Kenaikan Insentif RW Dinilai Belum Cukup: Tanggung Jawab Semakin Luas
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menaikkan insentif bulanan pengurus RT dan RW dinilai masih belum mencukupi kebutuhan operasional di lapangan.
Meski disyukuri, sejumlah ketua RW di Jakarta Barat menilai kenaikan dari Rp 2,5 juta menjadi Rp 3 juta per bulan masih jauh dari janji kampanye yang sempat menyebut akan digandakan.
Salah satunya disampaikan Ketua RW 08 Kota Bambu Selatan, Palmerah, Beni Kurniawan (51). Ia menilai tambahan dana sebesar Rp 500.000 atau sekitar 25 persen cukup membantu, tetapi belum menjawab seluruh kebutuhan.
“Walaupun belum sesuai janji kampanye kan, harapannya bisa benar-benar dinaikkan 100 persen sesuai janji kampanye. Karena kebutuhan anggaran di RT RW juga kan banyak,” ujar Beni saat ditemui
Kompas.com,
Selasa (23/9/2025).
Menurut Beni, tanggung jawab RT dan RW semakin luas, mulai dari pemberdayaan sosial, edukasi masyarakat, pengembangan kreativitas, hingga inovasi yang melibatkan warga langsung.
“Kami ini kan belakangan juga diminta untuk melakukan berbagai program edukasi, sosialisasi. Untuk edukasi misalnya, pendekatan langsung ke masyarakat itu yang paling penting, bukan sekadar kasih infografis,” jelasnya.
Ia menambahkan, insentif yang diterima harus dialokasikan ke banyak pos, mulai dari kegiatan kesekretariatan, kesehatan, pembinaan generasi muda, hingga keamanan dan ketertiban lingkungan.
Selain itu, RT dan RW kerap ikut menanggung biaya sejumlah program sosial seperti kegiatan yang digelar Baznas dan Palang Merah Indonesia (PMI).
“Operasional kami kadang-kadang kami juga terbebani oleh istilahnya eh anggaran-anggaran penyerapan sosial seperti program Baznas, PMI. Itu kami bisa satu tahun itu ada beberapa titik,” ujar Beni.
Meski begitu, ia mengaku tetap berusaha mengoptimalkan anggaran yang ada.
“Sebenarnya kami cukup-cukupin saja. Tapi kalau secara ideal, tentu masih kurang. Supaya bisa berinovasi secara ideal kan, jelas warga, apalagi anak muda juga butuh dukungan yang mumpuni juga,” tambahnya.
Hal serupa disampaikan Ketua RW 14 Palmerah, Rini Astuti (49), yang akrab disapa Tuti. Ia menyebutkan, harus pintar mengatur anggaran agar semua program bisa berjalan.
“Kalau memang benar mau naik, ya
alhamdulillah
. Jadi, setidak-tidaknya kan membantu operasional. Karena selama ini mah kami cukup-cukupin aja, adanya segitu ya dimaksimalin,” ujar Tuti.
Menurut dia, banyak warga yang meminta perbaikan fasilitas umum, seperti posyandu dan lapangan bermain anak.
Namun, kebutuhan dana yang besar membuat pihak RW harus menabung anggaran bertahun-tahun.
“Jadi kami sisihin gitu, kumpul-kumpul nanti, ya kami anggarkan. Kami target dengan anggaran yang ada disisihin, dua tahun lah ya, nanti kami renovasi dua tempat itu,” jelasnya.
Pemprov Jakarta memastikan insentif pengurus RT dan RW akan naik mulai Oktober 2025. RT akan menerima Rp 2,5 juta per bulan, sementara RW Rp 3 juta per bulan.
Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menegaskan, kenaikan dilakukan bertahap, tidak langsung dua kali lipat sebagaimana janji kampanye Pilkada 2024.
“Artinya itu sudah masuk dalam APBD-P, mudah-mudahan dalam bulan Oktober sudah ada distribusi,” kata Rano, Sabtu (20/9/2025).
Dalam kampanye Pilgub 2024, Gubernur Pramono Anung dan Rano Karno berjanji menggandakan insentif RT dan RW. Saat ini, Jakarta memiliki 30.894 pengurus RT dan 2.741 RW.
Kebijakan kenaikan insentif ini diharapkan mampu mendorong semangat pengurus RT dan RW dalam melayani masyarakat, baik melalui pendataan warga, pengelolaan lingkungan, maupun menjadi garda terdepan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
NGO: GARDA
-
/data/photo/2020/07/13/5f0c086b187d6.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Kenaikan Insentif RW Dinilai Belum Cukup: Tanggung Jawab Semakin Luas Megapolitan 24 September 2025
-

Separuh ekonomi Jakarta ditopang sektor jasa
Jakarta (ANTARA) – Sebesar 56,4 persen dari total perekonomian Jakarta ditopang oleh sektor jasa seperti perdagangan, transportasi, akomodasi, makan minum serta jasa-jasa lainnya termasuk kesenian dan rekreasi.
“Sektor jasa semakin berperan penting bagi Jakarta,” kata Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi DKI Jakarta, Sakti Arif Wicaksono di Jakarta, Selasa.
Sebagai motor perekonomian Jakarta, pangsa sektor jasa mencapai 56,4 persen dari total perekonomian Jakarta.
Dia dalam “JEF Dialogue: Unlocking Jakarta’s Potential Through Tourism and Creative Economy” menyampaikan adapun sebagian besar lapangan usaha tersebut tercakup dalam dua sektor utama.
Yaitu pariwisata dan ekonomi kreatif yang apabila keduanya digerakkan akan memunculkan “multiplier effect” (efek berganda) yang besar.
Sakti mencontohkan kegiatan pada Juni lalu, yakni “BTN Jakarta International Marathon” (JAKIM) memberikan nilai tambah ekonomi dengan kisaran sebesar Rp55,72 miliar dan melibatkan kurang lebih 1.081 tenaga kerja.
“Mungkin kalau kita dalami efek multiplier itu lebih besar jadi sifatnya masih assessment (penilaian) yang belum terlalu mendalam,” kata Sakti.
Dia mengatakan, potensi Jakarta secara khusus di bidang pariwisata antara lain ditopang budaya Betawi yang berakulturasi dengan kemajemukan masyarakat Jakarta. Kemudian keindahan alam baik di daratan maupun di Kepulauan Seribu.
Selain itu, adapula serta kekayaan bangunan warisan (heritage) yang beragam berpadu infrastruktur modern yang terus berkembang.
Sementara dari sisi industri kreatif, seperti film, musik dan fesyen menjadikan Jakarta berpotensi setara dengan negara tetangga. Misalnya Singapura sebagai pusat lahirnya tren baru di kawasan.
Tak kalah pentingnya, Jakarta berada di garda terdepan untuk implementasi digitalisasi pariwisata dan ekonomi kreatif di dunia.
“Penerapan yang kami coba terus hadirkan dengan QRIS dan BI Fast dapat terintegrasi di berbagai merchant dalam rangka meningkatkan kenyamanan para wisatawan,” ujar Sakti.
Dia menambahkan, ekosistem kreatif juga ditopang oleh perkembangan “start-up” digital, platform “e-commerce” serta promosi pariwisata berbasis media sosial yang semakin masif.
Menurut dia, faktor-faktor tersebut diyakini dapat menjadikan Jakarta sebagai kota global yang mampu bersaing dengan kota-kota global lainnya.
Namun demikian, Sakti mengakui masih banyak area yang perlu didorong untuk diperbaiki sehingga kontribusinya ke depan akan semakin besar bagi perekonomian Jakarta.
Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Pertamina pastikan pasokan energi di seluruh wilayah Indonesia aman
Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk memastikan energi tersedia bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
Jakarta (ANTARA) – Penjabat Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menyampaikan bahwa perusahaan terus menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat, baik di masa normal maupun saat periode dengan potensi lonjakan konsumsi, sehingga memastikan pasokan energi ini tersedia di seluruh Indonesia.
“Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk memastikan energi tersedia bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Dengan ketahanan stok BBM dan LPG yang terjaga agar masyarakat tenang menjalani aktivitas sehari-hari,” ujar Roberth, di Jakarta, Selasa.
Dalam menjaga ketahanan stok, Pertamina Patra Niaga mengoperasikan sebanyak 125 Fuel Terminal BBM, 72 Aviation Fuel Terminal, dan 40 Terminal LPG di seluruh Indonesia.
Selain itu, Pertamina Patra Niaga juga menyiagakan hingga hampir 6 ribu armada distribusi untuk mengantar ke lebih dari 16 ribu lembaga penyalur baik BBM maupun LPG di seluruh Indonesia.
Upaya ini dilakukan untuk menjamin distribusi energi berjalan lancar dari terminal hingga ke SPBU dan agen resmi, terutama di wilayah terpencil dan kepulauan.
Lebih lanjut, Roberth menyampaikan Pertamina Patra Niaga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah, termasuk aparat terkait, guna mengantisipasi peningkatan konsumsi BBM dan LPG, baik saat periode libur panjang maupun momentum perayaan keagamaan.
“Kami mengelola moda distribusi energi yang paling kompleks, bahkan untuk wilayah 3T distribusi energi harus ditempuh lebih dari 1 moda, seperti darat dan laut atau bahkan darat dan udara,” kata Roberth.
Dengan langkah tersebut, Pertamina Patra Niaga menegaskan kembali posisinya sebagai garda terdepan dalam penyediaan energi nasional sesuai Astacita Presiden Prabowo Subianto dalam mendukung ketahanan energi, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso menambahkan, Pertamina berkomitmen dalam memastikan ketersediaan energi yang terjangkau bagi masyarakat.
Langkah Patra Niaga sebagai salah satu garda depan Pertamina untuk penyaluran energi ke masyarakat, tak hanya untuk menyediakan energi, juga dilandasi oleh semangat pelayanan yang terus ditingkatkan.
“Pertamina menggunakan berbagai moda transportasi, baik darat, laut, dan udara. Hal ini membuktikan bahwa sebagai perusahaan milik negara, Pertamina akan tetap menjaga akses energi (accessibility), harga yang terjangkau (affordability), dan produk energi yang dibutuhkan (acceptability), bagi seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Fadjar.
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Pertamina pastikan pasokan energi di seluruh wilayah Indonesia aman
Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk memastikan energi tersedia bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
Jakarta (ANTARA) – Penjabat Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menyampaikan bahwa perusahaan terus menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat, baik di masa normal maupun saat periode dengan potensi lonjakan konsumsi, sehingga memastikan pasokan energi ini tersedia di seluruh Indonesia.
“Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk memastikan energi tersedia bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Dengan ketahanan stok BBM dan LPG yang terjaga agar masyarakat tenang menjalani aktivitas sehari-hari,” ujar Roberth, di Jakarta, Selasa.
Dalam menjaga ketahanan stok, Pertamina Patra Niaga mengoperasikan sebanyak 125 Fuel Terminal BBM, 72 Aviation Fuel Terminal, dan 40 Terminal LPG di seluruh Indonesia.
Selain itu, Pertamina Patra Niaga juga menyiagakan hingga hampir 6 ribu armada distribusi untuk mengantar ke lebih dari 16 ribu lembaga penyalur baik BBM maupun LPG di seluruh Indonesia.
Upaya ini dilakukan untuk menjamin distribusi energi berjalan lancar dari terminal hingga ke SPBU dan agen resmi, terutama di wilayah terpencil dan kepulauan.
Lebih lanjut, Roberth menyampaikan Pertamina Patra Niaga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah, termasuk aparat terkait, guna mengantisipasi peningkatan konsumsi BBM dan LPG, baik saat periode libur panjang maupun momentum perayaan keagamaan.
“Kami mengelola moda distribusi energi yang paling kompleks, bahkan untuk wilayah 3T distribusi energi harus ditempuh lebih dari 1 moda, seperti darat dan laut atau bahkan darat dan udara,” kata Roberth.
Dengan langkah tersebut, Pertamina Patra Niaga menegaskan kembali posisinya sebagai garda terdepan dalam penyediaan energi nasional sesuai Astacita Presiden Prabowo Subianto dalam mendukung ketahanan energi, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso menambahkan, Pertamina berkomitmen dalam memastikan ketersediaan energi yang terjangkau bagi masyarakat.
Langkah Patra Niaga sebagai salah satu garda depan Pertamina untuk penyaluran energi ke masyarakat, tak hanya untuk menyediakan energi, juga dilandasi oleh semangat pelayanan yang terus ditingkatkan.
“Pertamina menggunakan berbagai moda transportasi, baik darat, laut, dan udara. Hal ini membuktikan bahwa sebagai perusahaan milik negara, Pertamina akan tetap menjaga akses energi (accessibility), harga yang terjangkau (affordability), dan produk energi yang dibutuhkan (acceptability), bagi seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Fadjar.
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
/data/photo/2025/09/22/68d16d3936ae3.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Bahlil Minta Kader Peka Kondisi Masyarakat hingga Dukung Program Prabowo Nasional 22 September 2025
Bahlil Minta Kader Peka Kondisi Masyarakat hingga Dukung Program Prabowo
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Bahlil Lahadalia meminta para kadernya peka dengan kondisi masyarakat.
Bahlil memberikan arahan ini saat mengisi acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Partai Golkar yang digelar di Kawasan Jakarta Barat, Senin (22/9/2025) malam.
“Saya juga meminta agar kita harus peka dengan kondisi masyarakat yang ada sekarang. Harus kita berada di tengah-tengah masyarakat dan kita hidupnya juga harus bisa melakukan penyesuaian,” kata Bahlil usai acara.
Dalam acara bimtek ini, Bahlil juga mengajak para kadernya, khususnya jajaran DPRD dari Golkar, untuk menyerap aspirasi rakyat.
“Harus selalu berada di tengah-tengah masyarakat ketika ada aspirasi yang tidak mau disampaikan,” ungkapnya.
Kemudian, Menteri ESDM ini mengajak agar para anggota DPRD dari Golkar menyusun APBD secara efisien dan sampai ke masyarakat.
“Kami juga meminta kepada teman-teman bahwa dalam proses penyusunan APBD, anggaran harus betul-betul sebanyak-banyaknya bisa langsung tersentuh langsung kepada rakyat,” kata dia.
Di samping itu, Bahlil juga mengajak para kadernya turut menyukseskan program Presiden Prabowo.
Mulai dari program makanan bergizi gratis (MBG), koperasi merah putih, hilirisasi, kedaulatan energi, kedaulatan pangan, dan semua program pemerintah lainnya.
“Golkar sebagai partai pendukung pemerintah dan dalam koalisi adalah partai nomor satu karena mempunyai 102 kursi dan hampir 3.000 DPR kabupaten/kota itu harus betul-betul berada pada garda terdepan untuk menyukseskan mengawal program-program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” ucapnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Sebanyak 296 Pencari Kerja di Tuban Ikuti Pelatihan di BLK, Disnakerin Ungkap Ada 6 Jenis Pelatihan
Tuban (beritajatim.com) – Sebanyak 296 peserta asal Kabupaten Tuban mengikuti program pelatihan kerja oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) Tuban secara gratis.
Adapun dalam pembukaan, turut hadir Sekretaris Daerah (Sekda) Tuban, Kadis Nakerin, kepala UPT BLK Tuban, perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Tuban dengan diberikannya jaminan BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta dalam pembukaannya.
Kadis Nakerin Tuban, Rohman Ubaid mengatakan bahwa pelatihan kerja telah dibuka dan diikuti sebanyak 296 peserta yang sebelumnya telah lolos dalam seleksi.
“Tujuannya untuk mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Tuban,” ucap Rohman Ubaid. Senin (22/09/2025).
Pihaknya juga menjelaskan, sebelumnya peserta melakukan pendaftaran dan nantinya diseleksi melalui penggalian potensi peserta, sehingga bisa disesuaikan dengan program pelatihan yang ada dan sesuai kebutuhan.
“Ada 6 jenis pelatihan, yaitu Las 3G dan Las 6G, Desain Grafis, Listrik Industri Otomatis, Pelatihan K3 Umum dan Garda Pratama,” terang Ubaid sapanya.
Adapun untuk pelatihan las 3G dengan jumlah 20 peserta dengan lama pelatihan selama 41 hari kedepan. Lalu, untuk Las 6G diikuti 18 peserta dengan lama pelatihan 46 hari. Kemudian, desain grafis 15 peserta dengan lama pelatihan 36 hari. Sedangkan, listrik industri otomatis diikuti 17 orang selama 36 hari, pelatihan K3 umum sebanyak 141 orang selama 14 hari dan garda pratama 80 orang selama 11 hari.
“Total seluruhnya ada 296 peserta yang terpilih dari seribu peminat, karena terbatasnya kuota, sehingga kami tidak bisa menampung semuanya,” kata Ubaid.
Ia juga menambahkan, bahwa pemilihan peserta ini memang diprioritaskan kepada keluarga dari desil 1 hingga 5 dengan kuota 60 persen, sisanya desil 6 ke atas dengan sasaran pemuda asal Kabupaten Tuban.
“Sesuai arahan Bapak Sekda jenis pelatihan ini relevan dengan peluang kerja, misal K3 umum dan garda pratama (satpam) ini bisa mencari kerja di Tuban dan luar Tuban,” pungkasnya. [dya/ian]
-

Massa buruh di Jakarta gaungkan percepatan reformasi Polri
Jakarta (ANTARA) – Massa dari Front Kebangsaan Solidaritas Buruh dan Mahasiswa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, menggaungkan sejumlah isu antara lain percepatan reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Koordinator aksi, Gilang Aulia Prasetya di Jakarta, Senin, menegaskan pemerintah harus turun tangan untuk memastikan Polri menjalankan reformasi secara nyata.
Menurut dia, rakyat butuh kepastian, bukan sekadar janji politik yang tak kunjung direalisasikan dan ini krusial untuk segera dilakukan demi keamanan, keadilan dan masa depan bangsa.
“Pemerintah jangan lagi menunggu momentum. Reformasi Polri harus direalisasikan sekarang juga. Kalau bangsa ini aman, rakyat bisa bekerja tenang, ekonomi berjalan lancar dan lapangan kerja terbuka luas,” kata Gilang.
Ia juga menyoroti maraknya provokasi aksi anarkis belakangan ini dan situasi itu hanya memperburuk kondisi rakyat yang ingin hidup damai.
Selain itu, massa menolak hasutan dan fitnah terhadap TNI dan Polri yang dianggap sebagai garda terdepan penjaga keamanan.
“Kami menolak adanya hasutan dan fitnah terhadap TNI-Polri. Suara buruh dan mahasiswa solid mendukung soliditas TNI-Polri dan pentingnya menjaga kepercayaan publik melalui reformasi yang transparan,” kata dia menambahkan.
Aksi unjuk rasa sendiri dilakukan oleh massa dari sejumlah elemen dan aksi tersebut berlangsung damai. Mereka juga membubarkan diri setelah menyampaikan aspirasinya.
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
/data/photo/2025/06/22/6857b425728e6.png?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Insentif Naik Rp 2,5 Juta, Ketua RT Jakarta: Saya Bingung, Ini Gaji Apa Operasional? Megapolitan 22 September 2025
Insentif Naik Rp 2,5 Juta, Ketua RT Jakarta: Saya Bingung, Ini Gaji Apa Operasional?
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Sejumlah Ketua Rukun Tetangga (RT) di Jakarta menilai kenaikan insentif yang diberikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mulai Oktober 2025 belum sebanding dengan beratnya peran RT di lapangan.
Ketua RT 06 RW 07 Kelurahan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Zulfikar (54) yang sudah menjabat sejak 2017, mengaku bingung insentif yang diterima RT sebagai dana operasional atau gaji.
“Saya bingung, ini sebenarnya gaji apa operasional? Kalau dibilang gaji, (tapi) kami enggak bisa pakai seenaknya. Harus ada laporan penggunaannya. Kalau dibilang operasional, kadang habis buat masyarakat. Jadi serba tanggung,” ujar Zulfikar saat ditemui Kompas.com, Senin (22/9/2025).
Menurut dia, insenstif Rp 2,5 juta tidak bisa memenuhi kegiatan RT yang memiliki wilayah yang luas.
“Kalau untuk sementara mungkin cukup, tapi kan tergantung lingkungannya. Kalau RT saya kecil, bisa ke-cover. Tapi kalau RT lain dengan jumlah warga lebih banyak, itu pasti terasa kurang,” kata dia.
Ia menjelaskan, sejak era Gubernur Anies Baswedan, insentif RT naik dari Rp 900.000 menjadi Rp 2 juta.
Namun, meski ada rencana kenaikan lagi menjadi Rp 2,5 juta per bulan, kebutuhan sehari-hari dan biaya kegiatan warga membuat dana itu cepat habis.
“Kan nanti ada laporan-laporan juga. Jadi bingung ini sebenarnya gaji pribadi atau operasional. Kalau dibilang gaji, tapi kenyataannya dipakai buat kebutuhan masyarakat, rapat, kerja bakti, acara 17-an, sampai kegiatan keagamaan,” ujar Zulfikar.
Menurutnya, RT sering menjadi garda terdepan untuk menalangi kebutuhan warganya, mulai dari iuran mendadak hingga kegiatan sosial.
“Ya kita jujur aja, kalau untuk ukuran sekarang, masih kurang. Apalagi harga-harga naik, beras naik, semua naik,” tuturnya.
Senada dengan Zulfikar, Ketua RT 05 RW 07 Kebon Sirih, Kusmoro (45) juga merasa kenaikan insentif belum bisa menjawab tantangan yang dihadapi RT.
Ia bahkan menyebut, kenaikan baru kali ini langsung dibarengi kewajiban menyetor iuran untuk Palang Merah Indonesia (PMI).
“Naik Rp 500 ribu, tapi Oktober langsung kita disodorin PMI, RT suruh bayar 500 ribu. Nah sama aja, kan? Baru naik, tapi sudah ada potongan. Kita juga mikir kalau mintain ke warga, ya berat juga,” ungkap Kusmoro.
Dengan jumlah warga aktif di wilayahnya hanya sekitar 25 kepala keluarga, Kusmoro mengaku sulit mengandalkan iuran warga untuk menutupi kebutuhan operasional RT.
“Kalau hitungan matematika, ya jelas kurang. Hidup makin mahal, kegiatan warga banyak, tapi insentif segitu masih jauh. Sebenarnya yang kita harapkan itu gaji, bukan cuma dana operasional,” ujarnya.
Kusmoro menambahkan, RT seharusnya mendapat pengakuan lebih layak mengingat perannya sebagai ujung tombak pemerintah di tingkat paling bawah.
“Warga taunya semua lewat RT. Kalau ada yang sakit, meninggal, acara lingkungan, sampai laporan ke kelurahan, pasti lewat RT dulu. Jadi ya harusnya memang seimbang dengan perannya,” tuturnya.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menaikkan insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) mulai Oktober 2025.
Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno mengatakan insentif RT naik jadi Rp 2,5 juta per bulan. Sedangkan insentif RW naik jadi Rp 3 juta per bulan.
“Sudah, kalau RT Rp 2 juta jadi Rp 2,5 juta dulu, kenaikan kira-kira 25 persen. RW kira-kira dari Rp 2,5 juta akan jadi Rp 3 juta lebih,” ujar Rano dikutip Sabtu (20/9/2025).
Menurut Rano, kenaikan gaji Ketua RT dan RW dilakukan secara bertahap, bukan langsung dua kali lipat seperti janji kampanye dirinya bersama Gubernur Jakarta Pramono Anung pada Pilkada 2024 lalu.
Menurut dia, anggaran kenaikan gaji RT dan RW sudah dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) DKI Jakarta.
“Artinya itu udah masuk dalam APBD-P, mudah-mudahan dalam bulan Oktober sudah ada distribusi,” jelasnya.
Pada kampanye Pilgub 2024, Pramono Anung menegaskan komitmen untuk menggandakan insentif RT dan RW.
“Saya baru tahu, insentif RT Rp 2 juta, dan RW Rp 2,5 juta. Saya langsung bilang, kita double-kan semua RT-RW insentifnya,” kata Pramono pada 6 September 2024.
Di Jakarta, jumlah pengurus RT mencapai 30.894, sementara RW tercatat 2.741.
Dengan jumlah tersebut, Pemprov menilai rencana penggandaan insentif masih realistis, meski dilakukan secara bertahap agar sesuai kemampuan fiskal daerah.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

