Xcloud.id

NGO: GARDA

  • Perempuan Bangsa Doakan Bali Segera Bangkit Usai Dilanda Banjir Besar

    Perempuan Bangsa Doakan Bali Segera Bangkit Usai Dilanda Banjir Besar

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Dewan Pembina DPP Perempuan Bangsa, Rustini Muhaimin, menyalurkan bantuan sosial untuk warga yang terdampak banjir besar di Kota Denpasar, tepatnya di dua titik: Kampung Jawa dan Pulau Biak, Jumat (19/9/2025).

    Dalam kesempatan itu, Rustini menyampaikan salam cinta dari Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar kepada seluruh warga Bali yang tengah menghadapi cobaan berat akibat bencana banjir.

    “Kami dari DPP Perempuan Bangsa hadir di sini untuk menyalurkan bantuan sebagai bentuk kepedulian nyata. Komitmen Perempuan Bangsa untuk selalu berada di garda depan dalam setiap aksi kemanusiaan,” ujar Rustini di lokasi seperti dikutip, Jumat (19/9/2025).

    “Semangat gotong royong, kebersamaan, dan solidaritas antar sesama warga bangsa adalah budaya kita, setiap musibah bukan hanya beban bapak-ibu semua, tetapi ujian bersama sebagai bangsa,” imbuh dia.

    Rustini menegaskan pentingnya peran semua pihak untuk mempercepat pemulihan Bali pasca bencana. Dia pun mendorong Pemerintah dan semua pihak untuk mempercepat pemulihan infrastruktur, hunian, serta layanan dasar.

    “Dengan kerja sama dan persatuan, Bali akan segera bangkit kembali,” yakin dia.

    Ketua DPW PKB Bali, Iman Sukri, yang turut hadir mendampingi, menyampaikan kesaksian pribadi betapa bencana banjir besar kali ini adalah yang terparah sepanjang hidupnya.

    “Saya lahir di Bali, dan baru kali ini melihat banjir sebesar ini terjadi. Saya doakan bapak-ibu semua agar tetap kuat, tabah, dan yakin bahwa pemulihan segera datang. Kita bersama-sama bangkit,” ungkap Iman.

     

  • Korwil Ojol Jakut Dorong DPR Gelar Diskusi Terbuka soal Tarif

    Korwil Ojol Jakut Dorong DPR Gelar Diskusi Terbuka soal Tarif

    Jakarta: Tuntutan penurunan potongan komisi dari 20 persen menjadi 10 persen dikhawatirkan sejumlah pengemudi ojek online (ojol) bisa menjadi pisau bermata dua.

    Ketua Koordinator Wilayah (Korwil) Ojol Jakarta Utara, Mansyur, mengatakan usulan potongan 20 persen yang berlaku masih relevan karena sebagian besar kembali kepada driver dalam bentuk manfaat, seperti asuransi kecelakaan, perawatan kendaraan, dan program bantuan lainnya.

    “Kalau dipotong 10 persen, justru benefit-benefit itu hilang. Asuransi kecelakaan, kesehatan, ganti oli, ganti ban, semua pasti nggak ada. Jadi yang dirugikan justru kita sendiri,” kata Mansyur di Jakarta, Kamis, 18 September 2025.

    Mansyur juga menilai penurunan komisi tidak otomatis meningkatkan pendapatan driver. Sebaliknya hal itu berpotensi mengurangi promo, orderan, hingga perlindungan bagi mitra.

    Baca juga: Mayoritas Driver Ojol Lebih Pilih Cari Order Ketimbang Ikut Aksi 17 September

    Mansyur menilai langkah DPR mengakomodasi tuntutan segelintir kelompok tanpa melibatkan mayoritas driver tidak tepat. Ia mendorong agar ada forum diskusi terbuka (FGD) yang menghadirkan perwakilan komunitas ojol yang benar-benar aktif bekerja di lapangan.

    “Kalau dari kita, pemerintah harus turun. Maksudnya apa sih sebenarnya teriakan segelintir orang itu? Kita harus berbicara terbuka, dengan data, dengan driver-driver yang benar-benar murni narik, bukan sekadar pakai nama,” jelas Mansyur.

    Mansyur mengatakan pihaknya bersama ribuan anggotanya tidak ikut aksi di depan Gedung DPR RI, Rabu, 17 September 2025 lantaran lebih memilih fokus bekerja.

    Mansyur juga menampik anggapan bahwa Korwil Jakarta Utara terafiliasi dengan Garda, organisasi ojol yang menginisiasi aksi. Ia menegaskan tak pernah ada komunikasi maupun konsolidasi dengan pihak Garda.

    Aksi tersebut hanya dihadiri sekira puluhan massa, jauh lebih sedikit dari klaim panitia yang menyebutkan ada sekitar 2.000 peserta. Kondisi ini menggambarkan ada perpecahan sikap di kalangan komunitas ojol terkait isu pemotongan komisi.

    “Lebih baik tetap fokus on bid untuk keluarga. Nggak ada, nggak ada sangkut pautnya. Mereka nggak pernah ajak konsolidasi. Paling hanya sebatas orang-orang yang masang flyer-flyer itu,” ungkap Mansyur.

    Mansyur meragukan legitimasi pimpinan Garda, Igun, yang disebut-sebut tidak terdaftar sebagai pengemudi ojol. “Kalau saya sendiri meragukan dia itu ojol. Yang diperjuangkan itu apa? Selama ini begini-begini saja ojol,” ujar Mansyur.

    Jakarta: Tuntutan penurunan potongan komisi dari 20 persen menjadi 10 persen dikhawatirkan sejumlah pengemudi ojek online (ojol) bisa menjadi pisau bermata dua.
     
    Ketua Koordinator Wilayah (Korwil) Ojol Jakarta Utara, Mansyur, mengatakan usulan potongan 20 persen yang berlaku masih relevan karena sebagian besar kembali kepada driver dalam bentuk manfaat, seperti asuransi kecelakaan, perawatan kendaraan, dan program bantuan lainnya.
     
    “Kalau dipotong 10 persen, justru benefit-benefit itu hilang. Asuransi kecelakaan, kesehatan, ganti oli, ganti ban, semua pasti nggak ada. Jadi yang dirugikan justru kita sendiri,” kata Mansyur di Jakarta, Kamis, 18 September 2025.

    Mansyur juga menilai penurunan komisi tidak otomatis meningkatkan pendapatan driver. Sebaliknya hal itu berpotensi mengurangi promo, orderan, hingga perlindungan bagi mitra.
     
    Baca juga: Mayoritas Driver Ojol Lebih Pilih Cari Order Ketimbang Ikut Aksi 17 September
     
    Mansyur menilai langkah DPR mengakomodasi tuntutan segelintir kelompok tanpa melibatkan mayoritas driver tidak tepat. Ia mendorong agar ada forum diskusi terbuka (FGD) yang menghadirkan perwakilan komunitas ojol yang benar-benar aktif bekerja di lapangan.
     
    “Kalau dari kita, pemerintah harus turun. Maksudnya apa sih sebenarnya teriakan segelintir orang itu? Kita harus berbicara terbuka, dengan data, dengan driver-driver yang benar-benar murni narik, bukan sekadar pakai nama,” jelas Mansyur.
     
    Mansyur mengatakan pihaknya bersama ribuan anggotanya tidak ikut aksi di depan Gedung DPR RI, Rabu, 17 September 2025 lantaran lebih memilih fokus bekerja.
     
    Mansyur juga menampik anggapan bahwa Korwil Jakarta Utara terafiliasi dengan Garda, organisasi ojol yang menginisiasi aksi. Ia menegaskan tak pernah ada komunikasi maupun konsolidasi dengan pihak Garda.
     
    Aksi tersebut hanya dihadiri sekira puluhan massa, jauh lebih sedikit dari klaim panitia yang menyebutkan ada sekitar 2.000 peserta. Kondisi ini menggambarkan ada perpecahan sikap di kalangan komunitas ojol terkait isu pemotongan komisi.
     
    “Lebih baik tetap fokus on bid untuk keluarga. Nggak ada, nggak ada sangkut pautnya. Mereka nggak pernah ajak konsolidasi. Paling hanya sebatas orang-orang yang masang flyer-flyer itu,” ungkap Mansyur.
     
    Mansyur meragukan legitimasi pimpinan Garda, Igun, yang disebut-sebut tidak terdaftar sebagai pengemudi ojol. “Kalau saya sendiri meragukan dia itu ojol. Yang diperjuangkan itu apa? Selama ini begini-begini saja ojol,” ujar Mansyur.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (ASM)

  • Safrizal minta Satpol PP hadirkan citra baru lewat tindakan humanis

    Safrizal minta Satpol PP hadirkan citra baru lewat tindakan humanis

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal Zakaria Ali menekankan perlunya Satpol PP dan Satlinmas membangun citra baru di masyarakat melalui tindakan nyata yang humanis, edukatif, dan pro rakyat.

    Safrizal menegaskan bahwa Satpol PP harus menghapus stigma negatif dengan menampilkan peran baru yang lebih humanis dan tidak hanya identik dengan razia maupun pembongkaran.

    “Satpol PP bisa dan harus mendapatkan nama baik di masyarakat. Pak menteri minta new image Linmas, bagaimana caranya ganti bajunya dulu baru kinerjanya. Banyakin kegiatan prorakyat, tugas kita bukan hanya merazia, menertibkan, membongkar, tambahin 30-40 persen kegiatan menolong masyarakat,” kata Safrizal dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Menurutnya, Satpol PP harus menambah kegiatan memihak rakyat, seperti kampanye kebersihan, gotong royong, hingga aksi sosial yang dipublikasikan untuk membangun kepercayaan publik.

    Hal ini disampaikannya dalam Rapat Penguatan Kapasitas Satpol PP di Kampus IPDN Jatinangor yang turut dihadiri Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian secara virtual, perwakilan Gubernur Jawa Barat, Bareskrim Polri, Kementerian Lingkungan Hidup, serta ratusan Kasatpol PP dari seluruh Indonesia.

    Dalam kesempatan itu, Mendagri memberikan arahan agar Satpol PP dan Satlinmas melaksanakan tugas dengan pendekatan yang baik dan manusiawi.

    “Tolong rekan-rekan laksanakan tugas dengan cara-cara yang baik. Penertiban, pembersihan, lakukan pendekatan manusiawi, tanpa kekerasan, selesaikan dengan dialog dan jalan keluar. Tunjukkan sikap yang baik, anggota berpakaian rapi dan bersih untuk menjaga wibawa di mata publik,” kata Mendagri.

    Mendagri juga mendorong IPDN menjadi center of excellence yang memberikan masukan berbasis survei, baik mengenai persepsi publik terhadap pemerintah daerah maupun penilaian atas kinerja Satpol PP.

    Tito menekankan bahwa citra positif Damkar lahir dari kerja nyata, bukan sekadar wacana.

    “Satpol PP pun harus bisa memperoleh kepercayaan publik dengan perbuatan nyata. Berikan apresiasi kepada anggota dengan kinerja yang baik dan berprestasi,” ujarnya.

    Selain itu Safrizal juga menyoroti pentingnya penguatan kapasitas aparatur, mulai dari pemberian beasiswa untuk mengikuti diklat PPNS.

    Ia menambahkan, Satpol PP perlu terlibat aktif dalam program nasional sesuai arahan Presiden, di antaranya penertiban sampah, baliho, dan penyediaan toilet umum.

    Dengan 122.610 personel Satpol PP yang diperkuat 1.253.758 anggota Satlinmas, total kekuatan hampir 1,4 juta personel ini menjadi modal besar dalam menopang ketertiban umum, pengelolaan sampah, hingga penguatan Siskamling berbasis masyarakat.

    Dengan kelembagaan yang kuat, Satpol PP dan Satlinmas diyakini mampu menjadi garda terdepan dalam mendukung kebijakan nasional sekaligus memperkuat wibawa pemerintah daerah di mata masyarakat.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 7 Segini Besaran Baru Insentif RT RW Jakarta yang Naik Mulai Oktober 2025 Megapolitan

    7 Segini Besaran Baru Insentif RT RW Jakarta yang Naik Mulai Oktober 2025 Megapolitan

    Segini Besaran Baru Insentif RT RW Jakarta yang Naik Mulai Oktober 2025
    Penulis

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan insentif bagi pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) akan mengalami kenaikan mulai Oktober 2025.
    Kenaikan ini mencapai sekitar 25 persen, sebagaimana disampaikan Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno.
    “Sudah, kalau RT Rp 2 juta jadi Rp 2,5 juta dulu, kenaikan kira-kira 25 persen. RW kira-kira dari Rp 2,5 juta akan jadi Rp 3 juta lebih,” ujar Rano saat diwawancarai di Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Minggu (14/9/2025).
    Menurut Rano, kenaikan insentif dilakukan secara bertahap, bukan langsung dua kali lipat seperti janji kampanye dirinya bersama Gubernur Jakarta Pramono Anung.
    Ia menegaskan bahwa anggaran kenaikan sudah dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) DKI Jakarta.
    “Artinya itu udah masuk dalam APBD-P, mudah-mudahan dalam bulan Oktober sudah ada distribusi,” jelasnya.
    Sebelumnya, saat kampanye pada 2024, Pramono Anung menegaskan komitmen untuk menggandakan insentif RT dan RW.
    “Saya baru tahu, insentif RT Rp 2 juta, dan RW Rp 2,5 juta. Saya langsung bilang, kita double-kan semua RT-RW insentifnya,” kata Pramono pada 6 September 2024.
    Di Jakarta, jumlah pengurus RT mencapai 30.894, sedangkan RW tercatat 2.741. Dengan jumlah tersebut,
    Pemprov menilai rencana penggandaan insentif masih realistis, meski dilakukan secara bertahap agar sesuai kemampuan fiskal daerah.
    Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan semangat para pengurus RT dan RW dalam menjalankan tugas pelayanan masyarakat, mulai dari pendataan warga, pengelolaan lingkungan, hingga menjadi garda terdepan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah kota.
    Kenaikan insentif juga menandai realisasi janji politik pasangan Pramono–Rano dalam meningkatkan kesejahteraan perangkat masyarakat di tingkat paling bawah.
    (Reporter: Shinta Dwi Ayu | Editor: Larissa Huda)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Driver Ojol Tolak Aksi 179, Minta Agar Nama Almarhum Affan Tak Dipolitisasi

    Driver Ojol Tolak Aksi 179, Minta Agar Nama Almarhum Affan Tak Dipolitisasi

    Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah komunitas ojek online (ojol) di berbagai daerah kompak menolak ikut serta dalam “Aksi 179” yang digelar di Jakarta, Rabu (17/9/2025).

    Para driver lebih memilih tetap bekerja mencari nafkah untuk keluarga sekaligus menjaga kondusivitas, dibanding turun ke jalan.

    Sikap ini tidak hanya ditunjukkan di Bekasi dan Solo Raya, tetapi juga di Banten. Perwakilan komunitas Unit Reaksi Cepat (URC) Banten, Michael, menegaskan mayoritas driver menolak bergabung dengan aksi. Ia bahkan menilai peserta aksi hanyalah segelintir oknum yang tidak mewakili komunitas ojol secara keseluruhan.

    “Kalau menurut saya justru mereka itu bukan bagian dari ojol. Itu hanya sebagian kecil, oknum saja, dan tidak mewakili driver. Ojol yang asli lebih pilih cari order,” kata Michael lewat rilisnya, Rabu (17/9/2025).

    Michael juga memastikan layanan transportasi daring tetap berjalan normal meski ada aksi di Jakarta.

    “Order tetap jalan, aplikasi tetap buka, jadi tidak akan ada gangguan berarti di lapangan,” tegasnya.

    Lebih jauh, Michael mengingatkan agar nama almarhum Affan — seorang driver ojol yang sempat menjadi sorotan publik usai meninggal dunia saat bertugas — tidak dijadikan alat politik dalam aksi jalanan.

    “Keluarga sudah secara tegas menyatakan tidak ingin nama almarhum dibawa ke ranah politik jalanan,” ujarnya.

    Sebelumnya, Affan sempat menjadi simbol perjuangan driver ojol dalam menuntut regulasi yang lebih adil. Namun, komunitas menilai perjuangan itu tidak semestinya dipelintir untuk kepentingan politik sesaat.

    Di Solo Raya, Juru Bicara Garda Soloraya, Djoko Saryanto, menegaskan pihaknya juga tidak terprovokasi ikut aksi. Menurutnya, gerakan driver seharusnya tetap fokus memperjuangkan regulasi yang jelas, seperti lahirnya UU Transportasi Online dan penetapan tarif yang lebih adil.

    Sementara itu, di Bekasi Raya, Sekjen Koalisi Ojek Daring Nasional (KODAN) Handriko menekankan driver setempat tetap bekerja.

    “Driver Bekasi tetap on bid, tidak ada yang ikut aksi. Kami lebih memilih menjaga situasi agar tetap stabil,” ujarnya.

  • Asosiasi Sebut Prabowo Bakal Bikin Perpres soal Ojek Online (Ojol)

    Asosiasi Sebut Prabowo Bakal Bikin Perpres soal Ojek Online (Ojol)

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi pengemudi ojek online Gabungan Roda Dua (Garda) Indonesia menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto akan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengakomodasi perlindungan hukum bagi para pengemudi.

    Ketua Umum Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono menyatakan bahwa hal tersebut disepakati dalam pertemuan antara pihaknya dengan perwakilan DPR RI menyusul unjuk rasa yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan hari ini.

    Kesepakatan tersebut disebutnya menjadi jawaban atas salah satu tuntutan komunitas ojol mengenai pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Transportasi Online.

    “Rancangan undang-undang ini kan butuh waktu lama. Presiden telah mengambil alih dengan membuat draft perpres atau peraturan presiden, sehingga mengenai perlindungan ataupun kepastian hukum bagi ojek online ini memiliki kekuatan setara UU,” kata Igun kepada wartawan di lokasi, Rabu (17/9/2025).

    Menurutnya, rancangan peraturan tersebut juga akan mencantumkan biaya komisi aplikator yang diturunkan menjadi 10%, sehingga pengemudi ojol menerima bagi hasil sebesar 90%.

    Igun melanjutkan bahwa regulasi tarif antar barang dan makanan bagi kurir aplikasi daring juga akan tercantum dalam draf Perpres tersebut.

    Kesepakatan berikutnya memuat seputar audit investigatif bagi perusahaan aplikasi yang mengambil potongan lebih dari 5% dari para pengemudi ojek online yang disebutnya akan ditindaklanjuti DPR.

    “Apabila ada terbukti penyimpangan, pengambilan, atau pungutan yang tidak sesuai regulasi itu merupakan pungutan liar yang harus diselesaikan mekanismenya secara hukum oleh negara maupun oleh perusahaan aplikasi tersebut,” ujarnya.

    Di samping itu, Igun juga menyatakan bahwa pelbagai program yang merugikan pengemudi ojek online seperti aceng, slot, multiorder dan member yang diterapkan aplikator juga akan dihapus.

    “Jadi kembali semua kepada tarif reguler yang ada pada saat ini, sambil menunggu adanya Perpres. Jadi harus hilang semuanya. Memang akan butuh waktu, tetapi setidaknya hari ini sudah ada jawaban pasti dan tegas bahwa dalam waktu dekat ini sudah ada kepastian hukum,” paparnya.

    Diberitakan sebelumnya, polisi menerjunkan 6.118 personel untuk mengamankan aksi unjuk rasa asosiasi pengemudi ojek online pada hari ini.

    Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro menjelaskan ribuan personel itu merupakan gabungan dari kepolisian, TNI, hingga Pemda Jakarta.

    “Pengamanan DPR, 6.118 personel gabungan diterjunkan,” ujar Susatyo dalam keterangan tertulis.

  • Bentuk ‘Pahlawan Jalanan’, Polres Blitar Bekali Ojol dan Supeltas Skill Gawat Darurat

    Bentuk ‘Pahlawan Jalanan’, Polres Blitar Bekali Ojol dan Supeltas Skill Gawat Darurat

    Blitar (beritajatim.com) – Sebuah kolaborasi lintas sektor yang mengesankan diinisiasi oleh Polres Blitar untuk meningkatkan keselamatan di jalan raya. Menggandeng RSUD Ngudi Waluyo, Jasa Raharja, pengemudi ojek online (ojol), hingga komunitas sukarelawan pengatur lalu lintas (Supeltas), Polres Blitar menggelar Pelatihan Penanggulangan Penderita Gawat Darurat (PPGD) di Mapolres Blitar, Rabu (17/9/2025).

    Kegiatan yang dibuka langsung oleh Kapolres Blitar, AKBP Arif Fazlurrahman ini bertujuan untuk menciptakan “penolong pertama” di setiap sudut jalan, membekali mereka yang paling sering berada di lokasi kejadian dengan kemampuan penanganan awal korban kecelakaan lalu lintas.

    Dalam sambutannya, AKBP Arif Fazlurrahman menekankan bahwa kecepatan dan ketepatan penanganan pertama seringkali menjadi penentu antara hidup dan mati bagi korban. Menurutnya, sinergi antara aparat, tenaga medis, dan masyarakat adalah kunci untuk menekan fatalitas di jalan.

    “Polri tidak bisa bekerja sendiri. Rekan-rekan ojek online, Supeltas, Jasa Raharja, dan tentunya tenaga medis adalah garda terdepan yang sering kali tiba lebih dulu di lokasi. Kemampuan mereka untuk memberikan tindakan yang benar sebelum ambulans datang sangatlah krusial,” tegas Kapolres.

    Suasana pelatihan menjadi sangat interaktif ketika instruktur ahli dari RSUD Ngudi Waluyo mengambil alih panggung. Para peserta, yang terdiri dari puluhan anggota polisi, perwakilan ojol, dan anggota Supeltas, tidak hanya dibekali teori. Mereka diajak langsung untuk praktek, mulai dari teknik menghentikan pendarahan hebat, cara aman membuka jalan napas, hingga simulasi resusitasi jantung paru (RJP) pada manekin.

    Salah seorang peserta dari komunitas ojek online mengaku sangat antusias. “Kami hampir setiap hari di jalan, sering melihat kecelakaan. Dulu cuma bisa panik dan menelepon bantuan. Sekarang kami lebih percaya diri untuk setidaknya melakukan pertolongan dasar yang bisa menyelamatkan nyawa,” ujarnya.

    Pelatihan ini dirancang untuk memastikan semua pihak memiliki pemahaman yang sama dalam rantai pertolongan darurat. Dari mengamankan lokasi, memberikan bantuan awal, hingga proses evakuasi korban yang aman.

    “Harapan kami sederhana, setelah pelatihan ini, setiap peserta bisa menjadi kepanjangan tangan kemanusiaan. Mereka adalah pahlawan di lapangan yang bisa memberikan harapan hidup lebih besar bagi korban kecelakaan sebelum penanganan medis profesional tiba,” tutup AKBP Arif Fazlurrahman. [owi/beq]

  • Driver Ojol Sudah Diterima DPR, Sebut Tuntutannya Akan Ditampung

    Driver Ojol Sudah Diterima DPR, Sebut Tuntutannya Akan Ditampung

    Jakarta –

    Ketua Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia, Raden Igun Wicaksono, mengklaim seluruh tuntutan para pengemudi ojek online (ojol) dalam aksi demo di depan DPR RI diterima seluruhnya oleh pemerintah. Hal ini disampaikannya usai melangsungkan pertemuan dengan Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan sejumlah perwakilan Komisi V DPR RI.

    “Jadi, hasil pertemuan dari perwakilan Aksi 179 ini kami dari para peserta aksi ada 10 perwakilan yang masuk termasuk dari kurir online di sini ada Asimilasi selain dari Garda Indonesia juga dan dari komunitas maupun aliansi-aliansi yang bergabung pada hari ini dengan poin-poin tuntutan,” kata Igun kepada wartawan usai melangsungkan pertemuan dengan perwakilan DPR RI, Rabu (17/9/2025).

    Untuk diketahui, sejumlah tuntutan yang disampaikan massa ojol dalam aksi demo kali ini adalah masuknya RUU (Rancangan Undang-undang) terkait Transportasi Online masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2026.

    Kemudian tuntutan kedua terkait potongan dari aplikator maksimal 10%. Setelah itu, massa juga meminta ada regulasi soal tarif mengantar barang dan makanan. Mereka juga meminta dilakukannya audit terhadap potongan yang diambil regulator serta tuntutan penghapusan sejumlah sistem yang membuat tarif lebih murah dan dianggap merugikan pengemudi ojol.

    “Nah itu diakomodir oleh DPR RI dalam hal ini Komisi V,” ucapnya.

    Meski begitu, ia mengatakan pembentukan Undang-Undang baru yang memuat seluruh tuntutan mereka ini membutuhkan waktu yang cukup lama hingga aturan tersebut disahkan nanti. Dalam hal ini Igun mengklaim Presiden Prabowo Subianto akan melakukan intervensi dengan cara menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait lebih dulu.

    “Untuk mengisi kekosongan atau namanya rancangan undang-undang ini kan butuh waktu lama, Presiden telah mengambil alih dengan membuat draft Perpres atau Peraturan Presiden,” terangnya.

    “Sehingga mengenai perlindungan ataupun kepastian hukum bagi ojek online ini memiliki kekuatan setara undang-undang dengan adanya Perpres yang akan disampaikan oleh Presiden langsung,” sambung Igun.

    Ia menegaskan dalam Perpres ini nanti mengakomodir seluruh permintaan para pengemudi online. Termasuk di dalamnya terkait potongan dari aplikator maksimal 10%, dan 90% sisanya untuk pengemudi online.

    “Jadi sudah ada kepastian, sudah ada bagi kami merupakan kemenangan bahwa perusahaan aplikasi mendapatkan bagi hasilnya 10% pengemudi online 90%” tegasnya.

    (igo/fdl)

  • AS Sanksi Iran, Sasar Jaringan Perbankan Bayangan yang Sokong IRGC

    AS Sanksi Iran, Sasar Jaringan Perbankan Bayangan yang Sokong IRGC

    JAKARTA – Amerika Serikat (AS) mengeluarkan sanksi baru terkait Iran yang menargetkan individu dan entitas yang menurut Washington mendanai militer Teheran, termasuk beberapa di Hong Kong dan Uni Emirat Arab.

    Mereka yang menjadi sasaran disebut AS membantu mengoordinasikan transfer dana, termasuk dari penjualan minyak Iran, yang menguntungkan pasukan militer Iran, Korps Garda Revolusi Islam (IRGC)-Pasukan Quds dan Kementerian Pertahanan dan Logistik Angkatan Bersenjata (MODAFL).

    “Jaringan ‘perbankan bayangan’ Iran seperti ini—yang dijalankan oleh fasilitator keuangan gelap tepercaya—menyalahgunakan sistem keuangan internasional, dan menghindari sanksi dengan mencuci uang melalui perusahaan-perusahaan bayangan di luar negeri dan mata uang kripto,” demikian pernyataan Departemen Keuangan AS dilansir Reuters.

    Sanksi AS umumnya melarang individu dan perusahaan Amerika untuk terlibat dalam transaksi bisnis apa pun dengan pihak-pihak yang menjadi target.

  • Potret Demo Ojol 17 September di DPR, Begini Tuntutannya

    Potret Demo Ojol 17 September di DPR, Begini Tuntutannya

    “Mengenai adanya program-program yang merugikan pengemudi online. Jadi kalau di ojek online ini ada namanya program aceng, slot, multi order dan member berbayar, agar semua itu agar dihapuskan,” ujar Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono. (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)