Xcloud.id

NGO: INDEF

  • Pengeluaran di Bawah Rp 20 Ribu Sehari Tak Layak Jadi Patokan Miskin

    Pengeluaran di Bawah Rp 20 Ribu Sehari Tak Layak Jadi Patokan Miskin

    Jakarta –

    Angka kemiskinan di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mengalami penurunan. Tercatat, angka penduduk miskin di Tanah Air ada sebanyak 23,85 juta orang. Angka ini mengalami penurunan 0,2 juta orang dibandingkan dengan September 2024.

    Dari sisi persentasenya, jumlah penduduk miskin terhadap total populasi atau total penduduk pada Maret 2025 mencapai 8,47%. Jika dibandingkan dengan September 2024 turun sebesar 0,1%.

    Untuk diketahui, penduduk miskin adalah saat pengeluarannya di bawah garis kemiskinan. Adapun garis kemiskinan pada Maret 2025 berdasarkan survei sosial ekonomi nasional (Susenas) sebesar Rp 609.160 per kapita per bulan, atau sebesar Rp 20.305 per hari.

    Menanggapi hal ini, ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, mengatakan standar garis kemiskinan dinilai terlalu rendah. Hal ini berdampak pada angka kemiskinan yang mengalami penurunan.

    “Standarnya ini yang saya rasa terlalu rendah, Rp 20 ribu ya, terlalu rendah. Sehingga angka kemiskinannya turun. Karena itu kan nilai nominalnya, harusnya dihitung nilai realnya. Nilai real-nya untuk membeli itu harusnya lebih besar,” ujarnya kepada detikcom, Sabtu (26/7/2025).

    Selain itu, Tauhid bilang, parameter kemiskinan di Indonesia dinilai lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Menurutnya, pengukuran kemiskinan sudah bisa mengadopsi dari Bank Dunia ataupun lembaga lain yang relevan.

    “Kalau pengukurannya ya menurut saya ya standarnya harusnya sudah bisa diadopsi sebagian yang dari Bank Dunia, ataupun dari lembaga lain lah. Kalau BPS ‘kan masih menggunakan metode yang lama, sehingga pasti akan turun gitu,” tambahnya.

    Tauhid menilai ada pola konsumsi yang berubah yang secara rata-rata terjadi tiap 10 tahun. Kebutuhan makan memang dominan, namun ada kebutuhan lain di luar makanan yang juga perlu disertakan dalam penetapan garis kemiskinan.

    “Sekarang orang miskin itu non-makanannya juga cukup tinggi. Sederhananya, orang miskin sekarang rata-rata punya motor juga. Sekarang orang punya motor, mungkin menggunakan metode BPS, mungkin tidak dianggap orang miskin. Tapi sekarang rata-rata tiap keluarga walaupun orang miskin, tetap ada motor,” bebernya.

    “Misalnya kebutuhan untuk kendaraan, kebutuhan untuk pulsa dan sebagainya. Itu alat penghitungan yang nanti ujung-ujungnya adalah standar Rp 20 ribu itu jadi tidak layak. Ada non-makanannya yang harusnya sudah bisa diubah. Nah, ini yang tidak berubah sejak 1998,” tutupnya.

    (fdl/fdl)

  • Slow Living di Jakarta? Siap-siap Kantong Jebol!

    Slow Living di Jakarta? Siap-siap Kantong Jebol!

    Jakarta –

    Konsep slow living bisa jadi eskapisme dari hustle culture yang rentan terjadi di kota besar. Tetapi sayangnya, buat penghuni kota besar layaknya Jakarta, agaknya butuh duit banyak untuk bisa menerapkan konsep slow living.

    Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, mengatakan bahwa konsep ini cenderung digandrungi oleh kalangan generasi milenial dan generasi Z. Namun, jika mau menerapkan konsep ini, ternyata justru butuh stabilitas finansial yang mumpuni.

    “Memang slow living ini dari segi persentase, yang bisa melakukan itu jumlahnya relatif kecil. Secara finansial, mereka itu relatif punya kapasitas. Orang yang mau slow living berarti ‘kan punya income yang relatif tetap,” ujarnya kepada detikcom, Sabtu (26/7/2025).

    “Orang yang tidak punya pendapatan tetap, mereka akan mencari sumber, dan sumber itu ‘kan lebih banyak di perkotaan. Jadi, kalau misalnya kita dari desa, sekolah atau kuliah di desa (di luar Pulau Jawa) ‘kan selalu mengejarnya ke Jawa,” tambahnya.

    Bisa jadi, kata Tauhid, kondisi hadirnya slow living mengindikasikan adanya pelemahan ekonomi di suatu wilayah. Meskipun secara garis besarnya, konsep slow living dimaknai sebagai mengurangi kebutuhan atau gaya hidup yang terlalu tinggi.

    “Slow living juga dimaknai untuk mengurangi konsumsi-konsumsi yang tidak perlu. Mengurangi kebutuhan atau gaya hidup yang terlalu tinggi. Jadi, tinggal di pinggiran kota yang bisa dapat semuanya. Misalnya, para pekerja yang sifatnya bisa work from home, atau para pekerja di sektor informal itu lebih punya waktu untuk memanfaatkan slow living,” katanya.

    Tauhid bilang, slow living punya sejumlah perspektif. Salah satunya, ketika tekanan ekonomi sedang tinggi, maka slow living bisa dimanfaatkan untuk mengurangi biaya hidup. Tapi, slow living di kota besar justru butuh biaya lebih.

    “Slow living memang ada dua perspektif. Kalau tekanan ekonomi tinggi, dia bisa memanfaatkan slow living untuk mengurangi cost. Tapi slow living di kota besar biasanya membutuhkan biaya yang tinggi. Misalnya, mereka seringkali nongkrong di kafe itu kan butuh uang. Kemudian harus ke tempat gym, atau tempat olahraga yang tidak murah juga. Nah, itu yang di kota besar yang tidak disiapkan,” tutupnya.

    (fdl/fdl)

  • Slow Living Jadi Pilihan di Tengah Ekonomi Sulit, Hemat Tanpa Tersiksa

    Slow Living Jadi Pilihan di Tengah Ekonomi Sulit, Hemat Tanpa Tersiksa

    Jakarta –

    Konsep hidup slow living di kalangan masyarakat mulai diminati, apalagi di tengah gempuran tantangan ekonomi dan kondisi global yang serba cepat serta tidak menentu. Konsep ini mengedepankan ritme yang tidak terburu-buru dalam hidup, mengedepankan kesederhanaan, dan mengurangi konsumsi yang berlebihan dengan memikirkan dampak atas langkah yang akan diambil.

    Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, mengatakan konsep ini cenderung diminati generasi milenial dan generasi Z. Kini, sejumlah kalangan dari generasi tersebut mulai mengamini bahwa uang bukanlah pusat dari segalanya.

    Fenomena slow living bisa jadi mengindikasikan adanya pergeseran cara pandang masyarakat terhadap kondisi ekonomi saat ini. Tauhid bilang, dengan adanya situasi tekanan ekonomi yang tinggi, pelaku slow living bisa memanfaatkan konsep ini untuk mengurangi biaya hidup.

    “Slow living memang ada dua perspektif. Kalau tekanan ekonomi tinggi, dia bisa memanfaatkan slow living untuk mengurangi cost,” kata Tauhid saat dihubungi detikcom pada Sabtu (26/7/2025).

    Menurut Tauhid, kaitan antara konsep slow living dengan kondisi finansial yaitu soal menerapkan keseimbangan dalam hidup. Alias, hidup tidak cuma bicara perkara mengejar fulus saja, tapi juga soal kehidupan sosial dan pribadi.

    “Maka biasanya memilih untuk tidak mengejar soal income yang lebih tinggi, tapi keseimbangan yang mereka kejar. Mereka kadang-kadang (beranggapan) ngapain kerja berat sampai malam, tapi mentalnya tertekan. Tidak mengejar target harus menjadi prestasi, yang penting kerjaan beres,” beber Tauhid.

    Jika melihat kota-kota besar di negara lain seperti Singapura, Tokyo, dan sebagainya itu hampir bisa dibilang mustahil menerapkan konsep slow living, kata Tauhid. Di kota besar, orang bergerak serba cepat, terburu-buru seperti akan kehabisan waktu, dan manusia layaknya robot.

    “Jadi tidak bisa menikmati suasana karena dipaksa untuk mengejar income yang tinggi. Menurut saya, sisi humanisnya ini tidak muncul. Mungkin di kota kita, sebagian besar kenapa happiness-nya tinggi karena kehidupan slow living juga memberikan the way out (jalan keluar) dari tekanan-tekanan ekonomi,” tutup Tauhid.

    (fdl/fdl)

  • Saat Generasi Muda Mulai Bosan Mengejar Uang

    Saat Generasi Muda Mulai Bosan Mengejar Uang

    Jakarta –

    Sebagian dari masyarakat mulai melirik konsep hidup slow living di tengah gempuran tantangan ekonomi dan kondisi global yang serba cepat serta tidak menentu. Konsep ini mengedepankan ritme yang tidak terburu-buru. Kontradiksi dari gaya hidup hustle culture, sebuah budaya yang cenderung mengakibatkan permasalahan psikologis.

    Garis besar dari konsep slow living ini meliputi kesederhanaan; yang berarti segala sesuatunya dipertimbangkan secara matang, agar kebermanfaatan menjadi prioritas. Selain itu, mengurangi konsumsi yang berlebihan dengan memikirkan dampak atas langkah yang akan diambil.

    Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, mengatakan konsep ini cenderung digandrungi oleh kalangan generasi milenial dan generasi Z. Kedua generasi ini, Tauhid bilang, punya upaya besar agar bisa seimbang antara kebutuhan kerja, dengan keseimbangan mental dan sosial.

    “Jadi, tidak hanya mengejar ekonomi. Tetapi ada keseimbangan, misalnya kegiatan-kegiatan kesehatan mental sekadar ke kafe, atau ngopi, atau berkebun, atau lari pagi, dan sebagainya. Komunitas itu memang tumbuh seiring dengan perkembangan kebutuhan kota-kota besar yang demikian cepat tumbuhnya, tapi seperti kerja tidak ada habisnya. Sehingga, tumbuh semacam komunitas atau kelompok masyarakat untuk hidup slow living,” ujar Tauhid kepada detikcom, Sabtu (26/7/2025).

    Fenomena ini cenderung tidak terjadi di kota besar, seperti Jakarta. Lebih banyak terjadi di kawasan pinggiran. Selain soal tata kota yang tidak mumpuni untuk hidup slow living, Jakarta acap kali menjadi sasaran utama masyarakat untuk ikut dalam ajang beradu nasib dan mengais rezeki.

    “Jakarta ‘kan dengan kehidupan kota metropolitan dengan kemacetan, dengan kebutuhan hidup yang tinggi, lapangan pekerjaan terbatas, dan sebagainya. Orang berburu waktu, berburu uang. Sulit menerapkan kehidupan itu (slow living). Itu hanya tumbuh di kota yang, katakanlah, uang bukanlah segalanya. Misal Yogyakarta, Bali, Malang, Banyuwangi, atau mungkin yang terdekat ada Bandung. Desain kotanya juga ada ruang terbuka hijau jauh lebih banyak,” bebernya.

    Bisa jadi, kata Tauhid, kondisi hadirnya slow living mengindikasikan adanya pelemahan ekonomi di suatu wilayah. Meskipun secara garis besarnya, konsep slow living dimaknai sebagai mengurangi kebutuhan atau gaya hidup yang terlalu tinggi.

    “Slow living juga dimaknai untuk mengurangi konsumsi-konsumsi yang tidak perlu. Mengurangi kebutuhan atau gaya hidup yang terlalu tinggi. Jadi, tinggal di pinggiran kota yang bisa dapat semuanya. Misalnya, para pekerja yang sifatnya bisa work from home, atau para pekerja di sektor informal itu lebih punya waktu untuk memanfaatkan slow living,” katanya.

    Tauhid bilang, slow living punya sejumlah perspektif. Salah satunya, ketika tekanan ekonomi sedang tinggi, maka slow living bisa dimanfaatkan untuk mengurangi biaya hidup.

    “Slow living memang ada dua perspektif. Kalau tekanan ekonomi tinggi, dia bisa memanfaatkan slow living untuk mengurangi cost. Tapi slow living di kota besar biasanya membutuhkan biaya yang tinggi. Misalnya, mereka seringkali nongkrong di kafe itu kan butuh uang. Kemudian harus ke tempat gym, atau tempat olahraga yang tidak murah juga. Nah, itu yang di kota besar yang tidak disiapkan,” tutupnya.

    (fdl/fdl)

  • Kala BPS Klaim Kemiskinan Turun saat PHK Melonjak

    Kala BPS Klaim Kemiskinan Turun saat PHK Melonjak

    Bisnis.com, JAKARTA — Data Badan Pusat Statistik menunjukkan jumlah penduduk miskin maupun persentasenya terhadap total populasi menurun pada Maret 2025. Pada saat bersamaan, korban PHK justru tercatat terus bertambah.

    Badan Pusat Statistik (BPS) merilis Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025 dengan klaim angka kemiskinan Indonesia per Maret 2025 turun menjadi 8,47%. Level kemiskinan ini menjadi yang terendah sejak publikasi pertama pada 1960, dengan jumlah orang miskin terkini setara 23,85 juta orang.

    Begitu pula dengan kemiskinan ekstrem yang diukur melalui pengeluaran US$2,15 purchasing power parity (PPP) 2017 per hari (setara Rp5.353 per dolar), yang turun sebesar 0,14% (September 2024) menjadi 0,85% pada Maret 2025.

    Hal yang menjadi perhatian, angka kemiskinan tersebut tampak tak sejalan dengan data pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berkata sebaliknya. Pasalnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melaporkan, angka PHK pada periode Januari-Juni 2025 mencapai 42.385 orang, meningkat 32,1% (year on year/YoY).

    Menanggapi ketidaksesuaian yang menjadi pertanyaan tersebut, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memandang PHK perlu dilihat lebih dalam, apakah terjadi di sektor formal atau informal saja.

    Untuk kategori formal, PHK akan terekam dalam data BPJS Ketenagakerjaan, berbeda dengan data informal yang tidak terekam. Untuk itu, antara data yang beredar di masyarakat dengan data di BPJS Ketenagakerjaan, terdapat perbedaan atau selisih (delta) antara pekerja formal dan informal. 

    “Antara data yang beredar dan data yang di BPJS Ketenagakerjaan itu ada delta. Sehingga kita melihat sektor informal ini bagaimana kita bisa jaga,” jelas Airlangga kepada wartawan di kantornya,” Jumat (25/7/2025).

    Dalam mengatasi PHK yang melonjak, pemerintah dikabarkan bakal membentuk satuan tugas atau Satgas PHK. Airlangga memandang hal tersebut memang dapat mengatasi PHK. Namun, pemerintah juga perlu mendorong industri di setiap sektor untuk memiliki daya saing tinggi.

    Tanpa daya saing yang tinggi, produktivitas tidak dapat diharapkan meningkat. Untuk itu, langkah perbaikan daya saing akan turut meningkatkan pertumbuhan dan ketersediaan lapangan kerja yang pada akhirnya menurunkan jumlah PHK. 

    Terpisah, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman memandang penurunan angka kemiskinan dari 8,57% (September 2024) menjadi 8,47% (Maret 2025) memang mencerminkan perbaikan di kelompok terbawah. 

    Sayangnya, hal tersebut tidak berarti bahwa mayoritas masyarakat mengalami peningkatan kesejahteraan. 

    Rizal melihat hal ini dapat terjadi karena sebagian besar penduduk yang keluar dari garis kemiskinan hanya ‘naik tipis’ secara nominal, tetapi masih berada dalam posisi rentan (near poor).

    “Kelas menengah justru mengalami kontraksi daya beli akibat tekanan inflasi pangan, stagnasi penghasilan riil, dan meningkatnya pengeluaran non-pangan seperti perumahan, transportasi, dan pendidikan,” jelasnya.

    Adapun, PPP merupakan pengukuran perbandingan biaya yang dibutuhkan untuk membeli suatu barang atau jasa di satu negara dengan di Amerika Serikat. Misalnya, US$1 di New York tentu memiliki daya beli yang berbeda dengan US$1 di Jakarta. PPP memungkinkan perhitungan keterbandingan tingkat kemiskinan antarnegara yang memiliki tingkat biaya hidup yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, kurs PPP berbeda untuk setiap negara.

    BPS sendiri mengklasifikasikan garis kemiskinan bulanan per Maret 2025 sebesar Rp609.160 per kapita per bulan, naik 2,34% dari Rp595.242 pada September 2024. Kenaikan ini dipicu oleh perubahan harga berbagai komoditas, terutama pangan. 

    Pemerintah pun tampak serius menghapus kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Tercermin dalam paruh pertama tahun ini, Prabowo telah menerbitkan dua Instruksi Presiden (Inpres) terkait kemiskinan ekstrem. 

    Teranyar, Inpres No.8/2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. 

    Melalui instruksi tersebut, kini pemerintah dan seluruh K/L wajib menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan.  Data tersebut nantinya akan menggantikan berbagai data yang Kementerian/Lembaga (K/L) gunakan untuk menyalurkan bantuan sosial.

    Pada tahun depan, tingkat kemiskinan ditargetkan turun ke rentang 6,5% hingga 7,5%. Sementara angka kemiskinan ekstrem diharapkan turun ke level 0%—0,5%.

  • Trump Tergiur Tembaga RI, Pengamat Soroti Kesiapan Hilirisasi

    Trump Tergiur Tembaga RI, Pengamat Soroti Kesiapan Hilirisasi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat Donald Trump tergiur dengan tembaga berkualitas tinggi milik Indonesia. Namun pemerintah RI memiliki daya tawar sendiri melalui hilirisasi atau peningkatan nilai tambah produk dalam negeri.

    Hilirisasi tembaga terus menjadi perhatian lantaran menjadi langkah strategis dalam memperkuat ekosistem industri nasional.

    Ahmad Heri Firdaus, peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), menilai bahwa hilirisasi tembaga memiliki potensi besar dalam mendukung ketahanan energi dan industri nasional.

    Namun, menurutnya, daya saing produk hasil hilirisasi akan semakin kuat jika ditopang oleh infrastruktur yang memadai, regulasi yang kondusif, serta ketersediaan energi yang stabil.

    “Langkah yang telah diambil pelaku industri, termasuk MIND ID, sudah cukup strategis dalam mendukung hilirisasi. Namun, agar daya saing produk hilirisasi bisa optimal di pasar global, dibutuhkan dukungan dari berbagai sektor. Misalnya, pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas yang lebih baik,” ujar Heri dalam keterangannya, dikutip pada Kamis (17/7/2025).

    Selain itu, dia juga menekankan pentingnya penguatan program pada sisi sumber daya manusia (SDM).

    Terlebih, sektor pertambangan tergolong sebagai industri padat modal dan membutuhkan kapasitas serta kapabilitas SDM yang tinggi demi menjamin keberlanjutan.

    Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Rizal Kasli, turut menyoroti tantangan utama dalam hilirisasi, yakni membangun industri hilir yang mampu menghasilkan produk akhir (end product).

  • Trump Tergiur Tembaga RI, Pengamat Soroti Kesiapan Hilirisasi

    Trump Tergiur Tembaga RI, Pengamat Soroti Kesiapan Hilirisasi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat Donald Trump tergiur dengan tembaga berkualitas tinggi milik Indonesia. Namun pemerintah RI memiliki daya tawar sendiri melalui hilirisasi atau peningkatan nilai tambah produk dalam negeri.

    Hilirisasi tembaga terus menjadi perhatian lantaran menjadi langkah strategis dalam memperkuat ekosistem industri nasional.

    Ahmad Heri Firdaus, peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), menilai bahwa hilirisasi tembaga memiliki potensi besar dalam mendukung ketahanan energi dan industri nasional.

    Namun, menurutnya, daya saing produk hasil hilirisasi akan semakin kuat jika ditopang oleh infrastruktur yang memadai, regulasi yang kondusif, serta ketersediaan energi yang stabil.

    “Langkah yang telah diambil pelaku industri, termasuk MIND ID, sudah cukup strategis dalam mendukung hilirisasi. Namun, agar daya saing produk hilirisasi bisa optimal di pasar global, dibutuhkan dukungan dari berbagai sektor. Misalnya, pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas yang lebih baik,” ujar Heri dalam keterangannya, dikutip pada Kamis (17/7/2025).

    Selain itu, dia juga menekankan pentingnya penguatan program pada sisi sumber daya manusia (SDM).

    Terlebih, sektor pertambangan tergolong sebagai industri padat modal dan membutuhkan kapasitas serta kapabilitas SDM yang tinggi demi menjamin keberlanjutan.

    Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Rizal Kasli, turut menyoroti tantangan utama dalam hilirisasi, yakni membangun industri hilir yang mampu menghasilkan produk akhir (end product).

  • Ekonom minta waspadai “middle-income trap” akibat kesepakatan tarif AS

    Ekonom minta waspadai “middle-income trap” akibat kesepakatan tarif AS

    hilirisasi dan ekspor produk manufaktur perlu diintensifkan agar tidak terjebak dalam ‘middle-income trap’ akibat dominasi ekspor bahan mentah

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Departemen Makroekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menyampaikan bahwa pemerintah perlu mewaspadai risiko middle-income trap yang semakin besar akibat kesepakatan tarif dengan Amerika Serikat (AS).

    “Sektor hilirisasi dan peningkatan ekspor produk manufaktur perlu diintensifkan agar Indonesia tidak terjebak dalam middle-income trap akibat dominasi ekspor berbasis bahan mentah,” ujar M Rizal Taufikurahman saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.

    Ia menuturkan dominasi ekspor berbasis bahan mentah, seperti tembaga, dapat memperlemah struktur ekonomi nasional dalam jangka panjang.

    Hal tersebut menyoroti pernyataan Presiden AS Donald Trump yang mengincar impor komoditas tembaga dari Indonesia usai menurunkan tarif impor terhadap produk Indonesia dari 32 persen menjadi 19 persen.

    “Tembaga adalah komoditas strategis yang bukan hanya memiliki nilai komersial tinggi, tetapi juga penting bagi roadmap hilirisasi nasional dan pengembangan sektor energi terbarukan,” ucapnya.

    Rizal menyatakan bahwa jika ekspor tembaga dilepas secara besar-besaran tanpa pengaturan ketat, potensi eksploitasi berlebihan (over-exploitation) dan kerusakan lingkungan akan sangat sulit dihindari.

    Ia pun meminta pemerintah untuk segera menetapkan kebijakan kuota ekspor, kewajiban pasokan dalam negeri (domestic market obligation), serta skema harga ganda untuk melindungi kebutuhan nasional dan nilai tambah tidak hilang begitu saja ke luar negeri.

    “Ini penting untuk menjaga kedaulatan ekonomi nasional dan memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam tetap sejalan dengan prinsip sustainability dan kepentingan jangka panjang bangsa,” katanya.

    Rizal menekankan agar setiap perjanjian dagang dengan mitra besar, seperti Amerika Serikat, selalu disertai mekanisme pengaman (safeguard mechanism) dan evaluasi berkala.

    Ia mengatakan prinsip kemandirian dan daya saing nasional harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan perdagangan internasional yang ditempuh pemerintah.

    “Kita tentunya tidak berkenan kembali ke pola dagang yang bersifat kolonial modern, di mana akses ekspor justru dibayar mahal dengan ketergantungan importasi dan eksploitasi sumber daya nasional yang tidak terkendali,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengumumkan pemberlakuan tarif impor sebesar 19 persen terhadap produk Indonesia yang masuk ke AS, berdasarkan kesepakatan langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Selain penetapan besaran tarif, Trump menuturkan kesepakatan tersebut juga mencakup komitmen Indonesia membeli komoditas energi dari AS senilai 15 miliar dolar AS dan produk agrikultur senilai sebesar 4,5 miliar dolar AS.

    Presiden AS tersebut juga menyebutkan adanya komitmen Indonesia membeli 50 pesawat Boeing baru, yang sebagian besar merupakan Boeing 777.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ekonom minta pemerintah buat strategi counter-balance terkait tarif AS

    Ekonom minta pemerintah buat strategi counter-balance terkait tarif AS

    Jika digabungkan dengan komitmen pembelian lain totalnya bisa hampir 20-22 miliar dolar AS. Ini setara dengan sekitar 1 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia,

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Departemen Makroekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman mengatakan, Indonesia perlu segera merumuskan strategi counter-balance (penyeimbang) untuk menghadapi dampak kesepakatan tarif terbaru dengan Amerika Serikat (AS).

    Ia menuturkan bahwa strategi tersebut terutama dibutuhkan untuk mengimbangi komitmen Indonesia untuk membeli produk AS, terutama pesawat Boeing yang diperkirakan mencapai 5-7 miliar dolar AS, setara dengan Rp81,4-114 triliun.

    “Jika digabungkan dengan komitmen pembelian lain totalnya bisa hampir 20-22 miliar dolar AS. Ini setara dengan sekitar 1 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia,” ucapnya saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Rabu.

    Menurut Rizal, transaksi besar tersebut dapat meningkatkan defisit transaksi berjalan (CAD) sebesar 1–1,2 persen dari PDB dalam dua hingga tiga tahun ke depan jika tidak diimbangi oleh peningkatan ekspor bernilai tambah.

    “Selain itu, tekanan terhadap cadangan devisa juga harus diwaspadai,” ujarnya.

    Ia pun menyarankan agar setiap pembelian barang dari AS disertai mekanisme offset, kewajiban transfer teknologi, atau syarat kandungan komponen lokal.

    Pemerintah juga perlu mengintensifkan peningkatan ekspor produk manufaktur serta memperluas insentif pajak untuk sektor hilirisasi nasional.

    “Kalau tidak ada mekanisme itu, transaksi hanya akan menguras devisa tanpa memperkuat industri domestik,” katanya.

    Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengumumkan pemberlakuan tarif impor sebesar 19 persen terhadap produk Indonesia yang masuk ke AS, berdasarkan kesepakatan langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Kesepakatan tersebut menurunkan tarif dari angka 32 persen yang diumumkan pertama kali oleh Trump pada April 2025.

    Selain penetapan besaran tarif, Trump menuturkan kesepakatan tersebut juga mencakup komitmen Indonesia membeli komoditas energi dari AS senilai 15 miliar dolar AS dan produk agrikultur senilai sebesar 4,5 miliar dolar AS.

    Presiden AS tersebut juga menyebutkan adanya komitmen Indonesia membeli 50 pesawat Boeing baru, yang sebagian besar merupakan Boeing 777.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ekonom ingatkan waspadai risiko makro ekonomi dampak tarif AS

    Ekonom ingatkan waspadai risiko makro ekonomi dampak tarif AS

    Pemerintah perlu jujur membaca di balik keuntungan jangka pendek dari sisi ekspor, terdapat risiko jangka menengah-panjang terhadap kestabilan makroekonomi dan struktur neraca pembayaran nasional.

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Departemen Makroekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman meminta agar Pemerintah Indonesia mewaspadai risiko jangka menengah hingga panjang terhadap kondisi makro ekonomi nasional akibat kesepakatan tarif dengan Amerika Serikat (AS).

    Menurutnya, meskipun kesepakatan tersebut memberikan peluang dan keuntungan bagi pelaku ekspor Indonesia untuk tetap bersaing di pasar AS, risiko gejolak makroekonomi tetap harus diantisipasi secara serius.

    “Pemerintah perlu jujur membaca bahwa di balik keuntungan jangka pendek dari sisi ekspor, terdapat risiko jangka menengah-panjang terhadap kestabilan makro ekonomi dan struktur neraca pembayaran nasional,” kata Rizal saat dihubungi dari Jakarta, Rabu.

    Ia menuturkan kesepakatan penurunan tarif resiprokal AS terhadap produk ekspor Indonesia menjadi 19 persen bukan tanpa beban.

    Salah satu beban tersebut adalah adanya komitmen pembelian komoditas energi AS senilai 15 miliar dolar AS, atau setara Rp245,436 triliun dengan nilai kurs transaksi Bank Indonesia (JISDOR) hari ini 1 dolar AS = Rp16.362,41.

    Dia menilai pembelian besar-besaran tersebut berpotensi memberikan tekanan signifikan terhadap neraca transaksi berjalan Indonesia.

    “Secara prinsip ekonomi, ini mencerminkan pola perdagangan yang tidak setara, atau asymmetric trade, dengan akses ekspor diberikan yang berpotensi memperdalam ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap barang dan jasa dari AS,” katanya pula.

    Rizal menyatakan bahwa apabila tidak diimbangi kenaikan ekspor komoditas lain, hal tersebut bisa memicu risiko balance of payment (BOP) shock, khususnya bila harga energi global mengalami fluktuasi tajam.

    Selain itu, ia menyoroti bahwa akses pasar produk AS yang makin terbuka juga akan menekan produsen lokal di sektor aviasi, energi, dan pertambangan.

    Sebagai langkah antisipasi, ia menyarankan pemerintah segera mengintensifkan kerja sama dagang dengan pasar ekspor potensial lainnya untuk menjaga keseimbangan struktur perdagangan.

    “Indonesia tidak boleh hanya terpaku pada pasar AS. Optimalisasi kerja sama dengan mitra lain, seperti Uni Eropa, ASEAN, BRICS, dan kawasan Timur Tengah, harus diintensifkan agar struktur perdagangan tetap seimbang dan tidak terfokus pada satu negara,” ujar M Rizal Taufikurahman.

    Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengumumkan pemberlakuan tarif impor sebesar 19 persen terhadap produk Indonesia yang masuk ke AS, berdasarkan kesepakatan langsung dengan Presiden RI Prabowo Subianto.

    Kesepakatan tersebut menurunkan tarif dari angka 32 persen yang diumumkan pertama kali oleh Trump pada April 2025.

    Selain penetapan besaran tarif, Trump menuturkan kesepakatan tersebut juga mencakup komitmen Indonesia membeli komoditas energi dari AS senilai 15 miliar dolar AS dan produk agrikultur senilai 4,5 miliar dolar AS.

    Presiden AS tersebut juga menyebutkan adanya komitmen Indonesia membeli 50 pesawat Boeing baru, yang sebagian besar merupakan Boeing 777.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.