Xcloud.id

NGO: GARDA

  • Bupati Tolikara soroti kinerja ASN dalam pelayanan warga

    Bupati Tolikara soroti kinerja ASN dalam pelayanan warga

    Wamena (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan mendorong aparatur sipil negara (ASN) setempat bisa meningkatkan etos kerja guna maksimalkan pelayanan kepada warga.

    Bupati Tolikara Wilem Wandik menyoroti kinerja ASN dalam pelayanan bagi warga itu disampaikan dalam keterangan tertulis di Wamena, Selasa.

    Ia mengatakan tentang pentingnya dalam menjalankan tugas sebagai ASN sehingga program kerja melalui organisasi perangkat daerah (OPD) dapat terlaksana dengan baik.

    ”Visi misi kami tidaklah mudah walaupun sudah memiliki komitmen akan tetapi, komitmen itu tidak dapat terwujud sendiri tanpa dukungan dari bapak dan ibu sebagai ASN di Kabupaten Tolikara,” katanya.

    Ia membutuhkan komitmen yang tinggi serta loyalitas seluruh ASN dan forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) Tolikara dalam mendukung program kerja selama lima tahun ke depan.

    ”ASN harus loyalitas dan bersinergi serta komitmen yang kuat kepada pimpinan agar program kerja yang telah disusun dan direncanakan tepat sasaran serta ada dampak positif kepada masyarakat Tolikara,” ujarnya.

    Dia menjelaskan ASN sudah harus mulai membudayakan disiplin pada dirinya untuk membantu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Tolikara.

    ”Kami harap seluruh ASN dapat mendisplinkan diri sendiri dengan baik salah satunya rajin masuk kerja dan saling berkoordinasi dalam menjalankan setiap program yang ada,” katanya.

    Dia menambahkan hasil inspeksi mendadak atau sidak beberapa hari lalu banyak OPD yang tidak aktif, maka mulai saat ini perlu diperbaiki.

    ”Kami minta pimpinan OPD sudah harus mulai mengevaluasi kinerja di interen sehingga aktivitas perkantoran di Kabupaten Tolikara dapat berjalan optimal,” ujarnya.

    Selain itu, kata dia, masalah kebersihan pun harus ditingkatkan sehingga masyarakat maupun ASN sendiri menjadi betah ketika bekerja.

    Permasalahan antara pimpinan dan staf segera diselesaikan internal supaya tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Tolikara.

    ”Dalam kepemimpinan kami lima tahun ke depan OPD harus meningkatkan kualitas pelayanan dan kehadiran serta sumber daya manusia atau SDM perlu ditingkatkan sebagai ujung tombak pemerintahan ini ke depan,” katanya.

    Dia menyadari ASN adalah garda terdepan dalam pelayanan sehingga peningkatan kapasitas ASN di bidang teknologi dan administrasi pemerintahan perlu ditingkatkan.

    ”Kami juga membutuhkan ASN yang berkompetensi yang tinggi dan juga integritas yang tinggi untuk menjadi pelayanan publik yang baik bagi masyarakat Tolikara,” ujarnya.

    Dia meminta dukungan seluruh OPD untuk sama-sama mewujudkan visi misi “Bersatu Religius, Mandiri dan Sejahtera”.

    ”Kami berharap dengan penuh semangat yang tinggi supaya mewujudkan masa depan Tolikara yang lebih mandiri dan sejahtera,” katanya.

    Pewarta: Yudhi Efendi
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • TNI sulap ban bekas jadi perahu untuk dipakai evakuasi korban banjir

    TNI sulap ban bekas jadi perahu untuk dipakai evakuasi korban banjir

    Jakarta (ANTARA) – TNI AU melalui Satuan Pemeliharaan (Sathar) 72 Depo Pemeliharaan (Depohar) 70 menciptakan perahu karet dari ban bekas untuk dipakai dalam penugasan evakuasi korban banjir, Senin.

    Dalam siaran pers TNI AU yang diterima ANTARA, Senin, dijelaskan bahwa tujuan pengolahan ban bekas itu agar personel terlatih untuk memanfaatkan peralatan yang ada untuk dipakai dalam tugas kemanusiaan.

    “Pembuatan tubing (ban karet untuk mengambang) ini merupakan hasil kerja sama antar satuan, dengan bahan baku diperoleh dari Depohar 10 dan Depohar 30, menunjukkan sinergi yang kuat dalam upaya mitigasi bencana,” kata Ardi dalam siaran persnya.

    Ardi mengatakan, satu tubing tersebut bisa mengangkut empat personel. Jika tubing-tubing tersebut, lanjut Ardi, digabungkan menjadi sebuah perahu, maka dipastikan perahu itu dapat mengangkut banyak korban banjir.

    Ardi melanjutkan, nantinya alat karya TNI AU itu akan digunakan untuk misi evakuasi korban di beberapa daerah rawan banjir seperti di kawasan Dayeuhkolot, Jawa Barat.

    Tidak hanya perahu dari ban bekas, Ardi memastikan personelnya akan dilengkapi peralatan yang lainnya yang layak untuk menjalankan misi evakuasi korban banir.

    “Melalui langkah ini, TNI AU menegaskan perannya tidak hanya sebagai penjaga kedaulatan udara, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam membantu masyarakat menghadapi bencana alam,” tegas Ardi.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Azis Kurmala
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sebut Kejahatan Luar Biasa, DPR Minta Polri Transparan Usut Kasus Eks Kapolres Ngada

    Sebut Kejahatan Luar Biasa, DPR Minta Polri Transparan Usut Kasus Eks Kapolres Ngada

    JAKARTA- Anggota Komisi III DPR RI Gilang Dhielafararez menyebut eks Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja telah melakukan kejahatan luar biasa. Dia meminta Polri mengusut kasusnya secara transparan.

    Gilang menilai, kasus pelecehan di bawah umur dan video porno yang dilakukan AKBP Fajar telah mencederai kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

    “Apa yang dilakukan mantan Kapolres Ngada tersebut adalah kejahatan luar biasa, karena tak hanya melakukan kekerasan seksual, tapi juga mengeksploitasi anak,” ujar Gilang, Senin, 17 Maret.

    Seperti diketahui, AKBP Fajar Widyadharma Lukman ditetapkan sebagai tersangka kasus pencabulan anak di bawah umur. Mabes Polri menyebut ada empat orang korban Fajar. Tiga di antaranya masih di bawah umur, sementara satu orang lagi sudah dewasa. Fajar jug dianggap melakukan tindakan pelanggaran berat.

    Selain melakukan pencabulan, Fajar juga merekam aksi bejatnya lalu menjual video tersebut ke situs porno luar negeri. Fajar pun terbukti terlibat dalam penyalahgunaan narkoba sehingga terancam sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari institusi Polri.

    Oleh karena itu, Gilang meminta Polri bekerja secara transparan dalam mengusut kasus ini, apalagi perbuatan Fajar dianggap telah mencederai keadilan publik.

    “Perbuatan pelaku sangat melukai nilai-nilai kemanusiaan, terlebih yang bersangkutan merupakan aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam melindungi rakyat. Kami meminta Polri memberikan sanksi maksimal, termasuk pemecatan dari institusi dan proses hukum pidana secara maksimal. Pelaku harus dihukum seberat-beratnya,” tegas Gilang.

    Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR itu menilai, terdapat berbagai undang-undang yang dilanggar dan relevan yang bisa menjerat AKBP Fajar dengan hukum maksimal. Bukan hanya sekadar UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) saja, tapi juga UU No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta regulasi terkait penyalahgunaan narkoba, pornografi, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) hingga Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

    Dalam kasus ini, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga menyebut kejahatan Fajar sebagai bentuk baru dari human trafficking atau perdagangan manusia. Karena itu, Gilang meminta penegakan hukum yang kredibel dengan memastikan bahwa pelaku dihukum berat mengingat statusnya sebagai pejabat publik.

    “Di UU TPKS jelas diatur adanya tambahan sepertiga dari ancaman hukuman bagi pelaku yang merupakan pejabat publik, apalagi yang bersangkutan adalah aparat penegak hukum,” sebutnya.

    Menurut Gilang, keluarga korban dan publik menaruh harapan besar terhadap institusi Polri untuk bisa tegas memberikan keadilan dalam kasus ini. Berdasarkan informasi dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Nusa Tenggara Timur (NTT), keluarga korban menuntut hukuman yang seberat-beratnya untuk pelaku, baik hukuman seumur hidup atau hukuman mati.

    “Masyarakat juga merasa sangat marah atas peristiwa ini karena apa yang dilakukan tersangka memang sangat keterlaluan. Di tengah menurunnya citra Polri, institusi ini harus bisa membuktikan keberpihakannya kepada keadilan,” jelas Gilang.

    Gilang menegaskan, ke depan tidak boleh ada lagi oknum aparat yang menyalahgunakan wewenangnya hingga melukai dan merugikan rakyat.

    “Polri harus memastikan jangan sampai ada lagi aparat yang melukai rakyat, khususnya masyarakat dari kalangan rentan seperti anak-anak,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan pentingnya perlindungan bagi para korban kasus kekerasan seksual mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja. Ia menilai, hukuman berat sudah selayaknya diberikan kepada pelaku.

    “Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan terhadap anak menjadi sebuah keniscayaan. Kekerasan seksual terhadap anak adalah kejahatan yang sangat luar biasa sehingga harus ada hukuman berat dan tidak boleh ada toleransi sedikitpun,” kata Puan, Jumat, 14 Maret.

    Puan juga menekankan pentingnya negara memberikan perlindungan maksimal kepada para korban dan memastikan pencegahan agar peristiwa serupa tidak terulang. Ia juga mengimbau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) ikut turun memberikan pendampingan.

    “Pelecehan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang berdampak serius pada psikologis korban. Negara harus hadir untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan, pendampingan psikologis, dan keadilan,” katanya.

  • Gubernur Lemhannas: Revisi UU TNI untuk akomodir peran militer

    Gubernur Lemhannas: Revisi UU TNI untuk akomodir peran militer

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily menyebutkan revisi Undang-Undang (RUU) TNI yang saat ini tengah dibahas di Panitia Kerja (Panja) DPR RI bertujuan untuk mengakomodasi institusi yang selama ini diisi oleh personel militer.

    “Menempatkan di dalam negara demokrasi fungsi TNI ya sebagai pertahanan, sementara polisi sebagai keamanan. Saya kira itu, sudah clear. Lemhannas sendiri menjadi lembaga yang selama ini juga diisi oleh TNI dan Polri,” kata Ace saat dijumpai di Balai Kota Jakarta, Senin.

    Menanggapi kekhawatiran mengenai perluasan peran TNI di jabatan sipil, Ace menyatakan, ada beberapa institusi yang memang membutuhkan kehadiran personel militer berdasarkan kapasitas dan kompetensinya.

    “Misalnya saya ambil contoh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), itu TNI, jenderal bintang 3, di dalam RUU lama belum ada. Atau misalnya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) kemudian misalnya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Itu kan sebelumnya tidak diatur dalam UU lama, ya sekarang harus diatur,” kata Ace.

    Ace mengatakan, lembaga-lembaga seperti BNPB, BNPT, dan BSSN memang membutuhkan kehadiran TNI untuk menjaga kedaulatan negara, terutama dalam menghadapi ancaman seperti terorisme dan bencana alam.

    Sebab, kata Ace, TNI merupakan yang garda terdepan di dalam memastikan keselamatan warga negara, dengan pendekatan yang lebih cepat.

    Ace menilai selama ini regulasi belum mengakomodasi peran TNI di institusi tertentu, sehingga revisi UU TNI menjadi relevan untuk memastikan aturan yang lebih jelas.

    “Selama ini kan undang-undangnya belum memberikan, mengatur soal itu. Jadi saya kira soal revisi itu, menjadi sangat relevan untuk mengakomodasi beberapa institusi yang memang selama ini diisi oleh TNI,” kata Ace.

    Terkait kekhawatiran jika revisi UU TNI bisa mengarah pada kembalinya dwi fungsi ABRI seperti era Orde Baru, Ace menegaskan supremasi sipil tetap menjadi prinsip utama.

    Sebagai informasi, perubahan UU Nomor 34 Tahun 2004 akan mencakup penambahan usia dinas keprajuritan hingga peluasan penempatan prajurit aktif di kementerian/lembaga.

    Secara spesifik, revisi ini bertujuan menetapkan penambahan usia masa dinas keprajuritan hingga 58 tahun bagi bintara dan tamtama.

    Sementara masa kedinasan bagi perwira dapat mencapai usia 60 tahun. Selain itu, ada kemungkinan masa kedinasan diperpanjang hingga 65 tahun bagi prajurit yang menduduki jabatan fungsional.

    Kemudian, revisi UU TNI juga akan mengubah aturan penempatan prajurit aktif di kementerian/lembaga, mengingat kebutuhan penempatan prajurit TNI di kementerian/lembaga yang semakin meningkat.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Istana Bantah Perluasan Penempatan TNI di Kementerian Hidupkan Dwi Fungsi ABRI – Halaman all

    Istana Bantah Perluasan Penempatan TNI di Kementerian Hidupkan Dwi Fungsi ABRI – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah bahwa perluasan penugasan TNI di jabatan sipil merupakan wujud kembalinya dwi fungsi ABRI.

    “Jadi berkenaan misalnya dengan isu penugasan penugasan, jangan kemudian dimaknai sebagai dwi fungsi ABRI. Tidak,” kata Prasetyo di Kantor Kementerian PAN RB, Jakarta, Senin (17/3/2025).

    Prasetyo memastikan tidak ada niat atau tujuan untuk menghidupkan kembali dwi fungsi ABRI melalui revisi UU TNI.

    “Enggak, enggak. Ndak, kami pastikan tidak,” katanya.

    Prasetyo meminta perluasan tugas TNI di jabatan sipil tidak dimaknai sebagai dwi fungsi ABRI. 

    Prasetyo kemudian mencontohkan peran TNI dalam penanganan bencana. 

    Selama ini TNI, Polri dan unsur lainnya selaku menjadi Garda terdepan dalam penanganan bencana. 

    Keterlibatan TNI dalam penanganan bencana kata Prasetyo bukan berarti dwi fungsi ABRI.

    “Contoh misalnya dalam hal penanganan bencana, itu kan saudara-saudara kita semua tahu bahwa teman-teman TNI dan kepolisian dan tentunya bersama teman-teman yang lain selalu menjadi garda terdepan di dalam menjaga tugas-tugas penanganan bencana misalnya. Ya seperti itu. Jadi itu jangan kemudian dimaknai sebagai dwi fungsi abri. Tidak,” katanya.

    Berdasarkan Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 sebelum revisi, 10 jabatan sipil yang boleh dijabat anggota militer aktif yakni Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Pertahanan, Sekretariat Militer Presiden, Badan Intelijen Negara, Badan Siber dan Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Basarnas, Badan Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.

    Dalam rencana Revisi UU TNI jumlah jabatan sipil yang bisa ditempati bertambah menjadi 15 dengan tambahan BNPT, Kejaksaan Agung, Kelautan dan Perikanan, BNPB, dan Kemanan Laut.

  • Soal Houthi, Iran Ingatkan AS Tak Berhak Dikte Kebijakan Luar Negeri!

    Soal Houthi, Iran Ingatkan AS Tak Berhak Dikte Kebijakan Luar Negeri!

    Teheran –

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran Abbas Araghchi menegaskan Amerika Serikat (AS) tidak memiliki wewenang untuk mendikte kebijakan luar negeri negaranya, setelah Presiden Donald Trump mendesak Teheran untuk menghentikan dukungan terhadap kelompok Houthi yang bermarkas di Yaman.

    “Pemerintah Amerika Serikat tidak memiliki wewenang, atau urusan, mendikte kebijakan luar negeri Iran,” tegas Araghchi dalam pernyataan via media sosial X, seperti dilansir AFP, Senin (17/3/2025).

    Araghchi, dalam pernyataannya, menyebut masa ketika Washington dalam mendikte kebijakan luar negeri Teheran telah berakhir tahun 1979 silam, ketika Revolusi Islam Iran menggulingkan shah yang didukung Barat.

    Lebih lanjut, Araghchi balik mendesak AS untuk menghentikan “pembunuhan orang-orang Yaman”.

    Araghchi merujuk pada serangan udara AS baru-baru ini yang menargetkan Houthi di Yaman. Otoritas kesehatan Yaman, yang dikuasai Houthi, melaporkan sedikitnya 53 orang, termasuk lima anak-anak, tewas akibat serangan udara AS di wilayah Yaman.

    Ini menjadi operasi militer terbesar AS di kawasan Timur Tengah sejak Presiden Donald Trump menjabat pada Januari lalu.

    Trump dalam pernyataannya pada Sabtu (15/3) mengatakan AS telah melancarkan “tindakan militer yang tegas dan kuat” untuk mengakhiri ancaman terhadap pelayaran di Laut Merah oleh Houthi. Trump juga menuntut agar dukungan Iran terhadap Houthi “harus segera diakhiri”.

    Seorang pejabat Washington, yang enggan disebut namanya, mengatakan kepada Reuters bahwa operasi militer itu mungkin berlanjut selama berminggu-minggu.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, dalam pernyataan terpisah, “mengutuk keras serangan udara brutal oleh AS” dan menyebut serangan itu sebagai “pelanggaran berat terhadap prinsip-prinsip Piagam PBB”.

    Houthi yang menguasai sebagian besar wilayah Yaman selama lebih dari satu dekade terakhir, merupakan bagian dari “poros perlawanan” yang pro-Iran dan melawan Israel serta AS. Houthi menyerang Israel dan jalur pelayaran internasional Laut Merah sejak perang berkecamuk di Jalur Gaza.

    Sementara itu, kepala Garda Revolusi Iran Hossein Salami menegaskan: “Iran tidak akan mengobarkan perang, tetapi jika ada yang mengancam, Iran akan memberikan tanggapan yang tepat, tegas dan konklusif.”

    Dia menyebut Houthi sebagai “perwakilan rakyat Yaman” dan menyatakan bahwa kelompok itu membuat “keputusan strategis dan operasional” secara independen.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Diingatkan Trump untuk Setop Dukung Houthi, Iran Ancam Lakukan Ini!

    Diingatkan Trump untuk Setop Dukung Houthi, Iran Ancam Lakukan Ini!

    Jakarta –

    Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengancam akan memberikan respons “tegas” terhadap serangan apa pun. Ini disampaikan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan serangkaian serangan udara terhadap Houthi dan memperingatkan Teheran agar berhenti mendukung kelompok militan yang berbasis di Yaman tersebut.

    Sebelumnya pada hari Sabtu (15/3) lalu, Trump mengatakan Amerika Serikat telah meluncurkan “tindakan militer yang tegas dan kuat” untuk mengakhiri ancaman Houthi terhadap kapal-kapal pengiriman di Laut Merah. Trump juga memperingatkan agar dukungan Iran terhadap Houthi “harus segera diakhiri.” Seorang pejabat kesehatan Houthi mengatakan serangan AS tersebut telah menewaskan 31 orang.

    Dilansir Al Arabiya dan AFP, Senin (17/3/2025), dalam pidato yang disiarkan televisi pada hari Minggu (16/3), Kepala IRGC, Hossein Salami mengecam ancaman Trump tersebut, dengan menambahkan bahwa “Iran tidak akan berperang, tetapi jika ada yang mengancam, Iran akan memberikan respons yang tepat, tegas, dan konklusif.”

    Komandan tersebut menyebut Houthi sebagai “perwakilan Yaman,” dan menambahkan bahwa kelompok tersebut membuat “keputusan strategis dan operasional” secara independen.

    Sebelumnya pada bulan Januari 2020, selama masa jabatan pertama Trump sebagai presiden, militer AS menewaskan komandan pasukan operasi luar negeri IRGC, Qassem Soleimani, dalam serangan drone di Baghdad, ibu kota Irak.

    Beberapa hari kemudian, Iran membalas dengan menembakkan rudal ke pangkalan-pangkalan di Irak yang menampung pasukan Amerika dan pasukan koalisi lainnya. Tidak ada personel AS yang tewas, tetapi Washington mengatakan puluhan orang menderita cedera otak traumatis.

    Sebelumnya pada hari Minggu (16/3) lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baqaei “mengutuk keras serangan udara brutal oleh AS” dalam sebuah pernyataan, mengecamnya sebagai “pelanggaran berat terhadap prinsip-prinsip Piagam PBB.”

    Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi kemudian mengatakan bahwa Washington “tidak memiliki wewenang” untuk mendikte kebijakan luar negeri Republik Islam tersebut.

    “Pemerintah Amerika Serikat tidak memiliki wewenang, atau urusan, untuk mendikte kebijakan luar negeri Iran,” kata Menlu Iran tersebut dalam postingan di media sosial X, sambil mendesak Amerika Serikat untuk menghentikan “pembunuhan orang-orang Yaman.”

    Araghchi mengatakan masa ketika Washington dapat mendikte kebijakan luar negeri Teheran berakhir pada tahun 1979, ketika revolusi Islam menggulingkan Shah yang didukung Barat.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Kompolnas Turun Tangan Awasi Proses Hukum Kapolres Ngada yang Terjerat Kasus Narkoba dan Asusila – Page 3

    Kompolnas Turun Tangan Awasi Proses Hukum Kapolres Ngada yang Terjerat Kasus Narkoba dan Asusila – Page 3

    AKBP Fajar dicopot dari jabatannya berdasarkan Surat Telegram (ST) Kapolri bernomor ST/489/III/KEP./2025, tertanggal 12 Maret 2025. Polda NTT belum melakukan pemeriksaan terhadap AKBP Fajar karena Mabes Polri yang menangani kasus ini. Belum ada penetapan tersangka hingga saat ini.

    Penunjukan AKBP Andrey sebagai Kapolres Ngada baru diharapkan dapat memulihkan kepercayaan publik. Kasus ini menjadi sorotan dan menimbulkan keresahan di masyarakat karena melibatkan pejabat kepolisian yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan kejahatan, khususnya kejahatan seksual terhadap anak dan penyalahgunaan narkoba.

    Proses hukum yang sedang berjalan akan diawasi oleh Kompolnas untuk memastikan keadilan dan transparansi. Masyarakat berharap kasus ini menjadi pelajaran bagi institusi kepolisian dan langkah awal untuk memperbaiki citra Polri.

    Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Henry Novika Chandra, menyatakan kasus ini ditangani Mabes Polri dan pemeriksaan masih berlangsung. Belum ada keterangan resmi mengenai detail penangkapan dan barang bukti yang ditemukan.

  • AS Koordinasi ke Israel Soal Bombardemen ke Houthi Yaman, IRGC Iran Nyatakan Siap Perang – Halaman all

    AS Koordinasi ke Israel Soal Bombardemen ke Houthi Yaman, IRGC Iran Nyatakan Siap Perang – Halaman all

    AS Koordinasi ke Israel Soal Bombardemen ke Yaman, Iran Nyatakan Siap Perang

    TRIBUNNEWS.COM – Kementerian luar negeri Iran, Minggu (15/3/2025) mengutuk serangan mematikan Amerika Serikat (AS) terhadap kelompok Ansarallah Houthi Yaman yang didukung Teheran, dengan mengatakan serangan itu melanggar hukum internasional.

    Juru bicara Kementerian Esmaeil Baqaei dalam sebuah pernyataan menyatakan kalau Iran “mengutuk keras serangan udara brutal oleh AS” dan menyebutnya sebagai “pelanggaran berat terhadap prinsip-prinsip Piagam PBB”.

    Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump memperingatkan Iran agar berhenti mendukung Houthi, dalam pernyataan yang dibuat pada Sabtu.

    Peringatan Trump itu dia lontarkan setelah mengumumkan apa yang tampaknya merupakan dimulainya serangan udara besar-besaran terhadap kelompok Yaman tersebut.

    Sebagai tanggapan, kepala Garda Revolusi Iran (IRGC) pada hari Minggu menyatakan pihaknya siap berperang dengan mengancam akan memberikan tanggapan “tegas” terhadap serangan apa pun.

    “Iran tidak akan melancarkan perang, tetapi jika ada yang mengancam, Iran akan memberikan tanggapan yang tepat, tegas, dan konklusif,” kata Hossein Salami dalam pidato yang disiarkan televisi.

    BOLA API – Tangkap layar bola api dari ledakan yang terjadi di Al-Jaffar, Sanaa, Yaman, Sabtu (15/3/2025) seusai dibom serangan udara Amerika Serikat. Kelompok Houthi Yaman bersumpah akan membalas serangan ini. (RNTV/TangkapLayar)

    AS Koordinasi dengan Israel 

    Adapun pihak AS rupanya melakukan koordinasi dengan Israel, musuh lama Iran, sebelum melakukan bombardemen ke Yaman.

    “Israel diberitahu oleh Amerika Serikat tentang operasi mereka terhadap Houthi sebelum serangan terhadap organisasi teroris itu dimulai,” kata seorang pejabat Israel kepada The Jerusalem Post pada Minggu pagi.

    Selain Israel, AS juga menginformasikan serangan mereka di Yaman tersebut ke pihak Rusia. 

    “Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio berbicara pada hari Sabtu dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov untuk memberitahunya tentang serangan AS terhadap Houthi Yaman serta langkah selanjutnya setelah pertemuan di Arab Saudi,” kata Departemen Luar Negeri AS.

    Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan Rubio dan Lavrov “sepakat untuk terus berupaya memulihkan komunikasi antara Amerika Serikat dan Rusia.”

    KOBARAN API – Tangkap layar kobaran api dari ledakan yang terjadi di Al-Jaffar, Sanaa, Yaman, Sabtu (15/3/2025) seusai dibom serangan udara Amerika Serikat. Kelompok Houthi Yaman bersumpah akan membalas serangan ini. (RNTV/TangkapLayar)

    Serangan AS ke Houthi bisa Berlanjut Hingga Berminggu-minggu

    Serangan udara AS dan Inggris baru-baru ini yang menargetkan Houthi bukanlah peristiwa satu kali, melainkan awal dari serangkaian operasi yang dapat berlangsung selama berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu, CNN mengutip sumber yang mengetahui masalah tersebut.

    Dalam pernyataan sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengatakan: “Kami tidak akan menoleransi segala serangan terhadap kepentingan kami atau ancaman terhadap keamanan kami, baik di laut maupun di tempat lain.”

    Trump menekankan bahwa serangan Houthi yang terus berlanjut terhadap kapal, pesawat, dan pesawat tak berawak Amerika telah menyebabkan Amerika Serikat mengambil tindakan tegas.

    Ia mengkritik tanggapan mantan Presiden AS Joe Biden terhadap serangan-serangan ini, menyebutnya “sangat lemah,” yang menurut Trump, (respons lemah Biden ini) memungkinkan kaum Houthi untuk melanjutkan tindakan-tindakan gegabah mereka.

    Trump lebih lanjut menyatakan bahwa eskalasi tersebut telah “mencekik pengiriman di salah satu jalur perairan paling kritis di dunia,” yang menyebabkan gangguan luas pada perdagangan global.

    Houthi: Jumlah Korban Tewas Serangan Udara AS di Yaman Meningkat 

    Terkait serangan AS itu, Kelompok Houthi di Yaman mengumumkan bahwa 13 orang tewas dan sembilan lainnya terluka dalam serangan udara terbaru di ibu kota, Sanaa.

    Menurut pernyataan kelompok tersebut, serangan AS menargetkan wilayah pemukiman di Sanaa, yang mengakibatkan korban sipil.

    Anis Al-Asbahi, juru bicara Kementerian Kesehatan Yaman, menyatakan: “Jumlah korban akibat agresi telah mencapai 13 orang syahid dan sembilan orang terluka, sebagian besar adalah warga sipil. Ini adalah jumlah korban sementara dan mungkin bertambah.”

    Ia menambahkan bahwa “agresi Amerika terhadap Yaman adalah eskalasi kriminal yang tidak akan mematahkan keinginan rakyat Yaman, tetapi hanya akan memperkuat tekad mereka untuk mendukung Gaza dan perlawanan.”

    Al-Asbahi mengutuk apa yang ia gambarkan sebagai “serangan yang menargetkan warga sipil dan wilayah permukiman di Sanaa timur hari ini, yang menandai eskalasi kriminal yang sistematis, pelanggaran terang-terangan terhadap semua hukum dan konvensi internasional, dan kejahatan perang yang menambah catatan poros kejahatan.”

    YAMAN DISERANG – Tangkap layar YouTube AlJazeera Arabic, memperlihatkan serangan AS-Inggris di ibu kota Yaman, Sanaa pada Sabtu (15/3/2025) malam waktu setempat. Serangan ini terjadi setelah Donald Trump menyerukan eskalasi terhadap kelompok Houthi. (Tangkap layar YouTube AlJazeera Arabic)

    Houthi Bersumpah Balas Serangan Udara AS

    Biro politik Ansar Allah (kelompok Houthi) mengeluarkan pernyataan yang memperingatkan bahwa serangan udara AS “tidak akan dibiarkan begitu saja” dan bahwa pasukan mereka “siap untuk meningkatkan serangan hingga kemenangan tercapai.”

    “Agresi Amerika tidak akan menghalangi rakyat kami untuk terus mendukung Palestina dan mendukung rakyat Gaza serta perlawanannya,” kata Houthi dalam sebuah pernyataan, seraya menambahkan bahwa “serangan AS dan Inggris merupakan respons langsung terhadap posisi Yaman dalam solidaritas dengan perjuangan Palestina.”

    Pernyataan tersebut selanjutnya menuduh Amerika Serikat “mengobarkan perang atas nama entitas Zionis,” dan menekankan bahwa “menargetkan warga sipil dan infrastruktur sipil merupakan kejahatan perang dan tindakan terorisme Amerika yang jelas terhadap negara-negara lain.”

    Rudal Houthi Jatuh di Sharm El Sheikh Mesir

    Houthi tampaknya langsung merespons serangan AS ini dengan menargetkan serangan rudal ke Israel.

    Namun, sebuah rudal, yang dilaporkan ditembakkan oleh Houthi Yaman, jatuh di kota Sharm el-Sheikh di Semenanjung Sinai Mesir, menurut Jerusalem Post, mengutip Radio Angkatan Darat Israel pada Minggu pagi.

    “Postingan tersebut melaporkan bahwa serangan rudal tersebut menimbulkan kekhawatiran, dan Pasukan Pendudukan Israel (IOF) meluncurkan penyelidikan untuk mengetahui apakah rudal tersebut dimaksudkan untuk menargetkan Israel,” tulis RNTV.

    Pemerintah Mesir belum mengeluarkan pernyataan resmi tentang insiden tersebut.

    Sebelumnya pada hari Sabtu, ledakan dahsyat mengguncang ibu kota Yaman menyusul serangan udara AS yang menargetkan beberapa lokasi Houthi di Sanaa barat laut.

    Kelompok Houthi di Yaman baru-baru ini mengumumkan bahwa 13 orang tewas dan sembilan lainnya terluka dalam serangan udara terbaru AS di ibu kota, Sanaa.

    Menurut pernyataan kelompok itu, serangan AS menargetkan wilayah pemukiman di Sanaa, yang mengakibatkan korban sipil.

     

    (oln/rntv/*)

  • Iran Tolak Perintah Trump, Tegaskan AS Tak Punya Hak Atur Kebijakan Otoritas Teheran  – Halaman all

    Iran Tolak Perintah Trump, Tegaskan AS Tak Punya Hak Atur Kebijakan Otoritas Teheran  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM –  Pemerintah Iran menegaskan, Amerika Serikat tidak memiliki wewenang apapun untuk mengatur kebijakan luar negeri Iran.

    “AS tidak memiliki wewenang, atau urusan, yang mendikte kebijakan luar negeri Iran,” tegas Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, sebagaimana dikutip dari BBC International.

    Dalam cuitannya di media sosial X, Araghchi juga mendesak agar pemerintahan AS di bawah kepemimpinan Donald Trump menghentikan pembunuhan terhadap rakyat Yaman.

    “Akhiri dukungan terhadap genosida dan terorisme Israel. Hentikan pembunuhan terhadap warga Yaman,” imbuh Araghchi.

    Pernyataan ini, dilontarkan Araghchi tepat setelah Presiden AS Donald Trump memerintahkan militernya untuk menyerang ibu kota Yaman, Sanaa, pada Sabtu (15/3/2025). 

    Pasca perintah dirilis, sejumlah jet tempur AS tampak lepas landas dari kapal induk menuju ke beberapa wilayah di Yaman, termasuk ibu kota Sanaa.

    Tak hanya di ibu kota Sanna, serangan dilakukan militer AS ke sejumlah wilayah Yaman lainnya, seperti Provinsi utara Saada dan Hajjah, menewaskan setidaknya 10 orang.

    Sementara saluran TV lokal, Al-Masirah TV melaporkan, empat serangan udara dilakukan AS dengan menargetkan permukiman Shoab di Sanaa timur, serta Provinsi tengah Bayda, Marib, Dhamar, dan Provinsi barat daya Taiz.

    Imbas serangan ini,sebanyak 31 warga sipil Yaman dilaporkan tewas, sementara 50 orang lainnya dilaporkan luka-luka pada akhir pekan ini.

    “Mereka telah melancarkan kampanye pembajakan, kekerasan, dan terorisme yang tak henti-hentinya terhadap kapal, pesawat, dan pesawat nirawak Amerika, dan lainnya.” tegas Trump di X.

    Kedekatan Iran dan Houthi

    Presiden AS, Donald Trump, mengatakan serangan tersebut dilakukan sebagai tanggapan atas aksi balasan atas tindakan Houthi terhadap kapal-kapal yang berlayar melalui Terusan Suez dan Laut Merah selatan.

    Namun serangan tersebut memicu kecaman, termasuk pemerintah Iran yang merupakan sekutu dekat Houthi.

    Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengatakan pemerintah AS tidak memiliki wewenang, atau urusan, yang mendikte kebijakan luar negeri Iran, termasuk memutuskan hubungan Iran dengan Houthi.

    Hubungan antara Iran dan Houthi di Yaman sejak dulu terjalin cukup dekat

    Kedekatan ini bahkan membuat Iran aktif memberikan dukungan politik, militer, dan logistik kepada kelompok Houthi. 

    Kedekatan antara Iran dan Houthi terjalin lantaran Iran, yang merupakan negara mayoritas Syiah yang memiliki kesamaan ideologi dan agama dengan Houthi.

    Selain itu, Iran melihat Houthi sebagai bagian dari strategi lebih luas untuk membangun sekutu di kawasan yang lebih luas,.

    Termasuk di Irak, Suriah, dan Lebanon, melalui apa yang sering disebut sebagai “Poros Perlawanan” (Axis of Resistance) yang melawan pengaruh Barat dan sekutunya, seperti Arab Saudi dan negara-negara Teluk lainnya.

    Atas dasar ini, Iran diduga memberikan dukungan berupa pasokan senjata, pelatihan militer, dan bantuan logistik kepada Houthi. 

    Meskipun Iran membantah terlibat langsung dalam pemberontakan Houthi, banyak negara, termasuk Arab Saudi dan negara-negara Barat, yang menganggap Iran sebagai pendukung utama Houthi.

    Bahkan, sejumlah analis menyebut, Iran secara diam-diam memberikan pasokan senjata kepada Houthi, termasuk roket, rudal balistik, dan senjata api.

    Iran turut diduga memberikan teknologi dan dukungan terkait pembuatan rudal balistik dan drone, yang kemudian digunakan oleh Houthi untuk menyerang target di dalam Yaman dan negara-negara tetangga, termasuk Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA).

    Lebih lanjut, Iran diduga memberikan pelatihan kepada pejuang Houthi dalam taktik tempur, penggunaan senjata berat, dan pembuatan senjata. 

    Adapun pelatihan ini kemungkinan dilakukan oleh pasukan Garda Revolusi Iran (IRGC) atau pasukan militer lainnya yang memiliki pengalaman dalam konflik di kawasan Timur Tengah.

    (Tribunnews.com / Namira)