Xcloud.id

NGO: INDEF

  • Prabowo Turun Tangan Sudahi Polemik Pemblokiran Rekening Nganggur PPATK

    Prabowo Turun Tangan Sudahi Polemik Pemblokiran Rekening Nganggur PPATK

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengakhiri polemik pemblokiran rekening nganggur atau dormant oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

    Keputusan PPATK membuka kembali rekening yang sebelumnya telah diblokir dilakukan tidak lama setelah sang kepala dipanggil menghadap presiden pada Rabu (30/7/2025).

    Ketua PPATK Ivan Yustiavandana terlihat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan sekitar pukul 17.00 WIB. Dia mengaku dipanggil Presiden untuk menghadiri rapat. Namun, dia tak mengungkap apa yang akan dibahas bersama dengan Kepala Negara. 

    Sekitar dua jam setelahnya, Ivan terlihat keluar setelah menyelesaikan rapat bersama dengan Presiden pada pukul 19.04 WIB. Namun, dia tetap tak mau membeberkan apa hasil pertemuannya dengan Prabowo. 

    Ivan hanya mengaku ada banyak hal yang dibahas dengan Presiden. Namun, dia mengarahkan agar pertanyaan terkait dengan rapat bersama Presiden sore ini disampaikan ke Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. 

    “Saya dipanggil Presiden, belum tahu agendanya,” ujar Ivan sembari berjalan masuk ke ruangan rapat, Rabu (30/7/2025). 

    Setelah pertemuan itu, PPATK mulai membuka kembali sejumlah rekening dormant atau tidak aktif yang sempat diblokir, menyusul keresahan masyarakat yang terdampak kebijakan tersebut.

    Langkah pembukaan kembali rekening tersebut dilakukan setelah muncul keresahan di tengah masyarakat, terutama dari pihak-pihak yang terdampak.

    “Betul [pemblokiran rekening dormant sudah dibuka],” kata Kepala Biro Humas PPATK Natsir Kongah kepada Bisnis, Kamis (31/7/2025).

    Langkah pembukaan kembali rekening tersebut dilakukan setelah muncul keresahan di tengah masyarakat, terutama dari pihak-pihak yang terdampak.

    Natsir sebelumnya menjelaskan terdapat jutaan rekening dormant yang datanya diterima dari perbankan. Dari jutaan rekening dormant yang ditemukan, lebih dari separuhnya sudah diaktifkan kembali.

    Tak hanya itu, lebih dari 140.000 rekening juga disebutkan telah diblokir oleh PPATK pada Mei 2025, berdasarkan data per Februari 2025. Dia bilang sebagian rekening memang sudah dibuka kembali dan sisanya akan direaktivasi apabila pemilik rekening melakukan konfirmasi. 

    Dia juga menyebut, rekening-rekening yang dibekukan itu tidak melakukan transaksi selama lebih dari 10 tahun dan mengendapkan dana mencapai Rp428,6 miliar. Selain tidak aktif, data pemilik rekening juga tidak diperbarui.

    Kebijakan Tuai Polemik

    Selain dari para nasabah, kebijakan pemblokiran rekening menuai sorotan dari sejumlah pemangku kepentingan. Pasalnya, kebijakan pemblokiran secara sepihak dinilai tidak tepat.

    Sekretaris Eksekutif YLKI Rio Priambodo menyatakan publik baru-baru ini dikejutkan oleh langkah PPATK memblokir ribuan rekening nasabah yang tidak aktif selama 3 bulan. Menurutnya, hal ini memicu sentimen publik yang khawatir akan uangnya tidak aman.

    “Menyikapi hal tersebut berikut catatan YLKI, pertama YLKI meminta PPATK memberi informasi penjelasan yang clear kepada konsumen alasan pemblokiran tersebut dan langkah-langkah bagi konsumen yang terkena pemblokiran sehingga hak dasar konsumen atas informasi dapat dipenuhi oleh PPATK,” ujarnya.

    Kedua, YLKI meminta PPATK juga selektif dalam memblokir rekening karena menyoal keuangan sangat sensitif, apalagi jika rekening yang diblokir merupakan tabungan konsumen yang sengaja diendapkan untuk keperluan dan jangka waktu tertentu.

    Catatan ketiga, tambah Rio, atas pemblokiran tersebut PPATK perlu ada waktu pemberitahuan kepada konsumen sebelum diblokir, sehingga konsumen terinformasi dan bisa memitigasi soal tabungannya serta konsumen bisa menyanggah jika akun rekening tersebut aman dan tidak digunakan untuk perbuatan pidana apalagi menyangkut judi online

    “[Keempat] YLKI meminta pembukaan blokir rekening tidak mempersulit konsumen dan YLKI meminta PPATK menjamin uang konsumen tetap utuh dan aman tak kurang sepeser pun atas pemblokiran yang dilakukannya,” ujarnya.

    Ekonom Senior Didik J Rachbini protes terhadap kebijakan para pejabat publik yang dalam beberapa tahun terakhir tidak jelas dan sembarangan. Salah satunya soal pemblokiran rekening tak aktif atau dormant milik nasabah oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). 

    Didik menilai PPATK sudah sembarangan melakukan pemblokiran rekening yang tidak aktif tiga bulan lamanya.

    “Kebijakan buruk PPATK yang semau gue memblokir rekening tidak aktif selama tiga bulan dengan alasan untuk mencegah penyalahgunaannya untuk kriminal, pencucian uang, dan sebagainya,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (31/7/2025). 

    Menurutnya, aksi PPATK tersebut dianggap telah menyalahi tugas dan fungsi lembaga intelijen keuangan negara. Dia menjelaskan jika ada laporan transaksi keuangan yang mencurigakan (LTKM), maka PPATK bekerja sama dengan dan melaporkan kepada aparat hukum.  

    “PPATK bukan aparat hukum yang bisa bertindak sendiri lalu memblokir secara masif akun-akun yang dianggap terindikasi tersebut,” tutur ekonom senior INDEF tersebut. 

  • Ekonom Senior: PPATK Blokir Rekening Dormant Kebijakan Sembarangan

    Ekonom Senior: PPATK Blokir Rekening Dormant Kebijakan Sembarangan

    Bisnis.com, Jakarta — Ekonom Senior Didik J Rachbini protes terhadap kebijakan para pejabat publik yang dalam beberapa tahun terakhir tidak jelas dan sembarangan. Salah satunya soal pemblokiran rekening tak aktif atau dormant milik nasabah oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). 

    Didik menilai PPATK sudah sembarangan melakukan pemblokiran rekening yang tidak aktif tiga bulan lamanya.

    “Kebijakan buruk PPATK yang semau gue memblokir rekening tidak aktif selama tiga bulan dengan alasan untuk mencegah penyalahgunaannya untuk kriminal, pencucian uang, dan sebagainya,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (31/7/2025). 

    Menurutnya, aksi PPATK tersebut dianggap telah menyalahi tugas dan fungsi lembaga intelijen keuangan negara. Dia menjelaskan jika ada laporan transaksi keuangan yang mencurigakan (LTKM), maka PPATK bekerja sama dengan dan melaporkan kepada aparat hukum.  

    “PPATK bukan aparat hukum yang bisa bertindak sendiri lalu memblokir secara masif akun-akun yang dianggap terindikasi tersebut,” tutur ekonom senior INDEF tersebut. 

    Sebelumnya, PPATK menyampaikan bahwa rekening dormant selama tiga bulan berpotensi untuk diblokir atau dihentikan sementara transaksinya. Rekening dormant dikhawatirkan disalahgunakan untuk tindak pidana. 

    Terdapat tiga bentuk penyimpangan rekening dormant yang pernah ditemukan PPATK. Pertama, 150.000 rekening diduga pernah dialiri dana ilegal sebelum dinyatakan dormant.

    Berdasarkan hasil analisis maupun pemeriksaan yang dilakukan PPATK sejak 2020, terdapat lebih dari 1 juta rekening perbankan yang dianalisis berkaitan dengan dugaan tindak pidana. 

    Sebanyak 150.000 di antaranya adalah rekening tidak aktif atau dormant, yang sebelumnya digunakan untuk tindak pidana. 

    “Dari 1 juta rekening tersebut, terdapat lebih dari 150.000 rekening adalah nominee, di mana rekening tersebut diperoleh dari aktivitas jual beli rekening, peretasan atau hal lainnya secara melawan hukum, yang selanjutnya digunakan untuk menampung dana dari hasil tindak pidana, yang kemudian menjadi menjadi tidak aktif/dormant,” jelas Natsir melalui siaran pers, Selasa (29/7/2025). 

    Dari 150.000 rekening nominee itu, PPATK turut menemukan bahwa lebih dari 50.000  di antaranya tidak ada aktivitas transaksi sebelum digunakan untuk transaksi dana ilegal. 

    Kedua, rekening dormant penerima bantuan sosial (bansos). Lembaga intelijen keuangan itu menemukan bahwa lebih dari 10 juta rekening penerima bantuan sosial yang tidak pernah dipakai selama lebih dari 3 tahun. 

    Dana bansos sebesar Rp2,1 triliun hanya mengendap sehingga menunjukkan indikasi penyaluran belum tepat sasaran. 

    Ketiga, lebih dari 2.000 rekening milik instansi pemerintah dan bendahara pengeluaran yang menganggur alias dormant. Total dana di rekening itu Rp500 miliar. 

    Dia meyakini alasan pemerintah membuat kebijakan yang ngawur lantaran seluruh anggota DPR sudah dikondisikan secara mutlak oleh pemerintah pusat, sehingga tidak ada lagi dialektika antara DPR dan pemerintah ketika ingin buat kebijakan baru

    “Pada periode kedua Jokowi itu biasa dilakukan dan sukses membuat undang-undang semau gue. Ini terjadi karena DPR dikendalikan secara mutlak oleh kekuasaan yang kuat ditambah pilar buzzer-buzzer-nya,” tuturnya di Jakarta, Kamis (31/7).

    Dia mengemukakan bahwa pilar demokrasi sudah tidak sehat lagi dan diberangus oleh presiden dan wakilnya. Dia mencontohkan seperti yang terjadi pada UU IKN yang kini sudah tidak ada kelanjutannya lagi.

    “Bahkan menyulap Gibran pun bisa terjadi karena bertentangan dengan UU. Makanya UU-nya diberangus lewat MK,” katanya. 

  • Legislator PDI-P: Rojali-Rohana Bukan Lelucon, Ini Wajah Indonesia Sedang Gelisah Nasional 31 Juli 2025

    Legislator PDI-P: Rojali-Rohana Bukan Lelucon, Ini Wajah Indonesia Sedang Gelisah Nasional 31 Juli 2025

    Legislator PDI-P: Rojali-Rohana Bukan Lelucon, Ini Wajah Indonesia Sedang Gelisah
    Tim Redaksi
    DENPASAR, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam meminta pemerintah untuk tidak menganggap enteng kemunculan fenomena “
    Rojali
    ” dan “
    Rohana
    ”, yang kerap dibicarakan di media sosial.
    Politikus PDI-P itu mengatakan, kemunculan Rojali dan Rohana justru harus dianggap sebagai penanda bahwa daya konsumsi atau daya beli masyarakat sedang bermasalah.
    “Mereka bukan sedang iseng. Mereka sedang bertahan di tengah sulitnya hidup. Kalau rakyat mulai ramai-ramai datang ke pusat perbelanjaan hanya untuk lihat-lihat, itu tanda
    ekonomi
    sedang tidak baik-baik saja,” kata Mufti dalam keterangan tertulis, Kamis (31/7/2025).
    “Fenomena Rojali dan Rohana ini merupakan jeritan rakyat yang terhimpit ekonomi,” sambungnya.
    Menurut Mufti, istilah Rojali dan Rohana memang digambarkan secara lucu lewat konten di media sosial.
    Namun di balik itu semua, kedua istilah itu menunjukkan adanya perubahan perilaku konsumen, di tengah tantangan dan kondisi ekonomi yang semakin berat.
    “Kita semua harus menyadari bahwa Rojali dan Rohana bukan sekadar konten lelucon di medsos, tapi ini adalah wajah Indonesia yang sedang gelisah,” jelas Mufti.
    Tak sampai di situ, Mufti menilai bahwa fenomena Rojali dan Rohana semakin mendefinisikan beratnya hidup masyarakat Indonesia.
    Sebab, lanjut Mufti, di tengah situasi ekonomi yang sulit, pemerintah justru mengeluarkan kebijakan tak pro rakyat.
    Dia mencontohkan pengenaan pajak bagi influencer, pelaku UMKM, hingga pemblokiran rekening dormant.
    “Rakyat hari ini tidak pegang uang. Tapi pemerintah justru seperti menutup mata, dan malah sibuk menyiapkan kebijakan yang makin membebani rakyat,” ungkap Mufti.
    “Mulai dari rencana pajak influencer, pajak UMKM online, hingga yang terbaru, pemblokiran rekening hanya karena tidak aktif 3 bulan,” sambungnya.
    Diberitakan sebelumnya, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai, tingkat
    kemiskinan
    di wilayah perkotaan cenderung naik dibandingkan tahun lalu.
    Hal ini menjadi akar dari berbagai fenomena yang ada termasuk rombongan jarang beli (
    rojali
    ) dan rombongan hanya nanya (
    rohana
    ) yang belakangan semakin menjamur dan kerap terlihat di pusat-pusat perbelanjaan.
    Kepala Pusat Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan INDEF Abra Talattov mengatakan, tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan naik dari 6,6 persen pada September 2024 menjadi 6,73 persen pada Maret 2025.
    “Yang cukup mengkhawatirkan adalah terjadinya kenaikan tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan,” ujar Abra dalam diskusi publik Angka
    Kemiskinan
    Turun, Kesejahteraan Naik?, Selasa (29/7/2025).
    Dia menambahkan, wilayah perkotaan ini memang sangat sensitif terhadap kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, transportasi, dan perumahan.
    Hal tersebut menjadi salah satu penyebab utama tumbuhnya tingkat kemiskinan di perkotaan.
    “Sehingga ini memberikan tekanan signifikan terhadap kelompok rentan miskin di perkotaan, di tengah pendapatan yang relatif stagnan,” kata Abra.
    Pendapatan masyarakat perkotaan juga relatif turun karena sebagian besar masyarakat bekerja di sektor informal.
    Abra mengungkapkan, dengan adanya tekanan tersebut, muncul fenomena rombongan jarang beli (rojali) dan rombongan hanya nanya (rohana) di tengah-tengah masyarakat.
    Hal ini disebabkan karena masyarakat lebih mengutamakan kebutuhan dasar dibandingkan kebutuhan sekunder atau tersier.
    “Ada shifting prioritas masyarakat di wilayah perkotaan,” ucap Abra.
    Di sisi lain, dia menjelaskan, tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan juga masih cukup tinggi atau jauh di atas tingkat kemiskinan nasional.
    Abra menyebutkan, sebenarnya tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan memang sedang dalam tren penurunan.
    Sebagai informasi, secara umum angka kemiskinan di Indonesia turun 8,47 persen menjadi 23,85 juta per Maret 2025 menurut Badan Pusat Statistik (BPS).
    Hasil itu menjadi capaian angka kemiskinan paling rendah selama 20 tahun terakhir.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Terpopuler, penyebab kematian diplomat Kemlu hingga kebakaran pasar

    Terpopuler, penyebab kematian diplomat Kemlu hingga kebakaran pasar

    Jakarta (ANTARA) – ANTARA telah memilah rangkuman berita unggulan dalam 24 jam terakhir yang menarik untuk disimak di Rabu pagi.

    Hal itu mulai dari kematian Arya Daru yang disebut tanpa keterlibatan orang lain sampai kronologi dan penyebab kebakaran Pasar Taman Puring.

    Berikut daftar beritanya:

    1.⁠ ⁠Kematian Arya Daru tanpa keterlibatan orang lain

    Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menyimpulkan kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Arya Daru Pangayunan (ADP) tanpa keterlibatan orang lain. Baca selengkapnya di sini

    2.⁠ ⁠Rully Nere kritik keras permainan timnas U-23 Indonesia di final

    Legenda hidup sepak bola Indonesia Rully Nere memberikan kritikan keras untuk permainan timnas U-23 Indonesia saat dikalahkan timnas U-23 Vietnam 0-1 (Nguyen Cong Phuong 37′) pada laga final Kejuaraan ASEAN U-23 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa. Baca selengkapnya di sini

    3.⁠ ⁠Mentan: Rupiah Rp1.000 per dolar jika hilirisasi serius dijalankan

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan nilai tukar Rupiah berpeluang menguat menjadi Rp1.000 per dolar Amerika Serikat (AS) apabila hilirisasi komoditas ekspor digarap secara serius sejak sekarang. Baca selengkapnya di sini

    4.⁠ ⁠Kwik Kian Gie dan relevansi pemikirannya dengan Danantara Indonesia

    Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J Rachbini mengenang sosok ekonom sekaligus Mantan Menteri Koordinator Ekonomi Kwik Kian Gie serta menyoroti relevansi pembentukan Danantara Indonesia dengan pemikiran Beliau. Baca selengkapnya di sini

    5.⁠ ⁠Ini kronologi dan penyebab kebakaran Pasar Taman Puring

    Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan (Gulkarmat Jaksel) mengungkap kronologi dan dugaan penyebab kebakaran di Pasar Taman Puring, Kebayoran Baru, yang terjadi pada Senin (28/7) pukul 18.00 WIB.

    Kepala Sudin Gulkarmat Jaksel Syamsul Huda menyebut kebakaran diduga dipicu oleh masalah kelistrikan. Peristiwa bermula saat petugas keamanan pasar, Zein, melihat api di salah satu kios dan segera berteriak setelah api membesar dan asap mengepul tinggi. Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Tiara Hana Pratiwi/Fatihani
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dampak Ngeri Serakahnomics ke RI

    Dampak Ngeri Serakahnomics ke RI

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto geram bukan main dengan fenomena ekonomi serakah. Menurutnya, dewasa ini banyak sekali fenomena pengusaha yang mencari keuntungan secara berlebih dan rakus. Dia menyebut fenomena ini sebagai serakahnomics.

    Tak jarang pengusaha itu menabrak regulasi dan aturan yang ada untuk mencari untung. Bahkan, keuntungan yang didapat pun seringkali diraup dari kesusahan yang terjadi di tengah masyarakat.

    Serakahnomics tidak bisa didiamkan, sebab bisa memberikan dampak buruk bagi perekonomian Indonesia. Utamanya, dampak terhadap tingkat ketimpangan masyarakat kaya dan miskin, jurang pemisah antara si kaya dan miskin bakal makin lebar.

    Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyatakan apabila fenomena serakahnomics terus menerus dibiarkan, maka pertumbuhan ekonomi akan terjadi dengan sangat tidak berkualitas di Indonesia. Meski ekonomi dapat tumbuh di angka 5% atau bahkan lebih, namun berkahnya cuma bisa dirasakan segelintir orang.

    “Akhirnya jadi memengaruhi kualitas ekonomi, meski tumbuh 5%, yang sejahtera hanya segelintir,” beber Bhima ketika dihubungi detikcom.

    Bhima melanjutkan dampak ketimpangan itu sebetulnya sudah mulai terjadi di Indonesia dan harus jadi perhatian pemerintah. Tahun 2024 saja, dari laporan yang dibuat pihaknya, tercatat 50 orang terkaya di Indonesia hartanya setara dengan 50 juta orang biasa. “Jadi sudah ekstrem ketimpangan akibat keserakahan elit,” katanya.

    Dampak buruk berikutnya apabila serakahnomics dibiarkan adalah potensi munculnya pemberontakan sosial. Sebab, banyak orang miskin tak bisa mengubah nasibnya di Indonesia.

    “Kalau dibiarkan bisa terjadi pemberontakan sosial, karena yang menganggur dan miskin makin hopeless dengan keadaan terutama berusia muda,” sebut Bhima.

    Solusi Lawan Serakahnomics

    Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti menyatakan hal utama untuk melawan fenomena serakahnomics adalah penegakan hukum yang adil tanpa pandang bulu.

    Menurutnya faktor utama pengusaha melakukan praktik yang serakah adalah kurang tegasnya Pemerintah sebagai regulator untuk menegakkan aturan.

    “Sebenarnya negara bisa mencegah perilaku itu dengan membuat regulasi yang tegas. Tinggal mau atau tidak, alias good will. Jika ada goodwill saya rasa sangat mungkin. Tugas negara sebagai regulator,” tegas Esther ketika dihubungi detikcom.

    Kembali ke Bhima, dia mengatakan ada beberapa hal yang juga bisa dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi dampak serakahnomics. Menurutnya ada beberapa instrumen pajak yang harus dibentuk dan ditegaskan pola penarikannya oleh negara.

    Pertama, membentuk instrumen pajak kekayaan, pajak yang dipungut berdasarkan jumlah harta bukan hanya penghasilan. Pajak ini dapat digunakan pemerintah untuk mendistribusikan kekayaan ke masyarakat kecil, sehingga pengusaha serakah pun akan berpikir dua kali untuk memperkaya diri sendiri.

    “Segera bentuk instrumen pajak kekayaan atau 2% pajak untuk aset netto bagi orang super kaya. Uangnya Rp 81,6 triliun bisa digunakan untuk mempersempit ketimpangan,” sebut Bhima.

    Kedua, pajak windfall profit atau pajak yang ditarik dari keuntungan sektor ekstraktif misalnya pada perusahaan batu bara. Pengusaha kaya kebanyakan berbisnis komoditas ekstraktif.

    Selain pajak, pemerintah juga harus melakukan pemberantasan yang tegas dan terstruktur terhadap mafia birokrasi atau koruptor di semua lini perizinan dan kebijakan. Hal ini menjaga agar bisnis tetap patuh aturan dan meminimalkan akal-akalan untuk memperkaya diri sendiri.

    (hal/fdl)

  • Prabowo Teriak Serakahnomics, Ini Biang Keroknya!

    Prabowo Teriak Serakahnomics, Ini Biang Keroknya!

    Jakarta –

    Perilaku serakah yang dilakukan para pengusaha jadi sorotan langsung Presiden Prabowo Subianto. Banyak oknum pengusaha, dinilai Prabowo, mencari keuntungan dengan sangat berlebihan. Terkadang bahkan mencari keuntungan dari kesulitan masyarakat, tak jarang juga melanggar aturan.

    Perilaku semacam ini, dinilai Prabowo bagaikan membuat sebuah mazhab ekonomi baru mengemuka, yaitu serakahnomics.

    Menurut Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira pola ekonomi serakah nan kapitalistik di Indonesia memang sudah mengakar kuat.

    Indikasinya, ada dua pemicu utama fenomena ini bisa terjadi. Pertama adalah bentuk ekonomi Indonesia yang menyandang sumber daya alam untuk mencari keuntungan alias ekonomi ekstraktif. Kedua adalah perilaku dan budaya koruptif pejabat-pejabat negara yang selama ini belum hilang.

    Ketika kedua unsur ini bertemu, kongkalikong antara pengusaha dan penguasa pun tak terelakkan. Hal ini lah yang membuat banyak pengusaha terlalu berlebih untuk mencari keuntungan, mereka beroperasi bagaikan tak berbatas.

    “Pola ekonomi yang serakah kapitalistik sudah mengakar di Indonesia. Masalahnya ada dua pemicu, bentuk ekonomi yang ekstraktif atau andalkan SDA dan perilaku koruptif pejabat negara,” beber Bhima kepada detikcom, Senin (28/7/2025).

    Tahun 2024, Bhima memaparkan pihaknya sempat membuat laporan yang mengukur ketimpangan kekayaan. Hasilnya, 50 orang terkaya di Indonesia hartanya setara dengan 50 juta orang biasa. Hal ini bisa menjadi bukti kuat bahwa serakahnomics memang menjalar di tanah air.

    “Jadi sudah ekstrem ketimpangan akibat keserakahan elit,” tegas Bhima.

    Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti sendiri mengatakan perilaku serakah pengusaha terjadi karena minimnya penegakkan hukum di Indonesia. Dia menilai seharusnya ketegasan pemerintah perlu digalakkan untuk berbagai regulasi, sehingga pengusaha tidak beroperasi dengan semena-mena.

    “Ini semua karena pemerintah tidak tegas. Regulasi dan implementasinya kurang baik. Salah satu tugas negara kan regulator,” beber Esther kepada detikcom.

    Tonton juga video “Canda Prabowo Minta Universitas Buka Bidang Studi ‘Serakahnomics” di sini:

    (hal/rrd)

  • Pemerintah Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Percepatan NIB-Rekayasa Sosial

    Pemerintah Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Percepatan NIB-Rekayasa Sosial

    Jakarta –

    Deputi Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM, Riza Damanik menekankan pentingnya pendekatan menyeluruh dalam memberdayakan sektor usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Adapun sektor UMKM memerlukan ekosistem yang sehat dan terintegrasi untuk bisa naik kelas serta berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

    Riza mengungkapkan strategi yang hanya fokus pada satu aspek seperti pembiayaan atau pelatihan saja tidak cukup efektif untuk mendorong pelaku usaha naik kelas. Menurutnya, pendekatan parsial pada pemberdayaan UMKM tidak membawa dampak maksimum.

    “Jika pendekatannya parsial, hanya pembiayaan atau pelatihan saja, itu kurang tepat. Terbatas pada pemasaran atau modal saja juga tidak pas,” ujar Riza dalam keterangannya, Senin (28/7/2025).

    Hal ini disampaikannya dalam diskusi Bisnis Indonesia Forum bertajuk “Peran Pembiayaan Ultra Mikro Terhadap Perekonomian Nasional dalam Membantu Pengentasan Kemiskinan” yang digelar di Jakarta, Rabu (23/7).

    Riza menambahkan, cara lain yang dilakukan oleh pemerintah dalam mendukung UMKM adalah memudahkan perizinan. Menurutnya, perizinan ini penting untuk memperkuat pemasaran, mengurus sertifikasi hingga mendapatkan fasilitas permodalan.

    Hingga kuartal II/2025, lanjut Riza, sudah diterbitkan sekitar 1,4 juta Nomor Induk Berusaha (NIB). Dengan demikian, total akumulasi penerbitan NIB dari 2021 sampai saat ini sudah mencapai 12,98 juta atau mencapai 83,72% dari target RPJMN 2025-2029.

    “PT PNM (Permodalan Nasional Madani) mendukung percepatan NIB. Hingga kini total jadi 12,98 juta pelaku usaha yang sudah mendapatkan NIB. Dengan NIB maka UMKM bisa mendapatkan sertifikasi halal, termasuk fasilitasi sertifikasi halal gratis, mendapatkan akses pembiayaan, dan seterusnya,” jelasnya.

    Sebagai informasi, PT PNM, perusahaan pembiayaan milik negara, hingga kini sudah berhasil memfasilitasi penerbitan NIB bagi 2.252.850 nasabah. Bagi PNM, fasilitas ini bukan sekadar dokumen administratif, tetapi juga merupakan langkah strategis dalam meningkatkan daya saing pengusaha mikro.

    Riza menuturkan UMKM juga membutuhkan sertifikat standar nasional Indonesia (SNI). Pasalnya, mayoritas UMKM Indonesia masih sulit mendapatkan sertifikat ini.

    Pada kesempatan yang sama, Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Aviliani menyoroti banyaknya sertifikat perizinan usaha yang harus dikantongi para pelaku mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Ia menilai semestinya pemerintah mempermudah dan menyederhanakan sertifikat perizinan agar tidak mempersulit pengusaha UMKM.

    “Izin, habis itu izin halal, habis itu izin lagi. Ternyata izinnya banyak banget sertifikatnya. Menurut saya, kenapa nggak UMKM itu apa saja yang dibutuhkan, yang ngurus satu saja,” kata Aviliani.

    Menurutnya, pemerintah memiliki opsi mempermudah birokrasi perizinan usaha UMKM menjadi lebih efisien. “Jadi menurut saya, kita itu ‘kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah itu’ jangan dilakukan lagi. Harus dibalik,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Aviliani mengatakan perizinan sertifikasi ini justru tak sejalan dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto agar semua hal dipercepat.

    “Jadi mungkin ini juga perlu, karena kalau Pak Prabowo itu keinginannya cepat-cepat, tapi ternyata dalam proses perizinan juga enggak segampang itu. Jadi ini saya rasanya juga satu masukan yang sudah dilakukan,” paparnya.

    Sementara itu, Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Ismed Saputra menargetkan penyaluran pembiayaan ultra mikro atau UMi pada 1,47 juta debitur sebesar Rp9,4 triliun.

    Dari target tersebut pada semester I/2025, total penyaluran pembiayaan ultra mikro telah mencapai Rp3,79 triliun dengan total debitur sebanyak 745.653 orang, atau 50,7% dari target 2025.

    PT PNM juga menjadi salah satu mitra yang bisa menyalurkan langsung pada debitur. Oktober tahu lalu, PT PNM dan PIP menandatangani perjanjian pembiayaan ultramikro dengan plafon Rp2,5 triliun.

    “Sampai akhir tahun sebenarnya sudah ada pipeline-nya. Pencairan ini kan tidak sekaligus. Misalnya dengan penyalur PNM, bulan kemarin Rp2 triliun. Itu kan cairnya misal 40% tahap pertama, kemudian 40% tahap kedua, lalu ada tahap ketiga,” ujar Ismed.

    Rekayasa Sosial

    Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Arief Mulyadi mengatakan satu kunci pemberdayaan pengusaha ultramikro yang dilakukannya adalah rekayasa sosial, yaitu menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan usaha, bukan sekadar menyediakan akses permodalan.

    Arief mengungkapkan rekayasa sosial ini penting karena alam pikir masyarakat, terutama di pedesaan, perlu didukung untuk agar lebih percaya diri berani mengambil keputusan menjadi pengusaha, termasuk menghadapi risikonya.

    “Rekayasa sosial untuk pemberdayaan semacam ini ada di kelompok nasabah. Saat ini ada sekitar 920.000 kelompok nasabah PNM Mekaar. Nasabah yang kami biayai ada yang belum pernah sekalipun menjalani usaha,” kata dia.

    Arief menjelaskan PNM Mekaar kini sudah melayani 22,4 juta nasabah. Produk pembiayaan ini sejak awal ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan, yang menyasar masyarakat prasejahtera dan rentan sejahtera.

    Dengan kelompok-kelompok nasabah sebagai basis aktivitas, PNM melakukan berbagai aktivitas untuk menyalurkan pembiayaan sekaligus memberdayakan masyarakat.

    “Kami coba upayakan multiaktivitas. Kami dorong aktivitas literasi, inklusi sekaligus pemberdayaan. Karena ini menyasar segmen itu,” jelasnya.

    Saat ini, PNM mempunyai 46 bank sebagai debitur dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP), selain itu PNM juga menghimpun dari pasar modal dan bond.

    Belum lama ini, PNM menerbitkan Orange bond, instrumen investasi untuk mendanai program-program pemberdayaan masyarakat terutama kaum perempuan.

    “Kita harus naik kelas, kami punya obligasi moral untuk memastikan mereka sustain dalam usaha,” pungkas Arief.

    Tonton juga video “SRC Ungkap Tingkatkan Ekonomi UMKM” di sini:

    (ega/ega)

  • Perlu Efek Jera bagi Penjual Beras Oplosan Nakal

    Perlu Efek Jera bagi Penjual Beras Oplosan Nakal

    Jakarta, Beritasatu.com – Praktik pengoplosan beras dikhawatirkan dapat merusak efektivitas kebijakan pangan, menciptakan distorsi pasar, hingga membahayakan stabilitas sosial apabila dibiarkan meluas.

    Kepala Pusat Makroekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rizal Taufiqurrahman mengungkapkan, ketika masyarakat menemukan bahwa beras yang mereka beli tidak sesuai, maka akan timbul ketidakpercayaan.

    “Bahkan dari program subsidi yang pernah dilakukan uji tidak sesuai mutu atau bobot, maka kepercayaan publik terhadap negara sebagai penyedia pangan akan runtuh,” ujar dia seperti dilansir dari Antara, Minggu (27/7/2025).

    Dalam jangka panjang, dia mengatakan praktik ini dapat menciptakan ketidakstabilan harga dan memperbesar jurang antara regulasi dan kenyataan pasar. “Negara harus hadir secara tegas, tidak hanya dengan retorika, tetapi dengan sistem yang mampu menutup seluruh celah penyimpangan,” ujar Rizal.

    Menurutnya, modus beras oplosan terus hidup karena lemahnya pengawasan pada titik distribusi akhir, tidak adanya sistem pelacakan yang kredibel, serta longgarnya mekanisme kontrol atas mitra distribusi Perum Bulog.

    Dia menambahkan, rantai distribusi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang panjang dan tidak transparan, menciptakan ruang bagi aktor-aktor di hilir untuk menyisipkan praktik pengoplosan secara sistematis.

    “Ini diperburuk oleh absennya early warning system berbasis data, serta tidak adanya pembenahan menyeluruh dalam tata kelola logistik dan sertifikasi penyalur. Selama logika ekonomi masih menguntungkan pelaku, dan sanksi tidak memberikan efek jera, sistem ini akan terus berputar,” ujar Rizal.

  • Indef Soroti Efektivitas Diskon Pajak Pembelian Rumah, Tak Cukup Ungkit Konsumsi Agregat

    Indef Soroti Efektivitas Diskon Pajak Pembelian Rumah, Tak Cukup Ungkit Konsumsi Agregat

    Bisnis.com, JAKARTA — Keputusan pemerintah memperpanjang stimulus fiskal berupa insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atau PPN DTP 100% untuk sektor properti, diskon tarif tol, dan subsidi transportasi umum hingga akhir 2025 dinilai belum menyentuh kelompok masyarakat dengan daya beli paling rentan.

    Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman menilai, arah stimulus fiskal semester II/2025 cenderung bias terhadap sektor formal dan konsumsi kelas menengah.

    “Secara struktural, kebijakan ini berisiko menciptakan ketimpangan efek stimulus, karena alokasi fiskal diarahkan pada sektor yang tidak memiliki marginal propensity to consume [kecenderungan konsumsi tambahan] tinggi,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (27/7/2025).

    Menurut Rizal, kelompok kelas menengah dan formal umumnya tidak serta-merta meningkatkan konsumsi meskipun memperoleh insentif. Sebaliknya, kelompok rentan dengan daya beli terbatas memiliki kecenderungan konsumsi tambahan yang jauh lebih tinggi ketika memperoleh bantuan langsung.

    Dia pun menyoroti keputusan pemerintah yang menghentikan dua stimulus langsung yang sebelumnya berjalan pada semester I/2025, yaitu subsidi listrik dan bantuan subsidi upah. Kedua bantuan itu dinilai memberikan dorongan jangka pendek yang kuat terhadap konsumsi rumah tangga, khususnya kelas bawah.

    “Mengabaikan kelompok ini dalam kebijakan semester II berpotensi menggerus daya beli secara agregat, memperlebar kesenjangan, dan menghambat pemulihan konsumsi domestik,” jelas Rizal.

    Pengajar di Universitas Trilogi Jakarta ini menambahkan bahwa efektivitas stimulus seharusnya tidak hanya dilihat dari momentum musiman seperti akhir tahun, tetapi dari seberapa besar daya dorong riil terhadap indikator makroekonomi.

    Rizal mengakui bahwa insentif properti memang memberikan dampak lanjutan ke sektor konstruksi, industri bahan bangunan, serta jasa keuangan. Hanya saja, dia menilai efeknya cenderung bersifat lambat dan tidak cukup menjangkau kelompok bawah secara langsung.

    “Dalam konteks perlambatan ekonomi global dan tekanan inflasi domestik, seharusnya pemerintah memprioritaskan instrumen yang langsung menjaga daya beli, bukan sekadar mendorong investasi rumah,” tegasnya.

    Oleh sebab itu, Rizal menyimpulkan arah kebijakan fiskal semester II kurang efektif karena meskipun menjaga stabilitas sektor formal, tetapi belum cukup progresif untuk menciptakan pertumbuhan yang merata dan inklusif.

    Menurutnya, intervensi fiskal harus berpihak lebih kepada kelompok dengan efek pengganda tertinggi jika pemerintah ingin mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

    Bocoran Insentif Fiskal Paruh Kedua 2025

    Adapun bocoran paket stimulus ekonomi untuk paruh kedua tahun ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. 

    Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan sejumlah program dan insentif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Maklum, pada kuartal I/2025 ekonomi tak sampai 5%, hanya tumbuh sebesar 4,87% year on year (YoY). 

    “Beberapa program seperti program padat karya di perhubungan, program padat karya di pekerjaan umum itu didorong untuk implementasi lebih baik,” ujarnya usai melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pertumbuhan Ekonomi di kantornya, Jumat (25/7/2025). 

    Menghadapi akhir tahun, pemerintah akan kembali memberikan diskon pada momen Natal dan Tahun Baru (Nataru). Kemudian pemerintah sepakat memperpanjang kebijakan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPN DTP properti sebesar 100% alias bebas PPN hingga akhir 2025 mendatang. 

    Airlangga juga menjelaskan bahwa persiapan program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut dibahas dalam rakor tersebut untuk dapat mencapai target pada Agustus. Presiden Prabowo sendiri telah memandatkan 20 juta penerima MBG di 8.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada Agustus 2025. 

    Per 1 Juli 2025, sudah ada sekitar 1.863 SPPG yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia dengan total penerima manfaat sebanyak 5,59 juta penerima. Sejalan dengan minimnya realisasi tersebut, anggaran pada semester I/2025 juga baru terserap Rp5 triliun atau 7,1% dari total alokasi Rp71 triliun untuk tahun ini.

    Sementara itu, stimulus lainnya seperti diskon tiket pesawat, diskon tarif tol, dan diskon tiket kereta api akan berlanjut. Hanya saja, pemerintah tidak akan lagi memberikan bantuan subsidi upah (BSU) dan diskon listrik.

    “Tidak dengan listrik. BSU kan sudah. Paling banyak [diskon] kereta api. [Diumumkan] September,” lanjut Airlangga.

  • Capek Dikejar Target, Kaum Muda Pilih Jalani Hidup Pelan-pelan

    Capek Dikejar Target, Kaum Muda Pilih Jalani Hidup Pelan-pelan

    Jakarta –

    Di tengah tekanan ekonomi dan ritme kehidupan yang serba cepat, sebagian anak muda mulai melirik konsep hidup slow living. Gaya hidup ini menawarkan pendekatan yang lebih tenang, tidak tergesa-gesa, dan cenderung menghindari konsumsi berlebihan.

    Slow living dianggap sebagai alternatif dari budaya kerja keras berlebihan atau hustle culture, yang dalam jangka panjang dapat berdampak pada kesehatan mental. Konsep ini menekankan pentingnya kesederhanaan dan mempertimbangkan setiap keputusan secara matang. Tujuannya bukan hanya efisiensi, tapi juga keseimbangan hidup, baik secara pribadi maupun sosial.

    Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, menjelaskan gaya hidup slow living banyak diminati generasi milenial dan Gen Z. Menurutnya, dua generasi ini berupaya menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kesehatan mental.

    “Jadi, tidak hanya mengejar ekonomi. Tetapi ada keseimbangan, misalnya kegiatan-kegiatan kesehatan mental sekadar ke kafe, atau ngopi, atau berkebun, atau lari pagi, dan sebagainya. Komunitas itu memang tumbuh seiring dengan perkembangan kebutuhan kota-kota besar yang demikian cepat tumbuhnya, tapi seperti kerja tidak ada habisnya,” ujar Tauhid kepada detikcom, Sabtu kemarin.

    Tauhid menilai, gaya hidup slow living belum banyak dijumpai di kota besar seperti Jakarta. Sebaliknya, konsep ini lebih mungkin diterapkan di kota-kota yang ritmenya lebih lambat dan memiliki tata kota yang mendukung.

    “Jakarta ‘kan dengan kehidupan kota metropolitan dengan kemacetan, dengan kebutuhan hidup yang tinggi, lapangan pekerjaan terbatas, dan sebagainya. Orang berburu waktu, berburu uang. Sulit menerapkan kehidupan itu (slow living),” bebernya.

    Beberapa kota seperti Yogyakarta, Malang, Banyuwangi, hingga Bandung disebut lebih memungkinkan bagi warganya untuk menjalani hidup yang lebih tenang, karena tekanan hidup yang relatif lebih rendah dan ruang terbuka yang lebih tersedia.

    Menariknya, slow living juga bisa dipicu oleh tekanan ekonomi. Di tengah kebutuhan yang meningkat dan pendapatan yang tidak selalu mengikuti, sebagian masyarakat justru memilih hidup sederhana untuk menekan biaya.

    “Slow living juga dimaknai untuk mengurangi konsumsi-konsumsi yang tidak perlu. Mengurangi kebutuhan atau gaya hidup yang terlalu tinggi,” katanya.

    Namun, Tauhid mengingatkan bahwa menjalani slow living di kota besar juga bisa menjadi tantangan tersendiri. Kegiatan yang diasosiasikan dengan gaya hidup ini, seperti bersantai di kafe atau mengikuti kelas kebugaran, tetap membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

    “Slow living memang ada dua perspektif. Kalau tekanan ekonomi tinggi, dia bisa memanfaatkan slow living untuk mengurangi cost. Tapi slow living di kota besar biasanya membutuhkan biaya yang tinggi. Misalnya, mereka seringkali nongkrong di kafe itu kan butuh uang. Kemudian harus ke tempat gym, atau tempat olahraga yang tidak murah juga. Nah, itu yang di kota besar yang tidak disiapkan,” tutupnya.

    (fdl/fdl)