NGO: INDEF

  • Ekonom: Kopdes Merah Putih Jangan Cuma Jadi Simpan Pinjam

    Ekonom: Kopdes Merah Putih Jangan Cuma Jadi Simpan Pinjam

    Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani mewanti-wanti pemerintah menyoal upaya mendongkrak kualitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lewat koperasi.

    Menurut dia, koperasi harus fokus menjalankan peran sebagai badan hukum yang mempertemukan usaha besar dan kecil seperti dipraktikkan oleh Jepang lewat model koperasi Japan Agricultural Cooperatives (JA Group).

    “Lihat Jepang, koperasi punya peran strategis dari input hingga output. Jangan sampai koperasi hanya jadi tempat simpan pinjam semata,” kata Aviliani, baru-baru ini.

    Mengacu kepada model tersebut, Aviliani mengatakan idealnya koperasi tidak hanya diisi oleh usaha kecil, tapi juga oleh perusahaan besar sebagai anggota.

    Misalnya, di sektor pertanian. Koperasi berperan membeli pupuk, menyediakan benih, mendampingi produksi petani, serta menjual hasil panen. Dengan demikian, petani cukup fokus dalam melakukan produksi.

    “Kalau ini jalan, koperasi benar-benar bisa membantu 30 juta petani kita keluar dari kemiskinan,” ujarnya.

    Kehadiran Koperasi Merah Putih pun dinilai bisa jadi momentum penting. Dengan catatan harus berbeda dari koperasi biasa dan tidak hanya menjadi penyalur pinjaman dengan bunga 6% semata. Apabila tidak demikian, Aviliani menyebut kehadiran koperasi hanya menambah pembiayaan tanpa melahirkan pelaku usaha baru.

    Selain itu, dia menilai pelaku UMKM di dalam negeri masih dihadapkan dengan masalah perizinan yang ruwet. Menurut dia, UMKM seharusnya cukup mengurus satu perizinan, sedangkan urusan antardepatermen mestinya diatur oleh sistem.

    “Ini penting jika kita ingin mendorong pertumbuhan cepat, seperti visi Presiden Prabowo Subianto yang ingin semuanya cepat, tapi faktanya di lapangan tidak semudah itu,” kata dia.

  • Anak Buah Luhut Beberkan Mesin Penggerak Pertumbuhan Ekonomi RI 5,12%

    Anak Buah Luhut Beberkan Mesin Penggerak Pertumbuhan Ekonomi RI 5,12%

    Jakarta

    Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Firman Hidayat merespons data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengumumkan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,12% pada kuartal II-2025. Angka ini cukup mengejutkan karena bertolak belakang dengan proyeksi banyak ekonom.

    Data BPS juga lebih tinggi dari perkiraan Firman yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi hanya berada di kisaran 4,9%. Prediksi Firman disampaikan beberapa menit sebelum BPS menyampaikan rilis pertumbuhan ekonomi.

    Firman menyebut terdongkraknya ekonomi Indonesia kemungkinan dipicu oleh angka pertumbuhan investasi yang mencapai 6,99%. Firman juga menilai capaian ekspor pada kuartal dua cenderung positif.

    Menurutnya pertumbuhan ekonomi 5,12% sudah sesuai dan dapat dijelaskan oleh indikator ekonomi pada kuartal II 2025. Meski masih ada tekanan di beberapa sisi, namun terdapat perbaikan dibandingkan kuartal I 2025.

    Saat dikonfirmasi apakah perbedaan data BPS dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi lainnya bakal mempengaruhi kepercayaan investor, Firman menyebut hal itu perlu dilihat lebih detail terlebih dahulu.

    “Saya kira nanti kita perlu lihat lagi lebih detail, tapi sekilas angkanya masih cukup bisa dijelaskan dengan data-data indikator yang keluar di kuartal II. Kalau nggak salah C nya sebenarnya masih di bawah 5%, berarti kan menunjukkan ada tekanan di sisi daya beli, tapi ada perbaikan dibandingkan kuartal II kemarin,” jelas Firman ditemui di Hotel JS Luwansa, Selasa (5/8/2025).

    “Yang mendorong (pertumbuhan ekonomi) ya tadi dari sisi investmentnya, karena dari impor barang modal kelihatannya masih sangat tinggi di kuartal II. dan ini didorong oleh impor mesin di kuartal II kemarin,” tambah Firman.

    Sebagai informasi, BPS mencatat konsumsi rumah tangga tumbuh 4,97% YoY, naik dari kuartal I yang sebesar 4,89%. Konsumsi rumah tangga berkontribusi sebesar 54,25% terhadap pertumbuhan ekonomi.

    Firman yakin pemerintah bisa mengejar target pertumbuhan 5,2% tahun 2025. Beberapa hal yang perlu didorong adalah relaksasi dari sisi kebijakan moneter, percepatan realisasi belanja pemerintah, hingga eksekusi dari program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    Adapun para ekonom memperkirakan pertumbuhan tak akan sampai angka 5% di periode ini. Namun Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada kuartal II tercatat mencapai Rp 5.947 triliun. BPS menyebut pertumbuhan ekonomi secara tahunan (year-on-year/yoy) berada di angka 5,12%. Lalu dibandingkan dengan kuartal sebelumnya tercatat tumbuh 4,04%.

    Ekonom Senior INDEF, Tauhid Ahmad, memproyeksikan angka pertumbuhan di kuartal II tak akan menyentuh 5%. Tauhid cukup kaget ekonomi Indonesia bisa tumbuh 5,12%.

    “Angka pertumbuhan ekonomi ini ya ditetapkan pemerintah 5,12% agak kaget. Di luar perkiraan banyak orang termasuk saya yang memperkirakan di bawah 5%. Bahkan jauh, sekitar 4,8%, 4,9%. Saya sempat perkirakan antara 4,7% sampai 5,0%” ujarnya kepada detikcom, Selasa (5/8/2025).

    Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira yang memperkirakan pertumbuhan kuartal II-2025 hanya berada di kisaran 4,5-4,7% yoy, bahkan lebih rendah dari realisasi kuartal I-2025 yang sebesar 4,87%. Menurutnya, lesunya daya beli masyarakat jadi penyebab utama.

    “Pertumbuhan kuartal II-2025 di kisaran 4,5-4,7% yoy, karena tidak ada lagi pendorong musiman setelah Lebaran, daya beli sedang lesu,” ujar Bhima.

    (ily/kil)

  • Nasib Indonesia di Sisa 2025 Usai Ekonomi Tumbuh 5,12%

    Nasib Indonesia di Sisa 2025 Usai Ekonomi Tumbuh 5,12%

    Jakarta

    Badan Pusat Statistik (BPS) akhirnya mengumumkan jika pertumbuhan ekonomi Indonesia tembus ke angka 5,12% di kuartal kedua 2025. Hal ini diungkapkan oleh Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh Edy Mahmud. Berdasarkan data yang dikantonginya, produk domestik bruto (PDB) pada kuartal II 2025 sebesar Rp 5.947 triliun.

    “Ekonomi Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto PDB pada triwulan 2 2025 atas dasar harga berlaku sebesar Rp 5.947 triliun, atas dasar harga konstan sebesar Rp 3.396,3 triliun sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2025 bila dibandingkan dengan triwulan 2 2024 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,12%,” kata Edy dikutip dari detikFinance, Selasa (5/7/2025).

    Meski demikian, jika dibandingkan dengan kuartal I, pertumbuhan ekonomi RI hanya berkisar di kepala 4% saja. Edy mengungkapkan jika pertumbuhan ini masih ditopang oleh sektor industri pengolahan, konstruksi, serta perdagangan.

    “Jika dilihat dari sumber pertumbuhan pada triwulan 2 2025, industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan terbesar yaitu 1,13%. Selain itu pertumbuhan ekonomi juga ditopang oleh lapangan usaha perdagangan dengan sumber pertumbuhan 0,70%, informasi dan komunikasi dengan sumber pertumbuhan 0,53%, serta konstruksi dengan sumber pertumbuhan 0,47%,” terangnya.

    Sebelumnya, sejumlah pengamat ekonomi menyebut jika pertumbuhan ekonomi pada kuartal ini tidak akan tembus di angka 5%. Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, menyebut jika pertumbuhan ekonomi RI tidak akan lepas dari angka 4%.

    “CORE memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2025 melambat ke kisaran 4,7-4,8%, turun dari 4,87% pada kuartal I,” ungkap Faisal.

    Lesunya daya beli masyarakat juga dinilai menjadi faktor lain penyebab lemahnya tekanan pertumbuhan ekonomi. Belakangan, fenomena rohana dan rojali menjadi pertanda penting jika kondisi ekonomi masyarakat tidak sedang baik-baik saja. Konsumsi rumah tangga dinilai tidak cukup menggerakkan roda ekonomi nasional.

    Lalu bagaimana nasib ekonomi Indonesia di paruh kedua tahun 2025? Menghadirkan ekonom INDEF, Tauhid Ahmad, ikuti diskusinya dalam Editorial Review.

    Beralih ke Pontianak, Kalimantan Barat, detikSore akan mengulas nasib nahas yang dialami oleh seorang balita. Diketahui, balita tersebut merupakan korban perkosaan yang dilakukan oleh kerabat keluarganya sendiri. Tidak hanya menyisakan trauma berat, korban juga mengidap penyakit menular seksual yang diperoleh dari pelaku. Bagaimana perkembangan kasus ini? Ikuti laporan Jurnalis detikKalimantan selengkapnya.

    Jelang matahari terbenam nanti, detikSore akan menghadirkan komunitas di Jakarta yang mengumpulkan masyarakat pecinta tarik suara. Adalah Meda Dawu, salah satu pendiri Komunitas Nyanyi Bareng Jakarta memiliki alasan khusus mengapa ia ingin membuka wadah bagi para penyuka nyanyi.

    Sejak berdiri, komunitas ini terus berkembang, bahkan seringkali menjadi ‘rumah’ bagi para musisi atau tokoh-tokoh ternama. Lalu bagaimana seluk-beluk komunitas ini? apakah mereka menjadi salah satu pihak yang terdampak kemelut aturan hak cipta? Temui Meda Dawu dalam Sunsetalk.

    Ikuti terus ulasan mendalam berita-berita hangat detikcom dalam sehari yang disiarkan secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia.

    “Detik Sore, Nggak Cuma Hore-hore!”

    (far/vys)

  • RI Segera Punya UU Khusus Ekonomi Syariah

    RI Segera Punya UU Khusus Ekonomi Syariah

    Jakarta

    Pemerintah RI tengah mempersiapkan Undang-Undang (UU) khusus untuk mendukung pengembangan ekonomi syariah. Wakil Presiden ke-13 RI KH Ma’ruf Amin mengungkapkan bahwa pembentukan UU Ekonomi Syariah telah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
    Ma’ruf menilai regulasi ini penting untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah di Indonesia, mengingat mayoritas penduduk Indonesia merupakan muslim dan potensinya sangat besar.

    “Undang-Undang Ekonomi Syariah saat ini sedang digodok di DPR,” ujar Ma’ruf Amin saat ditemui di Universitas Paramadina, Trinity Tower, Jakarta Selatan, Selasa (5/8/2025).

    Ma’ruf menyampaikan bahwa dalam UU tersebut juga akan diatur pembentukan badan khusus yang menangani persoalan ekonomi dan keuangan syariah. Badan ini merupakan transformasi dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang sebelumnya berbentuk struktural.

    “Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah itu bentuknya struktural, terdiri dari presiden, menteri, dan unsur pemerintah lainnya. Agar lebih optimal dan bisa melibatkan unsur masyarakat lebih luas, maka dilakukan transformasi menjadi badan,” terangnya.

    Ma’ruf berharap badan baru tersebut bisa terbentuk pada bulan Agustus ini, meski proses pembentukan UU masih berjalan di DPR. Menurutnya, UU Ekonomi Syariah akan menjadi dasar hukum untuk seluruh kegiatan ekonomi syariah, termasuk kelembagaannya.

    “Kita tunggu saja. Kita harapkan Agustus ini badan tersebut bisa terbentuk. Tapi untuk undang-undangnya memang masih dalam proses di DPR. Itu nanti yang akan menjadi dasar dari semua kegiatan syariah, termasuk kelembagaannya,” ujar Ma’ruf.

    Sementara itu, Ekonom Senior Indef Didik Rachbini turut mengonfirmasi bahwa UU Ekonomi Syariah memang tengah dibahas di DPR. Ia menyebut informasi itu berasal langsung dari Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun.

    “Saya mendengar dari Mas Misbakhun, bahwa Undang-Undang Syariah sudah masuk Prolegnas. Nah kita dorong terus, kita tempel Pak Misbahun supaya ini berjalan dengan cepat ya,” kata Didik.

    Tonton juga Video Gibran: Indonesia Bisa Jadi Kekuatan Ekonomi Dunia Lewat Industri Halal

    (shc/rrd)

  • Ekonomi Katanya Tumbuh 5,12%, Tapi Banyak Ekonom Tak Yakin

    Ekonomi Katanya Tumbuh 5,12%, Tapi Banyak Ekonom Tak Yakin

    Jakarta

    Badan Pusat Statistik melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2025 sebesar 5,12% secara year on year (yoy). Angka pertumbuhan ekonomi ini ternyata menimbulkan keraguan dari para ekonom.

    Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan kredibilitas data pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2025 ini diragukan karena ada sejumlah komponen perhitungan yang dinilai tidak sesuai dengan indikator perhitungan lainnya.

    Sebut saja salah satunya dari komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang menurut BPS pada kuartal II 2025 ini tumbuh hingga 6,99%. Menurutnya angka pertumbuhan komponen yang satu ini tidak sesuai dengan realita, mengingat sektor industri manufaktur dalam negeri sedang mengalami tekanan karena berbagai faktor.

    “Ada keraguan dong. Karena situasi ekonomi sekarang terutama dari investasi, kok di tengah ketidakpastian ada kenaikan investasi yang cukup tinggi dari PMTB. Nah ini juga menjadi salah satu keraguan terhadap kredibilitas data BPS,” kata Bhima kepada detikcom, Selasa (5/8/2025).

    Bhima menjelaskan ketika sektor industri manufaktur Tanah Air sedang mengalami tekanan, seharusnya komponen PMTB ikut mengalami pelemahan. Sebab menurutnya tidak mungkin pengusaha dalam negeri meningkatkan investasi dalam bentuk aset tetap saat sektor industrinya sedang tertekan.

    “Industri manufaktur sebenarnya mengalami kontraksi. Tercermin dari PMI manufaktur turun pada Juni dari 47,4 menjadi 46,9. Jadi kalau ada PMI manufaktur yang turun sementara pertumbuhan industri manufakturnya naik tinggi, ini kan ada data yang janggal, ada data yang tidak sinkron dari data BPS. Nah ini butuh penjelasan lebih detail,” jelasnya.

    “Kenapa industri naik padahal banyak dikabarkan PHK, efisiensi, banyak yang terpengaruh oleh rencana kebijakan tarif versi lokal Amerika, ini kok pertumbuhannya anomali? Nah inilah yang membuat kita bertanya-tanya terhadap data BPS ini. Kenapa kok nggak mencerminkan realitas sebenarnya di industri manufaktur?” terang Bhima lagi.

    Senada dengan itu, Ekonom senior INDEF Tauhid Ahmad juga ikut mempertanyakan perhitungan komponen PMTB oleh BPS yang tumbuh sangat tinggi pada kuartal II 2025 ini. Padahal menurutnya sekarang ini kredit investasi dalam negeri sedang mengalami perlambatan karena berbagai faktor.

    “PMTB itu naik drastis menjadi 7%. PMTB ini kan pembelian belanja barang ya, mesin-mesin peralatan dan sebagainya begitu. Nah sementara kita tahu ini kan investasi baik pemerintah maupun masyarakat, kredit investasi dan sebagainya ini lagi masalah gitu ya,” ucap Tauhid.

    “PMTB naik itu biasanya ketika triwulan III atau triwulan IV. Jadi banyak bangun gedung, konstruksi dan sebagainya. Kenapa triwulan II naik tinggi begitu? Ini yang saya kira menjadi pertanyaan,” sambungnya.

    Lihat juga Video BPS: Ekonomi RI Tumbuh 5,12% di Kuartal II 2025

    (igo/fdl)

  • Data BPS Bikin Kaget! Ekonomi RI Tumbuh 5,12%, Melenceng dari Ramalan Ekonom

    Data BPS Bikin Kaget! Ekonomi RI Tumbuh 5,12%, Melenceng dari Ramalan Ekonom

    Jakarta

    Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,12% pada kuartal II-2025. Angka ini cukup mengejutkan karena bertolak belakang dengan proyeksi banyak ekonom. Para ekonom memperkirakan pertumbuhan tak akan sampai angka 5% di periode ini.

    Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada kuartal II tercatat mencapai Rp 5.947 triliun. BPS menyebut pertumbuhan ekonomi secara tahunan (year-on-year/yoy) berada di angka 5,12%. Lalu dibandingkan dengan kuartal sebelumnya tercatat tumbuh 4,04%.

    Ekonom Senior INDEF, Tauhid Ahmad, memproyeksikan angka pertumbuhan di kuartal II tak akan menyentuh 5%. Tauhid cukup kaget ekonomi Indonesia bisa tumbuh 5,12%.

    “Angka pertumbuhan ekonomi ini ya ditetapkan pemerintah 5,12% agak kaget. Di luar perkiraan banyak orang termasuk saya yang memperkirakan di bawah 5%. Bahkan jauh, sekitar 4,8%, 4,9%. Saya sempat perkirakan antara 4,7% sampai 5,0%” ujarnya kepada detikcom, Selasa (5/8/2025).

    Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira yang memperkirakan pertumbuhan kuartal II-2025 hanya berada di kisaran 4,5-4,7% yoy, bahkan lebih rendah dari realisasi kuartal I-2025 yang sebesar 4,87%. Menurutnya, lesunya daya beli masyarakat jadi penyebab utama.

    “Pertumbuhan kuartal II-2025 di kisaran 4,5-4,7% yoy, karena tidak ada lagi pendorong musiman setelah Lebaran, daya beli sedang lesu,” ujar Bhima.

    Lemahnya daya beli ini juga berdampak pada sektor manufaktur. Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia tercatat berada di angka 49,2 pada Juli 2025. Meski membaik dibandingkan bulan sebelumnya yang sempat anjlok ke 46,9, posisi ini masih di bawah ambang batas 50-yang berarti aktivitas manufaktur masih mengalami kontraksi.

    Selain itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal. Ia memprediksi pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025 akan berada di bawah 5%, tepatnya pada kisaran 4,7-4,8% yoy. Alasannya serupa: konsumsi rumah tangga yang melemah.

    “CORE memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2025 melambat ke kisaran 4,7-4,8%, turun dari 4,87% pada kuartal I,” ujarnya.

    Faisal juga menilai stimulus pemerintah belum cukup kuat untuk mendorong pertumbuhan. Di sisi lain, kontribusi dari net ekspor pun makin mengecil, karena surplus neraca perdagangan terus menyusut selama kuartal II.

    “Kontribusinya terhadap pertumbuhan jadi lebih rendah. Kami juga prediksi belanja pemerintah masih minus. Di kuartal I minus, dan di kuartal II kami prediksi minus 1%, jadi kontraksi. Itu yang juga memperlambat laju ekonomi,” jelasnya.

    Proyeksi Dipangkas: Lembaga-lembaga Turut Ragu

    Foto: ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

    LPEM UI

    Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) dalam riset Trade and Industry Brief Vol VIII No. 2 edisi Juni 2025 juga menyoroti adanya perlambatan ekonomi nasional.

    “Pada awal 2025, Indonesia menunjukkan gejala perlambatan ekonomi yang diakibatkan oleh tergerusnya daya beli, menyusutnya kelas menengah, dan menurunnya produktivitas sektoral yang tercermin dalam dinamika industri dan ketenagakerjaan,” tulis tim peneliti LPEM FEB UI.

    Mereka mencatat, sektor manufaktur-yang selama ini menjadi tulang punggung penyerapan tenaga kerja-mengalami tantangan deindustrialisasi prematur: kontribusinya terhadap PDB menurun, serapan tenaga kerja melemah, dan produktivitas stagnan.

    Sementara sektor pertanian pun belum lepas dari persoalan klasik, mulai dari ketersediaan input, teknologi, logistik, pembiayaan, hingga persaingan dengan produk impor dan praktik perdagangan internasional yang tidak sehat.

    “Indonesia perlu menciptakan lebih banyak lapangan kerja untuk menampung angkatan kerja berpendidikan rendah-menengah agar bisa menekan angka kemiskinan dan menjaga daya beli,” saran LPEM UI.

    OECD

    Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) juga memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 menjadi 4,7%, dari proyeksi sebelumnya yang sebesar 4,9%.

    World Bank

    Bank Dunia pun menyampaikan peringatan bahwa perekonomian Indonesia rawan terdampak gejolak global. Ketegangan geopolitik yang meningkat saat ini berisiko mendorong pelemahan ekonomi lebih lanjut.

    Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Carolyn Turk, menyampaikan hal ini dalam peluncuran laporan Indonesia Economic Prospects (IEP) edisi Juni 2025.

    Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini hanya 4,7%, dan 4,8% untuk tahun depan. Perkiraan ini mempertegas tren penurunan, setelah di kuartal I-2025 ekonomi RI hanya tumbuh 4,87%-turun dari angka 5% yang sempat tercapai sebelumnya.

    Menurut Carolyn, gejolak global menahan laju penciptaan lapangan kerja dan menghambat upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem. Pelemahan kinerja perdagangan dan investasi asing, ditambah arus modal yang labil, menciptakan tekanan luas terhadap stabilitas makroekonomi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

    “Dalam situasi yang sangat rentan ini, ekonomi Indonesia memang menunjukkan ketahanan. Tapi kami melihat pertumbuhan PDB yang lebih rendah dari 5%. Konsumsi pemerintah dan investasi juga menurun tahun ini,” sebut Carolyn.

    Halaman 2 dari 2

    (fdl/fdl)

  • Ekonomi RI Tumbuh 5,12% di Kuartal II-2025, Semua Kaget!

    Ekonomi RI Tumbuh 5,12% di Kuartal II-2025, Semua Kaget!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Semua kaget dengan rilis angka pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025 yang telah diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar 5,12%, Selasa (5/8/2025).

    Kalangan ekonom kompak menyebut angka pertumbuhan itu di luar dugaan dan bahkan ada yang menyebut janggal.

    Ekonom yang mengaku terkejut dengan angka itu ialah Kepala Ekonom BCA David Sumual. Angka pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025 yang dirilis BPS hari ini memang jauh di atas ekspektasi nya yang memperkirakan hanya di kisaran 4,69%-4,81% karena masih besarnya tekanan indikator belanja masyarakat dan kinerja sektor manufaktur pada periode itu.

    “Cukup suprising, tidak ada yang prediksi di atas 5%, apalagi 5,12%,” kata David kepada CNBC Indonesia, Selasa (5/8/2025).

    David mengatakan, komponen PDB yang tumbuhnya menurut BPS sangat tinggi hingga mampu mendorong ekonomi tumbuh 5,12% yoy di antaranya ialah pertumbuhan angka investasi yang mencapai 6,99%, tertinggi sejak kuartal II-2021.

    “Investasi angkanya sangat akseleratif. Angka pertumbuhan kuartal I juga banyak revisi dan investasi memang kami juga expect akselerasi, tapi tidak setajam angka BPS,” ucap David.

    Ia juga cenderung bertanya-tanya dengan melesatnya angka pertumbuhan industri pengolahan atau manufaktur yang pada kuartal II-2025 disebut BPS mencapai 5,68%, dari yang selama ini pergerakannya selalu di kisaran 4% sejak kuartal II-2022.

    Head of Macro Economic & Financial Market Research Permata Bank Faisal Rachman juga mengaku terkejut dengan angka pertumbuhan kuartal II-2025. Ia mengatakan, pertumbuhan PDB Indonesia mengalami akselerasi yang signifikan melampaui ekspektasi pasar.

    “Perekonomian Indonesia mencatat pertumbuhan yang lebih kuat dari perkiraan sebesar 5,12% yoy pada Triwulan II 2025, jauh di atas ekspektasi pasar yang memproyeksikan pertumbuhan tetap di bawah 5%,” tegas Faisal.

    Ekonom Bank Danamon Hosianna Evalita Situmorang juga tak bisa menutupi keterkejutannya dengan angka realisasi investasi kuartal II-2025. Ia mengatakan, seharusnya kinerja PMTB pada kuartal II-2025 yang tumbuh cepat menurut BPS tak banyak berefek pada dorongan cepat ekonomi karena hanya terdiri dari belanja modal pemerintah berupa mesin dan impor barang modal meski bahan baku melambat.

    “Cenderung enggak banyak spill over ke domestik pada semester I-2025 ini,” ucap Hosianna.

    Ekonom Maybank Indonesia Myrdal Gunarto juga mengungkapkan keterkejutannya dengan angka rilis BPS ini. Sebab, proyeksi secara keseluruhan para pelaku pasar keuangan tak ada yang menyebut ekonomi pada kuartal II-2025 bisa tembus di atas 5%.

    “Suprising, karena ekspektasi kita di bawah 5%,” tutur Myrdal.

    Dugaan Kejanggalan

    Sementara itu, sejumlah ekonomi dari lembaga think tank, menganggap ada kejanggalan dari data ekonomi kuartal II-2025 ini. Misalnya, sebagaimana disampaikan Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira.

    Sama seperti David Sumual yang turut mempertanyakan cepatnya pertumbuhan kinerja industri manufaktur, Bhima menyebut angka janggal pertumbuhan itu berlainan dengan data PMI Manufaktur yang malah kini tengah dalam zona pesimis.

    Berdasarkan data S&P Global, Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia pada Juli 2025 tercatat sebesar 49,2, yang berarti berada di zona kontraksi. Ini menjadi bulan keempat berturut-turut PMI berada di bawah ambang ekspansi (50,0), menandakan pelemahan yang konsisten dalam aktivitas manufaktur nasional.

    Sebelumnya, PMI manufaktur Indonesia tercatat di level 46,7 pada April, 47,4 pada Mei, dan 46,9 pada Juni 2025. Meskipun angka pada Juli menunjukkan sedikit perbaikan, posisi yang masih berada di bawah 50 menandakan bahwa pelaku industri tetap menghadapi tekanan, terutama dari sisi permintaan dan produksi.

    “Pertumbuhan industri pengolahan tidak sinkron dengan data PMI Manufaktur. Ini ada yang janggal,” tegas Bhima.

    Sementara itu, Head of Center Macroeconomics and Finance INDEF M. Rizal Taufikurahman mengingatkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,12% (yoy) pada kuartal II 2025 patut dicermati secara lebih kritis.

    Ia menyebut, secara nominal, angka pertumbuhan ini memang di luar ekspektasi karena di kisaran 4,7-5,0%. Bahkan, mampu tumbuh tinggi di atas periode yang memiliki dorongan faktor musiman seperti pada kuartal I-2025 dengan capaian hanya 4,87%.

    “Sangat mengejutkan, di luar ekspektasi,” tegas Rizal.

    Namun, Rizal mengingatkan, jika dilihat dalam konteks historis, capaian ini sebenarnya masih merefleksikan pola pertumbuhan yang masih stagnan sejak pasca-pandemi.

    “Artinya, kita tidak menyaksikan lonjakan pertumbuhan struktural, melainkan repetisi siklus musiman yang seringkali terdorong oleh momen Lebaran dan pola konsumsi jangka pendek, tanpa transformasi signifikan di sisi produktif,” paparnya.

    “Ini menandakan bahwa struktur ekonomi nasional belum sepenuhnya pulih dalam kualitas, meskipun terlihat stabil dalam kuantitas,” tegas Rizal.

    Lebih jauh, ia mengingatkan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan berasal dari lonjakan impor (11,65%), konsumsi rumah tangga, dan PMTB (investasi tetap bruto), bukan dari peningkatan ekspor bersih atau efisiensi belanja pemerintah di mana konsumsi pemerintah justru tumbuh negatif (-0,33%).

    “Ini mengindikasikan bahwa permintaan domestik masih menjadi tulang punggung utama, sementara sisi produksi dan ekspor masih belum cukup kuat menopang pertumbuhan jangka menengah,” paparnya.

    Ketergantungan terhadap sektor konsumsi dan importasi bahkan dapat memperlebar defisit transaksi berjalan dan meningkatkan tekanan terhadap neraca pembayaran bila tidak dibarengi dengan penguatan sektor tradable.

    Dengan kata lain, ia melihat pertumbuhan Q2‑2025 lebih mencerminkan stabilitas struktural ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global, meskipun masih bergantung pada faktor musiman dan permintaan domestik,

    Walaupun ia anggap angka ini belum terjadi pergeseran strategis menuju industrialisasi dan produktivitas sektor riil. Dengan kata lain, Rizal menekankan, pertumbuhan ekonomi kuartal II‑2025 sebesar 5,12% memang cukup impresif secara headline, tetapi belum menjawab tantangan struktural ekonomi Indonesia.

    “Ketergantungan pada konsumsi dan investasi tanpa dukungan kuat dari sektor produksi dan ekspor yang dapat menjadikan capaian pertumbuhan rawan tidak sustain,” tegas Rizal.

    (arj/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Inflasi Inti Tumbuh Lambat, Inflasi Umum Melesat: Sinyal Daya Beli Belum Pulih

    Inflasi Inti Tumbuh Lambat, Inflasi Umum Melesat: Sinyal Daya Beli Belum Pulih

    Bisnis.com, JAKARTA — Tren melambatnya inflasi komponen inti secara tahunan sejak Mei 2025 di tengah inflasi umum yang justru melesat, menjadi sinyal dan bukti bahwa daya beli masyarakat saat ini belum sepenuhnya pulih. 

    Sekalipun pemerintah klaim bahwa daya beli mulai membaik, tetapi data berkata lain. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi inti pada Juli 2025 sebesar 2,32% year on year (YoY). Angka tersebut lebih rendah dari periode Juni yang sebesar 2,37% maupun Mei yang sebesar 2,40%, bahkan dari April yang mencapai 2,50%. 

    Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman menilai pelemahan inflasi inti secara tahunan dalam tiga bulan terakhir menunjukkan indikasi mulai melemahnya tekanan permintaan domestik struktural. 

    Padahal di awal tahun, inflasi inti sempat tinggi karena dorongan konsumsi pascaLebaran, kenaikan harga jasa, serta ekspektasi pasar terhadap insentif fiskal dan kebijakan upah. 

    “Namun ketika inflasi inti justru turun di saat yang sama inflasi umum merangkak naik, ini menandakan bahwa tekanan harga yang terjadi bukan bersumber dari penguatan permintaan, tapi dari sisi suplai yang menegang terutama pangan dan energi,” ujarnya, Minggu (3/8/2025). 

    Menurutnya, kondisi ini mencerminkan terjadinya divergensi daya beli masyarakat bawah tertekan oleh kenaikan harga kebutuhan pokok, sementara kelompok menengah ke atas justru cenderung menahan konsumsi barang dan jasa non-esensial. Artinya, konsumsi masyarakat berjalan, tapi tidak mengarah pada perbaikan kualitas permintaan. 

    Rizal mengkhawatirkan apabila tren ini berlanjut, maka dalam jangka pendek kita justru menghadapi risiko dual pressure alias tekanan ganda. Di mana harga pangan tetap tinggi, tetapi daya dorong konsumsi domestik mulai melemah.

    Pasalnya, BPS menunjukkan bahwa inflasi secara umum yang sebesar 2,37%, naik dari 1,87% pada bulan sebelumnya, lebih diakibatkan meningkatnya harga pangan, bukan pulihnya daya beli yang tercermin dalam komponen inti. 

    Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menuturkan bahwa secara keseluruhan, tren pelemahan inflasi inti menunjukkan bahwa daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi domestik masih berada di bawah potensinya.

    “[Ini] mencerminkan moderasi pada daya beli masyarakat serta pelemahan aktivitas konsumsi rumah tangga secara umum, yang dapat disebabkan oleh perlambatan ekonomi domestik atau sentimen konsumen yang menurun,” jelasnya. 

    Menurutnya, kondisi ini menciptakan dinamika yang menarik, sementara inflasi umum naik karena faktor jangka pendek yang cenderung bergejolak dan bersifat sementara, inflasi inti justru turun karena melambatnya permintaan yang lebih struktural.

    Kebijakan Moneter jadi Kompleks 

    Baik Rizal maupun Josua sepakat bahwa situasi ini menjadi sinyal kompleks bagi kebijakan moneter. Di satu sisi, inflasi umum yang naik menahan ruang pelonggaran suku bunga. Namun, di sisi lain, inflasi inti yang turun bisa terbaca sebagai tanda bahwa fundamental permintaan belum sepenuhnya pulih. 

    Maklum, tugas Bank Indonesia selain menjaga stabilitas rupiah, ikut serta dalam menjaga inflasi sesuai dalam sasaran 1,5%—3,5%.

    Rizal dari Indef melihat skenario “suku bunga tinggi dalam waktu lebih lama” (higher for longer) berpeluang dipertahankan, sambil menanti kestabilan harga dari sisi pasokan khususnya pangan dan energi sebelum otoritas mengambil langkah akomodatif.

    Sementara Josua menyampaikan bahwa situasi ini menandakan ruang pelonggaran kebijakan moneter masih terbuka, terutama jika tekanan harga yang berasal dari komponen volatile dapat dikendalikan secara efektif. 

    Oleh karena itu, kebijakan makroekonomi harus fokus pada peningkatan konsumsi domestik melalui stimulus fiskal maupun pelonggaran moneter secara selektif. 

    “Sekaligus memastikan bahwa tekanan harga dari sisi suplai, terutama bahan pangan, tetap terkendali guna menghindari tekanan inflasi umum yang berlebihan,” tuturnya. 

  • Tarif Trump untuk Malaysia Cs Setara RI 19%, Ancam Ekspor Produk Lokal?

    Tarif Trump untuk Malaysia Cs Setara RI 19%, Ancam Ekspor Produk Lokal?

    Bisnis.com, JAKARTA – Daya saing produk Indonesia kini kembali diuji di pasar AS setelah negara-negara Asean mendapatkan penurunan tarif resiprokal yang sama dengan Indonesia yakni 19%.

    Head of Center of Industry, Trade and Investment Indef Andry Satrio Nugroho mengatakan negara-negara kompetitor Indonesia kini mendapatkan tarif yang sama sehingga persaingan ekspor produk unggulan kembali setara.

    “Ini membawa kembali level playing field dalam ekspor produk-produk unggulan khususnya yang dari Indonesia karena persaingan di level Asean untuk masuk ke pasar ekspor AS kembali sama,” kata Andry kepada Bisnis, Jumat (1/8/2025). 

    Adapun, Malaysia, Filipina, Kamboja, Thailand, Kamboja dan Indonesia mendapatkan tarif bea masuk ke AS sebesar 19%. Sementara itu, Vietnam dikenakan tarif 20%, kecuali produk transshipment. 

    Untuk itu, penurunan tarif untuk negara sejawat juga perlu diwaspadai. Apalagi, Indonesia sudah banyak berkomitmen kerja sama perdagangan dengan AS. 

    “Kita belum bisa mendapatkan manfaat yang cukup besar untuk komoditas yang kita ekspor khususnya ke pasar ekspor AS, karena kurang lebih produknya sama ya hampir sama. Kalau kita berbicara tekstil, pakaian, alas kaki, kurang lebih negara-negara Asean ini bisa mengirimkan gitu,” tuturnya. 

    Dalam hal ini, dia melihat manfaat dari penurunan tarif ke 19% belum tampak signifikan. Sebab, negara-negara lain juga mengalami penurunan yang kurang lebih sama dikisaran 15%-19%. 

    “Kembali lagi menurut saya ini bukan hal yang baik bagi Indonesia, tetapi tentu kita harus tetap memberikan pemenuhan terhadap komitmen, karena kita juga tidak pernah tahu ya tarif ini akan berubah lagi atau tidak,” jelasnya. 

    Untuk itu, Indonesia didorong untuk mencari pasar alternatif selain AS ke pasar non tradisional. Sebab, kesepakatan tarif ini bersifat dinamis dan besar kemungkinan untuk berubah. 

    “Jadi sekarang waktunya menurut saya karena sudah di-PHP, tidak ada hal lain yang harus dilakukan selain mempersiapkan fasilitasi perdagangan, misi dagang ke negara-negara non-AS, non-China ya, negara-negara baru yang bisa jadi seperti UN-Europa ya, kita bisa memperkuat perdagangan kita juga di sana,” pungkasnya. 

    Sebagai informasi, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan memberlakukan tarif impor sebesar 19% terhadap produk ekspor asal Malaysia, Thailand, dan Kamboja.  

    Besaran tarif tersebut tercantum dalam perintah eksekutif yang ditandatangani Trump pada Kamis (31/7/2025) waktu setempat, menjelang tenggat 1 Agustus yang dia tetapkan bagi negara-negara mitra untuk merundingkan kerangka kerja perdagangan dengan pemerintahannya. Besaran tarif untuk Malaysia lebih rendah dari ancaman tarif 25% yang disampaikan pada Juli lalu. 

    Adapun, sebelumnya Thailand dan Kamboja diancam tarif sebesar 36%.  Tarif yang dikenakan ketiga negara tersebut sama dengan pungutan yang diberikan ke Indonesia dan Filipina yang telah lebih dulu merampungkan kesepakatan perdagangan.

  • Bukti Kelas Menengah Makin Tahan Belanja: Bawa Bekal ke Kantor!

    Bukti Kelas Menengah Makin Tahan Belanja: Bawa Bekal ke Kantor!

    Jakarta

    Daya beli masyarakat Indonesia disebut-sebut terus melemah. Kini, belanja di pusat perbelanjaan bukan lagi rutinitas mingguan, melainkan jadi ajang cuci mata semata. Fenomena Rojali alias rombongan jarang beli dan Rohana atau rombongan hanya nanya makin sering terlihat di mal dan gerai-gerai besar.

    Ekonom senior INDEF, Tauhid Ahmad, menyebut sinyal penurunan daya beli bisa dilihat dari perubahan perilaku masyarakat sehari-hari. Salah satu yang paling nyata adalah bagaimana orang kini semakin cermat dan hemat dalam mengatur pengeluaran-bahkan untuk urusan makan.

    Menurutnya, banyak pekerja yang kini lebih memilih membawa bekal dari rumah atau membeli makanan di tempat yang lebih murah untuk dibawa ke kantor. Makan langsung di restoran, apalagi di dalam mal, mulai dianggap sebagai kemewahan yang harus ditekan.

    “Ujung-ujungnya karena memang mereka nggak punya dana. Harga yang ditawarkan lebih mahal dari kemampuan mereka. Harga makanan di mal itu kan selisihnya jauh dibanding kalau kita bawa sendiri dari rumah,” ujar Tauhid kepada detikcom, Jumat (1/8/2025).

    “Misalnya, ayam goreng di mal saja bisa Rp 30.000-40.000, sementara di warung dekat rumah cuma Rp 15.000 sudah kenyang. Itu kan beda banget,” tambahnya.

    Fenomena bawa bekal ini, kata Tauhid, bukan cuma terjadi di kalangan pekerja, tapi juga mahasiswa. Ia menyaksikannya langsung dari keseharian para mahasiswanya.

    “Saya punya mahasiswa yang cerita, ‘Pak, saya bawa makan sendiri atau beli di warung murah lalu dibawa, daripada mampir ke mal atau tempat makan mahal. Beda Rp 10.000-15.000, Pak’. Itu sudah bentuk penghematan nyata,” tuturnya.

    Tauhid menjelaskan, dalam kondisi daya beli menurun, masyarakat otomatis akan memutar otak untuk mengurangi pengeluaran. Dan yang paling mudah disesuaikan tentu saja adalah bujet makan sehari-hari.

    “Dalam situasi seperti ini, strategi mereka ya klasik: kencangkan ikat pinggang. Itu akan selalu dilakukan,” tegasnya.

    Lihat juga Video: Analisis Fenomena Rojali yang Kini Eksis

    (igo/fdl)