Xcloud.id

NGO: GARDA

  • Legislator Gerindra Dukung Peran Polri Wujudkan Kedaulatan Pangan Nasional

    Legislator Gerindra Dukung Peran Polri Wujudkan Kedaulatan Pangan Nasional

    Jakarta –

    Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Gerindra Martin Daniel Tumbelaka mendukung langkah konkret Polri dalam mendukung upaya pemerintah mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Martin menilai Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan jajaran turut aktif berkontribusi dalam agenda strategis nasional.

    “Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Polri yang ikut hadir dan aktif mengambil peran nyata dalam upaya mewujudkan kedaulatan pangan. Ini menunjukkan bahwa Polri semakin responsif dan adaptif terhadap kebutuhan bangsa,” kata Martin kepada wartawan, Sabtu (7/6/2025).

    Martin mengungkit kehadiran Kapolri mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam momentum panen raya jagung kuartal II di Bengkayang, Kalimantan Barat (Kalbar), belum lama ini. Menurutnya, hal itu menjadi bukti komitmen Polri dalam menjalankan peran sebagai bagian dari instrumen pembangunan nasional.

    “Ketika institusi kepolisian hadir di tengah-tengah petani, membantu penanaman, pengelolaan lahan, hingga distribusi hasil panen, itu bukan hal kecil. Itu transformasi besar dari pendekatan keamanan menuju pendekatan kesejahteraan,” ujarnya.

    Martin menyebut langkah ini tidak hanya realistis, melainkan juga menggambarkan kemampuan institusi Polri dalam merespons persoalan riil yang dihadapi masyarakat. “Ketahanan pangan adalah fondasi bagi stabilitas sosial dan keamanan nasional. Ketika Polri berkontribusi di sektor ini, itu memperkuat posisi Polri sebagai garda terdepan dalam menjaga ketahanan bangsa, bukan hanya dari sisi keamanan, tetapi juga dari aspek ekonomi rakyat,” tuturnya.

    Martin juga menyinggung bahwa Polri tercatat telah memberdayakan lebih dari 136.000 kelompok tani untuk mengelola lahan-lahan tersebut. Pada kuartal I 2025, panen jagung mencapai 118.975 ton dari 16.656 hektare lahan. Sementara pada kuartal II, hasil panen meningkat signifikan, yaitu antara 1,78 hingga 2,54 juta ton. Martin menilai capaian ini bukan hanya soal angka, melainkan menunjukkan pola kerja lintas sektoral yang harus terus diperkuat ke depan.

    Dalam mendukung produktivitas petani, Polri juga telah menyalurkan bantuan berupa 500 unit alat penguji kesuburan tanah, 50 alat pemipil jagung, 100 alat penguji kadar air, dan 100 alat pengering berkapasitas 1 ton kepada kelompok tani dan koperasi di lima wilayah Polda, yakni Kalbar, Jatim, Sulsel, NTB, dan Bengkulu. Menurut Martin, sinergi antara Polri dan sektor pertanian patut diapresiasi dan terus diperluas ke daerah-daerah lainnya agar manfaatnya semakin merata di seluruh Indonesia.

    “Program ini sangat baik dan sejalan dengan semangat pemerataan pembangunan. Saya berharap sinergi seperti ini bisa terus berlanjut dan melibatkan lebih banyak pihak demi memperkuat ketahanan pangan nasional,” ujarnya.

    “Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami, di tengah padatnya tugas kenegaraan, Bapak Presiden Republik Indonesia berkenan hadir untuk menyapa langsung para petani sekaligus memberikan semangat bagi kita semua untuk mewujudkan kedaulatan pangan Indonesia,” kata Jenderal Sigit.

    Ia menambahkan, saat ini terdapat 445.600 hektare lahan siap tanam serta 922.700 hektare lahan perhutanan sosial yang sedang dalam tahap verifikasi. Apabila seluruh lahan tersebut dapat dimanfaatkan, target 1 juta hektare bisa dilampaui.

    (fca/fca)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Anggota DPR: Polri bertransformasi dengan wujudkan kedaulatan pangan

    Anggota DPR: Polri bertransformasi dengan wujudkan kedaulatan pangan

    …Ini menunjukkan bahwa Polri semakin responsif dan adaptif terhadap kebutuhan bangsa

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi III DPR RI Martin Daniel Tumbelaka mengapresiasi peran Polri dalam mendukung upaya pemerintah mewujudkan kedaulatan pangan nasional sebagai transformasi besar dari pendekatan keamanan menuju pendekatan kesejahteraan.

    “Ketika institusi kepolisian hadir di tengah-tengah petani, membantu penanaman, pengelolaan lahan, hingga distribusi hasil panen, itu bukan hal kecil. Itu transformasi besar dari pendekatan keamanan menuju pendekatan kesejahteraan,” kata Martin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Hal itu disampaikannya merespons panen raya jagung serentak Kuartal II oleh Polri di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, Kamis (5/6).

    Dia pun mengapresiasi kehadiran Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo yang mendampingi langsung Presiden RI Prabowo Subianto dalam acara panen raya tersebut.

    Menurut dia, hal itu menjadi bukti keseriusan Polri dalam menjalankan peran sebagai bagian dari instrumen pembangunan nasional.

    Dia pun menilai di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Polri tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum, tetapi juga aktif berkontribusi dalam agenda strategis nasional.

    “Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Polri yang ikut hadir dan aktif mengambil peran nyata dalam upaya mewujudkan kedaulatan pangan. Ini menunjukkan bahwa Polri semakin responsif dan adaptif terhadap kebutuhan bangsa,” ujarnya.

    Selain itu, dia menilai langkah Polri yang menargetkan penanaman jagung seluas 1 juta hektare selama tahun 2025 tidak hanya realistis, tetapi juga menggambarkan kemampuan institusi Polri dalam merespons persoalan riil yang dihadapi masyarakat.

    “Ketahanan pangan adalah fondasi bagi stabilitas sosial dan keamanan nasional. Ketika Polri berkontribusi di sektor ini, itu memperkuat posisi Polri sebagai garda terdepan dalam menjaga ketahanan bangsa, bukan hanya dari sisi keamanan, tetapi juga dari aspek ekonomi rakyat,” tuturnya.

    Martin juga menilai capaian panen jagung yang berhasil dituai Polri pada kuartal I (118.975 ton) dan kuartal II (1,78 juta-2,54 juta ton) tahun 2025 tidak hanya soal angka, tetapi menunjukkan pola kerja lintas sektoral yang harus terus diperkuat ke depan.

    “Ini kerja konkret, bukan simbolik. Ini bentuk bahwa negara hadir, dan Polri menjadi bagian penting dari kehadiran itu,” ucapnya.

    Dia pun mengatakan sinergi antara Polri dan sektor pertanian patut diapresiasi dan perlu untuk terus diperluas ke daerah-daerah lainnya agar manfaatnya semakin merata di seluruh Indonesia.

    Hal tersebut, sambung dia, berkaca pada bantuan yang disalurkan Polri berupa alat dan mesin pertanian untuk mendukung produktivitas petani yang ada pada kelompok tani dan koperasi di lima wilayah Polda, yakni Kalimantan Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Bengkulu.

    “Program ini sangat baik dan sejalan dengan semangat pemerataan pembangunan. Saya berharap sinergi seperti ini bisa terus berlanjut dan melibatkan lebih banyak pihak demi memperkuat ketahanan pangan nasional,” ujar dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Bernadus Tokan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Gaet Raksasa Teknologi, Jurus Anyar Telkom Perkuat Keamanan Data Nasional

    Gaet Raksasa Teknologi, Jurus Anyar Telkom Perkuat Keamanan Data Nasional

    Jakarta –

    Telkom melalui Telkom Solution memperkuat perlindungan data nasional dengan memperkokoh kemitraan strategis dengan giant tech company, salah satunya Thales, sebuah perusahaan cyber security asal Prancis.

    Dalam gelaran Customer Gathering bertajuk “Ensuring Robust Data Protection in the Age of Digital Transformation” Telkom menjelaskan tentang layanan komersial paket dan solusi perlindungan data Telkom Solution kepada para pemangku kepentingan dari sektor keuangan, BUMN, dan instansi pemerintah.

    “Telkom berada di garda terdepan dalam mendukung kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data nasional. Melalui kolaborasi strategis dengan Thales, kami menghadirkan solusi digital yang tidak hanya kuat dari sisi teknologi, tapi juga relevan dengan kebutuhan industri dan regulasi yang berlaku,” ujar OVP Enterprise Product Development Telkom, Tanto Suratno dalam keterangan tertulisnya.

    Acara yang dihadiri oleh para eksekutif seperti Chief of IT dan Chief of Cyber Security dari berbagai institusi pemerintahan, BUMN dan private sector berlangsung sangat produktif, membicarakan bagaimana peran strategis Telkom Solution membantu proses bisnis mereka dengan aman.

    Ini menjadi cara Telkom untuk memperkuat pemahaman dan urgensi penerapan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dalam lingkungan bisnis dan institusi negara.

    “Kami sangat berterima kasih kepada Telkom Solution dan Thales atas inisiatifnya menggelar sosialisasi penting tentang keamanan siber. Apalagi tadi dijelaskan tentang keamanan data yang ternyata memiliki beberapa layer keamanan. Dan sebagai pelaku bisnis, harus tahu kebutuhan yang pertama dan prioritas di setiap layernya untuk mendukung keamanan data,” jelas Ferry Andrianto, salah satu peserta yang hadir di lokasi.

    Senada dengan Ferry, Hopy Familianto yang mewakili salah satu peserta dari perusahaan BUMN juga mengaku sangat antusias dengan program tersebut. Menurutnya, acara ini menjadi edukasi yang produktif untuk memahami pentingnya keamanan siber. Apalagi perusahaan yang memiliki jutaan database pelanggan.

    “Saya sangat senang dengan acara yang diselenggarakan oleh Telkom Solution ini. Harapannya akan ada acara serupa dengan durasi lebih lama lagi untuk menggali lebih dalam dari para pakar dan narasumber yang Telkom Solution hadirkan,” harap Hopy usai mengikuti acara tersebut.

    Kolaborasi antara Telkom Indonesia dan Thales dalam acara ini menjadi bagian penting dalam penyediaan solusi perlindungan data yang tangguh, terstandar global, dan siap mendukung akselerasi digital dan keamanan data nasional yang terintegrasi dalam layanan Telkom Solution.

    (agt/agt)

  • Anggota DPRD DKI dukung penuh program BPJS Hewan dari DKPKP

    Anggota DPRD DKI dukung penuh program BPJS Hewan dari DKPKP

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth mendukung penuh program BPJS Hewan yang sedang digodok oleh pihak DKPKP (Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian) untuk memberikan bantuan pembiayaan bagi pemilik hewan yang kurang mampu.

    “Ini ide bagus. Tidak semua pemilik hewan itu berlatar belakang dari kalangan mampu. Kadang yang mereka rescue itu kucing liar dan anjing liar, biasanya mereka juga akan merawatnya,” katanya dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Kenneth menambahkan mereka adalah garda terdepan dalam bantuan pada hewan domestik, dengan program BPJS Hewan, harapannya agar mereka bisa lebih ringan dalam membiayai perawatannya.

    “Layanan BPJS Hewan nantinya akan terintegrasi dengan sistem identifikasi hewan melalui microchip, sehingga data hewan peliharaan bisa tercatat secara sistematis,” katanya.

    Ia juga menyebutkan kepemilikan hewan nantinya bisa diupgrade ke sistem microchip, tidak konvensional seperti buku dan sertifikat. Namun, program ini direncanakan hanya berlaku untuk masyarakat yang ber-KTP Jakarta dan tidak memiliki tunggakan pajak atau kewajiban administrasi lainnya saat dilakukan verifikasi.

    “Rencananya, Program ini akan mulai dilakukan studi kelayakan pada 2025, dengan target realisasi pada 2026,” jelasnya.

    Kent juga berharap besar agar Puskeswan Ragunan dapat menjadi barometer pelayanan kesehatan hewan di Indonesia, bahkan dunia.

    “Saya ingin Puskeswan ini menjadi contoh nasional dan internasional. Ini tantangan buat Dr. Hasudungan untuk mewujudkan rumah sakit hewan yang berstandar internasional,” ucapnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok menyampaikan, program inovatif untuk hewan peliharaan berupa pemasangan microchip, dan integrasi layanan kesehatan ala BPJS khusus hewan akan dimulai dengan studi kelayakan pada tahun 2025, sebelum uji coba pada 2026.

    “Semua hewan peliharaan seperti kucing dan anjing akan dipasangi microchip. Tujuannya untuk memudahkan identifikasi pemilik, jenis hewan, data vaksinasi rabies, serta status sterilisasinya. Microchip ini akan menjadi semacam KTP untuk hewan,” kata Hasudungan.

    Program ini juga dirancang untuk disinkronkan dengan layanan BPJS khusus hewan. Namun, Hasudungan menegaskan bahwa layanan BPJS ini hanya akan diberikan kepada hewan yang telah dipasangi microchip.

    “Konsep kami adalah BPJS hewan. Jadi, hewan yang ingin menerima layanan harus memiliki microchip terlebih dahulu agar terdata dengan baik,” jelasnya.

    Pemerintah juga mempertimbangkan pemberian insentif bagi pemilik hewan dari kalangan masyarakat Jakarta yang kurang mampu, dengan mekanisme subsidi atau diskon biaya layanan.

    “Kami rencanakan akan ada diskon khusus, terutama untuk masyarakat Jakarta pemilik hewan yang kurang mampu. Tapi tidak sepenuhnya gratis, karena jika semuanya gratis, dikhawatirkan justru kurang dihargai upaya dari pemerintah,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Hasudungan menjelaskan bahwa hewan-hewan yang berada di pusat perawatan dan adopsi milik Pemprov seperti di Puskeswan nantinya juga akan dipasangi microchip secara gratis sebagai bagian dari pelayanan publik.

    “Tidak ada biaya untuk pemasangan microchip. Ini bentuk pelayanan kami supaya kepemilikan hewan lebih jelas dan bisa dibedakan dengan hewan jalanan,” tuturnya.

    Dengan program ini, Jakarta diharapkan dapat menjadi kota yang tidak hanya ramah bagi manusia, tetapi juga bagi hewan peliharaan.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Alviansyah Pasaribu
    Copyright © ANTARA 2025

  • Gandeng Hermina Group, Bank Mandiri Akselerasi Pembiayaan Hunian Bersubsidi untuk Tenaga Kesehatan

    Gandeng Hermina Group, Bank Mandiri Akselerasi Pembiayaan Hunian Bersubsidi untuk Tenaga Kesehatan

    Jakarta: Bank Mandiri terus menegaskan konsistensinya dalam memberikan nilai tambah kepada masyarakat melalui perluasan akses pembiayaan perumahan yang inklusif dan terjangkau.
     
    Komitmen ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Senior Vice President Consumer Loan Bank Mandiri Reza Adriansyah dan Ketua Perkumpulan Hermina Group Yulisar Khiat, yang turut disaksikan oleh Pejabat Eksekutif Consumer Banking Bank Mandiri, Saptari, serta jajaran manajemen dari Bank Mandiri dan Hermina Group, di  RSU Hermina Kemayoran, Jakarta, Kamis, 5 Juni 2025.
     
    Reza menjelaskan, kolaborasi strategis ini menjadi bagian dari sinergi Bank Mandiri dengan ekosistem layanan kesehatan dalam mendukung akselerasi penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dengan sasaran utama tenaga kesehatan yang tergabung dalam jaringan Hermina Group. 

    Adapun saat ini, Hermina Group menaungi lebih dari 60 unit layanan kesehatan di seluruh Indonesia yang dapat dipadankan langsung dengan jaringan distribusi Bank Mandiri.
     
    “Melalui kolaborasi ini, kami berharap dapat mempercepat realisasi kepemilikan rumah bagi tenaga kesehatan melalui fasilitas pembiayaan yang solutif. Sinergi ini memperluas jangkauan layanan FLPP sekaligus mencerminkan komitmen Bank Mandiri dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, khususnya para profesional kesehatan yang menjadi garda terdepan dalam pelayanan publik,” jelasnya dalam keterangan tertulis yang dikutip, Kamis, 5 Juni 2025.
     

    Sementara itu, Ketua Perkumpulan Hermina Group Yulisar Khiat menyampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan bagian dari dukungan nyata terhadap peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan.
     
    “Tenaga kesehatan adalah aset strategis bangsa, dan hunian merupakan bagian penting dalam mendukung produktivitas serta kualitas hidup mereka. Kerja sama dengan Bank Mandiri ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat kesejahteraan SDM kami di berbagai daerah,” papar Yulisar. 
     
    Hermina Hospitals berharap dapat menciptakan dampak positif dan berkelanjutan bagi seluruh karyawan Hermina, khususnya dalam mewujudkan impian memiliki rumah sendiri.
    Peran strategis sektor perbankan
    Kolaborasi antara Bank Mandiri dan Hermina Group ini tidak lepas dari peran strategis sektor perbankan dalam mendukung kebijakan pembiayaan perumahan nasional. Salah satu instrumen utama dalam kebijakan tersebut adalah skema FLPP, yang dirancang untuk menjawab persoalan backlog perumahan di Indonesia. 
     
    Lebih lanjut Reza menambahkan, Bank Mandiri secara aktif mendukung program tersebut melalui penyaluran KPR FLPP yang terus menunjukkan pertumbuhan. Tercatat hingga Mei 2025, bank berlogo pita emas ini telah menyalurkan 4.229 unit KPR FLPP dengan pertumbuhan 78,8 persen secara tahunan (year on year/YoY). Bank Mandiri juga tercatat sebagai penyalur FLPP terbaik nasional dengan tingkat keterhunian tertinggi pada 2024.
     
    “Melalui komitmen yang berkelanjutan dan strategi yang terintegrasi, Bank Mandiri berupaya mengakselerasi kontribusi dalam mendukung pertumbuhan sektor properti nasional, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat khususnya para tenaga kesehatan,” pungkas Reza.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Bank Mandiri gandeng Hermina untuk akselerasi KPR subsidi bagi nakes

    Bank Mandiri gandeng Hermina untuk akselerasi KPR subsidi bagi nakes

    Melalui komitmen yang berkelanjutan dan strategi yang terintegrasi, Bank Mandiri berupaya mengakselerasi kontribusi dalam mendukung pertumbuhan sektor properti nasional, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat khususnya para tenaga kesehatan

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menjalin kerja sama dengan Hermina Group dalam rangka mengakselerasi penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi dengan sasaran utama tenaga kesehatan yang tergabung dalam jaringan Hermina Group.

    “Melalui komitmen yang berkelanjutan dan strategi yang terintegrasi, Bank Mandiri berupaya mengakselerasi kontribusi dalam mendukung pertumbuhan sektor properti nasional, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat khususnya para tenaga kesehatan,” kata Senior Vice President Consumer Loan Bank Mandiri Reza Adriansyah dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Melalui kolaborasi ini, jelas Reza, Bank Mandiri berharap dapat mempercepat realisasi kepemilikan rumah bagi tenaga kesehatan melalui fasilitas pembiayaan yang solutif.

    “Sinergi ini memperluas jangkauan layanan FLPP sekaligus mencerminkan komitmen Bank Mandiri dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, khususnya para profesional kesehatan yang menjadi garda terdepan dalam pelayanan publik,” kata dia.

    Saat ini Hermina Group menaungi lebih dari 60 unit layanan kesehatan di seluruh Indonesia. Jaringan layanan kesehatan tersebut dapat dipadankan langsung dengan jaringan distribusi Bank Mandiri.

    Adapun sinergi diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara kedua belah pihak yang disaksikan oleh Pejabat Eksekutif Consumer Banking Bank Mandiri Saptari serta jajaran manajemen dari Bank Mandiri dan Hermina Group, di RSU Hermina Kemayoran, Jakarta, Kamis (5/6).

    Ketua Perkumpulan Hermina Group Yulisar Khiat menyampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan bagian dari dukungan nyata terhadap peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan.

    “Tenaga kesehatan adalah aset strategis bangsa, dan hunian merupakan bagian penting dalam mendukung produktivitas serta kualitas hidup mereka. Kerja sama dengan Bank Mandiri ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat kesejahteraan SDM kami di berbagai daerah,” kata Yulisar.

    Hermina Hospitals berharap dapat menciptakan dampak positif dan berkelanjutan bagi seluruh karyawan Hermina, khususnya dalam mewujudkan impian memiliki rumah sendiri.

    Kolaborasi antara Bank Mandiri dan Hermina Group ini tidak lepas dari peran strategis sektor perbankan dalam mendukung kebijakan pembiayaan perumahan nasional.

    Salah satu instrumen utama dalam kebijakan tersebut adalah skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dirancang untuk menjawab persoalan backlog perumahan di Indonesia.

    Menurut perseroan, Bank Mandiri secara aktif mendukung program tersebut melalui penyaluran KPR FLPP yang terus menunjukkan pertumbuhan.

    Hingga Mei 2025, bank berlogo pita emas ini telah menyalurkan 4.229 unit KPR FLPP dengan pertumbuhan 78,8 persen secara tahunan (year on year/yoy).

    Bank Mandiri juga tercatat sebagai penyalur FLPP terbaik nasional dengan tingkat keterhunian tertinggi pada 2024.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Imigrasi perkuat TIM PORA antisipasi pelanggaran orang asing di Jakut

    Imigrasi perkuat TIM PORA antisipasi pelanggaran orang asing di Jakut

    Jakarta (ANTARA) – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara memperkuat Tim Pengawasan Orang Asing (TIM PORA) sebagai upaya mengantisipasi terjadinya pelanggaran oleh orang asing di wilayah tersebut.

    “Jakarta Utara ini merupakan wilayah strategis yang menjadi pusat industri, pusat bisnis yang menjadi magnet bagi pekerja asing sehingga harus dilakukan pengawasan bersama,” kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi DKI Jakarta Pamuji Raharja.

    Hal itu disampaikan saat membuka Rakor TIM PORA Jakarta Utara di Jakarta, Kamis.

    Ia mengatakan arus global membawa dampak besar seperti banyaknya orang asing yang datang dan melakukan aktivitas di Jakarta Utara.

    Menurut dia, keterlibatan orang asing di daerah ini sebagai upaya mendukung pembangunan dan juga alih teknologi. Namun kehadiran mereka juga ada tantangan yang tidak bisa diabaikan sehingga perlu dilakukan pengawasan.

    Ia mengatakan pengawasan ini bertujuan agar tidak terjadi pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana atau konflik sosial di sektor tenaga kerja ini.

    “Seperti mereka bekerja dengan visa kunjungan, kunjungan terbatas yang tidak sesuai Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan lainnya,” kata dia.

    Kantor Imigrasi Jakarta Utara sudah menangani persoalan tenaga kerja asing yang melakukan pelanggaran izin tinggal, dokumen yang tidak lengkap.

    Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat saat memberi sambutan dalam Rakor TIM PORA Jakarta Utara di Jakarta, Kamis (5/6/2025).ANTARA/Mario Sofia Nasution

    Hal ini menunjukkan pentingnya pengawasan harus ditingkatkan terutama pendekatan kolaborasi dengan lintas sektoral.

    “Tim PORA ini vital dan merupakan garda terdepan dalam pengawasan orang asing baik di tingkat kota, kecamatan dan kelurahan,” kata dia.

    Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Utara Rendra Mauliansyah mengatakan, rapat koordinasi ini melibatkan lintas sektor yang bertujuan mengumpulkan informasi intelijen terkait keberadaan orang asing.

    “Tujuannya agar dapat melakukan deteksi dini mencegah pelanggaran orang asing dan meningkatkan pengawasan orang asing menjadi lebih baik ke depannya,” kata dia.

    Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat mengatakan, upaya pengawasan dan penindakan yang dilakukan Imigrasi Jakarta Utara (Jakut) memberikan keamanan dan kenyamanan bagi daerah ini.

    “Pengawasan di bidang tenaga kerja dan investasi membuat seluruh kegiatan yang berlangsung sesuai regulasi,” kata dia.

    Kantor Imigrasi Jakarta Utara pada 2024 telah menegakkan hukum imigrasi dengan melakukan penindakan terhadap ratusan warga asing yang melanggar hukum

    “Ini selaras program Jakarta Utara menjadi Kota Global sehingga harus ada inovasi dan kolaborasi meningkatkan pelayanan agar setara dengan kota maju di dunia,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 10 Prajurit TNI AL Dapat Kenaikan Pangkat Luar Biasa Usai Gagalkan Penyelundupan 2 Ton Narkoba Nasional

    10 Prajurit TNI AL Dapat Kenaikan Pangkat Luar Biasa Usai Gagalkan Penyelundupan 2 Ton Narkoba Nasional

    Prajurit TNI AL Dapat Kenaikan Pangkat Luar Biasa Usai Gagalkan Penyelundupan 2 Ton Narkoba
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    Panglima TNI
    Jenderal Agus Subiyanto memberikan penghargaan serta
    kenaikan pangkat luar biasa
    (KPLB) kepada sejumlah prajurit TNI Angkatan Laut (AL) yang menggagalkan
    penyelundupan narkoba
    seberat lebih dari dua ton di wilayah Kepulauan Riau.
    Penghargaan tersebut disampaikan dalam sebuah upacara yang digelar di atas geladak helikopter KRI Bung Karno-369 pada Rabu (4/6/2025).
    “Semua orang berhak mendapatkan penghargaan apabila dia berprestasi. Jadi memang sepatutnya prajurit-prajurit yang berprestasi itu diberikan reward,” kata Agus dalam keterangan yang diterima, Kamis (5/6/2025).
    Sebanyak 16 prajurit menerima apresiasi langsung dari Panglima TNI.
    Dari jumlah tersebut, 9 orang dianugerahi KPLB, sedangkan 7 lainnya diprioritaskan untuk mengikuti pendidikan lanjutan sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi dan profesionalisme mereka dalam operasi tersebut.
    Agus juga menekankan pentingnya memberikan penghormatan kepada prajurit yang menunjukkan dedikasi luar biasa di medan tugas.
    “Saya mengimbau kepada seluruh satuan, ada yang berhasil saya berikan, itu adalah hak kalian,” kata dia.
    Keberhasilan ini merupakan hasil kerja Tim Fleet One Quick Respond (F1QR) Lanal Tanjung Balai Karimun (TBK), yang pada 15 Mei 2025 menggagalkan upaya penyelundupan narkoba berskala besar di wilayah perairan strategis Kepulauan Riau.
    Panglima TNI menyebut bahwa tindakan para prajurit tersebut tidak hanya menyelamatkan generasi bangsa dari ancaman narkoba, tetapi juga menunjukkan komitmen TNI dalam menjaga stabilitas nasional dan kedaulatan wilayah perairan Indonesia.
    “Prestasi ini menjadi inspirasi dan pemantik semangat bagi seluruh prajurit TNI untuk senantiasa menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara,” ujar dia.
    TNI menegaskan bahwa setiap bentuk keberanian, dedikasi, dan loyalitas dalam pengabdian akan senantiasa mendapat tempat dan penghargaan yang layak.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Soal Peningkatan Kasus Covid-19, Puan: Pemerintah Tidak Boleh Lengah Nasional 4 Juni 2025

    Soal Peningkatan Kasus Covid-19, Puan: Pemerintah Tidak Boleh Lengah Nasional 4 Juni 2025

    Soal Peningkatan Kasus Covid-19, Puan: Pemerintah Tidak Boleh Lengah
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua
    DPR
    RI
    Puan Maharani
    mengatakan, tren peningkatan kasus
    Covid-19
    di sejumlah negara Asia, tidak boleh dianggap remeh. Oleh karena itu, dia mengingatkan, pemerintah untuk menyiapkan langkah antisipasi demi melindungi masyarakat.
    ”
    Peningkatan kasus Covid-19
    yang terjadi di kawasan Asia jelas tidak bisa dianggap enteng. Pemerintah harus memiliki
    sense of urgency
    yang tinggi dan tidak boleh lengah,” ujar
    Puan
    dalam keterangan tertulis, Rabu (4/6/2025), dikutip dari
    Antaranews
    .
    Menurut dia, pemerintah juga harus memastikan telah memiliki ketahanan kesehatan nasional yang kuat sehingga mampu menghadapi tren kenaikan kasus Covid-19.
    “Selain melakukan langkah-langkah antisipasi, pemerintah perlu memastikan Indonesia memiliki ketahanan kesehatan yang kuat, sehingga saat terjadi skenario terburuk, kita sudah siap dan bisa mengatasinya,” kata Puan.
    Dengan adanya peningkatan kasus
    COVID-19
    , dia pun mendesak pemerintah untuk memberlakukan kembali skrining kesehatan yang ketat di seluruh bandara internasional, terutama bagi penumpang dari negara-negara dengan
    peningkatan kasus Covid-19
    Sebab, Puan berpandangan bahwa deteksi dini merupakan kunci utama mencegah penyebaran virus lebih luas.
    “Kita tidak boleh hanya mengandalkan imbauan atau protokol yang longgar. Pemeriksaan kesehatan dan pelacakan kontak yang ketat di pintu masuk negara harus dijalankan secara konsisten,” ujarnya.
    Selain pengawasan di dalam negeri, dia juga menegaskan pentingnya peran aktif perwakilan Indonesia di luar negeri untuk responsif terhadap laporan atau pengaduan warga negara Indonesia (WNI) yang menghadapi risiko kesehatan terkait Covid-19, terutama di negara-negara Asia dengan lonjakan kasus.
    “Perwakilan kita di luar negeri harus menjadi garda terdepan dalam memberikan perlindungan dan bantuan. Mereka wajib bertindak cepat ketika ada warga yang melaporkan kondisi darurat atau memerlukan pertolongan,” katanya.
    Lebih lanjut, Puan mendorong agar pemerintah memperkuat koordinasi lintas kementerian guna memastikan pengawasan dan perlindungan WNI di luar negeri berjalan efektif, misalnya Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, hingga Satgas Covid-19.
    “Ini bukan sekadar soal angka kasus, tapi soal nyawa dan kesehatan masyarakat. Pemerintah harus bekerja tanpa kompromi menjaga keselamatan rakyat, baik yang di dalam maupun di luar negeri,” ujarnya.
    Tak hanya untuk pemerintah, Puan juga mengimbau agar masyarakat tetap disiplin menjaga kesehatan diri dan kembali menegakkan protokol kesehatan, seperti menggunakan masker saat sakit atau di keramaian, serta melakukan tes mandiri saat bergejala, hingga menjaga asupan gizi dan istirahat yang cukup.
    “Kita tidak tahu kapan gelombang berikutnya datang dan seberapa besar dampaknya, tapi yang jelas, sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci,” kata Puan.
    Diberitakan sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyiapkan fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) guna mengantisipasi kenaikan kasus Covid-19.
    Diketahui, pada minggu ke-22 tahun 2025, tercatat ada sebanyak tujuh kasus positif Covid-19.
    “Fasyankes kami siapkan sesuai SE (Surat Edaran) yang sudah beredar,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Aji Muhawarman di Jakarta, Rabu, dikutip dari
    Antaranews
    .
    Dalam SE tersebut, menurut Aji, ditujukan bagi unit layanan kesehatan serta para pemangku kepentingan agar memantau perkembangan situasi dan informasi global terkait kejadian Covid-19 melalui kanal resmi pemerintah dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
    Kemudian, meningkatkan kewaspadaan dini dengan memantau dan memverifikasi tren kasus ILI/SARI/Pneumonia/Covid-19 melalui pelaporan rutin pada Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR).
    Sementara itu, Kemenkes menginformasikan sebanyak tujuh pasien terkonfirmasi positif Covid-19 yang terdata pada pekan lalu seluruhnya dilaporkan sembuh.
    “Itu (tujuh pasien positif COVID-19) data minggu lalu. Semuanya sudah sembuh. Varian ini tidak menimbulkan keparahan dan kematian,” kata Juru Bicara Kemenkes Widyawati pada 3 Juni 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemenag Lamongan Serukan Penguatan Nilai Agama Tanggapi Isu Grup Gay di Media Sosial

    Kemenag Lamongan Serukan Penguatan Nilai Agama Tanggapi Isu Grup Gay di Media Sosial

    Lamongan (beritajatim.com) – Kemunculan grup bernama Gay Tuban Lamongan Bojonegoro di media sosial Facebook memicu keresahan publik. Menanggapi hal ini, Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Lamongan, Muhammad Muhlisin Mufa, menegaskan pentingnya penguatan nilai-nilai agama sebagai langkah preventif terhadap penyimpangan perilaku.

    “Kami mengajak seluruh masyarakat untuk kembali memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Nilai-nilai agama merupakan benteng utama dalam mencegah perilaku yang menyimpang dari ajaran agama,” ujar Muhlisin, Rabu (4/6/2025).

    Menurutnya, peran keluarga, tokoh agama, dan lembaga pendidikan sangat krusial dalam pengawasan dan pencegahan perilaku menyimpang, terutama di kalangan generasi muda.

    “Pengawasan harus dimulai dari lingkungan terdekat. Keluarga adalah garda terdepan dalam menjaga anak-anak dari pengaruh negatif, termasuk dari komunitas atau aktivitas yang menyimpang,” ujarnya.

    Muhlisin menambahkan, pendekatan edukatif dan peningkatan kesadaran masyarakat terkait bahaya penyimpangan seksual perlu terus dilakukan, baik dari sisi agama, sosial, maupun psikologis.

    “Melalui pendidikan agama yang kuat dan pemahaman moral yang baik, masyarakat akan lebih mampu membentengi diri dari pengaruh-pengaruh yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa dan ajaran agama,” katanya.

    Sebagai bentuk respons, Kemenag Lamongan menyatakan kesiapan untuk bersinergi dengan instansi terkait serta tokoh masyarakat dalam melakukan pembinaan keagamaan, kampanye sosial, dan berbagai upaya lain guna memperkuat komitmen terhadap norma agama dan etika sosial.

    “Kami tidak hanya menyikapi ini sebagai fenomena media sosial, tetapi sebagai peringatan untuk kembali meneguhkan peran agama dalam kehidupan sehari-hari,” tutup Muhlisin.

    Sebelumnya, grup Facebook yang mengatasnamakan Gay Tuban Lamongan Bojonegoro dilaporkan memicu kegaduhan dan kekhawatiran warga. Grup tersebut diketahui memiliki lebih dari 10 anggota, dan saat ini tengah dalam penyelidikan pihak kepolisian guna mencegah dampak negatif yang lebih luas. [fak/beq]