Xcloud.id

NGO: INDEF

  • Ngeri-ngeri Sedap! Ini Dampak Rupiah Melemah Gegara Kebijakan Tarif Trump

    Ngeri-ngeri Sedap! Ini Dampak Rupiah Melemah Gegara Kebijakan Tarif Trump

    Jakarta: Nilai tukar rupiah akhir-akhir ini terasa makin ringkih, apalagi kalau dibandingkan dengan dolar Amerika Serikat (AS). 
     
    Nah, salah satu penyebab yang bisa bikin rupiah makin lemah datang dari kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump, yang dikenal dengan sebutan Reciprocal Tariff alias tarif resiprokal.
     
    Pada penutupan perdagangan kemarin, mengacu data Bloomberg, rupiah berada di posisi Rp16.652,5 per dolar. Sedangkan berdasarkan Yahoo Finance, rupiah berada di level Rp16.554 per USD.

    Apa sih sebenarnya dampak dari melemahnya rupiah? Dan kenapa kebijakan tarif Trump bisa bikin rupiah kepanasan? kita akan siman di artikel ini.

    Apa itu kebijakan tarif resiprokal?
    Kebijakan tarif resiprokal adalah aturan perdagangan yang intinya jika negara lain memberlakukan tarif tinggi pada barang dari AS, maka AS akan melakukan hal yang sama terhadap barang dari negara tersebut.
     
    Kebijakan ini bisa bikin harga barang-barang impor di AS termasuk dari negara berkembang seperti Indonesia jadi lebih mahal. Efek dominonya? Bisa memicu inflasi di AS.
     

    Kenapa inflasi di AS bisa bikin rupiah melemah?
    Melansir Antara, Sabtu, 5 April 2025, menurut Ekonom Indef Fadhil Hasan, inflasi di AS bisa bikin bank sentral mereka, alias The Fed, menaikkan suku bunga.
     
    Kalau suku bunga di AS naik, maka investor global cenderung lari ke aset-aset yang lebih aman dan menguntungkan, seperti obligasi pemerintah AS. Akibatnya, modal yang tadinya parkir di negara berkembang kayak Indonesia bakal keluar alias terjadi capital outflow.
     
    “Untungnya kan sekarang ini kita masih libur, sehingga kita belum mengetahui secara persis setelah adanya kebijakan ini, dalam short term itu gimana dampaknya terhadap nilai tukar rupiah itu, walaupun kemarin kita mengetahui bahwa memang ada sedikit pelemahan, walaupun kemudian katanya kemarin itu ada sedikit menguat kembali,” ucap dia.
    Kalau rupiah melemah, apa dampaknya buat kita?
    Beberapa hal yang kamu harus ketahui jika rupiah terus melemah:

    Harga barang impor naik

    Gadget, barang elektronik, bahkan bahan baku industri yang diimpor bakal makin mahal.

    BBM bisa ikut naik

    Karena Indonesia masih impor minyak, pelemahan rupiah bisa bikin biaya impor BBM naik, dan ini bisa bikin harga jual BBM di dalam negeri ikut naik.

    Utang pemerintah dan swasta membengkak

    Utang dalam dolar otomatis jadi lebih mahal saat dibayar dengan rupiah yang nilainya turun.

    Bisa picu inflasi domestik

    Barang-barang kebutuhan sehari-hari yang ikut naik harganya bisa bikin inflasi melonjak.

    Tertekan dari segala arah

    Fiskal, defisit anggaran, hingga neraca perdagangan bisa kena imbas. Ekonomi bisa makin berat kalau tidak diantisipasi dengan baik.
     
    Kebijakan ekonomi global, sekilas terlihat jauh, tapi dampaknya bisa terasa sampai ke kantong kita. Melemahnya rupiah itu bukan sekadar angka tapi menyangkut daya beli, biaya hidup, hingga nasib utang negara.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Ekonom nilai respons Indonesia terhadap tarif resiprokal AS sudah baik

    Ekonom nilai respons Indonesia terhadap tarif resiprokal AS sudah baik

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Ekonom nilai respons Indonesia terhadap tarif resiprokal AS sudah baik
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 04 April 2025 – 22:43 WIB

    Elshinta.com – Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Fadhil Hasan menilai keputusan Indonesia dalam merespons kebijakan tarif resiprokal (Reciprocal Tariff) Amerika Serikat (AS) baik untuk dilakukan.

    “Pemerintah Indonesia kemarin sudah mengeluarkan suatu pernyataan yang sifatnya umum, normatif, bahwa kita akan mempelajari terlebih dahulu dampak daripada kebijakan ini. Kemudian, pemerintah Indonesia juga siap untuk melakukan dialog, bahkan akan mengirimkan tim ke Amerika untuk berunding atau melakukan negosiasi terkait dengan hal ini. Saya kira saya sepakat dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia itu, tidak mengambil suatu kebijakan yang bersifat retaliasi, tapi menganalisis dulu dengan mendalam, kemudian juga melakukan dialog. Saya kira ini suatu yang baik untuk dilakukan,” kata dia dalam Diskusi Publik “Waspada Genderang Perang Dagang” yang diadakan oleh Indef di Jakarta, Jumat.

    Menurut pernyataan pers Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Indonesia akan mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan pemerintah AS.

    Sebagai bagian dari negosiasi, pemerintah Indonesia telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh Pemerintah AS, terutama yang disampaikan dalam laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 yang diterbitkan US Trade Representative.

    Di sisi lain, Indonesia disebut harus mengurangi ketergantungan terhadap Amerika sebagai respon atas kebijakan tarif resiprokal AS.

    Pertama, melakukan diversifikasi negara tujuan ekspor ke negara-negara lain yang selama ini memiliki hubungan baik dan terbuka dengan Indonesia, serta menggunakan berbagai forum multilateral untuk bisa memaksimalkan hubungan dagang Tanah Air dengan negara-negara tersebut.

    Kedua, menjaga ketahanan ekonomi domestik dengan memitigasi dampak yang ditimbulkan dari kemungkinan terjadinya depresiasi nilai tukar rupiah.

    “Kalau kita lihat kan sebenarnya terjadinya depresiasi yang nilai tukar rupiah akhir-akhir ini juga disebabkan faktor yang sifatnya internal, (yakni) kekhawatiran pasar ataupun publik terhadap berbagai agenda ekonomi kita sendiri, terkait dengan MBG (Makan Bergizi Gratis), Danantara, kemudian Koperasi Merah Putih, dan banyak lainnya yang dikhawatirkan dari sisi pembiayaan fiskalnya itu tidak cukup untuk bisa membiayai semua program tersebut kalau misalnya tidak melakukan suatu pelebaran daripada defisit anggaran itu sendiri. Kekhawatiran-kekhawatiran yang seperti itu harus ditangkap oleh pemerintah dan melakukan evaluasi berbagai program-program tersebut agar bisa meyakinkan publik dan pasar itu bahwa ini bisa secara fiskalnya itu tetap sustain, artinya bisa membiayai itu dengan baik,” ucap Fadhil.

    Terakhir, dia merasa Indonesia dapat melakukan targeted retaliation atas kebijakan tarif resiprokal AS. Misalnya, memberikan tarif terhadap beberapa produk Amerika seperti kedelai yang menjadi komoditas impor terbesar Indonesia dari Negeri Paman Sam.

    “Kedelai ini agriculture product yang sangat penting bagi ekspor Amerika dan juga sensitif karena ini menyangkut kehidupan petani yang sangat memiliki suatu lobby politik yang kuat di Amerika. Jadi, kalau misalnya mereka terganggu ekspornya itu, juga mungkin karena misalnya kita mengenakan tarif tambahan yang sepertinya halnya mereka melakukan itu, itu mungkin akan lebih diperhatikan oleh pemerintah Amerika itu,” ujar dia.

    Sumber : Antara

  • Dampak Tarif Resiprokal Trump ke RI Dinilai Moderat dari Sisi Perdagangan

    Dampak Tarif Resiprokal Trump ke RI Dinilai Moderat dari Sisi Perdagangan

    JAKARTA – Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Fadhil Hasan menilai dampak tarif resiprokal (Reciprocal Tariff) Amerika Serikat terhadap Indonesia cenderung moderat. 

    “Menurut pendapat saya, kalau dari sisi perdagangan, impact yang akan ditimbulkan oleh kebijakan Trump ini, resiprocal tariff, itu mungkin bagi perdagangan Indonesia itu bisa dikatakan mungkin moderat,” ujarnya dalam Diskusi Publik “Waspada Genderang Perang Dagang” yang diadakan oleh Indef di Jakarta, Jumat, 4 April dilansir ANTARA.

    Beberapa produk ekspor Indonesia akan terdampak akibat dari kebijakan ini adalah tekstil, garmen, alas kaki, kemudian palm oil.

    Secara total, dia menyatakan, ada 10 produk ekspor Indonesia yang akan terdampak tarif resiprokal AS.

    Kendati demikian, mengingat kebijakan tarif berlaku bagi semua negara, terutama negara-negara pesaing Indonesia seperti Vietnam, Malaysia, dan Thailand, Fadhil menganggap dampak yang dialami Tanah Air lebih moderat.

    “Bahkan, mungkin bagi Vietnam ataupun Malaysia itu akan menghadapi level tarif yang lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia,” kata dia.

    Saat ini, AS merupakan partner dagang terbesar kedua Indonesia setelah China dengan total share dari ekspor Tanah Air ke Amerika sekitar 10,5 persen.

    Indonesia juga memperoleh surplus perdagangan dengan Amerika sebesar 16,8 miliar dolar AS.

    Pada Rabu (2/4), Presiden AS Donald Trump mengumumkan, kenaikan tarif sedikitnya 10 persen ke banyak negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, terhadap barang-barang yang masuk ke negara tersebut.

    Indonesia berada di urutan ke delapan di daftar negara-negara yang terkena kenaikan tarif AS, dengan besaran 32 persen. Sekitar 60 negara bakal dikenai tarif timbal balik separuh dari tarif yang mereka berlakukan terhadap AS.

    Berdasarkan daftar tersebut, Indonesia bukan negara satu-satunya di kawasan Asia Tenggara yang menjadi korban dagang AS. Ada pula Malaysia, Kamboja, Vietnam serta Thailand dengan masing-masing kenaikan tarif 24 persen, 49 persen, 46 persen, dan 36 persen.

    Trump mengatakan bahwa tarif timbal balik itu bertujuan untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja di dalam negeri.

    Ia dan para pejabat pemerintahannya berpendapat bahwa AS telah “dirugikan” oleh banyak negara akibat praktik perdagangan yang dianggap tidak adil.

    Tarif-tarif yang telah lama diancamkan Trump itu diumumkan dalam acara “Make America Wealthy Again” di Rose Garden, Gedung Putih.

  • Ekonom Sebut Dasar Trump Kenakan Tarif 32% ke RI Tak Jelas

    Ekonom Sebut Dasar Trump Kenakan Tarif 32% ke RI Tak Jelas

    Jakarta –

    Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai perhitungan untuk menentukan tarif imbal balik (resiprokal) yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tak berdasarkan basis ekonomi yang jelas. Hal ini disampaikan oleh Ekonom Senior INDEF M Fadhil Hasan.

    Indonesia dikenakan tarif impor Trump sebesar 32%. Angka ini didapati karena Trump menilai Indonesia mengenakan tarif impor terhadap produk-produk AS sebesar 64%. Padahal, menurut Fadhil, Indonesia hanya mengenakan tarif impor sebesar 8-9%

    “Cara mereka menentukan resiprokal tarif yang dikenakan kepada negara-negara itu perhitungannya itu tidak memiliki basis ekonomi yang jelas. Nah ini kenapa Amerika sampai ke perhitungan seperti ini, simpel karena mereka menghitung bahwa 64% tarif yang dikenakan oleh pemerintah Indonesia adalah jumlah defisit yang terjadi dalam misalnya perdagangan Indonesia-AS sekitar US$ 16,8 miliar. Nah itu defisit Amerika, kita surplus segitu kemudian itu dibagi dengan total impor Amerika dari Indonesia sebesar US$ 28 miliar sekian,” kata Fadhil dalam acara ‘Waspada Genderang Perang Dagang’ yang disiarkan secara daring, Jumat (4/4/2025).

    Fadhil menyebut dari hitungan tersebut didapati tarif impor Indonesia ke produk AS adalah sebesar 64%. Di sisi lain, hitungan tarif impor 64% oleh Indonesia termasuk dengan nilai tukar dan non-tarif barrier (NTB). Namun, perhitungan NTB sangat sulit sehingga perhitungan AS dengan tarif 64% dinilai membingungkan.

    “Padahal tarif kita itu paling 8-9% itu. Perhitungan ini sangat membingungkan dan tidak memiliki suatu argumen yang jelas. Ekonom di Amerika Serikat sendiri juga paling mentertawakan metode atau formula tersebut,” jelas Fadhil.

    Senada, Peneliti Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi INDEF Ahmad Heri Firdaus menilai pengenaan tarif impor Indonesia ke AS tidak terlalu tinggi. Berdasarkan rata-rata sederhana (simple average), tarif Indonesia terhadap AS hanya mencapai 8,56%.

    “Kalau kita lihat tarif Indonesia terhadap Amerika Serikat, simple average itu mencapai 8,56%. Kemudian yang weighted average (rata-rata tertimbang) itu 4,16%,” ujar Ahmad.

    Ahmad pun mengakui pengenaan tarif AS terhadap Indonesia relatif lebih kecil. Apabila dilihat dari simple average, tarif AS terhadap Indonesia hanya 4,18%. Sementara, dilihat dari weighted average sebesar 5,1%.

    “Nah, kemudian kalau tarif AS terhadap Indonesia itu memang lebih kecil. Artinya kita menerapkan tarif yang masih relatif besar dibanding Amerika Serikat. Tapi tidak sampai sebesar 64% terus di-discount 32%. Jadi memang betul, tarif kita juga tidak tinggi-tinggi banget. Karena trendnya adalah semakin ke sini kita semakin mengurangi hambatan-hambatan yang bersifat tarif,” jelas Ahmad.

    (acd/acd)

  • Andry Satrio Kritik Sikap Pemerintah saat Respons Kebijakan Tarif Timbal Balik Trump, Ini Alasannya  – Halaman all

    Andry Satrio Kritik Sikap Pemerintah saat Respons Kebijakan Tarif Timbal Balik Trump, Ini Alasannya  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Andry Satrio Nugroho, mengkritik sikap pemerintah Indonesia saat merespons kebijakan tarif timbal balik Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.

    Menurut Andry, pemerintah tidak menganggapnya serius karena merasa hal tersebut bukan sesuatu yang darurat untuk ditanggapi.

    Alasan Andry mengatakan hal demikian karena melihat sikap pemerintah yang membatalkan konferensi pers pada Kamis (3/4/2025) dalam menanggapi kebijakan Trump tersebut.

    Konferensi pers tersebut rencananya akan dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri Luar Negeri, dan Wakil Menteri Industri. 

    “Respons dari pemerintah itu justru batal dilakukan, ini menurut saya ada hal yang saya tidak bisa katakan lagi selain pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah.”

    “Dan merasa bahwa ini bukan sesuatu yang urgen untuk ditanggapi,” ujar Andry saat dihubungi, Jumat (4/4/2025), dilansir Kompas.com.

    Padahal, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), AS adalah salah satu mitra dagang utama Indonesia. 

    Neraca perdagangan nonmigas Indonesia terhadap AS mengalami surplus yang terus meningkat.

    Pada 2024, surplus perdagangan nonmigas Indonesia terhadap AS mencapai 16,84 miliar dolar AS. 

    Ekspor Indonesia ke AS tercatat 26,31 miliar dolar AS, sementara impor dari AS hanya 9,46 miliar dolar AS.

    “Ini sesuatu hal yang menurut saya sepertinya pemerintah Prabowo ini tidak mengerti ya, bahwa kita tahu banyak produk yang akan sulit masuk ke pasar US, dan produk-produk di antaranya produk industri padat karya,” ujar Andry.

    Selain itu, sebelumnya, pemerintah Indonesia juga dinilai abai dengan AS, karena pemerintah tak segera menunjuk Duta Besar Indonesia untuk Washington DC yang sudah kosong selama hampir dua tahun, usai Rosan Roeslani menyelesaikan tugasnya pada 17 Juli 2023. 

    “Jadi ada kekosongan representatif (Indonesia) di US. Ini yang juga menurut saya sesuatu yang melihat bahwa US itu bukan mitra dagang potensial atau strategis kita. Pemerintah abai dalam hal ini menurut saya,” ujar Andry.

    Sebelumnya, Trump  mengumumkan tarif baru sebesar 10 persen terhadap hampir semua barang impor yang masuk ke Amerika, Rabu (2/4/2025). 

    Indonesia pun tercantum dalam daftar tarif timbal balik yang diumumkan oleh Trump tersebut.

    Dilansir Kompas TV, Indonesia menerapkan tarif sebesar 64 persen terhadap barang-barang dari AS.

    Kemudian, sebagai respons, AS akan mengenakan tarif sebesar 32 persen terhadap barang-barang Indonesia yang dijual di Amerika. 

    Tarif ini akan mulai berlaku pada Rabu (9/4/2025) mendatang. 

    Trump menyatakan bahwa dana dari penerapan tarif ini akan digunakan untuk mengurangi pajak dan membayar utang nasional. 

    Dampak bagi Indonesia

    Dilansir web resmi Kemlu, pengenaan tarif timbal balik ini akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke AS.

    Diketahui, Indonesia memiliki sejumlah produk ekspor utama di pasar AS.

    Di antaranya adalah elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, palm oil, karet, furnitur, udang, dan produk-produk perikanan laut.

    Guna menyikapi kebijakan dari Trump itu, pemerintah akan segera menghitung dampak pengenaan tarif AS terhadap sektor-sektor tersebut dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. 

    Lantas, apa langkah-langkah pemerintah untuk menghadapi kebijakan Trump tersebut?

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, mengatakan pemerintah akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian nasional Indonesia.

    Dia menyebutkan, sejak awal tahun ini, pemerintah Indonesia telah mempersiapkan berbagai strategi dan langkah untuk menghadapi penerapan tarif resiprokal AS dan melakukan negosiasi dengan Pemerintah AS.

    Tim lintas kementerian dan lembaga, perwakilan Indonesia di AS, dan para pelaku usaha nasional pun telah berkoordinasi secara intensif untuk persiapan menghadapi tarif resiprokal AS itu.

    “Pemerintah Indonesia akan terus melakukan komunikasi dengan Pemerintah AS dalam berbagai tingkatan,” ucap Susiwijono.

    “Termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan Pemerintah AS,” katanya.

    Sebagai bagian dari negosiasi, Pemerintah Indonesia disebut telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjawab permasalahan yang diangkat Pemerintah AS.

    Terutama yang disampaikan dalam laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 yang diterbitkan US Trade Representative.

    “Indonesia telah berkomunikasi dengan Malaysia selaku pemegang Keketuaan ASEAN untuk mengambil langkah bersama mengingat 10 negara ASEAN seluruhnya terdampak pengenaan tarif AS,” kata Susiwijono.

    Susiwijono mengatakan, langkah-langkah Pemerintah Indonesia itu salah satunya berkomitmen menjaga stabilitas yield Surat Berharga Negara (SBN) di tengah gejolak pasar keuangan global pasca pengumuman tarif resiprokal AS.

    Bersama Bank Indonesia, Indonesia juga akan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

    Serta memastikan likuiditas valas tetap terjaga guna mendukung kebutuhan pelaku dunia usaha serta memelihara stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

    Presiden Prabowo Subianto juga menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk melakukan langkah strategis dan perbaikan struktural serta kebijakan deregulasi melalui penyederhanaan regulasi dan penghapusan regulasi yang menghambat, khususnya terkait dengan Non-Tariff Measures (NTMs).

    Hal itu sejalan dalam upaya meningkatkan daya saing, menjaga kepercayaan pelaku pasar, dan menarik investasi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

    “Langkah kebijakan strategis lainnya yang akan ditempuh oleh Pemerintah Indonesia adalah memperbaiki iklim investasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja yang luas,” kata Susiwijono. 

    (Tribunnews.com/Rifqah/Endrapta Ibrahim) (Kompas.com)

  • Indef: Was-was Badai PHK jika Prabowo Gagal Melobi Donald Trump Soal Kebijakan Tarif

    Indef: Was-was Badai PHK jika Prabowo Gagal Melobi Donald Trump Soal Kebijakan Tarif

    Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mewanti-wanti potensi hantaman pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat kebijakan tarif Trump. 

    Tauhid menyampaikan bahwa adanya negosiasi perdagangan menjadi penting karena akan berdampak pada keberlangsungan industri yang berorientasi ekspor. 

    Pasalnya, tarif bea masuk sebesar 32% untuk barang ekspor dari Indonesia akan otomatis menyebabkan kenaikan harga dan membuat produsen melakukan penyesuaian kapasitas industri.  

    “[Efeknya] ke masyarakat, adalah kemungkinan PHK dapat terjadi pada perusahaan-perusahaan eksportir,” ujarnya dalam Diskusi Publik Indef: Waspada Genderang Perang Dagang, Jumat (4/4/2025). 

    Tauhid memandang bahwa dalam enam bulan pertama, kemungkinan besar perusahaan masih dapat bertahan. 

    Apabila dalam enam bulan pemerintah tak dapat menemukan titik terang terkait tarif tersebut, maka potensi PHK tidak dapat dibendung. 

    Pada kesempatan yang sama, Peneliti Center of Industry, Trade, and Investment Indef Ahmad Heri Firdaus menyampaikan bukan hanya Indonesia yang perlu melakukan negosiasi, namun juga seluruh negara yang terkena tarif resiprokal. 

    Kalau tidak, hal tersebut akan mempengaruhi ekspor masing-masing negara ke Amerika Serikat. 

    Meski demikian, di tengah hal tersebut, terdapat kemungkinan yang akan terjadi terhadap tatanan perdagangan internasional. 

    Heri melihat akan ada diversi perdagangan ke negara-negara yang pasarnya besar, salah satunya Indonesia. Kemudian yang kedua adalah penurunan ekspor kita ke negara-negara mitra. 

    “Akan ada penurunan ekspor ke sana, sehingga nanti neraca perdagangannya itu tidak hanya terpengaruh langsung dari kebijakan AS, tetapi neraca perdagangan kita dengan negara-negara mitra,” ujarnya. 

  • Mau Negosiasi dengan Soal Tarif, tapi Indonesia Tak Punya Dubes di AS

    Mau Negosiasi dengan Soal Tarif, tapi Indonesia Tak Punya Dubes di AS

    Mau Negosiasi dengan Soal Tarif, tapi Indonesia Tak Punya Dubes di AS
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Langkah
    pemerintah

    Indonesia
    yang ingin mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Amerika Serikat untuk menegosiasikan
    tarif
    timbal balik sebesar 32 persen disorot Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (
    Indef
    ), Andry Satrio Nugroho.
    Sebab, saat ini Indonesia tidak memiliki Duta Besar (
    Dubes
    ) yang ditempatkan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Washington DC, Amerika Serikat selama hampir dua tahun.
    “Jadi ada kekosongan representatif (Indonesia) di US. Ini yang juga menurut saya sesuatu yang melihat bahwa US itu bukan mitra dagang potensial atau strategis kita.
    Pemerintah
    abai dalam hal ini menurut saya,” ujar Andry saat dihubungi, Jumat (4/4/2025).
    Diketahui, saat ini posisi Dubes Indonesia untuk
    AS
    telah kosong selama hampir dua tahun, setelah Rosan Roeslani menyelesaikan tugasnya pada 17 Juli 2023.
    Rosan tak lagi menduduki posisi Dubes Indonesia untuk AS karena pada saat itu ditunjuk sebagai Wakil Menteri BUMN oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
    “Kita tidak punya ya Dubes yang kita taruh di Washington, itu udah hampir dua tahun,” ujar Andry.
    Padahal beberapa komoditas utama menyumbang surplus perdagangan terbesar bagi Indonesia lewat ekspornya ke AS. Beberapa di antaranya perlengkapan elektrik, pakaian, aksesoris rajutan, dan alas kaki.
    “Kita tahu banyak produk yang akan sulit masuk ke pasar US dan produk-produk di antaranya produk industri padat karya,” ujar Andry.
    Hal tersebut semakin membuatnya skeptis terkait diplomasi yang ingin dilakukan pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat dalam menegosiasikan
    tarif timbal balik
    sebesar 32 persen.
    Apalagi pemerintah dinilainya tak memiliki pendirian dalam menanggapi kebijakan tarif
    impor
    yang dicetuskan Presiden Donald
    Trump
    .
    “Jadi memang tidak ada kata yang lebih tepat selain bahwa pemerintah melakukan pengabaian dan juga merasa ini bukan sesuatu yang urgen. Nanti kita bisa melihat paling nyata Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kita akan jatuh ketika pembukaan pasar,” ujar Andry.
    “Kenapa? karena investor lagi-lagi kehilangan rasa kepercayaan kepada pemerintah bahwa pemerintah diam saja. Jadi tidak punya standpoint yang diberikan oleh Indonesia kepada pihak US,” sambungnya menegaskan.
    Diketahui, pemerintah Indonesia mengirim delegasi tingkat tinggi ke Washington DC, Amerika Serikat, untuk bernegosiasi atas kebijakan tarif impor yang diambil Presiden AS Donald Trump.
    Hal itu disampaikan melalui siaran pers Kementerian Luar Negeri untuk merespons kebijakan kenaikan tarif impor untuk Indonesia sebesar 32 persen.
    “Pemerintah Indonesia akan terus melakukan komunikasi dengan Pemerintah AS dalam berbagai tingkatan, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan Pemerintah AS,” tulis Kemenlu di laman resminya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ekonom: Efek Tarif Trump Berpotensi Tekan Nilai Tukar Rupiah

    Ekonom: Efek Tarif Trump Berpotensi Tekan Nilai Tukar Rupiah

    Bisnis.com, JAKARTA – Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memandang bahwa kebijakan tarif baru Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berpotensi menekan nilai tukar rupiah ke depan.

    Ekonom Senior Indef M. Fadhil Hasan menjelaskan bahwa penerapan tarif baru itu memiliki implikasi terhadap sisi perdagangan Indonesia hingga depresiasi nilai tukar rupiah.

    Menurutnya, produk ekspor negara lain yang dijual di AS akan mengalami kenaikan harga, sehingga mendorong peningkatan inflasi di negeri Paman Sam. Hal tersebut akan memicu bank sentral AS Federal Reserve untuk menyesuaikan kebijakan moneter.

    “Kalau misalnya inflasi itu meningkat di Amerika, maka kebijakan The Fed itu biasanya menghentikan atau mengontrol inflasi itu adalah dengan menaikkan tingkat suku bunga,” kata Fadhil dalam diskusi publik secara virtual, Jumat (4/4/2025).

    Dia memaparkan bahwa peningkatan suku bunga itu akan memicu terjadinya capital outflow (aliran modal keluar) dari pasar negara berkembang alias emerging market ke AS.

    Hal ini dimungkinkan oleh peningkatan suku bunga dari obligasi yang dijual di AS. Semakin tinggi tingkat suku bunga obligasi, maka tingkat keuntungan atau yield terkait juga akan meningkat.

    “Sehingga mungkin akan terjadi outflow dari negara-negara emerging market ke Amerika itu. Nah ini yang kemudian saya kira menyebabkan terjadinya depresiasi lebih lanjut daripada nilai tukar rupiah kita,” lanjutnya.

    Menurutnya, depresiasi nilai tukar rupiah memiliki dampak yang luas terhadap beberapa hal, antara lain utang luar negeri hingga kondisi fiskal dalam negeri.

    Itu sebabnya, dia menyebut bahwa pemerintah mesti menyiapkan antisipasi terkait rupiah, di samping mengukur dampak terhadap aktivitas ekspor.

    Sebagai informasi, Trump resmi menetapkan bahwa semua mitra dagang AS akan dikenakan tarif setidaknya 10% ke depannya, sedangkan negara-negara yang dianggap memiliki hambatan tinggi terhadap barang-barang AS akan menghadapi tarif lebih besar.

    Alasannya, seperti yang disampaikan dalam banyak pidatonya, Trump ingin mewujudkan anggaran berimbang (balance budget) alias defisit APBN nol persen terhadap produk domestik bruto dalam masa pemerintahannya.

    “Ini adalah deklarasi kemerdekaan kita,” kata Trump di Rose Garden, Gedung Putih dilansir dari Reuters.

    Produk-produk Indonesia sendiri dikenai tarif bea masuk sebesar 32%. Padahal, sebelumnya hanya 10%—bahkan beberapa barang konsumsi sepenuhnya bebas bea masuk karena Indonesia menikmati fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) yang diberikan oleh pemerintah AS kepada negara-negara berkembang.

  • Tarif Resiprokal AS Berpotensi Bikin Kurs Rupiah Terdepresiasi

    Tarif Resiprokal AS Berpotensi Bikin Kurs Rupiah Terdepresiasi

    JAKARTA – Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Fadhil Hasan menganggap kebijakan tarif resiprokal (Reciprocal Tariff) Amerika Serikat (AS) berpotensi membuat nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terdepresiasi.

    “Untungnya kan sekarang ini kita masih libur, sehingga kita belum mengetahui secara persis setelah adanya kebijakan ini, dalam short term itu gimana dampaknya terhadap nilai tukar rupiah itu, walaupun kemarin kita mengetahui bahwa memang ada sedikit pelemahan, walaupun kemudian katanya kemarin itu ada sedikit menguat kembali,” katanya dilansir ANTARA, Jumat, 4 April.

    Dengan adanya kebijakan ini, lanjut Fadhil, maka harga produk impor yang dijual di Amerika semakin mahal dan dapat memicu inflasi. Sebagai respon atas keadaan tersebut, Federal Reserve (The Fed) kemungkinan bakal menaikkan atau menahan diri tidak menurunkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi.

    Apabila ada tekanan terhadap inflasi AS yang dibarengi dengan kenaikan suku bunga The Fed, maka bisa menyebabkan capital outflow dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, karena obligasi AS menjadi lebih menarik bagi investor.

    “Ini yang kemudian saya kira menyebabkan terjadinya depresiasi lebih lanjut daripada nilai tukar rupiah kita..itu kan spillover-nya kemana-mana, kepada hutang, kepada fiskal kita, dan seluruhnya. Jadi, saya kira selain dampak perdagangan, tapi juga dampak terhadap depresiasi nilai tukar rupiah dan yang lainnya itu juga perlu kita antisipasi,” ungkap dia.

    Dalam sisi perdagangan, dia menganggap dampak tarif resiprokal AS terhadap Indonesia cenderung moderat.

    Beberapa produk ekspor Indonesia akan terdampak akibat dari kebijakan ini adalah tekstil, garmen, alas kaki, kemudian palm oil. Secara total, dia menyatakan ada 10 produk ekspor Indonesia yang akan terdampak tarif resiprokal AS.

    Kendati demikian, mengingat kebijakan tarif berlaku bagi semua negara, terutama negara-negara pesaing Indonesia seperti Vietnam, Malaysia, dan Thailand, Fadhil menganggap dampak yang dialami Tanah Air lebih moderat.

    Saat ini, AS merupakan partner dagang terbesar kedua Indonesia setelah China dengan total share dari ekspor Tanah Air ke Amerika sekitar 10,5 persen. Indonesia juga memperoleh surplus perdagangan dengan Amerika sebesar 16,8 miliar dolar AS.

    Pada Rabu (2/4), Presiden AS Donald Trump mengumumkan kenaikan tarif sedikitnya 10 persen ke banyak negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, terhadap barang-barang yang masuk ke negara tersebut.

    Indonesia berada di urutan ke delapan di daftar negara-negara yang terkena kenaikan tarif AS, dengan besaran 32 persen. Sekitar 60 negara bakal dikenai tarif timbal balik separuh dari tarif yang mereka berlakukan terhadap AS.

    Berdasarkan daftar tersebut, Indonesia bukan negara satu-satunya di kawasan Asia Tenggara yang menjadi korban dagang AS. Ada pula Malaysia, Kamboja, Vietnam serta Thailand dengan masing-masing kenaikan tarif 24 persen, 49 persen, 46 persen, dan 36 persen.

    Trump mengatakan bahwa tarif timbal balik itu bertujuan untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja di dalam negeri.

    Ia dan para pejabat pemerintahannya berpendapat bahwa AS telah “dirugikan” oleh banyak negara akibat praktik perdagangan yang dianggap tidak adil.

    Tarif-tarif yang telah lama diancamkan Trump itu diumumkan dalam acara “Make America Wealthy Again” di Rose Garden, Gedung Putih.

     

  • Hadapi Tarif Impor, Indonesia Harus Segera Tunjuk Duta Besar di AS

    Hadapi Tarif Impor, Indonesia Harus Segera Tunjuk Duta Besar di AS

    Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho mendesak Presiden Prabowo untuk segera menunjuk duta besar (dubes) definitif untuk mewakili Indonesia di Amerika Serikat (AS).

    Menurut Andry, keberadaan duta besar Indonesia sangat penting di tengah kebijakan tarif impor sebesar 32% yang baru saja diumumkan Donald Trump.

    Andry mengungkapkan, posisi dubes Indonesia untuk AS telah kosong selama hampir dua tahun sejak Juli 2023, yang berpotensi melemahkan posisi tawar Indonesia dalam perdagangan bilateral, termasuk ketika AS akhirnya menerapkan tarif impor 32% untuk barang dari Indonesia.

    “Sudah hampir dua tahun kita tidak punya wakil di Washington, padahal AS adalah mitra dagang terbesar kedua kita. Ini bukan sekadar kelalaian, tetapi pengabaian terhadap kepentingan nasional,” ujar Andry dalam keterangan tertulisnya, Jumat (4/4/2025).

    Menurut Andry, peran seorang duta besar bukan sekadar simbol diplomasi politik, melainkan garda terdepan dalam membangun hubungan ekonomi dan memperkuat lobi perdagangan Indonesia di tingkat internasional.

    “Kita butuh sosok yang memahami diplomasi ekonomi dan berpengalaman dalam lobi dagang. Ini bukan posisi simbolik. Ini adalah garis depan pertahanan perdagangan Indonesia,” jelasnya.

    Ditegaskan Andry, duta besar Indonesia di AS harus memiliki rekam jejak kuat di bidang perdagangan dan investasi.

    “Setiap hari tanpa perwakilan di AS adalah hari di mana posisi tawar kita melemah. Kita kehilangan momentum, peluang, dan kendali atas kebijakan perdagangan yang berdampak pada Indonesia,” tegas Andri merespons tidak adanya duta besar Indonesia di AS menyusul penerapan tarif impor 32%.