Xcloud.id

NGO: GARDA

  • Ojol Mau ‘THR’ Setara UMP Jakarta? Penghasilan Sebulan Harus Segini

    Ojol Mau ‘THR’ Setara UMP Jakarta? Penghasilan Sebulan Harus Segini

    Jakarta –

    Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah mengimbau perusahaan ojek online (ojol) untuk memberikan bantuan hari raya (BHR) ke mitra driver dalam bentuk uang tunai. Lantas, mungkinkah ‘pasukan hijau’ tersebut menerima bantuan sebesar upah minimum provinsi (UMP) setempat?

    Sebelumnya, asosiasi ojol Garda Indonesia sempat menyampaikan harapannya soal BHR yang setara UMP setempat. Namun, belakangan mereka mulai menurunkan ekspektasi dan membuka pintu dialog.

    “Kami berpatokan pada parameter UMP yang berlaku pada masing-masing provinsi namun variabel rumusannya kami mempersilakan ke Kemenaker,” ujar Ketua Umum (Ketum) Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, kepada detikOto, beberapa pekan lalu.

    Driver ojol Grab di Tendean, Jakarta Selatan. Foto: Septian Farhan Nurhuda/detik.com

    Pemerintah melalui Kemenaker telah mengeluarkan Surat Edaran Kementerian Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04.00/III/2025 terkait Pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan Tahun 2025 bagi Pengemudi dan Kurir pada Layanan Angkutan Berbasis Aplikasi.

    Pada aturan itu disebutkan, besaran BHR yang diberikan perusahaan ke mitra hanya 20 persen dari penghasilan bulanan selama setahun terakhir. Selain itu, ojol juga harus produktif untuk mendapat bantuan maksimal.

    Dengan skema tersebut, rasanya sulit bagi ojol di kawasan Jabodetabek untuk mendapat BHR setara UMP setempat. Sebab, secara hitung-hitungan, mereka harus mengumpulkan puluhan juta rupiah sebulan untuk mencapai keinginan tersebut.

    Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menerbitkan kebijakan yang mengatur Bonus Hari Raya (BHR) untuk para pengemudi dan kurir online. Bonus itu paling lambat cair H-7 Lebaran. Foto: Grandyos Zafna

    Sebagai contoh, UMP di DKI Jakarta berkisar Rp 5 jutaan. Maka, dengan skema 20 persen penghasilan, mitra driver harus mengumpulkan setidaknya Rp 25 jutaan/bulan selama setahun berturut-turut! Meski tak mustahil, namun target itu tentu terdengar berat.

    Sementara menurut informasi yang kami terima di lapangan, ojol di Bekasi dan Jakarta rata-rata menghasilkan Rp 4-5 juta/bulan dari orderan kustomer. Meski ada yang lebih, namun jumlahnya sangat sedikit.

    Sebagai gambaran, berikut hitung-hitungan kasar soal berapa besaran bantuan hari raya yang diterima ojol selambatnya H-7 Lebaran:

    Penghasilan Rp 1 juta/bulan – BHR Rp 200 ribuPenghasilan Rp 2 juta/bulan – BHR Rp 400 ribuPenghasilan Rp 3 juta/bulan – BHR Rp 600 ribuPenghasilan Rp 4 juta/bulan – BHR Rp 800 ribuPenghasilan Rp 5 juta/bulan – BHR Rp 1 jutaPenghasilan Rp 6 juta/bulan – BHR Rp 1,2 jutaPenghasilan Rp 7 juta/bulan – BHR Rp 1,4 jutaPenghasilan Rp 8 juta/bulan – BHR Rp 1,6 jutaPenghasilan Rp 9 juta/bulan – BHR Rp 1,8 jutaPenghasilan Rp 10 juta/bulan – BHR Rp 2 juta.

    Perlu dicatat, angka tersebut hanya hitung-hitungan kasar yang mengacu pada imbauan pemerintah mengenai nominal BHR. Sehingga, dalam praktiknya, ada kemungkinan nominalnya berbeda.

    (sfn/rgr)

  • Safari Ramadan ke Tasikmalaya, Bahlil Janjikan Bangun Ini di Ponpes

    Safari Ramadan ke Tasikmalaya, Bahlil Janjikan Bangun Ini di Ponpes

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia membawa pengurus Golkar safari Ramadhan ke pondok pesantren (ponpes) di Tasikmalaya, Jawa Barat (Jabar), Sabtu (15/3/2025). Salah satu ponpes yang dikunjungi Golkar ialah Miftahul Huda di Manonjaya.

    Dalam safari ini, turut hadir pimpinan Golkar lainnya, mulai dari Waketum Ace Hasan Syadzily, Waketum Wihaji, Waketum Meutya Hafid, Wabendum Dyah Roro Esti hingga Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat Puteri Komarudin. Bahlil bersama rombongan DPP Golkar diterima langsung oleh keluarga pengasuh Ponpes Miftahul Huda.

    Dalam sambutannya, Bahlil meminta kepada para santri dan kiai untuk mendoakan keselamatan bangsa serta Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka agar bisa membuat Indonesia sejahtera.

    “Kita minta agar Indonesia tetap aman, diberikan kesalamatan, karena kita tahu dunia sekarang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Kondisi perang di timur tengah, kondisi ekonomi yang tidak menentu. Maka saatnya lah harus bergabung dan kompak antara umara (pemimpin) dan ulama,” kata Bahlil dalam keterangan resmi, Sabtu (15/3/2025).

    Kemudian, Bahlil juga memohon doa para santri untuk kader Golkar, baik yang duduk di kursi legislatif maupun yang ada di Kabinet Merah Putih. Dia meminta doa agar kader Golkar selalu berada di jalan yang dimuliakan dan diberkahi oleh Allah SWT. Dia pun menegaskan kunjungannya ke Ponpes Miftahul Huda tidak ada muatan politik.

    “Jadi tidak ada maksud lain karena kita datang untuk bersilaturahmi dan memohon doa. Biasanya kiai, kalau setiap partai politik masuk ke pesantren pertanyaan adalah, apa kepentingan kau masuk di pesantren? Ini bukan tahun politik, tapi tahun minta doa agar kita semua diselamatkan oleh Allah SWT. Itu tujuannya,” ucapnya.

    Bahlil lalu menjelaskan soal peran ulama terhadap eksistensi Partai Golkar sejak pendirian Sekber pada tahun 1964 hingga sekarang. Menurut Bahlil, para ulama, santri dan kelompok sektoral lainnya memiliki kontribusi penting terhadap keberadaan Partai Golkar. Oleh karena itu, guna membalas jasa terhadap ulama dan kelompok keagamaan, Partai Golkar menjanjikan membangun satu gedung asrama untuk Pondok Pesantren Miftahul Huda Manonjaya, Tasikmalaya.

    “Khusus untuk apa yang disampaikan kiai tadi, kami berembuk dengan Kang Ace, Ketua Golkar Jawa Barat. Insya Allah, Golkar akan membangunkan 1 unit asrama putri untuk pesantren. Kiai kalau boleh, gambarnya cepat, supaya masuk hari raya, langsung kita bangunkan,” ujar Bahlil.

    “Tanpa ulama, tanpa kiai, Golkar belum tentu ada. Karena pada Sekber tahun 1964, peran para kiai, ulama dan santri punya kontribusi untuk membangun Golkar. Karena itu sudah saatnya Golkar hadir di tengah masyarakat untuk bersama-sama membangun bangsa dan membangun pemimpin bangsa ke depan,” tambah Bahlil.

    Namun demikian, Bahlil mengaku miris lantaran setelah Indonesia merdeka justru minim keberpihakan kepada para ulama. Oleh karena itu Bahlil yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini, mengusulkan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan izin tambang kepada organisasi keagamaan agar ada keberpihakan kepada umat dan tidak terus menerus dinikmati oleh para konglomerat.

    “Maka alhamdulillah Golkar kemarin menginisiasi bersama garda terdepan bersama Gerindra merubah UU Minerba untuk kita berikan IUP (Izin Usaha Pertambangan) itu kepada koperasi, UMKM dan ormas keagaman supaya ada keadilan. Kita sudah berikan kepada NU kemaren, sudah kami kasih IUP nya. Lalu menyusul Muhammadiyah,” pungkas Bahlil.

    Sebelumya, DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara atau RUU Minerba menjadi undang-undang. Revisi UU Minerba itu disahkan dalam rapat paripurna ke-11 DPR RI, Selasa, 18 Februari 2025.

    Awalnya, regulasi ini antara lain mengatur ketentuan-ketentuan seperti pengelolaan tambang oleh organisasi kemasyarakatan atau ormas keagamaan dan perguruan tinggi. Meski demikian, seiring dengan pembahasan perundangan ini, pemerintah dan DPR akhirnya sepakat membatalkan wacana kampus mengelola tambang lalu diganti oleh koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    (rah/rah)

  • Pimpin Safari Ramadan Golkar, Bahlil Sebut Doa Santri dan Ulama Penting untuk Keselamatan Bangsa

    Pimpin Safari Ramadan Golkar, Bahlil Sebut Doa Santri dan Ulama Penting untuk Keselamatan Bangsa

    Tasikmalaya: Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia membawa pengurus Golkar safari Ramadan ke pondok pesantren (ponpes) di Tasikmalaya, Jawa Barat (Jabar), Sabtu, 15 Maret 2025. Salah satu ponpes yang dikunjungi Golkar ialah Miftahul Huda di Manonjaya.

    Dalam safari ini, turut hadir pimpinan Golkar lainnya, mulai dari Waketum Ace Hasan Syadzily, Waketum Wihaji, Waketum Meutya Hafid, Wabendum Dyah Roro Esti hingga Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat Puteri Komarudin. Bahlil bersama rombongan DPP Golkar diterima langsung oleh keluarga pengasuh Ponpes Miftahul Huda. 

    Dalam sambutannya, Bahlil meminta kepada para santri dan kiai untuk mendoakan keselamatan bangsa serta Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka agar bisa membuat Indonesia sejahtera.

    “Kita minta agar Indonesia tetap aman, diberikan kesalamatan, karena kita tahu dunia sekarang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Kondisi perang di timur tengah, kondisi ekonomi yang tidak menentu. Maka saatnya lah harus bergabung dan kompak antara umara (pemimpin) dan ulama,” kata Bahlil dalam sambutannya.
     

    Kemudian, Bahlil juga memohon doa para santri untuk kader Golkar, baik yang duduk di kursi legislatif maupun yang ada di Kabinet Merah Putih. Dia meminta doa agar kader Golkar selalu berada di jalan yang dimuliakan dan diberkahi oleh Allah SWT. Dia pun menegaskan kunjungannya ke Ponpes Miftahul Huda tidak ada muatan politik.

    “Jadi tidak ada maksud lain karena kita datang untuk bersilaturahmi dan memohon doa. Biasanya kiai, kalau setiap partai politik masuk ke pesantren pertanyaan adalah, apa kepentingan kau masuk di pesantren? Ini bukan tahun politik, tapi tahun minta doa agar kita semua diselamatkan oleh Allah SWT. Itu tujuannya,” ucapnya.

    Bahlil lalu menjelaskan soal peran ulama terhadap eksistensi Partai Golkar sejak pendirian Sekber pada tahun 1964 hingga sekarang. Menurut Bahlil, para ulama, santri dan kelompok sektoral lainnya memiliki kontribusi penting terhadap keberadaan Partai Golkar. Oleh karena itu, guna membalas jasa terhadap ulama dan kelompok keagamaan, Partai Golkar menjanjikan membangun satu gedung asrama untuk Pondok Pesantren Miftahul Huda Manonjaya, Tasikmalaya.

    “Khusus untuk apa yang disampaikan kiai tadi, kami berembuk dengan Kang Ace, Ketua Golkar Jawa Barat. Insya Allah, Golkar akan membangunkan 1 unit asrama putri untuk pesantren. Kiai kalau boleh, gambarnya cepat, supaya masuk hari raya, langsung kita bangunkan,” ujar Bahlil.

    “Tanpa ulama, tanpa kiai, Golkar belum tentu ada. Karena pada Sekber tahun 1964, peran para kiai, ulama dan santri punya kontribusi untuk membangun Golkar. Karena itu sudah saatnya Golkar hadir di tengah masyarakat untuk bersama-sama membangun bangsa dan membangun pemimpin bangsa ke depan,” tambah Bahlil.
     

    Namun demikian, Bahlil mengaku miris lantaran setelah Indonesia merdeka justru minim keberpihakan kepada para ulama. Oleh karena itu Bahlil yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini mengusulkan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan izin tambang kepada organisasi keagamaan agar ada keberpihakan kepada umat dan tidak terus menerus dinikmati oleh para konglomerat.

    “Maka alhamdulillah Golkar kemarin menginisiasi bersama garda terdepan bersama Gerindra merubah UU Minerba untuk kita berikan IUP (Izin Usaha Pertambangan) itu kepada koperasi, UMKM dan ormas keagaman supaya ada keadilan. Kita sudah berikan kepada NU kemaren, sudah kami kasih IUP nya. Lalu menyusul Muhammadiyah,” kata Bahlil.

    Sebelumya, DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara atau RUU Minerba menjadi undang-undang. Revisi UU Minerba itu disahkan dalam rapat paripurna ke-11 DPR RI, Selasa, 18 Februari 2025.

    Awalnya, regulasi ini antara lain mengatur ketentuan-ketentuan seperti pengelolaan tambang oleh organisasi kemasyarakatan atau ormas keagamaan dan perguruan tinggi. Meski demikian, seiring dengan pembahasan perundangan ini, pemerintah dan DPR akhirnya sepakat membatalkan wacana kampus mengelola tambang lalu diganti oleh koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Tasikmalaya: Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia membawa pengurus Golkar safari Ramadan ke pondok pesantren (ponpes) di Tasikmalaya, Jawa Barat (Jabar), Sabtu, 15 Maret 2025. Salah satu ponpes yang dikunjungi Golkar ialah Miftahul Huda di Manonjaya.
     
    Dalam safari ini, turut hadir pimpinan Golkar lainnya, mulai dari Waketum Ace Hasan Syadzily, Waketum Wihaji, Waketum Meutya Hafid, Wabendum Dyah Roro Esti hingga Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat Puteri Komarudin. Bahlil bersama rombongan DPP Golkar diterima langsung oleh keluarga pengasuh Ponpes Miftahul Huda. 
     
    Dalam sambutannya, Bahlil meminta kepada para santri dan kiai untuk mendoakan keselamatan bangsa serta Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka agar bisa membuat Indonesia sejahtera.

    “Kita minta agar Indonesia tetap aman, diberikan kesalamatan, karena kita tahu dunia sekarang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Kondisi perang di timur tengah, kondisi ekonomi yang tidak menentu. Maka saatnya lah harus bergabung dan kompak antara umara (pemimpin) dan ulama,” kata Bahlil dalam sambutannya.
     

    Kemudian, Bahlil juga memohon doa para santri untuk kader Golkar, baik yang duduk di kursi legislatif maupun yang ada di Kabinet Merah Putih. Dia meminta doa agar kader Golkar selalu berada di jalan yang dimuliakan dan diberkahi oleh Allah SWT. Dia pun menegaskan kunjungannya ke Ponpes Miftahul Huda tidak ada muatan politik.
     
    “Jadi tidak ada maksud lain karena kita datang untuk bersilaturahmi dan memohon doa. Biasanya kiai, kalau setiap partai politik masuk ke pesantren pertanyaan adalah, apa kepentingan kau masuk di pesantren? Ini bukan tahun politik, tapi tahun minta doa agar kita semua diselamatkan oleh Allah SWT. Itu tujuannya,” ucapnya.
     
    Bahlil lalu menjelaskan soal peran ulama terhadap eksistensi Partai Golkar sejak pendirian Sekber pada tahun 1964 hingga sekarang. Menurut Bahlil, para ulama, santri dan kelompok sektoral lainnya memiliki kontribusi penting terhadap keberadaan Partai Golkar. Oleh karena itu, guna membalas jasa terhadap ulama dan kelompok keagamaan, Partai Golkar menjanjikan membangun satu gedung asrama untuk Pondok Pesantren Miftahul Huda Manonjaya, Tasikmalaya.
     

     
    “Khusus untuk apa yang disampaikan kiai tadi, kami berembuk dengan Kang Ace, Ketua Golkar Jawa Barat. Insya Allah, Golkar akan membangunkan 1 unit asrama putri untuk pesantren. Kiai kalau boleh, gambarnya cepat, supaya masuk hari raya, langsung kita bangunkan,” ujar Bahlil.
     
    “Tanpa ulama, tanpa kiai, Golkar belum tentu ada. Karena pada Sekber tahun 1964, peran para kiai, ulama dan santri punya kontribusi untuk membangun Golkar. Karena itu sudah saatnya Golkar hadir di tengah masyarakat untuk bersama-sama membangun bangsa dan membangun pemimpin bangsa ke depan,” tambah Bahlil.
     

    Namun demikian, Bahlil mengaku miris lantaran setelah Indonesia merdeka justru minim keberpihakan kepada para ulama. Oleh karena itu Bahlil yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini mengusulkan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan izin tambang kepada organisasi keagamaan agar ada keberpihakan kepada umat dan tidak terus menerus dinikmati oleh para konglomerat.
     
    “Maka alhamdulillah Golkar kemarin menginisiasi bersama garda terdepan bersama Gerindra merubah UU Minerba untuk kita berikan IUP (Izin Usaha Pertambangan) itu kepada koperasi, UMKM dan ormas keagaman supaya ada keadilan. Kita sudah berikan kepada NU kemaren, sudah kami kasih IUP nya. Lalu menyusul Muhammadiyah,” kata Bahlil.
     
    Sebelumya, DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara atau RUU Minerba menjadi undang-undang. Revisi UU Minerba itu disahkan dalam rapat paripurna ke-11 DPR RI, Selasa, 18 Februari 2025.
     
    Awalnya, regulasi ini antara lain mengatur ketentuan-ketentuan seperti pengelolaan tambang oleh organisasi kemasyarakatan atau ormas keagamaan dan perguruan tinggi. Meski demikian, seiring dengan pembahasan perundangan ini, pemerintah dan DPR akhirnya sepakat membatalkan wacana kampus mengelola tambang lalu diganti oleh koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Di Ponpes Tasikmalaya, Bahlil Cerita Perannya Soal Izin Tambang ke Ormas Keagamaan

    Di Ponpes Tasikmalaya, Bahlil Cerita Perannya Soal Izin Tambang ke Ormas Keagamaan

    Bisnis.com, TASIKMALAYA – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia membawa pengurus Golkar safari Ramadhan ke pondok pesantren (ponpes) di Tasikmalaya, Jawa Barat (Jabar), Sabtu (15/3/2025). Salah satu ponpes yang dikunjungi Golkar ialah Miftahul Huda di Manonjaya.

    Dalam safari ini, turut hadir pimpinan Golkar lainnya, mulai dari Waketum Ace Hasan Syadzily, Waketum Wihaji, Waketum Meutya Hafid, Wabendum Dyah Roro Esti hingga Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat Puteri Komarudin. Bahlil bersama rombongan DPP Golkar diterima langsung oleh keluarga pengasuh Ponpes Miftahul Huda.

    Dalam sambutannya, Bahlil meminta kepada para santri dan kiai untuk mendoakan keselamatan bangsa serta Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka agar bisa membuat Indonesia sejahtera.

    “Kita minta agar Indonesia tetap aman, diberikan kesalamatan, karena kita tahu dunia sekarang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Kondisi perang di timur tengah, kondisi ekonomi yang tidak menentu. Maka saatnya lah harus bergabung dan kompak antara umara (pemimpin) dan ulama,” kata Bahlil dalam sambutannya.

    Kemudian, Bahlil juga memohon doa para santri untuk kader Golkar, baik yang duduk di kursi legislatif maupun yang ada di Kabinet Merah Putih. Dia meminta doa agar kader Golkar selalu berada di jalan yang dimuliakan dan diberkahi oleh Allah SWT. Dia pun menegaskan kunjungannya ke Ponpes Miftahul Huda tidak ada muatan politik.

    “Jadi tidak ada maksud lain karena kita datang untuk bersilaturahmi dan memohon doa. Biasanya kiai, kalau setiap partai politik masuk ke pesantren pertanyaan adalah, apa kepentingan kau masuk di pesantren? Ini bukan tahun politik, tapi tahun minta doa agar kita semua diselamatkan oleh Allah SWT. Itu tujuannya,” ucapnya.

    Bahlil lalu menjelaskan soal peran ulama terhadap eksistensi Partai Golkar sejak pendirian Sekber pada tahun 1964 hingga sekarang. Menurut Bahlil, para ulama, santri dan kelompok sektoral lainnya memiliki kontribusi penting terhadap keberadaan Partai Golkar. Oleh karena itu, guna membalas jasa terhadap ulama dan kelompok keagamaan, Partai Golkar menjanjikan membangun satu gedung asrama untuk Pondok Pesantren Miftahul Huda Manonjaya, Tasikmalaya.

    “Khusus untuk apa yang disampaikan kiai tadi, kami berembuk dengan Kang Ace, Ketua Golkar Jawa Barat. Insya Allah, Golkar akan membangunkan 1 unit asrama putri untuk pesantren. Kiai kalau boleh, gambarnya cepat, supaya masuk hari raya, langsung kita bangunkan,” ujar Bahlil.

    “Tanpa ulama, tanpa kiai, Golkar belum tentu ada. Karena pada Sekber tahun 1964, peran para kiai, ulama dan santri punya kontribusi untuk membangun Golkar. Karena itu sudah saatnya Golkar hadir di tengah masyarakat untuk bersama-sama membangun bangsa dan membangun pemimpin bangsa ke depan,” tambah Bahlil.

    Perbesar

    Namun demikian, Bahlil mengaku miris lantaran setelah Indonesia merdeka justru minim keberpihakan kepada para ulama. Oleh karena itu Bahlil yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini mengusulkan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan izin tambang kepada organisasi keagamaan agar ada keberpihakan kepada umat dan tidak terus menerus dinikmati oleh para konglomerat.

    “Maka alhamdulillah Golkar kemarin menginisiasi bersama garda terdepan bersama Gerindra merubah UU Minerba untuk kita berikan IUP (Izin Usaha Pertambangan) itu kepada koperasi, UMKM dan ormas keagaman supaya ada keadilan. Kita sudah berikan kepada NU kemaren, sudah kami kasih IUP nya. Lalu menyusul Muhammadiyah,” pungkas Bahlil.

    Sebelumya, DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara atau RUU Minerba menjadi undang-undang. Revisi UU Minerba itu disahkan dalam rapat paripurna ke-11 DPR RI, Selasa, 18 Februari 2025.

    Awalnya, regulasi ini antara lain mengatur ketentuan-ketentuan seperti pengelolaan tambang oleh organisasi kemasyarakatan atau ormas keagamaan dan perguruan tinggi. Meski demikian, seiring dengan pembahasan perundangan ini, pemerintah dan DPR akhirnya sepakat membatalkan wacana kampus mengelola tambang lalu diganti oleh koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

  • Ojol hingga Kurir Online Dapat THR alias BHR, Bagaimana Mekanismenya? – Page 3

    Ojol hingga Kurir Online Dapat THR alias BHR, Bagaimana Mekanismenya? – Page 3

    Meskipun telah mendapatkan kepastian dari pemerintah, Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia, Igun Wicaksono, mengaku masih sanksi bakal menerima bonus hari raya (BHR) dari perusahaan aplikator ojek online atau ojol.

    Menurut dia, pihak aplikator ojol seperti Gojek dan Grab bakal mencari alasan untuk tidak mencairkan BHR Kepada mitra driver online, atau setidaknya meminimalisir jumlahnya.

    “Pesimis, perusahaan platform pasti akan mencari-cari alasan untuk tidak memberikan BHR, atau meminimalkan pemberian BHR kepada mitra pengemudi ojolnya agar tidak keluar biaya besar,” ujar Igun kepada Liputan6.com.

    Lantaran, BHR merupakan hak dari para pengemudi ojol yang diambil paksa atau dirampas sepihak oleh aplikator. Yang berasal dari potongan biaya sewa aplikasi, yang secara regulasi seharusnya dipotong maksimal 20 persen.

    “Namun pelaksanaannya rekan-rekan kami dipotong 30 persen sampai dengan 50 persen dari pembayaran konsumen kepada pengemudi ojol,” keluh Igun.

    “Normatifnya perusahaan platform wajib berikan BHR 100 persen dari pendapatan kotor dalam satu bulan terakhir dan tanpa syarat penyelesaian order yang memberatkan,” dia menegaskan.

    Di lain sisi, mitra driver online mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto, yang telah mengimbau secara langsung kepada para perusahaan platform untuk mencairkan BHR kepada tiap pengemudi ojol jelang Lebaran 2025.

    Apresiasi juga diberikan pada Kementerian Ketenagakerjaan, yang berinisiatif menerbitkan Surat Edaran (BHR) Online 2025. Sebagai panduan pemberian BHR bagi para pengemudi ojol mitra para perusahaan platform, dengan nilai patokan 20 persen dari pendapatan ojol dan masa keaktifan ojol.

    “Bagi kami Asosiasi Pengemudi Transportasi dan Jasa Daring Garda Indonesia, bahwa apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo dan Kemnaker agar dapat dilaksanakan dan dipatuhi, walau sifatnya memang himbauan,” pintanya.

    Harapan ke Pemerintah

    Lebih lanjut, Igun turut berharap jika besaran BHR ke depannya bisa dibulatkan menjadi 100 persen. Dengan status dinaikan menjadi pemberian tunjangan hari raya atau THR.

    “Acuan 20 persen dari SE BHR Online 2025 kami harap ke depannya dapat tercantum 100 persen pada regulasi THR ojol yang masih dibuat oleh Kemnaker. Maka silahkan para perusahaan platform laksanakan SE BHR Online 2025 ini secara komprehensif,” ungkapnya.

    Sehingga, ia berharap kebijakan soal THR ojol tahun depan bisa terlaksana. Igun pun meminta pemerintah turut menerapkan sanksi bagi perusahaan aplikator yang abai terhadapnya.

    “Hari raya tahun selanjutnya, tahun depan, kami inginkan bukan BHR lagi dengan himbauan atau edaran, namun hari raya tahun depan 2026 regulasi THR sudah dapat diterapkan dan dijalankan oleh perusahaan platform,” tuturnya.

    “Regulasi THR yang turut mencantumkan sanksi bagi perusahaan platform pelanggar yang tidak melaksanakan,” pungkas Igun.

    Sementara itu, buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menyatakan siap mengawal penyaluran BHR untuk para pengemudi ojol.

    Buruh bahkan mengancam akan  akan menggelar aksi demo di kantor-kantor perusahaan aplikator apabila perusahaan aplikator tidak memberikan bonus Tunjangan Hari Raya bagi pengemudi ojol maupun kurir online hingga maksimal H-5 lebaran.

    “Ketika itu kita mendengar. Kawan-kawan Ojol. Kita mendengar kawan-kawan kurir online. Saat H-5 hari raya belum mendapatkan THR. Berarti itu masih ada problem. Kita akan lakukan aksi di kantor-kantor ojek online itu. Kita akan geruduk di kantor-kantor kurir-kurir online itu. Saya pastikan,” kata Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Riden Hatam Aziz.

    Meski demikian, Riden Hatam Aziz, menyambut baik arahan Presiden Prabowo Subianto bagi perusahaan aplikator untuk memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) terhadap mitra pengemudi ojol hingga kurir online.

    “Ada secercah harapan. Presiden Prabowo Subianto kemarin sudah mengumumkan. Kawan kita, rekan kita, ojol, kurir yang melakukan online-online. Sudah dinyatakan. Harus mendapatkan (THR). Walaupun kalimatnya bonus THR,” ujar Riden.

    Dengan adanya imbauan Prabowo tersebut, Riden meminta agar perusahaan aplikator patuh untuk memberikan THR bagi pengemudi ojol hingga kurir online. Pemberian THR sendiri maksimal disalurkan pada H-5 lebaran Idulfitri 2025.

    “Seperti yang sudah sampai oleh Presiden. Maka kita pun berkewajiban mengawal sampai betul-betul, kawan-kawan kita pada saat minus 10 hari atau minus 5 hari. Sudah mendapatkan apa yang namanya bonus Tunjangan Hari Raya tersebut,” tegasnya.

     

  • Kerja Petugas Rumah Pompa Tangani Banjir Jakarta Diapresiasi DWP Dinas SDA

    Kerja Petugas Rumah Pompa Tangani Banjir Jakarta Diapresiasi DWP Dinas SDA

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM, JATINEGARA – Upaya para petugas rumah pompa Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta dalam penanganan banjir besar di saat awal bulan Ramadan 1446 Hijriah diapresiasi.

    Wakil Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) SDA DKI Jakarta, Diah Kurniati mengatakan para petugas rumah termasuk garda terdepan dalam penanganan banjir di Jakarta.

    Bahkan saat Jakarta dilanda banjir besar pada Senin (3/3), Selasa (4/3), Rabu (5/3) para petugas rumah pompa di Kampung Pulo dan Bidara Cina, Jatinegara bahkan harus bekerja ekstra.

    “Berjuang sangat luar biasa 24 jam selama tiga hari. Bahkan ada petugas pompa yang rumahnya kebanjiran tapi tetap bertugas) di sini,” kata Diah di Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis (13/3/2025).

    Sebagai bentuk apresiasi tersebut, DWP Dinas SDA DKI Jakarta hari ini melaksanakan bakti sosial kepada para petugas rumah pompa di Kampung Pulo dan Bidara Cina, Jatinegara.

    Kedua lokasi dipilih jadi titik bakti sosial karena permukiman warga Bidara Cina dan Kampung Pulo sempat terendam banjir luapan Kali Ciliwung akibat debit air kiriman dari Bogor dan Depok.

    Dalam kegiatan ini DWP Dinas SDA DKI Jakarta memberikan bantuan berupa paket sembako kepada 40 petugas rumah pompa Bidara Cina dan Kampung Pulo sebagai bentuk apresiasi.

    “Kita ingin memberikan pesan kepada para pejuang banjir, maupun kepada warga. Bahwa dibalik penanganan banjir Jakarta ada petugas-petugas pompa yang bekerja tanpa lelah,” ujarnya.

    Diah menuturkan kegiatan bakti sosial ini juga sebagai bentuk menjalin silaturahmi kepada para operator rumah pompa Bidara Cina dan Kampung Pulo, khususnya di bulan Ramadan 1446 Hijriah.

    Saat kegiatan para anggota DWP Dinas SDA DKI Jakarta melihat langsung kerja, sekaligus berdialog menanyakan harapan para petugas rumah pompa Bidara Cina dan Kampung Pulo.

    Di antaranya harapan petugas rumah pompa yang berharap ada bantuan vitamin untuk menjaga kesehatan, agar mereka selalu dalam kondisi fit ketika bertugas saat musim hujan.

    Diah dan Ketua DWP Sudin SDA Jakarta Timur, Alya Rauf pun menyatakan akan berupaya menindaklanjuti aspirasi para petugas rumah pompa terkait bantuan vitamin saat bertugas.

    “Kita akan sampaikan (aspirasi) ke ketua. Pesannya tetap jaga kesehatan, misalnya butuh sesuatu kaitannya dengan support bisa kita bicarakan. Tetap jaga kesehatan lah yang pasti,” tuturnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Keren, Roket Amatir Karya Pelajar SMK Sukses Diluncurkan – Page 3

    Keren, Roket Amatir Karya Pelajar SMK Sukses Diluncurkan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN), perusahaan satelit swasta pertama di Indonesia mendorong generasi muda untuk turut berperan dalam mengembangkan industri antariksa di tanah air.

    Direktur Utama Pasifik Satelit Nusantara Adi Rahman Adiwoso mengharapkan, keberanian generasi penerus bangsa untuk terus melangkah maju melakukan berbagai inovasi guna membangun masa depan industri antariksa di Indonesia yang berkelanjutan.

    Salah satu wujud komitmen PSN tersebut sukses membimbing Tim Mengangkasa, tiga pelajar dari SMKN 4 Pontianak, Kalimantan Barat, dalam mengembangkan dan meluncurkan roket amatir yang disebut “Roket Nusantara”, sehingga mampu mencatatkan rekor ketinggian satu kilometer.

    “Sebagai pionir perusahaan satelit nasional, kami memiliki tanggung jawab untuk menyebarluaskan edukasi mengenai teknologi antariksa di Tanah Air, terutama bagi generasi muda,” ujar Adi Rahman dikutip dari Antara, Kamis (13/3/2025).

    Melalui langkah nyata tersebut, Adi yang juga Ketua Asosiasi Antariksa Indonesia itu optimistis akan semakin menarik banyak minat dan antusias generasi muda untuk mempelajari teknologi antariksa sehingga kedepannya Indonesia memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) unggul demi kemajuan industri antariksa nasional.

    “Kami akan terus mengemban tanggung jawab ini untuk mendukung hadirnya generasi-generasi muda Tanah Air yang unggul dalam teknologi antariksa,” katanya.

    Dengan keberhasilan Tim Mengangkasa dan sejalan dengan misi Asosiasi Antariksa Indonesia dalam mewujudkan kemajuan dan kemandirian antariksa nasional, tambahnya, pihaknya siap menjadi garda terdepan untuk keterbukaan akses informasi dan edukasi mengenai teknologi antariksa di Indonesia.

    Dalam kesuksesan pengembangan dan peluncuran Roket Nusantara, PSN memberikan pengalaman dan pembelajaran melalui program internship kepada Tim Mengangkasa, Daris Cahyo Adi (17 Tahun), Fathur Rahman (17 Tahun), dan Abdul Aziz (18 Tahun), sejak Oktober 2024 hingga Februari 2025.

     

  • Rekor! Pelajar SMKN RI Bikin Roket Amatir, Meluncur dengan Ketinggian 1 Km

    Rekor! Pelajar SMKN RI Bikin Roket Amatir, Meluncur dengan Ketinggian 1 Km

    Bisnis.com, JAKARTA – Pelajar SMKN 4 Pontianak, Kalimantan Barat, berhasil meluncurkan roket amatir bernama Roket Nusantara dengan rekor ketinggian 1 kilometer.  

    Pengembangan dan peluncuran Roket Nusantara melibatkan Tim Mengangkasa yang terdiri atas Daris Cahyo Adi (17 Tahun), Fathur Rahman (17 Tahun), dan Abdul Aziz (18 Tahun), sejak Oktober 2024 hingga Februari 2025 lewat program internship PSN.

    Sebelum tahap peluncuran, Tim Mengangkasa terlebih dahulu melakukan serangkaian uji static engine pada 24 Desember 2024 di fasilitas PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN) di Cikarang, Jawa Barat, guna memastikan performa roket optimal.

    Setelah fase ini, dilakukan uji coba peluncuran dalam 2 batch yang berlokasi di Air Weapon Range (AWR), Lumajang, Jawa Timur.

    Peluncuran batch 1 dilakukan pada 16-17 Januari. Pada fase ini, Tim Mengangkasa 2 kali melakukan uji peluncuran. Pada peluncuran kedua, Roket Nusantara 0.2 mencapai ketinggian 76 meter.

    Pada batch 2 pada 25-26 Februari 2025, dilakukan 3 kali uji coba peluncuran roket berbahan bakar ammonium nitrate composite propellant (ANCP).

    Pada uji peluncuran yang terakhir, Roket Nusantara 0.5 meluncur lebih dari 1 kilometer di udara dengan kecepatan subsonik sebesar 200 meter per detik. 

    Kendati terdapat beberapa kendala, tapi pencapaian ini layak ditandai sebagai titik awal keberhasilan luar biasa bagi pelajar SMK di Indonesia.

    Direktur Utama Pasifik Satelit Nusantara sekaligus Ketua Asosiasi Antariksa Indonesia, Adi Rahman Adiwoso, mengatakan Asosiasi Antariksa Indonesia memiliki misi dalam mewujudkan kemajuan dan kemandirian antariksa nasional. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan mendukung lembaga pendidikan mengembangkan roket amatir.

    “PSN akan menjadi garda untuk keterbukaan akses informasi dan edukasi mengenai teknologi antariksa di Indonesia,” kata Adi Rahman dalam siaran pers, dikutip Rabu (12/3/2025).

  • Anggota DPR: TNI isi jabatan sipil harus disertai pembatasan ketat

    Anggota DPR: TNI isi jabatan sipil harus disertai pembatasan ketat

    Penempatan prajurit TNI di ranah sipil harus tetap melalui pembahasan dan pertimbangan yang matang agar masyarakat tidak antipati dengan TNI.

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal mengemukakan bahwa wacana perluasan ruang bagi prajurit TNI aktif untuk menduduki jabatan sipil melalui revisi Undang-Undang (UU) TNI harus disertai dengan pembatasan yang ketat.

    Penempatan individu dalam suatu jabatan, kata dia, idealnya didasarkan prinsip meritokrasi. Selain itu, perlu ada analisis kebutuhan bagi suatu unit jabatan yang memiliki kualifikasi tertentu.

    “Fungsi TNI sebagai garda depan pertahanan negara. Jangan sampai peran itu tumpang tindih dengan profesionalisme di ranah sipil,” kata Syamsu Rizal di Jakarta, Rabu.

    Syamsu mengutarakan bahwa analisis kebutuhan tersebut bisa menjadi landasan jika prajurit TNI hendak menduduki jabatan sipil dan mendapat persetujuan dari Presiden.

    Dengan adanya landasan, menurut dia, pengisian jabatan sipil oleh prajurit TNI tidak terkesan berorientasi “bagi-bagi jabatan”, tetapi harus menjadi semangat pengabdian.

    Di samping itu, dia mengatakan bahwa upaya menjaga keseimbangan antara optimalisasi peran TNI dan prinsip supremasi sipil sangat penting dalam menghadapi wacana perluasan penempatan prajurit TNI pada jabatan sipil.

    “Penempatan prajurit TNI di ranah sipil harus tetap melalui pembahasan dan pertimbangan yang matang agar masyarakat tidak antipati dengan TNI,” kata dia.

    Wakil rakyat yang berada di komisi yang membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, dan intelijen ini mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 34 tentang TNI yang masih berlaku saat ini pun sudah mengamanatkan agar TNI yang menduduki jabatan sipil harus memiliki syarat kompetensi dan transparansi seleksi yang terukur.

    Mekanisme seleksinya pun, kata dia, perlu melibatkan tim verifikasi independen guna menghindari praktik nepotisme atau intervensi politik.

    “Pembahasan ini harus dengan hati-hati untuk mempertahankan kesatuan dan keutuhan bangsa. Bagaimanapun jangan melupakan esensi reformasi TNI pasca-Orde Baru,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengusulkan agar 15 kementerian/lembaga bisa diisi oleh prajurit TNI aktif, dalam pembahasan revisi UU TNI bersama Komisi I DPR pada hari Selasa (11/3). Dalam undang-undang yang masih berlaku, hanya ada 10 bidang atau institusi yang bisa diisi oleh prajurit TNI aktif.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Adlan Nawawi: Ramadan Jadi Momentum Penguatan Relasi Kelembagaan DPD RI – Halaman all

    Adlan Nawawi: Ramadan Jadi Momentum Penguatan Relasi Kelembagaan DPD RI – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Forum Komunikasi Staf Anggota DPD RI (FOKUS) mengadakan buka puasa bersama dan santunan anak yatim bertajuk “Hilangkan Perbedaan, Rajut Kebersamaan dan Jalin Ukhuwah Insaniyah”. 

    Kegiatan tersebut dihadiri ratusan Staf Ahli dan Staf Administrasi DPD RI serta jajaran Kesetjenan DPD RI.

    Dalam sambutannya, Ketua Umum Fokus DPD RI, Adlan Nawawi, menyatakan, kegiatan Buka Bersama dan Santunan Anak Yatim kali ini begitu bermakna dengan kehadiran jajaran kesetjenan DPD RI.  

    Hal itu membuat kolaborasi semua pihak untuk peningkatan kinerja Staf Anggota DPD RI semakin dapat diwujudkan.

    “Peningkatan kinerja Staf Anggota DPD RI tidak akan terwujud tanpa dukungan dan kerjasama semua pihak, khususnya dengan Kesetjenan DPD RI,” kata Adlan kepada wartawan, Rabu (12/3/2025).

    Dia juga berharap kegiatan tersebut dapat mempererat dan menjalin hubungan antarsesama manusia dan antarlembaga. Terlebih, bulan Ramadan adalah momen terbaik untuk meningkatkan kualitas kemanusiaan untuk kepentingan kinerja kelembagaan DPD RI.

    “Ramadan adalah momen terbaik untuk mengharmonisasi relasi antarsesama manusia. Penguatan itu akan berdampak positif bagi kinerja kelembagaan yang berbasis kemanusiaan dan sumber daya manusia”, lanjut Adlan.

    Sementara itu, Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal DPD RI, Lalu Niqman Zahir, menyampaikan harapan yang besar kepada FOKUS DPD RI untuk turut serta membantu kerja-kerja kelembagaan DPD RI melalui penguatan legislasi dan pengawasan.

    Menurut Lalu, saat ini DPD RI mendapatkan kepercayaan publik yang cukup tinggi dalam mengakselerasi kepentingan rakyat di daerah. Kepercayaan itu harus dijaga dan ditingkatkan melalui peran staf Anggota DPD RI. 

    “Saya berharap Staf Anggota DPD RI menjadi salah satu garda terdepan penjaga kinerja DPD RI agar tetap konsisten mendapatkan kepercayaan tinggi dari rakyat”, tegas Lalu.

    Dalam kegiatan ini, FOKUS DPD RI juga melibatkan Rumah Sakit Mitra Keluarga dalam menyediakan layanan kesehatan gratis. Ratusan Staf dan Jajaran Kesetjenan DPD RI turut melakukan pengecekan gula darah, asam urat serta kolesterol untuk memastikan kualitas kesehatan tetap terjaga dengan baik.

    Kegiatan ditutup dengan siraman rohani seputar Hikmah Puasa Ramadan dan penampilan lagu-lagu religi yang dibawakan oleh beberapa staf anggota DPD RI.  (Tribunnews.com/Reza Deni)