaya tinggi.

    Sehingga akan berdampak pada biaya yang tinggi bagi pelaku ekspor untuk komoditas unggulan, seperti tekstil, alas kaki, elektronik, furniture, dan produk pertanian, dampaknya adalah melambatnya produksi, dan lapangan pekerjaan.

  • Donald Trump Kenakan Tarif 32 Persen pada Barang Impor dari Indonesia, Apa Dampaknya? – Halaman all

    Donald Trump Kenakan Tarif 32 Persen pada Barang Impor dari Indonesia, Apa Dampaknya? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, mengumumkan kebijakan tarif impor barang dari luar negeri.

    Kebijakan tarif timbal balik atau reciprocal tariff itu diberlakukan lewat perintah eksekutif yang dikeluarkan pada hari Rabu (3/4/2025).

    Trump meyakini kebijakan tarif ini diperlukan guna menangani kesetidakimbangan perdagangan dan melindungi industri AS. Namun, kebijakan Trump itu disebut mengguncang dunia.

    BBC melaporkan sejumlah negara hanya dikenai tarif dasar 10 persen yang berlaku mulai 5 April. Negara-negara ini misalnya Inggris, Singapura, Brasil, Australia, Selandia Baru, Turki, Kolombia, Argentina, El Salvador, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi.

    Negara lainnya dikenai tarif jauh besar, misalnya Vietnam (46 persen), Thailand (36 persen), Jepang (24 persen), Kamboja (49 persen), Afrika Selatan (30 persen), Tiongkok (54 persen), dan Taiwan (32 persen).

    Indonesia dikenai 32 persen

    Indonesia turut terdampak oleh kebijakan tarif yang dikeluarkan Trump. Barang impor dari Indonesia akan dikenai tarif 32 persen.

    Lalu, dampaknya bagi Indonesia?

    Menurut Chief Economist Permata Bank, Josua Pardede, kebijakan itu berdampak signifikan terhadap perekonomian, terutama bagi eksportir.

    “Kebijakan ini secara khusus memukul produk-produk yang selama ini bersaing ketat dengan barang produksi lokal AS, seperti barang elektronik, mesin, bahan kimia, kosmetik, obat-obatan, besi, baja, serta sejumlah besar produk pertanian,” ujar Josua,  Kamis (3/4/2025), dikutip dari Kompas.com.

    Josua menyebut tarif impor tinggi ini bakal menambah biaya ekspor bagi produsen dan eksportir Indonesia. Oleh karena itu, tarif tersebut akanmengurangi daya saing produk Indonesia di pasar AS.

    Lalu, Josua mengatakan sektor manufaktur berbasis teknologi, misalnya elektronik, otomotif, besi, dan baja diperkirakan bakal menghadapi tekanan besar. Itu karena produk-produk tersebut sangat sensitif terhadap kenaikan harga jual akibat tarif impor yang tinggi. 

    Menurut Josua, dampaknya bagi eksportir Indonesia diperkirakan cukup besar lantaran AS adalah salah satu pasar ekspor utama.

    INDEF: Pemerintah perlu bernegosiasi

    Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eisha Maghfiruha Rachbini, mengatakan pemerintah perlu melakukan negosiasi perdagangan dengan AS setelah kebijakan tarif timbal balik.

    “Pemerintah perlu melakukan negosiasi perdagangan dengan AS dengan segera agar dapat meminimalkan atau mengurangi dampak tarif bagi produk ekspor Indonesia ke AS,” kata Eisha kepada wartawan, Kamis.

    Menurutnya, kekuatan negosiasi diplomatik menjadi sangat krusial, dalam memitigasi dampak dari perang dagang dengan AS.

    Selain itu, pemerintah perlu mengoptimalkan perjanjian dagang secara bilateral dan multilateral, Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), serta inisiasi perjanjian kerja sama dengan negara nontradisional untuk mendorong ekspor produk terdampak.

    “Misalnya, produk tekstil, alas kaki, elektronik, furnitur, serta produk pertanian dan perkebunan, seperti minyak kelapa sawit, karet, perikanan. Sehingga, pelaku ekspor dan industri terdampak dapat mengalihkan pasar ekspor,” kata dia.

    Menurut Eisha, pemerintah perlu memberikan kebijakan Insentif keuangan, subsidi, dan keringanan pajak yang dapat membantu bisnis mengatasi peningkatan biaya dan pengurangan permintaan akibat dampak tarif dan perang dagang AS.

    “Selain itu, investasi dalam kemajuan teknologi dan inovasi, peningkatan keterampilan tenaga kerja  juga diperlukan untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global, sebagai upaya dalam jangka panjang.”

    Pemerintah batal menggelar konpers

    Sementara itu, pemerintah Indonesia batal menggelar konferensi pers (konpers) untuk menanggapi kebijakan Trump mengenakan tarif impor sebesar 32 persen terhadap produk-produk Indonesia.

    Konpers yang awalnya akan digelar secara daring itu seharusnya diadakan pada Kamis pukul 10.45 WIB.

    Dari undangan yang tersebar di antara awak media, konpers ini akan dihadiri oleh lima narasumber dari Kabinet Merah Putih.

    Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto; Menteri Keuangan, Sri Mulyani; Menteri Perdagangan, Budi Santoso; Menteri Luar Negeri, Sugiono; dan Wakil Menteri Perindustrian, Faisol Riza.

    Ketika waktu menunjukkan pukul 11.00 WIB, konpers tak kunjung dimulai. Sekitar 17 menit setelah itu, muncul pengumuman di kolom chat, konpers telah dibatalkan.

    (Tribunnews/Febri/Dennis Destryawan/Endrapta/Kompas.com/Agustinus Rangga)

  • AS Umumkan Kebijakan Tarif, Indef: Pemerintah RI Perlu Negosiasi Perdagangan dengan Trump – Halaman all

    AS Umumkan Kebijakan Tarif, Indef: Pemerintah RI Perlu Negosiasi Perdagangan dengan Trump – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eisha Maghfiruha Rachbini menyampaikan, pemerintah perlu melakukan negosiasi perdagangan terhadap Amerika Serikat (AS).

    Negosiasi perlu dilakukan pasca Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif impor yang disebutnya sebagai timbal balik atau ‘Reciprocal Tarrifs’. Tarif baru diterapkan terhadap impor yang masuk ke AS dari berbagai negara di seluruh dunia termasuk Indonesia.

    “Pemerintah perlu melakukan negosiasi perdagangan dengan AS dengan segera agar dapat meminimalkan atau mengurangi dampak tarif bagi produk ekspor Indonesia ke AS,” ujar Eisha saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (3/4/2025).

    Menurutnya, kekuatan negosiasi diplomatik menjadi sangat krusial, dalam memitigasi dampak dari perang dagang dengan AS. Selain itu, pemerintah perlu mengoptimalkan perjanjian dagang secara bilateral dan multilateral, Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), serta inisiasi perjanjian kerja sama dengan negara non-tradisional untuk mendorong ekspor produk terdampak.

    “Misalnya, produk tekstil, alas kaki, elektronik, furnitur, serta produk pertanian dan perkebunan, seperti minyak kelapa sawit, karet, perikanan. Sehingga, pelaku ekspor dan industri terdampak dapat mengalihkan pasar ekspor,” tuturnya.

    Eisha melihat, pemerintah perlu memberikan kebijakan Insentif keuangan, subsidi, dan keringanan pajak yang dapat membantu bisnis mengatasi peningkatan biaya dan pengurangan permintaan akibat dampak tarif dan perang dagang AS.

    “Selain itu, investasi dalam kemajuan teknologi dan inovasi, peningkatan keterampilan tenaga kerja  juga diperlukan untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global, sebagai upaya dalam jangka panjang,” tuturnya.

    Diketahui, Indonesia menjadi salah satu negara yang diberikan tariff reciprocal tersebut, sebesar 32 persen, sementara China (34 persen), EU (20%), Vietnam (46%), India (26%), Jepang (24%), Thailand (36%), Malaysia (24%), Filipina (17%),Singapura (10%).

    Tariff yang diberlakukan untuk Indonesia lebih tinggi dari negara Asia lain, seperti Malaysia, Singapura, India, Filipina, dan Jepang. Dampak Tarif terhadap pasar keuangan AS, Harga saham AS turun setidaknya 3 persen, dan terdapat penurunan harga saham di pasar keuangan Jepang atau terendah dalam 8 bulan, juga pasar saham Korea Selatan terutama harga saham otomotif.

    Harga emas meningkat mencapai rekor tinggi di atas  3160 dolar AS per troy ons. Sedangkan, harga minyak dunia turun lebih dari 3 persen. Fluktuasi nilai tukar juga terjadi setelah tarif diberlakukan, Japanese Yen menguat terhadap dolar AS. Dimana Yen menjadi salah satu safe haven di tengah ketidakpastian ekonomi AS.

    “Tarif yang diberlakukan AS bisa berpotensi menjadi boomerang bagi Ekonomi AS, yakni inflasi tinggi, harga barang tinggi karena tarif, dapat berdampak pada pasar tenaga kerja AS,” tuturnya.

    Bagaimana dampaknya terhadap perekonomi Indonesia?
     
    Secara rata-rata tahunan, pangsa pasar ekspor Indonesia ke negara tujuan AS sebesar 10,3 persen, terbesar kedua setelah ekspor Indonesia ke China.

    Penerapan tarif pada produk-produk ekspor Indonesia ke AS, akan berdampak secara langsung, tarif tersebut akan berdampak pada penurunan ekspor Indonesia ke AS secara signifikan, seperti tekstil, alas kaki, elektronik, furnitur, serta produk pertanian dan perkebunan, seperti minyak kelapa sawit, karet, perikanan.

    Secara teori, dengan adanya penerapan tarif, maka akan terjadi trade diversion dari pasar yang berbiaya rendah ke pasar yang berbiaya tinggi.

    Sehingga akan berdampak pada biaya yang tinggi bagi pelaku ekspor untuk komoditas unggulan, seperti tekstil, alas kaki, elektronik, furniture, dan produk pertanian, dampaknya adalah melambatnya produksi, dan lapangan pekerjaan.

  • Dampak Tarif Impor Trump Ngeri, 4 Hal Ini Harus Dilakukan Indonesia

    Dampak Tarif Impor Trump Ngeri, 4 Hal Ini Harus Dilakukan Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah perlu menyusun langkah-langkah mitigasi menyusul kebijakan tarif impor yang dikeluarkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap mitra dagangnya, termasuk Indonesia.

    Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eisha Maghfiruha Rachbini menyoroti kebijakan tersebut sebagai ancaman terhadap ekspor Indonesia, serta langkah-langkah mitigasi yang perlu segera diambil pemerintah menyusul kebijakan tarif impor AS ini.

    Disampaikan Eisha, AS merupakan salah satu pasar utama bagi Indonesia, dengan pangsa ekspor tahunan mencapai 10,3%, terbesar kedua setelah China. Pengenaan tarif tinggi ini diprediksi akan menekan ekspor secara signifikan, terutama pada sektor-sektor utama seperti tekstil dan alas kaki, elektronik, furnitur, hingga produk pertanian dan perkebunan seperti minyak kelapa sawit, karet, dan perikanan.

    “Dengan adanya penerapan tarif, akan terjadi trade diversion dari pasar berbiaya rendah akan beralih ke pasar berbiaya tinggi,” kata Eisha Rachbini, Kamis (3/4/2025).

    Akibatnya, pelaku ekspor harus menghadapi biaya lebih besar, yang bisa berdampak pada perlambatan produksi dan lapangan pekerjaan.

    Eisha menekankan, pemerintah perlu segera mengambil langkah-langkah strategis untuk mengurangi dampak negatif kebijakan tarif ini. Pertama, pemerintah harus segera melakukan negosiasi diplomatik untuk menekan dampak tarif terhadap produk ekspor Indonesia. Kekuatan diplomasi dagang menjadi kunci dalam menghadapi perang dagang yang semakin intensif.

    Kedua, pemerintah juga harus mengoptimalkan perjanjian dagang bilateral dan multilateral, seperti Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan kerja sama dengan negara non-tradisional. Diversifikasi pasar menjadi solusi untuk mengalihkan ekspor dari AS ke negara lain yang lebih potensial.

    Ketiga, pemerintah perlu memberikan kebijakan insentif keuangan, subsidi, dan keringanan pajak untuk membantu bisnis mengatasi peningkatan biaya dan pengurangan permintaan akibat dampak tarif dan perang dagang AS.

    Keempat, dalam jangka panjang, investasi pada teknologi dan inovasi sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Selain itu, peningkatan keterampilan tenaga kerja juga harus menjadi prioritas guna mendukung pertumbuhan industri ekspor yang berkelanjutan. 

    Berbagai kebijakan tersebut diharapkan dapat menekan dampak tarif impor yang baru diumumkan Donald Trump. 

  • Pengusaha Pusat Belanja Tak Berharap Banyak saat Libur Lebaran, Daya Beli Masyarakat Lagi Loyo – Halaman all

    Pengusaha Pusat Belanja Tak Berharap Banyak saat Libur Lebaran, Daya Beli Masyarakat Lagi Loyo – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tingkat kunjungan ke pusat perbelanjaan pada momen libur Lebaran tahun ini diprediksi tak meningkat signifikan. Penjualan ritel juga diproyeksi hanya meningkat sedikit.

    Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja mengatakan, meskipun tingkat kunjungan ke pusat perbelanjaan selama Ramadan dan Idulfitri tahun ini mengalami peningkatan, kenaikannya tidak akan besar.

    “Pertumbuhan tingkat kunjungan ke pusat perbelanjaan sampai dengan akhir liburan Idulfitri nanti diperkirakan hanya sekitar 10 persen saja,” kata Alphonzus kepada Tribunnews, Rabu (2/4/2025).

    Hal serupa juga terjadi pada penjualan ritel. Meski diperkirakan ada kenaikan dibandingkan dengan 2024, angka pertumbuhannya tetap tidak signifikan.

    “Rata-rata tingkat pertumbuhannya hanya akan single digit saja atau kurang dari 10 persen,” ujar Alphonzus.

    Di tengah kondisi melemahnya daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah ke bawah, pilihan berkunjung ke mal memang masih ada.

    Namun, Alphonzus mencatat adanya perubahan pola belanja, di mana masyarakat memilih membeli barang dengan harga yang lebih terjangkau.

    “Masyarakat kelas menengah bawah cenderung membeli barang ataupun produk yang harga satuannya (unit price rendah/kecil),” ujarnya.

    Alphonzus menjelaskan bahwa belanja masyarakat selama Ramadan lebih banyak terkonsentrasi pada produk sandang seperti busana, tas, sepatu, aksesoris, serta peralatan rumah tangga dan barang non-makanan.

    Sementara itu, pada saat Idulfitri, belanja masyarakat lebih banyak berfokus pada makanan dan minuman serta hiburan.

    Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti mengungkap di kondisi libur Lebaran tahun ini daya beli masyarakat memang sedang melemah.

    Ia menyebutkan ada dua faktor utama penyebabnya, yaitu inflasi yang naik lebih cepat daripada kenaikan upah dan penurunan pendapatan riil.

    Esther juga mengungkapkan beberapa tanda pelemahan daya beli masyarakat.

    Antara lain, penurunan konsumsi, terutama pada barang tahan lama seperti pakaian, serta turunnya jumlah pemudik

    Berdasarkan survei Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan, jumlah pemudik Lebaran 2025 diperkirakan sebesar 146,48 juta orang atau sekitar 52 persen dari penduduk Indonesia.

    Angka tersebut turun 24 persen dari tahun lalu yang mencapai 193,6 juta pemudik.

    Lebih lanjut, Esther menyebutkan bahwa jumlah uang yang beredar dan transaksi keuangan (baik tunai maupun non-tunai) juga mengalami penurunan.

    Dari proyeksi Center of Economic and Law Studies (CELIOS), perputaran uang di momen Ramadan dan Idulfitri akan melemah dibanding dengan tahun lalu

    Tambahan Jumlah Uang yang Beredar (JUB) dalam artian sempit (M1) di momen Ramadan dan Idulfitri 2025 akan melemah sebesar minus 16,5 persen dibandingkan momen yang sama di tahun 2024.

    Tambahan uang beredar hanya di angka Rp 114,37 triliun. Sementara pada 2024, tambahan uang beredar ketika momen Ramadan danIdulfitri mencapai Rp 136,97 triliun

    Selain itu, kata Esther, turunnya jumlah tabungan sejumlah Rp 100 juta juga menjadi pertanda.

    Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat adanya penurunan simpanan nasabah dengan nominal di bawah Rp 100 juta pada awal 2025.

    Data distribusi simpanan LPS pada Januari 2025 menunjukkan, tiering nominal simpanan di bawah Rp 100 juta minus 2,6 persen secara bulanan.

    Pertanda terakhir menurut Esther adalah naiknya jumlah pengangguran. 

    Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepanjang Januari -Desember 2024 mencapai 77.965 orang.

    Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan total pekerja yang terkena PHK sepanjang 2023, yaitu 64.855 orang. 

  • Jumlah Pemudik Lebaran Turun Drastis, Daya Beli Masyarakat Anjlok?

    Jumlah Pemudik Lebaran Turun Drastis, Daya Beli Masyarakat Anjlok?

    JABAR EKSPRES – Berdasarkan hasil survei Kementerian Perhubungan ( Kemenhub ) telah memprediksi bahwa jumlah pemudik lebaran Idul Fitri 1446 H/2025 mengalami penurunan sebesar 24 persen.

    Berdasarkan data Kemenhub, diperkirakan masyarakat yang akan melakukan mudik lebaran Idul Fitri pada tahun ini mencapai 146,48 juta orang atau sekitar 52 persen dari penduduk Indonesia.

    Jumlah ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnnya yang mencapai 193,6 juta orang.

    BACA JUGA: Harus Diusut! Proyek Tempat Wisata Eiger Camp Diduga Langgar Perda KBU!

    Pengamat Ekonomi dari INDEF Eko Listiyanto mengatakan, penyebab menurunnya jumlah pemudik pada tahun ini karena daya beli masyarakat mengalami penurunan.

    Saat ini banyak masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan, dan terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga mengalami anggaran terbatas untuk melakukan mudik.

    ‘’Masyarakat banyak yang mengalami kesulitan biaya untuk melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman,’’ ujar Eko dalam keterangan rilisnya, Senin, (1/04/2025).

    BACA JUGA: Lenovo Legion 7i dan Legion 5i Miliki Performa Ciamik dengan Dukungan ColdFront: Hyper

    Eko menilai, anggaran untuk melakukan mudik tidak hanya sebatas biaya perjalanan saja, tapi kebiasaan masyarakat biasanya harus membawa uang lebih untuk berbelanja atau berbagai bersama keluarga.

    Biaya ini merupakan pengeluaran selama masyarakat melakukan ritual mudik lebaran Idul Fitri ketika berkumpul bersama kerabat dan keluarga.

    Penurunan Daya beli ini disebabkan karena banyak terjadi PHK yang terjadi di awal 2025 ini dengan jumlah mencapai 18.610 orang yang terjadi selama Januari-Februari 2025.

    BACA JUGA: Tempat Hiburan Malam di Kota Bandung Banyak yang Buka di Bulan Puasa, Satpol PP kemana?

    ‘’Jumlah tersebut naik lebih dari dua kali lipat dibandingkan periode yang sama di tahun 2024,’’ ujarnya.

    Berdasarkkan data dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) saat ini sudah 60.000 pekerja yang terkena imbas PHK yang terdapat di 50 perusahaan.

    Dampak dari PHK ini membuat konsumsi masyarakat mengalami pelemahan dan penurunan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) sebesar 0,4 persen pada Januari 2025.

    BACA JUGA: Terkendala Dana, Tradisi Ifthar Ramadan di Masjid Lautze 2 Terhenti

    Biasanya pada awal tahun IKK cenderung mengalami kenaikan. Namun pada 2025 ini terjadi anomali penurunan, begitupun pada Februari 2025.

  • Kisah Sukses Abdus Salam dari Layanan Keuangan Berbasis Internet

    Kisah Sukses Abdus Salam dari Layanan Keuangan Berbasis Internet

    Jakarta, Beritasatu.com – Tiga orang datang berkunjung ke agen BRILink milik Abdus Salam (42) yang terletak di kawasan Jalan Joe, Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada siang hari yang cerah. Mereka tampak sibuk dengan berbagai urusan. Masing-masing membawa kebutuhan transaksi yang berbeda.

    Agen ini menjadi salah satu tempat layanan keuangan masyarakat sekitar. Terletak di area yang padat penduduk, agen BRILink bernama Lina Pulsa memberikan pelayanan yang ramah dan efisien. Meski berada di Jakarta, banyak masyarakat yang mempercayai Lina Pulsa untuk memenuhi berbagai layanan perbankan, seperti penarikan tunai, pembayaran, hingga pengiriman uang.

    Selain sebagai agen BRILink, Salam juga membuka rental PlayStation (PS) dan berjualan pulsa. Kedua usaha tersebut berdiri lebih dahulu pada 2011, kemudian ia menjadi agen BRILink.

    Awalnya, Salam membuka jasa pembayaran listrik, membayar cicilan, dan lainnya, untuk menambah pemasukan. Dari layanan tersebut, banyak orang yang bertransaksi. Pada suatu waktu, ada orang yang meminta tolong kepadanya untuk mentransfer uang kepada keluarganya di kampung halaman. Salam kemudian datang ke kantor cabang PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Persero) untuk mengirim uang titipan tersebut.

    Atas jasa itu, Salam mendapatkan upah Rp 30.000 hingga Rp50.000. Kemudian Salam melihat peluang membuka layanan internet banking BRI. Salam pun mendaftar ke kantor unit BRI Kebagusan.

    Semula, Salam masih awam dengan layanan keuangan berbasis internet dari BRI. Pada 2013, ia membeli seperangkat komputer dan printer untuk menunjang layanannya tersebut.

    “Dari orang enggak percaya, orang transfer, sampai percaya banget sama saya,” kata Salam beberapa waktu lalu.

    Abdus Salam. – (Beritasatu.com/Erfan Maruf)

    Dia mengaku belajar dari call center BRI dalam menggunakan layanan internet banking tersebut. Seiring waktu, makin banyak masyarakat yang datang untuk bertransaksi di tempatnya.

    Layanan internet banking Salam menyebar dari mulut ke mulut, sehingga makin banyak orang yang memakai jasanya. Salam sampai empat kali mengganti printer karena rusak.

    “Saking seringnya, itu zaman dahulu ya. Orang zaman dahulu inginnya setruk gede,” katanya.

    Meski saat itu pelayanan bebas biaya administrasi, setiap orang yang datang melakukan transfer kerap memberinya  upah, mulai dari Rp 20.000 hingga Rp 50.000.

    Transaksi Salam pada suatu waktu sudah mencapai limit Rp 20 juta per hari. Ia pergi ke BRI untuk meningkatkan limitnya. Dari sini, seorang pegawai BRI menawarkan untuk menjadi agen BRILink.

    BRI meluncurkan layanan BRILink pada akhir 2014. Salam merupakan agen yang bergabung pada awal kemunculan layanan tersebut. Menurut Salam, untuk menjadi agen BRILink tidak sulit. Cukup memiliki usaha yang sudah berjalan minimal 2 tahun dan menyerahkan deposit Rp 3 juta.

    Setelah itu, pihak BRI akan memberikan nomor agen dan peralatan yang dibutuhkan, seperti mesin electronic data capture (EDC) hingga mesin penghitung uang. Usahanya ini membuahkan hasil. Salam menyisihkan setiap keuntungan dari layanan ini untuk menambah jumlah agenya. Satu per satu, ia membuka agen di daerah lain.

    Saat ini, Abdus Salam memiliki delapan agen yang tersebar di sejumlah wilayah. Ia memakai nama Eni Pulsa untuk setiap agen miliknya. Eni merupakan nama istrinya.

    Agen BRILink milik Salam lainnya berada di daerah Kebagusan, Tanjung Barat, Pasar Minggu, Jagakarsa, dan Cilandak. Satu kios agen berada di Bogor, Jawa Barat.

    “Saya pertama kali berjualan pulsa, sehingga semua namanya Eni Pulsa,” ujarnya.

    Transaksi di agen tak sebatas transfer ke BRI ataupun bank lain. Beragam layanan tersedia, seperti tarik tunai dari berbagai bank lain, isi saldo aplikasi pembayaran, membayar cicilan, pencairan bantuan sosial (bansos) hingga Kartu Jakarta Pintar (KJP). Agen juga bisa membayar berbagai layanan, seperti BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, bayar listrik, PDAM, internet, TV kabel, hingga pembayaran zakat dan infak. Bahkan, ada masyarakat yang datang hanya untuk mengecek saldo tabungannya.

    Banyak masyarakat yang merasa sangat terbantu dengan kehadiran agen BRILink di sekitar tempat tinggalnya. Mereka senang karena tak perlu antre panjang untuk melakukan berbagai transaksi. “Manfaatnya buat mereka, lebih dekat, lebih mudah, enggak ngantri, nanya-nanya juga gampang,” tutur Abdus Salam.

    Dalam usaha ini, BRI menerapkan sistem bagi hasil 50:50 dalam setiap transaksi. Misalnya, biaya administrasi setiap transaksi Rp 3.000, BRI mendapatkan Rp 1.500 dan dirinya juga kebagian Rp 1.500.

    Salam berencana menambah kios agen di daerah lain di Jakarta. Menurutnya, keberadaan agen BRILink juga turut membantu pemerintah membuka lapangan pekerjaan. “Minta doanya, biar digampangin. Soalnya saya mau menambah cabang dan membuka lapangan pekerjaannya. Saya bukan semata-mata cari uang,” katanya.

    Pemerataan Ekonomi

    Kehadiran BRILink membuktikan perannya sebagai agen pembangunan, khususnya dalam menciptakan pemerataan ekonomi yang inklusif di seluruh Indonesia. Melalui jaringan agen BRILink, BRI berupaya menjangkau lapisan masyarakat yang sebelumnya tidak tersentuh layanan perbankan. Agen BRILink tidak hanya membuka dan mendekatkan akses keuangan semata, juga menciptakan sharing economy bagi masyarakat.

    Hingga akhir Desember 2024, jumlah agen BRILink di seluruh Indonesia mencapai 1,06 juta agen dengan volume transaksi Rp 1.589 triliun. Jaringan ini menjangkau lebih dari 67.000 desa atau lebih dari 80% jumlah desa di Indonesia.

    “BRI sebagai bank BUMN memiliki peran untuk dapat menyalurkan kredit mikro, meningkatkan inklusi keuangan masyarakat,” kata Direktur Program Indef, Eisha Maghfiruha Rachbini.

    Eisha menilai BRI melalui Program UMI (usaha mikro Indonesia) memiliki komitmen dalam memberikan pemberdayaan ekonomi mikro. Program UMI dinilai memberikan kesempatan usaha mikro, sehingga mereka dapat meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup. Program ini juga bertujuan meningkatkan inklusi keuangan dan mengurangi kemiskinan di Indonesia. Program UMI telah membantu ribuan usaha mikro di Indonesia, termasuk milik Abdus Salam, untuk berkembang dan meningkatkan pendapatan mereka.

  • Peluang UMKM Berkembang Tahun Ini Terbatas, Kenapa? – Page 3

    Peluang UMKM Berkembang Tahun Ini Terbatas, Kenapa? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, memandang peluang UMKM untuk bisa berkembang secara bisnis relatif terbatas di tahun ini.

    Lantaran, janji pemerintah untuk mendongkrak UMKM masih terhambat oleh beberapa aturan dan situasi yang ada. Mulai dari efisiensi anggaran, yang turut berpengaruh terhadap target 40 persen belanja produk barang dan jasa dari UMKM.

    Tauhid menilai potensi UMKM untuk naik kelas masih ada. Hanya saja, dengan kondisi saat ini, khususnya lewat bantuan pemerintah, peluangnya tidak terlalu besar.

    “Saya kira masih, cuman enggak begitu besar tahun ini. Kalau potensi pasti besar, karena mereka kan banyak yang lari ke sektor informal. Cuman di tahun ini agak relatif terbatas dengan situasi makro kita,” ujarnya kepada Liputan6.com, dikutip Sabtu (29/3/2025).

    Menurut dia, pemerintah sudah punya tekad untuk membesarkan UMKM. Namun sayangnya itu turut terganjal oleh situasi makro ekonomi saat ini, yang membuat sisi permintaan (demand) di sektor UMKM pun mengecil.

    “UMKM tuh tumbuh ada sifatnya kita naik kelas, ada yang kita lindungi. Sebagian pemerintah sudah optimal laksanakan, tapi buktinya kayak fasilitas kredit, demand-nya enggak ada,” sebut dia.

    Selain terkendala penyaluran anggaran, ia menilai pengembangan UMKM pun tersendat dari segi teknis pengembangan.

    “Masih kurang, misalnya untuk inovasi, fasilitasi teknologi, penguatan kapasitas. Duitnya ada, tapi kalau itunya enggak berkembang kan agak susah. Jadi masih ada yang belum lengkap,” ucap dia.

     

  • Janji Pemerintah untuk UMKM Terhadang Situasi Makro – Page 3

    Janji Pemerintah untuk UMKM Terhadang Situasi Makro – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah sejak periode sebelumnya telah menetapkan sejumlah target bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar bisa naik kelas. Mulai dari 40 persen belanja negara untuk produk UMKM, hingga rasio kredit untuk UMKM tembus 30 persen, semisal lewat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

    Sayangnya, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad membeberkan, berbagai janji pemerintah tersebut masih belum terlaksana sesuai target.

    “Kalau dari sisi kredit kan masih sekitar 19 persen dari target 30 persen, tidak berkembang beberapa tahun terakhir. KUR juga stagnan, walaupun besar tapi tidak akan cepat,” kata Tauhid kepada Liputan6.com, dikutip Sabtu (29/3/2025).

    Menurut dia, penyaluran kredit kepada UMKM ini masih terkendala dari sisi permintaan (demand) yang belum tumbuh cepat. Lantaran terganjal oleh situasi makro ekonomi saat ini.

    “Jadi walaupun uangnya dikucurin, tapi demand-nya kan enggak tumbuh berkembang. Karena tadi, UMKM kita sangat tergerak oleh sektor perdagangan. Sektor perdagangan tergantung kondisi makro,” ungkapnya.

    “Karena itu ditumbuhkan yang sektor produksi, industri, dan sebagainya. Itu butuh inovasi dan sebagainya. Itu yang saya kira penting untuk dilakukan,” dia menekankan.

    Oleh karenanya, ia berharap demand terhadap UMKM tidak hanya digerakkan oleh pemerintah, tapi juga pihak swasta maupun BUMN. Itu bisa terwujud dengan pelibatan UMKM terhadap suatu proyek yang memberikan efek berganda, alias multiplier effect.

    “Industri-industri yang saya kira bisa memberikan multiplier effect besar itu yang kemudian bisa ditumbuhkan. Misalnya industri otomotif, besi dan baja, elektronik, kimia, alas kaki, tekstil. Itu yang sebenarnya bisa mendorong pekerja kita lebih banyak,” paparnya.