Xcloud.id

NGO: GARDA

  • Pemprov DKI perkuat edukasi pencegahan kanker

    Pemprov DKI perkuat edukasi pencegahan kanker

    Penyakit kanker tidak bisa kita pandang sebelah mata. Oleh karena itu, edukasi dan pencegahan harus menjadi garda terdepan dalam melawan kanker

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bekerja sama dengan Yayasan Kanker Indonesia (YKI) terus memperkuat edukasi dan komunikasi pencegahan kanker sebagai bagian dari upaya menekan angka kasus penyakit akibat pertumbuhan sel abnormal itu.

    “Pencegahan kanker adalah tanggung jawab kita semua. Dengan kerja sama dan kepedulian bersama, saya yakin kita bisa menekan angka kasus kanker di Indonesia,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Yayasan Kanker Indonesia (YKI) di Jakarta Timur, Jumat (26/9).

    Dalam sambutannya, Rano mengingatkan bahwa pencegahan kanker dapat dilakukan melalui pola hidup sehat, seperti menjaga nutrisi yang baik, rutin beraktivitas fisik, mengelola stres, menghindari faktor risiko, membangun kehidupan sosial yang sehat, dan cukup istirahat.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Indra Gultom
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KI DKI Jakarta sebut publik adalah pemilik informasi

    KI DKI Jakarta sebut publik adalah pemilik informasi

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta menyatakan bahwa publik merupakan pemilik informasi sehingga pemerintah atau badan publik wajib memberikan informasi baik berkala, serta-merta seperti bencana, maupun informasi setiap saat.

    “Dengan semangat partisipasi dan dukungan teknologi, Jakarta diharapkan unggul bukan hanya dalam infrastruktur, tetapi juga transparansi dan akuntabilitas,” kata Komisioner KI DKI Jakarta Ferid Nugroho dalam seminar Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta bersama Fakultas Komunikasi dan Desain Kreatif (FKDK) Universitas Budi Luhur di Jakarta, Jumat.

    Oleh karena itu, dia menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah, akademisi dan mahasiswa dalam mengawal transparansi informasi di Jakarta.

    Ia juga turut mengingatkan pentingnya klasifikasi informasi yang wajib diumumkan badan publik, baik informasi berkala, serta-merta seperti bencana, maupun informasi setiap saat yang harus tersedia.

    Sementara itu, dosen FKDK Universitas Budi Luhur Denik Iswardani Witarti menekankan peran mahasiswa sebagai garda terdepan pengawasan keterbukaan informasi.

    “Mahasiswa adalah ‘digital native’ dengan kanal luas untuk menyuarakan perubahan. Kritik bukan sesuatu yang negatif, melainkan kontribusi nyata untuk membangun,” katanya.

    Digital native adalah generasi yang tumbuh di era internet, komputer, telepon pintar, media sosial dan lain lain sehingga interaksi mereka dengan teknologi bersifat alami, intuitif dan sehari-hari.

    Staf Khusus Gubernur, Chico Hakim menekankan bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar amanat undang-undang, tetapi jantung demokrasi modern.

    Chico menilai menutup informasi di era digital hampir mustahil dilakukan karena tantangan ke depan adalah bagaimana publik terutama generasi muda mampu mengajukan pertanyaan kritis dan memanfaatkan data secara bijak.

    Ia juga menekankan transparansi sebagai investasi jangka panjang untuk membangun kepercayaan publik dan memperkuat legitimasi pemerintah.

    “Pemilik informasi sesungguhnya adalah publik. Pemerintah hanyalah pengelola yang berkewajiban memastikan setiap data bisa diakses dengan mudah,” kata dia.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wali Kota Kediri Lantik 23 Pejabat Tinggi Pratama, Ini Nama Lengkap

    Wali Kota Kediri Lantik 23 Pejabat Tinggi Pratama, Ini Nama Lengkap

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati mengambil sumpah dan melantik Pejabat Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri. Pengambilan sumpah dan pelatikan ini dilakukan di Ruang Joyoboyo, Kamis (25/09/2025). Ada 23 pejabat yang dilantik. Bertindak sebagai saksi Wakil Wali Kota Qowimuddin dan Kepala DPM PTSP Edi Darmasto.

    “Mutasi atau rotasi ini adalah hal yang wajar. Tujuannya untuk meningkatkan kinerja dari Pemkot Kediri, mengahdirkan penyegaran, memenuhi kebutuhan organisasi agar supaya kedepan berjalan efektif dan efisien. Mutasi ini dinilai berdasarkan hasil uji psikolog dan uji kompetensi,” ujarnya.

    Mbak Wali menekankan mutasi atau rotasi ini bukan suatu kegalalan. Melainkan ini merupakan kesempatan untuk belajar hal-hal baru, mengembangkan diri, dan berkontribusi lebih luas bagi masyarakat. Sebagai garda terdepan pelayan publik. Sehingga harus bekerja dengan profesional, adaptif dan memiliki semangat pengabdian.

    “Saya yakin Bapak Ibu punya kompetensi dan kapabilitas. Maka dari itu di tempat yang baru akan lebih cepat adaptasi bekerja dengan baik. Harapannya Bapak Ibu bisa mengembangkan kompetensi yang dimiliki dan terus memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tegasnya.

    Wali kota termuda ini mengajak seluruh jajaran Pemkot Kediri untuk terus berkarya dan menujukkan kemampuan terbaik. Jajaran Pemkot Kediri harus terus kompak, saling mendukung dan kolaborasi.

    Hal ini untuk mewujudkan Kota Kediri lebih sejahtera dan lebih MAPAN. “Kami akan lakukan penilaian terus. Bukan berarti seterusnya Bapak Ibu akan di sini. Kami juga akan evaluasi terus,” ungkapnya.

    Terhadap pejabat yang dilantik hari ini, Mbak Wali memberikan beberapa pesan. Pertama, pelajari seluruh aturan yang merupakan dasar pelaksanaan tugas. Mulai dari, peraturan Wali Kota, peraturan daerah, sampai dengan undang-undang. Harapannya dengan memahami berbagai aturan dapat menghindari permasalahan-permasalahan.

    Kedua, untuk segera melaksanakan konsolidasi dengan pegawai di lingkungan masing-masing. Dengan tetap melakukan konsultasi ke atas dan koordinasi ke samping sehingga terjadi sinergi dalam pelaksanaan tugas kepemimpinan.

    “Meski berada di tempat yang baru saya harapkan Bapak Ibu tetap saling menyayangi dan mendukung rekannya. Kita tidak boleh pelit ilmu terhadap program-program yang telah berjalan selama ini,” pungkasnya.

    Untuk diketahui 23 pejabat tinggi pratama yang dilantik sebagai berikut :
    1. Bagus Alit sebagai Asisten Administrasi Umum
    2. Endang Kartika Sari Kepala Dinas PUPR
    3. Rony Yusianto sebagai Kepala Diskominfo
    4. Mandung Sulaksono sebagai Kepala Dinas Pendidikan
    5. M. Ferry Djatmiko sebagai Kepala Bappeda
    6. Tanto Widjohari sebagai Kepala BKPSDM
    7. Muklis Isnaini sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik
    8. Moh. Ridwan sebagai Kepala Disperdagin
    9. Didik Catur sebagai Kepala Bakesbangpol
    10. Zachrie Achmad sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM
    11. Bambang Priambodo sebagai Kepala Disbudparpora
    12. Arief Cholisudin sebagai Kepala Dinas Perhubungan
    13. Fajri Mubasysyir sebagai Kepala DP3AP2KB
    14. Anang Kurniawan sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
    15. Paulus Luhur sebagai Kepala Satpol PP
    16. Imam Muttakin sebagai Kepala Dinas Sosial
    17. Wahyu Kusuma Wardhani sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
    18. Eko Lukmono sebagai Kepala Dinkop UMTK
    19. Heri Purnomo sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan
    20. Syamsul Bahri sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesra
    21. Chevy Ning Suyudi sebagai Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
    22. Un Ahmad Nurdin sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
    23. Indun Munawaroh sebagai Kepala DLHKP

    Turut hadir, Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Kediri, dan tamu undangan lainnya. [nm/aje]

     

  • Kapolda Jatim Jamin Keamanan Investor di KEK JIIPE Gresik

    Kapolda Jatim Jamin Keamanan Investor di KEK JIIPE Gresik

    Gresik (beritajatim.com) – Keamanan menjadi prioritas utama investor yang menanamkan modalnya di Kawasan Ekonomi Khusus Java Integrated Industrial Port and Estate (KEK JIIPE) Gresik. Menindaklanjuti hal ini, Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang Avianto meninjau langsung di kawasan tersebut.

    Jenderal polisi bintang dua itu, datang ke KEK JIIPE sekaligus melihat persiapan kantor kepolisian di kawasan industri terbesar Indonesia Timur. “Kantor kepolisian di kawasan ekonomi khusus ini diharapkan menjadi garda terdepan dalam memberikan rasa aman dan pelayanan prima bagi investor maupun dunia usaha,” ujar Irjen Pol Nanang Avianto, Kamis (25/9/2025).

    Dalam peninjauan tersebut, Kapolda Jatim didampingi sejumlah pejabat utama diantaranya Irwasda Polda Jatim Kombes Pol Ary Satriyan, Karolog Kombes Pol Dirmanto, Karo SDM Kombes Pol Ari Wibowo, Dir Pam Obvit Kombes Pol Widiatmoko, dan Kabid Humas Kombes Pol Jules Abraham Abast.

    Sementara itu, dari manajemen JIIPE hadir pula Irjen Pol (Purn) Toni Harmanto, selaku Advisor JIIPE, Direktur Keuangan Imam, dan Legal JIIPE Johan Hatiyanto. Selama dua jam lebih, Irjen Pol berkeliling serta blusukan ke kantor kepolisian yang berdekatan dengan pintu gerbang KEK JIIPE.

    Kedatangan Irjen Pol Nanang Avianton untuk menegaskan menjamin kelancaran serta keamanan operasional kawasan industri dan pelabuhan terintegrasi tersebut. “Saya berharap fasilitas tersebut segera dioperasionalkan sehingga masyarakat maupun pelaku usaha di kawasan JIIPE mendapatkan pelayanan kepolisian yang maksimal,” ungkapnya.

    Kapolres Gresik AKBP Rovan Richard Mahenu menuturkan, pihakmya berkomitmen menjaga kamtibmas yang kondusif, khususnya di wilayah JIIPE yang menjadi salah satu kawasan investasi terbesar di Jawa Timur.

    “Hadirnya kantor kepolisian di KEK JIIPE, keamanan dan pelayanan publik diharapkan semakin meningkat, sekaligus memperkuat iklim investasi yang aman, tertib, dan berdaya saing tinggi,” pungkasnya. [dny/kun]

  • Komisi I nilai pengakuan dunia makin nyata usai Prabowo pidato di PBB

    Komisi I nilai pengakuan dunia makin nyata usai Prabowo pidato di PBB

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono menilai bahwa pengakuan dunia kepada Republik Indonesia semakin nyata usai Presiden Prabowo Subianto berpidato di Sidang Umum Ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Pasalnya, dia mengatakan bahwa Prabowo mendapatkan kehormatan untuk bisa menyampaikan pidato di urutan ketiga, setelah Presiden Brasil Lula da Silva dan Presiden AS, Donald Trump.

    “Ini merupakan refleksi dari semakin pentingnya suara, peran dan pengaruh Indonesia di kancah global, terutama di tengah berbagai ketidakpastian dan konflik yang sedang melanda dunia,” kata Budisatrio di Jakarta, Kamis.

    Melalui pidato itu, dia menilai Presiden juga menunjukkan kepemimpinan Indonesia yang siap memperkuat peran PBB, serta berdiri di garda terdepan dalam menjaga stabilitas dan perdamaian dunia.

    Kesiapan tersebut, kata dia, tercermin dari komitmen konkret yang ditawarkan oleh Presiden untuk mengirimkan 20.000 atau lebih pasukan perdamaian ke seluruh penjuru dunia, jika diminta dan dibutuhkan oleh PBB. Selain itu, Presiden juga menyatakan kesiapannya untuk memberikan kontribusi finansial bagi misi-misi perdamaian PBB.

    Menurut dia, diplomasi Indonesia harus diarahkan untuk memperkuat kerangka multilateralisme yang dilandaskan prinsip saling menghormati, serta sejalan dengan semangat yang dirumuskan oleh Piagam PBB untuk menciptakan perdamaian, menghormati kedaulatan, dan mengakhiri segala bentuk kekerasan.

    Terlebih lagi, dia mengatakan bahwa hari ini dunia masih dihadapkan pada realitas banyak saudara sesama umat manusia yang masih tertindas, serta tidak mendapatkan akses atas hak-hak kemanusiaan yang mendasar.

    “Seperti kekejaman yang masih sampai hari ini dirasakan oleh rakyat Palestina yang harus segera diakhiri. Indonesia mendukung penuh Solusi Dua Negara sebagai langkah yang paling realistis untuk mewujudkan perdamaian abadi untuk Palestina,” kata dia

    Dengan begitu, dia pun menyampaikan rasa bangga serta dukungan penuh atas langkah diplomasi bersejarah itu dan berkomitmen untuk mengawal agenda diplomasi yang sejalan dengan amanat UU dan kepentingan nasional.

    Dengan adanya sinergi antara eksekutif dan legislatif, menurut dia, Indonesia dapat memperluas kontribusinya bagi keamanan dan perdamaian dunia.

    “Diplomasi Indonesia adalah bagian dari strategi besar untuk memperjuangkan kepentingan nasional, membawa manfaat bagi rakyat Indonesia, dan berkontribusi nyata bagi perdamaian dunia,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Warga deklarasikan “Kampung Sehat Siaga Obesitas dan Diabetes”

    Warga deklarasikan “Kampung Sehat Siaga Obesitas dan Diabetes”

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah warga dari dua kampung di Jakarta mendeklarasikan “Kampung Sehat Siaga Diabetes dan Obesitas” untuk mendukung penerapan pola hidup bersih dan sehat (PHBS), termasuk tidak mengonsumsi minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).

    Ketua RW 03, Kelurahan Kebon Pala, Jakarta Timur, Agus Hermawan di Jakarta, Rabu, mengatakan kesehatan itu penting dan mahal harganya, maka warga kompak untuk mendeklarasikan “Kampung Sehat Siaga Obesitas dan Diabetes”

    “Deklarasi ini sebagai wujud komitmen mencegah diabetes dan obesitas,” kata Agus usai deklarasi.

    Selain itu, Agus menyampaikan apresiasi kepada Forum Warga Kota (FAKTA) Indonesia yang terus melakukan pendampingan, mulai dari komitmen “Kampung Tanpa Rokok” hingga “Kampung Sehat Siaga Diabetes dan Obesitas”.

    “Dengan edukasi yang dilakukan FAKTA untuk mengajak masyarakat lebih hidup sehat. Kami sangat mendukung segera diterapkannya cukai MBDK,” ujarnya.

    Deklarasi juga dilakukan oleh warga Kelurahan Cipedak. Mereka menyatakan bahwa siap menjadikan kampungnya bebas dari konsumsi MBDK.

    Tenaga kesehatan Puskesmas Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Nurul Chairani mengungkapkan, prevalensi kasus diabetes dan obesitas di wilayahnya cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya.

    Dia sangat senang hari ini warga di RW 03 dan 06, Kelurahan Cipedak, bisa mendeklarasikan “Kampung Sehat Siaga Diabetes dan Obesitas”. “Sebagai pembina tentu saya akan terus memberikan pendampingan dan edukasi kepada masyarakat,” katanya.

    Ketua FAKTA Indonesia Ari Subagyo menjelaskan, selain di Jakarta, “Kampung Sehat Siaga Diabetes dan Obesitas” juga sudah dideklarasikan di Bekasi, Bogor, Yogya dan Solo.

    FAKTA Indonesia berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) setempat agar gerakan “Kampung Sehat Siaga Diabetes dan Obesitas” ini bisa semakin masif.

    “PKK juga merupakan garda terdepan yang bisa melakukan sosialisasi dan edukasi pentingnya warga menjaga kesehatan. Sebab, kader PKK ada hingga di tingkat RT,” katanya.

    Ia menambahkan, pemerintah perlu segera menerapkan cukai MBDK sebagai langkah preventif memberikan perlindungan kepada warga, khususnya anak-anak dari mengonsumsi MBDK.

    “Penerapan cukai MBDK ini penting sebagai salah satu aksi nyata melindungi generasi emas Indonesia 2045 dengan sumber daya manusia yang sehat,” ujar Ari.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sri Untari Dorong Hari Tani Jadi Momentum Kedaulatan Pangan & Perlindungan Petani

    Sri Untari Dorong Hari Tani Jadi Momentum Kedaulatan Pangan & Perlindungan Petani

    Surabaya (beritajatim.com)– Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Sri Untari mendorong Hari Tani Nasional menjadi momentum memperkuat kedaulatan pangan dan perlindungan petani. Menurut dia, pangan adalah urusan mendasar yang menentukan hidup dan matinya sebuah bangsa, sehingga petani harus menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan.

    “Bung Karno telah mengingatkan, urusan pangan adalah hidup dan matinya sebuah bangsa. Oleh karena itu, petani adalah garda depan yang harus dilindungi, diberdayakan, sekaligus dihormati,” ujar Untari, Rabu (24/9/2025).

    PDI Perjuangan, lanjut Untari, melalui Rakernas IV telah menegaskan komitmen besar dalam memperjuangkan kedaulatan pangan nasional. Salah satu rekomendasi penting adalah perlindungan lahan pertanian dari ancaman alih fungsi, yang dinilainya semakin mengkhawatirkan.

    “Partai juga mendorong penguatan riset dan inovasi pertanian, pemberian akses pembiayaan yang lebih mudah bagi petani, pembangunan infrastruktur pangan yang terintegrasi, hingga keberpihakan politik fiskal dan moneter terhadap sektor pangan,” jelas Ketua Komisi E DPRD Jatim tersebut.

    Menurut Untari, PDI Perjuangan juga mengusulkan pembentukan Bank Pertanian agar akses permodalan petani dan nelayan lebih terjamin. Dengan adanya lembaga ini, para pelaku sektor pangan tidak lagi terjebak pada rentenir atau lembaga keuangan yang memberatkan.

    Untari menegaskan, isu pangan tidak bisa dilepaskan dari kelestarian lingkungan hidup. Eksploitasi alam yang berlebihan akan merugikan generasi mendatang, sehingga perlindungan petani harus selaras dengan komitmen menjaga bumi.

    “Kesadaran ekologis adalah bahasa politik baru yang disukai generasi muda. Partai yang berbicara dan bergerak untuk merawat pertiwi akan mendapatkan kepercayaan jangka panjang,” tegasnya.

    Ia juga mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menghentikan impor pangan strategis pada tahun 2025 dan menghapus utang petani serta nelayan pada 2024. Menurut Untari, langkah ini sejalan dengan garis perjuangan PDI Perjuangan yang konsisten membela wong cilik, khususnya petani.

    “Kebijakan ini memberi ruang bagi petani untuk bangkit dan menjadi aktor utama dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional,” ujarnya.

    Untari juga mengingatkan kader PDI Perjuangan untuk aktif mendampingi petani di lapangan. Menurut dia, keterlibatan anak muda dalam gerakan tani sangat penting agar lahir generasi baru yang peduli pada masa depan bangsa.

    “Generasi baru lebih percaya pada aksi nyata. Karena itu, keterlibatan mereka dalam gerakan tani akan melahirkan harapan baru bagi masa depan bangsa,” pungkas Untari.[asg/kun]

  • Gojek dan EIGER Kolaborasi di Bandung, Pelatihan Keselamatan dan Tas P3K EIGER untuk Mitra Driver

    Gojek dan EIGER Kolaborasi di Bandung, Pelatihan Keselamatan dan Tas P3K EIGER untuk Mitra Driver

    Fajar.co.id, Bandung — Keselamatan adalah prioritas utama Gojek. Sebagai bentuk komitmen nyata, Gojek Bandung berkolaborasi dengan EIGER Adventure untuk memberikan pelatihan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) dan membagian tas EIGER berisi perlengkapan P3K lengkap kepada ratusan mitra driver.

    Guntur Arbiansyah Head of Corporate Affairs Gojek Regional Central & West Java, menyampaikan  bahwa mitra driver kerap menjadi pihak pertama yang hadir saat terjadi insiden atau kecelakaan di jalan. Dengan jiwa sosial yang tinggi, mereka berperan lebih dari sekadar penyedia layanan transportasi.

    “Lewat pelatihan dan distribusi tas P3K dari EIGER ini, kami ingin memperkuat mitra sebagai garda terdepan dalam menjaga keselamatan dan memberi pertolongan pertama,” ujar Guntur.

    Gojek dan EIGER memberikan pelatihan P3K yang disampaikan langsung oleh tenaga professional dengan berbagai materi praktis, mulai dari penanganan luka ringan, penanganan kondisi pingsan, hingga respons awal dalam kondisi darurat sebelum mendapat pertolongan medis lanjutan. Tas P3K dari EIGER dilengkapi perlengkapan esensial seperti perban, plester, gunting, dan alat lain yang mudah dibawa dan siap digunakan kapan saja.

    Mohammad Zakiy Zulkarnaen Brand Communication Strategic EIGER menambahkan, kolaborasi antara EIGER dan Gojek ini punya tujuan untuk bikin driver Gojek makin aman di jalan, lebih percaya diri, dan lebih siap jika berada dalam kondisi darurat.

    “EIGER mengucapkan terima kasih atas kesempatan berkolaborasi lewat penyediaan tas P3K dan perlengkapannya. EIGER berkomitmen untuk mendukung keselamatan mitra driver Gojek. Setiap hari driver Gojek ini sangat dekat kaitannya dengan berbagai kebutuhan dan urusan kita. Kami berharap, kolaborasi ini bikin mereka lebih siap, lebih tenang, dan makin sigap saat menghadapi situasi darurat di perjalanan,” ungkap Zakiy.

  • Blak-blakan Ketua RW di Jakbar: Kerancuan Dana Insentif Buat Pengurus Bikin LPJ Fiktif Megapolitan 24 September 2025

    Blak-blakan Ketua RW di Jakbar: Kerancuan Dana Insentif Buat Pengurus Bikin LPJ Fiktif Megapolitan 24 September 2025

    Blak-blakan Ketua RW di Jakbar: Kerancuan Dana Insentif Buat Pengurus Bikin LPJ Fiktif
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketidakjelasan peruntukan dana yang diberikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta kepada pengurus RT dan RW menimbulkan persoalan serius.
    Bukannya meringankan kerja, dana tersebut justru membuat sebagian pengurus terjebak dalam dilema, hingga memicu praktik pembuatan laporan pertanggungjawaban (LPJ) fiktif.
    Iis Wahyudi, Ketua RW 05 Kelurahan Jatipulo, Palmerah, Jakarta Barat, mengungkap praktik itu kerap terjadi di wilayahnya. Menurut dia, hal ini bermula dari ketidakjelasan nomenklatur dana yang digelontorkan Pemprov.
    “Dalam kampanye dan pernyataan publik, Gubernur Pramono Anung menggunakan kata ‘insentif’ yang kesannya seperti imbalan kerja RT dan RW. Nah, padahal kan enggak, itu sebenarnya uang operasional disebutnya,” kata Iis kepada
    Kompas.com
    , Selasa (23/9/2025).
    “Ini yang harus diluruskan. Jadi harus ada laporan yang diberikan tiap bulannya dari RT RW setempat. Ini yang harus diluruskan di masyarakat,” kata dia lagi.
    Kerancuan istilah itu, kata Iis, menimbulkan perbedaan tafsir di lapangan. Ada pengurus yang menganggap dana digunakan untuk program operasional, tetapi ada juga yang membagi-bagikan dana tersebut sebagai “uang lelah” bagi jajaran RT/RW.
    “Kalau di sini, secara praktiknya dipakai untuk bagi-bagi antara RT dan jajarannyalah, kan punya sekretaris, apa segala macem, uang lelahlah begitu,” ujarnya.
    Namun, penggunaan dana sebagai uang lelah membuat para pengurus harus tetap membuat laporan pertanggungjawaban. Akibatnya, laporan yang disusun kerap tidak sesuai kenyataan.
    “Saya
    fair-fair
    -an saja ya, enggak perlu ditutup-tutupi, akhirnya laporan yang dibuatnya jadi palsu. Karena memang Pemda (Pemerintah Daerah) juga ‘
    ngajarinnya
    ’ begitu,” terang Iis.
    Ia menambahkan, praktik itu menjadi beban moral tersendiri.
    “Di sisi lain itu kan jadi menambah dosa kami juga, gitu. Apalagi naik, ini kita
    nyetting
    -nya jadi makin banyak kan,” keluhnya.
    “Gimana mau berkah Jakarta ini, kan, kalau misalnya pemimpin di tingkat RT saja akhirnya sudah harus
    nyetting
    laporan buat dapat insentif kan,” lanjutnya.
    Iis berharap Pemprov segera mempertegas status dana tersebut. Menurut dia, nomenklatur sebaiknya diubah dari “dana operasional” menjadi “insentif” bagi pengurus RT dan RW.
    “Saya sih harapannya pengen biar diganti saja, jangan operasional bahasanya, tapi langsung insentif saja,” tegasnya.
    Jika ditetapkan sebagai insentif, kata Iis, dana itu dapat dianggap sebagai hak pribadi pengurus RT/RW atas jerih payah melayani warga. Dengan begitu, mereka tidak perlu membuat laporan fiktif.
    “Kalau insentif kan enggak (perlu LPJ), bebas mau dipakai buat apa saja. Karena anggapannya itu uang lelahlah begitu. Coba, kalau warga ada apa-apa, pasti kan yang dicari mana RT-nya, mana RW-nya,” ucapnya.
    Pemprov DKI Jakarta sebelumnya memastikan insentif bagi pengurus RT akan naik menjadi Rp 2,5 juta per bulan, sedangkan RW naik menjadi Rp 3 juta per bulan mulai Oktober 2025.
    Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mengatakan, kenaikan itu dilakukan secara bertahap, bukan langsung dua kali lipat seperti janji kampanye Pilkada 2024.
    “Artinya itu sudah masuk dalam APBD-P, mudah-mudahan dalam bulan Oktober sudah ada distribusi,” ujar Rano, Sabtu (20/9/2025).
    Dalam Pilgub 2024, Gubernur Pramono Anung dan Rano Karno berjanji menggandakan insentif RT dan RW. Di Jakarta, tercatat 30.894 pengurus RT dan 2.741 RW.
    Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan semangat pengurus RT dan RW dalam menjalankan fungsi pelayanan masyarakat, mulai dari pendataan warga, pengelolaan lingkungan, hingga menjadi garda terdepan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah kota.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dana Operasional Dianggap Gaji, Ketua RW: Semua Harus Dilaporkan, bukan untuk Pribadi Megapolitan 24 September 2025

    Dana Operasional Dianggap Gaji, Ketua RW: Semua Harus Dilaporkan, bukan untuk Pribadi Megapolitan 24 September 2025

    Dana Operasional Dianggap Gaji, Ketua RW: Semua Harus Dilaporkan, bukan untuk Pribadi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Rencana kenaikan dana operasional bagi Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Jakarta menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
    Banyak warga menganggap dana tersebut sebagai gaji atau insentif pribadi bagi para ketua RT/RW dan jajaran pengurusnya.
    Sejumlah Ketua RW kemudian menegaskan bahwa dana yang diberikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta sepenuhnya merupakan dana operasional untuk kepentingan warga, bukan untuk digunakan secara pribadi.
    Ketua RW 14 Palmerah, Jakarta Barat, Rini Astuti (49), menegaskan, dana tersebut tidak bisa disebut sebagai gaji karena memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang ketat.
    “Bukan gaji. Jadi kalau OP (operasional) itu bukan gaji sebetulnya, jadi uang operasional buat keperluan warga,” kata Rini, akrab disapa Tuti, saat ditemui
    Kompas.com,
    Selasa (23/9/2025).
    Dana itu, lanjutnya, dipakai untuk berbagai kegiatan warga.
    “Misalnya kegiatan perayaan Agustusan, subsidi kader Dasawisma, Jumantik, sampai fasilitas-fasilitas buat warga,” ucap Tuti.
    Hal serupa disampaikan Ketua RW 05 Jatipulo, Palmerah, Jakarta Barat, Iis Wahyudi. Menurut dia, masyarakat perlu mendapat penjelasan agar tidak salah mengartikan dana tersebut.
    “Ini yang harus diluruskan. Kalau yang beredar di warga kan katanya insentif, tapi sebenarnya itu adalah uang operasional,” ujar Iis.
    Ia menjelaskan, ada perbedaan jelas antara insentif pribadi dan dana operasional. Jika insentif diberikan sebagai imbalan kerja maka tak perlu laporan.
    Namun, untuk dana operasional, pengurus wajib membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ).
    “Nah, tapi ini kan enggak, semua uang yang kami terima itu wajib ada laporannya. Ada tanggung jawabnya, kita enggak bisa makai untuk pribadi seenaknya,” kata Iis.
    Ketua RW 08 Kota Bambu Selatan, Palmerah, Beni Kurniawan, menambahkan hal senada. Ia menekankan dana operasional diberikan di awal program dan wajib dipertanggungjawabkan.
    “Ini yang harus dipahami, ini bukan gaji. Kalau operasional, dana diberikan di depan untuk menjalankan kegiatan, dan setelahnya kami wajib membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ),” tegas Beni.
    Menurut dia, menjadi ketua RT atau RW adalah kerja sosial, bukan pekerjaan untuk mencari keuntungan material.
    “Asumsi masyarakat yang berkembang itu sebenarnya wajar karena mereka melihat ada uang yang dialokasikan, tapi tidak paham sistemnya. Pada dasarnya, tugas kami ini adalah kerja sosial,” ujarnya.
    Beni menambahkan, LPJ harus dibuat tiap bulan, yang berarti menambah beban administrasi bagi pengurus. Meski begitu, ia tetap mengapresiasi upaya pemerintah menaikkan dana operasional.
    “Kami bersyukur minimal ada tambahan. Tapi kami juga sadar, jika dana dinaikkan signifikan, misalnya 100 persen seperti janji kampanye, itu juga menjadi beban karena tanggung jawab dan tuntutan LPJ-nya pasti akan jauh lebih berat,” ucap dia.
    Pemprov Jakarta memastikan insentif RT akan naik menjadi Rp 2,5 juta per bulan, sedangkan RW menjadi Rp 3 juta per bulan mulai Oktober 2025.
    Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menjelaskan, kenaikan dilakukan secara bertahap, bukan langsung dua kali lipat seperti janji kampanye Pilkada 2024.
    “Artinya itu sudah masuk dalam APBD-P, mudah-mudahan dalam bulan Oktober sudah ada distribusi,” kata Rano, Sabtu (20/9/2025).
    Dalam Pilgub 2024, Gubernur Pramono Anung dan Rano Karno menjanjikan penggandaan insentif RT/RW. Saat ini, Jakarta memiliki 30.894 pengurus RT dan 2.741 RW.
    Kebijakan kenaikan dana operasional ini diharapkan meningkatkan semangat pengurus RT dan RW dalam melayani masyarakat, mulai dari pendataan warga, pengelolaan lingkungan, hingga menjadi garda terdepan komunikasi antara warga dengan pemerintah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.