Xcloud.id

NGO: GARDA

  • Hutan Gundul Picu Banjir Sumatera, Apa Saja Tugas Menteri Kehutanan Indonesia?

    Hutan Gundul Picu Banjir Sumatera, Apa Saja Tugas Menteri Kehutanan Indonesia?

    Jakarta: Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kembali membuka luka lama yakni hutan yang kian gundul. 

    Setiap tahun, kawasan hutan di Sumatera terus tergerus. Dampaknya? Curah hujan yang cukup deras memicu banjir bandang dan longsor yang merusak permukiman, infrastruktur, dan menelan korban jiwa.

    Di tengah kondisi ini, sorotan publik kembali mengarah pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), terutama pada tugas strategis Menteri Kehutanan dalam mengelola kawasan hutan Indonesia.
    Mengapa tugas menteri kehutanan begitu krusial?
    Mengacu pada Peraturan Menteri LHK No. 15 Tahun 2021, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden dalam menjaga kelestarian hutan Indonesia.

    Tugas itu mencakup mulai dari pemantapan kawasan hutan, konservasi sumber daya alam, hingga pengendalian kerusakan lingkungan. Sebuah amanah yang semakin berat ketika kerusakan hutan langsung berkelindan dengan tingginya risiko bencana.
     

    Hutan gundul Sumatera dan efek domino bencana
    Longsor dan banjir di Aceh, Sumut, hingga Sumbar bukan hanya soal cuaca ekstrem. Banyak wilayah yang seharusnya menjadi daerah resapan air kini berubah menjadi lahan kebun sawit.

    Saat pepohonan hilang tanah kehilangan kemampuan mengikat air, sungai meluap lebih cepat, lereng pegunungan menjadi rapuh dan mudah longsor.

    Inilah contoh nyata mengapa tugas pengelolaan dan rehabilitasi hutan menjadi urusan yang tak bisa ditunda.
    Tugas utama Menteri Kehutanan
    Merangkum berbagai sumber berikut tugas menteri kehutanan yang relevan dengan upaya mencegah bencana ekologis:

    1. Merumuskan kebijakan kehutanan

    Meliputi pemantapan kawasan hutan, konservasi, pengelolaan hutan produksi lestari, hingga meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai (DAS).

    2. Mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan

    Termasuk memastikan pemanfaatan hutan tidak merusak ekosistem, menjaga keseimbangan lingkungan, dan melindungi kawasan kunci seperti hulu sungai.

    3. Mengendalikan kerusakan lingkungan dan perubahan iklim

    Mulai dari pencemaran, kerusakan DAS, hingga mitigasi risiko iklim yang memperparah bencana hidrometeorologi.

    4. Penegakan hukum di bidang kehutanan

    Pemberantasan illegal logging, alih fungsi lahan ilegal, hingga perdagangan kayu ilegal yang selama ini menjadi penyebab utama hutan gundul.

    5. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan

    Karhutla bukan hanya merusak hutan, tetapi meninggalkan tanah tandus yang memperbesar risiko longsor.
    Bencana Sumatera jadi alarm
    Kerusakan hutan di Sumatera kini bukan lagi isu jangka panjang, tapi ancaman nyata bagi keselamatan warga. Rehabilitasi hutan, pengawasan berlapis, dan penegakan hukum harus dipercepat.

    Banjir dan longsor yang menelan banyak korban menjadi pengingat keras bahwa hutan bukan sekadar bentang alam tetapi dia adalah pelindung utama kehidupan.

    Dalam konteks ini, tugas Menteri Kehutanan sebagaimana amanat regulasi menjadi garda depan menekan risiko bencana yang dipicu kerusakan lingkungan.

    Jakarta: Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kembali membuka luka lama yakni hutan yang kian gundul. 
     
    Setiap tahun, kawasan hutan di Sumatera terus tergerus. Dampaknya? Curah hujan yang cukup deras memicu banjir bandang dan longsor yang merusak permukiman, infrastruktur, dan menelan korban jiwa.
     
    Di tengah kondisi ini, sorotan publik kembali mengarah pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), terutama pada tugas strategis Menteri Kehutanan dalam mengelola kawasan hutan Indonesia.
    Mengapa tugas menteri kehutanan begitu krusial?
    Mengacu pada Peraturan Menteri LHK No. 15 Tahun 2021, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden dalam menjaga kelestarian hutan Indonesia.

    Tugas itu mencakup mulai dari pemantapan kawasan hutan, konservasi sumber daya alam, hingga pengendalian kerusakan lingkungan. Sebuah amanah yang semakin berat ketika kerusakan hutan langsung berkelindan dengan tingginya risiko bencana.
     

    Hutan gundul Sumatera dan efek domino bencana
    Longsor dan banjir di Aceh, Sumut, hingga Sumbar bukan hanya soal cuaca ekstrem. Banyak wilayah yang seharusnya menjadi daerah resapan air kini berubah menjadi lahan kebun sawit.
     
    Saat pepohonan hilang tanah kehilangan kemampuan mengikat air, sungai meluap lebih cepat, lereng pegunungan menjadi rapuh dan mudah longsor.
     
    Inilah contoh nyata mengapa tugas pengelolaan dan rehabilitasi hutan menjadi urusan yang tak bisa ditunda.
    Tugas utama Menteri Kehutanan
    Merangkum berbagai sumber berikut tugas menteri kehutanan yang relevan dengan upaya mencegah bencana ekologis:
     
    1. Merumuskan kebijakan kehutanan
     
    Meliputi pemantapan kawasan hutan, konservasi, pengelolaan hutan produksi lestari, hingga meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai (DAS).
     
    2. Mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan
     
    Termasuk memastikan pemanfaatan hutan tidak merusak ekosistem, menjaga keseimbangan lingkungan, dan melindungi kawasan kunci seperti hulu sungai.
     
    3. Mengendalikan kerusakan lingkungan dan perubahan iklim
     
    Mulai dari pencemaran, kerusakan DAS, hingga mitigasi risiko iklim yang memperparah bencana hidrometeorologi.
     
    4. Penegakan hukum di bidang kehutanan
     
    Pemberantasan illegal logging, alih fungsi lahan ilegal, hingga perdagangan kayu ilegal yang selama ini menjadi penyebab utama hutan gundul.
     
    5. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan
     
    Karhutla bukan hanya merusak hutan, tetapi meninggalkan tanah tandus yang memperbesar risiko longsor.
    Bencana Sumatera jadi alarm
    Kerusakan hutan di Sumatera kini bukan lagi isu jangka panjang, tapi ancaman nyata bagi keselamatan warga. Rehabilitasi hutan, pengawasan berlapis, dan penegakan hukum harus dipercepat.
     
    Banjir dan longsor yang menelan banyak korban menjadi pengingat keras bahwa hutan bukan sekadar bentang alam tetapi dia adalah pelindung utama kehidupan.
     
    Dalam konteks ini, tugas Menteri Kehutanan sebagaimana amanat regulasi menjadi garda depan menekan risiko bencana yang dipicu kerusakan lingkungan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (ANN)

  • Hutan Gundul Picu Banjir Sumatera, Apa Saja Tugas Menteri Kehutanan Indonesia?

    Hutan Gundul Picu Banjir Sumatera, Apa Saja Tugas Menteri Kehutanan Indonesia?

    Jakarta: Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kembali membuka luka lama yakni hutan yang kian gundul. 

    Setiap tahun, kawasan hutan di Sumatera terus tergerus. Dampaknya? Curah hujan yang cukup deras memicu banjir bandang dan longsor yang merusak permukiman, infrastruktur, dan menelan korban jiwa.

    Di tengah kondisi ini, sorotan publik kembali mengarah pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), terutama pada tugas strategis Menteri Kehutanan dalam mengelola kawasan hutan Indonesia.
    Mengapa tugas menteri kehutanan begitu krusial?
    Mengacu pada Peraturan Menteri LHK No. 15 Tahun 2021, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden dalam menjaga kelestarian hutan Indonesia.

    Tugas itu mencakup mulai dari pemantapan kawasan hutan, konservasi sumber daya alam, hingga pengendalian kerusakan lingkungan. Sebuah amanah yang semakin berat ketika kerusakan hutan langsung berkelindan dengan tingginya risiko bencana.
     

    Hutan gundul Sumatera dan efek domino bencana
    Longsor dan banjir di Aceh, Sumut, hingga Sumbar bukan hanya soal cuaca ekstrem. Banyak wilayah yang seharusnya menjadi daerah resapan air kini berubah menjadi lahan kebun sawit.

    Saat pepohonan hilang tanah kehilangan kemampuan mengikat air, sungai meluap lebih cepat, lereng pegunungan menjadi rapuh dan mudah longsor.

    Inilah contoh nyata mengapa tugas pengelolaan dan rehabilitasi hutan menjadi urusan yang tak bisa ditunda.
    Tugas utama Menteri Kehutanan
    Merangkum berbagai sumber berikut tugas menteri kehutanan yang relevan dengan upaya mencegah bencana ekologis:

    1. Merumuskan kebijakan kehutanan

    Meliputi pemantapan kawasan hutan, konservasi, pengelolaan hutan produksi lestari, hingga meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai (DAS).

    2. Mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan

    Termasuk memastikan pemanfaatan hutan tidak merusak ekosistem, menjaga keseimbangan lingkungan, dan melindungi kawasan kunci seperti hulu sungai.

    3. Mengendalikan kerusakan lingkungan dan perubahan iklim

    Mulai dari pencemaran, kerusakan DAS, hingga mitigasi risiko iklim yang memperparah bencana hidrometeorologi.

    4. Penegakan hukum di bidang kehutanan

    Pemberantasan illegal logging, alih fungsi lahan ilegal, hingga perdagangan kayu ilegal yang selama ini menjadi penyebab utama hutan gundul.

    5. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan

    Karhutla bukan hanya merusak hutan, tetapi meninggalkan tanah tandus yang memperbesar risiko longsor.
    Bencana Sumatera jadi alarm
    Kerusakan hutan di Sumatera kini bukan lagi isu jangka panjang, tapi ancaman nyata bagi keselamatan warga. Rehabilitasi hutan, pengawasan berlapis, dan penegakan hukum harus dipercepat.

    Banjir dan longsor yang menelan banyak korban menjadi pengingat keras bahwa hutan bukan sekadar bentang alam tetapi dia adalah pelindung utama kehidupan.

    Dalam konteks ini, tugas Menteri Kehutanan sebagaimana amanat regulasi menjadi garda depan menekan risiko bencana yang dipicu kerusakan lingkungan.

    Jakarta: Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kembali membuka luka lama yakni hutan yang kian gundul. 
     
    Setiap tahun, kawasan hutan di Sumatera terus tergerus. Dampaknya? Curah hujan yang cukup deras memicu banjir bandang dan longsor yang merusak permukiman, infrastruktur, dan menelan korban jiwa.
     
    Di tengah kondisi ini, sorotan publik kembali mengarah pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), terutama pada tugas strategis Menteri Kehutanan dalam mengelola kawasan hutan Indonesia.
    Mengapa tugas menteri kehutanan begitu krusial?
    Mengacu pada Peraturan Menteri LHK No. 15 Tahun 2021, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden dalam menjaga kelestarian hutan Indonesia.

    Tugas itu mencakup mulai dari pemantapan kawasan hutan, konservasi sumber daya alam, hingga pengendalian kerusakan lingkungan. Sebuah amanah yang semakin berat ketika kerusakan hutan langsung berkelindan dengan tingginya risiko bencana.
     

    Hutan gundul Sumatera dan efek domino bencana
    Longsor dan banjir di Aceh, Sumut, hingga Sumbar bukan hanya soal cuaca ekstrem. Banyak wilayah yang seharusnya menjadi daerah resapan air kini berubah menjadi lahan kebun sawit.
     
    Saat pepohonan hilang tanah kehilangan kemampuan mengikat air, sungai meluap lebih cepat, lereng pegunungan menjadi rapuh dan mudah longsor.
     
    Inilah contoh nyata mengapa tugas pengelolaan dan rehabilitasi hutan menjadi urusan yang tak bisa ditunda.
    Tugas utama Menteri Kehutanan
    Merangkum berbagai sumber berikut tugas menteri kehutanan yang relevan dengan upaya mencegah bencana ekologis:
     
    1. Merumuskan kebijakan kehutanan
     
    Meliputi pemantapan kawasan hutan, konservasi, pengelolaan hutan produksi lestari, hingga meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai (DAS).
     
    2. Mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan
     
    Termasuk memastikan pemanfaatan hutan tidak merusak ekosistem, menjaga keseimbangan lingkungan, dan melindungi kawasan kunci seperti hulu sungai.
     
    3. Mengendalikan kerusakan lingkungan dan perubahan iklim
     
    Mulai dari pencemaran, kerusakan DAS, hingga mitigasi risiko iklim yang memperparah bencana hidrometeorologi.
     
    4. Penegakan hukum di bidang kehutanan
     
    Pemberantasan illegal logging, alih fungsi lahan ilegal, hingga perdagangan kayu ilegal yang selama ini menjadi penyebab utama hutan gundul.
     
    5. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan
     
    Karhutla bukan hanya merusak hutan, tetapi meninggalkan tanah tandus yang memperbesar risiko longsor.
    Bencana Sumatera jadi alarm
    Kerusakan hutan di Sumatera kini bukan lagi isu jangka panjang, tapi ancaman nyata bagi keselamatan warga. Rehabilitasi hutan, pengawasan berlapis, dan penegakan hukum harus dipercepat.
     
    Banjir dan longsor yang menelan banyak korban menjadi pengingat keras bahwa hutan bukan sekadar bentang alam tetapi dia adalah pelindung utama kehidupan.
     
    Dalam konteks ini, tugas Menteri Kehutanan sebagaimana amanat regulasi menjadi garda depan menekan risiko bencana yang dipicu kerusakan lingkungan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (ANN)

  • Iran Gelar Latihan Perang, Beri Peringatan ke Kapal-kapal AS

    Iran Gelar Latihan Perang, Beri Peringatan ke Kapal-kapal AS

    Teheran –

    Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) menggelar latihan perang yang melibatkan angkatan lautnya di perairan Teluk. Latihan perang ini dimaksudkan sebagai peringatan untuk kapal-kapal perang Amerika Serikat (AS) yang ada di kawasan tersebut.

    Latihan perang IRGC ini digelar lebih dari lima bulan setelah perang selama 12 hari antara Iran dan Israel, yang turut menyeret AS, berlangsung.

    Televisi pemerintah Iran, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Jumat (5/12/2025), melaporkan bahwa latihan perang tersebut menunjukkan “pengorbanan dan semangat perlawanan” dari Angkatan Laut IRGC “untuk menghadapi ancaman apa pun” terhadap Iran setelah perang sengit ada Juni lalu.

    Dalam perang itu, rentetan serangan Israel, yang menewaskan lebih dari 1.000 orang, termasuk sejumlah komandan senior IRGC, telah mendorong Iran untuk membalas dengan serangan pesawat tak berawak dan rudal yang menewaskan puluhan orang di Israel.

    Laporan televisi pemerintah Iran menyebut bahwa unit-unit angkatan laut dalam latihan perang itu “mengeluarkan peringatan kepada kapal-kapal Amerika yang berada di kawasan tersebut, menyampaikan pesan tegas mereka”.

    Namun, isi “pesan” tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut. Sejauh ini belum ada komentar dari pasukan militer AS di kawasan Teluk.

    Media pemerintah Iran lainnya menambahkan bahwa IRGC mengerahkan sistem pertahanan udara dalam kondisi perang elektronik yang “mampu mendeteksi target udara dan maritim menggunakan kecerdasan buatan”.

    Kawasan Teluk, dan Selat Hormuz yang strategis di titik pertemuannya yang mengarah ke Laut Oman, menyalurkan sekitar 20 persen ekspor minyak dunia setiap tahun.

    Wakil Panglima IRGC Ali Fadavi, pada Rabu (3/12), menegaskan bahwa “tidak ada negara yang dapat meremehkan peran Selat Hormuz”. Fadavi juga berjanji akan melindungi jalur perairan strategis tersebut.

    Keamanan Teluk, sebut Fadavi seperti dikutip kantor berita IRNA, merupakan “garis merah”. Dia menyebut musuh-musuh Iran, seperti AS dan Israel, sebagai “pendorong utama ketidakamanan global”.

    IRGC telah berulang kali menyita kapal tanker berbendera asing yang berlayar di kawasan Teluk, atas apa yang disebut otoritas Iran sebagai penyelundupan bahan bakar.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Hari Armada RI ke-80, Khofifah Apresiasi TNI AL Dukung Ketahanan Pangan, Penanganan Bencana dan Misi Kemanusiaan

    Hari Armada RI ke-80, Khofifah Apresiasi TNI AL Dukung Ketahanan Pangan, Penanganan Bencana dan Misi Kemanusiaan

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menghadiri Upacara Peringatan Hari Armada RI ke-80 di Koarmada II, Dermaga Ujung Surabaya.

    Dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali, upacara kali ini dilaksanakan dalam format penuh kesederhanaan dengan diikuti ribuan prajurit TNA AL.

    Pada momen ini, Gubernur Khofifah secara khusus menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada jajaran TNI Angkatan Laut atas dedikasi, profesionalisme, dan pengabdian tanpa lelah dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia.

    Menurutnya, TNI AL menjadi benteng terdepan yang memastikan keamanan perairan nasional di tengah dinamika geopolitik yang semakin kompleks.

    Gubernur Khofifah juga turut menegaskan bahwa kinerja TNI AL tidak hanya berfokus pada pertahanan semata, tetapi juga memainkan peran sentral dalam misi-misi kemanusiaan.

    Dari evakuasi bencana, pengiriman logistik, hingga pelayanan kesehatan terapung, TNI AL selalu hadir memberikan bantuan cepat dan tepat bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya di wilayah kepulauan dan daerah terpencil.

    “Terima kasih atas seluruh kerja keras dan dedikasi TNI AL yang selalu menjadi garda terdepan dalam baik sebagai kesatria maritim sekaligus yang terdepan dalam misi-misi kemanusiaan,” ucapnya.

    Kolaborasi tersebut, menurutnya, telah memperkuat kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk mitigasi bencana, pengawasan wilayah pesisir, dan pengamanan jalur perdagangan laut yang strategis.

    “Sering sekali kami berkoordinasi bersama pak Pangkoarmada II ketika terjadi kebutuhan percepatan pengiriman logistik untuk bencana. Tentu kami sangat berterima kasih dan bangga atas kesempatan yang diberikan,” tuturnya.

    Gubernur Khofifah juga menambahkan bahwa peringatan Hari Armada ke-80 ini harus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjaga keamanan maritim Indonesia. Ia mendorong seluruh elemen masyarakat, terutama generasi muda, untuk semakin memahami pentingnya kedaulatan laut sebagai identitas dan kekuatan bangsa.

    “Selamat Hari Armada ke-80 kepada seluruh prajurit TNI Angkatan Laut di mana pun bertugas. Semoga TNI AL akan menjadi garda terdepan yang tangguh, humanis, dan responsif dalam menjaga keamanan sekaligus melayani kemanusiaan, demi Indonesia yang semakin maju dan berdaulat,” pungkasnya. [tok/beq]

  • Khofifah apresiasi TNI AL dukung ketahanan pangan dan misi kemanusiaan

    Khofifah apresiasi TNI AL dukung ketahanan pangan dan misi kemanusiaan

    “Terima kasih atas seluruh kerja keras dan dedikasi TNI AL yang selalu menjadi garda terdepan dalam baik sebagai kesatria maritim sekaligus yang terdepan dalam misi-misi kemanusiaan,”

    Surabaya (ANTARA) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi kontribusi dan sinergi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) dalam menjaga kedaulatan maritim sekaligus mendukung ketahanan pangan, penanganan bencana, dan misi kemanusiaan.

    “Terima kasih atas seluruh kerja keras dan dedikasi TNI AL yang selalu menjadi garda terdepan dalam baik sebagai kesatria maritim sekaligus yang terdepan dalam misi-misi kemanusiaan,” ucapnya saat menghadiri Upacara Peringatan Hari Armada Republik Indonesia ke-80 di Komando Armada II, Dermaga Ujung Surabaya, Jumat yang dipimpin Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali.

    Ia menilai TNI AL tidak hanya berperan dalam pertahanan, tetapi juga memiliki kontribusi besar dalam evakuasi bencana, pengiriman logistik, hingga pelayanan kesehatan terapung terutama bagi wilayah kepulauan dan daerah terpencil.

    “Sering sekali kami berkoordinasi bersama pak Pangkoarmada II ketika terjadi kebutuhan percepatan pengiriman logistik untuk bencana. Tentu kami sangat berterima kasih dan bangga atas kesempatan yang diberikan,” tuturnya.

    Khofifah menyebut peringatan Hari Armada ke-80 menjadi momentum memperkuat komitmen menjaga keamanan maritim dan mendorong generasi muda memahami pentingnya kedaulatan laut.

    “Selamat Hari Armada ke-80 kepada seluruh prajurit TNI Angkatan Laut di mana pun bertugas. Semoga TNI AL akan menjadi garda terdepan yang tangguh, humanis, dan responsif dalam menjaga keamanan sekaligus melayani kemanusiaan, demi Indonesia yang semakin maju dan berdaulat,” katanya.

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • AS Kaji Perluas Larangan Perjalanan untuk 30 Negara

    AS Kaji Perluas Larangan Perjalanan untuk 30 Negara

    Washington DC –

    Amerika Serikat (AS) sedang mempertimbangkan untuk memperluas jumlah negara yang tercakup dalam daftar larangan perjalanan. Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Kristi Noem, menyebut lebih dari 30 negara bisa masuk ke daftar larangan perjalanan ke AS.

    “Saya tidak akan menyebutkan jumlahnya secara spesifik, tetapi jumlahnya lebih dari 30 (negara), dan Presiden (Donald Trump) terus mengevaluasi negara-negara yang ada,” kata Noem dalam wawancara dengan Fox News, seperti dilansir Anadolu Agency, Jumat (5/12/2025).

    Dalam wawancara pada Kamis (4/12) itu, Noem mempertanyakan mengapa AS harus mengizinkan masuk orang-orang dari negara tanpa “pemerintahan yang stabil”, yang tidak dapat “menopang dirinya sendiri” atau membantu memeriksa individu-individu yang ingin masuk ke wilayah AS.

    Noem, dalam pernyataan sebelumnya pada Senin (1/12), mengatakan bahwa dirinya merekomendasikan “larangan perjalanan sepenuhnya untuk setiap negara terkutuk yang telah membanjiri negara kita dengan pembunuh, lintah darat, dan pecandu hak”.

    Belum diketahui secara jelas negara mana saja yang akan terdampak larangan perjalanan yang diusulkan Noem tersebut, atau kapan larangan perjalanan itu akan mulai diberlakukan. Kementerian Dalam Negeri AS (DHS) mengatakan kepada media terkemuka Inggris, BBC, bahwa mereka akan segera mengumumkan daftarnya.

    Perdebatan mengenai larangan perjalanan semakin intensif setelah Trump pada 28 November lalu mengancam akan menghentikan migrasi secara permanen dari “negara-negara dunia ketiga”.

    Sekretaris pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, mengatakan kepada Fox News pada Senin (1/12) malam bahwa Trump telah mengumumkan larangan perjalanan beberapa bulan lalu untuk negara-negara “dunia ketiga dan negara gagal”.

    Dikatakan juga oleh Leavitt bahwa rekomendasi Noem akan “memperluas” larangan perjalanan tersebut hingga mencakup lebih banyak negara.

    Pemerintahan Trump, pada Selasa (2/12), mengumumkan penghentian sementara semua permohonan imigrasi, termasuk green card dan pemrosesan kewarganegaraan AS, yang diajukan oleh para imigran dari 19 negara non-Eropa, untuk alasan keamanan nasional dan keselamatan publik.

    Daftar negara yang terdampak kebijakan itu mencakup Afghanistan, Myanmar, Chad, Republik Kongo, Guinea Khatulistiwa, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan, Yaman, Burundi, Kuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan, dan Venezuela.

    Kebijakan baru ini menangguhkan permohonan yang tertunda, dan mewajibkan semua imigran dari negara yang ada dalam daftar itu untuk “menjalani proses peninjauan ulang yang menyeluruh, termasuk wawancara potensial dan, jika perlu, wawancara ulang, untuk menilai secara menyeluruh semua ancaman terhadap keamanan nasional dan keselamatan publik”.

    Memorandum resmi yang menguraikan kebijakan baru itu mengutip penembakan terhadap sejumlah anggota Garda Nasional AS di Washington DC pekan lalu, di mana seorang pria Afghanistan telah ditangkap sebagai tersangka. Satu personel Garda Nasional tewas, sedangkan satu lainnya luka parah.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Banjir dan Longsor Putus Akses, XLSMART Pastikan Komunikasi Tetap Hidup untuk Warga Sumatra

    Banjir dan Longsor Putus Akses, XLSMART Pastikan Komunikasi Tetap Hidup untuk Warga Sumatra

    Liputan6.com, Tapanuli Selatan – Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah Sumatra pada akhir November lalu membawa dampak besar bagi kehidupan masyarakat. Di tengah situasi darurat, kebutuhan akan komunikasi yang stabil menjadi semakin penting. Mulai dari koordinasi penyelamatan, pelaporan kondisi, hingga kontak keluarga, konektivitas menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dari upaya penanggulangan bencana.

    Karena itu, stabilitas jaringan telekomunikasi menjadi salah satu faktor kunci yang menopang aktivitas warga serta pihak berwenang. Menyadari hal tersebut, PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (XLSMART) berada di garda depan untuk memastikan layanan telekomunikasi tetap dapat diakses oleh 14 juta pelanggannya di Sumatra meski infrastruktur di banyak daerah terdampak mengalami gangguan.

    Jaringan Terdampak Parah Akibat Banjir dan Longsor

    Bencana yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat menyebabkan kerusakan signifikan pada infrastruktur telekomunikasi. Total 691 BTS terdampak, terdiri dari:

    538 BTS di Aceh (Kab. Pidie Jaya, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang)
    120 BTS di Sumatra Utara (Kab. Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga)
    33 BTS di Sumatra Barat (Kab. Padang Pariaman, Tanah Datar, Solok)

    Group Head Region Tradi Sales West Region SMARTFREN XLSMART, Winetou Lubis , menyampaikan bahwa tim teknis langsung bergerak cepat untuk menjaga layanan tetap bisa digunakan.

    “Kami turut berduka dan prihatin atas bencana banjir yang menimpa sejumlah wilayah di Sumatra. Saat ini tim teknis di lapangan terus bekerja intensif selama 24 jam untuk memastikan layanan telekomunikasi tetap tersedia bagi masyarakat serta pihak otoritas yang menangani penanggulangan bencana. Tim kami terus berupaya untuk melakukan perbaikan dan memobilisasi genset untuk menjaga operasional BTS”.

    Akses Terputus dan Pasokan Terbatas Jadi Tantangan Besar

    Upaya pemulihan jaringan tidak berjalan mudah. Banyak wilayah terdampak masih tergenang air atau tertutup longsor, membuat tim teknis kesulitan mencapai lokasi BTS. Tantangan lain yang muncul adalah keterbatasan pasokan BBM untuk mengoperasikan genset, terutama di titik-titik yang terisolasi.

    Menurut Winetou, kondisi di lapangan membuat tim harus bekerja ekstra keras. “Dengan kondisi di wilayah yang tergenang banjir dan tertutup longsor tentunya menjadi tantangan dan hambatan bagi untuk mempercepat proses pemulihan.”

    Meski begitu, beberapa area mulai menunjukkan pemulihan. Layanan di sejumlah titik sudah kembali aktif dan dapat digunakan, memberikan ruang bagi masyarakat untuk kembali terhubung.

    Konektivitas Menjadi Penyelamat Warga

    Di situasi darurat, jaringan telekomunikasi berperan sebagai jalur komunikasi utama antara warga, keluarga, tim SAR, hingga otoritas pemerintahan. Dengan 14 juta pelanggan di Sumatra, XLSMART memahami besarnya ketergantungan masyarakat pada layanan telekomunikasi, terutama di masa krisis.

    Komunikasi menjadi alat koordinasi penting dalam evakuasi, distribusi bantuan, hingga pemetaan kondisi bencana. Oleh karena itu, stabilitas jaringan yang disediakan XLSMART berperan langsung dalam membantu kelancaran penanganan darurat.

    XLSMART saat ini didukung oleh lebih dari 47.000 BTS, yang menjadi infrastruktur vital dalam memastikan masyarakat tetap dapat berkomunikasi meski kondisi lapangan sangat menantang.

  • Pertamina Patra Niaga Sumbagut salurkan bantuan ke 400 operator SPBU

    Pertamina Patra Niaga Sumbagut salurkan bantuan ke 400 operator SPBU

    Jakarta (ANTARA) – PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) menyalurkan bantuan makanan tambahan kepada 400 operator stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang bertugas di berbagai titik di Kota Medan, Sumatera Utara.

    Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Fahrougi Andriani Sumampouw, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan langkah ini wujud kepedulian perusahaan terhadap para operator sebagai garda terdepan yang terus bekerja menjaga kelancaran layanan energi di tengah situasi bencana.

    Bantuan Pertamina Peduli diberikan kepada operator dari 60 SPBU, yang tetap beroperasi penuh selama 24 jam di masa tanggap darurat sampai dengan 10 Desember 2025.

    Pertamina menilai para operator memiliki peran vital dalam memastikan suplai BBM tetap tersedia bagi masyarakat, terutama saat akses dan mobilitas warga terganggu akibat genangan air di sejumlah kawasan.

    Fahrougi menambahkan langkah ini juga sebagai bentuk apresiasi kepada seluruh operator yang tak kenal lelah dalam bertugas.

    Ia berharap hadirnya dukungan sampai dengan ini semakin menambah semangat para operator untuk terus melayani masyarakat.

    “Kepada seluruh operator, tetap semangat bekerja, jaga kesehatan. Sebagai garda terdepan pelayanan konsumen, mereka merupakan bagian penting dari Pertamina untuk menjaga suplai energi tetap tersedia di masyarakat dengan situasi kondisi yang tidak mudah saat ini,” ujarnya.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Love-Hate Relationship Gen Z dengan BPJS, Ngebantu atau Bikin Ribet? Nasional 5 Desember 2025

    Love-Hate Relationship Gen Z dengan BPJS, Ngebantu atau Bikin Ribet? Nasional 5 Desember 2025

    Love-Hate Relationship Gen Z dengan BPJS, Ngebantu atau Bikin Ribet?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com-
    Buat sebagian Gen Z, BPJS itu udah kayak
    love and hate relationship
    gitu, kadang bikin
    happy
    karena ngebantu tapi dibikin kesel juga sama beberapa hal.
    Ada yang berasa kebantu banget karena biaya kesehatan jadi ringan, tapi nggak sedikit yang bete sama antri yang panjang, buang waktu sampe harus ngorbanin cuti, bahkan obat yang terasa kurang lengkap dibanding klinik swasta.
    Buat generasi yang dikenal nggak mau repot dan kesabarannya setipis tisu, pengalaman
    Gen Z
    pakai BPJS sering jadi
    reality check
    , apalagi urusan layanan publik nggak selalu mulus.
    Kompas.com
    ngobrol dengan empat Gen Z yang punya cerita love-hate sama BPJS. Yuk ulik ceritanya!
    Ternyata para Gen Z masih pakai BPJS untuk pengobatan ringan, cek kesehatan, atau tindakan yang kalau bayar sendiri bisa bikin dompet langsung kosong.
    Fajar Al Haidar (24 tahun) misalnya, udah akrab sama BPJS sejak SMP. Sebagai Karyawan Swasta yang kerjaannya lumayan sibuk, BPJS itu semacam senjata andalan kalau lagi nge-drop.
    “Sejauh ini pake BPJS buat berobat sakit biasa sih, kayak demam, batuk, pilek. Waktu itu juga pernah sakit kayak alergi ke kulit dan dua kali berobat, karena masih kambuh, akhirnya dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar,” kata Fajar, saat diwawancarai
    Kompas.com
    , Selasa (2/12/2025).
    Ada juga, nih, Desy Fitria (23), seorang staf tata usaha sekolah yang baru pakai BPJS Oktober tahun ini, padahal udah daftar BPJS dari lama.
    “Pertama kali gue pake BPJS itu baru tahun ini di bulan Oktober. Itu pun dipakai karena harus operasi,” tuturnya.
    Bukan sombong atau apa, pertama kali pake BPJS juga karena sakit awalnya dikira lambung, eh ternyata kena usus buntu dan harus operasi.
    Dari pada nguras kocek sendiri, dia akhirnya nyobain
    benefit
    dari BPJS buat operasi usus buntunya itu.
    Kalau Sherina Natasya (25) dan Felia (24), pilih pakai BPJS untuk sakit-sakit ringan aja. Misalnya, batuk, pilek, demam, atau pengobatan saluran akar gigi.
    “Biasanya untuk kasus sakit biasa seperti demam, batuk, pilek, sakit yang tidak perlu rujukan ke rumah sakit,” ungkap Sherina.
    Sebagai budak
    corporate
    yang mengadu nasib di Jakarta, biaya buat berobat gigi itu nggak main-main, makanya keduanya pilih pake BPJS.
    “Kalau ada gigi yang sakit, berlubang, atau harus perawatan saluran akar, itu aku usahain pakai BPJS, karena kalau bayar sendiri itu mahal banget,” tambah Almira.
    Ada
    quotes
    terkenal dari film Sore: Istri Dari Masa Depan, yang bilang, “Kalau aku harus ngulang seribu kali pun, kayaknya aku bakal tetep milih kamu, deh”.
    Kalau Gen Z ke BPJS mungkin bilangnya gini, “Daripada aku harus ngeluarin uang banyak buat berobat, kayaknya aku bakal tetep milih kamu, deh”.
    Meskipun ada kesel-keselnya, tapi para Gen Z tetep punya alasan tersendiri kenapa masih pilih berobat pake BPJS dan kenapa mereka suka beralih ke klinik swasta.
    Banyak Gen Z yang merasa tetap butuh BPJS karena satu alasan kuat yaitu
    cost efficiency
    .Ketika biaya periksa di klinik swasta makin tinggi, BPJS terasa kayak penyelamat darurat yang wajib ada.
    Bahkan, menurut Fajar, prosedurnya juga semakin gampang dengan sistem yang terintegrasi secara online.
    “Ngerasa terbantu sih, nggak ngerasa ribet, karena pas dateng tinggal ngasih kartu aja, bahkan digital juga udah bisa,” katanya.
    Ia bahkan merasakan kemudahan kalau berobat di luar domisili. Katanya sih tinggal ngurus lewat aplikasi JKN Mobile dan cari klinik dengan rating yang bagus supaya dapet pelayanan yang oke.
    Kalau Desy ngerasa manfaat paling besar, yaitu ketika harus menjalani operasi usus buntu. Bayangin kalau nggak ada BPJS dan harus bayar operasinya sendiri, bisa bikin kantong boncos, dong.
    “Sebenernya merasa terbantu banget, apalagi gue nggak perlu keluar biaya yang besar lagi untuk berobat yang kasusnya harus sampai operasi gini,” kata dia.
    Sherina juga bilang gitu, sebagai anak yang sering banget flu, dia ngerasa hemat banyak uang buat berobat. Lumayan, uangnya bisa dipake buat
    self-reward
    pas udah sembuh.
    Nggak cuma menghemat biaya, Felia juga menilai layanan dokter yang ia terima cukup baik.
    “Layanan dari dokternya juga cukup kompeten dan bersih. Alhamdulillah sejauh ini dari segi tindakan dokter belum pernah nemuin yang kurang,”
    Meski banyak keluhan, alasan-alasan ini membuat Gen Z mikir-mikir lagi buat ninggalin BPJS.
    Kalau ada satu hal yang bikin Gen Z komplain serempak soal BPJS, jawabannya pasti waktu yang kebuang sia-sia. Antri lama, proses berlapis, sampai rujukan yang jadwalnya “keburu sembuh sebelum masuk poli”.
    Desy cerita pengalamannya ketika melalui rumitnya alur pengobatan saat kondisinya gawat. Padahal kondisinya udah nggak bisa ditunda dan nunggu-nunggu lagi.
    “Prosesnya lama sih, antrinya juga panjang, bahkan ketika gue udah dapet surat rujukan buat ke poli dan lanjut ke IGD, itu lama,” ucap dia.
    Buat kontrol pasca operasi, dia harus nyesuain waktu kerja sama jadwal kontrol yang cuma di jam tertentu. Sedangkan kalau di klinik swasta, menurutnya jam pelayanan lebih fleksibel dan cepat.
    Felia punya pengalaman serupa saat mau berobat gigi. Bahkan ia dapet rujukan beberapa minggu setelah daftar. Waktu yang terbuang bahkan berbulan-bulan hanya untuk pengobatan satu gigi.
    “Perawatan satu gigi aja bisa makan waktu 3 sampai 4 bulan, sedangkan sekarang yang bermasalah ada 3,” terang Almira.
    Sebagai pekerja kantoran, ia beberapa kali harus ambil cuti. Terlebih dia harus periksa gigi setiap 1 sampai 2 minggu sekali. Alhasil, cutinya dipake buat berobat gigi ke klinik terus.
    “Mau nggak mau aku harus korbanin waktu kerja dengan minta masuk setengah hari atau kadang ambil cuti,” tutur dia.
    Selain waktu, keluhan Gen Z lainnya adalah pelayanan dan obat yang dinilai kurang lengkap dibandingkan klinik swasta.
    Fajar ingat pengalamannya di tahun 2023. Waktu itu, dia coba scaling gigi yang di-
    cover
    BPJS. Ia mengaku kurang nyaman, berbeda dengan pengalamannya ketika scaling di klinik gigi swasta.
    “Mungkin saat itu dokternya masih KOAS atau baru. Jadi beberapa kali ngerasa ngilu giginya,” ucapnya.
    Tiga narasumber lainnya, yaitu Desy, Sherina, dan Felia justru merasa obat dari BPJS lebih terbatas dan dianggap tidak sebagus di klinik swasta.
    “Obatnya itu lebih terbatas dan enggak sekomplit gue berobat di swasta,” ujar Desy.
    Felia bahkan pernah ngalamin adanya kesenjangan layanan, yang katanya berasa kayak jadi anak tiri kalau berobat pakai BPJS. Mereka yang berobat reguler jauh rasanya kayak diutamain dibandingkan yang pakai BPJS.
    “Kadang merasa pake BPJS itu kaya dianaktirikan, kelihatan kesenjangan layanan dan obat yang diberikan juga.”
    Menanggapi keluhan dari para Gen Z ini, Kepala Humas
    BPJS Kesehatan
    , Rizzky Anugerah menjelaskan, kalau sistem rujukan berjenjang adalah aturan yang memang sudah ditetapkan.
    “FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) berfungsi sebagai garda awal sebelum pasien dirujuk ke rumah sakit,” katanya saat dihubungi
    Kompas.com
    , Rabu (3/12/2025).
    Menurutnya, sistem ini tujuannya untuk menjaga kapasitas layanan rumah sakit supaya nggak makin numpuk.
    Tapi, untuk pasien yang sakitnya sudah kategori gawat darurat, Rizzky mengimbau buat langsung datengin rumah sakit yang bekerja sama maupun tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
    “Mekanisme ini bukan untuk mempersulit, melainkan untuk menjaga mutu layanan, serta menghindari penumpukan pasien di rumah sakit,” tambah dia.
    BPJS, lewat Aplikasi Mobile JKN, terus beradaptasi dengan kebutuhan Gen Z yang maunya serba cepat, apalagi waktu jadi hal yang paling berharga buat para Gen Z di tengah kesibukannya.
    Nggak cuma itu, layanan tersebut juga bisa merangkun rekam medis pasien dari waktu ke waktu.
    “Pada aplikasi tersebut, mereka dapat mengambil antrean online, mengecek ketersediaan kamar di rumah sakit, melakukan perubahan data kepesertaan, hingga melakukan Skrining Riwayat Kesehatan,” tutupnya.
    Katanya Gen-Z nggak suka baca, apalagi soal masalah yang rumit. Lewat artikel ini, Kompas.com coba bikin kamu paham dengan bahasa yang mudah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ini Daftar Peraih Penghargaan GeoInnovation Indonesia 2025

    Ini Daftar Peraih Penghargaan GeoInnovation Indonesia 2025

    Liputan6.com, Jakarta – Penyedia solusi Sistem Informasi Geografis (GIS), Esri Indonesia, baru saja menggelar ajang GeoInnovation Indonesia 2025. Acara ini kembali menegaskan posisi teknologi geospasial sebagai katalisator kunci dalam percepatan transformasi digital dan pembangunan berkelanjutan di berbagai sektor nasional.

    Country General Manager Esri Indonesia, Habisanti, menyatakan bahwa kemampuan perangkat lunak ArcGIS yang dipadukan dengan keahlian profesional GIS telah mendorong organisasi untuk mencapai terobosan signifikan, terutama dalam efisiensi operasional dan peningkatan layanan publik.

    “Para penerima penghargaan tahun ini mewakili garda terdepan dalam perjalanan transformasi digital Indonesia,” ujar Habisanti dalam keterangannya, Jumat (5/12/2025).

    Ia menambahkan, perusahaan berkomitmen menghadirkan teknologi geospasial yang andal dan mudah diakses untuk memecahkan tantangan dunia nyata di berbagai sektor.

    GeoInnovation Awards 2025 memberikan sorotan khusus pada inovasi di sektor energi dan ketenagalistrikan nasional, di mana dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) raksasa meraih penghargaan tertinggi.

    PT Pertamina (Persero) dianugerahi penghargaan Excellence in Impact atas inovasi Real-Time Permit. Sistem ini merupakan digitalisasi perizinan dari berbasis kertas ke platform digital, yang memungkinkan pemantauan lebih dari 5.000 dokumen dari 258 anak perusahaan secara real-time.

    Fitur andalannya mencakup dasbor visualisasi spasial, pencarian berbasis chatbot, serta sistem peringatan izin yang akan habis masa berlaku.