Xcloud.id

NGO: GARDA

  • Bahlil tegaskan Golkar konsisten dukung pemerintahan Prabowo-Gibran

    Bahlil tegaskan Golkar konsisten dukung pemerintahan Prabowo-Gibran

    Palu (ANTARA) – Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan partainya konsisten mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “Mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden. Secara murni dan konsekuen tanpa tawar-tawar,” kata Bahlil di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Minggu.

    Bahlil Lahadalia hadir di Kota Palu dalam rangkaian kegiatan membuka Musyawarah Daerah (Musda) ke-11 Partai Golkar Provinsi Sulawesi Tengah.

    Dia menganalogikan kalau ada bibit penyakit mencoba untuk mengganggu stabilitas pemerintahan maka garda terdepan yang akan mengganggu bibit penyakit itu adalah Partai Golkar.

    “Itu dari tingkat pusat sampai bawah,” ujarnya.

    Bahlil menyatakan dukungan itu merupakan hasil Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar tahun 2024, sebagai konsistensi politik mendukung pemerintahan selama lima tahun ke depan.

    Menurut Bahlil, Golkar merupakan partai milik semua rakyat Indonesia dan tidak ada satu kelompok tertentu yang mengklaim memilikinya.

    Partai Golkar, tambah Bahlil, tidak dilahirkan untuk memperjuangkan satu kelompok tertentu, tetapi Golkar lahir untuk memperjuangkan tujuan cita-cita kemerdekaan.

    “Yaitu kesejahteraan, kecerdasan, kesehatan, dan pemerataan. Itulah yang tercakup dalam doktrin karya kekaryaan,” katanya menegaskan.

    Dia menambahkan Presiden Prabowo Subianto merupakan sosok yang memahami betul doktrin karya kekaryaan yang diperjuangkan oleh Partai Golkar.

    Menurut dia, antara pidato Prabowo saat ikut konvensi Partai Golkar tahun 2004 dengan pidato program saat menjabat Presiden RI saat ini tidak ada bedanya.

    Pewarta: Fauzi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamenlu Tata Tekankan FEALAC Harus Bisa Menjadi Garda Terdepan Reformasi Multilateral

    Wamenlu Tata Tekankan FEALAC Harus Bisa Menjadi Garda Terdepan Reformasi Multilateral

    JAKARTA – Wakil Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir menekankan Forum for East Asia and Latin America Cooperation (FEALAC) harus bisa menjadi garda terdepan reformasi multilateral, mengusulkan tiga strategi untuk memperkuat forum tersebut saat menghadiri “10th FEALAC Foreign Ministers Meeting” di Ulaanbaatar, Mongolia.

    Wamenlu Tata mengatakan, selama 25 tahun berdiri, FEALAC telah berkembang menjadi organisasi yang lebih kuat, dinamis dan berpengaruh di tengah kondisi global yang tidak menentu.

    “Di tengah erosi kepercayaan terhadap multilateralisme, dunia juga membutuhkan forum antar kawasan seperti FEALAC,” kata Wamenlu Tata dalam keterangan Kementerian Luar Negeri RI, Sabtu 23 Agustus.

    Lebih jauh Wamenlu Tata mengusulkan tiga strategi untuk memperkuat FEALAC di tengah kondisi global saat ini. Pertama, menguatkan kerangka institusi FEALAC. Kedua, memperkuat rasa kepemilikan pada tujuan bersama FEALAC. Ketiga, meningkatkan relevansi FEALAC bagi masyarakat.

    Pertemuan Menteri Luar Negeri FEALAC. (Sumber: Kemlu RI)

    Indonesia terus berkomitmen untuk menguatkan hubungan antar-kawasan, memperdalam people-to-people connection, serta memaksimalkan berbagai inisiatif FEALAC, sehingga berdampak nyata bagi masyarakat negara anggota dan global, kata Wamenlu Tata.

    Pertemuan yang mengusung tema “25 Years and beyond: Vision for East Asia and Latin America” ini menghasilkan dokumen “Ulaanbaatar Declaration” yang berisi visi FEALAC ke depan untuk meningkatkan visibilitas FEALAC, penguatan kerangka institusional FEALAC, dukungan terhadap reformasi PBB, prinsip-prinsip dalam Piagam PBB, dan multilateralisme, serta penguatan kerja sama bidang perubahan iklim dan SDGs.

    Bertepatan dengan momentum 25 tahun FEALAC dan 80 tahun berdirinya PBB, Wamenlu Tata menekankan FEALAC harus bisa menjadi garda terdepan reformasi multilateral, termasuk implementasi penuh Pact of the Future.

    Untuk itu, Ulaanbaatar Declaration yang menjadi outcome document 10th FEALAC FMM ini menegaskan komitmen untuk menegakkan sistem multilateralisme dan Hukum Internasional.

    Wamenlu RI juga mengusulkan pertemuan Kaukus FEALAC di New York untuk percepat diskusi dan dialog mengenai reformasi PBB.

    Diketahui, pertemuan kali ini dihadiri oleh perwakilan dari 32 negara anggota FEALAC di kawasan Asia Timur dan Amerika Latin serta perwakilan United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean (UN ECLAC), United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UN ESCAP), dan FEALAC Cyber Secretariat.

    FEALAC merupakan forum yang dibentuk pada tahun 1999 untuk mendorong dialog dan kerja sama di berbagai bidang termasuk politik, ekonomi, sosial-budaya, iptek, dan lingkungan hidup, antara kawasan Asia Timur dan Amerika Latin. FEALAC beranggotakan 36 negara, terdiri dari 16 negara Asia Timur (termasuk Indonesia) dan 20 negara Amerika Latin.

  • KASBI: Seharusnya Immanuel Ebenezer Jadi Penegak Keadilan Bukan Malah Peras Keringat Buruh – Page 3

    KASBI: Seharusnya Immanuel Ebenezer Jadi Penegak Keadilan Bukan Malah Peras Keringat Buruh – Page 3

    Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) ikut menyayangkan, bahwa kasus tersebut telah mencederai kepercayaan buruh terhadap pemerintah dalam menjalankan mandat perlindungan pekerja, khususnya terkait program K3.

    “Buruh tentu merasa kecewa dan khawatir. Bagaimana mungkin pejabat yang seharusnya melindungi hak-hak pekerja justru diduga terlibat praktik korupsi. Ini jelas meruntuhkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah dalam memastikan keselamatan kerja,” ungkap Presiden FSPMI Riden Hatam Aziz saat dihubungi Liputan6.com.

    Menurut Riden, keselamatan kerja bukan hanya soal aturan di atas kertas, namun menyangkut nyawa jutaan buruh di berbagai sektor industri. Jika pengelolaan program K3 dinodai praktik korupsi, maka risiko yang dihadapi pekerja semakin besar.

    Pemerintah pun diminta segera melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk audit terbuka terhadap seluruh program K3 yang berada di bawah Kementerian Ketenagakerjaan.

    “Kami mendesak adanya transparansi dan akuntabilitas penuh. Jangan sampai K3 hanya menjadi proyek yang rawan penyimpangan, sementara buruh terus menanggung risiko kecelakaan kerja,” terang dia.

    “Keselamatan dan kesehatan kerja adalah hal yang paling mendasar bagi buruh. Kalau program K3 sampai dikorupsi, maka yang dipertaruhkan adalah nyawa pekerja di lapangan. Ini bukan main-main,” sambungnya.

    Program K3 seharusnya menjadi garda terakhir untuk memastikan para buruh pulang dalam keadaan selamat setelah bekerja. Jika terjadi penyimpangan anggaran dan program di Kemenaker, artinya perlindungan buruh telah diperdagangkan.

    “Buruh jadi ragu, apakah negara benar-benar hadir melindungi, atau justru membiarkan pekerja semakin rentan terhadap kecelakaan kerja,” Riden menandaskan.

  • Menko Polkam sebut Sekolah Rakyat tingkatkan kualitas SDM Indonesia

    Menko Polkam sebut Sekolah Rakyat tingkatkan kualitas SDM Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan mengatakan program Sekolah Rakyat harus didukung karena berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

    “Sekolah Rakyat adalah investasi jangka panjang untuk membangun SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045,” kata Budi Gunawan dalam siaran pers resmi yang diterima ANTARA di Jakarta, Jumat.

    Menurut BG, sapaan akrabnya, kehadiran Sekolah Rakyat dapat memberi harapan kepada anak-anak untuk tidak putus dalam mengenyam pendidikan.

    BG melanjutkan anak-anak di Sekolah Rakyat akan mendapatkan pengajaran dari guru-guru yang berkualitas, kurikulum yang mendukung, serta pemenuhan gizi yang cukup dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Dengan pendidikan yang layak, kata dia, kualitas kemampuan anak-anak penerus bangsa bisa semakin meningkat sehingga kesempatan untuk mendapatkan hidup layak pun terbuka.

    Dengan demikian, lanjut BG, kehadiran Sekolah Rakyat dapat membuktikan kehadiran negara dalam memberikan pendidikan yang merata, gratis, dan berkualitas hingga ke pelosok, termasuk wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).

    Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu berharap Sekolah Rakyat dapat melahirkan calon-calon penerus bangsa berkualitas dan berjiwa nasionalisme tinggi.

    “Sekolah Rakyat hadir untuk memperkuat pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan. Para guru adalah garda terdepan dalam menanamkan nilai Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika kepada generasi penerus,” tambahnya.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KI DKI tekankan pentingnya sinergi dengan wartawan

    KI DKI tekankan pentingnya sinergi dengan wartawan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat menekankan pentingnya membangun sinergi dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) untuk memperkuat demokrasi.

    “Musuh demokrasi bukan negara lain, melainkan ketika kepentingan publik yang tidak dikawal. Karena itu, diperlukan media yang kuat. Sinergi ini bukan hanya dengan pimpinan PWI, tetapi juga jurnalis di lapangan. Mereka yang menjadi garda terdepan check and balance dalam demokrasi,” kata dia di Jakarta, Kamis.

    Menurut Harry, keluaran (output) KI secara teknis berkaitan dengan penyelesaian sengketa informasi. Namun, peran media menjadi kunci penting dalam mencerahkan publik dan mengawal kepentingan masyarakat.

    Dalam kesempatan itu, Ketua PWI Jaya, Kesit Budi Handoyo mengatakan media harus tetap hidup di tengah disrupsi dan era pasca-kebenaran (post-truth).

    “Media tidak boleh mati. Justru saat terjadi disrupsi dan banjir informasi di media sosial, pers hadir sebagai penyeimbang sekaligus penenang masyarakat,” ujarnya.

    Meski industri media menghadapi keterbatasan, termasuk pengurangan awak redaksi, kata dia, pers tetap menjadi penopang informasi yang akurat.

    Dia berharap nantinya, momentum perayaan ulang tahun Jakarta sekaligus ajang penghargaan jurnalistik dapat meningkatkan literasi media masyarakat tentang keterbukaan informasi publik.

    “Kami yakin dengan sosialisasi KI yang tepat, bisa menjadi sarana mendekatkan diri dengan publik, bahkan diperkuat dengan MoU ke depan,” ujarnya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PNM Latih Perempuan Pesisir Olah Hasil Laut Jadi Bernilai Tinggi

    PNM Latih Perempuan Pesisir Olah Hasil Laut Jadi Bernilai Tinggi

    Jakarta: Pemberdayaan perempuan menjadi kunci penting dalam penguatan ekonomi maritim Indonesia. PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menunjukkan komitmennya lewat program Kampung Madani PNM di kawasan pesisir, salah satunya di Desa Sarangmeduro, Kabupaten Rembang dan Desa Mundu Pesisir, Kabupaten Cirebon.

    Program ini dirancang khusus untuk mendukung kelompok ibu-ibu nelayan dan pelaku usaha kecil agar mampu mengelola potensi laut secara produktif, terstruktur, dan berkelanjutan.

    Di Desa Sarangmeduro misalnya, PNM membentuk klasterisasi Ikan Asap. Ratusan nasabah PNM Mekaar menerima pelatihan mulai dari proses pengolahan ikan asap secara higienis, packaging modern, hingga literasi keuangan dan sertifikasi halal. Harapannya, produk olahan ikan asap tak hanya menguasai pasar lokal, tetapi juga mampu menembus pasar modern dan menjadi penyuplai dapur gizi nasional.

    Sementara itu di Desa Mundu Pesisir, Cirebon, PNM mengembangkan klasterisasi Olahan Hasil Laut. Mayoritas nasabah PNM Mekaar di desa ini merupakan perempuan pesisir yang dilatih diversifikasi produk, strategi pemasaran online dan offline, hingga pemanfaatan limbah hasil laut. Mundu Pesisir ditargetkan mampu menghasilkan produk unggulan skala nasional dan meningkatkan potensi ekowisata pesisir kedepannya.
     

    “Dengan klasterisasi, program pemberdayaan menjadi lebih terarah sesuai potensi lokal. Perempuan pesisir bukan hanya mendukung ekonomi keluarga, tetapi juga menjadi garda depan dalam memperkuat ketahanan ekonomi maritim Indonesia,” ujar Sekretaris Perusahaan PNM L. Dodot Patria Ary.

    Selain pelatihan usaha, PNM juga menyertakan program tanggung jawab social yang dikemas dalam PNM Peduli di kedua desa, mulai dari pembangunan Ruang Pintar PNM untuk belajar secara gratis, penyediaan sarana air bersih, hingga penanaman mangrove. Di Sarangmeduro, masyarakat juga mendapatkan sosialisasi hidup sehat, pemeriksaan kesehatan, hingga program PNM Mengajar.

    “Pemberdayaan yang kami lakukan tidak hanya fokus pada usaha, tapi juga menyentuh aspek sosial dan lingkungan. Karena perempuan pesisir yang sehat, cerdas, dan berdaya akan melahirkan keluarga yang kuat dan generasi maritim yang tangguh,” tambah Dodot.

    Langkah PNM ini sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat ekonomi berbasis maritim. Dengan melibatkan perempuan pesisir sebagai motor penggerak, potensi laut dapat diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi.

    Kedua desa binaan ini ditargetkan mampu menghasilkan produk olahan laut bersertifikat halal, memperluas akses pemasaran, dan membangun jejaring ekowisata berbasis pemberdayaan masyarakat. Dengan strategi berbasis klaster, PNM optimis perempuan pesisir akan menjadi agen perubahan, bukan hanya untuk ekonomi keluarga, tetapi juga bagi ketahanan ekonomi maritim Indonesia di masa depan.

    Jakarta: Pemberdayaan perempuan menjadi kunci penting dalam penguatan ekonomi maritim Indonesia. PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menunjukkan komitmennya lewat program Kampung Madani PNM di kawasan pesisir, salah satunya di Desa Sarangmeduro, Kabupaten Rembang dan Desa Mundu Pesisir, Kabupaten Cirebon.
     
    Program ini dirancang khusus untuk mendukung kelompok ibu-ibu nelayan dan pelaku usaha kecil agar mampu mengelola potensi laut secara produktif, terstruktur, dan berkelanjutan.
     
    Di Desa Sarangmeduro misalnya, PNM membentuk klasterisasi Ikan Asap. Ratusan nasabah PNM Mekaar menerima pelatihan mulai dari proses pengolahan ikan asap secara higienis, packaging modern, hingga literasi keuangan dan sertifikasi halal. Harapannya, produk olahan ikan asap tak hanya menguasai pasar lokal, tetapi juga mampu menembus pasar modern dan menjadi penyuplai dapur gizi nasional.

    Sementara itu di Desa Mundu Pesisir, Cirebon, PNM mengembangkan klasterisasi Olahan Hasil Laut. Mayoritas nasabah PNM Mekaar di desa ini merupakan perempuan pesisir yang dilatih diversifikasi produk, strategi pemasaran online dan offline, hingga pemanfaatan limbah hasil laut. Mundu Pesisir ditargetkan mampu menghasilkan produk unggulan skala nasional dan meningkatkan potensi ekowisata pesisir kedepannya.
     

     
    “Dengan klasterisasi, program pemberdayaan menjadi lebih terarah sesuai potensi lokal. Perempuan pesisir bukan hanya mendukung ekonomi keluarga, tetapi juga menjadi garda depan dalam memperkuat ketahanan ekonomi maritim Indonesia,” ujar Sekretaris Perusahaan PNM L. Dodot Patria Ary.
     
    Selain pelatihan usaha, PNM juga menyertakan program tanggung jawab social yang dikemas dalam PNM Peduli di kedua desa, mulai dari pembangunan Ruang Pintar PNM untuk belajar secara gratis, penyediaan sarana air bersih, hingga penanaman mangrove. Di Sarangmeduro, masyarakat juga mendapatkan sosialisasi hidup sehat, pemeriksaan kesehatan, hingga program PNM Mengajar.
     
    “Pemberdayaan yang kami lakukan tidak hanya fokus pada usaha, tapi juga menyentuh aspek sosial dan lingkungan. Karena perempuan pesisir yang sehat, cerdas, dan berdaya akan melahirkan keluarga yang kuat dan generasi maritim yang tangguh,” tambah Dodot.
     
    Langkah PNM ini sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat ekonomi berbasis maritim. Dengan melibatkan perempuan pesisir sebagai motor penggerak, potensi laut dapat diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi.
     
    Kedua desa binaan ini ditargetkan mampu menghasilkan produk olahan laut bersertifikat halal, memperluas akses pemasaran, dan membangun jejaring ekowisata berbasis pemberdayaan masyarakat. Dengan strategi berbasis klaster, PNM optimis perempuan pesisir akan menjadi agen perubahan, bukan hanya untuk ekonomi keluarga, tetapi juga bagi ketahanan ekonomi maritim Indonesia di masa depan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

    (PRI)

  • Waka Komisi I DPR dukung Presiden Prabowo perkuat pertahanan siber

    Waka Komisi I DPR dukung Presiden Prabowo perkuat pertahanan siber

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua (Waka) Komisi I DPR RI Sukamta menyatakan dukungan penuh terhadap arahan Presiden RI Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraannya yang menekankan pentingnya penguatan pertahanan siber dan percepatan modernisasi militer berbasis teknologi.

    “Indonesia harus segera memperkuat daya tangkal nasional melalui pertahanan siber yang terintegrasi dengan sistem pertahanan modern,” kata Sukamta dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, langkah Presiden Prabowo sejalan dengan kebutuhan mendesak bangsa, mengingat eskalasi ancaman di kawasan Indo-Pasifik yang kian kompleks. Mulai dari konflik Laut China Selatan hingga rivalitas strategis Amerika Serikat–China.

    “Tantangan di era multipolar bukan hanya serangan konvensional, tetapi juga ancaman di ruang siber yang dapat melemahkan kedaulatan bangsa,” ucapnya.

    Dia juga menekankan bahwa diplomasi pertahanan Indonesia perlu diperkuat melalui kerja sama regional dan internasional yang cerdas, serta menyeimbangkan kepentingan geopolitik sekaligus mengutamakan kemandirian nasional.

    “Langkah strategis, pemerintah segera menyusun grand design pertahanan 2045 yang mencakup empat dimensi utama: pangan, energi, siber, dan maritim,” ujarnya.

    Dia lantas berkata, “Selain itu, pengembangan industri pertahanan nasional harus diperluas melalui kemitraan dengan negara-negara strategis seperti Korea Selatan, Turki, dan sejumlah negara Eropa.”

    Dia memandang dengan pondasi pertahanan yang kuat dan adaptif terhadap dinamika global maka Indonesia tidak hanya mampu menjaga kedaulatan, tetapi juga berperan aktif sebagai penyeimbang dalam percaturan geopolitik Indo-Pasifik.

    Sukamta pun mengusulkan pula pembentukan Komando Siber TNI (Cyber Command TNI) sebagai garda utama pertahanan siber, berdampingan dengan Komando Pertahanan Pangan Nasional untuk menjamin kedaulatan di sektor vital lainnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menjadikan pertahanan semesta sebagai satu dari delapan program prioritas sasaran utama pemerintah dalam RAPBN 2026, selain ketahanan pangan, ketahanan energi, MBG, pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pembangunan desa, dan percepatan investasi.

    Dalam pidatonya mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, Jumat (15/8).

    Presiden Prabowo menyebutkan ada empat sasaran utama dari anggaran pertahanan semesta dalam RAPBN 2026, yaitu modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista), memperkuat Komponen Cadangan (Komcad), memberdayakan industri strategis nasional terutama yang berkaitan dengan pertahanan, dan meningkatkan kesejahteraan prajurit-prajurit patriot bangsa.

    “Kita akan perkuat pertahanan rakyat semesta untuk menjaga kedaulatan bangsa kita. Dunia global penuh ketidakpastian. Ancaman muncul tiba-tiba. Indonesia masih penuh dengan masalah menjaga keutuhan wilayah, menjaga kekayaan kita. Pertahanan yang kuat adalah fondasi kedaulatan,” kata Presiden Prabowo menjelaskan pentingnya memperkuat pertahanan negara dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8).

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Amunisi Sisa Perang Israel Meledak di Iran, 1 Orang Tewas

    Amunisi Sisa Perang Israel Meledak di Iran, 1 Orang Tewas

    Teheran –

    Amunisi sisa perang melawan Israel, yang berkecamuk awal tahun ini, meledak di wilayah Iran pada Selasa (19/8) waktu setempat. Sedikitnya satu orang tewas akibat ledakan tersebut.

    Laporan kantor berita resmi IRNA, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Rabu (20/8/2025), menyebut “amunisi rezim Zionis yang belum meledak” telah meledak di dekat kota Beyranshahr di Provinsi Lorestan, Iran bagian barat.

    Tidak dijelaskan lebih lanjut apakah amunisi itu meledak secara tidak sengaja atau memang diledakkan.

    “Insiden itu menewaskan satu orang dan melukai sembilan orang lainnya,” sebut Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) dalam pernyataannya yang dikutip kantor berita IRNA.

    Perang yang berkecamuk selama 12 hari pada Juni lalu diwarnai aksi saling serang, dengan Israel mengebom fasilitas nuklir dan militer, serta kawasan permukiman, di berbagai wilayah Iran.

    Lebih dari 1.000 orang tewas akibat rentetan serangan militer Tel Aviv dalam perang tersebut. Para komandan senior dan ilmuwan nuklir Iran termasuk di antara korban tewas.

    Iran membalas dengan melancarkan rentetan serangan rudal dan drone yang menewaskan puluhan orang di wilayah Israel.

    Amerika Serikat (AS), yang sempat bergabung dalam perang dengan mengebom situs-situs nuklir Iran, melakukan mediasi dan mengumumkan penghentian pertempuran pada 24 Juni lalu.

    Meskipun pertempuran telah berakhir, tidak ada kesepakatan yang meresmikan gencatan senjata antara Iran dan Israel.

    Para pejabat Teheran sejak saat itu menegaskan bahwa Iran tetap siap seandainya konfrontasi kembali pecah dengan Israel.

    Yahya Rahim Safavi, selaku penasihat militer untuk pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, mengatakan pada Minggu (17/8) bahwa Iran sedang “mempersiapkan rencana untuk skenario terburuk”.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Pembeli Mobil Listrik di Indonesia Bukan Cuma Mikirin Harga

    Pembeli Mobil Listrik di Indonesia Bukan Cuma Mikirin Harga

    Jakarta –

    Harga bukan satu-satunya pertimbangan utama konsumen Indonesia ketika beralih ke mobil listrik. Berdasarkan riset “Potensi dan Tantangan Mobil Listrik di Indonesia dari Persepsi Pengguna” yang dilakukan Praxis, agensi public relation dan public affair, konsumen Indonesia tidak ingin hanya tergiur oleh harga murah, tapi kemudian kesulitan dalam pemakaian sehari-hari.

    “Survei ini secara komprehensif memotret perilaku, preferensi, dan aspirasi dari 1.200 pengguna mobil listrik di 12 kota besar di Indonesia, memberikan peta jalan yang jelas bagi para pemangku kepentingan industri,” jelas President Director Praxis, Adwi Yudiansyah dikutip dalam keterangannya.

    Survei ini menghasilkan beberapa temuan menarik:

    Daya tahan baterai (35,17%) menjadi faktor lebih penting bagi pengguna mobil listrik, mengungguli harga beli (21,33%) dan reputasi merek (18,5%)Saat dihadapkan pada pilihan promosi, mayoritas responden (52%) menyatakan garansi baterai sebagai penawaran yang paling memengaruhi keputusan pembelian mereka, diikuti dengan diskon harga beli (30%) dan bundling wall charger (10%)Hampir separuh responden (46%) menempatkan ketersediaan infrastruktur sebagai prioritas kebijakan utama, yang mencakup perluasan akses Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan jaminan ketersediaan bengkel resmi yang mumpuni79% pengguna menilai pengalaman berkendara mobil listrik lebih baik dibandingkan mobil konvensional, 78% pengguna juga merasa rata-rata durasi pengisian daya selama 6 jam terlalu lama. Angka ini sangat jauh dari durasi ideal yang mereka harapkan, yaitu 1-2 jam atau kurangSelain itu, media sosial (51%) terbukti menjadi platform paling efektif sebagai sumber informasi bagi pengguna mobil listrik dibandingkan pameran otomotif (22%).

    Head of Research Praxis Garda Maharsi mengatakan pasar mobil listrik di Indonesia semakin dewasa. Bukan soal harga murah lagi.

    “Temuan ini menunjukkan bahwa pengguna mobil listrik di Indonesia telah bergerak melampaui ‘demam harga murah’, namun juga memprioritaskan faktor penggunaan hingga kebijakan untuk jangka panjang. Ini menjadi tanda pasar yang semakin dewasa. Harapan kami, data ini dapat menjadi jembatan yang menghubungkan ekspektasi pengguna dengan strategi yang akan diterapkan oleh produsen, pemerintah, dan penyedia infrastruktur, sehingga akselerasi adopsi mobil listrik berjalan lebih efektif dan tepat sasaran,” kata dia.

    Pabrikan mobil listrik di Indonesia pun kini tak hanya fokus pada harga, tetapi juga menawarkan paket lengkap: garansi panjang, aplikasi khusus untuk pemantauan baterai, hingga jaringan bengkel resmi yang siap melayani pengguna.

    (riar/rgr)

  • BPOM Menjulang, Membumi, Mengakar untuk Indonesia Emas 2045

    BPOM Menjulang, Membumi, Mengakar untuk Indonesia Emas 2045

    Jakarta –

    Tanggal 19 Agustus 2025 menandai setahun saya dipercaya Presiden Republik Indonesia untuk menakhodai Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI. Waktu yang singkat ini bagi saya adalah perjalanan panjang doa dan ikhtiar demi menjaga kesehatan bangsa.

    Pengawasan obat dan makanan bukanlah perkara teknis semata, melainkan amanah mulia: menyelamatkan nyawa dan menjaga masa depan generasi. Setiap izin edar, setiap peringatan publik, dan setiap langkah penegakan hukum, saya niatkan sebagai ibadah untuk melindungi rakyat.

    Memimpin BPOM adalah jalan pengabdian. Saya percaya, setiap butir kerja yang kita persembahkan akan bernilai ibadah jika diniatkan untuk melindungi rakyat.

    Reformasi dan Inovasi

    Dalam setahun terakhir, BPOM bertransformasi menjadi lembaga yang lebih terbuka, dekat dengan rakyat, sekaligus tegas terhadap mafia obat, obat bahan alam, kosmetik, dan pangan berbahaya. Pengawasan kini hadir bukan hanya di meja regulator, tetapi juga di laboratorium, pasar tradisional, bahkan di tengah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Salah satu inovasi utama adalah percepatan perizinan melalui digitalisasi dan integrasi data lintas sektor. Proses izin edar yang lebih cepat memberi kepastian hukum tanpa mengorbankan kualitas pengawasan. Dengan begitu, produk aman, berkhasiat, dan berkualitas dapat segera dinikmati masyarakat.

    Di sisi lain, BPOM memperkuat operasi intelijen serta kerja sama dengan aparat penegak hukum untuk memberantas obat ilegal/palsu, kosmetik ilegal, dan pangan berbahaya. Perlindungan rakyat adalah garis merah yang tidak bisa ditawar.

    UMKM dan Sinergi ABG

    Saya percaya, BPOM tidak bisa berjalan sendiri. Karena itu, kami menghidupkan kembali konsep ABG (Academic, Business, Government) sebagai poros kolaborasi. Perguruan tinggi kami ajak memperkuat riset dan inovasi; dunia usaha kami dampingi agar bertumbuh sehat; pemerintah daerah kami libatkan agar pengawasan lebih merata.

    Data menunjukkan, sektor obat, makanan, kosmetik, dan produk kesehatan lain memiliki perputaran ekonomi lebih dari Rp6.000 triliun per tahun. Farmasi tumbuh hampir 10% per tahun, kosmetik 4,7%, sementara pangan diproyeksikan mencapai Rp4.388 triliun pada 2025. Angka-angka ini sejatinya merepresentasikan jutaan pekerja: petani bahan baku, teknisi laboratorium, hingga pengemudi truk distribusi.

    UMKM menjadi nadi penting dari ekosistem ini. BPOM mencatat lebih dari 12.000 UMKM telah mendapat fasilitasi, mulai dari sertifikasi hingga pelatihan keamanan pangan. Rinciannya: 1.043 di sektor obat bahan alam, 1.153 di kosmetik, dan hampir 9.800 di pangan olahan. Dukungan ini memastikan UMKM tidak hanya bertahan, tetapi juga naik kelas, menembus pasar nasional hingga global.

    Menjulang, Membumi, Mengakar

    Tiga kata kunci menjadi kompas visi BPOM ke depan: menjulang, membumi, mengakar. Menjulang berarti BPOM harus berkelas dunia, bereputasi global, dan mampu bersaing secara internasional. Membumi berarti tetap berpijak pada kebutuhan rakyat, dekat dengan masyarakat, dan responsif terhadap masalah sehari-hari. Mengakar berarti bekerja dengan fondasi pengetahuan, profesionalisme, dan integritas yang kokoh. Visi ini sejalan dengan cita-cita Indonesia Emas 2045: membangun generasi sehat, produktif, dan berdaya saing global.

    Setahun kepemimpinan ini menjadi cermin bahwa kesehatan adalah nikmat terbesar. Kemerdekaan sejati bukan hanya bebas dari penjajahan, melainkan juga bebas dari ancaman obat palsu, makanan berbahaya, dan zat beracun yang mengintai rakyat.

    Dalam setiap langkah pengawasan, saya selalu teringat doa seorang ibu agar anaknya tumbuh sehat, atau harapan seorang ayah agar keluarganya selamat. Itulah jiwa dari tugas BPOM: menjaga kehidupan, menjaga masa depan.

    Dengan fondasi yang telah dibangun, saya optimistis BPOM akan terus menjadi garda terdepan menuju cita-cita besar bangsa: Indonesia Sehat, Indonesia Berdaulat, Indonesia Emas 2045.

    Catatan: Prof dr Taruna Ikrar, M.Biomed, PhD adalah Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI)

    Halaman 2 dari 3

    Simak Video “Video: BPOM Kukuhkan Peningkatan Status 11 Loka dan 2 Balai “
    [Gambas:Video 20detik]
    (up/up)