Xcloud.id

NGO: GARDA

  • Asosiasi Ojol Berharap Danantara Dilibatkan dalam Rencana Merger Grab-Gojek

    Asosiasi Ojol Berharap Danantara Dilibatkan dalam Rencana Merger Grab-Gojek

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia berharap pemerintah melalui Danantara terlibat dalam merger antara Grab dan PT GoTo Gojek Tokopedia (GOTO).

    Isu ini kembali mencuat setelah Istana memberi sinyal penggabungan kedua perusahaan tersebut mungkin akan masuk dalam tahap penyempurnaan akhir Peraturan Presiden (Perpres) tentang ojek online (ojol).

    Ketua Umum Garda, Raden Igun Wicaksono, mengatakan pihaknya berharap penggabungan kedua perusahaan dapat berada di bawah kendali negara atau pemerintah melalui Danantara.

    “Hal ini merupakan angin segar bahwa dua perusahaan tersebut akan lebih baik lagi memperhatikan kesejahteraan para pengemudi onlinenya dengan mematuhi peraturan atau regulasi yang dibuat oleh negara serta pemerintah,” kata Igun kepada Bisnis pada Selasa (11/11/2025).

    Namun, Igun menegaskan apabila aksi korporasi tersebut murni dilakukan swasta tanpa campur tangan pemerintah dalam bentuk pengambilalihan saham, pihaknya tidak setuju. Menurutnya, aksi korporasi swasta murni hanya akan berorientasi pada keuntungan tanpa mempedulikan kesejahteraan para pengemudi.

    Igun melanjutkan, jika merger tersebut dibarengi dengan aksi korporasi akuisisi saham oleh negara atau pemerintah, misalnya melalui Danantara, pihaknya berharap kesejahteraan pengemudi dapat meningkat seiring membaiknya perhatian dan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi negara.

    “Dengan aksi korporasi berupa merger apabila dibarengi dengan aksi korporasi berupa akuisisi saham oleh negara maka transportasi online di Indonesia akan lebih baik kinerjanya dan perhatian terhadap para pengemudi online akan lebih baik, itu harapan kami,” ujarnya.

    Senada, Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) juga menekankan merger Grab dan GOTO harus sepenuhnya dikuasai negara melalui Danantara agar ekonomi platform dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

    Ketua SPAI Lily Pujiati mengatakan, ekonomi platform nasional yang baru harus memastikan terpenuhinya hak seluruh rakyat untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan layak sesuai amanat konstitusi.

    “Maka untuk menjamin pekerjaan layak tersebut, pemerintah wajib mengakui para pengemudi ojol, taksol dan kurir sebagai pekerja sesuai peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan,” kata Lily dalam keterangannya pada Senin (10/11/2025).

    Lily menambahkan, pemerintah pusat maupun daerah perlu segera mengambil alih perusahaan platform karena terdapat ancaman halus dari perusahaan yang ada saat ini. Menurutnya, perusahaan hanya akan menyerap 17% tenaga kerja jika status pengemudi diubah dari mitra menjadi pekerja.

    Dia juga menyoroti penggunaan alasan “contoh Spanyol” oleh perusahaan platform. Lily menjelaskan, ekonomi platform di Spanyol masih berjalan dan tidak terjadi pengangguran massal. Justru para pengemudi mendapatkan kondisi kerja yang lebih layak. 

    Setelah status pengemudi online diubah menjadi pekerja, negara memberikan perlindungan yang memastikan hak-hak mereka terpenuhi, seperti kepastian upah minimum, batasan jam kerja, upah lembur, cuti tahunan dan cuti sakit berbayar, asuransi kesehatan, jaminan keselamatan dan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, dan hak lainnya. 

    Lily menekankan sudah saatnya Presiden melindungi pekerja platform seperti pengemudi ojol, taksol, dan kurir dengan menerbitkan Perpres yang menetapkan mereka sebagai pekerja agar seluruh haknya terpenuhi.

    “Bagi perusahaan platform yang tidak patuh pada hukum nasional untuk segera dilakukan tindakan tegas dan dikenai sanksi hingga pencabutan ijin beroperasi di Indonesia,” ujarnya.

  • Jimly Asshiddiqie Sebut Perlu ‘Reset Indonesia’

    Jimly Asshiddiqie Sebut Perlu ‘Reset Indonesia’

    Jakarta –

    Dua puluh lima tahun setelah reformasi, Indonesia dinilai perlu melakukan ‘reset’. Hal ini disampaikan penerima penghargaan Habibie Prize 2025 bidang Ilmu Sosial, Politik, Ekonomi, dan Hukum, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

    Reset yang ia maksud, tak sekadar mengganti undang-undang atau Lembaga, melainkan menata ulang system konstitusi dan membangun etika bernegara yang kuat.

    “Sudah 25 tahun reformasi berjalan, sudah saatnya kita evaluasi lagi. Kita reset ya, bahasa anak muda. Bukan kembali ke masa lalu, tapi kita maju ke depan memperbaiki. Banyak yang perlu diperbaiki,” ujar Jimly saat berbicara di acara Habibie Prize 2025 di Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (10/11).

    Jimly menjelaskan, reset Indonesia perlu dilakukan menyeluruh, termasuk di lembaga hukum seperti kepolisian yang menjadi garda terdepan penegakan hukum. “Karena polisi itu yang paling depan. Tapi kita harus lakukan kajian ulang secara menyeluruh,” katanya.

    Lebih jauh, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menekankan bahwa pembenahan sistem hukum harus berjalan beriringan dengan pembenahan mental dan etika bangsa.

    “Kalau kita mau memperbaiki mental manusia, pendekatannya mesti kultural, melalui pendidikan, melalui indoktrinasi. Tapi hasilnya lama. Maka pendekatan kultural harus bareng dengan pendekatan struktural,” ujarnya.

    Jimly Asshiddiqie menerima penghargaan Habibie Prize 2025 dari Kepala BRIN Laksana Tri Handoko. Foto: Rachmatunnisa/detikINETEtika Sebagai Fondasi Hukum

    Jimly mengibaratkan etika sebagai ‘samudra’ tempat hukum berlayar. Tanpa etika, katanya, hukum tidak dapat mencapai tujuan keadilan. “Kita tidak cukup hanya membangun hukum. Etika itu ibarat samudra, hukum itu kapal. Kapal hukum tidak mungkin berlayar mencapai tepian pulau keadilan kalau samudra etika bangsa kita kering,” ucapnya.

    Ia pun menggagas pentingnya pembangunan infrastruktur etika bernegara, termasuk kode etik dan lembaga peradilan etik yang berpuncak di Mahkamah Etik Nasional.

    “Sekarang tidak ada negara yang tidak punya undang-undang tentang etika pemerintahan. Hukumnya ditegakkan, etikanya juga ditegakkan,” tambahnya.

    Menutup pembicaraan, Jimly menyampaikan optimisme terhadap generasi muda akademisi dan pembuat kebijakan di Indonesia. “Saya optimistis. Banyak anak muda hebat,” yakinnya.

    Jimly juga mengapresiasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang melanjutkan tradisi Habibie Prize sebagai bentuk penghormatan terhadap insan ilmu pengetahuan dan kebudayaan di Indonesia.

    “Budaya memberi penghargaan dan menghormati ilmu harus diperluas di tengah era yang penuh caci maki dan saling merendahkan,” ujarnya.

    Habibie Prize merupakan bentuk apresiasi tertinggi yang diberikan negara kepada para ilmuwan dan pakar yang telah mendedikasikan karya serta penelitiannya untuk kemajuan bangsa. Penghargaan ini sekaligus menjadi sarana untuk memperkuat ekosistem riset dan inovasi di Indonesia, serta menumbuhkan semangat ilmiah di kalangan generasi muda.

    Nama penghargaan ini diambil dari sosok Prof. Dr. Ing. H. Bacharuddin Jusuf Habibie, Presiden Republik Indonesia ke-3 sekaligus Menteri Riset dan Teknologi periode 1979-1998. Habibie dikenal luas sebagai tokoh visioner yang menjadikan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai motor pembangunan nasional.

    Tahun ini, BRIN memberikan penghargaan kepada lima penerima:

    Dr. rer. nat. Rino Rakhmata Mukti, S.Si., M.Sc. (Ilmu Pengetahuan Dasar)R. Tedjo Sasmono, S.Si., Ph.D. (Ilmu Kedokteran dan Bioteknologi)Prof. Dr. Anuraga Jayanegara, S.Pt., M.Sc. (Ilmu Rekayasa)Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. (Ilmu Sosial, Politik, Ekonomi dan Hukum)Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab, Lc., M.A. (Ilmu Filsafat, Agama dan Kebudayaan)

    (rns/rns)

  • Mentan ajak ITS kembangkan teknologi modern tunjang swasembada pangan

    Mentan ajak ITS kembangkan teknologi modern tunjang swasembada pangan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengajak Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) mengambil peran strategis dalam membangun sektor pertanian nasional melalui pengembangan teknologi dan alat mesin pertanian modern berbasis inovasi karya anak bangsa.

    “Tadi kami sudah lihat, karya anak bangsa dari ITS luar biasa, ada prototipe mobil, motor, kapal selam, hingga sepeda. Ke depan, kami berharap ITS juga dapat menciptakan traktor dan alsintan terbaik di dunia,” kata Mentan saat memberikan arahan pada Reuni Akbar Alumnus ITS 2025 di Surabaya, sebagaimana keterangan di Jakarta, Minggu.

    Ia menegaskan, Indonesia tidak boleh lagi bergantung pada teknologi impor, melainkan harus mampu melahirkan teknologi pertanian modern buatan sendiri.

    “ITS dalam mendukung modernisasi pertanian sangat besar,” ujar Amran.

    Kementerian Pertanian (Kementan), lanjutnya, setiap tahun mengalokasikan anggaran hingga Rp10–15 triliun untuk pengadaan traktor dan alsintan lainnya. Oleh karena itu, ia berharap produk-produk tersebut ke depan dapat sepenuhnya berasal dari hasil karya anak bangsa.

    “Kami ingin produk itu lahir dari tangan-tangan anak bangsa. Sudah saatnya Indonesia berdiri di atas kaki sendiri dalam hal teknologi pertanian,” tutur Amran.

    Selain itu, Mentan juga menyampaikan Kementan terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, khususnya perguruan tinggi di seluruh Indonesia, dalam upaya mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan nasional.

    Ia optimistis, sinergi itu akan mempercepat transformasi pertanian dari sistem tradisional menuju pertanian modern, sekaligus memperkuat fondasi pangan Indonesia yang berdaulat dan berkelanjutan.

    Sejak awal menjabat sebagai Menteri Pertanian, Amran mengaku mendapat arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk merebut kembali swasembada pangan dalam waktu empat tahun, yang kemudian dipercepat menjadi satu tahun.

    “Setelah 21 hari ada perubahan sedikit, target empat tahun jadi tiga tahun. Setelah 45 hari ada perubahan sedikit lagi dari tiga tahun menjadi satu tahun,” beber Amran.

    Ia optimistis target ambisius tersebut dapat tercapai berkat kolaborasi erat antara Kementerian Pertanian dan ITS dalam pengembangan inovasi pertanian modern.

    “Saya yakin target itu bisa kita capai karena ada ITS bersama kami. Jawa Timur ini provinsi dengan produksi pangan tertinggi di Indonesia, dan ITS akan jadi pendukungnya,” ucap Amran.

    Mentan menambahkan, pihaknya bersama Rektor dan Ketua Alumni ITS telah sepakat untuk memulai perancangan berbagai alat pertanian strategis secara mandiri, seperti traktor, combine harvester, dan sistem irigasi cerdas.

    Ia menilai, langkah itu menjadi kunci agar Indonesia tak hanya mandiri pangan, tetapi juga mandiri teknologi.

    “Nilai kebutuhan alsintan nasional mencapai ratusan triliun rupiah. Kami ingin itu semua menjadi hasil karya anak bangsa, khususnya ITS dan para alumninya. Indonesia harus menjadi garda depan dalam teknologi pertanian modern,” tuturnya.

    Di tempat yang sama Rektor ITS Bambang Pramujati menyampaikan bahwa pihaknya siap mendukung Kementan melalui riset dan inovasi teknologi yang bisa langsung diterapkan di lapangan.

    “Memang banyak teknologi yang sudah kami kembangkan dan siap diimplementasikan, termasuk sistem bisnis berbasis digital dan penggunaan drone untuk pembuahan tanaman secara presisi,” ujar Rektor ITS Bambang.

    Menurutnya, penerapan teknologi ini akan membuat pekerjaan di lapangan jauh lebih efisien, mempercepat waktu panen, serta menekan biaya operasional petani.

    “Dengan pemanfaatan teknologi, kita bisa memperbanyak variasi hasil, meningkatkan ketepatan waktu tanam dan panen, serta menghemat tenaga dan biaya,”kata Bambang.

    Saat ini ITS tengah mengembangkan teknologi energi terbarukan (renewable energy) serta robotika yang bisa menunjang kinerja sektor pertanian dan industri hilirnya.

    “Kami memiliki berbagai inovasi, mulai dari sistem robot pertanian, hingga energi surya dan lainnya yang bisa dimanfaatkan untuk di sektor pertanian,” kata Bambang.

    “Tantangan kami sekarang adalah memastikan hasil riset ini dapat diterapkan secara luas sehingga memberi manfaat langsung bagi petani,” tambah Bambang.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Azis Kurmala
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Asosiasi Ojol Soroti Kontrasnya Laba Grab-GoTo dengan Pendapatan Driver

    Asosiasi Ojol Soroti Kontrasnya Laba Grab-GoTo dengan Pendapatan Driver

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia menyoroti kontrasnya peningkatan laba perusahaan transportasi daring seperti Grab dan GoTo dengan pendapatan para pengemudi ojek online (ojol) yang dinilai stagnan bahkan cenderung menurun. 

    Ketua Umum Garda, Raden Igun Wicaksono, mengatakan wajar jika perusahaan menginginkan margin pendapatan yang positif. 

    Namun, dia menilai kenaikan laba tersebut tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan mitra pengemudi yang menjadi tulang punggung operasional perusahaan. Dia menyebut untuk saat ini, pendapatan rata-rata sebagian besar ojol hanya bisa mendapatkan Rp100.000–Rp300.000 per hari secara bruto, belum termasuk belanja modal (capital expenditure/capex) dan biaya operasional (operating expenditure/Opex).

    “Jadi, rata-rata pendapatan bersih [netto] yang diterima seorang pengemudi ojol hanya sekitar Rp50.000–Rp150.000,” kata Igun kepada Bisnis, Sabtu (8/11/2025).

    Igun menambahkan, para pengemudi harus bekerja 12 hingga 18 jam per hari untuk memperoleh pendapatan tersebut. Namun, hasilnya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. 

    Di sisi lain, perusahaan aplikator justru menikmati margin keuntungan yang dinilainya sangat signifikan.

    Dia juga menyoroti lemahnya peran pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan, dalam mengawasi praktik bagi hasil antara perusahaan aplikator dan mitra pengemudi. Garda Indonesia mendesak pemerintah agar segera mengatur skema pembagian hasil yang lebih adil antara aplikator dan pengemudi. 

    Menurut Igun, pihaknya mengusulkan agar pengemudi memperoleh 90% hasil pendapatan, sementara perusahaan aplikator hanya berhak atas 10% komisi.

    “Cukup sudah bertahun-tahun pengemudi ojol dipotong pendapatannya sebesar 20% sampai hampir 50%,” katanya.

    Asosiasi tersebut juga mendesak Presiden Prabowo Subianto agar segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait pembagian hasil bagi ojol sebesar 90% dan aplikator 10%. Igun menegaskan, pihaknya akan terus memperjuangkan tuntutan tersebut melalui aksi unjuk rasa apabila pemerintah dan perusahaan aplikator tidak menanggapi aspirasi para pengemudi.

    “Kami sebagai asosiasi akan terus perjuangkan melalui berbagai aksi unjuk rasa atau demonstrasi memperjuangkan bagi hasil tersebut hingga ojol menang melawan arogansi perusahaan aplikator yang terus memotong secara sepihak hingga mencapai hampir 50%,” pungkasnya.

    Kinerja Keuangan GRAB dan GOTO

    Per Kuartal III/2025, Grab Holdings Limited (NASDAQ: GRAB) melaporkan kinerja keuangan positif pada kuartal III/2025 dengan membukukan laba bersih sebesar US$17 juta, setara Rp284 miliar (kurs Rp16.690 per dolar AS).

    Mengutip laporan keuangan perusahaan, capaian tersebut naik 14% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pendapatan Grab meningkat 22% secara tahunan (year-on-year/YoY) menjadi US$873 juta atau sekitar Rp14,57 triliun, dan naik 17% jika disesuaikan dengan fluktuasi kurs mata uang.

    Pertumbuhan kinerja tersebut ditopang oleh segmen On-Demand, yang mencatatkan Gross Merchandise Value (GMV) sebesar US$5,8 miliar atau Rp96,8 triliun, tumbuh 24% dibandingkan tahun lalu.

    Dari sisi profitabilitas, adjusted EBITDA mencapai US$136 juta atau sekitar Rp2,27 triliun, melonjak 51% dibandingkan kuartal yang sama tahun sebelumnya. Sementara adjusted free cash flow tercatat US$203 juta atau Rp3,39 triliun, naik US$54 juta (sekitar Rp901 miliar) secara tahunan. Dalam basis 12 bulan terakhir, nilainya mencapai US$283 juta atau Rp4,72 triliun.

    Sementara itu, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) juga mencatatkan kinerja positif pada kuartal III/2025 dengan membukukan laba sebelum pajak yang disesuaikan sebesar Rp62 miliar, menandai pertama kalinya perseroan meraih laba sebelum pajak positif sejak berdiri.

    GoTo juga mencatat adjusted EBITDA Grup sebesar Rp516 miliar, melonjak 239% YoY. Capaian tersebut menandai EBITDA positif selama empat kuartal berturut-turut, dengan nilai Rp369 miliar, membaik Rp455 miliar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

    Seiring dengan hasil tersebut, GoTo menaikkan panduan kinerja adjusted EBITDA Grup untuk setahun penuh 2025, dari Rp1,4–1,6 triliun menjadi Rp1,8–1,9 triliun.

    Dari sisi operasional, total nilai transaksi bruto (Gross Transaction Value/GTV) Grup mencapai Rp176 triliun, tumbuh 28% YoY. GTV inti Grup tercatat Rp102,8 triliun, naik 43% YoY. Pendapatan bersih juga meningkat 21% menjadi Rp4,7 triliun, sementara jumlah pengguna bertransaksi tahunan (Annual Transacting Users/ATU) di Indonesia naik 33% menjadi 61,1 juta, setara sekitar 30% populasi dewasa di Tanah Air.

    Selain itu, GoTo membukukan adjusted free cash flow positif sebesar Rp247 miliar, mencerminkan perbaikan kinerja operasional dan efisiensi biaya. Dari lini e-commerce, imbalan jasa Tokopedia mencapai Rp211 miliar per kuartal III/2025.

    Perseroan juga menegaskan kondisi keuangan yang kuat dengan posisi kas, setara kas, dan deposito jangka pendek sebesar Rp18 triliun (setara US$1,1 miliar) per 30 September 2025.

  • Bantahan Iran ke AS soal Tuduhan Mau Bunuh Dubes Israel di Meksiko

    Bantahan Iran ke AS soal Tuduhan Mau Bunuh Dubes Israel di Meksiko

    Jakarta –

    Iran membantah keras tuduhan Amerika Serikat (AS) yang menuding Teheran berencana membunuh Duta Besar Israel untuk Meksiko, Eniat Kranz Neiger. Pemerintah Iran menilai tuduhan tersebut sebagai fitnah politik yang bertujuan merusak hubungan diplomatiknya dengan Meksiko.

    Pernyataan bantahan itu muncul tak lama setelah pejabat AS mengklaim telah menggagalkan upaya pembunuhan yang diduga disusun oleh Pasukan Quds, unit elite Garda Revolusi Iran. Washington menyebut rencana itu aktif sejak akhir 2024 dan berhasil dicegah pada tahun ini.

    AS Tuduh Iran Berencana Bunuh Dubes Israel

    Pejabat AS yang berbicara secara anonim kepada Reuters dan AFP mengatakan, rencana pembunuhan terhadap Dubes Israel di Meksiko telah disusun sejak akhir tahun lalu. “Rencana tersebut telah digagalkan dan tidak menimbulkan ancaman pada saat ini,” ujarnya, dikutip Sabtu (8/11/2025).

    Menurut sumber yang sama, Pasukan Quds diduga merekrut agen dari Kedutaan Besar Iran di Venezuela untuk melancarkan operasi itu. Venezuela, yang presidennya Nicolas Maduro dikenal beraliansi taktis dengan Teheran, disebut menjadi salah satu titik koneksi dalam dugaan plot tersebut. Namun pejabat AS itu menolak menjelaskan secara detail bagaimana rencana itu berhasil digagalkan.

    Otoritas Israel dalam pernyataan terpisah menyebut pemerintah Meksiko turut berperan dalam mencegah rencana tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri Meksiko menegaskan bahwa pihaknya “tidak menerima informasi apa pun” mengenai rencana pembunuhan Dubes Israel di wilayahnya.

    Bantahan Iran dan Hubungannya dengan Meksiko

    Kedutaan Besar Iran di Meksiko melalui pernyataan resmi di media sosial X menolak tuduhan tersebut. “Itu merupakan rekayasa media, sebuah kebohongan besar,” tegas pernyataan Kedubes Iran seperti dilansir AFP.

    Iran menilai tuduhan yang dilontarkan Washington dimaksudkan untuk mengganggu hubungan baik antara Teheran dan Mexico City. “Tujuannya adalah untuk merusak hubungan yang bersahabat dan historis antara kedua negara (Meksiko dan Iran), yang dengan tegas kami tolak,” lanjut pernyataan itu.

    Kedubes Iran juga menekankan bahwa hubungan diplomatiknya dengan Meksiko selama ini berjalan baik dan berdasarkan prinsip saling menghormati. Pemerintah Meksiko sendiri menyatakan terbuka untuk kerja sama keamanan yang “saling menghormati dan terkoordinasi, selalu dalam kerangka kedaulatan nasional”.

    Respons Meksiko

    Sikap Meksiko dinilai hati-hati di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran dan Israel. Negara tersebut memiliki kebijakan luar negeri yang menekankan prinsip non-intervensi, berbeda dari sejumlah negara Amerika Latin lain yang banyak mendukung blok tertentu dalam konflik Timur Tengah.

    Meksiko diketahui mendukung penyelidikan atas tuduhan kejahatan perang oleh Israel di Jalur Gaza, namun tetap mempertahankan hubungan diplomatik yang baik dengan Tel Aviv. Dubes Israel untuk Meksiko, Eniat Kranz Neiger, menyebut bahwa otoritas keamanan dan intelijen Meksiko “bertindak untuk menetralisir ancaman ini”.

    Halaman 2 dari 3

    (wia/jbr)

  • Dilantik Jadi Perwira, 1.156 Lulusan SIP Diminta Wakapolri Pulihkan Kepercayaan Publik

    Dilantik Jadi Perwira, 1.156 Lulusan SIP Diminta Wakapolri Pulihkan Kepercayaan Publik

    Dilantik Jadi Perwira, 1.156 Lulusan SIP Diminta Wakapolri Pulihkan Kepercayaan Publik
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo meminta 1.156 perwira lulusan Sekolah Inspektur Polisi (SIP) Angkatan ke-54 Gelombang II Tahun Anggaran 2025 untuk menjadi motor perubahan di tubuh Polri dalam memulihkan kepercayaan publik.
    Dalam upacara pelantikan di Setukpa Lemdiklat Polri, Sukabumi, Kamis (6/11/2025), Dedi menegaskan bahwa pelantikan bukan sekadar kenaikan pangkat, tetapi awal tanggung jawab baru untuk menghadirkan perubahan nyata di lapangan.
    “Hari ini bukan hanya pelantikan pangkat, tetapi titik awal perubahan. Masyarakat menunggu aksi, bukan janji. Tunjukkan di lapangan bahwa kehadiran kalian membawa perbaikan nyata bagi wajah Polri,” tegas Dedi dalam keterangannya, Kamis.
    Sebanyak 1.156 perwira baru tersebut terdiri dari 1.099 polisi laki-laki dan 57 polisi wanita.
    Mereka telah menempuh empat bulan pendidikan kepemimpinan dan teknis kepolisian.
    Namun, kata Dedi, ujian sesungguhnya dimulai setelah mereka kembali ke satuan tugas masing-masing.
    “Sekarang kalian bukan lagi pelaksana, tetapi pengendali di lapangan. Bimbing anggota, jaga standar pelayanan, dan pastikan setiap kebijakan diterjemahkan menjadi tindakan. Jangan biarkan teori berhenti di ruang kelas,” pesan Dedi.
    Dedi menekankan bahwa keberhasilan perwira Polri diukur dari perubahan yang dirasakan masyarakat, bukan dari penghargaan atau banyaknya laporan kerja.
    Ia mengingatkan bahwa Polri kini sedang menghadapi tantangan besar dalam memulihkan kepercayaan publik.
    Untuk menjawab tantangan itu, Polri telah mencanangkan program Quick Wins Akselerasi Transformasi dan menerbitkan buku Do’s and Don’ts sebagai panduan perilaku anggota.
    Namun
    Wakapolri
    mengingatkan agar langkah tersebut tidak berhenti sebagai slogan, tetapi diwujudkan langsung dalam pelayanan di lapangan.
    “Quick Wins bukan di atas kertas. Ukurannya sederhana: masyarakat merasa aman, dilayani dengan hormat, dan percaya bahwa polisi bekerja untuk mereka,” ujarnya.
    Untuk itu, Dedi meminta agar para perwira baru memperkuat pelayanan publik, terutama melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) dan fungsi PAMAPTA (Patroli dan Pengamanan Tempat).
    Kedua unit tersebut, menurutnya, menjadi garda terdepan dalam membangun citra Polri di mata masyarakat.
    “Mulai dari SPKT dan PAMAPTA, ubah cara kerja, ubah cara melayani. Datangi masyarakat lebih dulu, tanggapi cepat laporan, dan pastikan setiap warga merasakan kehadiran Polri yang manusiawi dan tanggap,” tegasnya.
    Selain fokus pada pelayanan, Wakapolri juga menegaskan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana dan kejahatan nasional.
    Dalam sebulan terakhir, tercatat 228 kejadian bencana di berbagai daerah dengan kerugian mencapai Rp 129 miliar.
    Ia juga meminta seluruh jajaran menindak tegas tiga kejahatan utama yang menjadi prioritas nasional, yakni narkoba, penyelundupan, dan judi online.
    “Tiga hal ini tidak bisa ditunda. Tindakan tegas dan akuntabel harus segera dilakukan di lapangan. Jangan tunggu perintah, inisiatif adalah bentuk pengabdian,” tutur Dedi.
    Menghadapi era digital, Dedi mengingatkan seluruh perwira agar bijak menggunakan media sosial.
    Menurutnya, reputasi Polri bisa terbangun atau rusak hanya oleh satu unggahan.
    “Reputasi Polri tidak hanya dibangun di kantor, tetapi juga di ruang digital. Gunakan media sosial untuk menebar kepercayaan, bukan kontroversi,” katanya.
    Menutup arahannya, Dedi mengingatkan para perwira bahwa masyarakat tidak membutuhkan polisi yang sempurna, melainkan yang hadir dan peduli.
    “Jangan tunggu momentum. Ciptakan momentum dari lapangan. Kepercayaan publik hanya bisa diraih dengan tindakan yang konsisten, sopan, dan sigap. Tunjukkan bahwa kalian adalah perwira Polri yang hadir membawa solusi, bukan sekadar seragam baru,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wakapolri Lantik 1.158 Polisi Lulusan SIP, Ingatkan Pelayanan Humanis

    Wakapolri Lantik 1.158 Polisi Lulusan SIP, Ingatkan Pelayanan Humanis

    Jakarta –

    Sebanyak 1.158 perwira Polri resmi dilantik sebagai lulusan Sekolah Inspektur Polisi (SIP) Angkatan ke-54 Gelombang II Tahun Anggaran 2025. Dari jumlah total itu ada 1.101 polisi laki-laki (polki) dan 57 polisi wanita (polwan).

    Upacara pelantikan dipimpin langsung oleh Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo di Setukpa Lemdiklat Polri Sukabumi, Jawa Barat. Dalam arahannya, Dedi menegaskan bahwa para perwira baru tidak boleh berhenti pada teori, tetapi harus segera menunjukkan perubahan nyata di lapangan.

    “Hari ini bukan hanya pelantikan pangkat, tetapi titik awal perubahan. Masyarakat menunggu aksi, bukan janji. Tunjukkan di lapangan bahwa kehadiran kalian membawa perbaikan nyata bagi wajah Polri,” kata Dedi dalam keterangannya, Kamis (6/11/2025).

    Selama 4 bulan pendidikan SIP, para peserta dibekali pengetahuan kepemimpinan dan keterampilan teknis kepolisian. Namun, Dedi menegaskan ujian sesungguhnya dimulai setelah mereka kembali ke satuan tugas masing-masing.

    Menurut Dedi, perwira Polri tidak lagi hanya sebagai pelaksana perintah, tetapi menjadi pengendali di lapangan yang mampu membimbing anggota, menjaga standar pelayanan, dan memastikan kebijakan pimpinan dijalankan dengan baik di tingkat operasional.

    “Sekarang kalian bukan lagi pelaksana, tetapi pengendali di lapangan. Bimbing anggota, jaga standar pelayanan, dan pastikan setiap kebijakan diterjemahkan menjadi tindakan. Jangan biarkan teori berhenti di ruang kelas,” ucap Dedi.

    Dia menekankan bahwa keberhasilan seorang perwira tidak diukur dari banyaknya laporan atau penghargaan, melainkan dari seberapa besar perubahan yang dirasakan masyarakat di lingkungan tugasnya. Saat ini, Polri sedang menghadapi tantangan besar dalam memulihkan kepercayaan publik setelah berbagai dinamika dan penurunan citra yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir.

    Untuk menjawab tantangan itu, Dedi menyebut Polri telah mencanangkan program Quick Wins Akselerasi Transformasi dan menerbitkan buku Do’s and Don’ts sebagai panduan perilaku anggota. Namun Wakapolri mengingatkan agar langkah tersebut tidak berhenti sebagai slogan, tetapi diwujudkan langsung dalam pelayanan di lapangan.

    “Quick Wins bukan di atas kertas. Ukurannya sederhana: masyarakat merasa aman, dilayani dengan hormat, dan percaya bahwa polisi bekerja untuk mereka,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Dedi menyoroti pentingnya memperkuat pelayanan publik melalui optimalisasi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) dan fungsi PAMAPTA (Patroli dan Pengamanan Tempat). Menurutnya, kedua unit ini menjadi garda terdepan citra Polri di mata masyarakat. Sebagian besar lulusan SIP akan ditempatkan di fungsi itu untuk menunjukkan perubahan nyata dalam pola pelayanan.

    “Mulai dari SPKT dan PAMAPTA, ubah cara kerja, ubah cara melayani. Datangi masyarakat lebih dulu, tanggapi cepat laporan, dan pastikan setiap warga merasakan kehadiran Polri yang manusiawi dan tanggap,” tegasnya.

    Langkah ini menjadi bagian penting dalam menampilkan wajah baru pelayanan Polri yang humanis, profesional, dan cepat tanggap terhadap keluhan publik. Selain memperbaiki pelayanan, Polri juga memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana dan kejahatan nasional.

    Dedi mengatakan dalam sebulan terakhir tercatat 228 kejadian bencana di berbagai daerah dengan total kerugian mencapai Rp 129 miliar. Dia menegaskan bahwa Polri harus selalu hadir di garis depan untuk membantu masyarakat dan memastikan keamanan tetap terjaga.

    Dia juga menyoroti tiga prioritas nasional yang harus menjadi fokus seluruh jajaran: pemberantasan narkoba, penindakan penyelundupan, dan perang terhadap judi online.

    “Tiga hal ini tidak bisa ditunda. Tindakan tegas dan akuntabel harus segera dilakukan di lapangan. Jangan tunggu perintah – inisiatif adalah bentuk pengabdian,” tegasnya.

    Dalam menghadapi tantangan era digital, Wakapolri juga mengingatkan agar seluruh perwira bijak menggunakan media sosial. Di era post-truth, reputasi Polri bisa dibangun atau dihancurkan hanya dengan satu unggahan. Karena itu, ia meminta agar seluruh anggota menjaga nama baik pribadi dan institusi, serta menggunakan media sosial untuk menebarkan kepercayaan publik.

    “Reputasi Polri tidak hanya dibangun di kantor, tetapi juga di ruang digital. Gunakan media sosial untuk menebar kepercayaan, bukan kontroversi,” katanya.

    Menutup arahannya, Wakapolri menegaskan bahwa pelantikan ini bukan akhir perjalanan, melainkan awal pengabdian baru sebagai perwira Polri yang berintegritas, empatik, dan profesional. Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak membutuhkan polisi yang sempurna, tetapi polisi yang hadir, peduli, dan dapat diandalkan.

    “Jangan tunggu momentum. Ciptakan momentum dari lapangan. Kepercayaan publik hanya bisa diraih dengan tindakan yang konsisten, sopan, dan sigap. Tunjukkan bahwa kalian adalah perwira Polri yang hadir membawa solusi, bukan sekadar seragam baru,” imbuhnya.

    Halaman 2 dari 2

    (fas/knv)

  • Diskominfo Bandung Bekali Ilmu Kehumasan kepada Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) dan Relawan TIK

    Diskominfo Bandung Bekali Ilmu Kehumasan kepada Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) dan Relawan TIK

    Jakarta: Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan informasi dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Hal tersebut diwujudkan melalui kegiatan Pelatihan Kehumasan Masyarakat Digital bertema “Dari Warga, Oleh Warga, Untuk Warga: Berkarya Lewat Dunia Digital” yang dilaksanakan di Hotel Aryaduta, Rabu 5 November 2025.
     

    Kegiatan ini diikuti oleh Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) Kota Bandung dan Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Relawan TIK), yang merupakan mitra kerja Diskominfo dalam penyebaran informasi dan penguatan literasi digital di wilayah Kota Bandung.

    Kepala Bidang Diseminasi Informasi Diskominfo Kota Bandung, Susi Darsiti saat membuka acara menilai pentingnya peran KIM dan Relawan TIK sebagai mitra strategis dalam memaksimalkan layanan informasi publik. 

    “KIM dan RTIK menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam menyebarkan informasi yang tepat, membangun literasi digital, serta menciptakan kedekatan dengan warga. Kolaborasi ini sangat penting untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujarnya.

    Melalui pelatihan ini, Diskominfo berharap KIM dan Relawan TIK semakin mampu menjadi garda terdepan dalam penyebaran informasi publik dan edukasi literasi digital. 

    “Dengan kompetensi yang terus ditingkatkan, kita berharap informasi yang dihadirkan bukan hanya informatif, tetapi juga inspiratif dan membangun. Ini merupakan langkah bersama menuju Bandung yang semakin cerdas dan terhubung,” tutur Susi. 

    Sedangkan Ketua Relawan TIK Kota Bandung, Satria Andika menyampaikan kemampuan storytelling menjadi kunci dalam membangun citra positif Kota Bandung. Menurutnya, pesan yang disampaikan dalam bentuk cerita yang relevan dan menyentuh akan lebih mudah diterima masyarakat.

    Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi KIM (FKKIM) Kota Bandung, Wahyudin, memaparkan upaya penanganan isu hoaks serta penyebaran informasi di tingkat kewilayahan. Ia menekankan perlunya ketepatan data dan kolaborasi antar komunitas untuk menjaga suasana kondusif di masyarakat.

    Pelatihan ini menghadirkan dua narasumber praktisi di bidang kehumasan dan media digital. Brilliant Awal, praktisi kehumasan, membahas potensi konten lokal Kota Bandung yang dapat dikembangkan menjadi narasi positif di media sosial, merujuk pada berbagai fenomena budaya dan peristiwa daerah yang berpotensi viral.

    Narasumber kedua, fotografer dan konten kreator profesional Dudi Sugandi, memberikan materi tentang personal branding melalui fotografi.  Ia mengungkapkan, bagaimana foto mampu bercerita, membangun pesan, dan meningkatkan citra positif objek yang diangkat, sehingga dapat menjadi media yang efektif dalam membangun kebanggaan terhadap kota. 

    Jakarta: Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan informasi dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Hal tersebut diwujudkan melalui kegiatan Pelatihan Kehumasan Masyarakat Digital bertema “Dari Warga, Oleh Warga, Untuk Warga: Berkarya Lewat Dunia Digital” yang dilaksanakan di Hotel Aryaduta, Rabu 5 November 2025.
     

    Kegiatan ini diikuti oleh Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) Kota Bandung dan Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Relawan TIK), yang merupakan mitra kerja Diskominfo dalam penyebaran informasi dan penguatan literasi digital di wilayah Kota Bandung.
     
    Kepala Bidang Diseminasi Informasi Diskominfo Kota Bandung, Susi Darsiti saat membuka acara menilai pentingnya peran KIM dan Relawan TIK sebagai mitra strategis dalam memaksimalkan layanan informasi publik. 
     
    “KIM dan RTIK menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam menyebarkan informasi yang tepat, membangun literasi digital, serta menciptakan kedekatan dengan warga. Kolaborasi ini sangat penting untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujarnya.

    Melalui pelatihan ini, Diskominfo berharap KIM dan Relawan TIK semakin mampu menjadi garda terdepan dalam penyebaran informasi publik dan edukasi literasi digital. 
     
    “Dengan kompetensi yang terus ditingkatkan, kita berharap informasi yang dihadirkan bukan hanya informatif, tetapi juga inspiratif dan membangun. Ini merupakan langkah bersama menuju Bandung yang semakin cerdas dan terhubung,” tutur Susi. 
     
    Sedangkan Ketua Relawan TIK Kota Bandung, Satria Andika menyampaikan kemampuan storytelling menjadi kunci dalam membangun citra positif Kota Bandung. Menurutnya, pesan yang disampaikan dalam bentuk cerita yang relevan dan menyentuh akan lebih mudah diterima masyarakat.
     
    Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi KIM (FKKIM) Kota Bandung, Wahyudin, memaparkan upaya penanganan isu hoaks serta penyebaran informasi di tingkat kewilayahan. Ia menekankan perlunya ketepatan data dan kolaborasi antar komunitas untuk menjaga suasana kondusif di masyarakat.
     
    Pelatihan ini menghadirkan dua narasumber praktisi di bidang kehumasan dan media digital. Brilliant Awal, praktisi kehumasan, membahas potensi konten lokal Kota Bandung yang dapat dikembangkan menjadi narasi positif di media sosial, merujuk pada berbagai fenomena budaya dan peristiwa daerah yang berpotensi viral.
     
    Narasumber kedua, fotografer dan konten kreator profesional Dudi Sugandi, memberikan materi tentang personal branding melalui fotografi.  Ia mengungkapkan, bagaimana foto mampu bercerita, membangun pesan, dan meningkatkan citra positif objek yang diangkat, sehingga dapat menjadi media yang efektif dalam membangun kebanggaan terhadap kota. 
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (SAW)

  • BTN Jadi yang Terdepan Bantu Rakyat Miliki Rumah Impian di Satu Tahun Pemerintahan Prabowo

    BTN Jadi yang Terdepan Bantu Rakyat Miliki Rumah Impian di Satu Tahun Pemerintahan Prabowo

    JAKARTA – BTN menunjukkan kiprahnya sebagai mitra utama pemerintah dalam mewujudkan pembiayaan perumahan nasional di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    BTN menjadi garda terdepan dalam mendukung visi pemerintah menjadikan kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau sebagai bagian dari pemerataan ekonomi nasional.

    Hingga akhir September 2025, BTN telah menyalurkan KPR Sejahtera FLPP sebesar Rp186,58 triliun, naik 8,0 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp172,76 triliun.

    Artinya, BTN telah mengucurkan sekitar Rp13,82 triliun agar masyarakat dapat memiliki rumah subsidi dalam satu tahun terakhir atau kurun waktu yang tidak jauh berbeda dengan satu tahun periode pemerintahan Presiden Prabowo.

    Selain itu, sebagai wujud komitmen program Tiga Juta Rumah, pemerintahan Presiden Prabowo pada bulan Juni 2025 memutuskan untuk menaikkan kuota KPR FLPP dari 220.000 menjadi 350.000 secara nasional untuk tahun 2025. Dari total nasional, BTN dipercaya menyalurkan 220.000 unit dan tetap menjadi penyalur KPR subsidi terbesar dengan pangsa pasar sekitar 62 persen.

    “Dengan kuota 220.000 unit untuk BTN, artinya BTN mengakadkan 220.000 rumah pada tahun ini saja. Kalau dibagi dengan jumlah hari kerja, setiap hari BTN mengakadkan 1.000 rumah. Ini mesin KPR terbesar yang pernah ada di Indonesia,” ujar Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu melalui siaran pers yang diterima redaksi VOI pada Selasa, 4 November.

    Pemerintahan Prabowo dengan target tiga juta rumahnya — yaitu dua juta di perdesaan dan satu juta di perkotaan — bahkan percaya bahwa pembangunan rumah secara masif dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi.

    Selain aktif memberikan masukan kepada pemerintah, BTN juga memastikan kesiapan ekosistemnya bersama sektor perumahan, serta melakukan penyesuaian proses bisnis dan kapasitas operasionalnya untuk mendukung program Tiga Juta Rumah, sejalan dengan transformasi yang telah dimulai beberapa tahun ke belakang, termasuk di sisi digital.

    Inisiatif digitalnya yang paling utama yakni super app Bale by BTN yang terintegrasi dengan Bale Properti untuk membantu masyarakat memilih rumah impiannya dan mengajukan KPR secara online

  • Pangkoarmada RI terima Brevet Kompetensi Principal Warfare Officer

    Pangkoarmada RI terima Brevet Kompetensi Principal Warfare Officer

    Jakarta (ANTARA) – Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) RI Laksamana Madya TNI Denih Hendrata mendapatkan Brevet Kompetensi Principal Warfare Officer (PWO) di Mako Kodiklatal Surabaya, Jawa Timur, Selasa (4/11).

    Berdasarkan siaran pers resmi yang diterima di Jakarta, dijelaskan penghargaan itu diberikan kepada 11 pejabat bintang di lingkungan pejabat tinggi TNI AL.

    “Penghargaan diberikan kepada para Laksamana TNI-AL korps pelaut yang pernah bertugas di KRI jenis kombatan/penempur di jajaran Satuan-Satuan Koarmada sebagai garda terdepan kekuatan TNI-AL,” kata Denih saat dikonfirmasi ANTARA lewat pesan singkat, Rabu.

    Denih dan 10 perwira tinggi lainnya mendapat brevet tersebut karena dianggap berjasa mengembangkan kualitas pendidikan PWO sehingga melahirkan para perwira korps pelaut yang terpilih sebagai pengawak kapal-kapal perang bersenjata modern.

    Para jebolan pendidikan di TNI AL itu, kata Denih, juga berperan sebagai perwira pengendali tempur laut yang adaptif terhadap perkembangan era pertempuran.

    “Korps pelaut penyandang PWO hasil didik Pusdikopsla/Selapa di bawah Kodiklatal ini, selain profesional, juga diharapkan memiliki keunggulan jiwa militansi yang tinggi,” jelas dia.

    Denih berharap pemberian brevet ini bisa meningkatkan motivasi seluruh pejabat tinggi AL untuk menghasilkan perwira-perwira terbaik guna menjaga kedaulatan laut Indonesia.

    Untuk diketahui, 11 perwira tinggi yang menerima kehormatan ini yaitu, Wakasal Laksdya TNI Erwin S. Aldedharma, Pangkoarmada RI Laksdya TNI Denih Hendrata, Irjenal Laksdya TNI Achmad Wibisono, Irjen TNI Laksdya TNI Hersan, Staf Khusus Kasal Laksdya TNI Agus Hariadi, Asrena Kasal Laksda TNI H. Krisno Utomo, Asops Kasal Laksda TNI Yayan Sofiyan, Wadan Kodiklatal Laksda TNI Singgih Sugiharto, Pangkoarmada I Laksda TNI Haris Bima Bayuseto, Danseskoal Laksda TNI Ariantyo Condrowibowo, dan Gubernur AAL Laksda TNI Sigit Santoso.

    Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut (Kodiklatal) Letjen TNI (Mar) Nur Alamsyah dalam siaran pers mengatakan brevet kehormatan ini merupakan bentuk pengakuan terhadap kontribusi dan kesiapsiagaan TNI AL kepada para perwira tinggi dalam menjalankan operasi demi kemajuan TNI Angkatan Laut.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.