NGO: GARDA

  • BNN dan PP Muhammadiyah perkuat sinergi dakwah antinarkoba

    BNN dan PP Muhammadiyah perkuat sinergi dakwah antinarkoba

    Jakarta (ANTARA) – Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Pimpinan Pusat Muhammadiyah sepakat memperkuat sinergi dakwah antinarkoba dalam audiensi di Jakarta pada pekan lalu.

    Kesepakatan tersebut seiring dengan penguatan kerja sama dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

    “Saya menyambut baik inisiatif tersebut dan menegaskan pentingnya peran dai dalam meningkatkan literasi P4GN di masyarakat,” ujar Kepala BNN Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

    Maka dari itu, Suyudi meminta jajarannya untuk segera menindaklanjuti perpanjangan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan segala pembaruan literasi narkotika saat ini.

    Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Muhammadiyah yang selama ini telah mengintegrasikan pesan-pesan P4GN dalam kegiatan dakwah, terutama kepada generasi muda dan keluarga sebagai garda terdepan.

    Sementara itu, Ketua Lembaga Dakwah Komunitas PP Muhammadiyah Muhammad Arifin menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang telah terjalin antara BNN dan PP Muhammadiyah selama ini.

    Dia menegaskan lembaganya siap untuk mendukung literasi antinarkotika melalui pelatihan dai dengan membawa misi P4GN.

    Arifin menjelaskan PP Muhammadiyah memiliki jaringan dai yang tersebar luas di seluruh Indonesia.

    Berlandaskan nota kesepahaman antara BNN dan PP Muhammadiyah beberapa waktu silam, jaringan dai PP Muhammadiyah sedang aktif memberikan penyuluhan narkotika di masyarakat maupun di lembaga pemasyarakatan hingga saat ini.

    Berakhirnya nota kesepahaman tersebut pada akhir 2023 lalu mendorong Lembaga Dakwah Komunitas PP Muhammadiyah untuk kembali melakukan pembaruan agar kerja sama strategis tersebut dapat terus berjalan.

    Dalam audiensi, para Deputi BNN turut memberikan masukan, di antaranya terkait persiapan draf perpanjangan MoU, penguatan komunitas dai anti narkoba, pemanfaatan media dakwah Muhammadiyah, serta pengembangan layanan rehabilitasi berbasis keagamaan dan program pemberdayaan masyarakat di kawasan rawan narkoba.

    Pertemuan singkat tersebut ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat sinergi dalam upaya P4GN melalui dakwah, pendidikan, pemberdayaan, serta kolaborasi berkelanjutan antara BNN dan PP Muhammadiyah.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hakim Blokir Upaya Trump Kirim Pasukan ke Portland

    Hakim Blokir Upaya Trump Kirim Pasukan ke Portland

    Jakarta

    Pada Minggu malam (5/10), seorang hakim mengeluarkan perintah yang memblokir pengerahan pasukan ke kota Portland, Oregon, Amerika Serikat (AS).

    Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump telah memerintahkan sekitar 200 anggota Garda Nasional California dari Los Angeles untuk dikirim ke Portland, menurut pengumuman Pentagon pada hari yang sama.

    Dalam pernyataannya, Departemen Pertahanan menjelaskan bahwa pasukan tersebut akan dikirim ke kota terbesar di Oregon “untuk mendukung Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE) serta personel federal lainnya yang menjalankan tugas resmi, termasuk penegakan hukum federal dan perlindungan terhadap properti federal.”

    Gedung ICE federal di Portland belakangan ini menjadi lokasi protes malam hari yang oleh pejabat kota dan negara bagian disebut “kecil dan tenang.” Namun, Trump menggambarkan kota itu sebagai “wilayah perang.”

    Mengapa Trump ingin mengirim pasukan?

    Langkah untuk memindahkan pasukan dari California merupakan cara Trump untuk menghindari perintah hakim federal pada Sabtu (4/10), yang sempat melarangnya mengerahkan 200 anggota Garda Nasional Oregon ke Portland, kata Gubernur Oregon Tina Kotek.

    “Situasi di Oregon tidak berubah,” ujar Kotek dalam konferensi pers pada Minggu (5/10). “Tidak ada alasan untuk intervensi militer di sini. Tidak ada pemberontakan di Portland, tidak ada ancaman terhadap keamanan nasional. Oregon adalah rumah kami, bukan target militer.”

    Pada Sabtu (5/10), Hakim Distrik Karin Immergut, yang merupakan hakim yang ditunjuk oleh Trump, menolak klaim Gedung Putih bahwa Portland adalah “zona perang.” Ia menilai aparat penegak hukum lokal sudah mampu menangani bentrokan antara agen imigrasi federal dan para demonstran.

    Kemudian, pada Minggu (5/10), Immergut juga memblokir pengerahan 200 pasukan dari California ke Oregon setelah negara bagian California dan Oregon mengajukan gugatan bersama.

    Gubernur California dan Oregon membantah klaim Trump

    Gubernur California, Gavin Newsom, mengatakan pengerahan tersebut “menjijikkan” dan “tidak Amerika.”

    “Ini soal kekuasaan,” tulis Newsom di X. “Dia menggunakan militer kita sebagai pion politik untuk membangun egonya sendiri.”

    Newsom, seorang politisi Demokrat, sebelumnya pernah berselisih dengan Trump ketika presiden AS itu mengirim pasukan Garda Nasional dan Marinir AS untuk merespons protes imigrasi di Los Angeles tahun ini.

    Newsom mengatakan anggota Garda Nasional yang akan dipindahkan ke Portland sebelumnya telah ditempatkan di bawah kendali Trump selama kerusuhan di Los Angeles pada Juni lalu.

    Gubernur California itu berjanji akan melawan langkah tersebut di pengadilan, dan mendesak publik agar tidak “diam di hadapan tindakan yang begitu sembrono dan otoriter.”

    Trump juga kirim pasukan ke Chicago

    Setelah pengumuman bahwa pasukan akan dipindahkan ke Portland, Gubernur Demokrat Illinois, JB Pritzker, mengatakan pada Minggu malam bahwa Trump memerintahkan 400 anggota Garda Nasional Texas untuk dikerahkan ke Illinois, Oregon, “dan lokasi lainnya.”

    Pemerintahan Trump menggambarkan Chicago sebagai “kota paling berbahaya di dunia.”

    Meskipun kota terbesar di Illinois itu telah mengalami protes rutin terhadap operasi ICE federal, Pritzker menolak klaim Trump bahwa kejahatan di sana “tak terkendali.”

    “Kita harus mulai menyebut ini apa adanya: Invasi Trump,” tulis Pritzker di X pada Minggu malam, menambahkan bahwa hal itu dimulai dengan agen federal, kemudian melibatkan anggota Garda Nasional Illinois yang difederalisasi tanpa izin negara, dan kini melibatkan pasukan dari negara bagian lain.

    “Tidak ada alasan bagi seorang Presiden untuk mengirim pasukan militer ke negara bagian berdaulat tanpa sepengetahuan, persetujuan, atau kerja sama mereka,” kata Pritzker.

    Gubernur Texas, Greg Abbott, yang merupakan seorang Republik, mengatakan bahwa ia “sepenuhnya mengizinkan” pengerahan tersebut.

    “Anda bisa memilih: tegakkan perlindungan bagi pegawai federal sepenuhnya, atau minggir dan biarkan Garda Texas melakukannya,” kata Abbott di X.

    Sejak kembali ke Gedung Putih pada Januari, Trump juga telah mengirim Garda Nasional ke Washington DC, dengan alasan bahwa kejahatan di kota itu “tak terkendali,” meskipun pejabat kota menyatakan sebaliknya.

    Semua kota yang telah atau diancam akan dikirimi pasukan oleh Trump untuk memerangi kejahatan tinggi dikelola oleh para pejabat dari Partai Demokrat.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Rahka Susanto

    Editor: Yuniman Farid

    Tonton juga Video: Donald Trump Sebut Akhiri Perang di Gaza Untungkan Israel

    (ita/ita)

  • Mentan ajak IWAPI sinergi bantuk ketahanan pangan nasional

    Mentan ajak IWAPI sinergi bantuk ketahanan pangan nasional

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengajak Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) bersinergi dalam membentuk ketahanan pangan nasional.

    Mentan mengatakan kementeriannya siap memfasilitasi kebutuhan teknis seperti penyediaan bibit perkebunan, hortikultura, serta bantuan untuk peternakan ayam dan kambing demi mendukung ketahanan pangan.

    “Saya membayangkan akan ada konsorsium besar organisasi perempuan Indonesia yang bergerak bersama dalam program pangan bergizi, gerakan pangan murah, dan kegiatan swasembada pangan,” kata Mentan seusai menerima kunjungan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) di Jakarta, Senin.

    Menurut dia, perempuan memiliki peran strategis dalam menentukan kualitas generasi bangsa melalui pangan sehat dan bergizi.

    Melalui program pangan bergizi, yang melibatkan rumah tangga, sekolah, kantor, pesantren, ASN, dan aparat keamanan, masyarakat diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pangan segar seperti ayam, telur, ikan, susu, sayuran, dan umbi-umbian secara mandiri.

    “Potensi pengurangan belanja rumah tangga bisa mencapai Rp1.400 triliun per tahun bila setiap keluarga mampu memproduksi sebagian kebutuhan pangannya sendiri,” kata Amran.

    Lebih lanjut, ia mengatakan kemandirian pangan harus dimulai dari rumah tangga, dan peran perempuan menjadi kunci keberhasilan gerakan nasional tersebut.

    “Indonesia punya sumber daya luar biasa. Ini pekerjaan besar, dan perempuan adalah garda terdepan. Dari rumah tangga yang produktif akan lahir generasi kuat dan mandiri,” ujar dia.

    Kementerian Pertanian (Kementan) bersama IWAPI sepakat memperkuat sinergi dalam menggerakkan peran perempuan sebagai garda terdepan ketahanan pangan nasional.

    Kolaborasi itu menekankan pentingnya pemberdayaan perempuan melalui kegiatan pertanian, peternakan, dan urban farming berbasis rumah tangga.

    “IWAPI memang sudah sejak lama menjadi mitra strategis Kementan. Sekarang kami fokus pada isu pangan dan akan membuat Gerakan Perempuan Pangan Nasional bersama Kementan,” kata Ketua Umum IWAPI Nita Yud.

    Menurut Nita, keberhasilan Kementan dalam menjaga stok dan produksi pangan nasional di bawah kepemimpinan Mentan Amran menjadi bukti nyata bahwa sektor pertanian berada di jalur yang tepat.

    “Selama satu tahun terakhir Indonesia tidak melakukan impor beras, dan stok nasional bahkan mencapai 4,2 juta ton, jumlah tertinggi sepanjang sejarah. Ini prestasi luar biasa,” ujar dia.

    IWAPI yang memiliki jaringan di 38 provinsi dengan lebih dari 40 ribu anggota perempuan pengusaha, melihat potensi besar perempuan dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Sebagian besar anggotanya telah bergerak di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan pengolahan hasil pangan.

    Nita mengatakan IWAPI juga mendukung program pemerintah Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden. Melalui gerakan pangan dari rumah, IWAPI mendorong perempuan untuk memproduksi kebutuhan pangan sendiri, mulai dari sayuran, cabai, hingga peternakan kecil seperti ayam dan kambing.

    “Kami ingin menggerakkan para ibu rumah tangga dan perempuan pengusaha agar mandiri secara pangan. Urban farming dan ternak skala rumah tangga akan memberi dampak besar bagi ekonomi keluarga sekaligus mendukung program MBG pemerintah,” kata Nita.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bea Cukai Tindak Barang Ilegal senilai Rp6,8 Triliun hingga September 2025

    Bea Cukai Tindak Barang Ilegal senilai Rp6,8 Triliun hingga September 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat nilai barang hasil penindakan terhadap aktivitas ilegal mencapai Rp6,8 triliun sepanjang Januari–September 2025.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa peningkatan kinerja pengawasan Bea Cukai merupakan bagian dari strategi menjaga kesehatan fiskal dan melindungi ekosistem usaha nasional.

    “Keberhasilan ini bukan hanya menjaga penerimaan negara, tetapi juga menciptakan iklim usaha yang sehat dan adil,” ujar Purbaya dalam siaran pers Bea Cukai, dikutip Minggu (5/10/2025).

    Sepanjang periode tersebut, Bea Cukai melaksanakan 22.064 penindakan, terdiri atas 7.824 penindakan kepabeanan dengan nilai barang Rp5,5 triliun dan 14.240 penindakan cukai senilai Rp1,3 triliun.

    Dari kegiatan itu, petugas mencegah 813,3 juta batang rokok ilegal dan 211.600 liter minuman beralkohol, serta melakukan 147 penyidikan dengan 173 tersangka dan penerapan denda ultimum remidium sebesar Rp122,4 miliar.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama menyampaikan bahwa penguatan pengawasan dilakukan melalui pembentukan Satgas Pemberantasan Barang Ilegal dan Satgas Barang Kena Cukai (BKC) Ilegal yang efektif berjalan sejak Juli 2025. 

    “Satgas ini menjadi garda terdepan dalam meningkatkan kepatuhan usaha serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.

    Sejak Satgas diberlakukan, Djaka mencatat kinerja pengawasan menunjukkan peningkatan rata-rata 4,5% per bulan. Dalam periode Juli–September 2025, Bea Cukai mencatat 1.315 penindakan kepabeanan senilai Rp344,3 miliar dan 5.450 penindakan cukai senilai Rp395 miliar, termasuk penegahan 328,3 juta batang rokok ilegal serta 65,2 ribu liter minuman beralkohol.

    Selain pengawasan fisik di lapangan, Bea Cukai memperluas operasi siber untuk menekan peredaran rokok ilegal daring. Sejak 2023, sebanyak 953 akun lokapasar ilegal telah ditutup, dan sepanjang 2025 tercatat 5.103 penindakan rokok ilegal daring dengan penegahan 140,8 juta batang rokok.

    Di wilayah Jawa Tengah dan DIY, Bea Cukai berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp247 miliar dari 2.858 penindakan hingga September 2025. Dari jumlah itu, 107,1 juta batang rokok ilegal dan 14,7 ribu liter minuman beralkohol berhasil ditegah.

    Djaka menyatakan Bea Cukai akan terus melakukan inovasi sehingga pengawasan akan terus diperkuat melalui kolaborasi lintas instansi, aparat penegak hukum, dan pelaku usaha.

    “Pemberantasan penyelundupan bukan hanya soal penerimaan negara, tetapi juga memastikan industri nasional dapat tumbuh sehat, adil, dan berdaya saing,” tutup Djaka.

  • HUT ke-80 TNI, Ini Harapan Menkeu Purbaya – Page 3

    HUT ke-80 TNI, Ini Harapan Menkeu Purbaya – Page 3

    HUT ke-80 TNI pada hari ini juga akan menampilkan parade pasukan, defile, serta atraksi udara dan darat yang menunjukkan kesiapan dan kekuatan pertahanan negara. Semua kegiatan sudah diuji coba, dilatih dan diyakini berjalan aman dan lancar.

    “Pelaksanaan gladi bersih berjalan tertib dan lancar, mencerminkan kesiapan optimal seluruh prajurit dan unsur pendukung,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah.

    Freddy menegaskan, rangkaian kegiatan ditata secara khidmat tetapi tetap menampilkan kemegahan TNI sebagai garda terdepan pertahanan negara.

    “Peringatan HUT ke-80 TNI diharapkan menjadi momentum penting untuk mempertegas jati diri TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional yang senantiasa siap menjaga kedaulatan, persatuan, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkasnya.

     

  • Puan Harap TNI Makin Modern dan Profesional pada Usia ke-80
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        5 Oktober 2025

    Puan Harap TNI Makin Modern dan Profesional pada Usia ke-80 Nasional 5 Oktober 2025

    Puan Harap TNI Makin Modern dan Profesional pada Usia ke-80
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua DPR RI Puan Maharani berharap Tentara Nasional Indonesia (TNI) semakin modern dan profesional dalam menjalankan tugas di usianya yang ke-80 tahun.
    Sebab, TNI adalah benteng pertahanan Indonesia dalam menjaga kedaulatan negara dan keselamatan rakyat Indonesia.
    “Selamat Hari Ulang Tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia. TNI adalah benteng pertahanan bangsa yang selalu setia menjaga kedaulatan dan keselamatan rakyat Indonesia. Semoga TNI semakin profesional, modern, dan terus menjadi kebanggaan bangsa bersama rakyat Indonesia,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Minggu (5/10/2025).
    Dalam momentum peringatan HUT ke-80 ini, Puan mengingatkan agar TNI mampu meningkatkan kemampuan teknologi dan membangun kekuatan pertahanan siber.
    Pasalnya, lanjut Puan, serangan siber kini menjadi ancaman baru bagi pertahanan Indonesia.
    “TNI harus memiliki kekuatan dalam menghadapi berbagai ancaman kedaulatan, termasuk dari serangan siber. Maka penting untuk memastikan agar pembangunan postur pertahanan militer dengan pemilihan alutsista yang canggih dan sesuai dengan kebutuhan,” tutur Puan.
    Dia menambahkan, modernisasi alutsista juga perlu diimbangi dengan penguatan sumber daya manusia (SDM) yang andal dan menguasai teknologi pertahanan.
    “Alat yang canggih tak akan optimal tanpa dibarengi dengan sumber daya manusia yang andal. Maka TNI berkewajiban memiliki personel yang cekatan dan menguasai teknologi pertahanan,” kata Puan.
    Politikus PDI-P itu berharap, TNI terus berada di garda terdepan dalam menjaga stabilitas nasional di tengah kompetisi geopolitik yang semakin kompleks.
    “Di tengah dinamika global yang semakin kompleks, mulai dari kompetisi geopolitik, ancaman keamanan non-tradisional, hingga disrupsi teknologi dan informasi, peran TNI tidak hanya sebagai kekuatan militer, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas nasional yang menjadi prasyarat bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.
    Tangkapan Layar Kompas TV Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 TNI di mana Presiden Prabowo Subianto menjadi inspektur upacara di lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu (5/10/2025).
    Sebagai informasi, TNI memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu (5/10/2025).
    Upacara ini mengusung tema “TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju” dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
    Sebanyak 133.000 personel TNI terlibat dalam upacara tersebut, disertai 1.047 alat utama sistem senjata (alutsista) dari matra darat, laut, dan udara yang ditampilkan dalam parade, defile, serta demonstrasi keterampilan prajurit.
    Sejumlah tokoh parlemen turut hadir dalam acara tersebut, di antaranya Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Ketua DPD RI Sultan B Najamudin, dan Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Haryadi atau Titiek Soeharto.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo: Prajurit berhak pemimpin terbaik, senioritas tak selalu utama

    Prabowo: Prajurit berhak pemimpin terbaik, senioritas tak selalu utama

    Saya memberi izin kepada Panglima TNI dan kepala staf dalam rangka seleksi kepemimpinan tidak perlu selalu memperhitungkan senioritas. Yang penting prestasi, pengabdian, cinta tanah air

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto saat memberikan amanatnya dalam upacara peringatan HUT Ke-80 TNI di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Minggu, menyatakan prajurit-prajurit berhak mendapatkan pemimpin-pemimpin terbaik sehingga senioritas tidak harus selalu menjadi pertimbangan utama dalam seleksi kepemimpinan.

    “Saya memberi izin kepada Panglima TNI dan kepala staf dalam rangka seleksi kepemimpinan tidak perlu terlalu memperhitungkan senioritas. Yang penting prestasi, pengabdian, cinta tanah air,” kata Presiden Prabowo kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI M. Tonny Harjono.

    Di hadapan 8.000 lebih prajurit, Presiden kemudian menekankan TNI sebagai garda terdepan dan benteng pertahanan terakhir membutuhkan kepemimpinan yang terbaik.

    “Saya atas nama negara, bangsa, dan rakyat, saya ingatkan semua unsur pimpinan TNI dari setiap eselon, dari setiap tingkatan, harus selalu membina diri, dan harus selalu memberi contoh. Kepemimpinan di TNI harus kepemimpinan keteladanan, harus kepemimpinan ing ngarso sung tulodo, harus memberikan contoh di depan. Tidak ada tempat untuk pemimpin-pemimpin yang tidak kompeten, yang tidak profesional, yang tidak mengerti tugasnya,” ujar Presiden Prabowo.

    Oleh karena itu, Presiden menyatakan dirinya terus-menerus memerintahkan Panglima TNI dan tiga kepala staf TNI untuk mengevaluasi pemimpin-pemimpin di lingkungan TNI secara berkala. “Prajurit kita berhak dan menuntut kepemimpinan yang terbaik,” sambung Presiden.

    Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga memerintahkan TNI termasuk seluruh prajurit untuk terus menggembleng dirinya.

    “Selain kita harus siap menghadapi segala kemungkinan, TNI harus terus menyiapkan diri, terus membina diri, melatih diri, menggembleng diri, mendalami segala ilmu yang dibutuhkan, mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan teknologi. TNI tidak boleh ketinggalan, TNI tidak boleh lengah. Untuk itu, TNI memerlukan kepemimpinan yang terbaik,” kata Presiden Prabowo.

    Presiden Prabowo untuk pertama kalinya memimpin upacara peringatan HUT TNI di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Minggu pagi. Dalam puncak peringatan HUT Ke-80 TNI hari ini, seluruh dekorasi di area mimbar kehormatan didominasi warna biru muda, warna yang identik dengan Presiden Prabowo sejak awal masa kepemimpinannya.

    Upacara berlangsung sekitar pukul 08.00 WIB. Sebanyak lebih dari 133.000 prajurit TNI dikerahkan untuk mengikuti upacara peringatan HUT Ke-80 TNI di Lapangan Silang Monas. Jajaran pimpinan dan prajurit yang mengikuti upacara mengenakan seragam PDL baru dengan warna dan corak loreng yang berbeda dari seragam loreng yang lama.

    Kemudian, TNI juga mengerahkan 1.047 alutsista dari tiga matra TNI, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara, untuk mengikuti upacara dan tampil dalam rangkaian parade (defile) di Lapangan Silang Monas.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Mentari Dwi Gayati
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Awal Lahirnya TNI: Bermula dari Kumpulan Eks PETA dan Heiho hingga Ditetapkan Menjadi TKR 5 Oktober 1945 – Page 3

    Awal Lahirnya TNI: Bermula dari Kumpulan Eks PETA dan Heiho hingga Ditetapkan Menjadi TKR 5 Oktober 1945 – Page 3

    Dengan perjalanan panjang tersebut, tanggal 5 Oktober bukan hanya sekadar perayaan HUT TNI, tetapi juga sebagai pengingat akan sejarah perjuangan dan penguatan komitmen TNI dalam menjaga kedaulatan bangsa. Sejak tahun 1959, tanggal 5 Oktober ditetapkan sebagai HUT TNI melalui Keputusan Presiden Nomor 316 Tahun 1959.

    Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta melindungi segenap bangsa dari berbagai ancaman dan gangguan. TNI terus bertransformasi menjadi organisasi pertahanan yang profesional, modern, dan solid, siap menghadapi tantangan zaman.

    Peringatan HUT TNI biasanya diisi dengan berbagai kegiatan yang menarik perhatian masyarakat, seperti upacara militer nasional, parade defile pasukan dan alutsista, demonstrasi kemampuan TNI, ziarah nasional, serta bakti sosial. Kegiatan-kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat hubungan antara TNI dan masyarakat, menunjukkan kedekatan TNI dengan rakyat sebagai garda terdepan bangsa.

  • Prabowo Dijadwalkan Jadi Inspektur Upacara Peringatan HUT TNI ke-80 di Monas Hari ini – Page 3

    Prabowo Dijadwalkan Jadi Inspektur Upacara Peringatan HUT TNI ke-80 di Monas Hari ini – Page 3

    HUT TNI pada hari ini juga akan menampilkan parade pasukan, defile, serta atraksi udara dan darat yang menunjukkan kesiapan dan kekuatan pertahanan negara. Semua kegiatan sudah diuji coba, dilatih dan diyakini berjalan aman dan lancar.

    “Pelaksanaan gladi bersih berjalan tertib dan lancar, mencerminkan kesiapan optimal seluruh prajurit dan unsur pendukung,” yakin Freddy.

    Freddy menegaskan, rangkaian kegiatan ditata secara khidmat namun tetap menampilkan kemegahan TNI sebagai garda terdepan pertahanan negara.

    “Peringatan HUT ke-80 TNI diharapkan menjadi momentum penting untuk mempertegas jati diri TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional yang senantiasa siap menjaga kedaulatan, persatuan, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” dia menandasi.

    Diketahui, peringatan HUT TNI ke-80 dapat disaksikan online melalui channel Youtube Puspen TNI atau pun secara langsung di Silang Monas secara gratis oleh masyarakat.

    Selain suguhan parade militer, terdapat hiburan panggung rakyat yang akan diisi dengan sejumlah artis papan atas seperti Wali Band, NDX aka, dan Dewi Persik. Tidak ketinggalan, tersedia doorprize 200 unit sepeda motor, 50 unit kulkas, dan 50 unit televisi.

  • Bulog dan GP Ansor sinergi distribusi pangan demi stabilitas harga

    Bulog dan GP Ansor sinergi distribusi pangan demi stabilitas harga

    Bulog berkomitmen untuk terus memastikan ketersediaan pangan dan keterjangkauan harga bagi seluruh lapisan masyarakat.

    Jakarta (ANTARA) – Perum Bulog bersama Gerakan Pemuda (GP) Ansor menjalin sinergi membangun jaringan distribusi pangan yang kuat guna menjaga stabilitas pasokan sekaligus menekan gejolak harga, sehingga ketahanan pangan nasional tetap terjaga secara berkelanjutan.

    “Kami memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas semangat sinergi yang terjalin. Kerja sama ini menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem pangan nasional yang lebih tangguh, mandiri, dan berkelanjutan,” kata Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (4/10).

    Perum Bulog bersama GP Ansor secara resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) mengenai sinergi dalam pengadaan dan penyaluran pangan. Penandatanganan itu telah dilakukan di Kantor Pusat Perum Bulog Jakarta.

    Menurut Rizal, kerja sama strategis itu menegaskan komitmen kedua pihak dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui upaya bersama menjaga ketersediaan, keterjangkauan, serta stabilitas pasokan dan harga pangan.

    “Bulog berkomitmen untuk terus memastikan ketersediaan pangan dan keterjangkauan harga bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.

    Menurutnya, kerja sama itu selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penguatan ketahanan pangan sebagai pilar kemandirian dan kedaulatan bangsa.

    Oleh karena itu, kata Rizal lagi, Perum Bulog terus membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk GP Ansor yang memiliki jaringan luas hingga ke tingkat desa dan kelurahan.

    Adapun ruang lingkup kerja sama meliputi sinergi pengadaan pangan, kolaborasi stabilisasi harga, pelaksanaan Gerakan Pasar Murah (GPM), pengembangan jaringan kemitraan, serta program literasi dan inklusi pangan.

    “Ke depan berbagai bentuk kerja sama tambahan akan terus dikembangkan sesuai kebutuhan masyarakat,” katanya pula.

    Ketua Umum GP Ansor Assin Jauharuddin menegaskan dukungannya terhadap kolaborasi tersebut sebab Perum Bulog selama ini telah menjadi garda terdepan dalam menjaga pangan nasional.

    “Kerja sama ini bukan hanya memberikan manfaat ekonomi bagi kader dan unit usaha GP Ansor, tetapi juga memiliki nilai sosial dalam memastikan masyarakat memperoleh pangan dengan harga terjangkau,” ujarnya.

    Dia menuturkan, GP Ansor memiliki basis jaringan kuat dengan lebih dari 8 juta kader yang tersebar di 34 pimpinan wilayah (provinsi), 483 pengurus cabang (kabupaten/kota), 4.886 pimpinan anak cabang (kecamatan), hingga 22.542 pimpinan ranting (desa/kelurahan).

    Menurutnya, dukungan jaringan itu akan menjadi kekuatan tambahan bagi Perum Bulog dalam menjalankan penugasan menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan di seluruh Indonesia.

    Sebagai langkah awal implementasi kerja sama, GP Ansor telah mendaftarkan 116 unit usaha dan anggota sebagai Rumah Pangan Kita (RPK) hingga 2 Oktober 2025. Jumlah itu akan terus bertambah seiring dengan tingginya minat kader GP Ansor untuk berperan aktif sebagai mitra distribusi pangan Bulog.

    Untuk menjamin transparansi, setiap transaksi antara anggota GP Ansor sebagai Sahabat RPK dengan Bulog akan melibatkan perbankan, khususnya dalam rangka penugasan yang terkait penganggaran dari pemerintah.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.