Xcloud.id

NGO: INDEF

  • Insentif Pajak Manufaktur Naik tapi Tak Mampu Dongkrak Kinerja, Ada Apa?

    Insentif Pajak Manufaktur Naik tapi Tak Mampu Dongkrak Kinerja, Ada Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah kembali menaikkan belanja perpajakan untuk sektor industri pengolahan menjadi Rp141,7 triliun pada 2026 atau naik dari proyeksi tahun ini yang mencapai Rp137,2 triliun. 

    Kenaikan belanja pajak sektor industri pengolahan telah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2021, insentif pajak yang diberikan pemerintah ke sektor manufaktur mencapai Rp72,3 triliun. 

    Stimulus yang diberikan meningkat pada 2022 menjadi Rp82,2 triliun, kemudian naik menjadi Rp88,8 triliun pada 2023 dan mencapai Rp98,9 triliun pada 2024. 

    Meski terus meningkat, kinerja industri pengolahan dari segi laju pertumbuhan industri dan kontribusi manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) masih stagnan. 

    Dari segi kinerja pertumbuhan, industri pengolahan nonmigas tumbuh pesat ke angka 5,60%% yoy pada kuartal II/2025 atau lebih tinggi dibandingkan kuartal sebelumnya 4,31% yoy.

    Capaian pertumbuhan periode baru ini juga naik dibanding periode yang sama tahun lalu 4,63% yoy dan 4,67% pada kuartal II/2023. Angkanya nyaris sama dengan kinerja tahun kuartal II/2022 yakni 5,47% yoy. Meskipun stagnan sedekade terakhir atau pada periode yang sama 2015 lalu sebesar 5,22% yoy.

    Tak hanya itu, laporan terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan sektor industri pengolahan masih memberikan sumbangsih terhadap PDB mencapai 18,67% (year-on-year/yoy).

    Jika dilihat secara tahunan, capaian kuartal kedua tahun ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun-tahun sebelumnya, yakni 18,52% yoy pada kuartal II/2024 dan 18,25% pada kuartal II/2023. Angka tersebut terus tumbuh sejak terperosok ke level 17,84% yoy pada 2022.

    Sayangnya, kontribusi manufaktur periode baru ini masih cenderung stagnan, bergeming jika dibandingkan sedekade lalu atau kuartal II/2015 yang mampu tembus ke angka 20,91% yoy.

    Peneliti Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics & Finance (Indef) Ariyo Irhamna mengatakan, industri dalam negeri sudah mendapatkan banyak insentif perpajakan, tetapi kemajuannya tidak sepesat Vietnam, Thailand dan Malaysia. 

    “Kenapa tidak optimal insentif-insentif pajak tersebut karena insentif itu seperti icing on the cake atau hanya pemanis saja, jadi hal-hal lain yang lebih fundamental tidak dibenahi maka industri tidak akan bisa optimal,” kata Ariyo kepada Bisnis, Rabu (20/8/2025). 

    Menurut dia, insentif fiskal yang diberikan pemerintah harus sejalan dengan perbaikan polemik fundamental seperti kepastian hukum untuk industri, persaingan usaha, dan penguatan inovasi dan teknologi pelaku industri. 

    “Jadi belanja perpajakan harus dievaluasi terkait efektivitasnya, sebab ini salah satu sumber kebocoran APBN, insentif-insentif yang tidak optimal,” jelasnya. 

    Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian Saleh Husin mengatakan, turunnya kontribusi sektor manufaktur perlu menjadi perhatian karena sektor ini memiliki daya ungkit atau multiplier effect yang besar terhadap PDB, lapangan kerja, dan ekspor. 

    “Dengan kebijakan yang pro-manufaktur dan responsif terhadap kebutuhan industri, kontribusi sektor industri terhadap PDB berpeluang tumbuh kembali di atas 19% dalam beberapa kuartal ke depan,” kata Saleh, dihubungi terpisah. 

  • Tantangan Optimalkan Dana Haji, Target Rp188,86 Triliun 2025

    Tantangan Optimalkan Dana Haji, Target Rp188,86 Triliun 2025

    Bisnis.com, JAKARTA— Penasihat Center for Sharia Economic Development, Institute for Development of Economics and Finance (CSED-INDEF) mengemukakan sejumlah tantangan mengoptimalkan dana kelolaan haji yang ditargetkan mencapai Rp188,86 triliun pada 2025.

    Profesor Murniati Mukhlisin, penasihat CSED-INDEF menyampaikan dana haji dan umrah yang dikelola Indonesia memiliki potensi besar untuk mendorong pembangunan ekonomi umat. Namun, sejumlah tantangan struktural dan kelembagaan dinilai masih menghambat optimalisasi dana haji yang ditargetkan mencapai Rp188,86 triliun di bawah Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada 2025.

    Saat ini, ada sekitar 4,2 juta pekerja sektor haji dan umrah, termasuk travel, katering, logistik, hingga UMKM, sangat bergantung pada tata kelola dana ini. Namun, investasi dana haji masih didominasi sektor konservatif, seperti deposito syariah, dengan imbal hasil yang relatif rendah.

    “Pada saat yang sama, Indonesia menghadapi defisit pembiayaan operasional penyelenggaraan haji yang pada 2024 tercatat Rp7,5 triliun,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (19/8/2025).

    CSED-INDEF menyoroti lemahnya koordinasi kelembagaan akibat tumpang tindih peran antara Kementerian Agama, BPKH, dan operator haji. Selain itu, belum adanya roadmap nasional haji dan umrah hingga 2045 juga dinilai membuat arah pengelolaan dana dan pelayanan haji tidak terintegrasi.

    “Investasi dana haji perlu diarahkan ke sektor riil yang berdampak tinggi, seperti real estat halal, rumah sakit syariah, dan energi bersih,” jelasnya.

    Pihaknya juga merekomendasikan agar pemerintah segera membentuk lembaga setingkat kementerian yang mengintegrasikan kebijakan regulasi, pelayanan, dan pengelolaan dana haji

    Murniati Mukhlisin juga menyoroti tentang langkah pemerintah terutama dalam penguatan tata kelola dana haji dan umrah. Hal ini penting karena menuntut peningkatan akuntabilitas publik.

    “Selama ini, informasi yang diberikan kepada publik bersifat terbatas dan teknokratik, sulit dipahami oleh masyarakat awam. Padahal dana haji bukan milik negara ataupun lembaga, melainkan milik jutaan rakyat Muslim yang mempercayakan pengelolaannya dengan penuh harap dan iman. Keterbukaan informasi menjadi pilar penting dalam membangun kepercayaan dan legitimasi,” ujarnya.

    Menurutnya, karut-marut penyelenggaraan haji tidak boleh terjadi lagi ke depannya. Pemerintah harus benar-benar serius dalam pengelolaan melalui Badan Penyelenggara Haji (BPH). Dengan dibatalkannya kuota haji Furoda pada 2025 bagi Indonesia bisa dibilang sebagai kegagalan pemerintah.

    “Kuncinya memang terletak pada kemampuan negosiasi, terutama untuk haji dan umrah harus lebih kuat. Dengan adanya BP Haji, ada harapan besar bahwa tingkat negosiasi haji dan umrah akan menjadi lebih baik lagi,” ujarnya.

  • Indef Soroti Tantangan 8 Program Prioritas Presiden

    Indef Soroti Tantangan 8 Program Prioritas Presiden

    Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom Indef menyebut RAPBN 2025 terlalu ambisius dan belum menjawab penyebab permasalahan yang menghambat perekonomian Indonesia.  

    Ekonom Senior Institute for Development of Economics & Finance (Indef) M. Fadhil Hasan, menyatakan APBN 2026 akan menjadi penentu arah ekonomi Indonesia. Menurutnya, Presiden Prabowo lebih menekankan ideologi dan paradigma ekonomi dengan peran dominan negara untuk mengelola sumber daya strategis. 

    Fokus utamanya pada hilirisasi, ketahanan pangan, swasembada energi, serta kebijakan proteksionis dalam kerangka “Berdikari”. 

    “Namun, RAPBN 2026 dipandang ambisius oleh banyak pengamat. Ada tantangan dalam konsistensi data pertumbuhan ekonomi serta potensi inkonsistensi kebijakan. Karena di satu sisi pemerintah mendorong intervensi negara, sementara di sisi lain terikat pada kesepakatan internasional yang menuntut deregulasi,” ujarnya melalui keterangan resmi, Sabtu (16/8/2025). 

    Selain itu, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M. Rizal Taufikurahman mengatakan masih terdapat paradoks fiskal di dalam narasi optimisme RAPBN 2026.

    “Ketergantungan pada pembiayaan utang tetap besar, sementara belanja negara diarahkan pada delapan agenda prioritas yang bersifat populis, tetapi belum seluruhnya menjawab akar masalah pembangunan struktural,” ujarnya. 

    Konsolidasi fiskal yang ditekankan pemerintah berisiko menjadi sekadar target nominal, tanpa diimbangi perbaikan kualitas belanja dan efektivitas kebijakan. 

    Rizal juga menyoroti 8 program unggulan dalam RAPBN 2026 menghadapi masalah dalam implementasinya. Misalnya, program ketahanan pangan sebagai salah satu yang mendapat alokasi APBN terbesar tapi masih terjebak pada persoalan klasik seperti distribusi pupuk, dominasi pasar oleh swasta, dan kerentanan iklim. 

    Kemudian transisi energi yang masih terhambat oleh ketergantungan pada energi fosil untuk industri hilirisasi, yang justru memperlambat dekarbonisasi. 

    Sementara itu, program makan bergizi gratis berpotensi baik untuk memperbaiki gizi masyarakat, tetapi rawan salah sasaran serta dapat menimbulkan tekanan inflasi pangan lokal jika tata kelola rantai pasok tidak diperkuat.

    Pada program sektor sosial, pendidikan dan kesehatan tetap memperoleh porsi belanja besar, tetapi efektivitasnya dipertanyakan. 

    “Belanja pendidikan belum sepenuhnya menjawab learning loss [kehilangan pembelajaran] dan mismatch vokasi dan industri, sementara anggaran kesehatan menghadapi risiko coverage gap akibat pengetatan cleansing peserta JKN,” paparnya. 

    Di sisi lain, program koperasi desa dan agenda pertahanan juga menyimpan dilema koperasi rakyat rawan problem tata kelola, sedangkan pertahanan masih bergantung pada impor alutsista dengan industri domestik yang lemah. 

    “Dengan demikian, RAPBN 2026 memerlukan koreksi terutama dalam implementasi program agar tidak hanya menonjolkan narasi pertumbuhan, tetapi juga memastikan keberlanjutan, ketepatan sasaran, dan daya ungkit yang nyata bagi perekonomian nasional,” imbuhnya.

  • Prabowo Kebut Proyek Hilirisasi Rp618 Triliun, Ekonom Kritisi Efek Nilai Tambah

    Prabowo Kebut Proyek Hilirisasi Rp618 Triliun, Ekonom Kritisi Efek Nilai Tambah

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (Indef) menilai efektivitas nilai tambah dari proyek hilirisasi yang ada saat ini belum optimal. Pasalnya, program hilirisasi saat ini disebut tak dibarengi dengan inovasi diversifikasi produk hingga hilir.

    Padahal dalam pidato Nota Keuangan dan RAPBN 2026 di DPR RI pada Jumat (15/8/2025) kemarin, Presiden RI Prabowo Subianto berkomitmen akan mengebut proyek hilirisasi yang investasinya ditaksir mencapai US$38 miliar atau setara Rp618 triliun pada 2026.

    Peneliti Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Indef Ariyo Irhamna mengatakan, banyak proyek hilirisasi saat ini masih menitikberatkan pada pemanfaatan jumlah sumber daya alam, utamanya mineral.

    Menurut Ariyo, sejatinya tulang punggung hilirisasi adalah kemampuan berinovasi dan mengomersialkan produk turunan baru.

    “Dengan kata lain, nilai tambah yang dihasilkan masih relatif rendah dibanding investasi dan insentif yang dikeluarkan,” kata Ariyo kepada Bisnis, dikutip Sabtu (16/8/2025).

    Tak hanya itu, dia melihat masih ada keterbatasan komersialisasi riset dalam negeri. Pasalnya, pemerintah selama ini disebut hanya memberi dukungan riset dan insentif fiskal, tetapi transisi dari riset dasar ke pilot project dan komersialisasi belum optimal.

    Ariyo menegaskan, perlunya pemisahan tugas antara Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang fokus pada riset dasar hingga paten, sementara Kementerian Investasi dan Hilirisasi bertanggung jawab mendorong inovasi sampai produk siap pasar.

    “Saat ini sebagian insentif hanya meningkatkan kapasitas produksi tanpa mendorong inovasi atau hilirisasi produk baru,” tuturnya.

    Adapun, sejumlah stimulus fiskal maupun non-fiskal yang diberikan pemerintah saat ini dinilai cenderung belum sepenuhnya memacu hilirisasi industri strategis.

    Menurut dia, beberapa sektor menerima insentif besar. Namun, output industrialisasi yang tercatat relatif rendah, menunjukkan potensi inefisiensi alokasi insentif.

    Untuk itu, dia menyebut, guna mendorong pertumbuhan industri dan hilirisasi dalam 1 tahun ke depan, pemerintah perlu menyiapkan beberapa langkah strategi.

    Pertama, memperkuat ekosistem inovasi dan komersialisasi lewat insentif baru yang diarahkan untuk mendukung pilot project dan start-up hilirisasi berbasis teknologi daripada hanya riset dasar.

    Kedua, optimalisasi insentif fiskal yakni insentif pajak, kemudahan izin investasi, dan dukungan infrastruktur harus diselaraskan dengan sektor-sektor prioritas hilirisasi. Fokus pada nilai tambah, teknologi, dan ekspor produk olahan.

    Ketiga, peningkatan kapasitas SDM dan kolaborasi riset-industri. Pasalnya, industri membutuhkan akses ke riset mutakhir. Maka pemerintah harus memfasilitasi kolaborasi universitas–industri dan transfer teknologi.

    Keempat, monitoring dan evaluasi berbasis hasil. Sebab, setiap paket stimulus harus disertai indikator keberhasilan yang jelas, misalnya pertumbuhan produksi olahan, jumlah paten yang dikomersialisasikan, atau kontribusi ekspor industri hilir.

    Kelima, pemerintah juga perlu mempertimbangkan insentif tambahan jika perlu insentif berbasis hasil (outcome-based incentive) yang disebut lebih efektif daripada insentif input, misal subsidi langsung agar industri terdorong menghasilkan produk yang siap pasar.

    “Evaluasi program hilirisasi harus diperketat untuk mengukur dampak investasi pemerintah terhadap output industri, jumlah paten yang dikomersialisasi, dan penciptaan lapangan kerja,” pungkasnya.

  • Indef Sebut Penguatan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Perlu Strategi Ekstra

    Indef Sebut Penguatan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Perlu Strategi Ekstra

    Bisnis.com, JAKARTA – Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyatakan pemerintah dihadapkan sejumlah tantangan dari sisi target penerimaan negara hingga biaya utang yang tinggi. 

    Saat menyampaikan nota keuangan RAPBN 2026, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi optimistis di 5,4% dengan inflasi 2,5%, nilai tukar Rp16.500/US$, dan yield SBN 10 tahun sebesar 6,9% dalam RAPBN 2026. 

    Direktur Pengembangan Big Data INDEF Eko Listiyanto menyatakan meskipun targetnya optimistis, tapi masih ada tantangan besar yang akan muncul, baik dari sisi penerimaan negara yang melemah serta biaya utang yang tinggi. 

    “Target pertumbuhan ekonomi 2026 sebesar 5,4% sangat optimis, sementara realisasi 2023–2025 selalu di bawah target. Oleh karena itu, upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi butuh strategi ekstra,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/8/2025). 

    Terkait target inflasi sebesar 2,5% pada tahun depan, Eko menilai masih relatif realistis, sejalan dengan capaian sebelumnya yang cenderung rendah. 

    “Namun, potensi lonjakan harga pangan tetap menjadi risiko utama terhadap daya beli masyarakat. Asumsi nilai tukar Rp16.500 per dolar AS, lebih pesimistis dibanding target sebelumnya. Perlu strategi penguatan atau apresiasi Rupiah kembali ke bawah Rp16.000 agar stabilitas makro lebih terjaga,” ujarnya. 

    Selain itu, Eko juga menyoroti Yield SBN Indonesia yang masih mahal (target 6,9% pada 2026) dibanding negara lain. Dia menilai hal ini akan membebani fiskal dan bisa mengganggu keberlanjutan apabila tidak ditekan ke kisaran 6%. 

    “Gap total penerimaan negara pada RAPBN 2026 terhadap outlook 2025 mencapai Rp282,2 triliun, sehingga strategi peningkatan penerimaan harus dilakukan tanpa menekan basis pajak yang sudah patuh,” tegasnya. 

    Terakhir, Eko juga menegaskan bahwa upaya mencapai pertumbuhan ekonomi 5,4% hanya mungkin bila pemerintah memprioritaskan penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya beli, optimalisasi ekspor, masuknya investasi yang memutar uangnya di dalam negeri, dan efisiensi birokrasi.

  • Percepatan investasi hilirisasi selaras pembukaan pasar baru

    Percepatan investasi hilirisasi selaras pembukaan pasar baru

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Percepatan investasi hilirisasi selaras pembukaan pasar baru
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 15 Agustus 2025 – 19:37 WIB

    Elshinta.com – Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan percepatan investasi proyek hilirisasi sebesar 38 miliar dolar Amerika Serikat (AS) selaras dengan pembukaan pasar-pasar baru di level global oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Kalau itu bisa dioptimalkan maka memang punya dampak ke perekonomian, karena nilai tambahnya tinggi dan pada saat yang sama Pak Prabowo proaktif membuka pasar-pasar baru dengan perjanjian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), lalu bergabung dengan BRICS, serta kemungkinan juga ke ASEAN,” ujar Eko saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, peluang yang muncul secara bersamaan ini harus segera dimanfaatkan, agar produk-produk hilirisasi Indonesia dapat masuk ke pasar-pasar baru tersebut.

    “Jadi peluang yang secara bersama ini harus dimanfaatkan, dan menurut saya produk hilirisasi harus masuk ke pasar-pasar itu nanti. Untuk kita bisa memastikan pertumbuhan yang lebih baik,” katanya pula.

    Dalam rangka mendorong hilirisasi, maka dibutuhkan dukungan yang cukup agar hilirisasi jika dilakukan dengan tata kelola yang baik dapat meningkatkan nila tambah.

    “Sehingga memang harus dipercepat, dan komoditas yang mau dihilirisasikan juga cukup banyak yang mana ada puluhan dari target pemerintah tidak hanya yang mineral kritis ya atau non-renewable, tapi yang juga yang bisa diperbarui seperti hasil-hasil pangan, kelautan, dan sebagainya,” kata Eko.

    Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah mempercepat berbagai proyek hilirisasi dengan nilai investasi sebesar 38 miliar dolar AS pada 2026.

    “Berbagai proyek hilirisasi dengan nilai investasi sekitar 38 miliar dolar akan kita percepat,” kata Presiden Prabowo dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Kepala Negara menyampaikan proyek hilirisasi ini mencakup berbagai sektor, termasuk pertambangan mineral, hilirisasi batu bara, pertanian, perikanan, serta energi baru dan terbarukan (EBT).

    Lebih lanjut, Presiden Prabowo mengatakan upaya percepatan investasi dan perdagangan global ini tidak lepas dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebagai katalis, serta kerja sama antara Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dengan pihak swasta.

    DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

    Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Sumber : Antara

  • Koperasi Merah Putih dapat menghilangkan peran rentenir

    Koperasi Merah Putih dapat menghilangkan peran rentenir

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Indef: Koperasi Merah Putih dapat menghilangkan peran rentenir
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 15 Agustus 2025 – 21:55 WIB

    Elshinta.com – Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih dapat berperan membantu masyarakat kecil dan menghilangkan peran rentenir yang selama ini menghambat ekonomi rakyat kecil.

    “Menurut saya tepat sekali ya. Cara Pak Presiden RI Prabowo Subianto tadi diharapkan bisa membantu menurunkan atau menghilangkan peran rentenir,” ujar Eko saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

    Rentenir selama ini memang menjadi penghambat dari kemajuan ekonomi masyarakat kecil dan sering susah naik kelas karena terhimpit oleh rentenir.

    Hal ini dikarenakan rentenir memang cepat dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat, walaupun bunga pinjamannya sangat memberatkan masyarakat.

    Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan pemerintah akan menghilangkan lintah darat atau rentenir dari bumi Indonesia dengan memanfaatkan peran Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih sebagai penyedia dana.

    “Lintah darat akan kita hilangkan dari bumi Indonesia. Pemerintah telah menyiapkan pendanaan murah melalui Bank Himbara agar koperasi desa Kelurahan Merah Putih dapat memperoleh akses pembiayaan dengan bunga yang rendah,” katanya dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Dalam kesempatan tersebut, dia menegaskan akan menghidupkan perekonomian rakyat melalui penguatan Kopdes Merah Putih dengan membangun desa, membangkitkan koperasi, memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

    Desa dan kelurahan disebut akan menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan. Karena itu, pemerintah akan mempercepat pembangunan desa mandiri, koperasi, hingga UMKM dengan berlandaskan semangat gotong royong.

    DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8).

    Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Sumber : Antara

  • Indef sebut penguatan Koperasi Merah Putih mendukung sektor pertanian

    Indef sebut penguatan Koperasi Merah Putih mendukung sektor pertanian

    Sebagian besar wilayah pedesaan atau pesisir memang bergerak di pertanian atau perikanan sehingga cocok dengan adanya gudang

    Jakarta (ANTARA) – Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan rencana Presiden RI Prabowo Subianto memperkuat Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dengan gudang hingga tempat penyimpanan dingin (cold storage) akan mendukung perkembangan sektor pertanian dan perikanan.

    “Kalau konteksnya memang koperasi tersebut berbasis pada sektor pertanian maka (penguatan) itu mendukung. Sebagian besar wilayah pedesaan atau pesisir memang bergerak di sektor pertanian atau perikanan sehingga konteksnya cocok dengan adanya gudang,” ujar Eko saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

    Dia mengingatkan agar gudang dan tempat penyimpanan dingin Koperasi Desa Merah Putih dapat dikelola secara profesional agar dapat berkelanjutan.

    “Jadi model pengelolaannya dipastikan yang berkelanjutan,” katanya.

    Presiden Prabowo Subianto mengatakan setiap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) bakal memiliki gudang hingga tempat penyimpanan dingin (cold storage) pada akhir tahun 2025.

    “Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah dimulai tahun ini, dan 80 ribu koperasi telah dibentuk,” kata Presiden Prabowo saat Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jumat.

    “Pada akhir tahun 2025 ini tiap kooperasi akan memiliki gudang, akan memiliki ‘cold storage’, akan memiliki gerai-gerai, dan tiap koperasi akan memiliki dua kendaraan truk untuk menjemput dan mengantar hasil buminya,” ujar dia, menambahkan.

    Menurut Presiden, upaya itu dilakukan untuk menciptakan ekosistem bisnis yang produktif, hingga mewujudkan kemandirian ekonomi dari tingkat desa.

    DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Jakarta, Jumat.

    Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Indef sebut penguatan Koperasi Merah Putih mendukung sektor pertanian

    Indef sebut penguatan Koperasi Merah Putih mendukung sektor pertanian

    Sebagian besar wilayah pedesaan atau pesisir memang bergerak di pertanian atau perikanan sehingga cocok dengan adanya gudang

    Jakarta (ANTARA) – Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan rencana Presiden RI Prabowo Subianto memperkuat Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dengan gudang hingga tempat penyimpanan dingin (cold storage) akan mendukung perkembangan sektor pertanian dan perikanan.

    “Kalau konteksnya memang koperasi tersebut berbasis pada sektor pertanian maka (penguatan) itu mendukung. Sebagian besar wilayah pedesaan atau pesisir memang bergerak di sektor pertanian atau perikanan sehingga konteksnya cocok dengan adanya gudang,” ujar Eko saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

    Dia mengingatkan agar gudang dan tempat penyimpanan dingin Koperasi Desa Merah Putih dapat dikelola secara profesional agar dapat berkelanjutan.

    “Jadi model pengelolaannya dipastikan yang berkelanjutan,” katanya.

    Presiden Prabowo Subianto mengatakan setiap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) bakal memiliki gudang hingga tempat penyimpanan dingin (cold storage) pada akhir tahun 2025.

    “Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah dimulai tahun ini, dan 80 ribu koperasi telah dibentuk,” kata Presiden Prabowo saat Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jumat.

    “Pada akhir tahun 2025 ini tiap kooperasi akan memiliki gudang, akan memiliki ‘cold storage’, akan memiliki gerai-gerai, dan tiap koperasi akan memiliki dua kendaraan truk untuk menjemput dan mengantar hasil buminya,” ujar dia, menambahkan.

    Menurut Presiden, upaya itu dilakukan untuk menciptakan ekosistem bisnis yang produktif, hingga mewujudkan kemandirian ekonomi dari tingkat desa.

    DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Jakarta, Jumat.

    Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Indef: Koperasi Merah Putih dapat menghilangkan peran rentenir

    Indef: Koperasi Merah Putih dapat menghilangkan peran rentenir

    Jakarta (ANTARA) – Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih dapat berperan membantu masyarakat kecil dan menghilangkan peran rentenir yang selama ini menghambat ekonomi rakyat kecil.

    “Menurut saya tepat sekali ya. Cara Pak Presiden RI Prabowo Subianto tadi diharapkan bisa membantu menurunkan atau menghilangkan peran rentenir,” ujar Eko saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

    Rentenir selama ini memang menjadi penghambat dari kemajuan ekonomi masyarakat kecil dan sering susah naik kelas karena terhimpit oleh rentenir.

    Hal ini dikarenakan rentenir memang cepat dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat, walaupun bunga pinjamannya sangat memberatkan masyarakat.

    Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan pemerintah akan menghilangkan lintah darat atau rentenir dari bumi Indonesia dengan memanfaatkan peran Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih sebagai penyedia dana.

    “Lintah darat akan kita hilangkan dari bumi Indonesia. Pemerintah telah menyiapkan pendanaan murah melalui Bank Himbara agar koperasi desa Kelurahan Merah Putih dapat memperoleh akses pembiayaan dengan bunga yang rendah,” katanya dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Dalam kesempatan tersebut, dia menegaskan akan menghidupkan perekonomian rakyat melalui penguatan Kopdes Merah Putih dengan membangun desa, membangkitkan koperasi, memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

    Desa dan kelurahan disebut akan menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan. Karena itu, pemerintah akan mempercepat pembangunan desa mandiri, koperasi, hingga UMKM dengan berlandaskan semangat gotong royong.

    DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8).

    Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.