Xcloud.id

NGO: INDEF

  • Skenario RI Hadapi Perang Dagang Jilid II Donald Trump: Negosiasi atau Retaliasi?

    Skenario RI Hadapi Perang Dagang Jilid II Donald Trump: Negosiasi atau Retaliasi?

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia ikut kena getah kebijakan tarif timbal balik alias reciprocal tariff Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Trump tanpa pandang bulu mengenakan tarif impor barang asal Indonesia sebesar 32%. Jumlah itu setara 50% dari total bea masuk barang impor yang dipungut RI terhadap barang asal Amerika Serikat, yang menurut versi Trump, di angka 64%.

    Pengenaan tarif 32% berpotensi memukul ekonomi Indonesia yang sedang dalam ketidakpastian. Situasi semakin pelik, karena China, yang merupakan kekuatan ekonomi terbesar kedua telah mengumumkan aksi retaliasi. Ada kekhawatiran perang dagang antara dua raksasa itu akan memicu pelambatan ekonomi global. Supply chain terganggu. Skema paling buruk, bisa memicu resesi global.

    Implikasi negatif lainnya kepada Indonesia adalah, potensi banjir barang impor, imbas tersumbatnya pasar barang made in China ke AS karena kebijakan tarif Trump. Selain itu, reciprocal tariff Trump juga berpotensi menggerus kinerja ekspor Indonesia karena lesunya permintaan barang dari pasar AS.

    Dalam catatan Bisnis, AS selama beberapa dasawarsa terakhir adalah mitra dagang utama Indonesia. Salah satu negara tujuan ekspor. Produk-produk manufaktur hingga pruduk kayu mengalir deras ke sana. Alhasil, neraca perdagangan RI – AS selalu surplus selama 4 tahun belakangan.

    Presiden Prabowo Subianto./Istimewa

    BPS mencatat bahwa pada tahun 2021, surplus neraca perdagangan antara Indonesia dengan AS mencapai US$14,5 miliar. Tahun 2022, terjadi lonjakan surplus hingga mencapai US$16,5 miliar. Namun pada tahun 2023, surplus negara perdagangan Indonesia dengan AS menyusut menjadi US$11,9 miliar.

    Pada tahun 2024, data sampai Desember, ekspor nonmigas Indonesia ke AS tercatat mencapai US$26,3 miliar. Sementara impor non-migas dari AS hanya di angka mencapai US$9,6 miliar.  Surplus neraca perdagangan Indonesia terhadap AS mencapai angka di kisaran US$16,85 miliar.

    Sementara itu, jika mengacu data dari United States Trade Representative (USTR), perdagangan barang antara AS dengan Indonesia diperkirakan mencapai $38,3 miliar pada tahun 2024. Ekspor barang AS ke Indonesia pada tahun 2024 sebesar $10,2 miliar, naik 3,7 persen ($364 juta) dari tahun 2023.

    Impor barang AS dari Indonesia mencapai $28,1 miliar pada tahun 2024, naik 4,8 persen ($1,3 miliar) dari tahun 2023. Defisit perdagangan barang AS dengan Indonesia sebesar $17,9 miliar pada tahun 2024, meningkat 5,4 persen ($923 juta) dari tahun 2023.

    Presiden Prabowo Subianto telah berbicara dengan sejumlah pemimpin Asean. Pembicaraan itu terekam dalam unggahan media sosial Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Sebagian pemimpin Asean telah menyepakati untuk segera memberikan respons terhadap kebijakan Trump yang dianggap telah mengacak-acak konsesus global.

    “Hari ini saya berkesempatan melakukan diskusi melalui telepon untuk memperoleh pandangan dan mengoordinasikan tanggapan bersama mengenai masalah tarif timbal balik oleh Amerika Serikat (AS),” ujar Anwar Ibrahim. 

    Anwar juga mengatakan bahwa pertemuan Menteri Ekonomi Asean yang akan digelar pada minggu depan. Pertemuan itu akan menindaklanjuti pembicaraan terkait solusi terbaik menghadapi penerapan tarif resiprokal AS tersebut. “Insyaallah, Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN minggu depan akan terus membahas masalah ini dan mencari solusi terbaik bagi seluruh negara anggota,” sambungnya.

    Peluang Negosiasi Terbuka

    Adapun Trump, sejatinya membuka peluang negosiasi untuk negara-negara yang dikenakan tarif timbal balik. Dia menegaskan tentang peluang negosiasi tersebut saat berbicara dengan para wartawan di pesawat kepresidenan Amerika Serikat pada tanggal 29 Maret 2025 lalu.

    “Saya tentu terbuka untuk itu, jika kita dapat melakukan sesuatu, kita bisa mendapatkan sesuatu untuk itu,” kata Trump kepada wartawan di Air Force One.

    Sabtu kemarin, misalnya, Trump bahkan telah bertemu dengan perwakilan dari Vietnam, Israel dan India untuk membicarakan kebijakan tarif yang baru saja dikeluarkannya. Trump dan para delegasi asal ketiga negara itu berbicara mengenai kemungkinan keringanan tarif timbal balik.

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump

    Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie mengaku optimistis langkah negosiasi terhadap penetapan tarif baru AS untuk Indonesia masih terbuka.

    Anindya menjelaskan, keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menetapkan pengenaan tarif timbal balik (resiprokal) sebesar 32% untuk Indonesia merupakan opening statement dan masih bisa berubah.

    “Saya melihat pernyataan Presiden Trump merupakan opening statement. Artinya pintu negosiasi masih terbuka,” tegasnya dalam keterangan tertulis, Jumat (4/4/2025).

    Pasalnya, tambah Anindya, Amerika dan Indonesia sebagai mitra bisnis strategis keduanya sama-sama saling membutuhkan dalam mendorong neraca perdagangan dan kinerja investasi kedua negara.

    Di samping itu, Anindya juga optimistis Trump bakal mempertimbangkan revisi pengenaan tarif timbal balik sebesar 32% untuk Indonesia lantaran beberapa faktor. Faktor Indonesia menjadi salah satu negara dengan populasi muslim terbesar masuk ke dalamnya.

    “Posisi Indonesia sangat strategis di Kawasan Pasifik. Selain bagian dari kekuatan ekonomi Asean, Indonesia adalah anggota APEC yang strategis. Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia dan pimpinan negara nonblok, juga tentu menjadi pertimbangan Trump,” kaya Anindya.

    Negosiasi atau Retaliasi?

    Direktur Pengembangan Big Data Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mendesak supaya pemerintah mengedepankan upaya negosiasi dibandingkan melakukan tarif balasan ke AS.

    Menurutnya, pemerintah harus melakukan negosiasi secara strategis dengan penjelasan yang logis terkait kebijakan Indonesia yang dinilai protektif oleh Trump. Apalagi, Indonesia bukan negara kontributor utama dalam defisit perdagangan AS. Eko menekankan langkah reaktif dengan retaliasi tidak perlu menjadi opsi pertama.

    “Jalan diplomasi harus diupayakan. Kita [Indonesia] tidak punya kemewahan posisi seperti China yang memilih melakukan retaliasi karena berbagai kemampuan negara tersebut,” kata Eko.

    Eko mewanti-wanti bahwa dampak dari kebijakan tarif Trump akan melemahkan perdagangan Indonesia. Dia menyebut, dampak langsungnya relatif moderat lantaran porsi AS sekitar 10% dari total ekspor Indonesia. Namun, perdagangan dengan AS menjadi kontributor surplus tertinggi pada Januari—Februari 2025.

    Ilustrasi peti kemas

    Alhasil, dia menyebut pengenaan tarif sebesar 32% ini akan memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di Tanah Air.“Mengingat ekspor utama Indonesia ke AS sebagian besar produk padat karya, risiko PHK memang meningkat,” imbuhnya.

    Selain itu, Eko menambahkan pengenaan tarif AS terhadap Indonesia ini juga berdampak pada melemahnya nilai tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). “Dampak yang lebih perlu diwaspadai adalah dampak tidak langsung atau ikutan seperti melemahnya rupiah dan IHSG, serta naiknya imbal hasil utang SBN karena risiko meningkat,” ujarnya.

  • Ekonomi Lesu, Jumlah Pemudik Lebaran pun Anjlok

    Ekonomi Lesu, Jumlah Pemudik Lebaran pun Anjlok

    JAKARTA – Tantangan ekonomi yang dialami masyarakat Indonesia, khususnya kelas menengah, membuat perputaran uang selama libur Lebaran 2025 turun dibandingkan periode yang sama tahun lalu. 

    Tradisi pulang kampung atau mudik yang biasa dilakukan jutaan orang Indonesia tak semeriah tahun-tahun sebelumnya. 

    Hal ini tercermin dari data Sistem Informasi Angkutan dan Sarana Transportasi Indonesia (Siasati) yang menunjukkan akumulasi pergerakan penumpang dari lima moda transportasi umum hingga H-3 Lebaran sebesar 6,75 juta orang atau turun 4,8 persen dari tahun lalu. 

    Penurunan paling tajam terjadi pada moda bus antarkota antarprovinsi (AKAP) yaitu sebesar 10,2 persen. Moda pesawat terbang yang turun 6,8 persen, dan kapal laut 4,8 persen.

    Suasana di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, saat momen libur di hari ketiga Lebaran Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, Rabu (2/4/2025).  (ANTARA/Sri Dewi Larasati)

    Data serupa juga disampaikan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada Selasa (1/4/2025), yang menyebut hanya sekitar 146,48 juta orang yang melakukan perjalanan mudik Lebaran 2025. Angka ini turun sekitar 24 persen dibandingkan musim mudik tahun lalu yang mencapai 193,6 juta orang atau sekitar 71, 7 persen dari total penduduk Indonesia. 

    Situasi Ekonomi Nasional

    Penurunan jumlah pemudik tahun ini disebut berkaitan dengan situasi ekonomi nasional yang sedang tidak baik-baik saja. Mulai dari tingginya angka pemutusan hubungan kerja, sampai kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

    Pengamat ekonomi sekaligus Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto menyebut salah satu penyebab menurunnya jumlah pemudik tahun ini karena daya beli melemah. 

    “Faktor pemicunya tentu karena daya beli yang melemah. Masyarakat banyak yang pendapatannya turun, bahkan juga ter-PHK, sehingga ada yang sebagian kemudian tidak memutuskan untuk mudik karena mungkin keterbatasan dari anggaran,” jelas Eko.

    Petugas kepolisian dan dishub mengatur lalulintas saat diberlakukan sistem one way atau satu arah di Jalur Selatan Lingkar Gentong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu (29/3/2025). (ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/wpa/aa)

    Indonesia diguncang masalah ekonomi setidaknya sejak pertengahan tahun lalu. Daya beli masyarakat anjlok yang ditandai dengan deflasi selama lima bulan beruntun sejak Mei sampai September 2024.  

    Deflasi kembali terjadi pada Februari atau satu bulan sebelum Ramadan, periode di mana tingkat konsumsi masyarakat biasanya melonjak tajam. 

    “Daya beli masyarakat lagi sulit-sulitnya. Kenaikan harga-harga kebutuhan pokok sampai layanan jasa seperti tiket bus, kereta, bahkan pesawat sudah pasti memengaruhi,” jelas Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Media Wahyudi Askar. 

    Perputaran Uang Rendah

    Penurunan tidak hanya terlihat dari mobilitas masyarakat di musim mudik Lebaran, tetapi juga tercermin dalam perputaran ekonomi. 

    Menurut catatan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) total transaksi selama mudik 2025 hanya menyentuh angka Rp137,975 triliun, lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp157,3 triliun. 

    “Jika tahun lalu asumsi perputaran uang selama Idulfitri 2024 mencapai Rp157,3 triliun,maka asumsi perputaran tahun ini diprediksi mencapai Rp137,975 triliun, turun 12,28%,” tutur Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang dalam rilisnya. 

    Penurunan daya beli masyarakat, kata Askar, tak bisa dipisahkan dari tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di berbagai sektor.

    Warga membeli sayuran di sebuah stan yang menjual produk pertanian di Kantor Dinas Pangan dan Hortikultura Jawa Barat di Bandung, Jawa Barat, Jumat (21/3/2025). (ANTARA/Raisan Al Farisi/nz)

    Industri manufaktur, teknologi, perbankan, pengolahan, jasa, hingga ritel termasuk yang paling banyak menyumbang PHK. 

    Kurang lebih 80 ribu orang mengalami PHK sepanjang 2024, menurut catatan Kementerian Ketenagakerjaan. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berkisar 60 ribu orang. 

    “Saat orang di-PHK mereka pasti menyimpan uangnya untuk membeli yang penting-pentng saja kan? Imbuh Askar. 

    Selain PHK, ketidakpasian usaha dan upah yang stagnan juga ikut memengaruhi rendahnya angka pemudik tahun ini.

    Terakhir, dijelaskan Askar, bantuan sosial untuk masyarakat kelas bawah juga ikut menurun. Menurut pengamatan CELIOS bantuan ini turun sekitar 16 persen atau dari Rp168 triliun tahun lalu menjadi Rp140 triliun tahun ini. 

    Padahal bansos ini menjadi napas masyarakat bertahan hidup. Bantuan ini pula yang digunakan untuk menjalankan usaha di kota masing-masing. 

    “Dalam situasi sekarang, uang dari bantuan sosial bisa dipakai untuk mudik,” pungkasnya.

  • 9 Dubes Indonesia di AS Kosong Hampir 2 Tahun Usai Rosan Jadi Wamen BUMN Nasional

    9 Dubes Indonesia di AS Kosong Hampir 2 Tahun Usai Rosan Jadi Wamen BUMN Nasional

    Dubes Indonesia di AS Kosong Hampir 2 Tahun Usai Rosan Jadi Wamen BUMN
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kebijakan
    tarif impor
    yang diumumkan Presiden
    Amerika Serikat
    (
    AS
    ) Donald
    Trump
    membuka fakta lain terkait
    Indonesia
    . Rupanya, posisi
    Duta Besar
    yang ditempatkan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Washington DC, Amerika Serikat sudah kosong selama hampir dua tahun.
    Diketahui, saat ini posisi
    Dubes
    Indonesia untuk AS telah kosong selama hampir dua tahun, setelah
    Rosan Roeslani
    menyelesaikan tugasnya pada 17 Juli 2023.
    Rosan tak lagi menduduki posisi Dubes Indonesia untuk AS karena pada saat itu ditunjuk sebagai Wakil Menteri BUMN oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
    Berdasarkan laman resmi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Indonesia setidaknya memiliki 21 nama yang pernah menduduki posisi Dubes yang ditempatkan di KBRI Washington DC.
    Pada periode pemerintahan Presiden Soekarno, setidaknya ada lima nama yang pernah menduduki posisi tersebut, yakni Ali Sastroamidjojo, Moekarto Notowidigdo, Zairin Zain, Lambertus Nicodemus Palar, dan Suwito Kusumowidagdo.
    Selanjutnya era pemerintahan Presiden Soeharto terdapat sembilan nama yang pernah mengisi jabatan itu, yakni Soedjatmoko, Syarief Thayeb, Roesmin Noerjadin, Ashari Danudirdjo, Hasnan A. Habib, Soesilo Soedarman, Abdul Rahman Ramly, Arifin Siregar, dan Dorodjatun Kuntjoro-Jakti.
    Lalu pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, hanya terdapat satu nama yang pernah mengisi posisi Dubes Indonesia untuk AS di Washington DC, yakni Soemadi Brotodiningrat.
    Kemudian pada dua periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ada Sudjadnan Parnohadiningrat, Dino Patti Djalal, dan Budi Bowoleksono.
    Terakhir pada dua periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), terdapat tiga nama yang pernah menduduki jabatan itu, yakni Mahendra Siregar, Muhammad Lutfi, dan Rosan Roeslani.
    Setelah Rosan, Jokowi belum lagi menunjuk Dubes Indonesia untuk AS di Washington DC sejak 17 Juli 2023. Prabowo Subianto yang dilantik sebagai Presiden sejak 20 Oktober 2024 juga belum menunjuk nama yang akan mengisi kursi Dubes Indonesia untuk AS di Washington DC.
    Adapun Rosan pada pemerintahan Prabowo ditunjuk menjadi Menteri Investasi dan Hilirisasi Indonesia sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
    Hal tersebut pun disorot Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Andry Satrio Nugroho.
    Menurutnya, kekosongan posisi Dubes Indonesia untuk AS di Washington DC menyebabkan Indonesia tak memiliki representasi di sana.
    “Jadi ada kekosongan representatif (Indonesia) di US. Ini yang juga menurut saya sesuatu yang melihat bahwa US itu bukan mitra dagang potensial atau strategis kita. Pemerintah abai dalam hal ini menurut saya,” ujar Andry saat dihubungi, Jumat (4/4/2025).
    Padahal beberapa komoditas utama menyumbang surplus perdagangan terbesar bagi Indonesia lewat ekspornya ke AS. Beberapa di antaranya perlengkapan elektrik, pakaian, aksesoris rajutan, dan alas kaki.
    “Kita tahu banyak produk yang akan sulit masuk ke pasar US dan produk-produk di antaranya produk industri padat karya,” ujar Andry.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Neraca Dagang Berpotensi Berbalik Defisit Imbas Kenaikan Tarif Trump

    Neraca Dagang Berpotensi Berbalik Defisit Imbas Kenaikan Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA – Neraca perdagangan Indonesia yang tengah menikmati surplus selama 58 bulan terakhir terancam berbalik defisit usai kenaikan tarif bea masuk ke Amerika Serikat yang ditetapkan sebesar 32% mulai 9 April 2025. 

    Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menyampaikan kondisi tersebut mungkin terjadi apabila Indonesia gagal negosiasi dengan AS terkait besaran tarif tersebut.  

    “Saya kira kalau dalam jangka waktu 6 bulan belum [berbalik defisit], tetapi setelah itu kalau nanti negosiasinya gagal, bisa jadi defisit,” ujarnya, dikutip pada Sabtu (5/4/2025). 

    Secara keseluruhan, neraca perdagangan Indonesia pada Februari 2025 mencatat surplus US$3,12 miliar atau turun US$0,38 miliar secara bulanan. Dengan begitu, Indonesia mencatatkan surplus selama 58 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.

    Tauhid lebih lanjut mencontohkan bahwa potensi itu sangat mungkin terjadi karena sejumlah komoditas yang sebelumnya dikenakan tarif rendah, harus menghadapi tarif 32%. 

    Sebagai contoh, tarif impor untuk alas kaki yang sebelumnya hanya sebesar 1,7%, dengan adanya tarif resiprokal ini akan mengerek tarifnya hingga 30 kali lipat. 

    Untuk diketahui, AS merupakan penyumbang surplus terbesar terhadap neraca perdagangan Indonesia. Dengan kata lain, AS lebih banyak melakukan impor dari Indonesia ketimbang ekspor. 

    Secara kumulatif atau periode Januari-Februari 2025, perdagangan Indonesia dengan AS menghasilkan surplus senilai US$3,14 miliar. 

    Utamanya, surplus berasal dari komoditas mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya (HS 85) yang surplus US$577 juta. Kemudian komoditas pakaian dan aksesorisnya (rajutan) (HS 61) dengan surplus US$433,3 juta serta alas kaki (HS 64) senilai US$407,7 juta. 

    Pangsa pasar ekspor Indonesia kepada AS pun tercatat sebesar 11,26%. Lebih rendah dari China yang sebesar 20,6%, Asean 21,71%, maupun negara lainnya yang mencakup 31,34%. 

    Sejalan dengan hal tersebut, Ekonom Bahana Sekuritas Putera Satria Sambijantoro mengestimasikan rangkaian tarif ini dapat mengurangi surplus perdagangan Indonesia menuju kisaran US$700 juta hingga US$900 juta, dari posisi surplus terakhir pada Februari 2025. 

    “Hal ini dapat meningkatkan defisit neraca transaksi berjalan tahun 2019 menjadi 0,9% dari PDB [batas atas dari kisaran target 0,5%-1,3% dari BI],” ujarnya dalam keterangan resmi. 

    Satria, sapaannya, turut mewaspadai langkah-langkah pembalasan yang dapat dilakukan oleh negara lain—terkini, baru China yang mengumumkan retaliasi. 

    Masalahnya, jika semakin banyak negara yang menerapkan tarif universal baru, hal ini akan mempengaruhi ekspor Indonesia secara langsung, atau secara tidak langsung melalui melemahnya permintaan global.

    Adapun, pemerintah dalam hal ini Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah melaksanakan Rapat Koordinasi Terbatas secara daring pada Kamis (3/4/2025), bersama sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih. 

    Di mana pemerintahakan segera menghitung dampak pengenaan tarif AS terhadap sektor-sektor tersebut dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. 

    “Pemerintah Indonesia juga akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian nasional Indonesia,” ujar Airlangga. 

    Meski demikian, belum diketahui apa langkah yang akan diambil dalam menghadapi tarif 32% tersebut. 

  • Hadapi Tarif Impor Trump, BI Pakai Jurus Triple Intervention

    Hadapi Tarif Impor Trump, BI Pakai Jurus Triple Intervention

    Jakarta, Beritasatu.com – Bank Indonesia (BI) memantau secara ketat dampak dari kebijakan tarif impor yang diterapkan Amerika Serikat (AS) terhadap Indonesia sebesar 32%. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah gejolak pasar keuangan global.

    Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menyampaikan, pasar keuangan global saat ini bergerak dinamis. Pasar saham mengalami pelemahan dan imbal hasil (yield) obligasi pemerintah AS (US Treasury) turun hingga menyentuh level terendah sejak Oktober 2024.

    “BI secara konsisten berada di pasar spot untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Kami melakukan intervensi melalui instrumen domestic non-delivery forward (DNDF), pasar spot, dan pasar surat berharga negara (SBN),” ujar Ramdan dalam pernyataan resminya, Sabtu (5/4/2025).

    BI berharap melalui strategi intervensi ini, ekspektasi pelaku pasar terhadap ekonomi Indonesia tetap positif.

    “BI tetap berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui optimalisasi strategi triple intervention demi memastikan kecukupan likuiditas valuta asing untuk perbankan dan dunia usaha, serta menjaga kepercayaan pasar,” tambahnya.

    Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengumumkan pemberlakuan tarif dasar sebesar 10% untuk seluruh impor ke AS. Beberapa negara mitra dagang, termasuk Indonesia, dikenai tarif lebih tinggi sebagai bentuk balasan terhadap bea masuk atas produk-produk AS.

    Salah satu pendiri Indef yang juga Guru Besar Ekonomi Institut Pertanian Bogor (IPB) Didin S Damanhuri memprediksi kebijakan tarif impor Donald Trump ini akan memberikan tekanan tambahan terhadap nilai tukar rupiah yang berpotensi melemah hingga menembus level Rp 17.000.

  • Hitung-hitungan Indef, RI hanya Kenakan Tarif Impor Barang AS 8-9 Persen

    Hitung-hitungan Indef, RI hanya Kenakan Tarif Impor Barang AS 8-9 Persen

    JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menetapkan tarif bea masuk perdagangan resiprokal atau tarif impor untuk Indonesia sebesar 32 persen.

    Trump menetapkan tarif timbal balik impor sebesar 32 persen lantaran RI disebut telah membebankan tarif impor sebesar 64 persen untuk komoditas barang yang masuk dari AS.

    Akan tetapi, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Fadhil Hasan mengatakan, sebenarnya RI hanya mengenakan tarif impor barang dari AS sekitar 8-9 persen.

    “Nah, bagaimana mereka sampai kepada perhitungan yang seperti ini (64 persen)? Itu sebenarnya simpel, jadi mereka menghitung bahwa 64 persen tarif yang dikenakan Pemerintah Indonesia itu adalah jumlah defisit yang terjadi dalam perdagangan Indonesia dengan AS, sekitar 16,8 miliar dolar AS yang dibagi dari total impor Indonesia ke AS sekitar 28 miliar dolar AS,” ucap Fadhil dalam diskusi publik INDEF bertajuk “Waspada Genderang Perang Dagang” secara daring, Jumat, 4 April.

    Karenanya, kata Fadhil, dari hitungan tersebut, AS menilai tarif impor yang dikenakan Indonesia ke produk AS adalah sebesar 64 persen.

    Di sisi lain, lanjutnya, AS juga menyampaikan, hitungan tarif impor 64 persen oleh Indonesia termasuk dengan manipulasi nilai tukar dan non-tarif barrier (NTB).

    “Namun untuk menghitung NTB sangat sulit, sehingga perhitungan AS dengan tarif 64 persen sangat membingungkan,” ucap dia.

    Adapun Fadhil menyimpulkan, semakin besar surplus yang diperoleh negara tersebut, nantinya tarif timbal balik impor yang dikenakan oleh AS akan semakin tinggi.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip Jumat, 4 April, ekspor Indonesia ke AS mencapai 2,35 miliar dolar AS pada periode Februari 2025. 

    Nilai ekspor tersebut lebih tinggi jika dibanding Februari 2024 yang sebesar 2,10 miliar dolar AS dan Januari 2025 sebesar 2,33 miliar dolar AS.

    AS menjadi salah satu negara atau kawasan tujuan utama ekspor dengan porsi 11,26 persen. Posisi AS di atas India dengan porsi 7,93 persen. Namun, posisi AS masih di bawah China dengan porsi 20,60 persen.

    Selain itu, AS menjadi salah satu negara penyumbang surplus perdagangan terbesar RI. Pada Februari 2025, Indonesia mencatat surplus dari AS sebesar 1,57 miliar dolar AS.

    Adapun penyumbang surplus terbesar berasal dari mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya (HS 85) dengan nilai 291,1 juta dolar AS. Kemudian disusul oleh pakaian dan aksesorinya (rajutan) (HS 61) dengan nilai 215 juta dolar AS dan alas kaki (HS 64) dengan nilai mencapai 207,7 juta dolar AS.

  • Tarif Impor Donald Trump Aneh, Profesor AS Sarankan Ekonom Gedung Putih Pensiun

    Tarif Impor Donald Trump Aneh, Profesor AS Sarankan Ekonom Gedung Putih Pensiun

    PIKIRAN RAKYAT – Pengamat ekonomi dari Indef, Fadhil Hasan, menyebut banyak ekonom di Amerika Serikat yang menilai kebijakan Tarif Trump sebagai sesuatu yang tidak masuk akal. Salah satunya adalah seorang profesor dari University of Michigan.

    Profesor tersebut bahkan menyarankan agar para ekonom yang bekerja untuk Presiden AS segera pensiun. Alasannya, tarif yang diberlakukan tidak memiliki dasar yang jelas dan logis.

    Fadhil pun sependapat dengan pandangan tersebut. Ia menilai bahwa kebijakan tarif itu membingungkan karena tidak memiliki landasan ekonomi yang kuat. “Cara mereka (Amerika Serikat) menentukan reciprocal tariff yang dikenakan kepada negara-negara, perhitungannya itu tidak memiliki satu basis ekonomi yang jelas,” katanya.

    Indonesia Masuk Daftar Negara Terdampak

    Indonesia termasuk dalam daftar delapan negara yang terkena tarif resiprokal. Barang-barang asal Indonesia dikenai pajak sebesar 32 persen. Padahal, menurut Fadhil, Indonesia hanya mengenakan pajak 8 hingga 9 persen untuk barang dari Amerika.

    Meski tanpa dasar yang jelas, Fadhil menjelaskan bahwa tarif 32 persen tersebut muncul dari perhitungan defisit perdagangan antara kedua negara sebesar 16,8 miliar dolar AS, dibagi total impor Amerika dari Indonesia sebesar 28 miliar dolar AS.

    Dari pembagian itu muncul angka 64, yang dianggap sebagai hambatan terhadap barang Amerika yang masuk ke Indonesia. Angka tersebut kemudian dibagi dua sehingga muncul angka 32 persen sebagai tarif balasan.

    Fadhil menambahkan, angka 64 persen juga mencakup hambatan non-tarif yang sebenarnya sulit diukur secara nominal. Hambatan ini meliputi regulasi atau kebijakan lain yang menghambat perdagangan.

    Langkah Pemerintah Indonesia

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, mengatakan bahwa pemerintah tengah menghitung dampak dari kebijakan tersebut. Ia menambahkan bahwa Indonesia juga akan melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, melakukan kunjungan kerja ke Malaysia pada Kamis, 4 April 2025. Pertemuan tersebut membahas dampak kebijakan tarif, dan kedua negara sepakat memperkuat kerja sama di bidang perdagangan.

    Untuk merespons kebijakan Tarif Trump, Fadhil menyebut pemerintah akan melakukan penyederhanaan regulasi. Langkah ini bertujuan agar produk-produk dalam negeri menjadi lebih kompetitif di pasar global.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Tarif 32% dari AS Dinilai Tak Adil, Indef Sebut Tak Jelas Hitungannya

    Tarif 32% dari AS Dinilai Tak Adil, Indef Sebut Tak Jelas Hitungannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom menilai penerapan tarif resiprokal atau timbal balik dari AS terhadap Indonesia sebesar 32% tidak adil dan tidak jelas hitungannya. 

    Pasalnya, Indonesia hanya menerapkan rata-rata tarif Most Favored Nation (MFN)—tarif bea masuk yang berlaku umum bagi negara-negara anggota World Trade Organization (WTO)—sekitar 8% kepada AS. Artinya angka tersebut empat kali lipat dari tarif rata-rata. 

    Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menyebutkan bahwa pada dasarnya Indonesia memang memberikan tarif impor yang lebih rendah ketimbang Indonesia ekspor ke Amerika, begitu negara lain.

    “Tadi MFN-nya sekitar 8%—9% secara agregat. Artinya bahwa memang kalau kita lihat ketidakatilan tarif, itu memang terjadi di banyak komoditi. Tetapi tidak mungkin sampai tarif itu diberlakukan 32%,” ujarnya secara daring, dikutip pada Sabtu (5/4/2025). 

    Untuk diketahui pula, angka 32% muncul dari hitungan Presiden AS Donald Trump bahwa total tarif yang diberlakukan Indonesia terhadap AS sebesar 64%. 

    Angka tersebut semakin jauh dari rata-rata tarif MFN yang diberlakukan Indonesia untuk barang-barang yang dikirim ke AS. 

    Mengutip dari laman International Trade Administration (ITA), rata-rata tarif MFN yang diterapkan Indonesia adalah 8,1% pada tahun 2021. 

    Rata-rata tarif MFN yang diterapkan Indonesia adalah 8,7% untuk produk pertanian dan 8% untuk produk nonpertanian pada tahun 2021. Adapun rata-rata tarif ambang batas tertinggi yang ditetapkan WTO sebesar 37,3%. 

    Meski demikian, dalam laman ITA menyebutkan bahwa sebagian besar tarif Indonesia untuk barang-barang nonpertanian maksimal pada angka 35,5%, meskipun tarif melebihi 35,5% atau tetap tidak terikat untuk mobil, besi, baja, dan beberapa produk kimia. Di sektor pertanian, tarif lebih dari 1.300 produk memiliki batasan pada atau di atas 35,5%. 

    Tauhid melihat lebih lanjut bahwa Trump memperhitungkan sejumlah perjanjian dagang, kebijakan impor, hingga perlindungan intelektual yang diakumulasikan mencapai 64%. 

    “Mereka melihat bahwa kita melakukan subsidi tersembunyi yang kemudian dihitung dan dikalkulasikan posnya hampir 64%.  Ini kemudian review mana yang sebenarnya bisa diklarifikasi,” lanjutnya. 

    Sebagaimana dilansir dari laman resmi Gedung Putih, Trump menyoroti penerapan kebijakan persyaratan konten lokal di berbagai sektor, rezim perizinan impor yang kompleks, hingga kewajiban perusahaan SDA untuk memindahkan semua pendapatan ekspor mereka ke dalam negeri untuk transaksi senilai US$250.000 atau lebih. 

    Selain itu, otoritas AS juga menganggap Indonesia tidak adil karena mengenakan tarif terhadap etanol sebesar 30%. Padahal AS hanya 2,5%. 

  • Mitigasi Tarif Trump, Industri Elektronik RI Usul Revisi Aturan Impor

    Mitigasi Tarif Trump, Industri Elektronik RI Usul Revisi Aturan Impor

    Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pengusaha Elektronik (Gabel) mendesak revisi aturan relaksasi impor yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 8/2024. Pasalnya, aturan tersebut dapat menjadikan Indonesia sebagai sasaran empuk dampak kebijakan tarif AS. 

    Apalagi, Indonesia masih minim hambatan perdagangan. Aturan relaksasi impor tersebut memudahkan berbagai produk jadi yang diimpor masuk ke pasar domestik tanpa pertimbangan teknis (Pertek) pemerintah.

    Sekjen Gabel Daniel Suhardiman mengatakan dengan kebijakan tarif 32% ke Indonesia yang diterapkan Presiden AS Donald Trump, maka pihaknya mendesak agar pemerintah mempercepat mengeluarkan kebijakan perlindungan industri lokal.

    “Pemerintah RI perlu mempercepat mengeluarkan berbagai NTM [non tariff measures] atau NTB [non tariff barriers] yang telah beberapa kali diminta, seperti revisi Permendag 8/2024, pelabuhan entry point, memperluas kewajiban TKDN, dan lainnya,” ujar Daniel, dikutip Sabtu (5/4/2025).

    Hal tersebut dinilai dapat menjadi salah satu bentuk manajemen risiko yang sangat penting untuk mengamankan pasar dalam negeri. Menurut dia, pasar RI dengan pangsa pasar besar dan dengan daya beli tinggi pasti akan menjadi sasaran ekspor negara-negara yang produksinya terdampak kebijakan tarif Trump.

    Pelaku usaha elektronik meminta pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri agar pasar domestik tidak dibanjiri barang-barang impor, sekaligus melindungi produsen dalam negeri yang melakukan ekspor ke AS.

    Dalam hal ini, dia juga secara spesifik mendorong agar kebijakan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) tetap dipertahankan dan tidak dilonggarkan guna merespons kebijakan kenaikan BMI AS.

    “Kebijakan TKDN telah terbukti ampuh meningkatkan demand produk manufaktur dalam negeri terutama dari belanja Pemerintah,” tuturnya.

    Kebijakan TKDN juga diklaim memberi jaminan kepastian investasi dan juga menarik investasi baru ke Indonesia. Banyak tenaga kerja Indonesia bekerja pada industri yang produknya dibeli setiap tahun oleh Pemerintah karena kebijakan TKDN ini.

    “Pelonggaran kebijakan TKDN akan berakibat hilangnya lapangan kerja dan berkurangnya jaminan investasi di Indonesia,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, Daniel berharap agar Pemerintah Indonesia merespons perang tarif dengan tarif juga. Menurut dia, kebijakan tarif AS ini tidak ada kaitannya dengan NTM (Non Tariff Measure) atau NTB (Non Tariff Barrier).

    Pasalnya, NTM atau NTB adalah instrumen penting pemerintah yang umum dilakukan oleh negara manapun guna mengamankan pasar dalam negerinya.

    “Jadi, tidak perlu di-trigger oleh kebijakan negara lain. Kalau perlu, pemerintah RI beri tarif masuk 0% pada produk manufaktur AS karena pada dasarnya daya saing produk AS tidak terlalu kompetitif dengan produk manufaktur dalam negeri atau produk manufaktur negara saingan AS,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Peneliti Ekonomi dari Institute of Development of Economic and Finance (Indef) Ariyo DP Irhamna mengatakan produk elektronik dan komponen juga dapat dikenakan tarif tinggi ekspor ke AS, jika negara tersebut memperluas tarif untuk produk teknologi.

    Menurut Ariyo, industri elektronik RI yang sedang berkembang bisa terdampak. Adapun, nilai ekspor produk elektronik (HS 85) sebesar US$4,18 miliar pada 2024 atau meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai US$3,45 miliar.

  • Metode Tarif Tambahan Impor Trump Cacat dan Merugikan Indonesia

    Metode Tarif Tambahan Impor Trump Cacat dan Merugikan Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Ekonom menilai metode penghitungan tarif impor Amerika Serikat (AS) terhadap Indonesia, tergolong cacat. Tarif Impor terhadap produk Indonesia sebesar 32% yang diputuskan Presiden AS Donald Trump terjadi karena Indonesia mengenakan tarif hingga 64% terhadap produk asal Paman Sam tersebut.

    Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menilai, metode penghitungan tarif tersebut cacat prosedur dikarenakan pertimbangan proteksi terhadap barang impor asal Indonesia secara terang-terangan. Kebijakan tersebut dinilai Andry sangat merugikan Indonesia.

    “Metode ini cacat dan sangat menyesatkan karena dihitung dengan membagi defisit perdagangan dengan total ekspor, bukan berdasarkan tarif sebenarnya,” jelas Andry pada Jumat (4/4/2025).

    Dia melanjutkan, kebijakan tarif sebesar 32% tersebut jelas menghantam sektor ekspor utama dari Indonesia ke AS. Ia menuturkan, sektor tekstil, pakaian jadi, alas kaki, kelapa sawit sampai karet, akan mengalami dampak terbesar dari kebijakan tarif impor AS tersebut.

    “Tekstil, pakaian, dan alas kaki menyumbang 27,5% dari total ekspor kita ke AS. Ini belum termasuk kelapa sawit serta karet yang juga menjadi komoditas strategis Indonesia,” tutur Andry terkait tarif impor Trump.

    Lebih lanjut, Andry mengatakan dirinya khawatir kebijakan tarif impor Paman Sam itu dapat menghadirkan kembali badai pemutusan hubungan kerja (PHK) lanjutan. Terlebih, dia mengatakan badai PHK lanjutan di Indonesia ini akan cenderung lebih dahsyat.

    “Jika pemerintah terus diam, kita bukan hanya kehilangan pasar utama, tetapi juga akan muncul badai PHK lanjutan yang jauh lebih besar,” katanya.

    Diketahui sebelumnya, Pemerintah Indonesia akan mengirimkan tim lobi tingkat tinggi ke AS untuk menegosiasikan pengenaan tarif impor sebesar 32% yang baru saja diumumkan Presiden AS Donald Trump. Secara paralel, pemerintah juga tengah menghitung dengan cermat dampak dari penerapan tarif tersebut.

    “Pemerintah mengirimkan tim lobi tingkat tinggi untuk bernegosiasi dengan pemerintah AS,” kata Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi dalam keterangan tertulis yang diterima Beritasatu.com, Jumat (4/4/2025).

    Hasan menambahkan, Presiden Prabowo Subianto juga telah mempersiapkan tiga langkah strategis menghadapi gejolak ekonomi global, terutama akibat adanya kebijakan tarif impor baru AS oleh Donald Trump.

    Tiga strategi hadapi tarif impor Trump itu, yakni memperluas mitra dagang Indonesia, mempercepat hilirisasi sumber daya alam, dan memperkuat resiliensi konsumsi dalam negeri.