Xcloud.id

NGO: GARDA

  • Lita Machfud Arifin Salurkan Sembako, Dukung Perjuangan Driver Online

    Lita Machfud Arifin Salurkan Sembako, Dukung Perjuangan Driver Online

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota DPR RI, Lita Machfud Arifin, menyalurkan bantuan sembako berupa beras kepada jajaran pengurus GARDA (Gabungan Aksi Roda Dua) Jawa Timur. GARDA merupakan asosiasi yang mewakili pengemudi ojek dan taksi online di Indonesia.

    Bantuan ini diberikan sebagai bentuk perhatian sekaligus apresiasi atas perjuangan GARDA memperjuangkan kesejahteraan para driver online. Lita menilai keberadaan ojek dan taksi online telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat perkotaan.

    “Saya memahami perjuangan para pengemudi online yang setiap hari berjuang di jalanan untuk menafkahi keluarganya. Melalui pengurus GARDA, saya ingin sedikit meringankan beban mereka dengan bantuan sembako ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah semangat dalam berjuang,” ujar Lita, Jumat (5/9/2025).

    Lita juga memberikan pesan khusus yang ditujukan kepada para driver online. Dia menyebut mereka sebagai pejuang sejati yang bekerja tanpa lelah demi keluarga.

    “Saya tahu betul, di balik lelahnya para bapak driver online, ada senyum anak dan keluarga yang selalu jadi alasan kuat untuk terus bangkit setiap hari. Bagi saya, bapak-bapak ini adalah pejuang sejati keluarga. Semoga bantuan sederhana ini menjadi tanda bahwa perjuangan bapak tidak pernah sendiri, karena kami selalu hadir untuk mendukung,” tuturnya.

    Ketua GARDA Jawa Timur, Syaiful menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepedulian yang ditunjukkan Lita. Dia menekankan bahwa bantuan ini memiliki makna yang lebih dari sekedar beras yang dibagikan.

    “Bantuan ini bukan hanya soal sembako, tetapi juga wujud nyata perhatian dari wakil rakyat terhadap komunitas pengemudi online,” ujarnya.

    Melalui kegiatan ini, dia berharap sinergi antara wakil rakyat dan komunitas pekerja transportasi online semakin kuat. Aspirasi para pengemudi pun dapat terus diperjuangkan di tingkat nasional.

    “Kami berharap kerja sama ini bisa menjadi jembatan agar suara para driver online semakin didengar dan diperjuangkan,” pungkasnya. [asg/but]

  • Tak Sampai 24 jam, Lebih dari 167.000 Orang Isi Petisi Penolakan Pemecatan Kompol Cosmas

    Tak Sampai 24 jam, Lebih dari 167.000 Orang Isi Petisi Penolakan Pemecatan Kompol Cosmas

    Bisnis.com, JAKARTA — Gelombang penolakan terhadap pemecatan Kompol Cosmas terus meningkat. Dalam waktu kurang dari satu hari, petisi penolakan sudah ditandatangani lebih dari 167.000 orang.

    Berdasarkan catatan Bisnis, pada Jumat (5/9/2025) pukul 11.40 WIB, jumlah tanda tangan petisi tercatat 167.850 orang. Artinya, hampir 90.000 orang telah menambah dukungan sejak kemarin, agar Kompol Cosmas dapat kembali menjadi anggota Brimob. Lonjakan ini dapat dipantau melalui laman Change.org.

    Dalam laman tersebut, terdapat desakan dari pihak yang mengatasnamakan masyarakat Ngada, Nusa Tenggara Timur, agar Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) terhadap Kompol Cosmas segera dicabut. Petisi ini pertama kali dimulai oleh akun bernama Mercy Jasinta. 

    “Kami yang bertanda tangan di bawah ini adalah keluarga besar, masyarakat Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur, serta sahabat dan rakyat kecil yang mencintai keadilan. Kami menyatakan sikap menolak keputusan pemecatan tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Kompol Kosmas Kaju Gae,” tulis petisi itu.

    Mereka berharap kapolri dan KKEP meninjau kembali keputusan pemecatan Kompol Cosmas, memberikan sanksi yang lebih adil dan seimbang, serta melakukan upaya pemulihan nama baik Kompol Cosmas.

    Masyarakat Ngada memahami bahwa peristiwa pelindasan Affan Kurniawan dengan mobil rantis Brimob adalah tindakan yang salah. Namun, pemberian sanksi PTDH dinilai terlalu berat dan tidak sebanding dengan pengabdian Cosmas selama ini.

    Bagi masyarakat Ngada, Cosmas dianggap sebagai sosok pahlawan yang mengharumkan nama daerah serta memiliki dedikasi tinggi terhadap negara.

    “Beliau telah mengabdi di kepolisian dengan keberanian dan tanggung jawab. Bahkan, pada saat demonstrasi besar di Jakarta, beliau berada di garda terdepan untuk menyelamatkan banyak orang, termasuk pejabat negara. Bagi kami, beliau adalah pahlawan yang mengharumkan nama daerah dan keluarga besar,” tulis keterangan dalam petisi.

    Sebagaimana diketahui, Mabes Polri resmi memberikan sanksi pemecatan tidak dengan hormat alias PTDH terhadap Kompol Cosmas K. Gae.

    “Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri,” ujar Ketua Majelis Sidang KKEP Kombes Heri Setiawan di ruang sidang TNCC Polri, Jakarta, Rabu (3/9/2025), dikutip Bisnis.

    Kompol Cosmas merupakan Danyon Resimen 4 Korbrimob Polri. Saat peristiwa pelindasan mitra ojol Affan Kurniawan, Cosmas berada di samping pengemudi.

    Heri menyampaikan tindakan Cosmas diduga termasuk dalam pelanggaran berat bersama dengan pengemudi mobil rantis, Bripka Rohmat.

  • Dinas ke China, Kim Jong Un Bawa Toilet Pribadi Biar Bisa Bawa Pulang Kotorannya

    Dinas ke China, Kim Jong Un Bawa Toilet Pribadi Biar Bisa Bawa Pulang Kotorannya

    Jakarta –

    Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un baru saja melakukan pertemuan dengan Vladimir Putin dan Xi Jinping di Beijing, China. Kim Jong Un ditemani oleh putrinya, Kim Ju Ae, untuk menghadiri pertemuan tersebut.

    Sebagai alat transportasi, Kim Jong Un dan putrinya menaiki kereta antipeluru yang dilengkapi dengan toilet pribadi. Menurut para pejabat, ini adalah satu-satunya toilet yang digunakan selama perjalanan.

    Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa Kim Jong Un tidak meninggalkan apapun yang keluar dari tubuhnya. Sebab, itu bisa saja digunakan untuk mengekstraksi DNA dan mempelajari kondisi kesehatan apapun yang diidapnya.

    Sebenarnya, ini bukan pertama kalinya Kim Jong Un membawa toiletnya sendiri untuk perjalanan internasional. Pada tahun 2018, Kim Jong Un menghadiri pertemuan puncak Korea Utara dan Korea Selatan, di sisi Korea Selatan dari perbatasan militer yang dibagi Pyongyang dengan Seoul.

    Saat itu, para pejabatnya membawa toilet untuk digunakan Kim Jong Un agar tidak meninggalkan jejak yang dapat mengungkap kondisi kesehatannya. Pada tahun yang sama, toilet khusus itu juga diterbangkan ke Singapura saat Kim menghadiri KTT AS-Korea Utara.

    Dikutip dari Wion News, seorang mantan pegawai Komando Garda Korea Utara mengatakan bahwa pada tahun 2022 rezim khawatir para penyelam khusus mungkin mengakses feses atau tinja dari Kim.

    Alasan Toilet dan Tinja Dibawa Kembali ke Korut

    Para ahli mengatakan bahwa kondisi fisik pemimpin tertinggi itu memiliki dampak besar pada rezim Korea Utara. Kim diketahui memiliki kelebihan berat badan, yang menjadi penyebab klasik beberapa kondisi kesehatan seperti penyakit jantung.

    Jika DNA-nya jatuh ke tangan yang salah, hal itu bisa berbahaya karena rumor tentang penderitaannya terhadap suatu penyakit dapat memicu spekulasi pergantian rezim, bahkan menyebabkan kekacauan di negara yang berada di bawah kekuasaan keluarga yang sama selama beberapa dekade.

    Bahkan saat berada di Korea Utara, Kim tetap membawa toiletnya sendiri. Dalam kunjungannya ke fasilitas militer atau pabrik milik negara membuat para pejabatnya membawa toilet dan kamar mandinya sendiri.

    Tak hanya tinjanya, rambut dan air liur dari Kim Jong Un juga dijaga ketat.

    Saat bepergian ke Hanoi untuk menghadiri KTT AS-Korea Utara pada 2019, foto Kim yang sedang merokok saat berhenti di Nanning, China Selatan, menjadi viral. Ia terlihat sedang mengisap rokoknya, sementara adik perempuannya, Kim Yo Jing, berdiri di sebelahnya dengan asbak.

    Semua peralatan makan yang digunakan Kim di hotel juga dibersihkan secara menyeluruh. Demikian pula, kamarnya digosok dengan sempurna untuk memastikan tidak ada jejak dari Kim yang tertinggal.

    (sao/kna)

  • Malaysia Sahkan UU Perlindungan Ojol, Indonesia Harusnya Bisa Tiru!

    Malaysia Sahkan UU Perlindungan Ojol, Indonesia Harusnya Bisa Tiru!

    Jakarta –

    Pemerintah Malaysia melalui Dewan Rakyat telah meresmikan Undang-undang (UU) Pekerja Gig yang memberikan perlindungan hukum kepada mitra perusahaan seperti driver ojol dan kurir. Lantas, kapan Indonesia mampu dan mau mengikuti jejak tersebut?

    Ketua Umum asosiasi ojol Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono menegaskan, keputusan Pemerintah Malaysia menerbitkan UU Pekerja Gig membuktikan kepedulian mereka terhadap pekerja lepas seperti ojol. Menurutnya, untuk hal ini, mereka lebih unggul dari Indonesia.

    “Artinya pihak pemerintah Malaysia lebih peduli terhadap perlindungan ojol ketimbang pemerintah Indonesia yang kami nilai lambat dan tidak responsif terhadap aspirasi atau keinginan driver ojol,” ujar Raden Igun Wicaksono kepada detikOto, Kamis (4/9).

    Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia Igun Wicaksono Foto: Shafira Cendra Arini/detikcom

    Berbeda dengan Malaysia, driver ojol di Indonesia telah melakukan aksi berjilid-jilid untuk mendapat kepastian hukum dari pemerintah. Namun, hingga sekarang, tuntutan tersebut belum benar-benar dikabulkan.

    Sebenarnya, penyelenggaraan bisnis transportasi online di Indonesia merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana telah diubah dengan Permenhub Nomor 16 Tahun 2019.

    Kemudian, Permenhub Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana telah diubah dengan Permenhub No. 17 Tahun 2019; dan Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat.

    Meski begitu, landasan hukum transportasi online yang hanya diatur melalui Permenhub dianggap kurang memiliki kekuatan hukum, karena angkutan orang dan barang secara konvensional diatur melalui peraturan yang lebih tinggi, yakni UU LLAJ dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.

    Itulah mengapa, Igun meminta pemerintah Indonesia mau meniru atau mencontoh langkah Malaysia. Hal tersebut untuk membuktikan kepedulian mereka terhadap ‘pasukan hijau’ di Tanah Air.

    “Kebijakan itu sepatutnya dicontoh Indonesia. Pertanyaannya, perusahaan Indonesia lebih pro terhadap perusahaan aplikasi atau lebih pro kepada rakyat Indonesia sebagai pengemudi ojol?” ungkapnya.

    Kurir Grab di Malaysia. Foto: Doc. The Star

    Diberitakan sebelumnya, Perdana Menteri Malaysia, Datuk Anwar Ibrahim mengumumkan pengesahan UU Gig yang memberikan perlindungan hukum terhadap driver ojol, kurir dan pekerja lepas lain.

    “Ini adalah kemenangan bagi pekerja lepas, sejalan dengan semangat kemerdekaan yang kita rayakan, membebaskan mereka dari tekanan dan memenuhi tuntutan mereka, yang telah kami janjikan untuk penuhi,” kata Anwar dalam keterangannya.

    “Meski proses legislasinya rumit dan menghadapi berbagai keberatan, saya bersyukur bahwa aspirasi para pekerja lepas, termasuk pengemudi online, pengantar makanan, dan mereka yang bekerja menggunakan platform digital tak hanya didengar, tapi juga ditindaklanjuti,” tambahnya.

    Dengan diterbitkannya aturan tersebut, pekerja lepas atau mitra perusahaan seperti ojol dan kurir mendapat perlindungan hukum. Bahkan, menurut CNN Indonesia, mereka mendapat sejumlah benefit atau manfaat yang sebelumnya tak pernah mereka terima.

    Benefit yang Diterima Ojol-Kurir Malaysia

    Penghasilan lebih jelas

    Dalam undang-undang itu, semua platform dan perusahaan yang melibatkan pekerja lepas termasuk Grab dan Foodpedia harus menyediakan kontrak secara jelas, merinci standar minimum pembayaran hingga pengaturan kerja.

    Dilarang ubah tarif

    Untuk mengekang praktik tak adil, UU tersebut melarang perubahan tarif sepihak, penonaktifan akun secara sewenang-wenang dan pembatasan pekerjaan multi platform.

    Asuransi hingga aturan PHK jelas

    Menurut UU itu pula, perusahaan yang melibatkan pekerja lepas seperti mereka harus memberi asuransi dan memiliki prosedur terkait pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Bentuk pengadilan pekerja gig

    Tak cuma itu, UU tersebut juga membentuk Pengadilan Pekerja Gig yang berwenang menyelesaikan perselisihan dan memerintahkan penyelesaian seperti pemulihan jabatan, kompensasi, atau pembayaran upah yang belum dibayar.

    Pengemudi ojol bisa ditangguhkan secara sepihak oleh platform jika dianggap melanggar aturan.

    “Untuk pertama kalinya, pekerja akan memiliki hak untuk didengar sebelum adanya penangguhan,” kata Steven Sim Chee Keong selaku Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia.

    “Jika terbukti tidak bersalah, mereka akan diberi kompensasi setengah dari pendapatan harian rata-rata mereka, sebuah perlindungan yang sebelumnya tidak tersedia,” kata dia menambahkan.

    (sfn/dry)

  • Ojol Ancam Serbu Gedung DPR RI, Segini Jumlah Pesertanya

    Ojol Ancam Serbu Gedung DPR RI, Segini Jumlah Pesertanya

    Jakarta –

    Asosiasi ojek online (ojol) Garda Indonesia akan menggelar demo di Gedung DPR RI, Minggu (7/9). Mereka hendak melakukan protes karena tuntutannya tak didengar dan dikabulkan pemerintah. Lantas, berapa jumlah peserta yang akan terlibat?

    Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan, pihaknya tak akan tinggal diam sampai lima tuntutan terkait kematian Affan Kurniawan dikabulkan pemerintah. Dia mengklaim, ada 2 ribu ojol yang akan terlibat dalam aksi protes tersebut.

    “Kami dari asosiasi tidak akan berhenti melakukan aksi sampai tuntutan kami diterima dengan baik dan dikabulkan pemerintah. Kurang lebih ada 2 ribuan ojol yang akan ikut aksi demo (di Gedung DPR RI),” ujar Raden Igun Wicaksono kepada detikOto, dikutip Kamis (4/9).

    Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia Igun Wicaksono Foto: Shafira Cendra Arini/detikcom

    Menurut Igun, pemerintah hingga kini masih tutup mata dan telinga dalam menyikapi tuntutan yang dilayangkan Garda Indonesia. Kondisi tersebut yang membuat ‘pasukan hijau’ resah hingga terdorong melakukan protes.

    “Saat ini pemerintah masih tutup mulut, tutup telinga dan tutup mata. Sehingga kami akan melakukan aksi lagi pada 7 September 2025 nanti. Kami menyerukan aksi kepung aplikator di Gedung DPR RI,” kata Igun.

    Igun menjelaskan, di hari itu, sejumlah aplikator akan memenuhi undangan pemerintah untuk berdiskusi di Gedung DPR RI. Dia mengklaim, kondisi tersebut merupakan momentum terbaik untuk melakukan protes.

    Diberitakan sebelumnya, secara umum ada lima tuntutan yang dilayangkan Garda Indonesia atas insiden kematian Affan Kurniawan. Mulai dari permintaan membentuk tim gabungan pencari fakta, hingga menghukum para pelaku.

    Berikut 5 Tuntutan Asosiasi Ojol

    1. Membentuk tim gabungan pencari fakta dan independen untuk mengusut tuntas tindakan represif yang menyebabkan hilangnya nyawa saudara Affan Kurniawan, apapun alasannya. Aparat negara seharusnya melindungi rakyat, bukan justru menimbulkan korban jiwa.

    2. Menuntut transparansi dan akuntabilitas dari Kepolisian Republik Indonesia, terkait kronologi peristiwa yang menyebabkan saudara Affan Kurniawan meninggal dunia.

    3. Menghukum para pelaku yang lalai ataupun dengan sengaja melakukan pelindasan terhadap korban agar dapat dipertanggungjawabkan ke proses hukum secara transparan agar tragedi serupa tidak terulang kembali.

    4. Menyerukan solidaritas nasional dari seluruh pengemudi ojek online dan masyarakat sipil untuk mengawal kasus ini sampai tuntas, demi tegaknya keadilan bagi korban.

    5. Mendesak pemerintah untuk memastikan perlindungan dan jaminan keselamatan bagi seluruh pengemudi ojek online, yang setiap hari bekerja di jalanan dan rawan terjebak dalam konflik massa.

    (sfn/rgr)

  • Cahyo Harjo Siap Kawal Program Sosial Pemprov Jatim Tepat Sasaran

    Cahyo Harjo Siap Kawal Program Sosial Pemprov Jatim Tepat Sasaran

    Surabaya (beritajatim.com) – Program sosial Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menyentuh masyarakat. Setelah kemarin di Kelurahan Jemur Wonosari, kini di wilayah Bulak Banteng Kidul Surabaya.

    Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa didampingi Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jatim Cahyo Harjo Prakoso, menyalurkan berbagai bentuk bantuan sosial melalui agenda ‘Sapa Bansos dan Pasar Murah’ pada Rabu (3/9/2025).

    Kegiatan ini langsung menyedot perhatian ribuan warga. Sejak pagi, masyarakat yang didominasi penerima program keluarga harapan (PKH), keluarga penerima manfaat (KPM), hingga lansia dan disabilitas, telah memadati lokasi. Bantuan juga disalurkan kepada tim Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kota Surabaya sebagai garda terdepan penanganan bencana.

    “Bantuan ini adalah bentuk komitmen luar biasa dari Pemprov, khususnya Ibu Gubernur, kepada masyarakat Jatim, terutama Kota Surabaya,” ujar Cahyo kepada wartawan.

    Ia menambahkan, meskipun Surabaya dikenal dengan fiskal yang kuat, perhatian kepada masyarakat yang membutuhkan tetap menjadi prioritas.

    Politisi dari Gerindra ini menegaskan, bahwa DPRD Jawa Timur siap mengawal seluruh program bantuan agar tepat sasaran. Ia juga menyoroti pentingnya pasar murah di tengah dinamika harga kebutuhan pokok.

    “Keberadaan pasar murah ini menjadi solusi penting untuk menjaga daya beli masyarakat,” tegasnya.

    Cahyo juga mengungkapkan, gubernur telah berkoordinasi dengan Perum Bulog dan pemerintah pusat untuk mengatasi kelangkaan beras yang sempat terjadi.

    “Hari ini kita melihat langsung bagaimana langkah cepat itu membuahkan hasil. Ketersediaan beras sudah kembali terkendali, sehingga warga tidak perlu panik,” kata Cahyo.

    Di samping isu ekonomi, Cahyo juga memuji peran masyarakat Surabaya dalam menjaga kondusivitas kota. Ia menegaskan bahwa warga Kota Pahlawan menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian.

    Dia pun berpesan mengenai optimismenya tentang semangat orang Surabaya yang suka dengan perdamaian dan persatuan serta mencintai lingkungan kotanya.

    Kegiatan yang diakhiri dengan pembagian paket sembako murah ini disambut antusias oleh warga, menjadi bukti bahwa program sosial Pemprov Jatim sangat dibutuhkan di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok dan kondisi ekonomi yang belum stabil. (tok/ian)

  • Bubarkan Partai Kartel! Nasional 3 September 2025

    Bubarkan Partai Kartel! Nasional 3 September 2025

    Bubarkan Partai Kartel!
    Pemerhati Sosial Politik
    BILA
    gerakan rakyat saat ini berhasil menekan hingga perubahan struktur ketatanegaraan, maka partai politik yang harus pertama ditata ulang. Sejak sedekade lebih rakyat bisa melihat secara langsung bagaimana partai politik bekerja.
    Alih-alih sebagai alat agregasi kepentingan rakyat, partai malah jalan sendiri dengan kepentingan elitisnya. Baik langsung maupun tidak, parpol mempunyai andil besar terhadap kondisi saat ini.
    Sejatinya seluruh penyelenggara negara saat ini hanyalah ”representasi” parpol. Rakyat tidak pernah benar-benar memilih pilihannya sendiri; rakyat hanya disodori calon yang sudah diseleksi parpol.
    Presiden dan wakil presiden; kepala daerah; anggota DPR/DPRD dipilihkan parpol, baru rakyat disuruh memilih. Menteri juga hasil titipan parpol.
    Siapa yang ingin menduduki posisi strategis di negara, harus berbaik-baik kepada parpol agar mendapat rekomendasi.
    Itulah sebabnya para pejabat lebih tunduk pada kepentingan elitis daripada kepentingan rakyat. Ada jurang yang dalam antara kepentingan rakyat dan kepentingan partai.
     
    Dalam istilah Katz dan Mair (2009), model Parpol yang demikian ini adalah
    The Cartel Party
    atau partai kartel, yakni partai yang tidak lagi berperan utama sebagai wakil rakyat, melainkan berubah menjadi semacam kartel politik yang menjaga kepentingan bersama para elite partai.
    Katz dan Mair, 2009, dalam tulisan berjudul
    The Cartel Party Thesis: A Restatment
    menjelaskan bahwa salah satu problem dalam demokrasi modern adalah munculnya partai kartel.
    Partai tidak lagi berfungsi sebagai wakil masyarakat, melainkan menjadi kartel atau kelompok eksklusif yang bekerja sama untuk mempertahankan akses mereka ke sumber daya negara.
    Ciri utama
    cartel party
    adalah ketergantungan pada sumber daya negara; berorientasi pada pemilu semata; kolusi antarpartai; lemahnya ikatan dengan rakyat.
    Dalam konteks Indonesia, tanpa analisis mendalam, kita dengan mudah bisa merasakan terjadi adanya model partai kartel ini.
    Hal tersebut diperparah dengan semakin menguatnya personalisasi kekuatan politik partai oleh ketua umum partai. Ketua umum menjadi sumber kekuasaan utama dalam partai.
    Kondisi demikian dapat menjelaskan kepada kita mengapa loyalitas fungsionaris maupun kader partai lebih mengarah kepada ketua umum dibandingkan loyalitas atas komitmen ideologis partai.
    Akibatnya, fungsi partai sebagai organisasi yang seharusnya membangun kaderisasi, menyalurkan aspirasi rakyat, dan memperjuangkan platform politik jangka panjang menjadi tereduksi.
    Semakin menguatnya partai kartel ini juga menjelaskan mengapa tidak terjadi sistem
    check and balances
    yang ideal antarcabang kekuasaan.
     
    Pembahasan undang-undang yang banyak menyalahi prosedur, pengawasan yang tidak optimal hingga struktur penganggaran yang tidak transparan.
    Kelemahan struktur internal dan ketiadaan pondasi ideologis yang kokoh membuat partai hanya menjadi kendaraan pragmatis untuk mengejar kekuasaan.
    Fenomena politik lompat partai menjadi hal lumrah, proses rekrutmen politik cenderung tidak berbasis meritokrasi atau profesionalisme, melainkan patronase, kedekatan personal, dan kalkulasi elektoral semata.
    Dampaknya, kita lihat, penempatan pejabat yang kerap kali mencederai akal sehat publik, karena didasarkan pada loyalitas kekuasaan, bukan keberpihakan pada rakyat.
    Tulisan ini hanya berandai-andai semata. Partai menjadi pilar demokrasi yang betul-betul mengagregasi kepentingan rakyat.
    Contoh kasus, karena kesenjangan sosial yang lebar partai melalui perangkatnya di DPR membuat UU pengaturan gaji.
    Gaji, baik di swasta maupun lembaga pemerintah dari top level hingga level paling bawah, tidak boleh lebih dari tujuh sampai delapan kali lipat. Partai menjadi garda terdepan melawan kelompok kapitalis yang menentang kebijakan ini, bukan malah kongkalikong.
    Andaikan, rekrutmen politik dilakukan secara transparan dan profesional. Untuk dicalonkan menjadi Anggota DPR, kepala daerah, kader partai harus memenuhi kriteria integritas dan kompetensi tertentu dengan syarat yang ketat.
    Sehingga rakyat diberi pilihan terbaik dari yang paling baik. Partai tegas melarang penggunaan
    money politic
    dalam pemilu, sehingga
    political cost
    dapat ditekan.
    Andaikan, menteri yang diusulkan oleh partai adalah para menteri yang memang kapabel dan beintegritas tinggi. Maka akan tersusun kebijakan dengan landasan keilmuan, pengalaman, serta visi jangka panjang yang matang.
    Hal ini akan mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
    Andaikan, secara berkala partai menyampaikan secara terbuka laporan keuangannya. Program disusun berdasarkan riset mendalam, dan keputusan diambil secara kolektif, bukan hanya berdasarkan kehendak ketua umum.
    Andaikan, partai tidak hanya hadir saat pemilu, tetapi terus bekerja di antara pemilu untuk mendampingi masyarakat, memperjuangkan hak-hak rakyat kecil, dan memastikan pemerintahan berjalan sesuai prinsip keadilan.
    Andaikan, partai tidak main mata dengan para oligark ekonomi, yang terlalu kaya dibebankan pajak yang besar.
    Kebijakan yang dihasilkan tidak lagi disetir oleh kebutuhan para konglomerat untuk mempertahankan kepentingan bisnis mereka, melainkan diarahkan pada distribusi sumber daya yang lebih adil.
    Sebetulnya, konstitusi kita sudah memberikan ruang agar partai bisa mewujudkan pengandaian-pengandaian di atas. Namun, nyatanya semua itu hanya imajinasi sang pungguk yang merindukan bulan.
    Untuk itu, partai politik harus ditata secara serius. Kewenangan,
    check and balances
    dan manajemen partai harus diatur lebih ketat. Sehingga tidak terjadi kembali model partai kartel yang saat ini kita rasakan.
    Mengikis dominasi partai kartel di Indonesia tidak bisa hanya dengan seruan moral tentang “kembali ke rakyat”, melainkan harus dengan merombak sistem yang bisa mengarah pada kartelisasi partai.
    Pelemahan partai kartel hanya mungkin jika
    civil soceity
    bisa menekan dari luar dengan konsisten. Demonstrasi besar digunakan sebagai momentum perubahan. Sehingga mengakibatkan
    critical juncture
    yang memaksa partai politik mau tidak mau harus berubah.
    Setelah terjadi momentum perubahan, penataan sistemnya pun harus terus dikawal bersama. Sehingga bisa memunculkan sistem kepartaian yang ideal dan demokratis.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tuntutan Dicuekin Pemerintah, Ojol Bakal Demo di Gedung DPR!

    Tuntutan Dicuekin Pemerintah, Ojol Bakal Demo di Gedung DPR!

    Jakarta –

    Asosiasi ojek online (ojol) Garda Indonesia mengancam akan melakukan demo di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Minggu (7/9). Mereka mau protes lantaran lima tuntutan utama terkait kematian Affan Kurniawan belum digubris pemerintah!

    Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan, pemerintah belum memberikan respons soal lima tuntutan yang telah dilayangkan pekan lalu. Hal tersebut yang akhirnya memicu reaksi ‘pasukan hijau’ untuk mengepung Gedung DPR RI.

    “Saat ini pemerintah masih tutup mulut, tutup telinga dan tutup mata. Sehingga kami akan melakukan aksi lagi pada 7 September 2025 nanti. Kami menyerukan aksi kepung aplikator di Gedung DPR RI,” ujar Raden Igun Wicaksono kepada detikOto, Rabu (3/9).

    Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia Igun Wicaksono Foto: Shafira Cendra Arini/detikcom

    Igun menjelaskan, di hari itu, sejumlah aplikator akan memenuhi undangan pemerintah untuk berdiskusi di Gedung DPR RI. Dia mengklaim, kondisi tersebut merupakan momentum terbaik untuk melakukan protes.

    “Kami dari asosiasi tidak akan berhenti melakukan aksi sampai tuntutan kami diterima dengan baik dan dikabulkan pemerintah. Kurang ada 2 ribuan ojol yang ikut aksi demo,” ungkapnya.

    Diberitakan sebelumnya, secara umum ada lima tuntutan yang dilayangkan Garda Indonesia atas insiden kematian Affan Kurniawan. Mulai dari permintaan membentuk tim gabungan pencari fakta, hingga menghukum para pelaku.

    Berikut 5 Tuntutan Asosiasi Ojol

    1. Membentuk tim gabungan pencari fakta dan independen untuk mengusut tuntas tindakan represif yang menyebabkan hilangnya nyawa saudara Affan Kurniawan, apa pun alasannya. Aparat negara seharusnya melindungi rakyat, bukan justru menimbulkan korban jiwa.

    2. Menuntut transparansi dan akuntabilitas dari Kepolisian Republik Indonesia, terkait kronologi peristiwa yang menyebabkan saudara Affan Kurniawan meninggal dunia.

    3. Menghukum para pelaku yang lalai ataupun dengan sengaja melakukan pelindasan terhadap korban agar dapat dipertanggungjawabkan ke proses hukum secara transparan agar tragedi serupa tidak terulang kembali.

    4. Menyerukan solidaritas nasional dari seluruh pengemudi ojek online dan masyarakat sipil untuk mengawal kasus ini sampai tuntas, demi tegaknya keadilan bagi korban.

    5. Mendesak pemerintah untuk memastikan perlindungan dan jaminan keselamatan bagi seluruh pengemudi ojek online, yang setiap hari bekerja di jalanan dan rawan terjebak dalam konflik massa.

    (sfn/rgr)

  • Trump Akan Kirim Tentara AS ke ‘Lubang Neraka’ Chicago

    Trump Akan Kirim Tentara AS ke ‘Lubang Neraka’ Chicago

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan rencana pengerahan tentara-tentara AS ke Chicago, yang merupakan kota terbesar ketiga di negara tersebut. Trump menyebut Chicago sebagai “lubang neraka” yang marak dengan tindak kejahatan.

    Trump, seperti dilansir AFP, Rabu (3/9/2025), tidak mengatakan lebih lanjut soal kapan dia akan memulai pengerahan tentara AS ke Chicago, yang merupakan kota terbesar di negara bagian Illinois. Chicago juga diketahui menjadi basis kuat Partai Demokrat.

    “Kita akan masuk,” kata Trump merujuk pada pengerahan tentara AS ke Chicago, saat berbicara kepada wartawan di Gedung Putih pada Selasa (2/9) waktu setempat.

    Trump, dalam pernyataannya, mengutip soal korban jiwa dalam penembakan terbaru pada akhir pekan yang terjadi di Chicago.

    Trump memuji pengerahan pasukan cadangan Garda Nasional AS ke kota Los Angeles dan ibu kota Washington DC, dalam beberapa bulan terakhir, sebagai keberhasilan dalam mengurangi kejahatan di kota-kota yang dikuasai oleh Partai Demokrat tersebut.

    Pernyataan Trump itu mengonfirmasi laporan-laporan media lokal AS yang sebelumnya menyebut sang Presiden AS berencana mengerahkan ribuan personel Garda Nasional AS ke Chicago. Rencana pengerahan itu telah memicu penolakan keras dari kalangan Partai Demokrat di sana.

    Pengerahan-pengerahan semacam ini dimulai pada Juni lalu, ketika Trump secara kontroversial memerintahkan pengerahan hampir 5.000 tentara militer AS ke Los Angeles, yang pada saat itu diklaim untuk meredam unjuk rasa yang marak terhadap operasi penindakan keras imigrasi.

    Kemudian pada awal Agustus, Trump mengerahkan para personel Garda Nasional AS ke Washington DC, ibu kota AS, dalam langkah yang diklaimnya untuk menangkal masalah kejahatan yang tidak terkendali dan untuk mengambil alih kendali federal atas Departemen Kepolisian Metropolitan DC.

    Para personel Garda Nasional AS yang ada di Washington DC, sejak 24 Agustus lalu, bahkan mulai menenteng senjata api dalam patroli mereka. Sebelumnya, senjata mereka tersedia jika diperlukan, tetapi disimpan di gudang senjata.

    Pengerahan semacam itu menuai kritikan keras dari kalangan Partai Demokrat, yang berulang kali menuduh Trump memaksakan kekuasaan presiden melampaui batas konstitusionalnya.

    Tonton juga video “Trump Bantah Sakit Keras Usai 2 Hari ‘Hilang’, Ngaku Sibuk Golf” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Kisah Ojol Ketemu Gibran di Istana: Dituding Rekayasa, Dibantah Aplikator

    Kisah Ojol Ketemu Gibran di Istana: Dituding Rekayasa, Dibantah Aplikator

    Jakarta –

    Pertemuan delapan orang berjaket ojek online (ojol) dengan Wakil Presiden (Wapres RI) Gibran Rakabuming Raka di Istana Wapres, Jakarta Pusat sempat memicu huru-hara. Karuan saja, setelah sempat dituding rekayasa, sejumlah perusahaan aplikasi kemudian ramai-ramai meluruskan.

    Pertemuan itu digelar setelah kasus kematian Affan Kurniawan saat aksi unjuk rasa di Pejompongan, Jakarta Pusat, pekan lalu. Mitra driver yang bertemu Gibran berasal dari berbagai aplikator, mulai dari Gojek, Grab, hingga Maxim.

    Beberapa hari setelah pertemuan itu, muncul pandangan beragam dari masyarakat di Indonesia. Bahkan, perdebatan makin ramai setelah asosiasi ojol mengaku tak kenal delapan driver tersebut.

    Wapres Gibran dan perwakilan ojol Foto: Antara

    Biar lebih mudah dirunut dan dipahami, kami telah merangkum fakta-fakta mengenai pertemuan driver ojol dengan Gibran tersebut. Berikut hasil rangkumannya!

    Rangkuman 8 Ojol Ketemu Gibran

    Dituding Rekayasa

    Ketua Umum (Ketum) Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono menegaskan, pertemuan delapan mitra driver dengan Gibran tak mewakili siapa-siapa, termasuk drive ojol di Indonesia. Bahkan, menurutnya, pertemuan janggal tersebut menyimpan sejumlah kecurigaan.

    “Kami dari asosiasi patut curiga, apakah pertemuan orang-orang yang menggunakan atribut ojek online dengan Wapres itu merupakan rekayasa? Apakah aspirasi (datang) dari perusahaan aplikasi, bukan dari pengemudi ojol? Itu yang kami tidak mendapat informasi dari presiden maupun wapres,” ujar Igun kepada detikOto, Selasa (2/9).

    Igun tak yakin, benarkah delapan orang yang bertemu dengan Gibran di Istana Wapres tersebut benar-benar ojol atau bukan. Sebab, dia mengaku tak pernah melihat mereka secara langsung.

    “Kami nggak tau mereka ojol atau bukan, setidaknya selama ini yang menyampaikan aspriasi kepada pemerintah kan asosiasi, namun tiba-tiba ada sekelompok ojol yang seakan-akan telah menyampaikan aspirasi. Ya mungkin itu aspirasi mereka sendiri, ntah itu pribadi atau kelompok,” tuturnya.

    Asosiasi Tak Kenal 8 Driver Ojol

    Garda Indonesia mengaku tak kenal dengan delapan mitra driver yang diundang Gibran Rakabuming Raka ke Istana Wapres. Itulah mengapa, mereka diklaim tak mewakili aspirasi ‘pasukan hijau’ di Tanah Air.

    “Tidak, Garda Indonesia tidak mengenal siapa mereka. Mereka bukan anggota kami juga,” kata Igun.

    Aplikator Klarifikasi

    Setelah muncul tudingan macam-macam, aplikator seperti Gojek dan Grab akhirnya buka suara. Mereka menegaskan, perwakilan mereka yang bertemu Gibran memang benar-benar ojol.

    “Kami ingin menegaskan bahwa Mohamad Rahman Tohir atau yang akrab disapa Cang Rahman, salah satu peserta dialog yang ramai menjadi perbincangan publik akhir-akhir ini adalah benar mitra aktif Gojek sejak 2015,” demikian respons Direktur Public Affairs & Communications PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO), Ade Mulya.

    Senada dengan Gojek, Grab juga menegaskan, pihaknya memang mengutus perwakilan driver untuk bertemu Gibran di Istana. Sehingga, tudingan soal driver rekayasa sama sekali tak benar.

    “Kami memandang undangan ini sebagai kesempatan penting bagi para Mitra Pengemudi untuk menyampaikan pengalaman dan harapan mereka secara langsung. Kami menyadari bahwa perhatian publik terhadap pertemuan ini sangat besar, dan tidak sedikit yang mempertanyakan apakah para Mitra Pengemudi yang hadir benar-benar mewakili komunitas ojol,” kata Tirza Munusamy selaku Chief of Public Affairs, Grab Indonesia.

    (sfn/din)