Xcloud.id

NGO: INDEF

  • Biaya Mobil Dinas Pejabat-Uang Makan Menteri Saat Negara Efisiensi Picu Kritik

    Biaya Mobil Dinas Pejabat-Uang Makan Menteri Saat Negara Efisiensi Picu Kritik

    Jakarta –

    Kebijakan pemerintah menyangkut anggaran mobil dinas dinas pejabat hingga biaya makan menteri saat rapat menuai kritik. Bukan tanpa alasan, kebijakan itu dipertanyakan sebab dinilai kontradiktif dengan efisiensi anggaran yang ditetapkan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Untuk biaya pengadaan mobil dinas pejabat Eselon I, negara menambah anggaran sebesar Rp 52,7 juta, naik dari sebelumnya Rp 878.913.000 menjadi Rp 931.648.000 untuk 2026. Lalu biaya makan rapat setingkat Menteri-Eselon I ditetapkan sebesar total Rp 171 ribu.

    Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Media Wahyudi Askar menyebut hal yang normal jika rakyat pada akhirnya mempertanyakan kebijakan tersebut. Wahyudi menilai efisiensi anggaran belum berjalan optimal di tingkat pejabat tinggi.

    Tahun ini pemerintah menghapus uang saku untuk rapat halfday atau rapat minimal 5 jam tanpa menginap yang sebelumnya diberikan kepada PNS. Tak hanya itu, tahun depan uang saku untuk rapat fullday atau rapat minimal 8 jam akan ditiadakan mulai tahun 2026.

    “Yang pasti kenaikan anggaran kendaraan dinas di tengah penghapusan uang saku untuk PNS rapat halfday dan fullday pasti akan dipertanyakan oleh publik,” ujarnya saat dihubungi detikcom, Sabtu (7/6/2025).

    “Karena efisiensi kan harusnya menyasar keuangan yang kurang produktif atau berlebihan secara proporsional, bukan semata-mata penghematan di sisi hilir atau di level staff, sementara belanja di sisi hulu untuk pejabat-pejabat tinggi khususnya itu masih tinggi,” tambah Wahyudi.

    Wahyudi menilai ada standar ganda dalam pelaksanaan program efisiensi. Contoh lainnya tercermin dari banyaknya tenaga ahli yang direkrut pejabat publik dengan fasilitas yang hampir setara menteri.

    “Itu sebetulnya anggaran yang dikeluarkan untuk itu jauh lebih besar ketimbang efisiensi untuk rapat-rapat uang saku untuk PNS dan ya kebijakan-kebijakan efisiensi yang sifatnya sangat administratif,” tutur Wahyudi.

    Menurutnya efisiensi sebenarnya patut didukung, khususnya untuk belanja-belanja pemerintah yang tidak efisien. Hal-hal yang disorot Wahyudi adalah rapat-rapat di hotel mewah yang sebaiknya dikurangi atau dihapuskan.

    Ia lantas meminta adanya audit menyeluruh terhadap belanja barang dan belanja operasional, termasuk biaya kendaraan, renovasi gedung dan perjalanan dinas, untuk membuktikan hasil program efisiensi.

    “Dan juga yang paling penting itu pembukaan data pengadaan dan biaya operasional, termasuk selama ini siapa yang menikmati aktivitas-aktivitas rapat-rapat di hotel-hotel, termasuk juga agen-agen perjalanan luar negeri begitu ya dan ini perlu diaudit kemudian dibuka data pengadaannya secara transparan dan akuntabel,” bebernya.

    Sementara itu, Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Mohamad Fadhil Hasan menyebut desain dan implementasi program efisiensi anggaran memang belum jelas. Hal inilah yang membuat timbulnya kontradiksi dalam pelaksanaannya.

    “Seharusnya dilakukan evaluasi terlebih dahulu mana program dan kegiatan yang efektif dan memiliki multiplier effect yang besar terhadap perekonomian. Dan mana yang kurang efektif dan efisien,” jelas Fadhil.

    Ia juga menyarankan dibentuknya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang harus dilakukan Kementerian/Lembaga hingga pemerintah daerah. Dengan begitu pendekatannya menjadi komprehensif dan tidak bersifat sektoral.

    (ily/hns)

  • Paradoks ketahanan pangan dan energi Indonesia

    Paradoks ketahanan pangan dan energi Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Di tengah kompleksitas isu ketahanan pangan dan energi global, laporan INDEF Center FESD edisi Mei 2025 mengangkat tentang tantangan dan peluang yang sangat relevan bagi Indonesia.

    Salah satu temuan utama yang layak digarisbawahi dari ketahanan pangan itu adalah kontradiksi yang mengemuka, antara surplus global dan tekanan harga domestik.

    Persoalan ketahanan pangan memang kompleks. Meski produksi beras dunia mencapai rekor tertinggi dalam satu dekade, dengan stok akhir 205,7 juta ton, dan harga internasional menurun ke kisaran 375–415 dolar AS per ton, harga eceran beras di Indonesia justru tetap tinggi di angka Rp15.270/kg.

    Ini mengindikasikan bahwa transmisi harga global ke pasar domestik tidak terjadi secara otomatis.

    Transmisi harga ini tidak semata-mata ditentukan oleh volume produksi atau kelancaran distribusi, melainkan juga oleh struktur pasar yang membutuhkan biaya tinggi di setiap level.

    Data menunjukkan hanya 43 persen nilai dari beras sampai ke petani, sementara 50 persen diserap oleh rantai distribusi dan ritel. Ini menjadi sinyal tersendiri bahwa persoalan utama bukan hanya teknis, melainkan struktural dan memerlukan efisiensi pasar pangan di setiap level yang lebih berkeadilan.

    Lebih lanjut, penurunan nilai tukar petani (NTP) ke angka 121,75 pada April 2025 merupakan cerminan nyata masih ada kesenjangan antara peningkatan produksi dan kesejahteraan.

    Hasil tinggi itu, seperti senjata makan tuan. Produktivitas yang melonjak akibat panen raya justru menekan harga gabah di tingkat petani, sehingga memperkecil margin keuntungan mereka.

    Ketika biaya hidup dan produksi meningkat, tetapi efisiensi pada struktur pasar rendah, maka petani menjadi pihak yang paling terdampak.

    Dalam konteks ini, kebijakan stabilisasi harga semestinya tidak hanya difokuskan pada konsumen, tetapi juga harus menjamin keseimbangan yang adil bagi produsen dan konsumen serta pelaku usaha di setiap level.

    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemenaker Evaluasi Job Fair di Bekasi, Pelaksanaan Akan Diperketat

    Kemenaker Evaluasi Job Fair di Bekasi, Pelaksanaan Akan Diperketat

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menanggapi kericuhan yang terjadi dalam pelaksanaan job fair di Bekasi pada 27 Mei 2025. Dalam video yang beredar luas di media sosial, terlihat para pencari kerja saling berdesakan, mendorong, bahkan ada yang terinjak hingga pingsan.

    Menanggapi insiden tersebut, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kemenaker, Anwar Sanusi mengatakan pihaknya telah melakukan evaluasi, terutama dari sisi tata kelola dan koordinasi.

    “Kami sudah melakukan evaluasi, terutama terkait dengan tata kelola. Karena memang sesuai dengan permenaker, terkait dengan pelaksanaan job fair harus dikoordinasikan dengan Kemenaker,” ujar Anwar Sanusi dalam program Beritasatu Utama, Jumat (6/6/2025).

    Anwar menekankan pentingnya penyampaian informasi yang benar dan tepat kepada masyarakat, agar pelaksanaan job fair benar-benar memberikan manfaat bagi para pencari kerja. Ia juga menyoroti pentingnya pelaksanaan yang mengikuti standar operasional prosedur (SOP) yang memadai.

    “Karena bagaimanapun juga kan ini memberikan informasi kepada masyarakat. Ini kan informasinya harus sampai dan akhirnya masyarakat mendapatkan manfaat. Tentunya harus kita lakukan sesuai dengan tata kelola, SOP yang misalnya (tempatnya) memadai. Kalau tidak, tentunya akan terjadi hal yang tidak kita inginkan, kumpulan orang begitu banyak, waktunya sangat sempit, tempatnya juga sangat sempit,” ujarnya.

    Ia menambahkan, pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan kepala dinas ketenagakerjaan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota agar pelaksanaan job fair di masa mendatang bisa lebih tertib dan terorganisasi.

    Lebih lanjut, Anwar Sanusi juga mengusulkan agar ke depan pelaksanaan job fair tidak hanya dilakukan secara luring (offline), tetapi juga bisa mengandalkan portal-portal daring yang sudah tersedia.

    Fenomena ini tidak terlepas dari maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK). Menurut Ekonom Indef Eko Listiyanto, maraknya PHK terjadi akibat kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan sejak awal tahun. Menurutnya, efisiensi yang dilakukan sudah berlebihan.

    “Efisiensi yang dilakukan ternyata bukannya meningkatkan produktivitas, baik di birokrasi apalagi perekonomian. Banyak sektor yang justru kolaps terbawa oleh nuansa belanja hemat ala kementerian,” kata Eko. 

  • Bank emas membuka era baru pengelolaan emas di Indonesia

    Bank emas membuka era baru pengelolaan emas di Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – “Kita harapkan ini akan meningkatkan produksi domestik bruto kita. Kalau tidak salah bisa menambah Rp245 triliun, kemudian akan membuka lapangan kerja baru 1,8 juta,” demikian ungkapan penuh optimisme dari Presiden Prabowo Subianto saat meresmikan layanan bank emas di Indonesia pada 26 Februari lalu.

    Kegiatan usaha bullion atau bank emas menjadi mesin penggerak pemerintah guna menggenjot potensi emas tanah air yang belum dimanfaatkan secara optimal.

    Kajian PT Pegadaian di tahun 2023 mencatat bahwa Indonesia memiliki 2.600 ton cadangan emas dan 1.800 ton potensi emas di masyarakat yang belum dimanfaatkan secara produktif.

    Angka lain menunjukkan, ekspor emas mentah (dore) Indonesia mencapai 5 miliar dolar AS per tahun, sedangkan impor emas justru juga tercatat dengan nilai 2 miliar dolar AS per tahun.

    Untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasar emas luar negeri dan memaksimalkan pemanfaatan emas dalam negeri, bank emas diharapkan menjadi langkah strategis dalam membangun ekosistem industri berbasis emas.

    Manfaat bank emas

    Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebut ada tiga manfaat yang bisa lahir akibat operasionalisasi bank emas di Indonesia.

    Pertama, mendorong optimalisasi refinery atau proses pemurnian emas dalam negeri. Sehingga bank emas bisa memainkan peran sebagai sarana strategis yang mengintegrasikan antara produsen emas dengan ekosistem keuangan dan industri berbasis emas.

    Terlebih, US Geological Survey mencatat bahwa Indonesia menduduki posisi ke-10 sebagai negara dengan produksi emas tertinggi di dunia tahun 2024 dengan nilai produksi 100 metrik ton.

    Artinya, dengan memaksimalkan pengolahan di dalam negeri, semakin besar pula nilai tambah produksi emas yang berpengaruh terhadap pendapatan negeri.

    Kedua, memperluas perdagangan emas yang dijalankan oleh lembaga jasa keuangan melalui skema titipan dan simpanan emas dari masyarakat dan pelaku usaha.

    “Jadi kalau sekarang misalnya masyarakat punya emas taruh di bantal, ini kan tidak bisa kita apa-apakan gitu ya. Tapi kalau dengan bullion bank, emas yang ada disimpan nanti di bullion bank ini paling tidak 70 persen yang masyarakat simpan itu bisa disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan emas gitu ya. Ini kita harapkan bisa memutar roda perekonomian lebih cepat gitu ya,” kata Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan.

    Manfaat ketiga dari operasionalisasi bank emas di Indonesia adalah memperkuat industri perhiasan melalui skema pembiayaan emas. Kemudahan akses terhadap bahan baku emas dapat mengakselerasi pertumbuhan industri perhiasan emas.

    Apalagi Indonesia saat ini memiliki lebih dari 5 manufaktur perhiasan besar dan 30 ribu lebih manufaktur perhiasan skala kecil dan menengah yang seluruhnya bisa memproduksi 65 ton emas per tahun.

    Regulasi sebagai fondasi

    Berkaca dari sejumlah negara yang telah sukses menjalankan bank emas selama bertahun-tahun, Indonesia memulai langkah pertama dengan membuat regulasi bank emas yang jadi pijakan bagi lembaga jasa keuangan selaku penyelenggara bank emas.

    Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) mengatur soal berbagai aktivitas kegiatan usaha bullion atau bank emas yang bisa dijalankan lembaga jasa keuangan.

    UU tersebut lantas diperkuat dengan aturan yang lebih teknis yang kemudian diatur dalam Peraturan Otortitas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 tahun 2024.

    “Di situ kami menetapkan kerangka regulasi yang mencakup prinsip kehati-hatian, ada persyaratan permodalan juga, ada manajemen risiko, transparansi, terus ada juga pentahapan kegiatan usaha bullion,” kata Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Ahmad Nasrullah.

    POJK/17/2024 juga telah mengatur penerapan program anti-pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, pencegahan profilerasi pemusnah masal, strategi anti-fraud, serta perlindungan konsumen, dan sistem pelaporan oleh lembaga jasa keuangan terkait kegiatan usaha bullion atau bank emas.

    Lebih lanjut, OJK menjelaskan bahwa lembaga jasa keuangan yang bisa menjalankan bank emas hanya yang bisnis utamanya bergerak di bidang penyaluran kredit.

    Saat ini, baru dua lembaga jasa keuangan yang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menyediakan layanan bank emas, yaitu PT Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

    Kinerja layanan bank emas

    PT Pegadaian telah memperoleh empat izin layanan bank emas meliputi simpanan, pembiayaan, titipan, dan perdagangan. Keempatnya diimplementasikan dalam layanan produk deposito emas, pinjaman modal kerja emas, jasa titipan emas korporasi, dan perdagangan emas.

    Belum genap tiga bulan sejak bank emas diluncurkan secara nasional, produk bank emas milik PT Pegadaian telah membukukan catatan yang membanggakan.

    Per 30 April 2025, deposito emas menyentuh saldo 1,1 ton dengan 31.000 nasabah, pinjaman modal kerja emas sebesar 150 kilogram atau senilai Rp233 miliar. Sedangkan perdagangan emas menyentuh transaksi hingga Rp2 triliun atau setara 1,2 ton, dan titipan emas korporasi berjumlah 2,9 ton.

    “Bank emas bisa meningkatkan value added terkait cita-cita negara kita untuk mendukung hilirisasi terutama di hilirisasi emas, menciptakan diversifikasi investasi emas, dan meningkatkan inklusi keuangan bagi masyarakat,” kata Elvi Rofiqotul Hidayah, Direktur Pemasaran dan Pengembangan Produk PT Pegadaian.

    Lembaga jasa keuangan lain yang juga telah memperoleh izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjalankan layanan bank emas, BSI, saat ini baru menjalankan dua layanan bank emas yaitu perdagangan dan penitipan emas.

    Bank syariah ini memperkenalkan BSI Emas sebagai produk bank emas mereka dengan skema beli dan titip sekaligus dalam satu transaksi. Berdasarkan data per Mei 2025, transaksi BSI Emas melalui aplikasi BYOND mencapai 830 kilogram emas.

    BSI memastikan telah memiliki emas fisik lebih dulu sebelum menjual emas secara digital kepada nasabah untuk menjamin kenyamanan dan keamanan transaksi secara syariah. Sehingga bank syariah terbesar di Indonesia itu memastikan kehalalan dari transaksi emas yang dilakukan nasabahnya.

    Menurut Direktur Sales & Distribution Bank Syariah Indonesia Anton Sukarna, BSI Emas telah dikembangkan sejak satu hingga dua tahun terakhir. Namun peresmian bank emas secara nasional oleh Presiden Prabowo awal tahun 2025 berhasil mengakselerasi layanan BSI Emas.

    “Kalau kita lihat secara year to date dari Desember 2024 sampai dengan bulan Mei 2025, tumbuhnya di angka sekitar 100,26 persen atau dua kali lipat dibandingkan posisi di bulan Desember 2024 di mana posisinya itu bertumbuh di angka 444,98 kilogram,” kata Anton.

    Beragam produk bank emas yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan memang membuat masyarakat memiliki lebih banyak opsi dalam memilih produk investasi emas.

    Namun, masyarakat perlu menyesuaikan produk bank emas yang dipilih dengan profil risiko dan kebutuhan investasi.

    “Jika perlu dana liquid dalam jangka pendek bisa (pilih) tabungan emas. Kalau jangka menengah mungkin bisa menggunakan deposito emas, dan kalau kebutuhannya untuk investasi bisa juga dengan cicil emas,” ucap Nur Hidayah, Ketua Program Studi Doktor Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta & Kepala Center For Syariah Economic Development INDEF.

    Jadi, bullion bank diharapkan akan menumbuhkan ekonomi, lapangan kerja, dan investasi di Indonesia.Bullion bank diharapkan pula menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Editor: Slamet Hadi Purnomo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kecele Diskon Tarif Listrik

    Kecele Diskon Tarif Listrik

    Jakarta –

    Pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak serta-merta meninggalkan angka 5% meski pemerintah telah menggelontorkan lima paket stimulus ekonomi. Hal tersebut diungkapkan oleh Ekonom Senior INDEF, Tauhid Ahmad dalam wawancara bersama detikSore pada Selasa (3/6) lalu. Ia mengatakan jika ada satu faktor penting yang memicu pertumbuhan ekonomi enggan bergerak.

    “Ini tidak serta-merta walaupun anggaran disiapkan, ekonomi akan kembali normal di atas 5%. Karena ada faktor global yang kelihatannya tidak mudah. karena prediksinya ekonomi dunia turun ini akan membuat perputaran dengan mitra dagang kita turun sehingga ekspor ke negara luar juga jadi terhambat,” ungkap Tauhid.

    Di sisi lain, Tauhid juga menyebut jika stimulus ekonomi juga perlu diperhitungkan besarannya. Menurutnya, besaran anggaran stimulus ekonomi jilid 2 ini harus besar agar memiliki daya dorong yang sebanding.

    “Dalam kondisi ini, harusnya ada stimulus yang lebih besar. Nah dari 5 stimulus ini kita belum dapat jumlah anggarannya berapa. Kalau anggarannya kecil, ya dampaknya kecil. Kita berharap anggarannya besar, totally di atas 150 triliun, itu akan lumayan mendorong ekonomi,” beber Tauhid.

    Sayangnya sejumlah pihak menyebut jika stimulus ekonomi ini justru kurang tepat sasaran. Anggapan ini muncul tatkala Presiden Prabowo mencoret diskon tarif listrik periode Juni hingga Juli 2025. Disebutkan dalam detikFinance, alasan pembatalan diskon tarif listrik ini karena lambatnya proses penganggaran.

    “Kita sudah rapat di antara para menteri, untuk pelaksanaan diskon listrik ternyata untuk proses penganggarannya jauh lebih lambat, sehingga kalau Juli Juni kita putuskan tak bisa dijalankan,” sebut Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (2/6/2025).

    Lalu apa saja multiplier effect dari pembatalan ini? Tepatkah jika stimulus ekonomi tidak berefek besar karena batalnya diskon tarif listrik? Ikuti diskusinya dalam Editorial Review bersama Wakil Redaktur Pelaksana detikFinance.

    Beralih ke Jawa Barat, detikSore akan mengulas situasi terkini di kawasan wisata Gunung Tangkuban Perahu. Seperti diketahui, gunung aktif tersebut tengah mengalami kenaikan aktivitas vulkanik.

    Seperti diberitakan detikJabar, gunung wisata tersebut mengalami 270 gempa low frequency. Peningkatan aktivitas tersebut juga dilihat dari data deformasi atau penggembungan dari tubuh Gunung Tangkuban Parahu itu sendiri. Apakah hal ini mempengaruhi aktivitas ekonomi di kawasan tersebut? Ikuti laporan langsung Jurnalis detikJabar selengkapnya.

    Jelang matahari terbenam nanti, detikSore akan kembali membahas strategi merdeka finansial dan pensiun dini atau yang lebih dikenal sebagai FIRE (Financial Independence Retire Early). Seperti namanya, kedua hal tersebut sudah menjadi cita-cita banyak pekerja muda saat ini. namun begitu, mimpi itu terasa menjauh bila melihat situasi seperti saat ini.

    Pakemnya, seseorang yang mendambakan FIRE harus memupuk kekayaan serta investasi sebanyak banyaknya di usia muda. Harapannya, usai melewati masa kerja nanti, orang tersebut dapat hidup dari passive income. Lalu bagaimana caranya mengejar target tabungan serta investasi saat situasi ekonomi sedang tidak baik-baik saja? Ikuti ulasannya bersama Analis Sekuritas, Boy Simon dalam Sunsetalk.

    Ikuti terus ulasan mendalam berita-berita hangat detikcom dalam sehari yang disiarkan secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia.

    “Detik Sore, Nggak Cuma Hore-hore!”

    (far/vys)

  • Hat-trick Deflasi! Alarm Ekonomi RI Sedang Sakit

    Hat-trick Deflasi! Alarm Ekonomi RI Sedang Sakit

    Jakarta –

    Indonesia dilanda deflasi sebesar 0,37% pada Mei 2025 secara bulanan (month to month/mtm). Deflasi ini menjadi deflasi ketiga sepanjang tahun setelah Januari (-0,76%) dan Februari (-0,48%).

    Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan deflasi ini menjadi alarm bahaya bagi ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025 diproyeksi kembali tidak sampai 5%.

    “Ini sudah lampu kuning, ada gejala pertumbuhan ekonomi melambat di kuartal II-2025,” kata Bhima kepada detikcom, Senin (2/6/2025).

    Bhima menyebut deflasi berkepanjangan menandakan sebagian besar masyarakat menahan belanja. Hal ini membuat ekonomi ke depan lebih menantang.

    “Ini bukan kesuksesan mengendalikan inflasi, tapi demand pull inflation-nya tidak bergerak naik. Artinya penduduk besar, tapi sebagian besar tahan belanja. Konsumsi rumah tangga yang lambat artinya ekonomi ke depan lebih menantang,” ucap Bhima.

    Senior Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad mengatakan akar dari permasalahan ini karena tidak banyaknya lapangan kerja tercipta. Alhasil tidak ada peningkatan pendapatan masyarakat secara agregat, yang ada justru pemutusan hubungan kerja (PHK) meningkat.

    “Karena banyak yang PHK, banyak masyarakat menahan pembelian dan kalau kita lihat mereka menggunakan tabungan untuk survival. Jadi menjadikan cadangan untuk membeli, tapi tidak dibelanjakan banyak-banyak,” imbuhnya.

    Pemerintah Harus Atasi Cepat

    Senior Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad menilai pemerintah harus gerak cepat mengatasi permasalahan ini. Pasalnya jika tidak, kondisi akan semakin memperparah rakyat kecil.

    “Harus ada upaya mengambil inisiatif untuk mengurangi efek dari global. Pertama diversifikasi negara tujuan ekspor, tujuan produk-produk yang diterima di luar pasar AS maupun negosiasi tarif agar dampak ke dalam negerinya bisa berkurang,” saran Tauhid.

    “Lalu enam paket stimulus itu cukup untuk bantalan kelas bawah, tapi untuk kelas menengah kurang. Jadi stimulus yang diperlukan adalah stimulus di bidang infrastruktur dan padat kerja termasuk stimulus tambahan untuk sektor industri karena itu yang menyerap lapangan kerja paling banyak,” tambahnya.

    (aid/fdl)

  • Pertumbuhan Ekonomi Terimbas Efisiensi, Perhotelan Paling Hancur

    Pertumbuhan Ekonomi Terimbas Efisiensi, Perhotelan Paling Hancur

    Jakarta, Beritasatu.com – Kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan Pemerintah disebut sebagai salah satu tantangan pertumbuhan ekonomi di Tanah Air. Adapun, kebijakan tersebut telah berlangsung sejak awal 2025.

    Ekonom sekaligus Direktur Pengembangan Big Data Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengungkapkan, pemerintah pada tahun ini menargetkan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,2% secara year on year (yoy).

    Sedangkan, pada tahun depan berdasarkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026, pertumbuhan ditargetkan direntang 5,2% hingga 5,8%.

    Menurut Eko, hal tersebut dapat dicapai, dengan catatan terdapat beberapa kebijakan perlu dievaluasi. Salah satunya melonggarkan kebijakan efisiensi anggaran di tingkat kementerian/lembaga.

    “Harusnya pemerintah itu kalau efektif kebijakannya bisa untuk mengoptimalkan perekonomian di atas 5%. Salah satu yang mungkin menjadi titik evaluatif ya di dalam KEM-PPKF 2026 adalah efisiensi yang berlebihan yang dilakukan sejak awal tahun ini begitu,” papar Eko dalam webinar Indef, dikutip Jumat (30/5/2025).

    Menurut Eko, kebijakan efisiensi anggaran ini cenderung terlalu berlebihan. Efisiensi nyatanya bukannya meningkatkan produktivitas baik di birokrasi, melainkan mendilusi dari potensial growth ekonomi domestik.

    Sebagai contoh, sektor perhotelan saat ini paling terdampak dari adanya kebijakan efisiensi anggaran. Diketahui, rapat kerja atau kegiatan seremonial kementerian/lembaga, kerap dilakukan di hotel.

    Dengan demikian, kebijakan tersebut sangat berdampak terhadap kegiatan operasional bisnis perhotelan.

    “Banyak sektor-sektor yang kemudian collapse, terbawa oleh nuansa belanja hemat ala kementerian itu, tidak ada rapat di hotel, tidak ada kegiatan-gegiatan ke daerah, yang mungkin pada aspek lain memang harus kita evaluasi,” beber Eko.

    Apabila pemerintah menghiraukan dan tidak mengambil kebijakan yang dapat mengubah keadaan, maka ekonomi Indonesia berada di bawah 5%, seperti yang diramal oleh beberapa lembaga internasional, seperti World Bank, International Monetary Fund (IMF), hingga Organisation for Economic Co-operation and Development atau OECD.

    “Wajar kalau IMF, World Bank, ataupun OECD cukup pesimistis sebetulnya. Kalau kita lihat pada 2025-2026 itu mereka memproyeksikan ekonomi kita hanya tumbuh 4,7%,” pungkasnya.

  • Kemendag: Inovasi ritel perlu untuk mitigasi perubahan pola konsumsi

    Kemendag: Inovasi ritel perlu untuk mitigasi perubahan pola konsumsi

    Mereka harus berinovasi, karena kalau tidak berinovasi mereka akan tergusur dengan terjadinya perubahan-perubahan

    Tangerang Selatan, Banten (ANTARA) – Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut inovasi dan adaptasi perlu dilakukan dalam dunia usaha, khususnya sektor ritel, agar tidak tergusur oleh perubahan pola konsumsi.

    Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan mengatakan telah terjadi pergeseran atau perubahan perilaku konsumen, terutama pada sektor ritel, dari yang awalnya hanya untuk berbelanja, kini mulai termodifikasi.

    “Mereka harus berinovasi, karena kalau tidak berinovasi mereka akan tergusur dengan terjadinya perubahan-perubahan,” ujar Iqbal saat dihubungi ANTARA di Tangerang Selatan, Banten, Sabtu.

    Perubahan perilaku konsumen, kata Iqbal, sudah terlihat sejak masa COVID-19, yang mana konsumen datang ke lokasi belanja hanya untuk mencari bahan yang dibutuhkan.

    Selain itu, kebiasaan konsumen untuk belanja bulanan pun bergeser, menjadi apa yang sedang dibutuhkan saat itu.

    Pemerintah pun memberikan dukungan terhadap transformasi yang dilakukan oleh ritel, salah satunya dengan menjalin kerja sama bersama asosiasi-asosiasi ritel dan perbelanjaan untuk membuat kampanye potongan harga pada hari-hari tertentu, guna mendorong konsumsi masyarakat.

    “Nataru (Natal dan Tahun Baru) kemarin, kemudian di Lebaran, besok di triwulan kedua, mungkin juga akan ada diskon back to school gitu. Itu gunanya adalah menggerakkan roda ekonomi dari aspek dan dari segi konsumsi,” katanya.

    Sementara itu, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Dzulfian Syafrian mengatakan inovasi yang dilakukan oleh ritel kecil atau minimarket merupakan bentuk adaptasi untuk mempertahankan penjualan, di saat konsumen mulai mengurangi belanja barang-barang tahan lama atau durable goods seperti mobil, motor, dan lainnya.

    Menurut Dzulfian, konsumen kini banyak yang berpindah ke ritel kecil seperti Alfamart dan Indomaret, yang menyediakan barang/jasa dan juga tempat berinteraksi sosial.

    “Semakin banyak ritel-ritel kecil ini menyediakan barang/jasa untuk tempat ngopi-ngopi juga karena didukung oleh sarana-prasarana mereka, toko luas, jaringan distribusi besar sehingga bisa menekan harga. Mereka menyediakan tempat nongkrong nyaman dan terjangkau,” jelas Dzulfian.

    Lebih lanjut, ia menyebutkan inovasi ini dapat mempertahankan penjualan yang trennya sedang turun sehingga membutuhkan alternatif pendapatan.

    Transformasi minimarket menjadi tempat interaksi sosial juga dapat memberikan nilai tambah untuk penjualan makanan dan minuman, serta mengambil ceruk pasar kafe.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • GS Supermarket-Lulu Hypermarket Tutup, Sunset Ritel Modern Kian Nyata?

    GS Supermarket-Lulu Hypermarket Tutup, Sunset Ritel Modern Kian Nyata?

    Bisnis.com, JAKARTA – Kabar tutupnya GS Supermarket hingga Lulu Hypermarket menambah daftar panjang gerai ritel modern yang berguguran.

    GS Supermarket, jaringan ritel modern asal Korea Selatan, disebut akan menutup seluruh cabangnya di Indonesia pada 31 Mei 2025.

    Berdasarkan pantauan Bisnis di GS Supermarket Mampang, Jakarta Selatan, Kamis (8/5/2025), kabar penutupan dibenarkan oleh karyawan GS Supermarket Mampang yang sedang bertugas. Menurutnya, kepemilikan GS akan diambil alih oleh peritel lain.

    “GS ditutup per tanggal 31 Mei. Nanti diambil alih sama ritel lain,” kata seorang customer service saat ditemui Bisnis.

    Salah seorang karyawan GS lainnya menuturkan gerai masih akan tetap buka di tengah proses pergantian kepemilikan. Selain itu, dia juga menjelaskan para karyawan lain tetap bekerja seperti biasa.

    “Barang-barang masih kami display, tetap kerja kayak biasa, masuk [kerja],” ujarnya.

    Ketua Umum Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah juga membenarkan bahwa GS Supermarket memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan bisnisnya di Indonesia dan akan diambil alih oleh investor lain.

    Sayangnya, Budihardjo enggan memberikan informasi secara detail siapa investor yang akan mengambil alih GS Supermarket di Indonesia. Namun, dia memastikan investor baru yang akan mengambil alih masih bergerak di bisnis ritel.

    “Belum bisa ngomong ya. Nanti tunggulah bulan Mei nanti siapa yang akan ngambil, kan kita tunggu. Mungkin ada investor yang masih lagi negosiasi,” kata Budihardjo saat dihubungi Bisnis, Kamis (8/5/2025).

    Sebelumnya, Lulu Hypermarket juga menutup permanen jaringan gerainya di Indonesia pada 30 April 2025, setelah hampir 10 tahun beroperasi. Perusahaan ritel asal Uni Emirat Arab (UEA) ini beroperasi di Indonesia sejak 2016. Cabang pertamanya hadir di kawasan Cakung, Jakarta Timur.

    Budihardjo mengungkap, setidaknya ada tiga ritel yang tutup sepanjang 5 bulan pertama 2025. Selain GS Supermarket dan Lulu Hypermarket, ada pula ritel skala kecil yang menutup cabangnya.

    “Lulu [Lulu Hypermarket] kan mau tutup juga, GS Supermarket. Ada Scan and Go, itu supermarket kecil ada tiga cabang. Yang saya tahu baru tiga brand itu [yang tutup]. Yang luar Pulau belum tahu saya,” kata Budihardjo.

    Menurutnya, fenomena ritel berguguran ini merupakan siklus normal lantaran tren bisnis ritel terus mengalami pasang-surut. Meski demikian, dia juga tak memungkiri penurunan daya beli masyarakat menjadi salah satu alasan bagi ritel menutup bisnisnya.

    “Tetapi juga ada yang buka, ada yang tutup, ada yang ramai, ada yang sepi. Kalau kami bilang saat ini lebih ke kompleks juga, bisa juga karena itu [penurunan daya beli], bisa karena persaingan usaha, bisa juga karena pergeseran orang belanja [pola gaya hidup],” katanya.

    Sebelumnya, Budihardjo juga mengungkapkan bahwa tingginya biaya operasional menjadi salah satu pemicu gerai ritel berguguran. Dia menyebut, beberapa ritel juga tak bisa bersaing dengan pesaing yang lebih banyak memiliki toko.

    “Mungkin costing-nya besar. Misalnya tokonya cuma 10. Enggak bisa bersaing sama tokonya yang banyak,” kata Budihardjo saat ditemui di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

    Menurutnya, tren penutupan gerai ritel juga imbas dari perang dagang Amerika Serikat (AS)-China. Berkaca dari sana, dia meminta agar pemerintah memberikan kemudahan izin berusaha agar industri ritel bisa leluasa berekspansi.

    “Itu efek dari perang dagang, itu pasti lagi lesu seluruh dunia. Kita cuma minta pemerintah mempermudah izin-izin berusaha, mempermurah pajak-pajak, berikan BLT [bantuan langsung tunai], itu akan menyelamatkan [industri ritel],” tuturnya.

    Kendati demikian, Budihardjo memproyeksi bisnis ritel di Tanah Air akan tetap positif di tengah toko ritel yang berguguran, seiring dengan populasi penduduk Indonesia yang mencapai 270 juta.

    Perubahan Pola Belanja

    Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut, tren gerai ritel yang berguguran tak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga di negara lain.

    Dia mengatakan penutupan gerai ritel juga terjadi di Singapura lantaran tak bisa mengadopsi pola belanja masyarakat yang telah berubah. Sayangnya, Budi tak menginformasikan secara detail berapa banyak jumlah gerai ritel yang tutup di Tanah Air.

    “Nanti saya cek ya [jumlah gerai ritel yang tutup], itu enggak hanya di Indonesia lho ya, di Singapura juga tren itu ada [tren gerai ritel yang tutup],” kata Budi seusai acara peluncuran Gerakan Kamis Pakai Lokal di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (8/5/2025).

    Budi menyebut, Kemendag telah berdiskusi dengan Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia (APPBI) perihal gerai ritel yang tutup di tahun ini. Berdasarkan informasi yang diterima Kemendag, Budi mengungkap konsep ritel besar tidak hanya sekadar tempat berbelanja, melainkan juga harus mengadopsi pola belanja dan gaya hidup masyarakat modern.

    “Ketika kami diskusi [dengan APPBI], makanya mal, department store, atau pusat perbelanjaan modern yang bertahan itu apabila dia ada experience dan journey. Jadi orang belanja itu kan sambil pengin jalan-jalan, pengin makan, pengin mungkin hangout sama keluarga dan teman-temannya,” terangnya.

    Selain itu, lanjut Budi, ritel besar juga akan kalah saing dengan gerai daring (online). Untuk itu, dia menegaskan bergugurnya gerai ritel di Indonesia bukan disebabkan penurunan daya beli masyarakat, melainkan pola gaya hidup yang telah berubah.

    “Jadi itu karena pola belanja masyarakat yang berubah, daya belinya enggak berpengaruh kan hanya pindah saja mereka,” tandasnya.

    Pelemahan Daya Beli Pemicu Utama

    Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyebut bergugurannya ritel modern lebih disebabkan oleh penurunan daya beli masyarakat.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), konsumsi rumah tangga juga menunjukkan perlambatan ke level 4,89% pada kuartal I/2025. Angkanya lebih rendah dibandingkan kuartal sebelumnya yang mencapai 4,98%.

    Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Indef Andry Satrio Nugroho mengatakan, fenomena penutupan gerai ritel merupakan implikasi dan dampak dari pelemahan daya beli dari masyarakat.

    “Tidak hanya ritel supermarket saja, tetapi ritel yang lain seperti pusat perbelanjaan mal, itu juga mengalami penurunan yang sama,” kata Andry kepada Bisnis, Kamis (8/5/2025).

    Andry menjelaskan, penurunan pengunjung maupun tingkat okupansi di pusat perbelanjaan akan mengurangi jumlah pembeli di supermarket. Adapun, penyebab utamanya dipicu daya beli masyarakat yang menurun.

    Menurut Indef, jika pemerintah tak memberikan paket stimulus sepanjang 2025, maka daya beli masyarakat berpeluang terus melemah, bahkan bisa semakin buruk di tengah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Di sisi lain, Andry menyebut, persoalan yang tengah dihadapi industri ritel tak hanya sebatas persaingan antara toko fisik (offline) dan toko daring (online). Sebab, lanjut dia, sejatinya peritel sudah menyadari akan pergeseran ini dan mulai beralih ke penjualan online.

    Lebih lanjut, dia juga mengkhawatirkan jika daya beli masyarakat masih terus mengalami penurunan maka akan menggerus kinerja industri ritel di Tanah Air, sebab tidak ada pertumbuhan konsumsi rumah tangga.

    “Perlu diperhatikan bahwa implikasi dari penurunan daya beli masyarakat itu cukup besar dan jika itu dibiarkan sampai dengan tahun ini berlangsung, maka tidak ada pertumbuhan konsumsi yang cukup tinggi dan pada akhirnya itu akan menggerus kinerja industri ritel di dalam negeri,” tuturnya.

  • Ritel RI Berguguran, Ekonom Sebut Pelemahan Daya Beli jadi Biang Kerok

    Ritel RI Berguguran, Ekonom Sebut Pelemahan Daya Beli jadi Biang Kerok

    Bisnis.com, JAKARTA — Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyebut penurunan daya beli masyarakat memicu sejumlah gerai ritel di Indonesia berguguran.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), konsumsi rumah tangga juga menunjukkan perlambatan ke level 4,89% pada kuartal I/2025. Angkanya lebih rendah dibandingkan kuartal sebelumnya yang mencapai 4,98%.

    Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Indef Andry Satrio Nugroho mengatakan, fenomena penutupan gerai ritel merupakan implikasi dan dampak dari pelemahan daya beli dari masyarakat.

    “Tidak hanya ritel supermarket saja, tetapi ritel yang lain seperti pusat perbelanjaan mal, itu juga mengalami penurunan yang sama,” kata Andry kepada Bisnis, Kamis (8/5/2025).

    Andry menjelaskan, penurunan pengunjung maupun tingkat okupansi di pusat perbelanjaan akan mengurangi jumlah pembeli di supermarket. Adapun, penyebab utamanya dipicu daya beli masyarakat yang menurun.

    Menurut Indef, jika pemerintah tak memberikan paket stimulus sepanjang 2025, maka daya beli masyarakat berpeluang terus melemah, bahkan bisa semakin buruk di tengah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Di sisi lain, Andry menyebut, persoalan yang tengah dihadapi industri ritel tak hanya sebatas persaingan antara toko fisik (offline) dan toko daring (online). Sebab, lanjut dia, sejatinya peritel sudah menyadari akan pergeseran ini dan mulai beralih ke penjualan online.

    Lebih lanjut, dia juga mengkhawatirkan jika daya beli masyarakat masih terus mengalami penurunan maka akan menggerus kinerja industri ritel di Tanah Air, sebab tidak ada pertumbuhan konsumsi rumah tangga.

    “Perlu diperhatikan bahwa implikasi dari penurunan daya beli masyarakat itu cukup besar dan jika itu dibiarkan sampai dengan tahun ini berlangsung, maka tidak ada pertumbuhan konsumsi yang cukup tinggi dan pada akhirnya itu akan menggerus kinerja industri ritel di dalam negeri,” tuturnya.

    Sebelumnya, Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) menyebut, mahalnya ongkos operasional menjadi salah satu biang kerok gerai ritel di Tanah Air berguguran.

    Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah mengungkap selain tingginya biaya operasional, beberapa ritel juga tak bisa bersaing dengan pesaing yang lebih banyak memiliki toko.

    “Mungkin costing-nya besar. Misalnya, tokonya cuma 10. Enggak bisa bersaing sama tokonya yang banyak,” kata Budihardjo saat ditemui di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

    Menurutnya, tren penutupan gerai juga imbas dari perang dagang AS-China yang mengakibatkan industri ritel berguguran, termasuk di dunia.

    Untuk itu, dia meminta agar pemerintah memberikan kemudahan izin berusaha agar industri ritel bisa leluasa berekspansi, termasuk mempermurah pajak dan bantuan langsung tunai (BLT) sehingga bisa menyelamatkan industri ritel.

    Belakangan sejumlah ritel modern dikabarkan tutup. Terbaru, ada Lulu Hypermarket yang dikabarkan bakal menutup permanen jaringan gerainya di Indonesia per 30 April.

    Selain itu, ada GS Supermarket yang disebut memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan bisnisnya di Indonesia. Ritel asal Korea Selatan itu kabarnya akan diambil alih (take over) oleh investor baru. Nantinya, seluruh gerai GS The Fresh akan tutup pada 31 Mei 2025.