Xcloud.id

NGO: INDEF

  • Ekonomi Dunia Diramal Makin Suram Imbas Kebijakan Trump

    Ekonomi Dunia Diramal Makin Suram Imbas Kebijakan Trump

    Jakarta –

    Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai kebijakan tarif imbal balik (resiprokal) yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dapat mengancam pertumbuhan ekonomi dunia. Menurut Ekonom Senior INDEF Tauhid Ahmad, ketidakpastian ekonomi global yang terjadi saat ini lebih besar dibandingkan dengan era pandemi COVID-19.

    Tauhid menerangkan ketidakpastian ekonomi global sebenarnya sudah terjadi sejak Desember tahun lalu. Bahkan, dia menilai situasinya lebih mencekam daripada saat terjadi perang Rusia-Ukraina.

    “Jadi uncertainty, ketidakpastian ekonomi ini jauh lebih besar karena orang mau investasi dengan kondisi sekarang, siapa yang berani investasi besar-besaran? Orang mau berdagang masih mikir apakah barang saya laku atau tidak. Saya mau berikan utang dan sebagainya juga sama. Ini yang kemudian policy uncertainty itu indeks yang menandakan ini sama besarnya dengan situasi COVID-19,” kata Tauhid dalam acara ‘Waspada Genderang Perang Dagang’ yang disiarkan secara daring, Jumat (4/4/2025).

    Diketahui, setidaknya ada 100 mitra dagang AS yang terkena tarif baru. Beberapa negara terkena tarif cukup besar, seperti China 34%, Vietnam 46%, Kamboja 49%, Taiwan 32%, Indonesia 32%, India 26%, hingga Korea Selatan 25%.

    Tauhid menilai akumulasi tarif yang beragam ini tentu saja akan berdampak pada ekonomi dunia. International Monetary Fund (IMF) sempat memperingatkan bahwa ekonomi dunia akan tergerus cukup dalam. Pada 2024-2025, ekonomi China, Amerika, Eropa maupun dunia bisa minus 0,3-0,4%.

    Selain itu, Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di dunia hanya 3,3%. Untuk 2025, OECD memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 3,1%.

    “Dampaknya bukan hanya GDP, tapi juga inflasi juga akan meningkat di Amerika, Eropa, sedangkan China agak sedikit nurun. Tapi secara umum karena tarif impor naik, kemudian inflasi tinggi, kebijakan suku bunga mereka (The Fed) menahan, bahkan bisa menaikkan suku bunga, ini yang kemudian pengaruh ke kita. Otomatis kita juga terdampak dari sisi perdagangan, dari sisi investasi, aliran modal maupun nanti bisa saja kunjungan wisatawan, mitra dagang kita itu akan sangat berkurang,” terang Tauhid.

    Senada, Peneliti Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi INDEF Ahmad Heri Firdaus telah memproyeksikan pertumbuhan sejumlah negara yang terdampak pada kebijakan tersebut. Di antaranya, Vietnam yang pertumbuhan ekonominya akan minus 0,85%, China berkurang sebesar 0,61%.

    “Artinya kalau misalnya Vietnam tumbuhnya 5%, gara-gara ada kebijakan ini nggak jadi 5%, hanya 4,16% karena tereduksi 0,82%. Kemudian, China juga cukup besar. Pertumbuhan ekonominya akan tergerus sebesar 0,61 persen. Dan Indonesia berapa? Indonesia ini memang hanya berkurang sebesar minus 0,05 persen,” ujar Ahmad.

    Dia menerangkan perkiraan tersebut terjadi lantaran Indonesia masih mempunyai mitra-mitra dagang yang bervariasi, seperti China, India, hingga ASEAN. Hal ini berbeda dengan Vietnam dan China yang pangsa pasarnya lebih besar ke AS.

    “Sementara bagi Cina dan Vietnam, mungkin peranan AS ini cukup penting bagi AS sendiri. Dan bagi AS sendiri, mereka juga akan mengalami kontraksi dalam pertumbuhan ekonominya sebesar minus 0,09%. Jadi ini juga akan menimbulkan dampak negatif buat pertumbuhan ekonominya di negara,” imbuh dia.

    (acd/acd)

  • Indonesia Masih Hitung-hitungan Kala Negara Lain Protes Tarif Trump

    Indonesia Masih Hitung-hitungan Kala Negara Lain Protes Tarif Trump

    Indonesia Masih Hitung-hitungan Kala Negara Lain Protes Tarif Trump
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Amerika Serikat
    (AS) Donald
    Trump
    mengenakan
    tarif timbal balik
    (Reciprocal Tariffs) atau disebut
    tarif Trump
    terhadap Indonesia sebesar 32 persen. Kebijakan ini juga diterapkan terhadap lebih dari 180 negara lain.
    Namun hingga Jumat (4/4/2025) sore,
    pemerintah
    Indonesia belumlah mengeluarkan pernyataan langsung secara terbuka dalam menanggapi kebijakan tarif
    impor
    tersebut.
    Pernyataan resmi pemerintah baru sekedar rilis tertulis yang diunggah di laman resmi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) pada Rabu (2/4/2025). Di dalamnya termuat sembilan poin pernyataan pemerintah ihwal tarif Trump terhadap Indonesia sebesar 32 persen.
    Dalam poin ke-2 pernyataan pemerintah, tertulis bahwa pengenaan tarif bea masuk atau tarif Trump akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke Amerika Serikat.
    Sebab selama ini produk ekspor utama Indonesia di pasar Amerika Serikat di antaranya adalah elektronik, tekstil, alas kaki, palm oil, karet, udang, dan produk-produk perikanan laut.
    ”
    Pemerintah
    Indonesia akan segera menghitung dampak pengenaan tarif AS terhadap sektor-sektor tersebut dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Pemerintah Indonesia juga akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian nasional Indonesia,” bunyi poin ke-3 pernyataan pemerintah.
    Selanjutnya dalam poin ke-6, pemerintah Indonesia akan terus melakukan komunikasi dengan pemerintah Amerika Serikat dalam berbagai tingkatan. Termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung.
    “Sebagai bagian dari negosiasi, pemerintah Indonesia juga telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh Pemerintah AS, terutama yang disampaikan dalam laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 yang diterbitkan US Trade Representative,” bunyi poin ke-7 pernyataan pemerintah.
    Pemerintah juga menunda konferensi pers yang sebelumnya dijadwalkan untuk merespon kebijakan AS dalam menetapkan tarif timbal balik sebesar 32 persen bagi Indonesia.
    Dalam undangan yang sebelumnya sudah dibagikan, konferensi pers tersebut akan dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri Luar Negeri, dan Wakil Menteri Industri.
    Penundaan dilakukan agar pemerintah dapat menambahkan kajian lebih mendalam untuk memberikan tanggapan yang komprehensif.
    “Terkait kebijakan tarif AS yang sangat teknis dengan beragam komoditas, masih perlu pembahasan lebih lanjut di tataran masing-masing kementerian dan lembaga,” ujar pihak Kemenko Perekonomian dalam keterangannya, Kamis (3/4/2025).
    Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Indef, Andry Satrio Nugroho menilai adanya pembiaran yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menanggapi kebijakan tarif timbal balik tersebut.
    Terbukti dari batalnya konferensi pers dari sejumlah menteri dalam menanggapi pernyataan kebijakan tarif Trump.
    “Respons dari pemerintah itu justru batal dilakukan, ini menurut saya ada hal yang saya tidak bisa katakan lagi selain pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah. Dan merasa bahwa ini bukan sesuatu yang urgen untuk ditanggapi,” ujar Andry saat dihubungi, Jumat (4/4/2025).
    Di samping itu, ia menyoroti pemerintah yang tidak segera menunjuk duta besar (dubes) Indonesia untuk Amerika Serikat. Sebab saat ini posisi Dubes Indonesia untuk AS telah kosong selama hampir dua tahun, usai Rosan Roeslani menyelesaikan tugasnya pada 17 Juli 2023.
    Padahal posisi tersebut penting dalam melakukan diplomasi kepada pemerintah Amerika Serikat.
    “Jadi ada kekosongan representatif di US. Ini yang juga menurut saya sesuatu yang melihat bahwa US itu bukan mitra dagang potensial atau strategis kita. Pemerintah abai dalam hal ini menurut saya,” ujar Andry.
    Berbeda dengan Indonesia yang terkesan masih berhitung, sejumlah negara sudah melancarkan protes terkait kebijakan tarif timbal balik Trump.
    Salah satunya adalah pemerintah
    China
    yang mendesak Amerika Serikat untuk segera membatalkan tarif baru tersebut. Diketahui, Trump pada Rabu (3/4/2025) mengumumkan tarif tambahan sebesar 34 persen bagi China.
    Pemerintah China berjanji akan mengambil langkah balasan guna melindungi kepentingannya. Langkah AS dianggap mengabaikan kesepakatan multilateral yang telah dibangun selama bertahun-tahun.
    “China dengan tegas menentang kebijakan ini dan akan mengambil tindakan balasan untuk melindungi hak serta kepentingannya,” demikian pernyataan resmi Kementerian Perdagangan China.
    Sementara itu, Perdana Menteri
    Australia
    Anthony Albanese menyebut tarif timbal balik atau tarif Trump 10 persen yang diberlakukan terhadap negaranya sebagai tindakan yang sepenuhnya tidak berdasar.
    “Presiden Trump menyebutnya sebagai tarif timbal balik. Jika benar timbal balik, maka tarifnya seharusnya nol, bukan 10 persen. Kebijakan tarif pemerintahan ini tidak memiliki dasar logis dan justru bertentangan dengan prinsip kemitraan antara dua negara. Ini bukan tindakan yang dilakukan oleh seorang sahabat,” kata Albanese pada Rabu (2/4/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Banyak Negara Sulit Ekspor ke AS Gegara Trump, RI Harus Waspada Hal Ini

    Banyak Negara Sulit Ekspor ke AS Gegara Trump, RI Harus Waspada Hal Ini

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah mengumumkan pengenaan kebijakan tarif resiprokal kepada sejumlah negara, termasuk Indonesia. Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyebut sejumlah negara akan mengalami penurunan ekspor ke Amerika Serikat (AS) yang akan berdampak juga pengalihan perdagangan.

    Peneliti Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi INDEF Ahmad Heri Firdaus memprediksi ekspor Indonesia akan mengalami penurunan sebesar 2,8% dan penurunan impor sebesar 2,2%. Menurutnya, kebijakan ini akan berpengaruh pada rantai pasok dunia.

    China menjadi salah satu target kebijakan tersebut dengan tarif sebesar 34%. Apabila volume perdagangan China ke AS terdampak, Ahmad menilai dapat berdampak juga terhadap ekspor negara lain, termasuk negara-negara yang tidak terkena kebijakan tersebut.

    “Karena kesimbangan perdagangan dunia ini akan berpengaruh. Amerika Serikat itu satu, dua dengan China, negara pengekspor dan pengimpor terbesar di dunia. Artinya kalau ada penurunan volume perdagangan di sana, ini akan berpengaruh terhadap rantai pasok dunia. Rantai pasok yang akhirnya negara-negara yang tidak kena tarif resiprokal juga akan mengalami penurunan ekspor, seperti Australia, Rusia, tidak ada di list tarif resiprokalnya. Ini yang justru dampak tidak langsungnya yang harus diwaspadai,” kata Ahmad dalam acara ‘Waspada Genderang Perang Dagang’ yang disiarkan secara daring, Jumat (4/4/2025).

    Menurut Ahmad, hal ini dapat diantisipasi apabila adanya keberhasilan negosiasi yang dilakukan oleh negara-negara yang terkena kebijakan tersebut. Dia menilai apabila negosiasi tersebut tidak berhasil, akan ada dua kemungkinan yang terjadi, yakni pengalihan perdagangan dan penurunan ekspor.

    “Akan ada trade diversion ke negara-negara yang marketnya besar, salah satunya Indonesia. Kemudian yang kedua adalah akan ada penurunan ekspor ke negara mitra kita sehingga nanti neraca perdagangan itu tidak hanya terpengaruh langsung dari kebijakan AS, tetapi neraca perdagangan kita dengan negara-negara mitra,” jelas Ahmad.

    Untuk menekan laju barang impor, Ahmad menyebut Indonesia dapat menerapkan non-tariff measures (NTMs) atau tindakan non-tarif, salah satunya dengan kebijakan pelabelan produk. Menurut dia, banyak produk-produk impor yang tidak berbahasa Indonesia pada label produknya.

    “Nah kalau misalnya ada kewajiban berbahasa lokal, kan itu juga jadi NTM bagi kita buat menghadang laju impor yang kemungkinan akan besar. Jadi, NTM masih berpeluang besar untuk ditingkatkan, untuk menyeleksi atau menyaring produk impor yang tadi kemungkinan terjadinya trade diversion,” terang dia.

    Kemudian juga Indonesia harus melakukan diversifikasi pasar ekspor akibat kemungkinan terjadinya penurunan ekspor ke negara-negara mitra. Untuk itu, pemerintah harus mulai dipetakan perdagangan dunia seperti apa. Lalu dia juga mengusulkan agar ada kebijakan penguatan ketahanan industri.

    “Industri kita juga perlu didukung dan diperkuat untuk membendung produk-produk impor yang memang dirasa kurang perlu. Itu yang bisa dilakukan,” jelas dia.

    (acd/acd)

  • Dampak Tarif Impor Trump Bisa Lebih Parah dari Era Covid-19

    Dampak Tarif Impor Trump Bisa Lebih Parah dari Era Covid-19

    Jakarta, Beritasatu.com – Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memperingatkan dampak serius dari kebijakan tarif impor baru yang diumumkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Kebijakan ini menargetkan sejumlah negara, termasuk Indonesia yang dikenakan tarif impor 53%.

    Ekonom Senior Indef Tauhid Ahmad mengatakan kebijakan tarif impor Trump berpotensi menimbulkan dampak negatif yang lebih besar dibandingkan pandemi Covid-19 dan konflik geopolitik Rusia-Ukraina.

    “Uncertainty ini sebenarnya sudah terjadi sejak Desember 2024. Kalau lihat secara politik maupun ekonomi, ini jauh lebih besar dibandingkan Covid-19, dibandingkan perang Rusia-Ukraina,” papar Tauhid dalam diskusi Indef, Jumat (4/4/2025).

    Tauhid menjelaskan, kebijakan proteksionisme AS dapat menghambat perdagangan global dan memperburuk kondisi ekonomi dunia yang saat ini belum sepenuhnya pulih.

    Dengan meningkatnya ketidakpastian ekonomi akibat kebijakan tarif impor Trump, iklim investasi global diperkirakan akan terganggu.

    “Investor akan cenderung menahan diri untuk menanamkan modalnya. Orang akan berpikir dua kali sebelum berinvestasi besar-besaran, begitu juga dengan perdagangan, mereka akan ragu apakah barangnya akan tetap laku di pasar global,” tambah Tauhid.

    Menurut Tauhid, kebijakan ini tidak terlepas dari kondisi ekonomi AS yang tengah mengalami tekanan berat. Beberapa faktor utama yang mendorong Trump menerapkan kebijakan proteksionisme antara lain utang jatuh tempo AS telah mencapai US$ 36 triliun. AS mengalami defisit perdagangan yang cukup besar, sementara China menikmati surplus perdagangan yang signifikan.

    Dengan kondisi ini, AS mencoba memperbaiki neraca perdagangannya dengan kebijakan tarif impor baru yang kini dijalankan oleh pemerintahan Trump.

  • Tarif Impor Trump Bikin Kaos Vietnam dan Bangladesh Serbu Pasar Indonesia – Page 3

    Tarif Impor Trump Bikin Kaos Vietnam dan Bangladesh Serbu Pasar Indonesia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kebijakan tarif impor baru yang dilakukan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, diyakini bakal membuat sejumlah negara mencari pasar alternatif untuk memasarkan produk hasil industrinya, melalui praktik dumping.

    Situasi ini jadi lampu kuning tersendiri bagi Indonesia, yang pasar dalam negerinya sudah dibanjiri oleh produk-produk asal China. Terlebih dari total 57 negara yang terkena tarif impor Trump, 20 di antaranya berasal dari Asia, semisal Malaysia, Thailand, Vietnam, Kamboja, Bangladesh, termasuk Indonesia.

    Kepala Pusat Industri, Perdagangan dan Investasi INDEF, Andry Satrio Nugroho, lantas memberikan perhatian khusus kepada pasar domestik di Indonesia saat ini, yang digempur habis-habisan oleh impor dari China. Termasuk untuk produk pakaian dan aksesorinya, yang telah melemahkan sektor industri tekstil dan produk tekstil (TPT).

    Andry khawatir, Indonesia bakal jadi tempat pembuangan barang-barang ekspor negara lain yang tidak bisa masuk pasar AS.

    “Ketika tarif tambahan ini tidak hanya diberikan kepada Indonesia, tetapi juga kepada negara-negara lain yang dalam hal ini mengekspor produk tekstil, bisa jadi mereka akan melakukan praktik dumping,” ujar dia kepada Liputan6.com, Jumat (4/4/2025).

    Produk Tekstil dan Alas Kaki

    Tak terkecuali untuk produk tekstil dan alas kaki, dimana beberapa negara yang terkena keistimewaan tarif dari Trump akan membuang produknya ke pasar yang lebih besar. Andry menilai Indonesia jadi pasar yang paling potensial, lantaran secara geografis berdekatan dengan banyak negara yang terdampak tarif Trump.

    “Jadi Indonesia akan besar-besaran diserang tidak hanya oleh China, tetapi nanti akan ada negara-negara lain. Termasuk negara seperti Vietnam, Bangladesh, Kamboja. Yang pada akhirnya akan membuang produk-produk tekstilnya ke Indonesia,” ungkapnya.

    Untuk diketahui, Indonesia terkena tambahan tarif bea impor hingga sebesar 32 persen dari Amerika Serikat. Sementara Vietnam, Kamboja dan Bangladesh mendapat angka yang jauh lebih besar daripada Indonesia.

    Bangladesh terkena tarif impor hingga 37 persen. Sedangkan Vietnam mencapai 46 persen, dan Kamboja jadi salah satu negara dengan tarif tertinggi mencapai 49 persen.

     

  • Dampak Tarif Impor 32% AS untuk Indonesia Tak Main-Main, Ekonom Beri Berbagai Solusi untuk Pemerintah

    Dampak Tarif Impor 32% AS untuk Indonesia Tak Main-Main, Ekonom Beri Berbagai Solusi untuk Pemerintah

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump menerapkan kebijakan tarif reciprocal terhadap beberapa negara mitra dagang yang dianggap telah menerapkan tarif tinggi terhadap barang impor dari AS.

    Langkah proteksionisme ini bertujuan untuk meningkatkan produksi dalam negeri, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi AS.

    Dalam kebijakan ini, AS menerapkan tarif impor tambahan berkisar antara 10% hingga 39%. Indonesia termasuk salah satu negara yang dikenai tarif tinggi, yaitu sebesar 32%. Sebagai perbandingan, China dikenai tarif 34%, Uni Eropa 20%, Vietnam 46%, India 26%, Jepang 24%, Thailand 36%, Malaysia 24%, Filipina 17%, dan Singapura 10%.

    Dampak Tarif Impor terhadap Perekonomian Global

    Menurut Direktur Program INDEF, Eisha Maghfiruha Rachbini, penerapan tarif reciprocal oleh AS memberikan dampak luas, baik terhadap ekonomi global maupun domestik, di antaranya:

    Harga saham di AS turun setidaknya 3%, serta terjadi penurunan harga saham di Jepang dan Korea Selatan, terutama di sektor otomotif. Harga emas melonjak ke rekor tertinggi di atas $3160/ounce, sementara harga minyak dunia turun lebih dari 3%. Fluktuasi nilai tukar global meningkat, dengan Yen Jepang menguat terhadap dolar AS sebagai bentuk safe haven di tengah ketidakpastian ekonomi global.

    Meskipun bertujuan melindungi industri dalam negeri, kebijakan tarif ini juga dapat menjadi bumerang bagi AS sendiri, memicu inflasi tinggi, kenaikan harga barang, dan dampak negatif pada pasar tenaga kerja mereka.

    Dampak Terhadap Indonesia

    Indonesia merupakan salah satu negara yang paling terdampak kebijakan ini. Beberapa poin utama yang menjadi perhatian:

    Secara tahunan, ekspor Indonesia ke AS mencapai 10,3% dari total ekspor nasional, menjadikannya mitra dagang terbesar kedua setelah China. Kenaikan tarif ini akan menurunkan daya saing produk Indonesia di pasar AS. Industri yang Terkena Dampak: Produk unggulan seperti tekstil, alas kaki, elektronik, furnitur, minyak kelapa sawit, karet, dan perikanan akan mengalami hambatan perdagangan. Biaya produksi meningkat karena adanya tarif tambahan, yang berpotensi memperlambat pertumbuhan industri dan menyebabkan pengurangan tenaga kerja. Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Indef, Andry Satrio Nugroho, menyoroti bahwa industri padat karya seperti tekstil dan alas kaki menyumbang 27,5% dari total ekspor Indonesia ke AS. Jika tidak ada tindakan konkret, maka ancaman PHK massal tidak terhindarkan. Dengan tarif yang lebih tinggi, akan terjadi peralihan perdagangan dari pasar yang berbiaya rendah ke pasar yang berbiaya tinggi, menghambat daya saing ekspor Indonesia. Solusi yang Harus Ditempuh Pemerintah

    Untuk mengatasi dampak negatif dari tarif ini, pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah-langkah strategis sebagai berikut:

    1. Percepatan Negosiasi Perdagangan

    Negosiasi perdagangan yang lebih intensif dengan AS menjadi solusi utama.

    “Kekuatan negosiasi diplomatik menjadi sangat krusial dalam memitigasi dampak dari perang dagang dengan AS,” kata Eisha Maghfiruha Rachbini.

    Pemerintah perlu memastikan bahwa produk ekspor unggulan Indonesia mendapatkan keringanan tarif atau pengecualian dalam perjanjian perdagangan bilateral.

    Saat ini, posisi Duta Besar Indonesia untuk AS telah kosong selama hampir dua tahun, sejak Rosan Roeslani ditunjuk sebagai Wakil Menteri BUMN pada Juli 2023.

    “Kita butuh sosok yang paham diplomasi ekonomi dan berpengalaman dalam lobi dagang. Ini bukan posisi simbolik, ini garis depan pertahanan perdagangan Indonesia,” ujar Andry Satrio Nugroho.

    Tanpa perwakilan yang kuat di Washington, posisi tawar Indonesia dalam menghadapi kebijakan perdagangan AS akan semakin lemah.

    3. Diversifikasi Pasar Ekspor

    Untuk mengurangi ketergantungan pada pasar AS, pemerintah perlu memperluas pasar ekspor ke negara-negara nontradisional seperti Timur Tengah dan Afrika.

    “Pemerintah perlu menginisiasi perjanjian kerja sama dengan negara nontradisional untuk mendorong ekspor produk terdampak,” ucap Eisha.

    Selain itu, Indonesia perlu mengoptimalkan perjanjian dagang bilateral dan multilateral seperti CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement) untuk memastikan akses yang lebih luas ke pasar global.

    4. Insentif bagi Industri Dalam Negeri

    Pemerintah harus memberikan berbagai insentif kepada pelaku industri terdampak, termasuk:

    Subsidi untuk mengurangi beban biaya produksi. Keringanan pajak bagi industri padat karya. Bantuan modal untuk meningkatkan daya saing produk ekspor.

    5. Meningkatkan Daya Saing Produk Indonesia

    Dalam jangka panjang, investasi dalam teknologi, inovasi, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.

    “Setiap hari tanpa perwakilan di Amerika Serikat adalah hari di mana posisi tawar kita melemah. Kita kehilangan momentum, kehilangan peluang, dan kehilangan kendali,” kata Andry Satrio Nugroho.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Usai Badai PHK, Tarif Impor Trump Ancam Kelanjutan Industri Tekstil – Page 3

    Usai Badai PHK, Tarif Impor Trump Ancam Kelanjutan Industri Tekstil – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Ujian terhadap sektor industri tekstil dan produk tekstil (TPT) diramal bakal terus berlanjut, usai adanya badai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan sejumlah pabrikan tekstil semisal PT Sri Isman Rejeki (sritex).

    Pasalnya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan tarif impor baru sebesar 32 persen kepada Indonesia. Lantaran defisit perdagangan AS kian memburuk, dan Indonesia dianggap tidak memberikan timbal balik sepadan terhadap Negeri Paman Sam.

    Kepala Pusat Industri, Perdagangan dan Investasi INDEF Andry Satrio Nugroho menilai, tarif impor Trump sebesar 32 persen terhadap produk Indonesia jadi ancaman serius yang tidak boleh diabaikan.

    Sebab, itu langsung menghantam sektor eskpor utama Indonesia. Semisal tekstil dan alas kaki yang menyumbang 27,5 persen dari total ekspor Indonesia ke AS.

    Berkaca kepada angka perdagangan di 2024, ekspor produk tekstil dan alas kaki Indonesia ke Amerika Serikat mencapai sekitar USD 7 miliar, atau setara Rp 117,25 triliun (kurs Rp 17.750 per dolar AS). Dengan adanya tarif impor baru, tekstil dan produk turunannya berpotensi kehilangan pendapatan ekspor luar biasa besar.

    “Seberapa besar sih sebetulnya dampak dari tarif tambahan ini? bisa jadi menurut saya di fase awal itu penurunannya akan bisa lebih daripada 20 persen. Ini yang kita takutkan, karena skenarionya di penurunan 20 persenan dari value yang ada ini, tentunya akan memberikan ancaman bagi sektor TPT,” ujar Andry kepada Liputan6.com, Jumat (4/4/2025).

    Ketergantungan Pasar AS

    Andry mengatakan, kebergantungan sektor TPT terhadap pasar Amerika Serikat cukup besar. Sehingga, tarif Trump bakal sangat berpengaruh terhadap kelanjutan industri tekstil di Indonesia.

    “Dependensi terhadap pasar TPT dan alas kaki, kurang lebih 38,1 persen. Artinya, sebanyak 38,1 persen produk yang diekspor oleh Indonesia larinya ke US. Kalau kita diberikan tarif impor yang cukup besar itu, ya maka menurut saya ini pasti akan ada pengurangan yang cukup dalam,” urainya.

    “Jika penurunan tadi bisa menurun sampai 20 persen, maka 38,1 persen ekspor kita ke US pasti akan berkurang. Dari 38 persen itu bisa menjadi hanya 30 persen saja,” dia menekankan.

     

  • Dampak Besar Perang Dagang Trump ke Ekonomi RI, Prabowo Harus Turun Tangan!

    Dampak Besar Perang Dagang Trump ke Ekonomi RI, Prabowo Harus Turun Tangan!

    Jakarta –

    Indonesia masuk daftar mitra dagang Amerika Serikat (AS) yang dikenakan tarif balasan oleh Presiden AS Donald Trump. Berdasarkan data dari Gedung Putih, Indonesia terkena tarif sebesar 32%.

    Apa dampak yang akan dirasakan Indonesia dengan adanya kebijakan tersebut? Dampak langsung yang akan dirasakan Indonesia, pertama penurunan nilai ekspor dan produksi barang yang berbasis ekspor.

    “Misalnya kan produk sepatu (seperti sepatu olahraga), itu ekspornya banyak ke Amerika. Otomatis karena harga meningkat, itu pasti mengalami penurunan permintaan. Jadi produk pabrik-pabrik itu akan mencoba efisiensi,” Ekonom Senior Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad kepada detikcom, Kamis (3/4/2025).

    Selain itu, pasar ekspor Indonesia juga akan berkurang ke China. Hal ini disebabkan China juga terkena tarif cukup besar oleh Trump. Jika ekspor dan ekonomi China saja menurun, otomatis, pasar Indonesia juga akan berkurang di China.

    “Karena ekonomi China turun, karena barang mereka katakan tidak bisa masuk (ke AS), otomatis ekonomi China turun, pasar kita ke China juga turun,” terangnya.

    Ancaman lainnya, kondisi perekonomian Indonesia diperkirakan akan menurun. Dampaknya diprediksi akan langsung terasa pada pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025.

    “Kalau ekonomi dunia turun, ini ke kita dampaknya besar. Jadi potensi dari sektor eksternal kita, walaupun tidak sebesar domestik, itu pengaruh menjadi ancaman kita, ekonomi kita bisa di bawah 5%,” tuturnya.

    Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira memandang kebijakan Trump bisa memicu resesi ekonomi bagi Indonesia karena permintaan ekspor yang menurun. Bhima menyebut terutama pada sektor dengan ekspor cukup tinggi yakni produk otomotif.

    “Total ekspor produk otomotif Indonesia tahun 2023 ke AS US$ 280,4 juta setara Rp4,64 triliun (kurs Rp 16.600). Rata-rata 2019-2023 pertumbuhan ekspor produk otomotif ke AS 11%,” jelasnya.

    Jika ekspor otomotif turun, maka dampaknya akan meluas, pertama pada permintaan yang lesu. Imbasnya, pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penurunan kapasitas produksi semua industri otomotif di dalam negeri.

    Bhima juga menyebut sektor padat karya seperti pakaian jadi dan tekstil diperkirakan makin terpuruk. Ia mengatakan sebagian besar merek internasional yang ada di Indonesia, punya pasar besar di AS.

    “Begitu kena tarif yang lebih tinggi, brand itu akan turunkan jumlah order/ pemesanan ke pabrik Indonesia. Sementara didalam negeri, kita bakal dibanjiri produk Vietnam, Kamboja dan China karena mereka incar pasar alternatif,” terangnya.

    Sebagai informasi, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan mengenakan tarif impor sebesar 10% untuk semua barang yang masuk ke AS, dengan tarif yang lebih tinggi bagi beberapa negara, termasuk mitra dagang terbesar AS, kebijakan ini berlaku mulai 5 April 2025.

    Dikutip dari The New York Times, Kamis (3/4/2025), setidaknya ada 100 mitra dagang yang terkena tarif baru. Beberapa negara terkena tarif cukup besar, seperti China 34%, Vietnam 46%, Kamboja 49%, Taiwan 32%, India 26%, hingga Korea Selatan 25%.

    Mengacu pada data Gedung Putih yang dikutip oleh The New York Times, Indonesia juga termasuk negara yang terkena dampak dari perang dagang Trump. Indonesia dikenakan tarif impor sebesar 32%.

    (ada/hns)

  • Tarif Impor Trump Akan Berdampak Besar buat Indonesia

    Tarif Impor Trump Akan Berdampak Besar buat Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Indonesia merupakan negara yang bakal terdampak besar atas keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menaikkan tarif impor sebesar 32%.

    Direktur Program Indef Eisha Maghfiruha Rachbini mengatakan secara rata-rata tahunan, pangsa pasar ekspor Indonesia ke negara tujuan AS sebesar 10,3%, terbesar kedua setelah ke China. Dengan adanya penerapan tarif impor baru tersebut, tentu akan berdampak langsung terhadap produksi di Indonesia.

    “Penerapan tarif impor baru pada produk-produk ekspor Indonesia ke AS akan berdampak langsung. Tarif impor baru tersebut akan menyebabkan penurunan ekspor Indonesia ke AS secara signifikan,” kata Eisha kepada Beritasatu.com, Kamis (3/4/2025).

    Lebih lanjut, Eisha menjelaskan secara terperinci berbagai produk yang bakal terdampak, di antaranya tekstil, alas kaki, elektronik, furnitur, serta produk pertanian dan perkebunan, seperti minyak kelapa sawit, karet, dan perikanan.

    “Secara teori, dengan adanya penerapan tarif, akan terjadi trade diversion dari pasar yang berbiaya rendah ke pasar yang berbiaya tinggi. Akan berdampak pada biaya yang tinggi bagi pelaku ekspor untuk komoditas unggulan, seperti tekstil, alas kaki, elektronik, furnitur, dan produk pertanian. Dampaknya adalah melambatnya produksi dan berkurangnya lapangan pekerjaan,” bebernya.

    Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump, pada Kamis (3/4/2025) WIB, mengumumkan kebijakan tarif impor baru yang menargetkan sejumlah negara, termasuk beberapa mitra dagang terdekat AS.

    Dalam pidato di Taman Mawar Gedung Putih dengan latar belakang bendera AS, Trump menerapkan tarif impor tinggi terhadap China dan Uni Eropa. Ia menyebut hari itu sebagai Hari Pembebasan. “Selama bertahun-tahun, negara kita telah dieksploitasi oleh berbagai negara, baik sekutu maupun lawan,” ujar Trump.

    Selain Indonesia, China juga terdampak kebijakan ini dengan tarif 34%. Negara Tirai Bambu tersebut menjadi yang pertama disebut oleh Trump saat mengumumkan kebijakan tarif baru.

    Di kawasan ASEAN, beberapa negara juga dikenakan tarif impor yang tinggi, seperti Thailand dengan 36% dan Vietnam dengan 46%. Tidak hanya negara-negara Asia, sekutu AS pun ikut terkena kebijakan tarif impor Trump ini, di antaranya Uni Eropa (20%), Jepang (24%), serta Korea Selatan (25%).

  • Tarif Impor Trump Bisa Tekan Nilai Tukar Rupiah ke Level Rp 17.000

    Tarif Impor Trump Bisa Tekan Nilai Tukar Rupiah ke Level Rp 17.000

    Jakarta, Beritasatu.com – Kebijakan tarif impor yang baru saja diumumkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump diperkirakan akan membuat nilai tukar rupiah melemah hingga Rp 17.000 per dolar AS. Diketahui, Indonesia dikenakan tarif impor sebesar 32% oleh AS.

    “Dampaknya dari tarif impor ini adalah akan terjadi depresiasi rupiah yang saat ini sudah Rp 16.700-an per dolar AS, dalam beberapa hari ke depan tidak mustahil akan melampaui Rp 17.000,” kata guru besar Institut Pertanian Bogor (IPB) yang juga merupakan salah satu pendiri Indef, Didin S Damanhuri, Kamis (3/4/2025).

    Dikutip dari data Bloomberg pada Kamis (3/4/2025) pukul 15.36 WIB di pasar spot exchange, rupiah sore ini berada pada level Rp 16.745 per dolar AS atau melemah 33 poin (0,20%). 

    Didin menegaskan, pemerintah Indonesia perlu segera memitigasi dampak jangka pendek, menengah, dan panjang dari kebijakan tarif impor Trump ini. Selain itu, kerja sama ekonomi juga perlu diperkuat antara negara-negara anggota ASEAN, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan juga BRICS plus.

    Sementara itu, anggota komisi VI DPR, Firnando H Ganinduto menyoroti pentingnya melakukan negosiasi dengan AS dan mitra dagang lainnya, khususnya untuk sektor-sektor yang selama ini bergantung pada ekspor ke AS.

    Menurutnya, dampak dari kebijakan ini sangat besar pada perekonomian. Negara-negara maju kemungkinan akan memberikan balasan, yang dapat memicu perang dagang. 

    “Perlu dilakukan negosiasi tingkat tinggi antarnegara melalui perjanjian dagang untuk menghindari dampak luas terhadap perekonomian Indonesia,” ujar Firnando terkait antisipasi dampak tarif impor Trump.