Xcloud.id

NGO: GARDA

  • Korban Tewas Gempa Myanmar Diperkirakan Tembus 10.000 Jiwa

    Korban Tewas Gempa Myanmar Diperkirakan Tembus 10.000 Jiwa

    CNBC Indonesia – Gempa bumi dahsyat melanda Myanmar pada hari Jumat (28/3/2025), menghancurkan jalan-jalan, merobohkan monumen-monumen keagamaan hingga menghancurkan gedung-gedung bertingkat. Gempa yang mengguncang negara tetangga Indonesia ini menjadi hantaman baru bagi negara yang telah terkoyak oleh perang saudara.

    Meskipun jumlah korban tewas masih belum jelas, perkiraan para ahli memperingatkan bahwa angka kematian bisa sangat besar, mengingat populasi yang padat dan bangunan-bangunan yang rentan di dekat episentrum, tepat di luar Mandalay, kota terbesar kedua di Myanmar.

    Melansir laporan The New York Times yang mengutip Pemodelan oleh Badan Geologi dan Pemetaan AS (USGS), perkiraan jumlah korban tewas kemungkinan akan melampaui 10.000, dan bahwa ada kemungkinan gempa tersebut memakan jumlah korban yang jauh lebih tinggi.

    Sementara itu, total kerugian akibat gempa ini diestimasi dapat menyentuh US$ 100 miliar (Rp 1.650 triliun) atau lebih besar dari pendapatan domestik bruto Myanmar senilai US$ 66 miliar.

    Hitungan awal dari pemerintah militer Myanmar mengatakan bahwa sedikitnya 144 orang tewas dan 732 orang terluka hanya di tiga kota – tidak termasuk Mandalay.

    Foto: Seorang korban tergeletak di tanah saat orang-orang menolongnya setelah gempa bumi dahsyat yang melanda Myanmar tengah pada hari Jumat berdampak pada Bangkok, Thailand, 28 Maret 2025. (REUTERS/Ann Wang)
    Seorang korban tergeletak di tanah saat orang-orang menolongnya setelah gempa bumi dahsyat yang melanda Myanmar tengah pada hari Jumat berdampak pada Bangkok, Thailand, 28 Maret 2025. (REUTERS/Ann Wang)

    Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 cukup kuat hingga merobohkan gedung 33 lantai yang sedang dibangun nyaris 1.000 km jauhnya di Bangkok, Thailand. Setidaknya delapan orang dipastikan tewas di sana, dan puluhan lainnya hilang, menurut pihak berwenang. Mereka semua diduga sebagai anggota kru pekerja yang beranggotakan 320 orang yang sedang membangun gedung baru untuk pemerintah Thailand.

    Gempa bumi tersebut merupakan gempa bumi ketiga terbesar yang pernah mengguncang kawasan itu dalam seabad terakhir, dan analisis USGS menempatkan episentrumnya hanya 10 mil dari jantung Mandalay, kota berpenduduk sekitar 1,5 juta orang. Gempa susulan berkekuatan M 6,7  tercatat sekitar 11 menit kemudian, yang merupakan gempa pertama dari beberapa gempa besar yang terjadi setelah gempa pertama.

    Guncangan itu terasa hingga Bangladesh, Vietnam, Thailand, dan China bagian selatan, tempat media berita pemerintah melaporkan bahwa sejumlah orang yang tidak disebutkan jumlah pastinya terluka di Ruili, dekat perbatasan Myanmar. Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra menyatakan Bangkok sebagai “daerah darurat” dan mendesak penduduk untuk mengungsi dari gedung-gedung tinggi jika terjadi gempa susulan.

    Foto: Tim penyelamat bekerja di lokasi gedung tinggi yang sedang dibangun yang runtuh setelah gempa berkekuatan 7,7 skala Richter di Bangkok, Thailand, Jumat, 28 Maret 2025. (AP/Sakchai Lalit)
    Tim penyelamat bekerja di lokasi gedung tinggi yang sedang dibangun yang runtuh setelah gempa berkekuatan 7,7 skala Richter di Bangkok, Thailand, Jumat, 28 Maret 2025. (AP/Sakchai Lalit)

    Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, António Guterres, mengatakan organisasi tersebut tengah bergerak untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. PBB mengatakan telah mengalokasikan dana awal sebesar US$5 juta dari dana daruratnya untuk membantu operasi penyelamatan nyawa di Myanmar.

    Presiden Trump mengatakan Amerika Serikat juga akan memberikan bantuan kepada Myanmar. “Ini benar-benar buruk, dan kami akan membantu,” katanya di Ruang Oval. “Kami telah berbicara dengan negara itu.”

    Organisasi-organisasi bantuan mengatakan bahwa sulit untuk menilai skala penuh kerusakan di banyak bagian Myanmar karena listrik dan jalur komunikasi terputus. Selain itu, junta telah berulang kali memutus internet dan memutus akses ke media sosial, sehingga mengisolasi negara tersebut.

    Bahkan sebelum gempa, sistem perawatan kesehatan Myanmar telah mencapai batas maksimal. Junta militer telah menindak tegas para dokter dan perawat, yang telah menjadi garda terdepan dalam gerakan pembangkangan sipil yang menentang rezim tersebut. Myanmar dianggap sebagai salah satu tempat paling berbahaya di dunia bagi tenaga kesehatan, menurut organisasi nirlaba Physicians for Human Rights yang berpusat di New York.

    (fsd/fsd)

  • Ketua KNPI Haris Pertama: Penolakan UU TNI Harus Disikapi dengan Dialog Terbuka – Halaman all

    Ketua KNPI Haris Pertama: Penolakan UU TNI Harus Disikapi dengan Dialog Terbuka – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Haris Pertama, menyoroti komunikasi publik pemerintah, dalam menyikapi isu Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI).

    Menurutnya, kurangnya urun rembuk dengan elemen masyarakat, terutama kelompok kepemudaan yang di dalamnya terdapat elemen pelajar dan mahasiswa, telah memicu gelombang aksi penolakan yang masif di berbagai daerah.

    “Bahwa apa pun motif di balik aksi-aksi tersebut, hal paling penting yang harus diperhatikan adalah bagaimana pemerintah dan TNI dapat merangkul elemen kepemudaan sebagai garda terdepan generasi penerus bangsa,” katanya dalam keterangan yang diterima, Jumat (28/3/2025).

    Haris menilai bahwa aspirasi pemuda perlu menjadi pertimbangan utama dalam kebijakan strategis, terlebih yang berkaitan dengan tata kelola pertahanan negara.

    “Sorotan terhadap isu-isu yang digaungkan oleh kelompok penolakan, seperti kekhawatiran kembalinya dwi fungsi ABRI dan pengekangan terhadap supremasi sipil, semakin menguat di tengah masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan komunikasi yang harus segera diperbaiki agar tidak menimbulkan kegelisahan yang lebih luas,” jelasnya.

    Kami memahami bahwa revisi ini mungkin memiliki urgensi tertentu, tetapi tanpa komunikasi publik yang baik, justru akan menimbulkan kesalahpahaman dan resistensi di masyarakat.

    “Maka penting sekali pemerintah dan TNI harus membuka ruang dialog yang lebih luas dengan berbagai elemen, termasuk pemuda, agar isu ini dapat dikupas secara komprehensif,” ujar Haris.

    Ia juga menekankan bahwa dalam era demokrasi, keterbukaan publik dalam proses legislasi menjadi kunci untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan publik.

    “Jika revisi UU TNI ini memang bertujuan untuk memperkuat profesionalisme TNI dan memperkuat sistem pertahanan negara, maka argumentasi tersebut harus disampaikan dengan jelas kepada publik,” ucapnya.

    Menurut Haris, pemuda sebagai bagian dari masyarakat sipil memiliki hak untuk mengetahui serta berkontribusi dalam perumusan kebijakan yang berdampak luas.

    “Pemuda seperti kami ini di KNPI, berharap agar pemerintah dan TNI dapat lebih responsif dalam mendengar masukan dari berbagai pihak, bukan hanya dari lingkup internal, tetapi juga dari kelompok eksternal yang turut menjaga demokrasi dan supremasi sipil”, kata Haris.

    Selain itu, ia mengingatkan bahwa setiap kebijakan yang menyangkut institusi negara harus tetap sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan reformasi yang telah diperjuangkan.

    “Jika komunikasi publik tidak diperbaiki, maka narasi negatif yang berkembang di masyarakat justru akan semakin sulit dikendalikan dan dapat mengganggu stabilitas nasional,” ujarnya.

    Haris berharap kepada pemerintah dan TNI agar segera memperbaiki strategi komunikasi publiknya.

    “Jangan sampai karena kurangnya keterbukaan dan partisipasi publik, revisi UU TNI ini justru menimbulkan polemik berkepanjangan. Mari kita duduk bersama, berdiskusi secara terbuka, dan mencari solusi terbaik demi kepentingan bangsa dan negara,” pungkasnya.

  • Ojol Ancam Demo Besar-besaran Lagi di Jakarta, Ini Tuntutannya

    Ojol Ancam Demo Besar-besaran Lagi di Jakarta, Ini Tuntutannya

    Jakarta –

    Asosiasi ojek online (ojol) Garda Indonesia mengancam akan melakukan demo besar-besaran di Jakarta. Aksi massal tersebut rencananya digelar setelah hari raya Lebaran!

    Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan, demo besar-besaran tersebut bukan untuk menuntut penambahan bonus hari raya (BHR), melainkan untuk mendesak aplikator agar memangkas potongan aplikasi dan memberikan payung hukum untuk mitra driver.

    “Asosiasi akan melaksanakan aksi besar setelah hari raya, namun sudah bukan terkait BHR lagi,” ujar Raden Igun kepada detikOto melalui pesan singkat, dikutip Jumat (28/3).

    “Ada 3 poin tuntutan: 1. Negara memberikan payung hukum bagi ojol, 2. Pemerintah merevisi biaya potongan aplikasi maksimal 10% dan ada sanksi, 3. Pemerintah menertibkan tarif ojol sesuai regulasi dengan menghapus skema aceng, slot, double order dan hub,” tambahnya.

    Demo Ojol Foto: Shafira Cendra Arini/detikcom

    Igun menegaskan, pihaknya sebenarnya kecewa dengan nominal BHR yang tak manusiawi. Sebab, menurut aduan yang diterimanya, ada banyak mitra driver yang hanya menerima bonus sebesar Rp 50 ribu.

    Meski demikian, dia mau beralih ke pokok masalah yang lebih substansial, yakni legalitas driver ojol dan pengurangan biaya aplikasi yang sudah tak masuk akal. Dia dan timnya telah memperjuangkan tuntutan tersebut sejak beberapa tahun terakhir.

    “Kami sangat kecewa karena selama ini ojol dipotong biaya aplikasi hampir mencapai 50% setiap orderan dan rata-rata ojol sudah memberikan kontribusi pendapatan sangat besar kepada aplikator, ada yang setahun mencapai Rp 60 juta bahkan lebih,” kata dia.

    Ini bukan kali pertama mereka menggelar demo akbar di Jakarta. Sebelumnya, atau tahun lalu, aksi serupa digelar beberapa kali di Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Tuntutannya, dari tahun ke tahun, masih tetap sama.

    (sfn/din)

  • Jadi Garda Terdepan Pendidikan Akhlak, Ide Indonesia Beri Beasiswa buat Guru Ngaji dan Santri Dhuafa

    Jadi Garda Terdepan Pendidikan Akhlak, Ide Indonesia Beri Beasiswa buat Guru Ngaji dan Santri Dhuafa

    TRIBUNJAKARTA.COM – Institute of Democracy and Education (IDE) Indonesia menyalurkan bantuan beasiswa untuk guru ngaji dan santunan parsel lebaran bagi para santri dhuafa di Majlis Minhajul Abidin, Sukamantri, Tamansari, Kabupaten Bogor (28/3/2025). 

    IDE Indonesia menyampaikan pentingnya kepedulian terhadap para guru ngaji sebagai garda terdepan pendidikan akhlak dan moral.

    “Hari ini, kami sebagai organisasi anak muda yang bergerak di bidang pendidikan sangat senang karena bisa berkunjung langsung ke tempat pengajian anak-anak santri di Tamansari, Kabupaten Bogor. Kami menegaskan pentingnya perhatian pada guru ngaji sebagai pahlawan pendidikan akhlak bagi anak-anak bangsa,” ujar Nata Sutisna, Ketua IDE Indonesia. 

    IDE Indonesia memberikan bantuan berupa uang tunai beasiswa guru ngaji dan santri, sembako, serta parsel lebaran. 

    “Kami sangat berterima kasih kepada para dermawan yang menitipkan amanah kepada kami. Hari ini, di Bogor, kami salurkan bantuan uang tunai, sembako, serta parsel lebaran untuk guru ngaji dan para santri,” sambung Nata. 

    Selain itu, IDE Indonesia menyampaikan komitmennya dalam membangun sumber daya manusia berkualitas. 

    “Sejak kami berdiri tahun 2014, IDE Indonesia telah berkomitmen membangun manusia Indonesia berkualitas. Kami meyakini, bahwa pendidikan adalah kunci kemajuan peradaban bangsa,” tutup Nata.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Penjelasan Grab soal ‘THR’ Ojol yang Dikeluhkan Tak Manusiawi

    Penjelasan Grab soal ‘THR’ Ojol yang Dikeluhkan Tak Manusiawi

    Jakarta –

    Grab Indonesia buka suara soal besaran bonus hari raya (BHR) untuk mitra driver yang dianggap tak manusiawi. Mereka menegaskan, nominal tersebut sudah sesuai skema hitung-hitungan yang berlaku.

    Chief of Public Affairs Grab Indonesia Tirza Munusamy menegaskan, BHR bukan manfaat rutin tahunan selayaknya tunjangan hari raya (THR) yang diterima pekerja. Ini merupakan apresiasi tambahan yang diberikan perusahaan kepada mitra.

    “BHR diberikan atas dasar keaktifan kerja mitra pengemudi. Penyaluran BHR dilakukan berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan Grab dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Selain tingkat keaktifan, juga sangat bergantung pada kemampuan finansial perusahaan,” ujar Tirza melalui keterangan resmi.

    “Oleh karena itu, mitra pengemudi yang belum menerima BHR hingga saat ini berarti tidak memenuhi kriteria sesuai skema yang berlaku, misalnya karena kurang aktif atau tidak mencapai tingkat keterlibatan yang ditentukan,” sambungnya.

    Ojol Grab. Foto: Doc. Grab.

    Tirza menjelaskan, mitra penerima BHR dibagi dalam empat kategori berbeda, yakni Jawara, Ksatria, Pejuang dan Anggota. Semakin baik kinerjanya, makan makin besar juga bonus yang diterima.

    “Mitra Jawara Teladan paling aktif mendapat BHR tertinggi, yaitu Rp 1,6 juta untuk mitra roda 4 serta Rp 850 ribu untuk mitra roda 2. Untuk tingkatan kedua (Mitra Ksatria), ketiga (Mitra Pejuang), dan keempat (Anggota) murni inisiatif Grab dalam semangat berbagi menyambut Idulfitri,” jelasnya.

    Grab Indonesia mengaku paham atas berbagai pandangan yang muncul di masyarakat. Namun, mereka menekankan bonus yang diberikan tetap harus mempertimbangkan kemampuan finansial perusahaan.

    Diberitakan sebelumnya, sejumlah driver ojol dan asosiasi terkait ramai-ramai komplain soal besaran BHR yang dianggap tak manusiawi. Mereka, yang merujuk pada pernyataan Presiden Prabowo Subianta, berharap angkanya bisa lebih banyak.

    “Rata-rata nilai BHR yang diterima ojol sebagian besar Rp 50 ribu, banyak dari rekan-rekan ojol yang sudah menjadi ojol di satu platform aplikator lebih dari 5 tahun, namun tetap saja hanya terima Rp 50 ribu,” ujar Ketua Umum (Ketum) asosiasi ojol Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono kepada detikOto.

    “Hal ini kami protes keras dan mengecam aplikator yang kami anggap telah melakukan akal-akalan menipu Presiden RI, membangkang Menaker RI dan membohongi Ojol seluruh Indonesia hanya demi menjaga citra baik di mata Presiden RI,” kata Igun menambahkan.

    (sfn/din)

  • Israel Terancam Dikepung Iran di Lautan, Jenderal IRGC: Akan Kami Ubah Laut Jadi Neraka Zionis – Halaman all

    Israel Terancam Dikepung Iran di Lautan, Jenderal IRGC: Akan Kami Ubah Laut Jadi Neraka Zionis – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Iran menyampaikan ancaman keras terhadap Israel saat parade angkatan laut besar-besaran pada Kamis (27/3/2025) kemarin.

    Parade itu digelar di Teluk Persia, pantai Makran, dan Laut Kaspia untuk mengungkapkan dukungan kepada rakyat Palestina.

    Laksamana Muda Alireza Tangsiri dari Angkatan Laut Korps Garda Revolusioner Islam Iran (IRGC) mengatakan Iran akan memastikan keamanan di perairan regional dan melawan setiap musuh.

    “IRGC akan mengubah lautan menjadi neraka untuk Zionis dan melenyapkan Israel dari muka bumi,” kata Tangsiri, dikutip dari Tasnim.

    Dia menyebut Israel terancam terkepung atau tak punya jalan untuk kabur.

    “Kami tidak hanya berperang di darat. Kami juga siap di laut dan kalian tidak akan punya jalan untuk melarikan diri,” ujarnya untuk menegaskan komitmen Iran mengamankan keamanan Teluk Persia, Laut Oman, dan perairan utara.

    Tangsiri berujar mobilisasi Angkatan Laut Iran merupakan simbol perlawanan.

    “Pasukan laut Basij bukan hanya satuan militer, melainkan juga perwakilan perlawanan negara-negara Islam terhadap para penindas. Sekarang laut menjadi arena melawan penindas.”

    Menurut dia, parade di laut pada hari Quds (hari Jumat terakhir pada bulan Ramadan) itu diikuti oleh lebih dari 3.000 kapal. Kata dia, setiap aksi permusuhan akan dibalas.

    Tangsiri menyebut sekutu-sekutu Iran juga turut serta dalam parade itu. Tampak ada bendera Palestina yang dikibarkan, lalu ada bendera Israel yang dibakar di Teluk Persia.

    “Kalian (Israel) tak akan menemukan rute kabur lewat laut. Pasukan Basij Iran dan negara-negara muslim lainnya akan menghalangi semua jalur kalian,” ucapnya.

    Sekali lagi, dia mengatakan pasukan Iran siap melawan ancaman di laut. “Kami siap pula di laut. Kalian tak punya tempat untuk lari.”

    Pada bulan Oktober 2024, Iran pernah mengancam akan menyerang semua infrastruktur di Israel jika negara Yahudi itu nekat menyerang Iran.

    Mayjen Mohammed Bagheri menyebut Iran akan meluncurkan lebih banyak rudal ke Israel daripada sebelumnya jika Israel mengabaikannya.

    Peringatkan Israel agar tak serang Lebanon

    Tempo hari Iran memperingatkan Israel agar tidak menyerang Lebanon.

    Juru bicara Menteri Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, mengecam serangan itu. Dia menyebutnya sebagai ancaman terhadap perdamanan dan keamanan dunia.

    Baghei menyamakan serangan tersebut dengan serangan Israel di Gaza dan Tepi Barat. Dia mendesak masyarakat internasional segera bertindak.

    Adapun serangan terbaru Israel di Gaza disebut menunjukkan bahwa Israel mengabaikan hukum internasional.

    Baghei juga menyampaikan dukacitanya kepada para keluarga korban serangan Israel di Lebanon. Dia berharap korban luka cepat sembuh.

    (*)

  • Revisi KUHAP, Kejagung Harus Tetap Bernyali Sikat Koruptor

    Revisi KUHAP, Kejagung Harus Tetap Bernyali Sikat Koruptor

    loading…

    Peneliti Pusat Riset Bidang Hukum BRIN Ismail Rumadan mendukung upaya pemberantasan korupsi oleh Kejagung. Komitmen yang ditunjukkan Kejagung harus terus didukung karena mampu menekan dan mencegah praktik korupsi. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Peneliti Pusat Riset Bidang Hukum Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Ismail Rumadan mendukung upaya pemberantasan korupsi oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) . Komitmen yang ditunjukkan Kejagung harus terus didukung karena mampu menekan dan mencegah praktik korupsi yang semakin merajalela.

    Pengamat Hukum Universitas Nasional (Unas) ini mengaku sempat khawatir dengan isu dalam pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) akan mempreteli kejaksaan dalam pemberantasan korupsi.

    “Harusnya fungsi penyidikan diperkuat khususnya kejaksaan yang sudah setel dan permanen,” ujar Ismail di Jakarta, Kamis (27/3/2025).

    Dia berharap dengan tidak dipretelinya kewenangan penyidikan harus dijawab dengan kinerja yang semakin moncer. Kejaksaan harus transparan dalam proses penegakan hukum dan jangan ada intervensi hukum dari kekuasaan demi kepentingan politik.

    “Kejaksaan atau Jaksa Agung harus bersih dan tidak bersinggungan dengan kepentingan-kepentingan yang lain,” katanya.

    Menurut dia, Kejaksaan harus steril. Sebab, rakyat akan marah ketika ada kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi atau pengusaha besar diistimewakan. Misalnya proses hukum diperlambat atau bahkan dihentikan, karena adanya kepentingan politik atau kekuasaan yang melindungi.

    Dia minta Kejaksaan terus menunjukkan sebagai lembaga garda terdepan dalam perang melawan korupsi dengan tidak membedakan siapa pun yang terlibat. Dengan kewenangan kejaksaan dalam pemberantasan korupsi masih melekat.

    “Jangan ada upaya mengebiri kewenangan Jaksa, lalu harus ada penguatan integritas dan komitmen yang tinggi Kejaksaan,” ucapnya.

    Kejaksaan harus terus menggelorakan perang melawan korupsi. Jangan kendur, apalagi lengah karena koruptor punya ribuan jurus untuk mencari celah dan memukul balik. “Kita tidak mau koruptor yang jadi pemenangnya, seorang jaksa harus punya integritas tinggi,” ujarnya.

    Sebelumnya, beberapa tahun terakhir rapor hijau Kejaksaan Agung dalam penanganan kasus korupsi menjadi penanda peran penting yang dimainkan Korps Adhyaksa dalam pemberantasan korupsi. Sejumlah kasus besar yang melibatkan pejabat negara hingga pengusaha dengan taksiran kerugian negara ratusan triliun rupiah disikat dan dibuktikan ke meja hijau.

    Berdasar survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) medio 20-28 Januari 2025, Kejagung menjadi lembaga yang paling dipercaya publik untuk memberantas korupsi. Sejumlah kasus besar seperti kasus PT Asuransi Jiwasraya, kasus PT Timah, serta dugaan korupsi PT Pertamina Patra Niaga dapat apresiasi dari masyarakat.

    (jon)

  • Polemik Driver Ojol Cuma Terima BHR Rp50 Ribu, Menaker Bakal Panggil Aplikator

    Polemik Driver Ojol Cuma Terima BHR Rp50 Ribu, Menaker Bakal Panggil Aplikator

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli siap memanggil aplikator terkait pembagian Bonus Hari Raya (BHR) sebesar Rp50.000 untuk pengemudi/driver ojek online (ojol). Sebelumnya, pemerintah telah mengeluarkan surat edaran mengenai imbauan dan formula pemberian BHR bagi pengemudi ojek online.

    “Ya, kita harus lihat. Kan kita mengeluarkan surat edaran. Imbauan formulanya begini, tetapi yang lain kan kita katakan sesuai dengan kemampuan perusahaan. Kita sekali lagi nanti kita akan panggil dan coba gali mereka seperti apa sih implementasinya,” kata Yassierli dalam keterangan di Jakarta, Kamis (27/3/2025).

    Menaker mengaku masih menunggu laporan lengkap mengenai hal tersebut. “Kita juga lagi menunggu ya. Saya juga belum dapat laporan lengkap. Itu kan ada beberapa aplikator ya. Konkretnya, jadi mereka seperti apa, kita masih nunggu,” ujarnya.

    Yassierli juga menegaskan bahwa pihaknya siap menerima dan menampung aduan dari pengemudi ojol dan segera menindaklanjuti hal tersebut. “Enggak apa-apa, kita terima (jika ada aduan). Kita tampung dulu. Nanti kalau memang kita lihat ini sesuatu yang harus kita follow up, kita klarifikasi, nanti kita panggil nanti (aplikator),” kata Menaker.

    Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel menyebut driver ojol yang mendapat Rp50 ribu merupakan pekerja paruh waktu. “Jadi, kenapa mendapatkan Rp50 ribu itu? Karena pertimbangan mereka, sopir ojol itu pekerja part-time,” ujarnya

    Saat mendapat informasi driver ojol yang mendapat BHR Rp50 ribu, Noel langsung melakukan klarifikasi ke pihak aplikator. Pihak aplikator yang menerima Rp50 ribu itu disebabkan mereka masuk kategori paling bawah.

    “Jadi bukan mereka yang ngojek beneran lah. Jadi mereka cuma pekerja sambilan. Nah, sebetulnya kalau menurut mereka, dari platform digital sebelumnya mereka enggak dapat tetapi ya kami secara moral memberilah. Kita kan juga berharap, kawan-kawan ojek online ini bisa melihat itu juga,” kata Noel

    “Kita telepon Gojek, kita telepon Grab. Akhirnya mereka ceritakan, ada kategori 1, 2, 3, 4, 5. Akhirnya kita tanya, kenapa mendapatkan Rp50 ribu? Itu, Pak, mereka itu kategorinya yang 4 dan 5. Mereka itu kerja part-time. Banyak yang enggak aktif juga, pekerja sambilan,” bebernya.

    Meski begitu Noel menyebut ada juga ojol yang menerima BHR hingga Rp1 juta lebih. Ia juga mengingatkan pada dasarnya BHR untuk ojol baru bersifat imbauan.
    “Dan itu Maxim minimal Rp500 ribu. Sebetulnya juga banyak yang mendapatkan Rp1 juta lebih. Di Grab, di Gojek, di Maxim, dan semuanya banyak,” ujarnya.

    Garda Indonesia Mengecam

    Sementara, Ketua Umum Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia Raden Igun Wicaksono mengecam pemberian BHR ojek untuk ojol yang hanya Rp50 ribu dari perusahaan aplikator. Nilai tersebut dianggap tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah.

    Aturan yang dimaksud mengenai pemberian 20 persen BHR dari pendapatan ojol per tahun sesuai Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Nomor M/3/HK.04.00/III/2025 tentang Pemberian Bonus Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2025 bagi Pengemudi dan Kurir Pada Layanan Angkutan Berbasis Aplikasi.

    “Kami protes keras dan mengecam aplikator yang kami anggap telah melakukan akal-akalan menipu presiden,” kata Igun.

    Dia menjelaskan rata-rata nilai BHR yang diterima mitra pengemudi sebagian besar Rp50 ribu. Padahal, banyak dari mereka dikatakan susah menjadi ojol di satu platform aplikator ojol lebih dari 5 tahun, tetapi tetap saja hanya terima Rp50 ribu.

    Igun menyebut hanya segelintir ojol yang menerima BHR sebesar Rp900 ribu. “Ini tidak sesuai ketentuan. Fakta pelaksanaannya jauh menyimpang dari SE Menaker BHR Online 2025,” katanya.

    Ditambahkan, BHR dicairkan penyalurannya kepada para ojol yang menerima melalui dompet digital dengan rata-rata hanya mendapatkan Rp50 ribu. Dia menyatakan kekecewaan akan implementasi BHR tersebut.

    “Kami sangat kecewa karena selama ini ojol dipotong biaya aplikasi saja hampir mencapai 50 persen setiap ordernya,” katanya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pemerintah Bongkar Alasan Mengapa Ojol Cuma Dapet ‘THR’ Rp 50 Ribu

    Pemerintah Bongkar Alasan Mengapa Ojol Cuma Dapet ‘THR’ Rp 50 Ribu

    Jakarta –

    Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membongkar alasan mengapa sejumlah driver ojek online (ojol) hanya menerima bonus hari raya (BHR) sebesar Rp 50 ribu dari aplikator. Kemnaker menjelaskan, angka tersebut hanya diberikan ke mitra yang kerjanya sambilan.

    “Jadi, kenapa mendapatkan Rp 50 ribu itu? Karena pertimbangan mereka, mereka itu pekerja part-time,” ujar Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel, dikutip dari CNBC Indonesia, Kamis (27/3).

    Noel menjelaskan, setiap perusahaan punya kriteria masing-masing dan pertimbangan dalam penentuan nilai, di mana Gojek mempertimbangkan tingkat produktivitas, kontribusi, serta penyesuaian kapasitas finansial perusahaan. Pengemudi roda dua mendapat BHR Rp 50 ribu s/d Rp 900 ribu, serta roda empat di Rp 50 ribu s/d Rp 1,6 juta. Penerimanya ratusan ribu pengemudi.

    Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Foto: Kemnaker

    Sementara Grab mempertimbangkan tingkat pencapaian mitra selama 12 bulan terakhir. Penentuan penerima ini mempertimbangkan kedisiplinan mitra dalam mematuhi kode etik Grab dengan nominal Rp 50 ribu s/d Rp 850 ribu untuk roda dua dan Rp 50 ribu s/d Rp 1,6 juta untuk roda empat. Penerimanya 500 ribu pengemudi.

    Saat mendapat informasi ada driver ojol yang mendapat BHR Rp 50 ribu, Noel langsung melakukan klarifikasi ke pihak aplikator. Dia memastikan, mitra yang menerima nominal tersebut berada di kategori paling bawah.

    “Karena memang kebanyakan narasinya bahwa mereka mendapatkan Rp 50 ribu. Kita tanya, kenapa mendapatkan Rp 50 ribu? Kita telepon Gojek, kita telepon Grab. Akhirnya mereka ceritakan, ada kategori 1, 2, 3, 4, 5. Akhirnya kita tanya, kenapa mendapatkan Rp 50 ribu? Itu, Pak, mereka itu kategorinya yang 4 dan 5. Mereka itu kerja part-time. Banyak yang nggak aktif juga, pekerja sambilan,” tuturnya.

    Meski begitu, Noel menyebut ada juga ojol yang menerima BHR hingga Rp 1 juta lebih. Ia juga mengingatkan pada dasarnya BHR untuk ojol baru bersifat imbauan.

    “Sebetulnya juga banyak yang mendapatkan Rp1 juta lebih. Di Grab, di Gojek, di Maxim, dan semuanya banyak,” kata Noel.

    Ojek online alias ojol. Foto: Grandyos Zafna

    Diberitakan sebelumnya, sejumlah driver ojol dan asosiasi terkait ramai-ramai komplain soal besaran BHR yang dianggap tak sesuai harapan. Mereka, yang merujuk pada pernyataan Presiden Prabowo Subianto, berharap angkanya bisa lebih banyak.

    “Rata-rata nilai BHR yang diterima ojol sebagian besar Rp 50 ribu, banyak dari rekan-rekan ojol yang sudah menjadi ojol di satu platform aplikator lebih dari 5 tahun, namun tetap saja hanya terima Rp 50 ribu,” ujar Ketua Umum (Ketum) asosiasi ojol Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono kepada detikOto.

    “Hal ini kami protes keras dan mengecam aplikator yang kami anggap telah melakukan akal-akalan menipu Presiden RI, membangkang Menaker RI dan membohongi ojol seluruh Indonesia hanya demi menjaga citra baik di mata Presiden RI,” kata Igun menambahkan.

    (sfn/rgr)

  • Upah Dipotong 40%, THR Cuma Rp 50 Ribu

    Upah Dipotong 40%, THR Cuma Rp 50 Ribu

    Jakarta –

    Bagaimana rasanya upah harian dipotong hampir separuh oleh perusahaan? Bagaimana rasanya menerima bonus hari raya (BHR) yang nominalnya jauh dari harapan? Pertanyaan tersebut agaknya hanya bisa dijawab driver ojek online (ojol) di Indonesia.

    Baru-baru ini, perusahaan ride-hailing terbesar di Indonesia, Gojek dan Grab telah mencairkan BHR untuk mitra driver yang memenuhi kriteria. Nominal yang diberikan beragam, yakni berkisar Rp 50 ribu hingga Rp 900 ribu untuk mitra roda dua.

    Namun, mayoritas pengemudi ojol hanya menerima ambang batas bantuan hari raya. Mereka hanya mendapat Rp 50 ribu yang disalurkan langsung melalui aplikasi. Nominal tersebut, menurut asosiasi, jauh dari kata manusiawi.

    “Rata-rata nilai BHR yang diterima ojol sebagian besar Rp 50 ribu, banyak dari rekan-rekan ojol yang sudah menjadi ojol di satu platform aplikator lebih dari 5 tahun, namun tetap saja hanya terima Rp 50 ribu,” ujar Ketua Umum (Ketum) asosiasi ojol Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono kepada detikOto, Selasa (25/3).

    Ojol di Indonesia. Foto: Grandyos Zafna

    Padahal, Presiden Prabowo berharap, BHR yang diberikan ke mitra driver tak kurang dari Rp 1 juta. Namun, faktanya, nominal tertinggi justru tak sampai angka tersebut. Bahkan, kebanyakan hanya menerima Rp 50 ribu.

    “Hal ini kami protes keras dan mengecam aplikator yang kami anggap telah melakukan akal-akalan menipu Presiden RI, membangkang Menaker RI dan membohongi Ojol seluruh Indonesia hanya demi menjaga citra baik di mata Presiden RI,” ungkapnya.

    Igun menjelaskan, BHR bukan satu-satunya yang membuat driver ojol kecewa di Indonesia. Sebab, ‘pasukan hijau’ tersebut juga harus ikhlas penghasilan hariannya dipotong hampir 50 persen. Kondisi itu membuat hidup mereka makin morat-marit!

    “Kami sangat kecewa karena selama ini ojol dipotong biaya aplikasi saja hampir mencapai 50% setiap orderan dan rata-rata ojol sudah memberikan kontribusi pendapatan sangat besar kepada aplikator,” tuturnya.

    “Ada yang setahun bisa mencapai Rp 60 juta bahkan lebih, dengan asumsi setiap ojol memberikan masukan per bulan Rp 5 juta kepada perusahaan aplikator dikalikan 12 bulan, lalu aplikator hanya memberikan BHR Rp 50 ribu. Ini merupakan bentuk perbudakan,” kata dia menambahkan.

    Kini, ada sejumlah hal yang sedang diperjuangkan driver ojol dan asosiasi di Indonesia, yakni legalitas hukum, revisi potongan aplikasi dan menghapus skema aceng-slot. Mereka kemungkinan besar akan menggelar aksi besar-besaran di Jakarta setelah Lebaran.

    (sfn/din)