Xcloud.id

NGO: INDEF

  • Agresif lakukan eksplorasi, PHE tulang punggung ketahanan energi

    Agresif lakukan eksplorasi, PHE tulang punggung ketahanan energi

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Peneliti INDEF: Agresif lakukan eksplorasi, PHE tulang punggung ketahanan energi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 12 Juni 2025 – 12:57 WIB

    Elshinta.com – Peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Ahmad Tauhid menilai positif kinerja PT Pertamina Hulu Energi (PHE) sebagai Sub Holding Upstream PT Pertamina (Persero). Termasuk di antaranya, upaya agresif PHE dalam melakukan eksplorasi. Dalam kaitan itu pula Tauhid menilai, PHE masih menjadi tulang punggung ketahanan energi nasional.

    ”Betul, Pertamina adalah tulang punggung (ketahanan energi). Ke depan pun energi masih mengandalkan (Pertamina). Sebagai BUMN, Pertamina harus melakukan kegiatan di industri ini. Kalau tidak, malah kita tidak bisa memiliki kedaulatan energi,” kata Tauhid kepada media hari ini. 

    Berbagai temuan cadangan migas oleh PHE, terutama gas, memang dinilai bisa meningkatkan produksi, bahkan memperkuat ketahanan energi. Tauhid berharap, berbagai temuan cadangan gas juga dapat memenuhi kebutuhan industri, seperti pupuk, yang selama ini banyak diperoleh melalui impor. ”Kalau gas memungkinkan (untuk ketahanan energi). Selama ini gas kan banyak impor untuk industri pupuk,” jelasnya.  

    Demikian pula terkait cita-cita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk swasembada energi, Tauhid menilai penting peran berbagai temuan cadangan gas oleh PHE. Tidak hanya  berkontribusi untuk meningkatkan lifting nasional dan juga ketahanan energi nasional. Berbagai temuan, kata dia, juga diharapkan bisa mendukung kemandirian energi meski membutuhkan waktu. Terlebih, lanjutnya, dibandingkan minyak, gas justru lebih bisa diandalkan sambil secara bertahap melakukan transisi energi. 

    Begitu pun, Tauhid juga menyoroti masih berbelit-belitnya perizinan yang dikhawatirkan dapat menghambat industri migas itu sendiri. Menurut Tauhid, perlu ada terobosan agar perizinan bisa lebih sederhana. ”Saya ada studi, bahwa ada yang bisa diefisiensikan. Karena sKementerian/Lembaga yang terlibat, mulai dari Kementerin ESDM sampai Kementerian Lingkungan. Apalagi kalau wilayah lepas pantai, juga melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Makanya menurut saya, harus ada task force yang menggabungkan lintas K/L tadi,” urainya. 

    Begitu pula terkait perizinan dari Pemerintah Daerah, yang selama ini dinilai kerap menjadi penghambat. Menurut Tauhid, Pemerintah Pusat harus lebih tegas mengatur Pemda. 

    ”Katakanlah, Pemda nanti dapat porsi dalam dana bagi hasil. Belum lagi multiplier effect ekonominya  ke daerah setempat, pasti ada. Entah itu pekerjan, tempat tinggal, industri turunan,dan sebagainya. Cara pandang itu yang harus diterjemahkan. Karen ini demi Pasal 33 UUD 1945, bahwa dikuasai negara, tidak bisa semua dikuasai daerah. Daerah ada hak sendiri sesuai UU,” pungkas Tauhid.

    Terkait penyederhanaan perizinan usaha migas, sebelumnya memang diserukan Presiden Prabowo Subianto pada pembukaan Indonesia Petroleum Association (IPA) Convention and Exhibition 2025 belum lama ini.  “Saya minta badan-badan regulasi, sederhanakan regulasi. Saya ulangi, sederhanakan regulasi,” kata Presiden Prabowo saat itu.
     
    Di sisi lain, sebelumnya PT Pertamina Hulu Energi (PHE) sebagai Subholding Upstream Pertamina juga berkomitmen untuk  mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada energi. Dalam tiga tahun terakhir pertumbuhan eksplorasi yang dilakukan PHE mencapai 37% per tahun. Dalam kurun waktu tersebut PHE mendapatkan 8 wilayah kerja eksplorasi baru. PHE juga menemukan cadangan eksplorasi terbesar sepanjang lima belas tahun terakhir. Termasuk mendapatkan dua discovery besar, yakni dari struktur kah Tedong (TDG)-001 dengan sumber daya 2C Recoverable sebesar 548 miliar kaki kubik gas (bcfg) dan dari struktur Padang Pancuran (PPC)-1 dengan sumber daya 2C Recoverable sebesar 140.6 juta barel minyak ekuivalen (mmboe). 

    Sumber : Elshinta.Com

  • INDEF dorong kebijakan koperasi Prabowo diterapkan di Kota: Jadi pilar keadilan sosial

    INDEF dorong kebijakan koperasi Prabowo diterapkan di Kota: Jadi pilar keadilan sosial

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    INDEF dorong kebijakan koperasi Prabowo diterapkan di Kota: Jadi pilar keadilan sosial
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 10 Juni 2025 – 16:57 WIB

    Elshinta.com – Urbanisasi di Indonesia terus melaju cepat. Data terbaru menunjukkan bahwa 59 persen penduduk Indonesia – atau sekitar 167 juta jiwa – kini tinggal di wilayah perkotaan.

    Angka ini diperkirakan melonjak menjadi 70 persen pada tahun 2045. Di tengah lonjakan ini, kemiskinan kota menjadi tantangan nyata yang harus dijawab dengan kebijakan inovatif, adil, dan berkelanjutan.

    Ekonom senior INDEF, Prof. Didik J. Rachbini menilai langkah Presiden RI Prabowo Subianto, melalui arah kebijakan ekonominya, akan dapat mendorong transformasi struktural yang tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan semata, tetapi juga pada pemerataan.

    Salah satu gagasan strategis yang mencuat adalah pengembangan koperasi digital sebagai jawaban atas ketimpangan model bisnis digital saat ini.

    “Teknologi, sistem keuangan, inovasi, dan kewirausahaan di kota lebih siap. Contoh bisnis digital yang hebat dan sukses besar adalah Gojek. Tetapi model seperti ini hanya menguntungkan perusahaan dan meninggalkan masa depan pengemudi,” ujar Didik dalam keterangannya, dikutip Selasa (10/6).

    Menurut Didik, dalam kerangka ideologi sosialisme pasar yang kini dijalankan pemerintahan Prabowo, platform digital seperti Gojek seharusnya dikembangkan menjadi koperasi, agar para pengemudi juga memiliki hak kepemilikan atas platform yang mereka jalankan setiap hari.

    “Gojek akan lebih baik dibangun dan ditransformasikan menjadi koperasi. Para driver menjadi pemilik entitas bisnisnya. Platform dan aplikasinya dijalankan oleh pengurus koperasi,” jelas Didik.

    Lebih jauh, ia menyarankan agar pemerintah melalui entitas seperti Danantara membangun platform transportasi digital nasional dengan model bisnis koperasi. Contohnya bisa mengacu pada Co-op Ride di New York City—layanan ride-sharing yang dimiliki dan dikelola langsung oleh para pengemudinya, bukan oleh korporasi teknologi besar seperti Uber dan Lyft.

    “Model koperasi transportasi digital ini lebih feasible secara ekonomi karena masyarakat perkotaan kini jauh lebih banyak dibandingkan masyarakat pedesaan. Ini lebih sesuai dengan ideologi pemerintah saat ini,” tambahnya.

    Meskipun koperasi pedesaan seperti Koperasi Merah Putih tetap penting dalam distribusi logistik dan pemberdayaan desa, model koperasi digital untuk kota besar dinilai juga strategis untuk menjawab tantangan ketimpangan di era ekonomi digital.

    Didik juga menyoroti bahwa kebijakan ekonomi Presiden Prabowo sangat dipengaruhi oleh pemikiran Prof. Sumitro Djojohadikusumo, tokoh ekonomi nasional yang juga ayahanda Prabowo.

    “Presiden Prabowo pasti dipengaruhi oleh pemikiran Prof. Sumitro. Ideologi Sumitro sulit dipisahkan dari corak nasionalisme yang menempatkan ekonomi Pancasila sebagai pengejawantahan nilai-nilai UUD 1945. Perubahan ekonomi harus diarahkan untuk kepentingan rakyat banyak dengan peran negara yang kuat,” jelas Didik.

    Dalam bukunya Paradoks Indonesia, Prabowo menegaskan pentingnya ekonomi konstitusi—sebuah pendekatan ekonomi yang mengedepankan keadilan sosial dan peran aktif negara dalam melindungi rakyat dari ketimpangan struktural pasar bebas.

    “Model bisnis [Gojek] yang tidak menyertakan pengemudi sebagai stakeholders utama adalah cerminan kapitalisme murni. Pemerintahan Prabowo lebih menekankan sosialisme pasar,” tegas Didik.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Ekonom Indef dukung pemerintah tindak tegas tambang di Raja Ampat

    Ekonom Indef dukung pemerintah tindak tegas tambang di Raja Ampat

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mendukung tindakan tegas pemerintah terhadap empat perusahaan tambang nikel di Raja Ampat agar memberikan efek jera dan tidak terjadi pengulangan.

    Ia mengatakan kawasan Raja Ampat merupakan taman bumi dunia (global geopark) yang dilindungi oleh Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization/UNESCO), sehingga pemerintah wajib menjaga kelestariannya.

    “(Jika kegiatan tambang di Raja Ampat tidak ditindak tegas) ya dampaknya pasti akan terjadi semacam itu lagi. Jadi diulangi lagi, diulangi lagi,” kata Esther Sri Astuti saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Selasa.

    Tanpa tindakan tegas, ia khawatir kegiatan tambang akan merajalela di lingkungan situs-situs warisan budaya lainnya, jika ada potensi pertambangan di daerah tersebut.

    “Mungkin tidak hanya (tambang nikel di) Raja Ampat, nanti mungkin juga yang lainnya. Mungkin, misalnya di Candi Borobudur ada (potensi) tambang di situ, nanti dikeruk, kayak gitu ekstremnya,” ujarnya.

    Esther meminta pemerintah untuk memperketat pemberian izin dan pengawasan operasional perusahaan tambang dengan memperhatikan analisis dampak lingkungan (amdal) agar tidak ada lagi perusahaan tambang yang melanggar aturan di masa mendatang.

    Ia menyatakan pemerintah harus melakukan pemetaan dan mengindentifikasi lokasi-lokasi mana saja yang dapat dijadikan area tambang dan mana yang tidak.

    “Kalau Raja Ampat memang sudah granted by (ditetapkan oleh) UNESCO termasuk konservasi yang harus dilindungi,” ujarnya.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Larangan Study Tour, UMKM Disebut Merugi hingga Ratusan Miliar Rupiah

    Larangan Study Tour, UMKM Disebut Merugi hingga Ratusan Miliar Rupiah

    Jakarta, Beritasatu.com – Kebijakan pelarangan study tour siswa ke luar daerah di sejumlah wilayah Indonesia menuai sorotan. Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai larangan ini berpotensi merugikan pelaku UMKM hingga ratusan miliar rupiah akibat hilangnya perputaran ekonomi dari kegiatan wisata edukatif tersebut.

    Menurut Kepala Pusat Ekonomi Digital dan UMKM Indef Izzudin Al Farras study tour selama musim libur sekolah biasanya menciptakan dampak ekonomi signifikan bagi pelaku UMKM di sektor pariwisata.

    “Nilai transaksinya bisa mencapai ratusan miliar rupiah. Terutama kalau jumlah siswa dan pengeluaran makin besar. Larangan ini tentu berdampak pada pelaku UMKM lokal,” ujar Farras dalam program Investor Daily Talk Beritasatu TV, Senin (9/6/2025).

    Farras menyebut sejumlah sektor UMKM yang paling terdampak meliputi:
    1. Transportasi wisata (bus pariwisata)
    2. Penginapan/hotel/homestay
    3. Kuliner lokal dan warung makan
    4. Pedagang oleh-oleh dan suvenir

    Sektor-sektor tersebut biasanya mengalami lonjakan pendapatan saat musim liburan dan study tour sekolah. “Banyak UMKM yang menggantungkan omzet pada momen-momen libur sekolah. Ketika ada larangan, otomatis pendapatan mereka turun drastis,” jelasnya.

    Indef menilai pelarangan study tour merupakan langkah yang kontraproduktif di tengah upaya pemulihan ekonomi pascapandemi. Banyak UMKM belum sepenuhnya pulih dari dampak Covid-19. “Sebagian besar UMKM masih belum kembali ke kondisi sebelum pandemi 2021. Seharusnya ada pendekatan lain, bukan pelarangan langsung,” tegas Farras.

    Ia mengusulkan agar pemerintah melakukan evaluasi dan kajian matang sebelum menerapkan larangan. Tujuannya agar pemulihan ekonomi di sektor informal tidak semakin terhambat. “Kebijakan semacam ini harus dilihat dari banyak sisi. Jangan sampai niat baik justru memukul ekonomi akar rumput,” pungkas Farras.

  • Larangan Study Tour Sekolah Hantam 5 Sektor Ekonomi Ini

    Larangan Study Tour Sekolah Hantam 5 Sektor Ekonomi Ini

    Jakarta, Beritasatu.com – Keputusan sejumlah pemerintah daerah yang melarang sekolah melakukan kegiatan study tour siswa, terutama ke luar daerah, berdampak langsung pada berbagai sektor ekonomi. Setidaknya lima sektor terdampak paling parah menurut kajian Institute for Development of Economics and Finance (Indef).

    Kepala Pusat Ekonomi Digital dan UMKM Indef, Izzudin Al Farras menyebut, larangan ini mengakibatkan turunnya pendapatan secara signifikan bagi pelaku usaha yang selama ini bergantung pada aktivitas wisata edukasi pelajar.

    “Beberapa jenis sektor UMKM paling terdampak, yang pertama jelas kuliner,” ungkap Farras dalam program Investor Daily Talk Beritasatu TV, Senin (9/6/2025).

    5 Sektor Terpukul

    1. UMKM Kuliner
    Usaha makanan, seperti katering dan warung makan kehilangan pelanggan besar karena tidak adanya rombongan pelajar yang biasanya membutuhkan konsumsi massal.

    2. Perhotelan dan Penginapan
    Mulai dari hotel, homestay, hingga penginapan lokal kehilangan pendapatan karena siswa yang study tour ke luar kota pasti membutuhkan akomodasi.

    3. Transportasi
    Operator bus antar kota hingga transportasi lokal ikut terdampak karena biasanya digunakan sebagai moda utama selama perjalanan.

    4. Jasa Edukatif
    Kegiatan, seperti pelatihan batik, workshop budaya, hingga jasa pemandu wisata kehilangan pelanggan utama dari sektor pelajar.

    5. Pedagang Kaki Lima
    Pedagang di sekitar lokasi wisata, seperti cendera mata dan jajanan oleh-oleh turut merasakan sepinya pendapatan.

    “Mereka semua kemudian potensi pendapatannya menghilang karena adanya larangan cara wisata ini,” tegas Farras.

    Indef juga mengingatkan pentingnya menciptakan alternatif wisata edukatif yang tetap aman. Namun, tetap bisa mendukung perputaran ekonomi sektor informal dan UMKM di daerah wisata.

  • Stimulus Ekonomi Dinilai Belum Dorong Investasi dan Ekspor

    Stimulus Ekonomi Dinilai Belum Dorong Investasi dan Ekspor

    Jakarta, Beritasatu.com – Stimulus ekonomi yang dikeluarkan pemerintah saat ini dinilai terlalu berfokus pada peningkatan konsumsi masyarakat, tanpa mendorong sektor investasi dan ekspor yang juga menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi.

    Pandangan ini disampaikan oleh Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, sebagai respons atas lima paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan pemerintah sejak 5 Juni 2025 lalu. Paket tersebut mencakup diskon transportasi, tarif tol, bantuan pangan, subsidi upah, serta diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

    “Kebijakan ini memang bisa mendorong konsumsi, tetapi tidak menyentuh sisi investasi maupun ekspor,” ujar Esther saat dihubungi, Senin (9/6/2025).

    Ia menegaskan, pertumbuhan ekonomi nasional tidak hanya bertumpu pada konsumsi rumah tangga, tetapi juga belanja pemerintah, investasi, dan ekspor. Oleh karena itu, kebijakan stimulus ke depan harus lebih terintegrasi dan menyasar semua sektor pendorong ekonomi.

    “Kalau hanya konsumsi, pertumbuhannya hanya jangka pendek. Tapi kalau investasi dan ekspor naik, itu akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” tambahnya.

    Esther mendorong pemerintah agar menyusun kebijakan stimulus yang tidak hanya menyasar masyarakat, tetapi juga industri. Menurutnya, sektor industri saat ini membutuhkan ruang untuk bernapas, salah satunya melalui insentif fiskal seperti relaksasi pajak dan subsidi bunga pinjaman.

    “Relaksasi pajak bagi industri bisa sangat membantu. Setelah kondisi membaik, barulah kewajiban pajak dikembalikan seperti semula,” jelasnya.

    “Subsidi bunga kredit juga penting, karena banyak perusahaan yang masih memiliki kewajiban ke perbankan. Jika bunga bisa ditekan, cicilan akan lebih ringan, dan perusahaan bisa beroperasi lebih sehat,” sambung Esther.

  • Waspada Penerimaan Pajak Turun, Stimulus Tak Sentuh Kelas Menengah

    Waspada Penerimaan Pajak Turun, Stimulus Tak Sentuh Kelas Menengah

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah telah mengucurkan dana Rp 24,44 triliun yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Rp 23,59 triliun dan pendanaan di luar APBN sebesar Rp 850 miliar.

    Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, menilai manfaat stimulus ekonomi yang dikeluarkan masyarakat hanya menyasar masyarakat bawah dan belum dirasakan masyarakat menengah. Menurutnya, pemerintah cenderung mengabaikan kelas menengah.

    Menurut Esther, di tengah perlemahan daya beli masyarakat saat ini, pemerintah seharusnya khawatir kepada masyarakat menengah. Tanpa konsumsi kelas menengah, pendapatan pajak akan menurun, sehingga bisa berdampak pada perlemahan perekonomian nasional.

    “Kelompok masyarakat menengah itu kan pembayar pajak. Kalau mereka itu downgrade, daya beli mereka menurun, ya mereka tidak bisa bayar pajak,” kata dia di Jakarta, Senin (9/6/225).

    Apalagi, populasi masyarakat kelas menengah di Indonesia saat ini terus mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir. “Sementara pajak ini backbone dari semua aktivitas dari pemerintah. Jadi jangan lupakan kelompok masyarakat menengah,” tambah dia.

    Sekadar informasi, terdapat lima jenis stimulus utama yang disiapkan sebagai bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga kestabilan perekonomian domestik.

  • Kalangan Menengah Terabaikan, Paket Stimulus Dinilai Belum Maksimal

    Kalangan Menengah Terabaikan, Paket Stimulus Dinilai Belum Maksimal

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 24,44 triliun guna menerbitkan lima paket stimulus. Paket stimulus tersebut diharap bisa mendorong daya beli masyarakat selama libur sekolah Juni hingga Juli 2025.

    Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, menilai stimulus ekonomi yang diberikan pemerintah seharusnya dirancang untuk menjangkau seluruh kalangan masyarakat, mulai dari kelas bawah, termasuk kelas menengah.

    “Misalnya paket kebijakan yang saya dengar ada subsidi gaji Rp 300.000 per bulan. Rp 300.000 dapat apa? Kemudian, bansos. Bansos itu mungkin hanya cukup untuk kelompok masyarakat bawah yang berpenghasilan rendah yang menengah dan atas kan tidak butuh itu,” jelas Esther.

    Hal ini merespons lima paket kebijakan ekonomi mencakup diskon transportasi, tarif tol, bantuan pangan, subsidi upah, dan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang diberikan pemerintah mulai 5 Juni 2025 lalu.

    Esther mengungkapkan, manfaat stimulus ekonomi tersebut hanya menyasar masyarakat bawah dan belum dirasakan masyarakat menengah. Menurutnya, pemerintah cenderung mengabaikan kelas menengah.

    “Jadi ini memang paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah saya rasa hanya bisa menyasar kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi yang menengah dan atas itu cenderung diabaikan,” tambahnya.

    Sekadar informasi, terdapat lima jenis stimulus utama yang disiapkan sebagai bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga kestabilan perekonomian domestik.

  • 5 Paket Stimulus Ekonomi Dinilai Belum Mampu Dongkrak Daya Beli

    5 Paket Stimulus Ekonomi Dinilai Belum Mampu Dongkrak Daya Beli

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah telah meluncurkan stimulus berupa lima paket kebijakan ekonomi yang mencakup diskon transportasi, tarif tol, bantuan pangan, subsidi upah, dan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Namun, kebijakan tersebut dinilai belum cukup untuk mendongkrak daya beli masyarakat.

    “Paket kebijakan ini belum cukup efektif untuk mendongkrak daya beli masyarakat,” ungkap Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti saat dihubungi Senin (9/6/2025).

    Esther menilai, manfaat paket kebijakan ekonomi ini belum dirasakan oleh seluruh kalangan masyarakat, utamanya kelas menengah. Menurutnya, berbagai stimulus yang diluncurkan pemerintah saat ini hanya menyasar masyarakat kelas bawah.

    “Misalnya paket kebijakan yang saya dengar ada subsidi gaji Rp 300.000 per bulan. Menurut saya, Rp 300.000 dapat apa? Kemudian, bansos. Bansos itu mungkin hanya cukup untuk kelompok masyarakat bawah yang berpenghasilan rendah. Yang menengah dan atas kan tidak butuh itu,” jelas Esther.

    “Jadi ini memang paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah saya rasa hanya bisa menyasar kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi yang menengah dan atas itu cenderung diabaikan,” tambahnya.

    Esther berpendapat, pemerintah seharusnya dapat merancang stimulus ekonomi yang menjangkau masyarakat kelas menengah. Dia mengatakan, jangan sampai pemerintah mengabaikan kelas menengah hingga akhirnya turun kelas menjadi kelas bawah.

    Apalagi, populasi masyarakat kelas menengah di Indonesia saat ini terus mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir.

    “Jadi jangan lupakan kelompok masyarakat menengah,” pungkas Esther.
     

  • Rugi Bandar! Ini Alasan Kenapa Merger GOTO-Grab Bikin Waswas

    Rugi Bandar! Ini Alasan Kenapa Merger GOTO-Grab Bikin Waswas

    Jakarta –

    Kabar Merger PT GoTo Gojek-Tokopedia Tbk (GOTO) dan perusahaan asal Malaysia Grab kembali menguat. Teranyar, Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) disebut menaruh minat berinvestasi pada entitas gabungan GOTO-Grab.

    Head of Center of Digital Economy and SMEs at Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Izzudin Al-Farras menyebut, investasi Danantara di entitas gabungan GOTO-Grab tidak memberikan dampak terhadap perekonomian negara. Sebaliknya, Danantara sebagai representasi pemerintah justru berpotensi menurunkan minat investasi.

    “Kehadiran negara pada kasus merger ini seharusnya bukan dengan menginvestasikan uang publik melalui Danantara. Sebab, investasi uang publik yang terbatas pada perusahaan swasta seperti Goto-Grab tidak memberikan nilai tambah signifikan terhadap perekonomian nasional,” ujar Izzudin kepada detikcom, Minggu (8/6/2025).

    Ia menjelaskan, merger GOTO-Grab sedikitnya akan merugikan tiga pihak. Pertama, kata Izzudin, merugikan konsumen lantaran merger keduanya akan meningkatkan pangsa pasar atau market share perusahaan, sehingga memiliki kekuatan pasar atau market power yang sangat signifikan pada industri ride hailing.

    “Implikasinya, konsumen memiliki daya tawar yang lemah terhadap penetapan harga yang berlaku dan memiliki opsi angkutan online yang lebih terbatas dibandingkan sebelumnya. Dampak lanjutannya ialah harga angkutan online akan semakin mahal,” ungkapnya.

    Kedua, pengemudi ojek online (ojol) juga akan terdampak. Pasalnya, merger kedua raksasa jasa transportasi digital ini diramal akan menekan pendapatan ojol imbas naiknya biaya komisi aplikator karena pengemudi sebagai pekerja informal tidak memiliki daya tawar yang cukup terhadap perusahaan.

    “Pengemudi angkutan online hanya memiliki alternatif yang sangat terbatas untuk berpindah aplikasi untuk menambah pendapatannya, terlebih di tengah semakin turunnya penciptaan lapangan pekerjaan sektor formal,” terangnya.

    Ketiga, Izzudin menyebut merger Grab-Goto akan menambah jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) di kedua perusahaan tersebut. Hal ini terjadi karena merger memungkinkan adanya integrasi operasional perusahaan.

    “Pada posisi-posisi pekerjaan yang sama dan/atau saling beririsan pada kedua perusahaan tersebut membuat adanya potensi PHK,” ucapnya.

    Akhirnya, Izzudin menyebut merger Goto-Grab hanya menguntungkan segelintir investor dan merugikan banyak pihak seperti konsumen, pengemudi angkutan online, dan para pekerja. Menurutnya, kehadiran negara mesti mencegah merger keduanya.

    Mengutip laporan Bloomberg, Danantara dikabarkan sedang menjajaki peluang investasi seiring menguatnya isu merger GOTO-Grab. Danantara sendiri disebut berada dalam tahap awal pembicaraan untuk mengakuisisi minoritas entitas gabungan.

    Adapun sebelumnya, Reuters menyebut Grab telah menargetkan kesepakatan merger tercapai pada kuartal II 2025, dengan valuasi GOTO hingga US$ 7 miliar atau sekitar Rp 114 triliun.

    Hingga berita ini dimuat, detikcom belum mendapat respons resmi dari Danantara dan GOTO. Sementara Grab Indonesia, menolak memberikan tanggapan terkait kabar tersebut. “Kami tidak berkomentar tentang hal ini,” ujar Manajemen Grab Indonesia kepada detikcom, Sabtu (7/6/2025).

    (eds/eds)