Xcloud.id

NGO: GARDA

  • Gernas AyoMondok Audiensi dengan Wapres Gibran, Bahas Peran Strategis Pesantren di Era Digital

    Gernas AyoMondok Audiensi dengan Wapres Gibran, Bahas Peran Strategis Pesantren di Era Digital

    Jakarta (beritajatim.com) – Gerakan Nasional (Gernas) AyoMondok melakukan kunjungan ke Istana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk berdiskusi sekaligus audiensi terkait program-program strategis dalam memperkuat eksistensi dan peran pesantren di Indonesia, Jumat (12/9/2025). Pertemuan berlangsung hangat dan konstruktif, membahas perkembangan pesantren yang terus menjadi bagian penting dari sistem pendidikan nasional.

    Ketua Umum Gernas AyoMondok, KH. Luqman Haris Dimyati (Gus Luq), menegaskan pesantren adalah lembaga pendidikan tertua di Indonesia, bahkan lahir jauh sebelum berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurutnya, pesantren turut berperan besar dalam perjuangan kemerdekaan sekaligus menjadi salah satu pilar penjaga NKRI hingga kini.

    Senada dengan itu, Sekretaris Jenderal Gernas AyoMondok, KH. Zahrul Azhar (Gus Hans), pengasuh PP Queen Darul Ulum Rejoso Jombang, menekankan pentingnya sinergi pemerintah dan pesantren. Ia menyebut pesantren harus tetap berada di garda terdepan, mengambil peran strategis dalam peningkatan kualitas pendidikan serta penguatan kapasitas santri.

    Dalam kesempatan tersebut, Gernas AyoMondok juga menyampaikan rencana pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakor) AyoMondok pada bulan Oktober mendatang. Forum tersebut akan menghadirkan sekitar 300 kiai dan nyai pengasuh pesantren, dengan agenda utama silaturahmi bersama Wapres Gibran.

    Wapres Gibran menyambut baik rencana tersebut. Ia menilai Rakor AyoMondok bisa menjadi pintu masuk sinergisitas antara pemerintah dan pesantren dalam mendorong kemajuan pendidikan keagamaan di Indonesia.

    Wakil Sekjen Gernas AyoMondok, KH. Habib Mustofa (Gus Toev), pengasuh PP Unggulan An Najah YPM Darul Ulum Poncol Magetan, memberikan apresiasi atas sikap terbuka Wapres. Ia menyebut Gibran mendengarkan secara saksama setiap masukan dari para kiai terkait problematika pesantren. Gus Toev juga membocorkan rencana program baru bersama pemerintah, yakni Pesantren Melek IT, yang akan fokus mencetak santri ahli dalam bidang coding dan kecerdasan buatan (AI).

    “Ini kabar baik bagi pesantren, karena banyak santri yang memiliki passion di bidang teknologi informasi. Harapannya, pesantren tidak hanya unggul dalam ilmu agama, tetapi juga siap bersaing di era digital,” ujar Gus Toev. [fiq/kun]

  • Aksi Heroik Prajurit Yonif 501/BY, Selamatkan Ibu Melahirkan di Tengah Perjalanan

    Aksi Heroik Prajurit Yonif 501/BY, Selamatkan Ibu Melahirkan di Tengah Perjalanan

    Kota Madiun (beritajatim.com) – Prajurit Batalyon Infanteri 501/Bajra Yudha (Yonif 501/BY) kembali menunjukkan pengabdian nyata kepada masyarakat. Tak hanya gagah di medan tugas, mereka juga hadir sebagai penolong di saat genting.

    Peristiwa mengharukan itu terjadi pada Kamis (11/9/2025). Ketika Yohane Angel (23), warga Jalan Lumbung Hidup No. 17B Madiun, mengalami pecah ketuban saat melintas di depan Pos Jaga 2 Yonif 501/BY. Suasana panik langsung menyelimuti, namun prajurit yang sedang berjaga tak tinggal diam.

    Sertu Doni Prihandoko bersama lima anggota Yonif 501/BY dengan sigap turun tangan memberikan pertolongan pertama. Berkat aksi cepat dan penuh kepedulian itu, proses persalinan berhasil dibantu hingga akhirnya bayi lahir dengan selamat. Tangis pertama sang buah hati pun seketika mengundang rasa haru di sekitar lokasi.

    Keluarga besar Yohane Angel, terutama sang suami Henoch Kenan Mofu (26), tak kuasa menahan rasa syukur dan terima kasih atas kepedulian para prajurit yang menjadi penolong di saat paling kritis.

    Komandan Yonif 501/BY Mayor Inf I Gusti Bagus Prayuda, menyampaikan kebanggaannya atas sikap prajuritnya.

    “Ini adalah wujud nyata dari semboyan TNI: lahir dari rakyat, berjuang bersama rakyat, dan untuk rakyat. Prajurit Yonif 501/BY akan selalu siap hadir membantu masyarakat, kapan pun dan di mana pun,” ujarnya.

    Aksi heroik ini sontak menjadi buah bibir warga. Banyak yang menilai, keberadaan prajurit Yonif 501/BY bukan hanya sebagai penjaga kedaulatan negara, tetapi juga sebagai garda terdepan kemanusiaan. [rbr/suf]

  • 20 Tentara Tewas dalam Serangan Jihadis di Niger

    20 Tentara Tewas dalam Serangan Jihadis di Niger

    Jakarta –

    Terduga jihadis melakukan serangkaian serangan di Niger barat minggu ini. Sebanyak 20 tentara dilaporkan tewas.

    Dilansir AFP, Jumat (12/9/2025), serangan yang terjadi pada hari Rabu (10/9) tersebut terjadi di wilayah Tillabéri, dekat Burkina Faso dan Mali. Wilayah ini menjadi tempat kelompok-kelompok jihadis yang terkait dengan Al-Qaeda dan Negara Islam (IS) aktif.

    “Banyak tentara yang tewas dalam dua insiden terpisah kemarin di wilayah Tillaberi,” kata seorang mantan pejabat setempat kepada AFP.

    Mantan pejabat tersebut mengatakan “20 tentara tewas oleh teroris”, sementara sumber lain menyebutkan jumlah korban keseluruhan yang lebih tinggi, termasuk tentara dan anggota Garda Nasional.

    Sekelompok jurnalis Afrika Barat yang mengkhususkan diri dalam berita keamanan di Sahel, Wamaps, mengaitkan beberapa serangan pada hari Rabu dengan cabang IS.

    “Mereka melancarkan beberapa serangan, termasuk serangan terhadap posisi tentara Niger di dekat bandara Tillaberi, yang menyebabkan tewasnya 12 tentara Angkatan Bersenjata Niger,” ungkap Wamaps pada hari Kamis.

    Wamaps menambahkan bahwa dua serangan lagi terjadi di Tillaberi tengah, di lingkungan Digga Banda dekat sebuah sekolah. Serangan ini menewaskan sedikitnya dua warga sipil.

    Wamaps mengatakan 15 tentara dari Garda Nasional tewas saat menanggapi serangan-serangan tersebut.

    G25, sebuah koalisi masyarakat sipil yang dekat dengan mantan pemimpin negara yang digulingkan oleh kudeta pada tahun 2023, mengutuk apa yang disebutnya ‘serangan teroris’ di Tillaberi, dan menyalahkan cabang regional ISIS.

    Koalisi tersebut juga mengatakan bahwa 12 tentara Niger dan 15 anggota Garda Nasional tewas.

    LSM global Human Rights Watch mendesak otoritas Niger untuk berbuat lebih banyak guna melindungi warga sipil di wilayah Tillaberi, yang telah menjadi sasaran serangkaian serangan mematikan ISIS sejak Maret.

    (lir/lir)

  • Baguna PDIP DKI gelar simulasi mitigasi bencana alam

    Baguna PDIP DKI gelar simulasi mitigasi bencana alam

    Jakarta (ANTARA) – Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta menyelenggarakan kegiatan simulasi mitigasi bencana alam, seperti penanganan situasi darurat, evakuasi, dan penyelamatan korban bencana.

    “Melalui kegiatan simulasi ini, kami berharap para peserta dapat menjadi garda terdepan dalam memberikan edukasi dan pertolongan kepada masyarakat bila terjadi bencana di lingkungan masing-masing,” kata Kepala Baguna DPD PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth di Jakarta, Kamis (11/9).

    Dia menjelaskan simulasi itu sebagai tindak lanjut Instruksi DPP PDI Perjuangan Nomor 23/IN/DPP/VIII/2025. Simulasi digelar di Gelanggang Remaja Kebon Jeruk, Jakarta Barat dengan diikuti 100 peserta, perwakilan dari seluruh DPC PDI Perjuangan se-DKI Jakarta.

    Ia mengatakan acara tersebut menghadirkan materi serta praktik langsung dari narasumber perwakilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta.

    Dalam simulasi ini, peserta melakukan praktik langsung penanganan situasi darurat, evakuasi, dan penyelamatan korban bencana, sehingga para peserta dapat memperkuat kapasitas diri dalam menghadapi bencana alam.

    Kenneth mengatakan kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas kader partai dan masyarakat, sekaligus membangun sinergi dengan pemerintah provinsi dalam upaya mitigasi dan penyelamatan.

    Dia menjelaskan kegiatan ini menjadi salah satu upaya Baguna DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta dalam memastikan kesiapsiagaan masyarakat dan kader partai menghadapi segala bentuk bencana alam.

    “Latihan ini bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan bekal nyata yang bisa diterapkan dalam situasi darurat,” ujarnya.

    Kegiatan tersebut, katanya, juga salah satu wujud nyata bahwa PDI Perjuangan hadir bukan hanya dalam ranah politik, tetapi juga sebagai partai pelopor dalam hal mitigasi dan penyelamatan kehidupan masyarakat.

    Ia mengharapkan melalui simulasi ini, setiap peserta mampu mengimplementasikan ilmu dan praktik yang diberikan.

    Dengan demikian, katanya, ketika bencana terjadi, para kader tidak panik melainkan mampu bertindak dengan cepat dan tepat.

    “Semoga kegiatan ini dapat memperkuat kapasitas kita semua, membangun sinergi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk selalu siap menghadapi bencana,” kata Hardiyanto Kenneth yang juga Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: M. Hari Atmoko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BPBD Jatim Gelar Jambore III Forum PRB Selama 3 Hari di Banyuwangi

    BPBD Jatim Gelar Jambore III Forum PRB Selama 3 Hari di Banyuwangi

    Surabaya (beritajatim.com) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur menilai 96 persen penyelamatan saat bencana dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Yakni, mulai dari keluarga, tetangga, hingga komunitas.

    Hal ini dikatakan Penata Penanggulangan Bencana Ahli Madya BPBD Jatim, Drs Sriyono MM. M.Si saat acara ‘Teras Informasi bertema Tantangan Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas’, yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Timur bersama Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Jawa Timur, di Kantor Diskominfo Jatim, Kamis (11/9/2025).

    Sriyono menegaskan, bahwa keterlibatan masyarakat adalah kunci dalam upaya pengurangan risiko bencana (PRB). “Faktanya, lebih dari 96 persen penyelamatan saat bencana dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, mulai dari keluarga, tetangga, hingga komunitas sekitar,” ujarnya.

    Menurut dia, program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana/Keltana) dan Keluarga Tangguh Bencana (Katana) menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan masyarakat dari level paling dasar. Namun, tantangan seperti minimnya peran tokoh lokal, koordinasi antarlembaga yang belum optimal, hingga rendahnya kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana masih harus diatasi.

    Sementara itu, Achmad Chusairi dari Forum PRB Jawa Timur menekankan pentingnya peran FPRB dalam mendukung pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. “Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 menegaskan bahwa penanggulangan bencana bukan hanya tugas pemerintah, melainkan juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha,” tegasnya.

    Sejak berdiri pada 2013, FPRB Jatim kini hadir di 28 kabupaten/kota dengan jaringan lebih dari 250 organisasi relawan. Melalui advokasi, edukasi, penyusunan peta risiko partisipatif, hingga respons cepat berbasis komunitas, forum ini konsisten membangun ketangguhan masyarakat.

    Pada 12-14 September 2025 akan digelar Jambore III FPRB Jatim, di Pantai Grand Watudodol Banyuwangi. Jambore juga diarahkan sebagai bagian dari kontribusi daerah menuju Bulan PRB Nasional. Beberapa agenda utamanya meliputi dialog strategis, penguatan rencana adaptasi perubahan iklim dan inklusi sosial, serta memperluas jejaring kemitraan lintas sektor.

    Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Jatim, Putut Darmawan, menambahkan, pengurangan risiko bencana tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif komunitas serta peran media dalam menyebarkan informasi yang benar.

    “Dengan semangat kolaborasi, kegiatan ini diharapkan memperkuat budaya sadar bencana di Jawa Timur serta menjadikan desa dan keluarga sebagai garda terdepan dalam menghadapi ancaman bencana,” pungkasnya. [tok/aje]

  • Kemendagri inspeksi pelaksanaan siskamling di Jawa Tengah

    Kemendagri inspeksi pelaksanaan siskamling di Jawa Tengah

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal Zakaria Ali menggelar inspeksi dan pemantauan situasi kondusif wilayah di Provinsi Jawa Tengah, sebagai tindak lanjut dari arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian soal stabilitas keamanan dan ketertiban di daerah.

    “Kehadiran Tim Pemantau Kemendagri ke Jawa Tengah merupakan bagian dari Tim Pemantau serupa di provinsi-provinsi lain untuk memastikan situasi kondusif kewilayahan di daerah sekaligus memastikan poin arahan Mendagri terlaksana, khususnya pengaktifan kembali siskamling dan pos ronda di RT/RW untuk menjaga trantibumlinmas” kata Safrizal dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, dalam Rakor menyampaikan bahwa Gubernur beserta 39 Bupati/Walikota se-Jawa Tengah siap menggerakkan partisipasi masyarakat dalam siskamling dalam rangka menjaga trantibumlinmas di Provinsi Jawa Tengah.

    “Masyarakat di Jawa Tengah memiliki kearifan lokal dalam menjaga trantibumlinmas, melalui jogo tonggo kita bangun gotong royong dalam menjaga stabilitas dan situasi kondusif wilayah,” kata Luthfi.

    Dalam Rakor turut pula dibahas beberapa hal yang harus dilakukan untuk memperkuat situasi kondusif daerah, yakni adanya peningkatan kewaspadaan dini di aspek trantibumlinmas, penguatan peran Satpol PP dan satlinmas dan kolaborasi berbasis masyarakat mulai dari tokoh agama, tokoh adat maupun karang taruna.

    “Sesuai SE Mendagri Nomor 300.1.4/e.1/BAK, keberadaan satlinmas diharapkan menjadi garda terdepan dalam menciptakan penyelenggaraan trantibumlinmas, sekaligus bersama-sama komponen masyarakat lainnya mengupayakan situasi kondusif daerah. Saya bersama tim akan cek sampai tingkat RT/RW, secara konkret dan faktual pelaksanaan arahan Mendagri. Saya sudah berkomunikasi dengan Walikota Semarang untuk menjadi sampel titik awal pemantauan ini,” kata Safrizal.

    Sebagai informasi, situasi kondusif dan stabilitas daerah merupakan kunci bagi keberlangsungan aktifitas ekonomi masyarakat. Penyampaian pendapat di muka umum dijamin konstitusi dalam negara demokrasi, namun dalam pelaksanaannya harus tetap mengedepankan cara-cara yang beradab dan tidak mengganggu kepentingan umum.

    “Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi yang luar biasa untuk mengembangkan perekonomian dan memajukan daerahnya, apalagi pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah saat ini trennya positif dan berada di atas rata-rata nasional. Mari bersama jaga Jawa Tengah demi keberlangsungan iklim investasi yang positif sehingga mampu mendorong percepatan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenhub dorong lulusan PTDI-STTD perkuat transportasi darat

    Kemenhub dorong lulusan PTDI-STTD perkuat transportasi darat

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendorong lulusan Politeknik Transportasi Darat Indonesia – Sekolah Tinggi Transportasi Darat (PTDI-STTD) memperkuat sektor transportasi darat sehingga berkontribusi bagi pembangunan Indonesia.

    “Kami akan terus berupaya mencetak sumber daya manusia transportasi darat yang unggul, mampu bersaing secara global, dan berinovasi di berbagai bidang,” kata Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan (BPSDMP) Kemenhub Djarot Tri Wardhono saat melantik 927 Perwira Transportasi Darat PTDI-STTD di Bekasi sebagaimana keterangan di Jakarta, Rabu.

    Dikatakan momentum itu menjadi bagian penting dari upaya pemerintah, melalui BPSDMP Kementerian Perhubungan untuk menghadirkan insan transportasi darat yang siap mengabdi dan berkontribusi bagi pembangunan Indonesia.

    Djarot menegaskan para lulusan memiliki peran strategis dalam mendukung percepatan pembangunan transportasi darat yang efektif, efisien, ekonomis, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi.

    “Dengan mengusung tema Generasi Transportasi Unggul, Membangun Indonesia Maju, wisuda tahun ini menegaskan komitmen PTDI-STTD untuk menghadirkan SDM perhubungan yang profesional, inovatif, dan responsif terhadap dinamika transportasi modern,” ujarnya.

    Ia juga menekankan pentingnya sinergi pentahelix kolaborasi antara akademisi, pemerintah, industri, masyarakat, dan media dalam mencapai kemajuan transportasi yang berkelanjutan.

    Dia juga berharap wisudawan mampu mengimplementasikan ilmu dan keterampilan yang diperoleh selama pendidikan dengan menjunjung tinggi integritas, profesionalisme.

    “Hari ini merupakan titik awal bagi seluruh wisudawan untuk menjadi ASN dan insan transportasi yang berakhlak, berintegritas, dan berdedikasi bagi kemajuan bangsa,” tambahnya.

    Para lulusan itu telah dibekali pengetahuan, keterampilan, dan integritas untuk siap berkiprah sebagai aparatur transportasi darat profesional di berbagai sektor.

    Direktur PTDI-STTD, Avi Mukti Amin optimistis para perwira transportasi darat akan menjadi motor penggerak peningkatan kualitas layanan transportasi, menjawab tantangan global, dan memperkuat sistem transportasi nasional yang berkeselamatan, efisien, dan berkelanjutan.

    “Dengan pelantikan ini, PTDI-STTD memantapkan perannya sebagai lembaga pendidikan tinggi vokasi yang menjadi garda terdepan dalam pengembangan SDM transportasi darat, guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045,” kata Avi.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BPBD Kota Mojokerto Resmi Berdiri, Ganesh Pressiatantra Dilantik Jadi Kepala Pelaksana

    BPBD Kota Mojokerto Resmi Berdiri, Ganesh Pressiatantra Dilantik Jadi Kepala Pelaksana

    Mojokerto (beritajatim.com) – Kota Mojokerto kini memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari secara resmi melantik Ganesh Pressiatantra yang sebelumnya menjabat Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai Kepala Pelaksana BPBD di Pendopo Sabha Kridatama Rumah Rakyat.

    Dalam sambutannya, Wali Kota yang akrab disapa Ning Ita menegaskan, pembentukan BPBD merupakan langkah strategis untuk memperkuat sistem mitigasi dan penanganan bencana. Menurutnya, keberadaan lembaga tersebut akan memastikan negara hadir langsung saat bencana terjadi.

    “Kita menyadari bahwa bencana, baik yang bersifat alam maupun non-alam, bisa datang kapan saja. BPBD harus menjadi garda terdepan untuk memberikan perlindungan, rasa aman, serta penanganan yang cepat dan terpadu,” ungkapnya, Rabu (10/9/2025).

    Menurutnya, tugas utama BPBD adalah memastikan hadirnya negara di tengah masyarakat saat bencana terjadi, memberikan perlindungan, rasa aman, dan penanganan yang cepat, tepat, serta terpadu. Ning Ita menekankan bahwa pelantikan tersebut bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan momentum peningkatan kapasitas birokrasi.

    Orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto ini meminta seluruh pejabat yang dilantik untuk terus berinovasi, terutama dalam menghadapi keterbatasan anggaran. Menurutnya, pelantikan tersebut menjadi sarana untuk upgrade kapasitas diri dan menciptakan inovasi.

    Ia juga mengingatkan pentingnya menanamkan Core Value BerAKHLAK sebagai budaya kerja birokrasi di Kota Mojokerto. Dengan nilai itu, perangkat daerah diharapkan mampu bekerja tanpa ego sektoral, melainkan dalam semangat kolaborasi.

    “Kita harus mampu bekerja efisien sekaligus produktif. Sinergi dan kerja sama adalah kunci. Mari bersama mengabdi untuk masyarakat demi mewujudkan Kota Mojokerto yang maju, berdaya saing, sejahtera, dan berkelanjutan,” pungkasnya.

    Selain Ganesh, Ning Ita juga melantik total 53 pejabat baru. Tiga di antaranya menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, yakni Rubi Hartoyo sebagai Sekretaris DPRD, Agung Moeljono Soebagijo sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Riyanto sebagai Kepala Bapperida. [tin/suf]

  • Milenial Anti Serangan Fajar, Literasi Politik dan Remaja Bernegara

    Milenial Anti Serangan Fajar, Literasi Politik dan Remaja Bernegara

     
    Jakarta: ‘Serangan Fajar’ sudah menjadi istilah populer di setiap pemilu di Indonesia. Ia bukan sekadar istilah, melainkan praktik politik uang yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

    Uang tunai dibagikan menjelang hari pencoblosan untuk membeli suara rakyat. Praktik ini melukai demokrasi, melahirkan pemimpin yang berutang budi pada modal politik, bukan pada kepentingan rakyat.

    Selama ini, banyak pihak mendorong literasi politik sebagai solusi. Masyarakat diingatkan bahwa suara tidak boleh ditukar dengan uang. Tetapi pertanyaannya: apakah literasi politik saja cukup untuk memutus rantai serangan fajar?
     
    Literasi Politik Penting, Namun Tidak Cukup

    Literasi politik jelas penting. Ia membuat rakyat melek hak dan kewajibannya, berani menolak janji palsu, dan lebih kritis terhadap kandidat. Tetapi literasi politik sering berhenti pada pengetahuan, tidak sampai mengubah perilaku seseorang.

    Dari sudut pandang psikologi, penerimaan politik uang kerap dipengaruhi oleh:

    – Bias normalisasi: karena sering terjadi dan dianggap wajar.
    – Immediate reward: uang kontan lebih terasa nyata daripada janji pembangunan yang masih belum jelas.
    – Rasa sungkan: budaya patronase membuat orang sulit menolak pemberian.

    Artinya, melawan politik uang tidak cukup hanya dengan pengetahuan. Dibutuhkan pembentukan mindset yang jernih, karakter yang berintegritas, serta ketahanan psikologis yang kokoh, khususnya di kalangan generasi muda sebagai garda terdepan perubahan.
     

     

    Remaja Bernegara: Laboratorium Politik Sehat

    Di sinilah peran Remaja BerNegara (RBN) yang digagas Partai NasDem menjadi relevan. RBN adalah wadah pembinaan politik untuk milenial dan Gen Z. Ia bisa menjadi laboratorium politik sehat, tempat anak muda belajar tentang kepemimpinan, etika, dan integritas.

    Secara psikologis, masa remaja adalah fase pembentukan identitas (identity formation). namun penuh potensi, saat mereka mencari jati diri dan terbuka pada nilai-nilai baru.

    Bila sejak dini ditanamkan keberanian untuk menolak politik uang, mereka akan tumbuh menjadi generasi yang bukan hanya cerdas secara politik, tetapi juga berjiwa teguh — generasi yang imun terhadap godaan serangan fajar dan siap menjaga amanah demokrasi.

    Melalui metode interaktif seperti workshop, simulasi pemilu sehat, debat mini, dan diskusi kritis, RBN menghadirkan pengalaman nyata yang membentuk remaja berani berkata tidak pada politik uang, ikhlas menunda kepuasan sesaat, serta terbiasa menatap masa depan dengan visi yang panjang dan bermartabat.
     
    Sinergi Literasi Politik dan RBN

    Menggabungkan literasi politik dengan RBN menghadirkan sejumlah manfaat strategis:

    1. Mencetak Agen Perubahan

    Milenial peserta RBN dapat menjadi duta anti politik uang di keluarga dan lingkungan mereka.

    2. Membangun Ketahanan Psikologis

    Remaja dilatih menunda kepuasan (delayed gratification), keterampilan psikologis penting agar tidak mudah terbeli.

    3. Gerakan Kolektif

    RBN bisa melahirkan kampanye nasional “Pemilu Sehat Tanpa Uang” yang digaungkan generasi muda.

    4. Investasi Demokrasi Jangka Panjang

    Pemilu 2029 dan seterusnya akan lebih berkualitas jika generasi hari ini ditempa sejak dini.
     
    Suara adalah Amanah

    Dalam Islam, suara rakyat adalah bentuk amanah. Allah Swt menegaskan:

    “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya…” (QS. An-Nisa: 58)

    Menyalahgunakan suara demi uang adalah bentuk pengkhianatan amanah. Dari perspektif psikologi moral, pengkhianatan ini menimbulkan disonansi batin dan melemahkan integritas bangsa. Karena itu, menanamkan kesadaran bahwa “suara adalah amanah” menjadi kunci menolak politik uang.
     
    Penutup

    Politik uang tak akan sirna hanya dengan literasi politik. Ia harus ditandingi dengan perpaduan pengetahuan yang tercerahkan, karakter yang berintegritas, dan keteladanan moral yang hidup di tengah masyarakat. 

    Melalui program Remaja BerNegara, lahirlah generasi milenial anti serangan fajar , generasi yang berani berkata tidak pada transaksi politik, dan teguh menegakkan suara rakyat sebagai amanah suci demokrasi.

    Dengan sinergi ini, Indonesia berpeluang melahirkan demokrasi yang bukan hanya bersih dari politik uang, tetapi juga bermartabat, beradab, dan menjadi warisan mulia bagi generasi mendatang. 

    (Oleh: Dr. Ayu Alwiyah Aljufri – Anggota Dewan Pertimbangan DPP Partai NasDem)

     
    Jakarta: ‘Serangan Fajar’ sudah menjadi istilah populer di setiap pemilu di Indonesia. Ia bukan sekadar istilah, melainkan praktik politik uang yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

    Uang tunai dibagikan menjelang hari pencoblosan untuk membeli suara rakyat. Praktik ini melukai demokrasi, melahirkan pemimpin yang berutang budi pada modal politik, bukan pada kepentingan rakyat.
     
    Selama ini, banyak pihak mendorong literasi politik sebagai solusi. Masyarakat diingatkan bahwa suara tidak boleh ditukar dengan uang. Tetapi pertanyaannya: apakah literasi politik saja cukup untuk memutus rantai serangan fajar?
     

    Literasi Politik Penting, Namun Tidak Cukup

    Literasi politik jelas penting. Ia membuat rakyat melek hak dan kewajibannya, berani menolak janji palsu, dan lebih kritis terhadap kandidat. Tetapi literasi politik sering berhenti pada pengetahuan, tidak sampai mengubah perilaku seseorang.
     
    Dari sudut pandang psikologi, penerimaan politik uang kerap dipengaruhi oleh:

    – Bias normalisasi: karena sering terjadi dan dianggap wajar.
    – Immediate reward: uang kontan lebih terasa nyata daripada janji pembangunan yang masih belum jelas.
    – Rasa sungkan: budaya patronase membuat orang sulit menolak pemberian.
     
    Artinya, melawan politik uang tidak cukup hanya dengan pengetahuan. Dibutuhkan pembentukan mindset yang jernih, karakter yang berintegritas, serta ketahanan psikologis yang kokoh, khususnya di kalangan generasi muda sebagai garda terdepan perubahan.
     

     

    Remaja Bernegara: Laboratorium Politik Sehat

    Di sinilah peran Remaja BerNegara (RBN) yang digagas Partai NasDem menjadi relevan. RBN adalah wadah pembinaan politik untuk milenial dan Gen Z. Ia bisa menjadi laboratorium politik sehat, tempat anak muda belajar tentang kepemimpinan, etika, dan integritas.
     
    Secara psikologis, masa remaja adalah fase pembentukan identitas (identity formation). namun penuh potensi, saat mereka mencari jati diri dan terbuka pada nilai-nilai baru.
     
    Bila sejak dini ditanamkan keberanian untuk menolak politik uang, mereka akan tumbuh menjadi generasi yang bukan hanya cerdas secara politik, tetapi juga berjiwa teguh — generasi yang imun terhadap godaan serangan fajar dan siap menjaga amanah demokrasi.
     
    Melalui metode interaktif seperti workshop, simulasi pemilu sehat, debat mini, dan diskusi kritis, RBN menghadirkan pengalaman nyata yang membentuk remaja berani berkata tidak pada politik uang, ikhlas menunda kepuasan sesaat, serta terbiasa menatap masa depan dengan visi yang panjang dan bermartabat.
     

    Sinergi Literasi Politik dan RBN

    Menggabungkan literasi politik dengan RBN menghadirkan sejumlah manfaat strategis:
     
    1. Mencetak Agen Perubahan
     
    Milenial peserta RBN dapat menjadi duta anti politik uang di keluarga dan lingkungan mereka.
     
    2. Membangun Ketahanan Psikologis
     
    Remaja dilatih menunda kepuasan (delayed gratification), keterampilan psikologis penting agar tidak mudah terbeli.
     
    3. Gerakan Kolektif
     
    RBN bisa melahirkan kampanye nasional “Pemilu Sehat Tanpa Uang” yang digaungkan generasi muda.
     
    4. Investasi Demokrasi Jangka Panjang
     
    Pemilu 2029 dan seterusnya akan lebih berkualitas jika generasi hari ini ditempa sejak dini.
     

    Suara adalah Amanah

    Dalam Islam, suara rakyat adalah bentuk amanah. Allah Swt menegaskan:
     
    “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya…” (QS. An-Nisa: 58)
     
    Menyalahgunakan suara demi uang adalah bentuk pengkhianatan amanah. Dari perspektif psikologi moral, pengkhianatan ini menimbulkan disonansi batin dan melemahkan integritas bangsa. Karena itu, menanamkan kesadaran bahwa “suara adalah amanah” menjadi kunci menolak politik uang.
     

    Penutup

    Politik uang tak akan sirna hanya dengan literasi politik. Ia harus ditandingi dengan perpaduan pengetahuan yang tercerahkan, karakter yang berintegritas, dan keteladanan moral yang hidup di tengah masyarakat. 
     
    Melalui program Remaja BerNegara, lahirlah generasi milenial anti serangan fajar , generasi yang berani berkata tidak pada transaksi politik, dan teguh menegakkan suara rakyat sebagai amanah suci demokrasi.
     
    Dengan sinergi ini, Indonesia berpeluang melahirkan demokrasi yang bukan hanya bersih dari politik uang, tetapi juga bermartabat, beradab, dan menjadi warisan mulia bagi generasi mendatang. 
     

    (Oleh: Dr. Ayu Alwiyah Aljufri – Anggota Dewan Pertimbangan DPP Partai NasDem)
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (PRI)

  • Waspada Kenaikan Kasus Campak di Jakarta Awal September, Dinkes Berikan Cara Pencegahannya Megapolitan 9 September 2025

    Waspada Kenaikan Kasus Campak di Jakarta Awal September, Dinkes Berikan Cara Pencegahannya Megapolitan 9 September 2025

    Waspada Kenaikan Kasus Campak di Jakarta Awal September, Dinkes Berikan Cara Pencegahannya
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatat adanya lonjakan kasus campak pada awal September 2025.
    Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI, terdapat 218 kasus campak dan 63 kasus rubella yang terkonfirmasi, tanpa adanya laporan kematian.
    Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, dalam seminar “Cegah Campak dari Rumah Kita” di Jakarta, Selasa (9/9/2025).
    “Kasus campak di DKI Jakarta itu sempat naik. Ada 218 kasus pada awal September, dan juga ada 63 kasus rubella yang sudah terkonfirmasi. Alhamdulillah, tidak ada kematian yang dilaporkan sampai dengan saat ini,” ujar Ani, dikutip dari
    Antara
    .
    Ani menjelaskan, salah satu titik kasus terbanyak ditemukan di Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, dengan 38 kasus positif campak.
    Untuk mencegah penyebaran lebih luas, Dinkes DKI bersama pemangku wilayah telah melakukan Outbreak Response Immunization (ORI) atau imunisasi massal sebagai bentuk penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB).
    “Jadi, kami hitung ada sekian anak yang harus dilakukan imunisasi untuk mencegah agar kasus campaknya tidak bisa meluas. Kami isolasi kasusnya supaya tidak meluas,” kata Ani.
    Target sasaran imunisasi massal mencapai 9.000 anak, dengan cakupan sekitar 77,22 persen hingga saat ini.
    Program imunisasi masih berlangsung. Imunisasi campak rubella diberikan tiga kali pada anak, yakni saat berusia 9 bulan, 18 bulan, dan kelas 1 SD.
    “Kalau di lingkungan kita ada bayi, balita yang berusia 9 dan 18 bulan, maka kita ajak, kita pastikan, kita dorong untuk mendapatkan imunisasi campak atau MR. Imunisasinya harus lengkap karena ini salah satu pencegahan yang sangat efektif,” tegas Ani.
    Campak adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus RNA dari genus Morbillivirus.
    Penularannya terjadi melalui udara, percikan batuk, sekresi hidung, atau kontak dengan benda yang terkontaminasi.
    “Penularannya cukup mudah dan cepat,” jelas Ani.
    Campak berpotensi menimbulkan komplikasi serius pada anak-anak, di antaranya:
    Karena itu, pencegahan melalui imunisasi dan perilaku hidup bersih sehat (PHBS) sangat penting dilakukan.
    Ani mengimbau masyarakat untuk membiasakan PHBS, seperti menjaga kebersihan lingkungan dan rutin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
    “PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungannya dibersihkan, dibiasakan mencuci tangan dengan air mengalir, pakai sabun,” katanya.
    Menurutnya, kebiasaan mencuci tangan sebelum makan atau setelah bepergian harus tetap dijaga, sebagaimana pola hidup sehat saat pandemi Covid-19.
    Selain itu, keluarga juga diminta menjadi garda terdepan dalam memastikan anak-anak mendapatkan imunisasi lengkap sesuai jadwal.
    “Kami sangat membutuhkan kerja sama dan peran serta masyarakat, mulai dari camat, lurah, RT, RW, PKK, tokoh agama, hingga pendidik di sekolah, untuk bersama-sama menggerakkan masyarakat agar mendukung imunisasi campak rubella,” tutur Ani.
    Ani optimistis, melalui kolaborasi pemerintah, tenaga kesehatan, dan partisipasi masyarakat, penyebaran campak di Jakarta dapat ditekan.
    “Dengan kerja sama yang baik dari berbagai pihak, anak-anak, masyarakat, dan lingkungan dapat terbebas dari penyakit campak di masa mendatang,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.