Xcloud.id

NGO: GARDA

  • BRI Buktikan Kualitas Layanan Contact Center, Raih Penghargaan TBCCI 2025

    BRI Buktikan Kualitas Layanan Contact Center, Raih Penghargaan TBCCI 2025

    Jakarta –

    PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kembali meraih peringkat 1st Runner Up pada ajang The Best Contact Center Indonesia (TBCCI) 2025 yang diselenggarakan oleh Indonesia Contact Center Association (ICCA). Hal ini merupakan komitmen BRI dalam pelayanan Contact Center terbaik sekaligus konsisten bertransformasi menghadirkan layanan modern, inovatif, dan berorientasi pada kepuasan nasabah.

    TBCCI merupakan penghargaan bergengsi tahunan yang diselenggarakan ICCA sejak 2007 dan telah menjadi tolak ukur kualitas layanan Contact Center di Indonesia. Tahun ini, ajang tersebut diikuti 57 perusahaan dengan total 731 peserta yang berkompetisi dalam kategori korporat, teamwork, dan individu.

    Melalui penjurian yang ketat oleh praktisi nasional maupun internasional, TBCCI menilai kualitas layanan Contact Center dari berbagai aspek, mulai dari inovasi digital, kontribusi bisnis, pengalaman pelanggan, hingga keterlibatan karyawan.

    Dengan seleksi yang panjang, BRI memperoleh posisi 1st Runner Up dengan perolehan 43 medali, terdiri dari 12 Platinum, 15 Gold, 10 Silver, dan 6 Bronze, yang melonjak signifikan dibandingkan capaian tahun 2024, di mana BRI mendapat posisi 4th Runner Up dengan 22 medali.

    Prestasi di TBCCI 2025 tersebut menambah panjang daftar penghargaan yang berhasil diraih BRI di tingkat nasional maupun internasional. Direktur Operations BRI Hakim Putratama menyampaikan rasa bangganya atas penghargaan ini.

    “Penghargaan TBCCI 2025 merupakan bukti nyata dari kerja keras dan dedikasi insan BRILian dalam memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh nasabah. Pencapaian ini juga mencerminkan transformasi digital BRI yang semakin kuat dan mampu menghadirkan layanan cepat, tepat, dan adaptif sesuai kebutuhan masyarakat,” ujar Hakim dalam keterangannya, Rabu (15/10/2025).

    Melalui berbagai channel layanan yang terintegrasi, Contact Center BRI senantiasa hadir sebagai garda terdepan dalam memberikan solusi perbankan bagi masyarakat. Melalui inovasi digital, BRI menghadirkan layanan yang tidak hanya mudah diakses, tetapi juga relevan dengan keseharian nasabah.

    Salah satu inovasi BRI adalah Virtual Assistant Sabrina melalui WhatsApp 08121214017, yang mampu melayani nasabah dalam berbagai bahasa. Dengan teknologi ini, nasabah dapat melakukan berbagai kebutuhan mulai dari informasi produk, pengecekan saldo, pelacakan status pengaduan, dan pelayanan lain melalui aplikasi BRImo.

    Selain itu, BRI terus mengembangkan integrasi teknologi analitik, otomasi dan kanal digital untuk meningkatkan kualitas interaksi dengan nasabah. Hal ini sejalan dengan strategi transformasi BRI yang mengutamakan Customer Experience sebagai kunci keberhasilan dalam menghadapi persaingan industri perbankan yang semakin dinamis.

    “Sebagai langkah berkelanjutan, BRI akan terus mengoptimalkan kualitas layanan Contact BRI sebagai bagian integral dari perjalanan transformasi digital perusahaan. BRI akan terus menghadirkan layanan yang inklusif, adaptif dan berstandar internasional demi memberikan pengalaman terbaik untuk lebih dari 150 juta nasabah di seluruh Indonesia,” tandas Hakim.

    (ega/ega)

  • Raih Penghargaan dalam Ajang The Best Contact Center Indonesia, BRI Buktikan Kualitasnya

    Raih Penghargaan dalam Ajang The Best Contact Center Indonesia, BRI Buktikan Kualitasnya

    Direktur Operations BRI Hakim Putratama menyampaikan rasa bangganya atas penghargaan ini. “Penghargaan TBCCI 2025 merupakan bukti nyata dari kerja keras dan dedikasi insan BRILian dalam memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh nasabah. Pencapaian ini juga mencerminkan transformasi digital BRI yang semakin kuat dan mampu menghadirkan layanan cepat, tepat, dan adaptif sesuai kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

    Melalui berbagai channel layanan yang terintegrasi, Contact Center BRI senantiasa hadir sebagai garda terdepan dalam memberikan solusi perbankan bagi masyarakat. Melalui inovasi digital, BRI menghadirkan layanan yang tidak hanya mudah diakses, tetapi juga relevan dengan keseharian nasabah. Salah satu inovasi BRI adalah Virtual Assistant Sabrina melalui WhatsApp 0812 1214 017, yang mampu melayani nasabah dalam bahasa sehari-hari maupun bahasa daerah. Dengan dukungan teknologi ini, nasabah dapat melakukan berbagai kebutuhan mulai dari informasi produk, pengecekan saldo, pelacakan status pengaduan, hingga layanan perbankan lain melalui aplikasi BRImo.

    Selain itu, BRI terus mengembangkan integrasi teknologi analitik, otomasi dan kanal digital untuk meningkatkan kualitas interaksi dengan nasabah. Upaya ini sejalan dengan strategi transformasi BRI yang mengutamakan Customer Experience sebagai kunci keberhasilan dalam menghadapi persaingan industri perbankan yang semakin dinamis.

    ”Sebagai langkah berkelanjutan, BRI akan terus mengoptimalkan kualitas layanan Contact BRI sebagai bagian integral dari perjalanan transformasi digital perusahaan. BRI akan terus menghadirkan layanan yang inklusif, adaptif dan berstandar internasional demi memberikan pengalaman terbaik untuk lebih dari 150 juta nasabah di seluruh Indonesia,” pungkas Hakim.

  • 46.000 Penerima MBG di Kulon Progo Sudah Terlayani, Sekda: Tapi Distribusi Belum Merata Regional 14 Oktober 2025

    46.000 Penerima MBG di Kulon Progo Sudah Terlayani, Sekda: Tapi Distribusi Belum Merata Regional 14 Oktober 2025

    46.000 Penerima MBG di Kulon Progo Sudah Terlayani, Sekda: Tapi Distribusi Belum Merata
    Tim Redaksi
    KULON PROGO, KOMPAS.com
    – Sebanyak 46.000 pelajar di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, telah menerima manfaat dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).
    Program ini dilayani oleh 21 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai titik di wilayah tersebut.
    Sekretaris Daerah Kulon Progo, Triyono, mengungkapkan bahwa jumlah penerima manfaat tersebut masih jauh dari total pelajar di daerahnya.
    Saat ini, terdapat sekitar 63.000 siswa dari jenjang TK hingga SMP, dan jika ditambahkan pelajar tingkat SMA, totalnya bisa mencapai lebih dari 80.000 anak.
    “Awalnya kami mengacu pada data Dinas Pendidikan yang mencakup siswa TK, SD, dan SMP, sekitar 63.000. Namun dalam pelaksanaannya, program MBG juga menyasar siswa SLTA, sehingga jumlah total bisa lebih dari 80.000,” ujar Triyono, yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan MBG Kulon Progo, pada Selasa (14/10/2025).
    Triyono menjelaskan bahwa pemerintah daerah menargetkan kehadiran 26 SPPG untuk melayani pelajar hingga tingkat SMP.
    Namun, dengan cakupan program yang diperluas hingga tingkat SMA, ia memperkirakan jumlah SPPG di Kulon Progo bisa mencapai 30 titik.
    Salah satu persoalan yang muncul saat ini adalah ketidakmerataan distribusi penerima manfaat antar-SPPG.
    Beberapa SPPG menangani jumlah pelajar yang terlalu banyak, sementara yang lainnya justru kekurangan.
    Untuk mengatasi ketimpangan ini, Satuan Tugas Percepatan MBG mengambil langkah strategis, termasuk melakukan redistribusi.
    Misalnya, jika ada SPPG yang semula menangani 3.000 pelajar, sebagian dari jumlah tersebut akan dialihkan ke SPPG lain yang hanya melayani 1.000 siswa.
    “Redistribusi ini mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas dari produksi, pengantaran, hingga konsumsi,” tambah Triyono.
    Dalam upaya penataan sasaran, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melibatkan TNI.
    Triyono menegaskan bahwa TNI tidak hanya bertugas mendampingi distribusi, tetapi juga membantu memastikan penerima manfaat ditata dengan adil dan merata.
    “Kami minta TNI di garda depan untuk mengelola dan mengatur penerima manfaat agar lebih merata. Jangan sampai ada satu SPPG yang kelebihan, sementara yang lain minim,” tegasnya.
    Program MBG di Kulon Progo merupakan bagian dari kebijakan nasional dalam percepatan penanganan gizi di daerah.
    Program ini didanai melalui APBN dan akan terus berjalan dengan evaluasi dan penyesuaian seiring pelaksanaannya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Lawan Operasi Imigran Trump, Pejabat LA Voting Status Darurat untuk Buka Keran Bantuan Negara

    Lawan Operasi Imigran Trump, Pejabat LA Voting Status Darurat untuk Buka Keran Bantuan Negara

    JAKARTA – Pejabat Wilayah Los Angeles (LA) yang bertindak sebagai cabang legislatif dan eksekutif akan melakukan pemungutan suara untuk menetapkan status keadaan darurat lokal sehingga dapat memberikan bantuan bagi warga LA yang menderita kerugian finansial akibat maraknya penggerebekan imigrasi federal menargetkan imigran. 

    Langkah ini akan memungkinkan Dewan Pengawas Wilayah Los Angeles memberikan keringanan sewa bagi penyewa yang menunggak pembayaran akibat tindakan keras terhadap imigran. Status keadaan darurat lokal juga membuka penyaluran dana negara untuk bantuan hukum dan layanan lainnya. 

    Kantor Pengawas Lindsey Horvath, menyebutkan jika terealisasi calon penerima manfaat keringanan dana sewa dapat menfatkan diri melalui portal daring yang akan diluncurkan dalam waktu dua bulan

    Status itu juga bisa menjadi langkah pertama menuju penangguhan sementara atau moratorium kebijakan penggusuran.

    Keresahan akan penggusuran telah dirasakan pemilik properti di LA yang disebut mengalami pukulan finansial lain setelah kenaikan sewa yang diperpanjang selama pandemi COVID-19.

    Sejak Juni 2025, wilayah Los Angeles telah menjadi medan pertempuran dalam strategi imigrasi agresif Pemerintahan Presiden AS Donal Trump yang memicu protes tetapi ditanggapi dengan pengerahan Garda Nasional dan Marinir selama lebih dari sebulan. 

    Dalam operasi imigrasi tersebut, agen federal AS secara masif menggerebek dan mengumpulkan imigran tanpa status legal untuk berada di AS dari Home Depot, tempat cuci mobil, halte bus, dan pertanian. Beberapa warga negara AS juga telah ditahan.

    Horvath dan Janice Hahn yang merupakan Anggota Dewan Pengawas Wilayah Los Angeles, mengatakan penggerebekan tersebut telah menyebarkan rasa ketakutan masyarakat LA dan mengganggu stabilitas bisnis lokal.

    “Mereka menargetkan keluarga, mengganggu ruang kelas, membungkam pekerja, dan memaksa orang untuk memilih antara tetap aman dan tetap memiliki rumah,” kata Horvath dalam sebuah pernyataan.

    Menurutnya, menetapkan status keadaan darurat lokal “adalah cara kita melawan.”

  • GP Ansor Jatim Laporkan Media TV Nasional ke Polda Jawa Timur

    GP Ansor Jatim Laporkan Media TV Nasional ke Polda Jawa Timur

    Surabaya (beritajatim.com) – Dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan sebuah stasiun tv nasional terhadap pondok pesantren Lirboyo Kediri berbuntut ke jalur hukum.

    Perwakilan Pimpinan Wilayah (PW) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jawa Timur mendatangi Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) pada hari ini, Selasa (14/10/2025).

    Laporan ini terkait dengan konten tayangan program “Expose Uncensored” yang dianggap mendiskreditkan lembaga pendidikan pesantren.

    Ketua PW Ansor Jatim, Musaffa Safril, menyatakan bahwa tayangan tersebut telah menimbulkan reaksi keras dari kalangan pesantren dan masyarakat luas.

    “Tayangan ini mengandung unsur fitnah dan framing negatif yang menggambarkan pesantren sebagai tempat perilaku menyimpang. Kami menilai ini adalah dekonstruksi nilai dan pelecehan terhadap institusi pendidikan pondok pesantren,” ujarnya di SPKT Polda Jatim.

    Musaffa menambahkan, media massa memiliki tanggung jawab besar dalam membangun literasi publik, bukan menebar stigma.

    PW Ansor Jatim menuntut permintaan maaf secara terbuka dari pihak stasiun tv tersebut dalam waktu 1×24 jam. “Ini bukan soal kebencian, tetapi perlawanan moral terhadap ketidakadilan informasi,” tegasnya.

    Sementara itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) juga telah melayangkan protes keras terhadap stasiun tv tersebut.

    Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), menyampaikan keberatan atas tayangan yang sama.

    Atas nama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, pihaknya menyatakan keberatan dan protes keras terhadap tayangan dalam segmen acara ‘Expose Uncensored’ yang ditayangkan Senin kemarin, yang isinya terang-terangan melecehkan, bahkan menghina pesantren.

    ” PBNU menilai bahwa tayangan tersebut tidak hanya melanggar prinsip etika jurnalistik, tetapi juga melecehkan pesantren serta para tokoh yang selama ini menjadi garda pendidikan dan pembinaan moral umat. Kasus ini kini ditangani oleh pihak kepolisian untuk proses penyelidikan lebih lanjut,” ujarnya. [uci/ted]

  • GP Ansor Sidoarjo Kecam Tayangan Trans7 yang Diskreditkan Pesantren dan Ulama

    GP Ansor Sidoarjo Kecam Tayangan Trans7 yang Diskreditkan Pesantren dan Ulama

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Pimpinan Cabang (PC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Sidoarjo mengecam keras tayangan program “Expose Uncensored” di Trans7 yang disiarkan pada Senin, 13 Oktober 2025.

    Tayangan tersebut dinilai melecehkan serta mendiskreditkan lembaga pesantren, para ulama, dan ajaran Islam rahmatan lil ‘alamin.

    Ketua PC GP Ansor Sidoarjo, Choirul Mukminin, menuntut Trans7 segera menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf terbuka kepada masyarakat pesantren dan umat Islam.

    Ia juga mendesak manajemen stasiun televisi tersebut melakukan evaluasi internal terhadap tim produksi “Expose Uncensored”.

    “Kami telah mengajukan pengaduan resmi kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) baik pusat maupun daerah atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Penyiaran dan P3SPS,” tegas Choirul dalam rilisnya Selasa (14/10/2025).

    Pria yang akrab disapa Kang Choi itu juga mengimbau masyarakat, khususnya kalangan santri serta anggota Ansor dan Banser, agar tetap tenang dan tidak terprovokasi.

    Ia menegaskan, perjuangan menegakkan kebenaran akan dilakukan melalui jalur hukum yang sah.

    “Kami akan menyiapkan langkah hukum apabila tidak ada itikad baik dari pihak Trans7 untuk memperbaiki kesalahan dan memulihkan nama baik pesantren serta para ulama,” ujarnya.

    Kang Choi menegaskan, pesantren dan ulama bukan sekadar lembaga keagamaan, melainkan penjaga moral bangsa. Karena itu, GP Ansor Sidoarjo tidak akan tinggal diam ketika kehormatan mereka direndahkan melalui tayangan yang dianggap tidak beretika.

    “Ansor Sidoarjo akan berdiri di garda depan untuk menegakkan martabat pesantren dengan cara-cara hukum yang beradab,” tegasnya.

    Hasil Kajian LBH Ansor Sidoarjo

    Berdasarkan hasil kajian hukum (legal opinion) yang dilakukan oleh LBH Ansor Sidoarjo, ditemukan indikasi kuat bahwa tayangan tersebut melanggar sejumlah ketentuan perundang-undangan nasional, di antaranya:

    1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Pasal 36 ayat (5), yang mewajibkan lembaga penyiaran menjaga norma kesusilaan dan tidak menayangkan konten yang menimbulkan kebencian berdasarkan SARA.

    2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Pasal 27 ayat (3), tentang larangan penyebaran informasi bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

    3. Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3SPS) KPI, yang menuntut lembaga penyiaran untuk berimbang, tidak menghakimi, serta menghormati nilai sosial dan agama.

    Ansor menilai, tayangan dengan narasi yang tidak akurat dan tidak berimbang itu telah menimbulkan keresahan publik serta merusak citra pesantren sebagai benteng moral dan pendidikan karakter bangsa.

    GP Ansor Sidoarjo memastikan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap para kiai, santri, dan masyarakat yang berpegang pada nilai-nilai Islam yang damai dan berkemajuan.

    “Kami menyerukan kepada seluruh media massa agar senantiasa menjunjung tinggi etika jurnalistik, menghormati nilai-nilai agama, serta menjaga keutuhan bangsa melalui pemberitaan yang berimbang dan bertanggung jawab,” pungkas Choirul Mukminin. (isa/ted)

  • Bison apresiasi langkah Presiden Prabowo wujudkan perdamaian di Gaza

    Bison apresiasi langkah Presiden Prabowo wujudkan perdamaian di Gaza

    Jakarta (ANTARA) – Barisan Intelektual Strategi Objektif Nasional (Bison) Indonesia mengapresiasi diplomasi dan kerja nyata Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan perdamaian di jalur Gaza, Palestina.

    “Secara khusus menyampaikan rasa bangga dan terima kasih atas keberhasilan yang dinilai sebagai pencapaian historis,” kata Koordinator Bison Indonesia Ginka Febrianti Ginting dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa.

    Dia mengatakan, keberangkatan Presiden Prabowo untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian di Sharm El-Sheikh, Mesir, dan kesiapan Indonesia untuk mengirimkan pasukan penjaga perdamaian ke Gaza merupakan bukti komitmen Indonesia terhadap kemanusiaan dan perdamaian dunia yang selama ini seolah hanya menjadi impian.

    “Apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto bukan lagi sekadar retorika politik, melainkan aksi nyata yang mengubah mimpi menjadi kenyataan. Misi perdamaian di Gaza yang dulu terasa mustahil, kini terwujud di bawah kepemimpinan Prabowo,” ujarnya.

    Bison Indonesia sebagai salah satu elemen masyarakat yang mendukung pemerintahan Prabowo, menilai langkah ini sejalan dengan mandat konstitusi untuk turut serta dalam melaksanakan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

    Pengakuan dunia atas diplomasi yang dilakukan Indonesia merupakan inisiatif yang diambil oleh Presiden Prabowo tidak hanya memperkuat posisi Indonesia di mata global sebagai penjaga perdamaian yang kredibel, tetapi juga menegaskan solidaritas bangsa Indonesia terhadap rakyat Palestina.

    “Presiden Prabowo telah membawa Indonesia ke garis depan diplomasi global. Kesiapan Indonesia mengirimkan pasukan perdamaian dan bantuan kemanusiaan menunjukkan bahwa bangsa ini hadir tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan konkret. Ini adalah kebanggaan nasional,” katanya.

    Ginka menambahkan, keberhasilan awal ini dapat menjadi fondasi kuat untuk tercapainya solusi damai yang berkelanjutan, termasuk pengakuan terhadap Palestina seutuhnya.

    Bison Indonesia berkomitmen untuk terus mendukung dan mengawal setiap kebijakan Pemerintahan Prabowo Subianto yang berorientasi pada kemajuan bangsa dan perdamaian global.

    “Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya dan akan selalu menjadi garda terdepan dalam mendukung setiap langkah positif yang diambil Presiden Prabowo demi kemanusiaan dan kedaulatan bangsa,” kata Ginka.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto bersama 20 lebih pemimpin dunia mendukung perjanjian damai Gaza yang ditandatangani Presiden AS Donald Trump, Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani di Mesir, Senin (13/10).

    Dukungan itu ditunjukkan Presiden Prabowo saat menyaksikan langsung prosesi penandatanganan dokumen perjanjian damai (peace deal) di Gaza, Palestina, yang merupakan puncak acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Sharm el-Sheikh untuk Perdamaian di Gaza, Palestina, di Sharm El Shaikh International Convention Centre, Kota Sharm el-Sheikh, Mesir, Senin (13/10) sore waktu setempat.

    Dalam prosesi itu, Presiden Prabowo duduk tepat di belakang Presiden Mesir al-Sisi dan bersama-sama pemimpin dunia lainnya turut bertepuk tangan setelah dokumen perjanjian damai tersebut ditandatangani oleh AS, Mesir, Turki, dan Qatar, yang pemimpin negaranya menempati empat kursi di barisan terdepan.

    Presiden AS Donald Trump, dalam sambutannya saat prosesi itu, menyatakan, “Kami akan menandatangani dokumen yang berisi banyak aturan, regulasi dan banyak hal lainnya. Ini sangat komprehensif.”

    Menurut Trump, “peace summit” di Sharm el-Sheikh, Mesir, berlangsung sangat baik dan berhasil menyelesaikan konflik yang telah berlangsung selama 500 tahun sampai 3.000 tahun.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamenkes Ungkap 4,6 Persen Puskesmas di RI Tak Punya Dokter

    Wamenkes Ungkap 4,6 Persen Puskesmas di RI Tak Punya Dokter

    Jakarta –

    Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono mengatakan Indonesia kini masih kekurangan dokter. Setidaknya, 4,6 persen Puskesmas di RI tidak memiliki tenaga medis.

    “4,6 persen puskesmas tidak ada dokternya, 38,8 persen puskesmas belum lengkap tenaga medisnya, dan sepertiganya dari rumah sakit itu tidak punya 7 spesialis dasar yang harusnya bisa melayani pasien dengan baik,” kata Dante, di Jakarta Selatan, Senin (13/10/2025).

    Menurut Dante, ini adalah permasalahan yang harus segera diatasi. Pasalnya, Puskesmas dan rumah sakit termasuk garda terdepan dalam membantu pasien.

    “Kita masih menghadapi persoalan kesehatan secara menyeluruh di Indonesia. Baik itu prevalensi stunting, kematian ibu, kematian bayi, dan angka penyakit-penyakit penting seperti tuberculosis, hipertensi, diabetes, penyakit jantung, stroke, dan sebagainya,” ujar Dante.

    “Karena itulah maka kita harus melakukan akselerasi secepat-cepatnya karena masalahnya ada dua. Satu, masalah jumlahnya yang kurang. Dan dua, adalah masalah distribusinya yang tidak merata,” sambungnya.

    Dante menegaskan, Kemenkes bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) memiliki tanggung jawab untuk memastikan ketersediaan dokter dan tenaga medis di seluruh Indonesia, serta distribusinya yang merata.

    “Karena itu kami sebagai organisasi pemerintah yang bertanggung jawab untuk melahirkan dokter, dalam hal ini Kemendikti Saintek dan Kementerian Kesehatan mempunyai tanggung jawab untuk melahirkan dokter-dokter ini, sehingga cukup di seluruh Tanah Air,” tutur dia.

    Meluncurkan SOP Uji Kompetensi

    Kemenkes bersama Kemendikti Ristek resmi menetapkan Standar Prosedur Operasional (SPO) Uji Kompetensi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Nasional.

    Penetapan ini merupakan amanat dari Pasal 591 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.

    Sebagai tindak lanjut dari penetapan SPO, pemerintah akan membentuk Tim Ad Hoc Nasional paling lambat November tahun ini.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Kata Dokter IQ Anak Bisa Dioptimalkan dengan Stimulasi dari Bayi”
    [Gambas:Video 20detik]
    (dpy/naf)

  • Siasat Kemenkes RI Jamin Kompetensi Lulusan University-Hospital Based Setara

    Siasat Kemenkes RI Jamin Kompetensi Lulusan University-Hospital Based Setara

    Jakarta –

    Kementerian Kesehatan (Kemenkes) meluncurkan Standar Prosedur Operasional (SPO) Uji Kompetensi. Hal ini untuk memastikan kompetensi tenaga medis dan kesehatan lulusan university dan hospital based.

    SPO ini diluncurkan Kemenkes sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.

    Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Prof Dante Saksono Harbuwono mengatakan saat ini Indonesia sedang dihadapkan dengan banyaknya masalah kesehatan, seperti stunting, kematian ibu, kematian bayi, dan angka penyakit-penyakit penting seperti tuberculosis (TB), hipertensi, diabetes, jantung, dan stroke.

    “Yang berada di garda depan untuk menangani permasalahan tersebut adalah para tenaga medis dan tenaga kesehatan. Paradoksnya adalah, tenaga medis dan kesehatan itu masih kurang di Indonesia,” kata Dante dalam sambutannya di Jakarta Selatan, Senin (13/10/2025).

    “4,6 persen puskesmas tidak ada dokternya, 38,8 persen puskesmas belum meningkat tenaga medisnya, dan sepertiganya dari rumah sakit tidak punya 7 spesialis dasar yang harusnya bisa melayani pasien dengan baik,” sambungnya.

    Dante menambahkan ada masalah lain terkait jumlah tenaga medis dan kesehatan yang masih kurang, serta distribusi mereka yang belum merata.

    Oleh karena itu, melalui SPO Uji Kompetensi ini, Kemenkes dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) berharap tenaga medis dan tenaga kesehatan lulusan hospital dan university based bisa mendapatkan sertifikasi, sehingga kualitasnya terjamin untuk terjun melayani masyarakat.

    “Jadi uji kompetensi ini dilakukan secara nasional dan berstandar nasional. Nanti ada untuk vokasi dan profesi, dan ada spesialis dan sub-spesialis,” kata Dante.

    “Yang lulus nanti akan mendapat sertifikat dan sertifikat itu akan berlaku secara nasional. Yang tidak lulus juga boleh mengulang lagi berdasarkan waktu tertentu yang disepakati Undang-Undang,” lanjutnya.

    Pembinaan, pengampuan, dan pengawasan dari ‘uji kompetensi’ ini dilakukan oleh Kemenkes, Kemendiktisaintek, dan Konsil Kesehatan Indonesia (KKI). Hal ini untuk menjamin bahwa lulusannya memiliki kualitas yang sama.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: AIPKI Menampik Ada ‘Permainan’ di Uji Kompetensi Dokter”
    [Gambas:Video 20detik]
    (dpy/naf)

  • Hari Jadi ke-80 Jatim, Cahyo Harjo Dorong Semangat Gotong Royong Majukan Pendidikan dan Kesehatan

    Hari Jadi ke-80 Jatim, Cahyo Harjo Dorong Semangat Gotong Royong Majukan Pendidikan dan Kesehatan

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso mendorong semangat gotong royong untuk memajukan pendidikan dan kesehatan dalam momentum peringatan Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur.

    Dia menilai capaian provinsi Jatim saat ini merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat yang harus terus dijaga melalui semangat gotong royong.

    “Kita patut bersyukur bahwa di usia delapan dekade ini, Jawa Timur telah menjadi provinsi yang membanggakan dengan banyak prestasi, baik di sektor ekonomi maupun pembangunan manusia,” ujar Cahyo usai paripurna istimewa di DPRD Jatim, Minggu (12/10/2025).

    Ketua DPC Gerindra Surabaya ini menambahkan, capaian tersebut juga terlihat dari indeks kesehatan dan pendidikan yang termasuk tertinggi secara nasional. Menurut dia, keberhasilan ini tidak lepas dari peran aktif pemerintah, legislatif, tokoh masyarakat, dunia usaha, hingga insan media.

    “Semua ini terwujud karena semangat gotong royong dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, tokoh agama, hingga pengusaha dan teman-teman media yang selalu berpartisipasi aktif dalam membangun Jawa Timur,” kata alumnus Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya ini.

    Dalam bidang kesehatan, Cahyo berharap semangat gotong royong yang disampaikan Gubernur Khofifah dapat diimplementasikan dalam kebijakan dan program kerja perangkat daerah. Dia menilai orientasi layanan kesehatan perlu bergeser dari pendekatan kuratif menuju promotif dan preventif.

    “Bagaimana kami berharap sektor kesehatan kita yang saat ini masih sangat berfokus pada kuratif atau penyembuhan perlu bergeser menuju pola penanganan kesehatan yang preventif promotif,” tutur Cahyo.

    Menurut Cahyo, langkah konkret yang bisa dilakukan adalah mengoptimalkan peran Posyandu, PKK, dan lembaga PAUD sebagai garda depan pemantauan tumbuh kembang anak dan kesehatan keluarga. Menurut dia, partisipasi komunitas di tingkat kampung sangat penting dalam menjaga kualitas hidup masyarakat.

    “Semua komponen di kampung harus dihidupkan kembali untuk menjadi sistem pelayanan pencegahan dan pemantauan kesehatan. Di situ letak kekuatan gotong royong kita,” ujar politisi muda ini.

    Sementara dalam bidang pendidikan, Cahyo menilai kebijakan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan sekolah yang tengah disiapkan Pemprov Jatim merupakan wujud semangat kebersamaan dalam memperkuat kualitas pendidikan.

    “Negara menjamin akses pendidikan, tapi dengan keterbatasan fiskal yang ada, partisipasi masyarakat bisa membantu meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan pendidikan di sekolah-sekolah kita,” kata dia.

    Dia juga mendorong kolaborasi antara sekolah, universitas, dan dunia industri melalui program link and match agar lulusan pendidikan di Jawa Timur siap bersaing di dunia kerja. Selain itu, dia berharap BUMD dan perusahaan besar di Jawa Timur aktif menyalurkan CSR-nya untuk mendukung sektor pendidikan.

    “Kita ingin sekolah-sekolah tidak hanya bergantung pada APBD. Dukungan dari dunia industri dan BUMD lewat CSR akan sangat membantu meningkatkan mutu pendidikan kita,” pungkas Cahyo.[asg/aje]