NGO: GARDA

  • RI Bakal Bangun ‘Nuklir’ di Tahun 2032, di Sini Lokasinya..

    RI Bakal Bangun ‘Nuklir’ di Tahun 2032, di Sini Lokasinya..

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) baru saja merilis aturan terkait sistem ketenagalistrikan nasional hingga tahun 2060. Aturan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 85.K/TL.01/MEM.L/2025 tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN).

    Dalam aturan tersebut, kebutuhan investasi untuk pembangkit dan transmisi tenaga listrik antar provinsi pada periode 2025-2060 diperkirakan mencapai US$ 1,092 triliun atau rata-rata sekitar US$ 30,33 miliar per tahun.

    Namun yang menarik, pada hal 29 aturan ini, pemerintah diketahui akan mempercepat pemanfaatan energi nuklir melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Teknologi PLTN yang akan dikembangkan setidaknya meliputi small modular reactor, pressurized water reactor, serta teknologi lainnya yang terus berkembang.

    “Pengembangan PLTN harus memenuhi persyaratan utama, yakni keselamatan (safety), keamanan (security), dan garda aman (safeguards),” tulis aturan tersebut dikutip Kamis (27/3/2025).

    Sementara itu, untuk pemilihan lokasi pembangunan juga harus mempertimbangkan faktor keselamatan, seperti bebas dari ancaman bencana geologi, jauh dari kawasan padat penduduk, serta tidak berada di daerah lumbung pangan.

    Pembangunan dan pengoperasian PLTN juga harus disertai dengan jaminan pasokan bahan bakar nuklir dan pengelolaan limbah radioaktif. Untuk memastikan keselamatan dan keamanan, pembangunan dan pengoperasian PLTN harus disetujui oleh badan pengawas tenaga nuklir.

    Kapan Pengembangan PLTN Pertama?

    Sebagai bagian dari diversifikasi sumber energi listrik dan peningkatan keandalan pasokan dari pembangkit baseload, PLTN pertama di Indonesia ditargetkan mulai beroperasi secara komersial (Commercial Operation Date) pada tahun 2032.

    Pembangunan dan pengoperasian PLTN harus memenuhi persyaratan keselamatan (safety), keamanan (security), dan garda aman (safeguards) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Pemilihan lokasi pembangunan PLTN di suatu wilayah dilakukan dengan pertimbangan antara lain lokasi yang aman dari ancaman bencana geologi, daerah tidak padat penduduk, dan daerah bukan lumbung pangan.

    Pembangunan dan pengoperasian PLTN harus mensyaratkan jaminan pasokan bahan bakar nuklir dan pengelolaan limbah radioaktif. Untuk memastikan jaminan pasokan bahan bakar nuklir diperlukan pencadangan sumber daya bahan galian nuklir nasional. Untuk memastikan keselamatan dan keamanan pembangunan dan pengoperasian PLTN harus disetujui oleh badan pengawas tenaga nuklir.

    (pgr/pgr)

  • RI Yakin Bakal Bangun ‘Nuklir’, Ini Buktinya

    RI Yakin Bakal Bangun ‘Nuklir’, Ini Buktinya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) baru saja merilis aturan terkait sistem ketenagalistrikan nasional hingga tahun 2060. Aturan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 85.K/TL.01/MEM.L/2025 tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN).

    Dalam aturan ini, kebutuhan investasi untuk pembangkit dan transmisi tenaga listrik antar provinsi pada periode 2025-2060 diperkirakan mencapai US$ 1,092 triliun atau rata-rata sekitar US$ 30,33 miliar per tahun.

    Yang menarik, pemerintah juga akan mempercepat pemanfaatan energi nuklir melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Teknologi PLTN yang akan dikembangkan setidaknya meliputi small modular reactor, pressurized water reactor, serta teknologi lainnya yang terus berkembang.

    “Pengembangan PLTN harus memenuhi persyaratan utama, yakni keselamatan (safety), keamanan (security), dan garda aman (safeguards),” tulis aturan tersebut, dikutip Kamis (27/3/2025).

    Sementara itu, untuk pemilihan lokasi pembangunan juga harus mempertimbangkan faktor keselamatan, seperti bebas dari ancaman bencana geologi, jauh dari kawasan padat penduduk, serta tidak berada di daerah lumbung pangan.

    Pembangunan dan pengoperasian PLTN juga harus disertai dengan jaminan pasokan bahan bakar nuklir dan pengelolaan limbah radioaktif. Untuk memastikan keselamatan dan keamanan, pembangunan dan pengoperasian PLTN harus disetujui oleh badan pengawas tenaga nuklir.

    Kapan Pengembangan PLTN Pertama?

    Sebagai bagian dari diversifikasi sumber energi listrik dan peningkatan keandalan pasokan dari pembangkit base load, PLTN pertama di Indonesia ditargetkan mulai beroperasi secara komersial (Commercial Operation Date) pada tahun 2032.

    Pembangunan dan pengoperasian PLTN harus memenuhi persyaratan keselamatan (safety), keamanan (security), dan garda aman (safeguards) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Pemilihan lokasi pembangunan PLTN di suatu wilayah dilakukan dengan pertimbangan antara lain lokasi yang aman dari ancaman bencana geologi, daerah tidak padat penduduk, dan daerah bukan lumbung pangan.

    Pembangunan dan pengoperasian PLTN harus mensyaratkan jaminan pasokan bahan bakar nuklir dan pengelolaan limbah radioaktif. Untuk memastikan jaminan pasokan bahan bakar nuklir diperlukan pencadangan sumber daya bahan galian nuklir nasional. Untuk memastikan keselamatan dan keamanan pembangunan dan pengoperasian PLTN harus disetujui oleh badan pengawas tenaga nuklir.

    (pgr/pgr)

  • Kontribusi TNI bagi pembangunan nasional

    Kontribusi TNI bagi pembangunan nasional

    Warga memainkan ruling tambur menyambut rombongan pejabat Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya di pulau terluar Kepulauan Fani Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Senin (21/8/2023). Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama TNI AL Armada III dan Lantamal XIV mengadakan misi pengibaran bendera Merah Putih dan bakti sosial di Pulau terluar perbatasan NKRI dengan negara Palau sebagai bukti kehadiran negara di perbatasan. ANTARA FOTO/Olha Mulalinda/tom

    Kontribusi TNI bagi pembangunan nasional
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 26 Maret 2025 – 13:03 WIB

    Elshinta.com – Gerakan Reformasi 1998 menghadirkan cara pandang baru terhadap posisi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pembangunan nasional, yang di masa lalu biasa dikenal sebagai fungsi kekaryaan. Reformasi 1998 telah mendorong TNI kembali pada fungsi utamanya, yaitu sebagai kekuatan pertahanan secara profesional.

    Namun, mengingat sumber daya dan potensi yang besar, TNI juga diberi ruang dalam berkontribusi bagi pembangunan nasional, lebih khusus terlibat aktif dalam kesejahteraan masyarakat. Salah satu peran penting TNI dalam masyarakat, utamanya di daerah perbatasan dan pulau terluar, adalah melalui kegiatan sosial yang dilakukan secara rutin.

    TNI seringkali mengadakan kegiatan seperti sebagai relawan mengajar (guru), pengobatan gratis, dan bakti sosial lainnya untuk membantu masyarakat pelosok negeri yang membutuhkan. Kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat desa, tetapi juga membangun hubungan yang baik antara TNI dan masyarakat.

    Melalui pengesahan RUU TNI baru-baru ini, ruang partisipasi TNI semakin luas. Revisi UU TNI yang baru disahkan tersebut, salah satunya adalah menambah jabatan sipil di kementerian/lembaga (K/L), yang bisa diisi anggota TNI, terutama unsur perwiranya. Jabatan sipil dimaksud secara umum biasa dikenal sebagai OMSP (operasi militer selain perang), yang semula adalah 10 K/L menjadi 14 K/L. Penambahan posisi atau jabatan tersebut, sudah sesuai dengan kapasitas dan sumber daya TNI.

    Semisal dalam penugasan di BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), itu sudah sesuai dengan kapasitas dan kompetensi TNI. Sebelum penugasan di BNPB dimasukkan secara resmi dalam Revisi UU TNI, pada kenyataannya anggota TNI sudah terlibat aktif dalam penanggulangan bencana, seperti Tsunami di Aceh (2004), terlibat dalam evakuasi warga dari dampak letusan Gunung Merapi (2010), dan seterusnya.

    Keterlibatan TNI dalam berbagai program kemanusiaan, seperti penanganan bencana, pembangunan infrastruktur, hingga program ketahanan pangan, menunjukkan bahwa peran TNI ini tidak hanya terbatas pada pertahanan militer, tetapi juga sebagai penggerak kesejahteraan rakyat.

    TNI yang modern harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa meninggalkan esensi kedekatannya dengan rakyat.

    Mencerdaskan anak bangsa

    Dinamika implementasi regulasi TNI inilah menjadi hal krusial, sekaligus harapan masyarakat Indonesia. Bagaimana TNI dapat membangun dan mendayagunakan segala kekuatannya dalam menghadapi persoalan masyarakat semakin kompleks. Salah satunya adalah sumbangsih TNI dalam mencerdaskan bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

    Tidak dapat dipungkiri bahwa akses pendidikan yang merata merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan SDM yang berkualitas, Indonesia akan mampu bersaing di kancah global. Oleh karena itu, TNI melalui Program Papua Pintar, berkomitmen untuk terus mendukung tercapainya visi besar tersebut. 

    Program Papua Pintar adalah salah satu program unggulan yang diinisiasi oleh Angkatan Darat dan mendapat dukungan penuh dari Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD). TNI akan terus berkontribusi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, terutama di wilayah-wilayah yang masih membutuhkan perhatian lebih, seperti Papua.

    Dengan hadirnya Program Papua Pintar, TNI berharap dapat menjadi motor penggerak perubahan positif, yang bukan hanya berdampak pada sektor pendidikan, tetapi juga pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat Papua. Kehadiran anggota TNI sebagai pengajar di pedalaman Papua, bukan hanya membawa keceriaan bagi anak-anak Papua, tetapi juga menumbuhkan harapan baru bagi masa depan mereka.

    Bagi anggota TNI yang menjadi guru di pedalaman, memegang prinsip bahwa ilmu adalah kunci menuju masa depan yang lebih baik. Pendidikan harus tetap berjalan, meskipun dengan segala keterbatasan yang ada. Para prajurit TNI mengajarkan membaca dan menulis kepada anak-anak, sambil memberikan motivasi agar mereka tetap semangat dalam menuntut ilmu.

    TNI sangat senang bisa membantu mengajarkan anak-anak membaca dan menulis, terlebih saat melihat mereka begitu gembira dalam belajar. Kebijakan pimpinan pasukan, berencana membantu pihak sekolah di sekitar pos dengan menyiapkan guru pengganti dari personel TNI.

    Ini menjadi bukti nyata bahwa kehadiran TNI di Papua bukan hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga menyemai harapan dan masa depan bagi generasi muda. Kehadiran prajurit TNI sebagai guru dadakan mendapat sambutan hangat dari anak-anak di kampung pedalaman Papua.

    Kegiatan sosial ini membuktikan bahwa TNI tidak hanya hadir sebagai pasukan, tetapi juga dengan ilmu dan kepedulian. Mereka tidak hanya menjaga batas wilayah, tetapi juga menjaga harapan anak-anak Papua untuk masa depan yang lebih cerah. TNI bukan hanya penjaga kedaulatan, tetapi juga penjaga masa depan anak negeri.

    Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, anggota TNI yang mengajar di sekolah perbatasan, termasuk di Papua, telah dibekali pelatihan kompetensi sebagai tenaga pendidik. Kemendikdasmen memberikan pelatihan untuk pedagogisnya, sedangkan untuk materi ajar, umumnya sudah dikuasai anggota TNI.

    Kesejahteraan di perbatasan

    Indonesia adalah negara kepulauan dan juga bisa disebut negara maritim, karena sebagian besar wilayahnya didominasi lautan serta kondisi geografisnya berupa kepulauan. Sebagai negara, Indonesia hidup berdampingan dengan negara lain. Secara wilayah, Indonesia pun berbatasan secara langsung dengan negara-negara tetangga.

    Untuk wilayah darat, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste. Sementara wilayah laut Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Thailand, Vietnam, Singapura, Filipina, Palau, India, Timor Leste, dan Australia. Di antara wilayah Indonesia dan negara-negara tetangga ini terdapat suatu kawasan yang disebut dengan daerah perbatasan.

    Daerah perbatasan merupakan daratan, laut dan udara. Masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan, memperoleh perhatian khusus dari (institusi) TNI, karena ikut menjaga kedaulatan negara di perbatasan.

    Secara garis besar isu yang banyak muncul adalah isu teritorial mengenai tapal batas, isu lingkungan seperti eksploitasi sumber daya berlebihan dan kerusakan ekologi, isu keamanan dan kedaulatan seperti kejahatan lintas batas seperti penyelundupan, illegal trafficking, dan isu kemiskinan, keterbelakangan dan keterbatasan karena masuk daerah T3 (terdepan, tertinggal, terluar).

    Kawasan perbatasan merupakan kawasan strategis nasional yang mempunyai peranan dan fungsi penting dalam kedaulatan negara sehingga harus dijaga dengan baik. Salah satu komponen bangsa yang berperan menjaga dan mengamankan wilayah perbatasan adalah TNI.

    TNI berperan sebagai penjaga kedaulatan negara, pemelihara keutuhan NKRI, dan penangkal kekuatan musuh dari eksternal, sehingga sangat berkepentingan untuk memelihara keamanan dan kedaulatan negara.

    Melihat peran dan tugas TNI di perbatasan memang tidak mudah apalagi di perbatasan yang menjadi medan konflik yang bisa terjadi antar rakyat dan sengketa lahan perbatasan antar negara karena tidak adanya tapal batas di wilayah Indonesia, hanya garis yang kadang bisa memudar hilang.

    Kendati tak mudah, kita harus akui bahwa TNI memang garda terdepan untuk menjadi penjaga kedaulatan negara. Salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah terluar, telah dilaksanakan anggota Korps Marinir di Papua, sebagai bukti empirik.

    Pos TNI AL (Posal) Pulau Fani dan Prajurit Marinir TNI AL dari Satuan Tugas Pengamanan Pulau Terluar (Satgaspam Puter), melaksanakan kegiatan bakti kesehatan di sekitar Pesisir Pantai Pulau Fani, Raja Ampat, Papua Barat Daya, beberapa waktu lalu. Kegiatan bakti kesehatan yang disambut antusias oleh warga sekitar, merupakan wujud kepedulian prajurit TNI AL yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat Pulau Fani yang kesulitan mengakses fasilitas kesehatan.

    Tim medis dari TNI AL dalam pelaksanaannya memberikan berbagai pelayanan kesehatan dasar seperti pemeriksaan kesehatan umum, pemberian obat-obatan gratis, serta penyuluhan kesehatan dengan harapan kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

    Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali pada kesempatan terpisah menyampaikan kepada seluruh prajurit Jalasena bahwa TNI AL berkomitmen dalam memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Seiring keinginan bahwa kehadiran TNI AL dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap TNI AL sebagai bagian dari masyarakat.

    Sumber : Antara

  • PMII Ciputat Bahas Optimalisasi Gas Bumi di Ramadan Public Lecture 2025 – Halaman all

    PMII Ciputat Bahas Optimalisasi Gas Bumi di Ramadan Public Lecture 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Ciputat kembali menggelar Ramadan Public Lecture pada 21 Maret 2025 di Syahida Inn, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten.

    Acara ini mengusung tema “Optimalisasi Pemanfaatan Gas Bumi untuk Kemandirian Energi Nasional”, menghadirkan Dr. Didik Sasono Setyadi, M.H. (Ketua Asosiasi Praktisi Hukum Migas dan Energi Terbarukan) serta Zuhelmi Thaib dari BPH Migas, mewakili Wahyudi Anas (Komite BPH Migas).

    Lebih dari sekadar diskusi akademik, kegiatan ini menjadi ajang penghormatan bagi Muhammad Rafsanjani, mantan Sekretaris Jenderal PB PMII dan kader PMII Ciputat, yang dikenal gigih dalam mengadvokasi isu-isu strategis nasional.

    Dalam diskusi, para pemateri menyoroti peran gas bumi sebagai sektor strategis dalam mewujudkan ketahanan energi nasional.

    Namun, Indonesia masih menghadapi tantangan besar, seperti keterbatasan infrastruktur, ketidakseimbangan produksi dan konsumsi, serta tingginya ketergantungan pada impor energi.

    Sejalan dengan Asta Cita Prabowo-Gibran, sektor energi menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam mencapai kemandirian energi nasional.

    Para pemateri menekankan pentingnya langkah konkret, seperti percepatan hilirisasi gas bumi, ekspansi jaringan distribusi, dan peningkatan efisiensi pemanfaatan energi.

    Ketua PMII Ciputat, Fauzan Bahasuan, menegaskan bahwa Ramadan Public Lecture bukan sekadar tradisi, tetapi bentuk nyata komitmen kader PMII dalam mengawal kebijakan nasional.

    “Kita ingin melanjutkan semangat almarhum Muhammad Rafsanjani bahwa kader PMII harus berada di garda terdepan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat,” ungkapnya.

    Dengan terselenggaranya acara ini, PMII Ciputat menegaskan perannya dalam melahirkan pemikiran kritis dan rekomendasi strategis demi kedaulatan energi nasional.

    Harapannya, semangat intelektual dan perjuangan yang diwariskan oleh almarhum Muhammad Rafsanjani dapat terus menginspirasi kader-kader PMII dalam membangun bangsa. 

  • Ojol Protes ‘THR’ Cuma Rp 50 Ribu, Gojek Bilang Begini

    Ojol Protes ‘THR’ Cuma Rp 50 Ribu, Gojek Bilang Begini

    Jakarta

    Gojek Indonesia menanggapi keluhan mitra driver yang hanya menerima bonus hari raya (BHR) sebesar Rp 50 ribu. Mereka menegaskan, nominal tersebut sudah sesuai skema hitung-hitungan yang berlaku.

    Chief of Public Policy & Government Relations Goto, Ade Mulya mengatakan, BHR yang diberikan ke mitra driver sejatinya dibagi dalam lima kategori. Setiap kategorinya merujuk pada sejumlah indikator, termasuk tingkat keaktifan mitra.

    “Nominal setiap kategori disesuaikan dengan tingkat keaktifan, kinerja, konsistensi, dan produktivitas, serta tetap mempertimbangkan kemampuan perusahaan,” ujar Ade Mulya, dikutip dari CNBC Indonesia, Rabu (26/3).

    Kata Gojek soal BHR ojol. Foto: Grandyos Zafna

    Kelima kategori tersebut, kata Ade, merupakan Mitra Juara Utama, Mitra Juara, Mitra Unggulan, Mitra Andalan, dan Harapan. Ade menegaskan, pembagian kategori tersebut dimaksudkan agar BHR tepat sasaran.

    “Dengan pembagian ini, BHR dapat tepat sasaran dan menjangkau mitra-mitra yang telah berkontribusi nyata dalam ekosistem dan terus memberikan layanan terbaik kepada pelanggan,” tuturnya.

    Lebih jauh, dia menjelaskan, Gojek telah memenuhi imbauan pemerintah untuk pemberian BHR setara 20% penghasilan rata-rata bulanan Mitra Juara Utama. Sementara BHR di luar kategori Mitra Juara Utama diberikan sesuai arahan Kementerian Ketenagakerjaan dan sesuai kemampuan perusahaan.

    “Atas dasar itikad baik perusahaan, kami menambah empat kategori tambahan di luar Mitra Juara Utama, agar manfaat BHR dapat dirasakan lebih banyak mitra,” kata Ade.

    Ojek online alias ojol. Foto: Grandyos Zafna

    Secara rinci, driver ojol yang masuk kategori Mitra Juara Utama mendapat BHR sebesar RP 900 ribu dengan keaktifan 25 hari/bulan dan tingkat penerimaan bid 90 persen/bulan. Sementara mereka yang menerima Rp 50 ribu masuk kategori mitra harapan.

    Sebagai catatan, sejumlah driver ojol dan asosiasi terkait ramai-ramai komplain soal besaran BHR yang dianggap tak sesuai harapan. Mereka, yang merujuk pada pernyataan Presiden Prabowo Subianta, berharap angkanya bisa lebih banyak.

    “Rata-rata nilai BHR yang diterima ojol sebagian besar Rp 50 ribu, banyak dari rekan-rekan ojol yang sudah menjadi ojol di satu platform aplikator lebih dari 5 tahun, namun tetap saja hanya terima Rp 50 ribu,” ujar Ketua Umum (Ketum) asosiasi ojol Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono kepada detikOto.

    “Hal ini kami protes keras dan mengecam aplikator yang kami anggap telah melakukan akal-akalan menipu Presiden RI, membangkang Menaker RI dan membohongi Ojol seluruh Indonesia hanya demi menjaga citra baik di mata Presiden RI,” kata Igun menambahkan.

    (sfn/sfn)

  • Kontribusi TNI dalam pembangunan nasional

    Kontribusi TNI dalam pembangunan nasional

    TNI yang modern harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa meninggalkan esensi kedekatannya dengan rakyat.

    Jakarta (ANTARA) – Gerakan Reformasi 1998 menghadirkan cara pandang baru terhadap posisi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pembangunan nasional, yang di masa lalu biasa dikenal sebagai fungsi kekaryaan.

    Reformasi 1998 telah mendorong TNI kembali pada fungsi utamanya, yaitu sebagai kekuatan pertahanan secara profesional.

    Namun, mengingat sumber daya dan potensi yang besar, TNI juga diberi ruang dalam berkontribusi bagi pembangunan nasional, lebih khusus terlibat aktif dalam kesejahteraan masyarakat.

    Salah satu peran penting TNI dalam masyarakat, utamanya di daerah perbatasan dan pulau terluar, adalah melalui kegiatan sosial yang dilakukan secara rutin.

    TNI seringkali mengadakan kegiatan seperti sebagai relawan mengajar (guru), pengobatan gratis, dan bakti sosial lainnya untuk membantu masyarakat pelosok negeri yang membutuhkan.

    Kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat desa, tetapi juga membangun hubungan yang baik antara TNI dan masyarakat.

    Melalui pengesahan RUU TNI baru-baru ini, ruang partisipasi TNI semakin luas. Revisi UU TNI yang baru disahkan tersebut, salah satunya adalah menambah jabatan sipil di kementerian/lembaga (K/L), yang bisa diisi anggota TNI, terutama unsur perwiranya.

    Jabatan sipil dimaksud secara umum biasa dikenal sebagai OMSP (operasi militer selain perang), yang semula adalah 10 K/L menjadi 14 K/L. Penambahan posisi atau jabatan tersebut, sudah sesuai dengan kapasitas dan sumber daya TNI.

    Semisal dalam penugasan di BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), itu sudah sesuai dengan kapasitas dan kompetensi TNI.

    Sebelum penugasan di BNPB dimasukkan secara resmi dalam Revisi UU TNI, pada kenyataannya anggota TNI sudah terlibat aktif dalam penanggulangan bencana, seperti Tsunami di Aceh (2004), terlibat dalam evakuasi warga dari dampak letusan Gunung Merapi (2010), dan seterusnya.

    Keterlibatan TNI dalam berbagai program kemanusiaan, seperti penanganan bencana, pembangunan infrastruktur, hingga program ketahanan pangan, menunjukkan bahwa peran TNI ini tidak hanya terbatas pada pertahanan militer, tetapi juga sebagai penggerak kesejahteraan rakyat.

    TNI yang modern harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa meninggalkan esensi kedekatannya dengan rakyat.

    Mencerdaskan anak bangsa

    Dinamika implementasi regulasi TNI inilah menjadi hal krusial, sekaligus harapan masyarakat Indonesia.

    Bagaimana TNI dapat membangun dan mendayagunakan segala kekuatannya dalam menghadapi persoalan masyarakat semakin kompleks. Salah satunya adalah sumbangsih TNI dalam mencerdaskan bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

    Tidak dapat dipungkiri bahwa akses pendidikan yang merata merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan SDM yang berkualitas, Indonesia akan mampu bersaing di kancah global.

    Oleh karena itu, TNI melalui Program Papua Pintar, berkomitmen untuk terus mendukung tercapainya visi besar tersebut.

    Program Papua Pintar adalah salah satu program unggulan yang diinisiasi oleh Angkatan Darat dan mendapat dukungan penuh dari Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD).

    TNI akan terus berkontribusi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, terutama di wilayah-wilayah yang masih membutuhkan perhatian lebih, seperti Papua.

    Dengan hadirnya Program Papua Pintar, TNI berharap dapat menjadi motor penggerak perubahan positif, yang bukan hanya berdampak pada sektor pendidikan, tetapi juga pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat Papua.

    Kehadiran anggota TNI sebagai pengajar di pedalaman Papua, bukan hanya membawa keceriaan bagi anak-anak Papua, tetapi juga menumbuhkan harapan baru bagi masa depan mereka.

    Bagi anggota TNI yang menjadi guru di pedalaman, memegang prinsip bahwa ilmu adalah kunci menuju masa depan yang lebih baik.

    Pendidikan harus tetap berjalan, meskipun dengan segala keterbatasan yang ada. Para prajurit TNI mengajarkan membaca dan menulis kepada anak-anak, sambil memberikan motivasi agar mereka tetap semangat dalam menuntut ilmu.

    TNI sangat senang bisa membantu mengajarkan anak-anak membaca dan menulis, terlebih saat melihat mereka begitu gembira dalam belajar.

    Kebijakan pimpinan pasukan, berencana membantu pihak sekolah di sekitar pos dengan menyiapkan guru pengganti dari personel TNI.

    Ini menjadi bukti nyata bahwa kehadiran TNI di Papua bukan hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga menyemai harapan dan masa depan bagi generasi muda.

    Kehadiran prajurit TNI sebagai guru dadakan mendapat sambutan hangat dari anak-anak di kampung pedalaman Papua.

    Kegiatan sosial ini membuktikan bahwa TNI tidak hanya hadir sebagai pasukan, tetapi juga dengan ilmu dan kepedulian.

    Mereka tidak hanya menjaga batas wilayah, tetapi juga menjaga harapan anak-anak Papua untuk masa depan yang lebih cerah. TNI bukan hanya penjaga kedaulatan, tetapi juga penjaga masa depan anak negeri.

    Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, anggota TNI yang mengajar di sekolah perbatasan, termasuk di Papua, telah dibekali pelatihan kompetensi sebagai tenaga pendidik.

    Kemendikdasmen memberikan pelatihan untuk pedagogisnya, sedangkan untuk materi ajar, umumnya sudah dikuasai anggota TNI.

    Kesejahteraan di perbatasan

    Indonesia adalah negara kepulauan dan juga bisa disebut negara maritim, karena sebagian besar wilayahnya didominasi lautan serta kondisi geografisnya berupa kepulauan.

    Sebagai negara, Indonesia hidup berdampingan dengan negara lain. Secara wilayah, Indonesia pun berbatasan secara langsung dengan negara-negara tetangga.

    Untuk wilayah darat, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste. Sementara wilayah laut Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Thailand, Vietnam, Singapura, Filipina, Palau, India, Timor Leste, dan Australia.

    Di antara wilayah Indonesia dan negara-negara tetangga ini terdapat suatu kawasan yang disebut dengan daerah perbatasan.

    Daerah perbatasan merupakan daratan, laut dan udara. Masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan, memperoleh perhatian khusus dari (institusi) TNI, karena ikut menjaga kedaulatan negara di perbatasan.

    Secara garis besar isu yang banyak muncul adalah isu teritorial mengenai tapal batas, isu lingkungan seperti eksploitasi sumber daya berlebihan dan kerusakan ekologi, isu keamanan dan kedaulatan seperti kejahatan lintas batas seperti penyelundupan, illegal trafficking, dan isu kemiskinan, keterbelakangan dan keterbatasan karena masuk daerah T3 (terdepan, tertinggal, terluar).

    Kawasan perbatasan merupakan kawasan strategis nasional yang mempunyai peranan dan fungsi penting dalam kedaulatan negara sehingga harus dijaga dengan baik.

    Salah satu komponen bangsa yang berperan menjaga dan mengamankan wilayah perbatasan adalah TNI.

    TNI berperan sebagai penjaga kedaulatan negara, pemelihara keutuhan NKRI, dan penangkal kekuatan musuh dari eksternal, sehingga sangat berkepentingan untuk memelihara keamanan dan kedaulatan negara.

    Melihat peran dan tugas TNI di perbatasan memang tidak mudah apalagi di perbatasan yang menjadi medan konflik yang bisa terjadi antar rakyat dan sengketa lahan perbatasan antar negara karena tidak adanya tapal batas di wilayah Indonesia, hanya garis yang kadang bisa memudar hilang.

    Kendati tak mudah, kita harus akui bahwa TNI memang garda terdepan untuk menjadi penjaga kedaulatan negara.

    Salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah terluar, telah dilaksanakan anggota Korps Marinir di Papua, sebagai bukti empirik.

    Pos TNI AL (Posal) Pulau Fani dan Prajurit Marinir TNI AL dari Satuan Tugas Pengamanan Pulau Terluar (Satgaspam Puter), melaksanakan kegiatan bakti kesehatan di sekitar Pesisir Pantai Pulau Fani, Raja Ampat, Papua Barat Daya, beberapa waktu lalu.

    Kegiatan bakti kesehatan yang disambut antusias oleh warga sekitar, merupakan wujud kepedulian prajurit TNI AL yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat Pulau Fani yang kesulitan mengakses fasilitas kesehatan.

    Tim medis dari TNI AL dalam pelaksanaannya memberikan berbagai pelayanan kesehatan dasar seperti pemeriksaan kesehatan umum, pemberian obat-obatan gratis, serta penyuluhan kesehatan dengan harapan kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

    Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali pada kesempatan terpisah menyampaikan kepada seluruh prajurit Jalasena bahwa TNI AL berkomitmen dalam memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

    Seiring keinginan bahwa kehadiran TNI AL dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap TNI AL sebagai bagian dari masyarakat.

    *) Penulis adalah Dosen UCIC, Cirebon.

    Copyright © ANTARA 2025

  • Timur Tengah Memanas! AS Kirim 2 Kapal Induk Nuklir, Iran Tak Gentar

    Timur Tengah Memanas! AS Kirim 2 Kapal Induk Nuklir, Iran Tak Gentar

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketegangan di Timur Tengah makin meningkat seiring dengan pernyataan tegas Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, yang menegaskan bahwa tidak ada negara yang akan “berani” menyerang Iran. Pernyataan ini muncul di tengah penguatan kehadiran angkatan laut Amerika Serikat (AS) yang mengirimkan dua kapal induk nuklir ke Timur Tengah.

    Araghchi menekankan bahwa kemampuan militer Iran yang kuat akan mencegah segala bentuk agresi eksternal.

    “Musuh kami sangat menyadari konsekuensi dari setiap tindakan agresi terhadap wilayah kami,” ujar Araghchi, dikutip dari Newsweek, Rabu (26/3/2025).

    Ia juga menegaskan bahwa kesiapan Angkatan Bersenjata Iran serta layanan darurat dan sipil telah mencapai tingkat tertinggi. Menurutnya, kesiapan ini menjadi faktor utama yang membuat Iran tetap kuat dan tidak dapat disentuh oleh musuh.

    Dalam pernyataannya, Araghchi menegaskan bahwa Iran tidak akan melakukan perundingan langsung dengan AS, tetapi membuka peluang untuk negosiasi tidak langsung melalui perantara.

    “Kami tidak akan terlibat dalam negosiasi langsung dengan pihak Amerika. Namun, jalur untuk negosiasi tidak langsung tetap terbuka, dan ada berbagai saluran yang dapat digunakan untuk itu,” kata Araghchi.

    Sebelumnya, Presiden Donald Trump sempat mengungkapkan bahwa ia telah mengirimkan surat ke Teheran, yang berisi sinyal kesiapan untuk bernegosiasi, tetapi juga peringatan keras tentang kemungkinan aksi militer terhadap Iran.

    Selain pernyataan dari Menteri Luar Negeri, komandan Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), Alireza Tangsiri, juga menegaskan kesiapan Iran untuk menghadapi segala bentuk serangan militer.

    “Kesiapan tempur dan kemampuan bertempur adalah prioritas utama kami,” ujar Tangsiri dalam wawancara dengan media pemerintah Iran.

    Ia juga mengungkapkan bahwa IRGC tengah mengembangkan penggunaan kecerdasan buatan dalam sistem persenjataan mereka, yang menurutnya menjadi kebutuhan utama dalam operasi militer di masa depan.

    AS Perkuat Kehadiran Militer di Timur Tengah

    Pernyataan dari pejabat tinggi Iran ini muncul saat AS memperluas kehadiran angkatan lautnya di Timur Tengah. Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, telah memerintahkan pengerahan dua kelompok kapal induk ke kawasan tersebut dalam beberapa bulan ke depan. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat serangan terhadap kelompok Houthi di Yaman, yang diketahui mendapat dukungan dari Iran.

    Pengerahan kelompok kapal induk bertenaga nuklir USS Harry S. Truman dan kedatangan USS Carl Vinson akan meningkatkan kapasitas patroli serta serangan AS di kawasan Timur Tengah.

    Dengan meningkatnya kehadiran militer AS di Timur Tengah dan Iran yang menegaskan kesiapan pertahanannya, ketegangan di kawasan ini diprediksi akan terus meningkat.

    Iran tampaknya berupaya memperkuat kemampuan militernya, termasuk dalam aspek teknologi, sementara AS terus mengembangkan strategi untuk menghadapi ancaman dari kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan Iran.

     

    (luc/luc)

  • Ojol Cuma Terima Bonus Hari Raya Rp50 Ribu, Asosiasi Sebut Prabowo Kena Tipu Aplikator

    Ojol Cuma Terima Bonus Hari Raya Rp50 Ribu, Asosiasi Sebut Prabowo Kena Tipu Aplikator

    GELORA.CO –  Asosiasi ojek online (ojol) Garda Indonesia mengecam perusahaan aplikasi ride-hailing alias aplikator yang hanya memberikan bonus hari raya (BHR) sebesar Rp50 ribu kepada mitra driver.

    Ketua Umum Garda Indonesia Igun Wicaksono menyebut perusahaan-perusahaan tersebut telah menipu Presiden Prabowo Subianto.

    “Terlebih kepada dua perusahaan aplikasi yang telah diundang Presiden Prabowo ke dalam Istana Merdeka yang ternyata telah menipu Presiden RI,” ujar Igun, Selasa (25/3), dikutip dari detik.

    Igun menjelaskan para aplikator sebelumnya menyampaikan kepada Presiden bahwa BHR ojol mencapai hampir Rp1 juta. Namun kenyataannya banyak mitra hanya menerima Rp50 ribu.

    “Bentuk penipuan yang kami maksud adalah perusahaan aplikasi menyampaikan kepada Presiden RI bahwa BHR untuk ojol senilai hampir Rp1 juta, namun para pengemudi ojol mitra aplikator sebagian besar hanya menerima Rp50 ribu saja,”tambahnya.

    Berdasarkan ketentuan yang ditetapkan Kementerian Ketenagakerjaan, mitra driver berhak menerima BHR sebesar 20 persen dari penghasilan bulanan selama setahun terakhir. Jika ada yang hanya mendapat Rp50 ribu, berarti penghasilan mereka hanya sekitar Rp250 ribu per bulan.

    “Lembaga kepresidenan ditipu, kementerian dibangkang, ojol seluruh Indonesia dijadikan pengemis BHR, jika sudah terjadi seperti ini, maka kami akan mempersatukan ojol se-NKRI untuk melawan arogansi aplikator,” kata Igun.

    Keluhan driver ojol terkait BHR Rp50 ribu ini ramai diperbincangkan di media sosial. Bahkan, ada yang menerima lebih rendah dari nominal tersebut.

    Salah satu aplikator, Gojek, menyatakan bahwa BHR diberikan berdasarkan kategori mitra, mulai dari Mitra Harapan hingga Mitra Juara Utama.

    “Mitra dalam kategori Mitra Juara Utama mendapatkan BHR yang dihitung sekitar 20 persen dari rata-rata penghasilan bersih di kategori tersebut. Besaran BHR yang diterima dalam kategori tertinggi adalah Rp900 ribu untuk mitra roda dua dan Rp1.600.000 untuk mitra roda empat,” kata Chief of Public Policy & Government Relations GoTo, Ade Mulya.

  • Dukung Perayaan Lebaran, Pertamina NRE Pastikan Pasokan Energi Bersih Tetap Aman – Page 3

    Dukung Perayaan Lebaran, Pertamina NRE Pastikan Pasokan Energi Bersih Tetap Aman – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) memastikan pasokan listrik dari energi bersih lancar selama menghadapi momen Ramadan dan Idulfitri 1446 H.

    Direktur Proyek & Operasi Pertamina NRE Norman Ginting mengatakan sesuai dengan fokus bisnis, Pertamina NRE berkomitmen menyediakan energi bersih rendah karbon bagi masyarakat.

    “Selama Ramadan dan jelang Idulfitri 1446 H, kami memastikan bahwa pasokan listrik berbasis energi bersih tidak ada kendala sehingga masyarakat dapat menikmati momen lebaran dengan tenang,” ungkap Norman dalam Commanders Call Pertamina NRE di PLTGU Jawa-1 pada Senin (24/3/2025).

    Kegiatan Commanders Call merupakan upaya Pertamina NRE memastikan kesiagaan operasional seluruh pembangkit listriknya yang tersebar di berbagai wilayah. Kegiatan ini juga menjadi wadah diskusi sekaligus manajemen menyapa para pekerja di area operasi Pertamina NRE di seluruh Indonesia.

    Setidaknya ada tiga aspek yang menjadi perhatian, yaitu kecukupan personel, pemeliharaan dan HSSE, serta jalur komunikasi antara garda terdepan operasional dengan manajemen atas berjalan lancar dalam rangka pelaporan kondisi operasional secara berkala.

    Perbesar

    Dok. Pertamina New & Renewable Energy…. Selengkapnya

    Norman menambahkan bahwa dalam memasok listrik bersih ini Pertamina tentunya berkolaborasi dengan PT PLN (Persero) (PLN). Listrik bersih yang dipasok ke masyarakat melalui PLN antara lain dari pembangkit Listrik tenaga panas bumi (PLTP) yang dioperasikan oleh anak usaha Pertamina PNRE, PT Pertamina Geothermal Energy, Tbk. (PGE), di enam area kerja dengan total kapasitas terpasang 672 MW, yaitu area Kamojang, Karaha, Ulubelu, Lumut Balai, Sibayak, dan Lahendong.

    Perbesar

    Dok. Pertamina New & Renewable Energy…. Selengkapnya

    Selain itu, Pertamina NRE melalui perusahaan afiliasinya, PT Jawa Satu Power (JSP), juga mengelola pembangkit listrik tenaga gas uap (PLTGU). Pembangkit Listrik berkapasitas terpasang 1.760 MW ini memasok listrik berbasis gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) ke area Jawa-Bali melalui PLN. Teknologi black start yang dimilikinya memungkinkan untuk melakukan self start up, sehingga pemulihan lebih cepat dilakukan apabila terjadi pemadaman.

    Bukan itu saja, Pertamina NRE juga mengoperasikan pembangkit listrik tenaga biogas (PLTBg) untuk memasok listrik bersih bagi industri yang berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei, Sumatera Utara dengan kapasitas terpasang 2,4 MW.

    Sedangkan di internal Pertamina Group, Pertamina NRE juga mendukung pemanfaatan listrik bersih melalui pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di sejumlah area operasi Pertamina Group, seperti di wilayah kerja migas Rokan dengan kapasitas terpasang 25 MW, di area kilang Dumai, Plaju, Balongan, Cilacap, dan Balikpapan dengan total kapasitas terpasang lebih dari 10 MW, serta area-area lainnya seperti Terminal BBM, Terminal LPG, perkantoran, dan kompleks perumahan Pertamina. Total kapasitas terpasang PLTS Pertamina NRE saat ini mencapai 52 MW.

    Perbesar

    Dok. Pertamina New & Renewable Energy…. Selengkapnya

    Pada kesempatan yang sama, Norman juga menekankan pentingnya mengutamakan aspek kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan kerja (HSSE), bahwa kesadaran terhadap aspek ini harus tertanam dalam setiap pekerja Pertamina NRE. Bagi Pertamina NRE, HSSE tidak kalah pentingnya dengan kinerja operasional yang baik.

    VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso mengatakan Pertamina Group berkomitmen penuh dalam menyediakan energi untuk seluruh sektor. Sebagai BUMN energi, Pertamina tergabung dalam Satgas Ramadan dan Idulfitri 2025 akan bekerja 24 jam untuk mendukung Pemerintah dalam menyukseskan kelancaran Idulfitri.

    “Pertamina siap melayani masyarakat dari berbagai ketersediaan energi, sehingga tak hanya aktivitas mudiknya lancar, namun juga aktivitas lain pada momen Ramadan Idulfitri ini,” pungkas Fadjar.

    Bisnis Pertamina NRE merupakan bagian dari dukungan terhadap ketahanan dan swasembada energi nasional melalui pengembangan energi baru dan terbarukan serta bisnis masa depan Pertamina. Di saat yang sama Pertamina NRE juga secara aktif mendukung transisi energi untuk mencapai target NZE 2060.

     

    (*)

  • Sambut Lebaran, Pertamina NRE Jamin Pasokan Energi Bersih

    Sambut Lebaran, Pertamina NRE Jamin Pasokan Energi Bersih

    PIKIRAN RAKYAT – Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) menjamin pasokan listrik dari energi bersih lancar selama Ramadan dan Idulfitri 1446 H. Hal ini disampaikan oleh Direktur Proyek & Operasi Pertamina NRE Norman Ginting dalam Commanders Call Pertamina NRE pada Senin (24/3) di PLTGU Jawa-1.

    “Sesuai dengan fokus bisnis Pertamina NRE, kami berkomitmen menyediakan energi bersih rendah karbon bagi masyarakat. Selama Ramadan dan jelang Idulfitri 1446 H, kami memastikan bahwa pasokan listrik berbasis energi bersih tidak ada kendala sehingga masyarakat dapat menikmati momen lebaran dengan tenang,” ungkap Norman.

    Kegiatan Commanders Call merupakan upaya Pertamina NRE memastikan kesiagaan operasional seluruh pembangkit listriknya yang tersebar di berbagai wilayah. Kegiatan ini juga menjadi wadah diskusi sekaligus manajemen menyapa para pekerja di area operasi Pertamina NRE di seluruh Indonesia. Setidaknya ada tiga aspek yang menjadi perhatian, yaitu kecukupan personel, pemeliharaan dan HSSE, serta jalur komunikasi antara garda terdepan operasional dengan manajemen atas berjalan lancar dalam rangka pelaporan kondisi operasional secara berkala.

    Norman menambahkan bahwa dalam memasok listrik bersih ini Pertamina tentunya berkolaborasi dengan PT PLN (Persero) (PLN). Listrik bersih yang dipasok ke masyarakat melalui PLN antara lain dari pembangkit Listrik tenaga panas bumi (PLTP) yang dioperasikan oleh anak usaha Pertamina PNRE, PT Pertamina Geothermal Energy, Tbk. (PGE), di enam area kerja dengan toal kapasitas terpasang 672 MW, yaitu area Kamojang, Karaha, Ulubelu, Lumut Balai, Sibayak, dan Lahendong.

    Selain itu, Pertamina NRE melalui perusahaan afiliasinya, PT Jawa Satu Power (JSP), juga mengelola pembangkit listrik tenaga gas uap (PLTGU). Pembangkit Listrik berkapasitas terpasang 1.760 MW ini memasok listrik berbasis gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) ke area Jawa-Bali melalui PLN. Teknologi black start yang dimilikinya memungkinkan untuk melakukan self start up, sehingga pemulihan lebih cepat dilakukan apabila terjadi pemadaman. Bukan itu saja, Pertamina NRE juga mengoperasikan pembangkit listrik tenaga biogas (PLTBg) untuk memasok listrik bersih bagi industri yang berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei, Sumatera Utara dengan kapasitas terpasang 2,4 MW.

    Sedangkan di internal Pertamina Grup, Pertamina NRE juga mendukung pemanfaatan listrik bersih melalui pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di sejumlah area operasi Pertamina Grup, seperti di wilayah kerja migas Rokan dengan kapasitas terpasang 25 MW, di area kilang Dumai, Plaju, Balongan, Cilacap, dan Balikpapan dengan total kapasitas terpasang lebih dari 10 MW, serta area-area lainnya seperti Terminal BBM, Terminal LPG, perkantoran, dan kompleks perumahan Pertamina. Total kapasitas terpasang PLTS Pertamina NRE saat ini mencapai 52 MW.

    Pada kesempatan yang sama, Norman juga menekankan pentingnya mengutamakan aspek kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan kerja (HSSE), bahwa kesadaran terhadap aspek ini harus tertanam dalam setiap pekerja Pertamina NRE. Bagi Pertamina NRE, HSSE tidak kalah pentingnya dengan kinerja operasional yang baik.

    VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso komitmen penuh Pertamina Group dalam menyediakan energi untuk seluruh sektor. Sebagai BUMN energi, Pertamina tergabung dalam Satgas Ramadan dan Idulfitri 2025 akan bekerja 24 jam untuk mendukung Pemerintah dalam menyukseskan kelancaran Idulfitri. 

    “Pertamina siap melayani masyarakat dari berbagai ketersediaan energi, sehingga tak hanya aktivitas mudiknya lancar, namun juga aktivitas lain pada momen Ramadan Idulfitri ini,” pungkas Fadjar.

    Bisnis Pertamina NRE merupakan bagian dari dukungan terhadap ketahanan dan swasembada energi nasional melalui pengembangan energi baru dan terbarukan serta bisnis masa depan Pertamina. Di saat yang sama Pertamina NRE juga secara aktif mendukung transisi energi untuk mencapai target NZE 2060.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News