Xcloud.id

NGO: GARDA

  • Anggota DPR: Pesantren punya peran penting lahirkan negarawan

    Anggota DPR: Pesantren punya peran penting lahirkan negarawan

    Purwokerto (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Siti Mukaromah mengatakan pesantren memiliki peran besar dalam melahirkan negarawan-negarawan yang berkontribusi nyata bagi kemajuan bangsa dan negara, tidak hanya pada masa perjuangan kemerdekaan, tetapi juga terus berlanjut hingga saat ini.

    “Pesantren telah menjadi basis lahirnya pemimpin-pemimpin bangsa yang religius, nasionalis, dan memiliki semangat pengabdian tinggi kepada masyarakat. Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) harus memahami bahwa sejarah partai ini tidak bisa dilepaskan dari peran besar pesantren dan Nahdlatul Ulama,” katanya pada kegiatan Pembukaan Pendidikan Kader Penggerak Bangsa di Pondok Pesantren Anwarush Sholihin, Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Jumat.

    Menurut politikus perempuan asal Daerah Pemilihan Jawa Tengah VIII (Banyumas-Cilacap) itu, pelaksanaan PKPB menjadi wadah penting bagi kader PKB untuk kembali meneguhkan identitas, memperkuat militansi, serta memahami akar ideologis partai yang dilahirkan oleh Nahdlatul Ulama (NU).

    Melalui pendidikan kader tersebut, kata dia, para anggota partai diajak untuk merefleksikan kembali posisi dan peran mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

    “PKPB ini dilaksanakan oleh seluruh anggota DPR RI dari PKB minimal satu kali setiap tahun di daerah pemilihan masing-masing. Tujuannya adalah untuk me-review struktur partai hingga ke tingkat paling bawah dan mengingatkan kembali para kader tentang peran serta tanggung jawabnya,” kata politikus yang akrab disapa Erma tersebut.

    Dia mengatakan kegiatan tersebut juga menjadi sarana untuk menumbuhkan kesadaran kader agar tidak melupakan sejarah dan jati diri partai.

    “Kita ingin kader PKB semakin kuat militansinya, tidak lupa asal-usulnya, serta terus memperbarui semangat perjuangannya di tengah tantangan zaman,” katanya menegaskan.

    Sia menambahkan bahwa kader partai memiliki peran penting sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah.

    Menurut dia, kader PKB harus mampu menjadi penerjemah yang baik atas berbagai isu yang berkembang di masyarakat serta menjembatani kepentingan rakyat agar kebijakan yang dibuat berpihak pada kemaslahatan bersama.

    “Kadang kita sudah berbuat baik dan bekerja keras, tetapi masih ada sebagian masyarakat yang belum memahami apa yang kita perjuangkan. Maka di situlah peran kader dibutuhkan untuk menjelaskan dan menerjemahkan kebijakan dengan bahasa yang mudah dimengerti masyarakat,” katanya menegaskan.

    Dia mengatakan PKPB yang dilaksanakan setelah Hari Santri Nasional yang diperingati setiap tanggal 22 Oktober memiliki makna tersendiri.

    Menurut dia, Hari Santri Nasional merupakan momentum untuk mengenang jasa besar para kiai dan santri yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

    “Negara ini bisa merdeka berkat keberanian para kiai dan santri yang berdiri di garda terdepan. Walau tanpa senjata modern, mereka berjuang dengan keikhlasan dan keberanian yang luar biasa. Semangat itu harus terus diwarisi oleh kader PKB di mana pun berada,” katanya..

    Dia mengharapkan melalui kegiatan kaderisasi seperti PKPB, PKB dapat terus melahirkan kader-kader yang berjiwa negarawan, berkarakter kuat, serta memiliki komitmen tinggi terhadap kemaslahatan rakyat.

    Menurut dia, kader PKB harus siap memimpin di berbagai lini, mulai dari tingkat RT, kepala desa, DPRD, DPR RI, hingga kementerian.

    “Di mana pun mereka berada, mereka harus membawa nilai manfaat bagi masyarakat,” kata Erma.

    Dengan demikian, kata dia, PKB tidak hanya menjadi partai politik yang kuat secara struktur, juga menjadi wadah pengaderan yang konsisten melahirkan tokoh-tokoh bangsa berintegritas, religius, dan nasionalis yang berakar dari tradisi pesantren.

    Pewarta: Sumarwoto
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • HNW: Gen Z penting laksanakan prinsip “Darul Ahdi wa Syahadah”

    HNW: Gen Z penting laksanakan prinsip “Darul Ahdi wa Syahadah”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menekankan pentingnya peran generasi muda, khususnya Gen Z dalam melaksanakan prinsip Darul Ahdi wa Syahadah (Negara Perjanjian dan Negara Kesaksian) untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

    Demikian disampaikan HNW dalam acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bertajuk “Mempersiapkan SDM Unggul Menyongsong Indonesia Emas 2045” yang diselenggarakan oleh MPR RI bekerja sama dengan DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) DKI Jakarta di Aula FEB Uhamka Pasar Rebo, Jakarta Timur, Minggu (19/10).

    “Muhammadiyah memandang Indonesia sebagai Darul Ahdi wa Syahadah (Negara Perjanjian dan Negara Kesaksian). Artinya, tidak ada lagi keraguan. Tugas kita, para pemuda dan mahasiswa Muhammadiyah adalah melanjutkan dan menjaga perjanjian ini serta memberikan kesaksian (syahadah),” ujar HNW dikutip dari keterangan tertulis diterima, Kamis (23/10) malam.

    HNW menyebutkan dua poin penting yang harus dipegang teguh oleh Gen Z, khususnya IMM, yakni menjaga perjanjian dan kesaksian.

    Dalam hal ini, peserta harusnya berada di garda terdepan memahami dan melaksanakan kesepakatan nasional yang oleh MPR dikemas menjadi empat pilar MPR RI, juga memberikan kesaksian dengan senantiasa mengingatkan masyarakat dan penyelenggara negara bila terjadi penyimpangan dari kesepakatan dasar itu bahwa ideologi negara kita adalah Pancasila.

    Hal itu dilakukan agar semua pihak segera kembali ke jalan kebenaran berbangsa dan bernegara, dengan berani mengoreksi penyimpangan, dalam hal ini peran kesaksian sangat vital, terutama ketika terjadi penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila.

    Tidak hanya itu, HNW juga menyoroti potensi ancaman jika penyimpangan dalam menerapkan Pancasila dibiarkan, di antaranya mengaku Ketuhanan Yang Maha Esa tetapi anti-agama atau juga mengaku ber-Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, tetapi membiarkan hukum tidak manusiawi dan perilaku tidak beradab.

    Selain itu, mengakui Persatuan Indonesia, tetapi kesukaannya malah memecah belah anak bangsa antara yang kebangsaan dan keagamaan. Termasuk, Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, tetapi didominasi oleh sikap pendiktean dan pengabaian musyawarah.

    Terakhir, Keadilan Sosial, tetapi orientasinya hanya untuk kelompoknya saja atau oligarki tertentu.

    “Jika penyimpangan ini dibiarkan, kita akan sulit membayangkan Indonesia Emas 2045. Yang muncul justru adalah kecemasan dan kelemahan, yang tidak akan menghadirkan keemasan,” ucapnya.

    Lebih lanjut, HNW juga menyoroti perlunya mengoreksi framing negatif terhadap Gen Z yang kerap digambarkan sebagai generasi antisosial, antiproses, dan tidak peduli terhadap lingkungan sekitarnya.

    Menurutnya, pelabelan semacam itu tendensius dan tidak hanya kontraproduktif, tetapi juga berpotensi mengabaikan potensi besar yang dimiliki anak muda masa kini.

    “Itu adalah framing yang tidak benar dan bertentangan dengan konsep Darul Ahdi wa Syahadah yang sudah diputuskan oleh Muhammadiyah. Buktinya, kawan-kawan IMM ini menunjukkan dedikasi gen Z yang luar biasa. Mereka sejak beberapa hari ini aktif dalam berbagai kegiatan positif. Itu artinya, mereka fakta tentang Gen Z yang benar, tidak sebagaimana di-framing-kan itu,” jelasnya.

    Ia menegaskan bahwa Gen Z seperti dicontohkan oleh IMM justru menunjukkan kepedulian tinggi terhadap isu-isu sosial, lingkungan, dan kemanusiaan melalui berbagai bentuk kreativitas dan aksi nyata di ruang digital maupun lapangan.

    Untuk itu, ia meminta agar masyarakat dan para pemangku kebijakan melihat generasi ini dengan perspektif yang lebih adil dan konstruktif serta memberi ruang bagi mereka untuk berperan aktif dalam proses pembangunan bangsa.

    Selain itu, ia juga mendorong mahasiswa untuk meneladani tokoh-tokoh bangsa dari Muhammadiyah yang terlibat langsung dalam perumusan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu Ki Bagus Hadikusumo, K.H. Abdul Kahar Mudzakkir, MR Kasman Singodimejo serta Presiden Pertama RI Soekarno (Bung Karno) yang juga tokoh Muhammadiyah.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Deni Wicaksono Apresiasi GMNI Surabaya Bersatu, Ingatkan Fokus ke Rakyat Bukan Jabatan

    Deni Wicaksono Apresiasi GMNI Surabaya Bersatu, Ingatkan Fokus ke Rakyat Bukan Jabatan

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur sekaligus Ketua Persatuan Alumni (PA) GMNI Jatim, Deni Wicaksono, mengapresiasi langkah dua DPC GMNI Surabaya yang akhirnya duduk bersama setelah sempat terbelah. Dia menilai momen ini sebagai langkah dewasa dan penting untuk mengembalikan marwah gerakan mahasiswa ke perjuangan rakyat.

    “Saya mengapresiasi kawan-kawan GMNI Surabaya yang mau duduk bersama dan mendiskusikan permasalahan rakyat. Sudah tidak waktunya GMNI terkotak-kotak dalam beberapa kelompok, larut dalam konflik yang tidak ideologis, tapi mengabaikan hal prinsip yakni kepentingan rakyat,” ujar Deni saat menerima audiensi dua DPC GMNI Surabaya di Gedung DPRD Jatim, Kamis (23/10/2025).

    Menurut dia, GMNI harus kembali menjadi kekuatan moral dan intelektual yang berdiri di garda depan isu kerakyatan. Deni mengingatkan agar energi kader tidak habis untuk urusan internal yang tidak produktif.

    “Jangan tercerai-berai apalagi merebutkan jabatan. Fokus saja dengan kegiatan yang turun kepada masyarakat dan mengawal isu-isu rakyat. GMNI harus jadi besar. Percuma jabatan ketua DPC, DPD atau DPP kalau kalian menyerang teman sendiri,” tegas Deni.

    Dalam pertemuan tersebut, Deni juga menyinggung kondisi fiskal Jawa Timur setelah dana transfer dari pemerintah pusat dipotong Rp2,8 triliun. Menurut dia, kebijakan tersebut membuat daerah seperti kembali pada pola sentralistik kekuasaan.

    “Pemotongan seperti itu seakan-akan seperti pemerintahan Orde Baru yang sentralistik. Ini berdampak langsung pada program pelayanan publik di daerah, dan kalian sebagai kader GMNI harus ikut mengawal,” kata Deni.

    Ketua DPC GMNI Surabaya, Alfito Rafif Amanda, menyebut audiensi bersama Deni serta anggota DPRD Jatim, Syaifuddin Zuhri, menjadi momentum penyatuan GMNI dan mendorong agenda perjuangan yang lebih substantif.

    “Kami menyampaikan kajian akademik soal pemangkasan PAD Jatim Rp2,8 triliun, serta program pengawalan petani, posko bantuan hukum, dan sambang kampung. Ini saatnya GMNI Surabaya kembali solid dan mengawal isu kerakyatan,” ujar Alfito.

    Sementara itu, Ketua DPC GMNI Surabaya lainnya, Virgiawan Budi Prasetyo, menilai rencana pinjaman daerah Kota Surabaya sebesar Rp1,5 triliun untuk pembangunan infrastruktur harus terbuka dan dikawal agar tidak menjadi beban masyarakat.

    “Kami mendorong transparansi dan partisipasi publik agar kebijakan utang daerah ini benar-benar memberi manfaat bagi warga Surabaya,” kata Virgiawan.

    Deni berharap pertemuan dua kepengurusan GMNI Surabaya ini menjadi titik awal soliditas dan konsolidasi gerakan. Dia mendorong kader GMNI memperkuat tradisi kajian, turun langsung ke akar persoalan rakyat, dan tidak kehilangan marwah organisasi nasionalis-marhaenis.

    “GMNI itu lahir dari gagasan besar Bung Karno. Jaga marwahnya. Kalian harus menjadi kekuatan moral, intelektual, dan sosial untuk rakyat,” pungkas Deni.[asg/aje]

  • KSAD minta prajurit lulusan hukum bekerja dengan profesional dan jujur

    KSAD minta prajurit lulusan hukum bekerja dengan profesional dan jujur

    “Lulusan senantiasa menjunjung tinggi nilai kejujuran, integritas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai aparat penegak hukum di lingkungan TNI Angkatan Darat,”

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meminta personel yang telah selesai menimba ilmu hukum untuk bekerja secara profesional dan menjunjung tinggi kejujuran.

    “Lulusan senantiasa menjunjung tinggi nilai kejujuran, integritas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai aparat penegak hukum di lingkungan TNI Angkatan Darat,” kata Maruli saat memimpin upacara Wisuda Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM) Tahun Akademik 2025, yang digelar di Aula STHM dalam siaran pers yang diterima Antara di Jakarta, Kamis.

    Menurut Maruli, prajurit yang baru saja lulus dari STHM akan menjadi garda terdepan TNI dalam menerapkan undang-undang di tataran militer.

    Selain itu, lanjut Maruli, para prajuritnya juga dituntut agar mampu berkembang mengikuti perkembangan teknologi dalam menjalankan tugas di bidang penegakan hukum.

    Salah satunya yakni menyelaraskan perkembangan teknologi di bidang AI dalam proses penegakan hukum di lingkungan kemiliteran.

    Menurut Maruli, kehadiran AI menawarkan efisiensi dalam pengumpulan bukti, pemrosesan data hukum, hingga prediksi pola kejahatan. Namun di sisi lain, menghadirkan dilema etik terkait otoritas penalaran serta risiko penyalahgunaan teknologi dalam proses penegakan hukum.

    “Pemahaman kritis terhadap etika digital dan literasi teknologi hukum menjadi hal mutlak bagi para penegak hukum militer, terlebih menyikapi dinamika geopolitik global yang semakin dinamis,” imbuhnya.

    Karenanya, dia berharap para prajurit yang bertugas di bidang hukum mampun menyaring manfaat dari teknologi AI untuk mendukung efektifitas penegakan hukum di lingkungan TNI AD.

    Untuk diketahui, tercatat ada 148 yang lulus dari STHM tahun ini. Mereka terdiri dari wisudawan program Sarjana (S-1) dan Magister Hukum Militer (S-2) dari berbagai satuan di lingkungan TNI AD.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bupati Fawait Ungkapkan Keresahan dalam Peringatan Hari Santri di Jember

    Bupati Fawait Ungkapkan Keresahan dalam Peringatan Hari Santri di Jember

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Muhammad Fawait mengungkapkan keresahannya saat berpidato dalam peringatan Hari Santri Nasional, di alun-alun Jember Nusantara, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu (22/10/2025).

    “Hari ini jujur saya resah. Orang-orang mulai tahu bahwa pondok pesantren ini adalah garda, pilar NKRI. Hari ini mulai dimasuki dengan narkoba atau sejenisnya. Ada pil-pil yang harganya murah Rp 10 ribu dapat lima butir, sepuluh butir, awalnya coba-coba,, hancur lebur hari ini. Itu yang saya khawatirkan,” kata Fawait.

    Saat ini Indonesia sudah merdeka. Namun Fawait khawatit ke depan Indonesia akan dijajah melalui sektor lainnya seperti ekonomi. “Maka saya titip kepada para santri, ayo kita pegang teguh dawuhnya kiai, dawuhnya guru kita, dawuhnya ulama kita. Kita harus menjadi generasi yang cinta kepada pondok pesantren dengan menjadi santri yang berkualitas,” katanya.

    Fawait mengingatkan para santri agar menjadi generasi penerus perjuangan Rasulullah yang berkualitas yang jauh dari narkoba. “Mudah-mudahan kita semua diselamatkan dari itu semuanya,” katanya.

    Menurut Fawait, Pemkab Jember ingin bekerja sama dengan TNI dan Polri untuk membina santri-santri di pondok pesantren agar menjauhi narkoba. “Tahun-tahun berikutnya kami akan memperbesar kuota beasiswa untuk seluruh santri di Kabupaten Jember,” katanya.

    Dengan beasiswa itu, Fawait berharap santri bisa kuliah di seluruh kampus di Indonesia. “Bahkan tahun depan kita coba ada yang akan kami kirim ke Timur Tengah dan ke Cina,” katanya. [wir]

  • Ketua MPR: Santri Sudah Jadi Garda Terdepan Bangun Kesadaran Merdeka Nasional 22 Oktober 2025

    Ketua MPR: Santri Sudah Jadi Garda Terdepan Bangun Kesadaran Merdeka Nasional 22 Oktober 2025

    Ketua MPR: Santri Sudah Jadi Garda Terdepan Bangun Kesadaran Merdeka
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
     – Ketua MPR RI, Ahmad Muzani menyebut, dalam sejarahnya santri berada di barisan paling depan membangun kesadaran bangsa Indonesia untuk merdeka.
    Pernyataan itu Muzani sampaikan dalam rangka peringatan Hari Santri Nasional 2025.
    “Para santri telah menjadi garda terdepan dalam membangun kesadaran bangsa untuk merdeka,” kata Muzani dalam keterangan resminya, Rabu (22/10/2025).
    Menurut Muzani, peringatan Hari Santri bukan hanya seremoni, tapi menjadi waktu untuk merenungi peran besar santri dan ulama dalam sejarah bangsa Indonesia.
    Kaum santri telah melakoni tradisi pembelajaran jauh sebelum Indonesia merdeka.
    Tidak hanya mempelajari ilmu agama, santri juga turut menggugah kesadaran masyarakat untuk membedakan kebenaran dan kebatilan.
    “Dari sanalah lahir nasionalisme dan semangat perlawanan terhadap penjajah,” tutur Muzani.
    Politikus Partai Gerindra itu menyebut, santri memiliki pola pembelajaran dan tradisi keilmuan yang tidak pernah berhenti.
    Dari pesantren juga lahir peradaban, adab, dan kemandirian yang terus diwariskan dari generasi ke generasi.
    Menurutnya, Hari Santri menjadi waktu yang tepat merenungkan kembali nilai-nilai luhur. Semangat santri, kata dia, harus menjadi energi baru untuk membangkitkan semangat Indonesia menghadapi tantangan dunia internasional.
    Muzani mengajak semua elemen masyarakat memaknai Hari Santri sebagai sarana untuk memperkuat rasa syukur, penghormatan pada ulama dan kiai serta memperkokoh semangat kebangsaan.
    “Dengan menghormati para kiai, menjaga adab, dan melestarikan tradisi ilmu, kita memperkuat fondasi peradaban bangsa,” ujar Muzani.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wabup Djoko Susanto Berharap Santri di Jember Perangi Tiga Hal

    Wabup Djoko Susanto Berharap Santri di Jember Perangi Tiga Hal

    Jember (beritajatim.com) – Wakil Bupati Djoko Susanto berharap Peringatan Hari Santri Nasional menjadi momentum yang tepat bagi santri di Kabupaten Jember, Jawa Timur, untuk menyatakan sikap dan bersatu memerangi tiga hal.

    “Semoga Hari Santri ini menjadi momentum tonggak penguatan santri sebagai garda terdepan penegakan moral,” kata Djoko, usai mengikuti peringatan Hari Santri Nasional, di alun-alun Jember Nusantara, Rabu (22/10/2025).

    Djoko menyebutkan tiga hal yang harus diperangi santri. “Kita harapkan santri bisa menjadi pasukan yang memerangi kezaliman, memerangi kemunafikan, dan yang tidak kalah pentingnya memerangi hal-hal yang bersifat manipulatif,” katanya.

    Ini yang menurut Djoko membedakan perjuangan santri pada masa kemerdekaan dengan sekarang. “Yang dipelajari santri sebetulnya tata nilai. Kalau itu tidak diaktualisasikan dalam kehidupan kita, apa artinya? Jangan sampai cuma jadi ilmu tapi tidak pernah diaktualisasikan,” katanya.

    Menurut Djoko, tiga hal tersebut harus diperangi untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia. “Bagaimana sebuah kemunafikan bisa menyatukan kita sebagai anak bangsa? Tidak mungkin,” katanya.

    “Terus kira-kira kalau perilaku manipulatif juga terjadi, apa bisa kita bisa kompak sebagai anak bangsa? Munafik, saya kira begitu juga. Hanya dengan cara memerangi tiga hal itulah kita bisa kompak memajukan bangsa, demi kesejahteraan rakyat,” kata Djoko.[wir]

  • Asosiasi Respons Wacana Driver Ojol Jadi UMKM, Setuju?

    Asosiasi Respons Wacana Driver Ojol Jadi UMKM, Setuju?

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi pengemudi Ojek Online (Ojol) Garda Indonesia menanggapi pembahasan rancangan aturan ojek daring masuk dalam kategori UMKM. Gagasan tersebut disampaikan oleh Menteri UMKM Maman Abdurrahman.

    Raden Igun Wicaksono selaku Ketua Umum Garda Indonesia menyampaikan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan Kementerian UMKM, dan menyambut positif pokok pikiran dalam rancangan regulasi tersebut.

    “Memang kami setuju dengan adanya rencana rancangan perundangan atau regulasi yang akan memasukan ojol ke kategori usaha mikro dalam ekosistem UMKM, untuk mengatur hubungan kemitraan antara aplikator dengan pengemudi ojolnya,” kata Igun kepada Bisnis, Rabu (22/10/2025).

    Menurutnya, terdapat berbagai keuntungan bagi pengemudi ojol apabila termasuk dalam ekosistem usaha mikro. Pertama, pengemudi ojol akan dikenakan pajak jauh lebih rendah dari pajak penghasilan dalam sistem pekerja.

    Pasalnya, dia menyebut Undang-undang (UU) No. 20/2008 tentang UMKM mengatur bahwa pajak bagi pelaku usaha UMKM dikenakan hanya sebesar 0,5%.

    Igun melanjutkan bahwa keuntungan lainnya adalah ojol berhak mendapatkan BBM bersubsidi. Namun, terkait insentif tambahan atau bonus khusus bagi pengemudi, dia mengaku belum memperoleh informasi lebih lanjut.

    Ketika ditanya apakah rancangan aturan ini dapat menjawab tuntutan kalangan pengemudi ojol mengenai perlindungan dari negara, dia mengamini sebagian. Garda Indonesia sebelumnya sempat menggelar unjuk rasa agar perlindungan ojek online dicantumkan dalam Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Transportasi Online.

    “Sebagian sudah memenuhi tuntutan dalam ekosistem UMKM, sebagian sudah sesuai,” pungkas Igun.

    Sebelumnya, Kementerian UMKM tengah menggodok aturan agar pengemudi ojek daring masuk dalam kategori UMKM guna memperkuat dan melindungi ekosistem pasar digital.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan, apabila hal tersebut terwujud, maka pengemudi ojol bisa mendapatkan banyak insentif, misalnya pajak penghasilan (PPh) final sebesar 0,5%. 

    Selain itu, terdapat pula insentif BBM bersubsidi, akses pembiayaan usaha, hingga perlindungan sosial dan jaminan kesehatan yang menurut Maman tengah diupayakan pihaknya.

    “Jadi kita lagi mau melakukan terobosan untuk membuat aturan mekanisme yang bisa melindungi mereka. Prinsip dasarnya adalah keadilan yang fair antara UMKM, pemilik aplikasi, dengan ojol di sana,” katanya dalam diskusi media di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta Selatan, Rabu (22/10/2025).

  • Anggota DPR RI Dorong Penguatan Ekosistem Pesantren

    Anggota DPR RI Dorong Penguatan Ekosistem Pesantren

    Jakarta (britajatim.com) – Dalam memperingati Hari Santri Nasional 2025, Anggota DPR RI Komisi XIII Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Anisah Syakur, menekankan pentingnya penguatan ekosistem pesantren di Indonesia. Menurutnya, pesantren bukan hanya sebagai lembaga pendidikan agama, melainkan juga sebagai pusat peradaban yang mendorong kemandirian ekonomi serta ketahanan sosial masyarakat.

    “Pesantren adalah laboratorium kehidupan. Di sana tumbuh nilai gotong royong, kemandirian, dan tanggung jawab sosial. Santri perlu diberi ruang untuk berinovasi, menjadi wirausahawan, sekaligus pemimpin masa depan yang membawa maslahat bagi bangsa,” ujar Anisah Syakur pada Rabu (22/10/2025).

    Anggota DPR RI yang mewakili Daerah Pemilihan Jawa Timur 2, yang meliputi Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Pasuruan, dan Kota Probolinggo, itu menilai pesantren memiliki peran yang sangat strategis dalam mencetak generasi yang tidak hanya berdaya saing tinggi, tetapi juga memiliki karakter kebangsaan yang kuat.

    Oleh karena itu, ia menegaskan pentingnya penguatan kapasitas santri dalam menghadapi era digital, agar mereka dapat menjadi agen perubahan yang bermanfaat bagi bangsa tanpa melupakan akar nilai keislaman dan kebangsaan yang telah ditanamkan sejak lama.

    “Santri harus cerdas secara spiritual dan intelektual. Tantangan zaman menuntut penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun tetap berpijak pada adab dan moralitas. Itulah jihad santri di era modern,” ungkapnya lebih lanjut.

    Bagi Anisah, Hari Santri bukan sekadar perayaan seremonial semata, melainkan juga menjadi momentum penting untuk menyalakan kembali semangat jihad ilmu dan pengabdian sosial yang telah diwariskan oleh para ulama dan pejuang pesantren.

    Menurutnya, Hari Santri merupakan momen reflektif yang dapat menggugah kesadaran seluruh bangsa Indonesia tentang peran besar santri dalam perjuangan kemerdekaan negeri ini.

    “Hari Santri mengingatkan kita bahwa kemerdekaan ini juga lahir dari perjuangan tulus kaum santri yang berjuang tanpa pamrih. Mereka adalah garda moral yang menjaga keutuhan negeri dengan keikhlasan dan cinta tanah air. Momen hari ini harus momentum menyalakan semangat jihad ilmu dan pengabdian sosial yang diwariskan para ulama dan pejuang pesantren,” tegasnya.

    Anisah Syakur berharap pemerintah dapat terus memperhatikan dan mendukung pesantren sebagai pusat pengembangan karakter bangsa, sehingga generasi santri ke depan dapat terus berperan aktif dalam pembangunan sosial dan ekonomi Indonesia. [hen/suf]

  • Ketua MPR: Hari Santri momentum refleksi nasionalisme dan peradaban

    Ketua MPR: Hari Santri momentum refleksi nasionalisme dan peradaban

    Jakarta (ANTARA) – Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan peringatan Hari Santri bukan sekadar seremoni, melainkan momentum refleksi atas peran besar para santri dan ulama dalam perjalanan nasionalisme bangsa Indonesia dan membangun peradaban.

    Muzani menegaskan tradisi pembelajaran santri sudah tumbuh jauh sebelum Indonesia merdeka. Para santri bukan hanya mempelajari ilmu agama, melainkan juga turut membangun kesadaran masyarakat untuk membedakan mana yang benar dan mana yang batil.

    “Dari sanalah lahir nasionalisme dan semangat perlawanan terhadap penjajah. Para santri telah menjadi garda terdepan dalam membangun kesadaran bangsa untuk merdeka,” kata Muzani di Jakarta, Rabu.

    Ia menambahkan pola pembelajaran santri adalah tradisi ilmu yang tidak pernah berhenti. Pesantren telah melahirkan peradaban, adab, dan kemandirian yang terus diwariskan lintas generasi.

    “Santri adalah tradisi ilmu dan peradaban. Kemandirian yang tidak pernah berhenti. Dari pesantren kita belajar adab, keadaban, dan membangun peradaban bangsa,” katanya.

    Untuk itu, lanjut Muzani, Hari Santri merupakan momen yang tepat untuk merenungkan kembali nilai-nilai luhur tersebut.

    Lebih dari itu, menurut dia, semangat Hari Santri harus menjadi energi baru untuk kebangkitan bangsa Indonesia di tengah tantangan global.

    Ketua MPR pun mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menjadikan Hari Santri sebagai sarana memperkuat rasa syukur, penghormatan kepada para ulama dan kiai, sekaligus meneguhkan semangat kebangsaan.

    “Hari Santri adalah momentum untuk merenung, sekaligus menjadi energi kebangkitan bangsa Indonesia. Dengan menghormati para kiai, menjaga adab, dan melestarikan tradisi ilmu, kita memperkuat fondasi peradaban bangsa,” kata Muzani.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.