Xcloud.id

NGO: GARDA

  • Polres Jakpus tingkatkan peran warga dalam menjaga kamtibmas

    Polres Jakpus tingkatkan peran warga dalam menjaga kamtibmas

    Jakarta (ANTARA) – Polres Metro Jakarta Pusat meningkatkan peran warga dalam menjaga kamtibmas melalui Program “Jaga Jakarta” sekaligus menempatkan warga sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan wilayah setempat.

    “Melalui kegiatan ‘Jaga Jakarta’ ini, kami ingin mengajak masyarakat untuk menjadi garda depan dalam menjaga keamanan. Keamanan adalah milik bersama,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro.

    Hal itu disampaikan dalam apel potensi masyarakat dalam rangka Harkamtibmas di Mapolres Metro Jakarta Pusat, Sabtu.

    Susatyo menyebutkan, pihaknya akan terus berupaya memperkuat sinergi antara aparat keamanan dan elemen masyarakat. Salah satunya mengajak warga terlibat aktif menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya masing-masing.

    Menurut dia, keamanan bukan hanya menjadi tugas aparat, melainkan tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat. “Kita harus bergandengan tangan, saling peduli, dan tanggap terhadap lingkungan,” ujar Susatyo.

    Karena itu, Susatyo menegaskan, masyarakat memiliki peran penting dalam deteksi dini terhadap potensi gangguan kamtibmas.

    Dia mengajak seluruh potensi termasuk dari organisasi kemasyarakatan (ormas), komunitas, relawan hingga warga sekitar untuk menjadi mata dan telinga aparat keamanan. “Jadilah bagian dari solusi. Jakarta akan kuat jika warganya bersatu dan peduli,” katanya.

    Susatyo juga menekankan bahwa “Jaga Jakarta” bukan sekadar slogan, melainkan harus menjadi gerakan nyata yang tumbuh dari empati dan kepedulian sosial.

    “Mari jadikan ‘Jaga Jakarta’ sebagai gerakan bersama yang tumbuh dari rasa tanggung jawab, gotong-royong dan solidaritas,” katanya.

    Susatyo berharap sinergi antara masyarakat dan aparat, mampu menjadikan Jakarta tetap aman, damai dan menjadi kota yang membanggakan.

    Apel yang dipimpin oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro tersebut mengusung tema “Jaga Jakarta”.

    Sebanyak 460 peserta dari berbagai unsur mengikuti apel tersebut. Hadir dalam kegiatan ini personel gabungan dari unsur Polri seperti Satuan Samapta Polres Jakarta Pusat dan BKO Satuan Brimob masing-masing 30 personel.

    Tak hanya aparat, apel juga diikuti oleh elemen masyarakat seperti Forum Betawi Rempug (FBR) dan Pokdar Kamtibmas, masing-masing dengan 25 personel.

    Partisipasi masyarakat sangat terasa dengan kehadiran ratusan warga dari lingkungan RW 03 dan RW 04 Kebon Kosong serta RW 08 Kemayoran, yang masing-masing mengirimkan lebih dari 100 warga sebagai bentuk dukungan nyata terhadap gerakan “Jaga Jakarta”.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Warga Kepulauan Seribu diminta hidupkan ronda malam cegah kejahatan

    Warga Kepulauan Seribu diminta hidupkan ronda malam cegah kejahatan

    Jakarta (ANTARA) – Kapolres Kepulauan Seribu AKBP Argadija Putra meminta warga untuk menghidupkan ronda malam setiap hari untuk mencegah kejahatan di daerah kepulauan yang ada di Provinsi DKI Jakarta tersebut.

    “Menghidupkan ronda malam bagian dari ‘Program Jaga Jakarta’ yang bertujuan memperkuat keamanan berbasis partisipasi masyarakat,” kata Argadija usai meninjau sejumlah pos keamanan keliling (poskamling) di Kelurahan Pulau Kelapa dan Kelurahan Pulau Harapan di Jakarta, Jumat.

    Ia mengatakan peninjauan ini dilakukan untuk memastikan fungsi dan kesiapan poskamling berjalan optimal sebagai garda terdepan keamanan lingkungan.

    Menurut dia, program Jaga Jakarta bukan sekadar slogan, namun menjadi gerakan bersama untuk menjaga lingkungan. “Keamanan tidak bisa hanya mengandalkan aparat, tapi harus tumbuh dari kesadaran masyarakat sendiri,” ujarnya.

    Argadija mengatakan, keberadaan poskamling harus menjadi pusat kegiatan warga dalam mencegah tindak kejahatan seperti pencurian, perkelahian, maupun gangguan kamtibmas lainnya.

    “Posamling juga menjadi wadah untuk mempererat kebersamaan antarwarga di pulau,” katanya.

    Dalam kesempatan itu, Kapolres menyempatkan memeriksa kelengkapan sarana di poskamling dan mengingatkan agar fasilitas seperti kamera pemantau, senter, kentongan, pluit, jadwal ronda, buku mutasi, daftar nomor penting, kotak P3K, dan jas hujan segera dilengkapi.

    “Semua perlengkapan itu penting untuk mendukung kegiatan ronda yang efektif, terutama di malam hari. Kami berkomitmen menghidupkan kembali semangat gotong royong dan kepedulian warga dalam menjaga keamanan di lingkungan pulau-pulau,” paparnya.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TMMD ke-126 Perkuat Kapasitas Satlinmas di Desa Lebakharjo Malang

    TMMD ke-126 Perkuat Kapasitas Satlinmas di Desa Lebakharjo Malang

    Malang (beritajatim.com) – Satuan Tugas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-126 bersama Pemerintah Desa Lebakharjo dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Malang menggelar bimbingan teknis peningkatan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di Desa Lebakharjo, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, Jumat (10/10/2025).

    Kegiatan ini menjadi bagian dari sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam memperkuat kesiapsiagaan Linmas di tingkat desa. Dalam kegiatan tersebut, Danramil 0818/17 Ampelgading, Kapten Arh Zainuri, memberikan pembekalan wawasan kebangsaan kepada anggota Satlinmas. Ia menekankan pentingnya menjaga semangat persatuan dalam menjalankan tugas perlindungan masyarakat.

    “Anggota Linmas harus menjunjung tinggi nilai-nilai NKRI yang tidak memandang suku, agama, maupun ras. Linmas adalah komponen cadangan yang mendukung komponen utama dalam menjaga keutuhan bangsa,” ujar Kapten Inf. Zainuri.

    Ia juga mengajak anggota Linmas untuk menumbuhkan kembali moral dan semangat pengabdian dalam menjaga keamanan desa. Menurutnya, penguatan karakter dan kedisiplinan menjadi pondasi penting dalam membangun ketahanan sosial di tingkat lokal.

    Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kabupaten Malang, Asri Wulandari, menyampaikan bahwa kegiatan peningkatan kapasitas ini merupakan bagian dari sinergi lintas sektor dalam memperkuat peran Linmas. “Kami menyambut baik kolaborasi TMMD yang turut memperkuat kapasitas Linmas sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan lingkungan,” ujarnya.

    Asri menilai, pelaksanaan TMMD ke-126 di Desa Lebakharjo tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pembinaan sumber daya manusia agar lebih tangguh dan berjiwa kebangsaan. “Penguatan Linmas ini sejalan dengan kebijakan Kemendagri yang menekankan pentingnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi gangguan di wilayah pedesaan,” tegasnya.

    Melalui program TMMD, TNI dan pemerintah daerah berharap dapat membangun masyarakat yang tidak hanya mandiri secara ekonomi, tetapi juga berdaya dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. [yog/beq]

  • Mendagri: Inspektorat daerah harus kawal program prioritas dan TKD

    Mendagri: Inspektorat daerah harus kawal program prioritas dan TKD

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran Inspektorat Daerah dalam mengawal pelaksanaan program-program prioritas pemerintah pusat dan memastikan efisiensi Transfer keuangan Daerah (TKD) di tengah tekanan fiskal tahun depan.

    Menurut Tito, Inspektorat Daerah atau Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) tidak hanya bertugas melakukan audit rutin, tetapi juga harus menjadi garda terdepan dalam memastikan setiap rupiah anggaran daerah digunakan secara efektif dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.

    “Inspektorat jangan hanya turun setelah ada masalah. Sejak perencanaan, mereka harus menilai apakah program itu efisien, boros, atau tidak perlu. Dengan begitu, potensi penyimpangan bisa dicegah sejak awal,” kata Tito di Jakarta, Kamis.

    Tito menekankan, pengawasan yang ketat perlu difokuskan pada program-program prioritas nasional yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Di antaranya program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, Desa Nelayan, serta program ketahanan pangan.

    Program-program tersebut bukan hanya bagian dari agenda pemerataan kesejahteraan, tetapi juga menjadi strategi pemerintah dalam mengalihkan efisiensi TKD. Karena itu, Tito meminta Inspektorat Daerah memastikan implementasinya berjalan transparan dan tepat sasaran.

    “Program nasional seperti MBG dan ketahanan pangan bisa menggerakkan rantai pasok dan memperkuat perputaran ekonomi daerah, karena uangnya beredar langsung di wilayah itu,” jelas Tito.

    Tito juga mengingatkan pemerintah daerah agar mulai menyiapkan strategi menghadapi efisiensi TKD 2026, dengan cara menata ulang prioritas belanja. Menurutnya, daerah perlu memangkas belanja birokrasi yang tidak produktif, seperti rapat berulang, perjalanan dinas, atau acara seremonial yang menyedot banyak biaya.

    “Seperti saat pandemi COVID-19, kegiatan seremonial bisa dikurangi drastis. Fokus pada program yang benar-benar jadi barangnya, jangan sampai anggaran jadi bancakan,” tegasnya.

    Selain efisiensi belanja, Tito juga mendorong daerah melakukan inovasi fiskal dengan mengoptimalkan potensi pajak daerah tanpa membebani masyarakat kecil. Ia mencontohkan pajak restoran, hotel, dan parkir yang masih sering bocor dan belum masuk kas daerah.

    “Buat sistem agar pajak yang ada tidak bocor. Jangan menambah beban baru ke rakyat kecil, tapi pastikan potensi pajak yang sudah ada bisa masuk penuh ke kas Pemda,” katanya.

    Dalam konteks tata kelola, Tito menilai Inspektorat Daerah merupakan tulang punggung pengawasan pemerintahan di daerah. Sebagai pengawas internal, mereka memiliki posisi strategis untuk memberi peringatan dini, bimbingan hukum, hingga evaluasi pelaksanaan program.

    “Inspektorat punya kewenangan melakukan pemeriksaan. Kalau ditemukan pelanggaran dan terbukti melanggar hukum, bisa ditindak. Bahkan kepala daerah bisa diberhentikan lewat mekanisme putusan Mahkamah Agung,” tuturnya.

    Ia menambahkan, koordinasi antara Inspektorat Jenderal Kemendagri dan Inspektorat Daerah di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota perlu diperkuat agar sistem pengawasan berjalan seragam dan efektif di seluruh Indonesia.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI pastikan sistem meritokrasi diterapkan sesuai perintah Presiden

    TNI pastikan sistem meritokrasi diterapkan sesuai perintah Presiden

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen TNI Freddy Ardianzah mengatakan pihaknya telah mengedepankan meritokrasi dalam menempatkan perwira di jabatan tertentu, sesuai dengan perintah Presiden Prabowo Subianto.

    “Beberapa dekade ini memang untuk pembinaan karir, kemudian promosi jabatan itu selalu mengedepankan meritokrasi, kompetensi dari seseorang,” kata Freddy saat ditemui di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis.

    Menurut dia, sistem meritokrasi sangat membantu perkembangan organisasi TNI karena perwira dengan prestasi cemerlang dan potensi kemampuan tertentu mendapat kesempatan untuk mengembangkan organisasi.

    Sistem ini juga dianggap transparan karena setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan kenaikan pangkat atau jabatan.

    Dia pun mencontohkan konsep meritokrasi yang sudah terjadi di internal Pusat Penerangan Mabes TNI.

    “Dari Kapuspen letting (angkatan) 1989 (Laksamana Muda Julius Widjojono) kemudian diganti letting 1991 (Mayjen TNI Nugraha Gumilar) kemudian letting 1997 (Mayjen TNI Kristomei Sianturi). Nah dari angkatan 91 ke 97 itu kan jaraknya jauh sekali itu,” jelas Freddy.

    Freddy memastikan, sistem meritokrasi itu akan terus berjalan di internal TNI demi kemajuan organisasi sesuai dengan arahan presiden.

    Sebelumnya, Prabowo saat memberikan amanatnya dalam upacara peringatan HUT Ke-80 TNI di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Minggu (5/10), menyatakan prajurit-prajurit berhak mendapatkan pemimpin-pemimpin terbaik sehingga senioritas tidak harus selalu menjadi pertimbangan utama dalam seleksi kepemimpinan.

    “Saya memberi izin kepada Panglima TNI dan kepala staf dalam rangka seleksi kepemimpinan tidak perlu terlalu memperhitungkan senioritas. Yang penting prestasi, pengabdian, cinta tanah air,” kata Presiden Prabowo kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI M. Tonny Harjono.

    Di hadapan 8.000 lebih prajurit, Presiden kemudian menekankan TNI sebagai garda terdepan dan benteng pertahanan terakhir membutuhkan kepemimpinan yang terbaik.

    “Saya atas nama negara, bangsa, dan rakyat, saya ingatkan semua unsur pimpinan TNI dari setiap eselon, dari setiap tingkatan, harus selalu membina diri, dan harus selalu memberi contoh. Kepemimpinan di TNI harus kepemimpinan keteladanan, harus kepemimpinan ing ngarso sung tulodo, harus memberikan contoh di depan. Tidak ada tempat untuk pemimpin-pemimpin yang tidak kompeten, yang tidak profesional, yang tidak mengerti tugasnya,” ujar Presiden Prabowo.

    Oleh karena itu, Presiden menyatakan dirinya terus-menerus memerintahkan Panglima TNI dan tiga kepala staf TNI untuk mengevaluasi pemimpin-pemimpin di lingkungan TNI secara berkala. “Prajurit kita berhak dan menuntut kepemimpinan yang terbaik,” sambung Presiden.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Istana Sampaikan Duka Cita Usai 2 Prajurit Gugur Saat Persiapan HUT ke-80 TNI

    Istana Sampaikan Duka Cita Usai 2 Prajurit Gugur Saat Persiapan HUT ke-80 TNI

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya dua prajurit TNI dalam persiapan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 TNI.

    Hal ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi usai menghadiri pelantikan sejumlah pejabat negara di Istana Negara, Rabu (8/10/2025). 

    “Ya, tentunya kita semua pasti berbelasungkawa atas meninggalnya dua prajurit yang gugur dalam perayaan HUT TNI ke-80 kemarin. Itulah bukti bahwa menjadi prajurit TNI adalah profesi pengabdian, sekaligus profesi yang penuh dengan risiko,” ujar Prasetyo.

    Lebih lanjut, dia menegaskan, pengorbanan yang ditunjukkan para prajurit TNI harus menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat.

    Penyebabnya, pengorbanan itu menurut Prasetyo menjadi bukti akan pentingnya memberikan dukungan penuh kepada Tentara Nasional Indonesia sebagai garda terdepan pertahanan negara.

    “Oleh karena itulah kita semua berkewajiban untuk mendukung dan men-support sepenuhnya tentara nasional kita,” tandas Prasetyo.

  • Pemprov DKI gandeng RT/RW sosialisasikan hemat energi kepada warga

    Pemprov DKI gandeng RT/RW sosialisasikan hemat energi kepada warga

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggandeng pengurus RT/W untuk menyosialisasikan hemat energi kepada masyarakat sebagai upaya mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 30 persen pada 2030 dan nol persen pada 2050.

    “RT/ RW garda yang paling melekat kepada masyarakat, yang paling tahu bagaimana kondisi masyarakat,” kata Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Suharini Eliawati dalam seminar “Sosialisasi Hemat Energi di Lingkungan Aparat Kelurahan dan Pengurus RT/RW se-DKI Jakarta,” di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Rabu.

    Dia mengatakan pengurus RT/RW dapat memanfaatkan segmen-segmen posyandu, Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), atau pertemuan-pertemuan informal untuk menyosialisasikan program-program Pemprov DKI, khususnya terkait penghematan energi.

    “Kalau bisa melakukan penghematan pemakaian energi, tidak hanya pada segi pengeluaran saja kita akan berhemat, tetapi kemudian bisa menciptakan ruang-ruang publik menjadi kebutuhan-kebutuhan sosial,” ujar Eliawati.

    Seperti diketahui, Pemprov DKI menargetkan pengurangan emisi GRK sebesar 30 persen pada 2030 dan menjadi nol persen pada 2050. Untuk mencapai target tersebut, Pemprov DKI menjalin kerja sama dengan jaringan kota-kota besar dunia yang berkomitmen mengatasi perubahan iklim, yaitu C40.

    Pemprov DKI bekerja sama dengan C40 untuk mengembangkan Climate Action Plan (CAP) yang selaras dengan Perjanjian Paris. CAP berfungsi sebagai dokumen strategis yang menyediakan bukti dalam mengembangkan target dan aksi iklim untuk Jakarta sehingga dapat mencapai target pengurangan emisi GRK.

    “Kami kerja sama dengan C40 melakukan percepatan-percepatan terhadap zona rendah karbon. Tahun 2025 ini 26 persen cakupannya. Bagaimana kita akan menyelesaikan pada tahun 2030 itu 30 persen dan kemudian 0 persen pada tahun 2050, ini pekerjaan bersama,” tutur Eliawati.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BGN Ungkap Isi Pangsit MBG SDN Mampang 1 Depok Nasional 7 Oktober 2025

    BGN Ungkap Isi Pangsit MBG SDN Mampang 1 Depok Nasional 7 Oktober 2025

    BGN Ungkap Isi Pangsit MBG SDN Mampang 1 Depok
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Badan Gizi Nasional (BGN) menginvestigasi menu pangsit Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Mampang 1 Depok, Jawa Barat, sempat dikeluhkan orangtua murid karena dinilai kurang protein.
    “Kami meninjau kesesuaian menu yang beredar di media dengan yang didistribusikan ke sekolah pada Senin, 6 Oktober 2025,” kata Anggota Tim Investigasi Independen BGN, Raniah Salsabila, dalam siaran pers tertulis BGN, Selasa (7/10/2025).
    Tim Investigasi Independen Badan Gizi Nasional (BGN) menginspeksi mendadak (sidak) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Mampang 1 Depok, pada hari ini sebagai tindak lanjut atas beredarnya unggahan di media sosial tentang menu MBG yang tidak bergizi.
    Bagaimana soal sepotong pangsit itu?
    “Yang beredar di media benar hanya pangsit goreng satu biji, beberapa potong kentang rebus, beberapa potong wortel, pisang, saus tomat,” kata Raniah Salsabila.
    Dia mengungkap isi dari pangsit itu. Kata dia, pangsit itu bukan sekadar pangsit, tapi pangsit berisi bahan berkandungan protein.
    “Pangsit goreng itu sesungguhnya tidak hanya kulit pangsit, namun juga berisi tahu, telur, dan ayam,” kata Raniah Salsabila.
    Dari sisi fasilitas, dapur MBG atau SPPG Mampang 1 dinilai cukup layak, meski beberapa aspek infrastruktur masih perlu dilengkapi agar lebih sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis) Program MBG.
    Sebagai tindak lanjut, Tim Investigasi merekomendasikan beberapa hal untuk memastikan pelayanan gizi yang optimal.
    “Perlu evaluasi menu dan porsi makanan, serta perbaikan dan kelengkapan infrastruktur SPPG sesuai dengan Juknis MBG,” kata Rania.
    Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati menegaskan bahwa setiap SPPG wajib mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan memenuhi tingkat kecukupan gizi yang telah ditetapkan oleh BGN.
    “SPPG harus menjadi garda terdepan dalam menjaga mutu layanan gizi. Setiap dapur wajib memastikan menu yang disajikan tidak hanya aman dan higienis, tetapi juga memenuhi komposisi gizi yang cukup bagi penerima manfaat,” kata Hida.
    BGN memastikan akan terus memantau dan membina seluruh SPPG agar pelaksanaan Program MBG berjalan sesuai standar dan tujuan nasional peningkatan kualitas gizi masyarakat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pengamat: Prabowo buka peluang perwira junior dapat jabatan strategis

    Pengamat: Prabowo buka peluang perwira junior dapat jabatan strategis

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat pertahanan dan keamanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi menilai Presiden Prabowo Subianto berupaya membuka peluang bagi perwira yang lebih junior namun berprestasi untuk menduduki jabatan strategis demi majunya TNI.

    Hal tersebut dikatakan Khairul Fahmi merespon perintah Prabowo kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto untuk lebih mempertimbangkan kualitas perwira daripada senioritas dalam penempatan jabatan.

    “Pernyataan Presiden itu penting karena memberi penegasan bahwa promosi dan penempatan pimpinan TNI harus berbasis meritokrasi, seperti rekam prestasi, kapasitas, dedikasi, dan integritas, bukan sekadar urutan angkatan atau masa dinas,” kata Khairul saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Minggu.

    Menurut dia, Prabowo memahami betul kultur TNI yang masih kental akan hirarki senioritas. Kultur tersebut, kata Khairul, dianggap relevan untuk menjaga disiplin dan solidaritas antarperwira.

    Namun demikian, Khairul menegaskan konsep hirarki tidak boleh menjadi salah satu penghalang bagi perwira berkualitas menempati jabatan-jabatan tertentu.

    “Senioritas tetap dihormati, tetapi tidak boleh menjadi faktor penghambat regenerasi ataupun alasan mempertahankan pola ‘menunggu giliran’,” ujarnya.

    Dengan demikian, menurut dia, para perwira berkualitas akan memiliki kesempatan untuk berinovasi dan memberikan dedikasi terbaik pada posisi atau jabatan yang baru.

    Khairul mengatakan internal TNI yang terdiri dari banyak perwira juga harus siap dengan sistem penempatan yang lebih pragmatis ini demi mencegah gesekan ataupun perpecahan antara angkatan.

    “Dengan pendekatan ini, proses seleksi jadi lebih objektif dan akuntabel, tidak membuka ruang like and dislike atau persepsi eksklusivitas,” tutur dia.

    Sebelumnya, Prabowo saat memberikan amanatnya dalam upacara peringatan HUT Ke-80 TNI di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Minggu (5/10), menyatakan prajurit-prajurit berhak mendapatkan pemimpin-pemimpin terbaik sehingga senioritas tidak harus selalu menjadi pertimbangan utama dalam seleksi kepemimpinan.

    “Saya memberi izin kepada Panglima TNI dan kepala staf dalam rangka seleksi kepemimpinan tidak perlu terlalu memperhitungkan senioritas. Yang penting prestasi, pengabdian, cinta tanah air,” kata Presiden Prabowo kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI M. Tonny Harjono.

    Di hadapan 8.000 lebih prajurit, Presiden kemudian menekankan TNI sebagai garda terdepan dan benteng pertahanan terakhir membutuhkan kepemimpinan yang terbaik.

    “Saya atas nama negara, bangsa, dan rakyat, saya ingatkan semua unsur pimpinan TNI dari setiap eselon, dari setiap tingkatan, harus selalu membina diri, dan harus selalu memberi contoh. Kepemimpinan di TNI harus kepemimpinan keteladanan, harus kepemimpinan ing ngarso sung tulodo, harus memberikan contoh di depan. Tidak ada tempat untuk pemimpin-pemimpin yang tidak kompeten, yang tidak profesional, yang tidak mengerti tugasnya,” ujar Presiden Prabowo.

    Oleh karena itu, Presiden menyatakan dirinya terus-menerus memerintahkan Panglima TNI dan tiga kepala staf TNI untuk mengevaluasi pemimpin-pemimpin di lingkungan TNI secara berkala.

    “Prajurit kita berhak dan menuntut kepemimpinan yang terbaik,” sambung Presiden.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BNN dan PP Muhammadiyah perkuat sinergi dakwah antinarkoba

    BNN dan PP Muhammadiyah perkuat sinergi dakwah antinarkoba

    Jakarta (ANTARA) – Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Pimpinan Pusat Muhammadiyah sepakat memperkuat sinergi dakwah antinarkoba dalam audiensi di Jakarta pada pekan lalu.

    Kesepakatan tersebut seiring dengan penguatan kerja sama dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

    “Saya menyambut baik inisiatif tersebut dan menegaskan pentingnya peran dai dalam meningkatkan literasi P4GN di masyarakat,” ujar Kepala BNN Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

    Maka dari itu, Suyudi meminta jajarannya untuk segera menindaklanjuti perpanjangan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan segala pembaruan literasi narkotika saat ini.

    Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Muhammadiyah yang selama ini telah mengintegrasikan pesan-pesan P4GN dalam kegiatan dakwah, terutama kepada generasi muda dan keluarga sebagai garda terdepan.

    Sementara itu, Ketua Lembaga Dakwah Komunitas PP Muhammadiyah Muhammad Arifin menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang telah terjalin antara BNN dan PP Muhammadiyah selama ini.

    Dia menegaskan lembaganya siap untuk mendukung literasi antinarkotika melalui pelatihan dai dengan membawa misi P4GN.

    Arifin menjelaskan PP Muhammadiyah memiliki jaringan dai yang tersebar luas di seluruh Indonesia.

    Berlandaskan nota kesepahaman antara BNN dan PP Muhammadiyah beberapa waktu silam, jaringan dai PP Muhammadiyah sedang aktif memberikan penyuluhan narkotika di masyarakat maupun di lembaga pemasyarakatan hingga saat ini.

    Berakhirnya nota kesepahaman tersebut pada akhir 2023 lalu mendorong Lembaga Dakwah Komunitas PP Muhammadiyah untuk kembali melakukan pembaruan agar kerja sama strategis tersebut dapat terus berjalan.

    Dalam audiensi, para Deputi BNN turut memberikan masukan, di antaranya terkait persiapan draf perpanjangan MoU, penguatan komunitas dai anti narkoba, pemanfaatan media dakwah Muhammadiyah, serta pengembangan layanan rehabilitasi berbasis keagamaan dan program pemberdayaan masyarakat di kawasan rawan narkoba.

    Pertemuan singkat tersebut ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat sinergi dalam upaya P4GN melalui dakwah, pendidikan, pemberdayaan, serta kolaborasi berkelanjutan antara BNN dan PP Muhammadiyah.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.