Xcloud.id

NGO: GARDA

  • Asuransi Astra Hadirkan Express Discharge untuk Permudah Klaim dan Rawat Jalan

    Asuransi Astra Hadirkan Express Discharge untuk Permudah Klaim dan Rawat Jalan

    Jakarta: Asuransi Astra melalui produk asuransi kesehatannya, Garda Medika meluncurkan layanan Express Discharge di aplikasi Garda Mobile Medcare. Fitur baru ini dihadirkan untuk meningkatkan efisiensi proses berobat di rumah sakit sekaligus memberikan pengalaman yang lebih praktis bagi pengguna.

    Operation Director Asuransi Astra Henry Yoga menjelaskan, layanan Express Discharge dirancang untuk memberikan kemudahan bagi peserta asuransi ketika membutuhkan layanan rawat jalan maupun rawat inap. Layanan ini juga menjadi bagian dari upaya Asuransi Astra dalam membangun ekosistem digital yang terintegrasi antara rumah sakit, perusahaan, dan pengguna asuransi.

    “Dengan adanya aplikasi ini, teman-teman rumah sakit untuk mengontak ke Garda Medika tidak perlu telepon lagi. Tinggal masuk ke aplikasi itu, semua data bisa di-input di situ,” kata Henry saat acara “The Launching of Express Discharge” di Jakarta, Rabu, 12 November 2025.

    Di sisi lain, kehadiran layanan digital ini juga membantu perusahaan dalam memantau proses klaim karyawan secara real time. “Untuk company-nya sendiri, dia juga pengen lihat, proses klaim apa saja yang sedang terjadi, siapa saja karyawannya yang sedang dirawat,” sambungnya.
     

    Lebih lanjut, Henry menjelaskan bahwa Garda Mobile Medcare hadir sebagai platform utama bagi pelanggan dengan fokus memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk melalui fitur digital card.

    Selain digital card, aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur e-consultation dan e-claim sehingga proses klaim kini bisa dilakukan lebih cepat dibanding sebelumnya.

    “Itu kenapa kita bangun e-claim waktu itu dengan janjinya adalah dua hari. Puji Tuhan hari ini performance-nya adalah 80 persen dibayar di hari yang sama. Saya malah dulu mimpinya dia (pasien) belum pulang dari rumah sakit, dia (dana klaim) udah masuk,” ungkapnya.

    Pengembangan fitur Express Discharge berangkat dari evaluasi terhadap berbagai keluhan pelanggan, terutama yang berkaitan dengan layanan rawat jalan. Ia menyoroti panjangnya waktu antrean pasien untuk berkonsultasi ke dokter yang bisa mencapai dua jam.

    Meskipun Asuransi Astra sebelumnya sudah memiliki layanan Express Appointment untuk mempercepat proses administrasi awal, masih ada tahapan yang perlu disederhanakan setelah pasien selesai berkonsultasi.

    Melalui fitur Express Discharge, Asuransi Astra kini berupaya mempermudah seluruh proses pengobatan pasien di rumah sakit, termasuk urusan pembayaran dan pengambilan obat.

    Jakarta: Asuransi Astra melalui produk asuransi kesehatannya, Garda Medika meluncurkan layanan Express Discharge di aplikasi Garda Mobile Medcare. Fitur baru ini dihadirkan untuk meningkatkan efisiensi proses berobat di rumah sakit sekaligus memberikan pengalaman yang lebih praktis bagi pengguna.
     
    Operation Director Asuransi Astra Henry Yoga menjelaskan, layanan Express Discharge dirancang untuk memberikan kemudahan bagi peserta asuransi ketika membutuhkan layanan rawat jalan maupun rawat inap. Layanan ini juga menjadi bagian dari upaya Asuransi Astra dalam membangun ekosistem digital yang terintegrasi antara rumah sakit, perusahaan, dan pengguna asuransi.
     
    “Dengan adanya aplikasi ini, teman-teman rumah sakit untuk mengontak ke Garda Medika tidak perlu telepon lagi. Tinggal masuk ke aplikasi itu, semua data bisa di-input di situ,” kata Henry saat acara “The Launching of Express Discharge” di Jakarta, Rabu, 12 November 2025.

    Di sisi lain, kehadiran layanan digital ini juga membantu perusahaan dalam memantau proses klaim karyawan secara real time. “Untuk company-nya sendiri, dia juga pengen lihat, proses klaim apa saja yang sedang terjadi, siapa saja karyawannya yang sedang dirawat,” sambungnya.
     

     
    Lebih lanjut, Henry menjelaskan bahwa Garda Mobile Medcare hadir sebagai platform utama bagi pelanggan dengan fokus memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk melalui fitur digital card.
     
    Selain digital card, aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur e-consultation dan e-claim sehingga proses klaim kini bisa dilakukan lebih cepat dibanding sebelumnya.
     
    “Itu kenapa kita bangun e-claim waktu itu dengan janjinya adalah dua hari. Puji Tuhan hari ini performance-nya adalah 80 persen dibayar di hari yang sama. Saya malah dulu mimpinya dia (pasien) belum pulang dari rumah sakit, dia (dana klaim) udah masuk,” ungkapnya.
     
    Pengembangan fitur Express Discharge berangkat dari evaluasi terhadap berbagai keluhan pelanggan, terutama yang berkaitan dengan layanan rawat jalan. Ia menyoroti panjangnya waktu antrean pasien untuk berkonsultasi ke dokter yang bisa mencapai dua jam.
     
    Meskipun Asuransi Astra sebelumnya sudah memiliki layanan Express Appointment untuk mempercepat proses administrasi awal, masih ada tahapan yang perlu disederhanakan setelah pasien selesai berkonsultasi.
     
    Melalui fitur Express Discharge, Asuransi Astra kini berupaya mempermudah seluruh proses pengobatan pasien di rumah sakit, termasuk urusan pembayaran dan pengambilan obat.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • Asuransi Astra Hadirkan Express Discharge untuk Permudah Klaim dan Rawat Jalan

    Asuransi Astra Permudah Klaim dan Rawat Inap Lewat Fitur Express Discharge

    Jakarta: Asuransi Astra melalui produk asuransi kesehatannya, Garda Medika meluncurkan layanan Express Discharge di aplikasi Garda Mobile Medcare. Fitur baru ini dihadirkan untuk meningkatkan efisiensi proses berobat di rumah sakit sekaligus memberikan pengalaman yang lebih praktis bagi pengguna.

    Operation Director Asuransi Astra Henry Yoga menjelaskan, layanan Express Discharge dirancang untuk memberikan kemudahan bagi peserta asuransi ketika membutuhkan layanan rawat jalan maupun rawat inap. Layanan ini juga menjadi bagian dari upaya Asuransi Astra dalam membangun ekosistem digital yang terintegrasi antara rumah sakit, perusahaan, dan pengguna asuransi.

    “Dengan adanya aplikasi ini, teman-teman rumah sakit untuk mengontak ke Garda Medika tidak perlu telepon lagi. Tinggal masuk ke aplikasi itu, semua data bisa di-input di situ,” kata Henry saat acara “The Launching of Express Discharge” di Jakarta, Rabu, 12 November 2025.

    Di sisi lain, kehadiran layanan digital ini juga membantu perusahaan dalam memantau proses klaim karyawan secara real time. “Untuk company-nya sendiri, dia juga pengen lihat, proses klaim apa saja yang sedang terjadi, siapa saja karyawannya yang sedang dirawat,” sambungnya.
     

    Lebih lanjut, Henry menjelaskan bahwa Garda Mobile Medcare hadir sebagai platform utama bagi pelanggan dengan fokus memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk melalui fitur digital card.

    Selain digital card, aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur e-consultation dan e-claim sehingga proses klaim kini bisa dilakukan lebih cepat dibanding sebelumnya.

    “Itu kenapa kita bangun e-claim waktu itu dengan janjinya adalah dua hari. Puji Tuhan hari ini performance-nya adalah 80 persen dibayar di hari yang sama. Saya malah dulu mimpinya dia (pasien) belum pulang dari rumah sakit, dia (dana klaim) udah masuk,” ungkapnya.

    Pengembangan fitur Express Discharge berangkat dari evaluasi terhadap berbagai keluhan pelanggan, terutama yang berkaitan dengan layanan rawat jalan. Ia menyoroti panjangnya waktu antrean pasien untuk berkonsultasi ke dokter yang bisa mencapai dua jam.

    Meskipun Asuransi Astra sebelumnya sudah memiliki layanan Express Appointment untuk mempercepat proses administrasi awal, masih ada tahapan yang perlu disederhanakan setelah pasien selesai berkonsultasi.

    Melalui fitur Express Discharge, Asuransi Astra kini berupaya mempermudah seluruh proses pengobatan pasien di rumah sakit, termasuk urusan pembayaran dan pengambilan obat.

    Jakarta: Asuransi Astra melalui produk asuransi kesehatannya, Garda Medika meluncurkan layanan Express Discharge di aplikasi Garda Mobile Medcare. Fitur baru ini dihadirkan untuk meningkatkan efisiensi proses berobat di rumah sakit sekaligus memberikan pengalaman yang lebih praktis bagi pengguna.
     
    Operation Director Asuransi Astra Henry Yoga menjelaskan, layanan Express Discharge dirancang untuk memberikan kemudahan bagi peserta asuransi ketika membutuhkan layanan rawat jalan maupun rawat inap. Layanan ini juga menjadi bagian dari upaya Asuransi Astra dalam membangun ekosistem digital yang terintegrasi antara rumah sakit, perusahaan, dan pengguna asuransi.
     
    “Dengan adanya aplikasi ini, teman-teman rumah sakit untuk mengontak ke Garda Medika tidak perlu telepon lagi. Tinggal masuk ke aplikasi itu, semua data bisa di-input di situ,” kata Henry saat acara “The Launching of Express Discharge” di Jakarta, Rabu, 12 November 2025.

    Di sisi lain, kehadiran layanan digital ini juga membantu perusahaan dalam memantau proses klaim karyawan secara real time. “Untuk company-nya sendiri, dia juga pengen lihat, proses klaim apa saja yang sedang terjadi, siapa saja karyawannya yang sedang dirawat,” sambungnya.
     

     
    Lebih lanjut, Henry menjelaskan bahwa Garda Mobile Medcare hadir sebagai platform utama bagi pelanggan dengan fokus memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk melalui fitur digital card.
     
    Selain digital card, aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur e-consultation dan e-claim sehingga proses klaim kini bisa dilakukan lebih cepat dibanding sebelumnya.
     
    “Itu kenapa kita bangun e-claim waktu itu dengan janjinya adalah dua hari. Puji Tuhan hari ini performance-nya adalah 80 persen dibayar di hari yang sama. Saya malah dulu mimpinya dia (pasien) belum pulang dari rumah sakit, dia (dana klaim) udah masuk,” ungkapnya.
     
    Pengembangan fitur Express Discharge berangkat dari evaluasi terhadap berbagai keluhan pelanggan, terutama yang berkaitan dengan layanan rawat jalan. Ia menyoroti panjangnya waktu antrean pasien untuk berkonsultasi ke dokter yang bisa mencapai dua jam.
     
    Meskipun Asuransi Astra sebelumnya sudah memiliki layanan Express Appointment untuk mempercepat proses administrasi awal, masih ada tahapan yang perlu disederhanakan setelah pasien selesai berkonsultasi.
     
    Melalui fitur Express Discharge, Asuransi Astra kini berupaya mempermudah seluruh proses pengobatan pasien di rumah sakit, termasuk urusan pembayaran dan pengambilan obat.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • Sugeng IPW Didemo Mahasiswa hingga Ricuh, Dinilai Tak Jalankan Tugas sebagai Anggota Dewan

    Sugeng IPW Didemo Mahasiswa hingga Ricuh, Dinilai Tak Jalankan Tugas sebagai Anggota Dewan

    GELORA.CO – Aksi demonstrasi yang digelar Garda Revolusi Mahasiswa Bogor di depan Gedung DPRD Kota Bogor, Rabu, 12 November 2025 berakhir ricuh.

    Massa aksi yang menuntut evaluasi terhadap kinerja anggota DPRD Kota Bogor sempat menjebol pagar dan membakar ban di depan gerbang gedung dewan.

    Aksi tersebut digelar sebagai bentuk kekecewaan mahasiswa terhadap dugaan tidak profesionalnya salah satu anggota DPRD Kota Bogor, Sugeng Teguh Santoso (STS), yang juga diketahui menjabat sebagai anggota Komisi I DPRD Kota Bogor sekaligus Ketua Indonesia Police Watch (IPW).

    Koordinator aksi, Raden, dalam orasinya menegaskan bahwa pihaknya mendesak pimpinan DPRD Kota Bogor untuk melakukan evaluasi total terhadap seluruh anggota dewan.

    “Kami meminta pimpinan DPRD segera mengambil langkah tegas. Jika tidak ada evaluasi, kami akan mengawal kasus ini sampai tuntas. Korupsi dan penyalahgunaan wewenang di Kota Bogor harus diberantas,” ujar Raden di tengah aksi.

    Sikap Sugeng Teguh Santoso Disorot

    Madsa menilai, Sugeng cenderung bungkam atas sejumlah kasus Korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) tidak hanya merusak tatanan pemerintahan. Hal ini dikhawatirkan akan merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara.

    Ketika aparat penegak hukum tengah mengungkap jaringan mafia minyak dan tambang, seluruh elemen, termasuk lembaga legislatif daerah, diharapkan memberikan dukungan penuh terhadap upaya pemberantasan korupsi tersebut.

    Dalam konteks itu, Komisi I DPRD Kota Bogor memiliki peran strategis di bidang pemerintahan, antara lain melakukan pengawasan terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah, memastikan pelayanan publik berjalan efektif, serta menjaga agar tata kelola pemerintahan berlangsung transparan dan akuntabel.

    Namun, arah perhatian tersebut dinilai tidak sepenuhnya tercermin.

    Sugeng Teguh Santoso justru banyak menanggapi hal yang diluar tugasnya sebagai anggota DPRD Kota Bogor. Ia lebih menyoroti polemik penetapan tersangka dalam kasus Tata Kelola Minyak Mentah dan Produk Kilang PT Pertamina (Persero) yang melibatkan M. Kerry Andrianto Riza, putra pengusaha Reza Chalid.

    Sikap tersebut menuai kritik dari kalangan mahasiswa karena dinilai tidak sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi dan penegakan hukum yang tengah dijalankan aparat penegak hukum pusat.

    DPRD Kota Bogor Respons Aspirasi Mahasiswa

    Menanggapi aksi tersebut, Anggota Komisi II DPRD Kota Bogor, H. Edi Kholki Zaelani, S.Sos, menyampaikan apresiasi kepada para mahasiswa yang telah menyuarakan aspirasi terkait integritas lembaga legislatif.

    “Kami menerima aspirasi dari teman-teman mahasiswa. Terkait isi tuntutannya, akan kami pelajari dan laporkan ke pimpinan untuk ditindaklanjuti. Saya sangat mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, terutama di Kota Bogor,” kata Edi Kholki. 

    Aksi yang sempat memanas akhirnya mereda setelah dilakukan dialog terbuka antara perwakilan mahasiswa dan anggota DPRD.

    Massa kemudian membubarkan diri secara tertib usai menyerahkan berkas tuntutan resmi kepada pihak DPRD.

    Mengkonfirmasi aksi mahasiswa itu, Disway telah menghubungi Sugeng Teguh Santoso melalui pesan singkat. 

    Namun, hingga berita ini ditulis, Sugeng belum merespons. 

  • PWI-Jenderal Dudung Abdurachman perkuat sinergi untuk bela negara

    PWI-Jenderal Dudung Abdurachman perkuat sinergi untuk bela negara

    Jakarta (ANTARA) – Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat melakukan pertemuan dengan Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman di Kantor Penasihat Khusus Presiden, Jakarta, Rabu.

    Pertemuan ini secara khusus membahas upaya kolaborasi untuk memperkuat nilai-nilai bela negara dan persatuan bangsa, sekaligus menegaskan kontribusi pers dalam isu pertahanan nasional di tengah dinamika informasi yang semakin kompleks.

    Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir menyampaikan bahwa insan pers mengemban tanggung jawab besar dalam menjaga keutuhan bangsa.

    Ia juga menyoroti pentingnya peran PWI sebagai penjaga moral profesi di tengah derasnya arus informasi.

    “PWI ingin menjadi garda terdepan menjaga integritas dan etika profesi. Kita tidak boleh kalah oleh derasnya arus informasi digital yang sering kali menyesatkan publik,” kata Munir.

    Munir menambahkan melalui karya jurnalistik yang mendidik dan beretika, insan pers dapat memperkuat semangat kebangsaan, menumbuhkan kecintaan pada tanah air, dan meneguhkan persatuan bangsa.

    Dalam rangka mewujudkan tanggung jawab ini, Munir memaparkan rencana PWI untuk menyusun program bersama yang fokus pada peningkatan peran aktif pers dalam menjaga keutuhan bangsa.

    “Kami ingin agar wartawan semakin berperan aktif dalam menjaga persatuan bangsa dan harmoni sosial di tengah masyarakat,” lanjut Munir.

    Menanggapi inisiatif PWI, Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional Dudung Abdurachman menyambut baik rencana tersebut dan menyatakan sepakat dengan krusialnya peran wartawan dalam membangun kesadaran bela negara.

    “Media dan wartawan dapat membentuk opini publik yang sehat serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dari banyaknya informasi yang sering memecah belah,” ujar mantan Kepala Staf Angkatan Darat ini.

    Dudung menegaskan dukungan penuhnya terhadap langkah PWI Pusat menjadikan nilai-nilai kebangsaan sebagai fondasi dalam pengembangan kapasitas wartawan.

    “Media yang berintegritas dan berwawasan kebangsaan merupakan pilar penting dalam menjaga stabilitas sosial dan memperkuat karakter bangsa,” kata Dudung yang juga pernah menjabat Pangdam Jaya.

    Senada dengan pandangan tersebut, Sekretaris Jenderal PWI Pusat Zulmansyah Sekedang turut memperkuat bahwa semangat bela negara adalah tanggung jawab setiap warga negara, termasuk para jurnalis.

    “Semangat bela negara adalah tanggung jawab setiap warga negara, dan para wartawan memiliki kekuatan untuk membangun kesadaran tersebut untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” kata Zulmansyah.

    Di akhir audiensi, Akhmad Munir juga mengundang Jenderal Dudung Abdurachman untuk hadir dalam peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang dipusatkan di Serang, Banten, pada 9 Februari 2026.

    Munir turut memperkenalkan susunan pengurus baru PWI Pusat periode 2025-2030 yang hadir dalam audiensi tersebut, di antaranya Ketua Dewan Kehormatan Atal S. Depari, Ketua Bidang Hukum Anriko Pasaribu, Wakil Ketua Bidang Kerja Sama Kadirah, Ketua Departemen Hankam dan Polri Johnny Handjojo, Wakil Ketua Departemen Hankam Bidang TNI Badar Subur, Wakil Ketua Departemen Hankam Bidang Polri Musrifah, Ketua Departemen Hukum Baren Antonio Siagian, serta Wakil Ketua Bidang Departemen Kajian dan Litbang Jimmy Endey.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Selaras dengan Asta Cita, BRI Peduli Perkuat Infrastruktur Kesehatan Lewat Penyaluran Ratusan Unit Ambulans di Seluruh Indonesia

    Selaras dengan Asta Cita, BRI Peduli Perkuat Infrastruktur Kesehatan Lewat Penyaluran Ratusan Unit Ambulans di Seluruh Indonesia

    Penyaluran bantuan ini juga merupakan salah satu bentuk nyata komitmen BRI dalam memperkuat ketahanan sistem layanan kesehatan nasional. Ke depannya, BRI akan terus mengambil peran strategis dalam membangun akses layanan kesehatan yang inklusif serta memperkuat kualitas hidup masyarakat Indonesia.

    Dhanny juga menegaskan bahwa penyaluran bantuan dari BRI Peduli sejalan dengan komitmen perusahaan dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) poin ke-3, yakni Good Health and Well-being, serta mendukung Asta Cita Pemerintah dalam mewujudkan bangsa yang sehat, cerdas, dan berdaya.

    Pada kesempatan terpisah, Direktur RSU Aisyiyah Muntilan, Jawa Tengah dr. Dwi Ambarwati, MARS, selaku penerima manfaat bantuan ambulans dari BRI Peduli, menambahkan bahwa keberadaan ambulans dari BRI Peduli telah membantu tenaga kesehatan untuk segera melakukan tindakan penyelamatan pertama dan meningkatkan peluang keselamatan pasien dalam situasi kritis.

    Selain itu, keberadaan ambulans juga mendukung kinerja tenaga medis RSU Aisyiyah Muntilan yang selama ini menjadi garda terdepan dalam penanganan pasien darurat.

    “Terima kasih atas bantuan dari BRI Peduli bagi RSU Aisyiyah Muntilan. Bantuan ini sangat membantu kami dalam menambah sarana pelayanan, baik untuk rujukan internal maupun eksternal RS Aisyiyah Muntilan. Ini juga menjadi salah satu contoh kolaborasi nyata dalam upaya pemerataan kesehatan dan peningkatan pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat,” imbuhnya.

  • Siap Hadapi Invasi AS, Negara Ini Susun Taktik Gerilya dan Anarkisasi

    Siap Hadapi Invasi AS, Negara Ini Susun Taktik Gerilya dan Anarkisasi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Venezuela menyiapkan rencana perlawanan dua lapis, berupa taktik gerilya yang melibatkan ratusan titik aksi dan langkah “anarkisasi” untuk menciptakan kekacauan dalam negeri, jika terjadi serangan udara atau darat dari Amerika Serikat.

    Menurut sumber yang mengetahui upaya dan dokumen perencanaan yang dilihat Reuters, strategi itu merupakan pengakuan terselubung bahwa angkatan bersenjata Venezuela kekurangan personel dan peralatan untuk menghadapi konfrontasi konvensional.

    Rencana tersebut muncul di tengah pernyataan Presiden AS Donald Trump yang beberapa kali menyiratkan kemungkinan operasi darat di Venezuela, menyusul serangkaian serangan terhadap kapal yang diduga terlibat penyelundupan narkoba di Karibia dan peningkatan kehadiran militer AS di kawasan.

    Trump sempat mengatakan “daratan akan menjadi yang berikutnya”, meski kemudian membantah sedang mempertimbangkan serangan di dalam wilayah Venezuela.

    Sumber-sumber yang diwawancarai Reuters dan dokumen perencanaan bertahun-tahun menunjukkan Caracas menyiapkan dua strategi utama.

    Pertama, perlawanan bergaya gerilya, melibatkan unit-unit kecil yang disebar di lebih dari 280 lokasi untuk melakukan sabotase. Dokumen pelatihan yang terlihat bertanggal antara 2012-2022, termasuk rencana operasi dari September 2019, merinci penempatan senapan mesin, pelontar granat, serta cara bertahan dan orientasi medan.

    Kedua, anarkisasi, langkah yang belum diakui resmi tetapi menurut sumber melibatkan dinas intelijen dan pendukung bersenjata partai penguasa untuk menciptakan kerusuhan di jalan-jalan Caracas dan membuat negara tak terkendali bagi pasukan asing. Satu sumber menaksir hanya 5.000-7.000 orang yang mungkin terlibat dalam skenario anarkisasi itu, termasuk personel intelijen, pendukung partai bersenjata, dan milisi.

    Kedua taktik ini dirancang saling melengkapi, namun sumber yang dekat dengan pemerintah mengakui peluang keberhasilan mereka rendah. “Kita tidak akan bertahan hingga 2 jam dalam perang konvensional,” kata seorang sumber dekat pemerintahan, merujuk pada ketidakmampuan Venezuela menghadapi konflik konvensional melawan kekuatan besar.

    Seorang sumber lain juga menilai, “Kita belum siap berhadapan langsung dengan tentara paling kuat dan terlatih di dunia.”

    Realita di lapangan memperlihatkan kelemahan struktural: pasukan yang menua, peralatan yang usang, dan kemampuan logistik yang rapuh. Beberapa komandan disebut terpaksa bernegosiasi dengan produsen lokal untuk memberi makan pasukan karena suplai pemerintah tidak mencukupi.

    Pangkat-bawah menerima upah sekitar US$100 per bulan, jauh di bawah estimasi US$500 sebagai biaya dasar kebutuhan pangan bulanan, menurut data April dari Center for Documentation and Social Analysis milik Federasi Guru Venezuela. Kondisi ini membuka kemungkinan desersi jika terjadi konfrontasi.

    Meskipun Presiden Nicolas Maduro menyatakan jutaan warga terlatih sebagai milisi, ia mengeklaim 8 juta warga berlatih di milisi, sumber pertahanan memperkirakan jumlah peserta efektif dalam skenario “anarkisasi” jauh lebih kecil. Di sisi lain, sekitar 60.000 anggota tentara dan Garda Nasional disiapkan untuk operasi perlawanan gerilya.

    Peralatan militer Venezuela mayoritas buatan Rusia dan berumur puluhan tahun. Caracas membeli sekitar 20 jet Sukhoi pada 2000-an, namun seorang sumber berkata dibandingkan dengan bomber B-2 milik AS, itu tidak ada apa-apanya. Selain Sukhoi, helikopter, tank, dan rudal portabel buatan Rusia dinilai sudah kedaluwarsa.

    Meski demikian, pemerintah mengklaim telah menempatkan sekitar 5.000 rudal Igla portabel-senjata antipesawat bahu-membahu-di berbagai posisi negara.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Wapres Gibran isyaratkan kabar baik tambahan insentif kader posyandu

    Wapres Gibran isyaratkan kabar baik tambahan insentif kader posyandu

    “Kendala yang mungkin juga dirasakan oleh teman-teman, dukungan dari kepala daerah sudah maksimal?”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia Gibran Rakabuming menyampaikan sinyal kabar baik terkait tambahan insentif bagi kinerja kader posyandu dan kepala daerah dari pemerintah pusat.

    Hal itu dikabarkan Wapres saat berdialog langsung dengan salah satu kader posyandu asal Blora, Jawa Tengah, dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Penurunan Stunting 2025 di Gedung Kementerian Kesehatan, Jakarta, Rabu.

    Dalam sesi dialog tersebut, Wapres Gibran menanyakan sejauh mana dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan program penurunan stunting di lapangan.

    “Kendala yang mungkin juga dirasakan oleh teman-teman, dukungan dari kepala daerah sudah maksimal?” tanya Wapres.

    Salah satu kader posyandu asal Blora yang hadir menjawab bahwa dukungan kepala daerah selama ini sudah berjalan sangat baik.

    “Sudah maksimal, Bapak. Kepala daerah kami memberikan dana untuk pemberian makanan tambahan dan pelatihan-pelatihan bagi kader agar bisa mengedukasi masyarakat,” ujarnya.

    Mendengar hal itu, Wapres mengapresiasi peran kader posyandu sebagai garda terdepan dalam memperbaiki gizi anak di daerah, termasuk membantu pemerintah dalam ikhtiar menurunkan angka stunting.

    “Apapun itu, kader posyandu adalah ujung tombak di lapangan. Kalau nggak ada ibu-ibu ini, mungkin angka-angkanya tidak sebaik ini,” ujar Wapres, seraya menyampaikan terima kasih atas dedikasi para kader.

    Wapres Gibran kemudian menyinggung soal tambahan insentif bagi kader posyandu dan kepala daerah.

    “Saya kira ini perlu ada sedikit tambahan insentif. Tadi, sebenarnya ada sedikit berita baik dari Pak Menteri Keuangan, tapi sebentar, mau kita konfirmasi dulu ya,” kata Gibran yang disambut tepuk tangan para peserta.

    Wapres meminta para kader bersabar menunggu kepastian kebijakan tersebut.

    “Sabar dulu ya, Ibu. Kita konfirmasi dulu. Termasuk untuk kepala daerah,” ucapnya.

    Dialog hangat itu menjadi salah satu momen dalam Rakornas yang berisi arahan pemerintah terhadap semangat kolaborasi dalam menurunkan prevalensi stunting nasional menuju target 14,2 persen pada 2029.

    Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 mencatat, prevalensi stunting di Indonesia berada di angka 19,8 persen. Pemerintah Indonesia berkomitmen menurunkan prevalensi stunting secara bertahap mencapai 5 persen pada 2045.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Barantin bongkar praktik kecurangan ekspor sarang burung walet

    Barantin bongkar praktik kecurangan ekspor sarang burung walet

    Jakarta (ANTARA) – Badan Karantina Indonesia (Barantin) membongkar praktik kecurangan ekspor sarang burung walet (SBW) di Kargo Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

    “Kami tidak akan kompromi terhadap pelanggaran yang dapat merusak citra ekspor Indonesia,” kata Kepala Badan Karantina Indonesia Sahat M Paggabean yang turut hadir saat melakukan peninjauan ke kargo Bandara Soekarno Hatta, sebagaimana keterangan di Jakarta, Selasa.

    Dia mengungkapkan modus kecurangan tersebut dilakukan dengan menukar SBW bersih dengan SBW kotor yang dilakukan oleh salah satu perusahaan eksportir berinisial CJP. Komoditas tersebut rencananya akan diterbangkan ke Vietnam pada hari yang sama.

    “Kronologi kasus berawal pada hari Minggu (9/11), ketika perusahaan eksportir CJP melaporkan dan mengajukan pemeriksaan ekspor sarang burung walet bersih sebanyak 950 kilogram ke Vietnam,” ungkap Sahat.

    Barang tersebut telah melalui proses pemeriksaan karantina di Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Banten (Karantina Banten) serta dinyatakan memenuhi syarat ekspor.

    Namun, dua hari kemudian, menjelang jadwal pengiriman, petugas Karantina kembali melakukan pemeriksaan fisik dan ditemukan komoditas yang seharusnya berisi sarang burung walet bersih yang sudah melalui proses pembersihan dan memenuhi standar ekspor, ternyata telah ditukar menjadi sarang burung walet kotor yang belum layak untuk pasar internasional.

    Sahat menjelaskan tindakan menukar atau memalsukan media pembawa setelah dilakukan pemeriksaan karantina merupakan pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

    Ia menegaskan keberhasilan pembongkaran praktek kecurangan itu menjadi bukti nyata Badan Karantina Indonesia berdiri di garda depan dalam melindungi keamanan hayati dan menjaga reputasi perdagangan internasional.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Asosiasi Ojol Berharap Danantara Dilibatkan dalam Rencana Merger Grab-Gojek

    Asosiasi Ojol Berharap Danantara Dilibatkan dalam Rencana Merger Grab-Gojek

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia berharap pemerintah melalui Danantara terlibat dalam merger antara Grab dan PT GoTo Gojek Tokopedia (GOTO).

    Isu ini kembali mencuat setelah Istana memberi sinyal penggabungan kedua perusahaan tersebut mungkin akan masuk dalam tahap penyempurnaan akhir Peraturan Presiden (Perpres) tentang ojek online (ojol).

    Ketua Umum Garda, Raden Igun Wicaksono, mengatakan pihaknya berharap penggabungan kedua perusahaan dapat berada di bawah kendali negara atau pemerintah melalui Danantara.

    “Hal ini merupakan angin segar bahwa dua perusahaan tersebut akan lebih baik lagi memperhatikan kesejahteraan para pengemudi onlinenya dengan mematuhi peraturan atau regulasi yang dibuat oleh negara serta pemerintah,” kata Igun kepada Bisnis pada Selasa (11/11/2025).

    Namun, Igun menegaskan apabila aksi korporasi tersebut murni dilakukan swasta tanpa campur tangan pemerintah dalam bentuk pengambilalihan saham, pihaknya tidak setuju. Menurutnya, aksi korporasi swasta murni hanya akan berorientasi pada keuntungan tanpa mempedulikan kesejahteraan para pengemudi.

    Igun melanjutkan, jika merger tersebut dibarengi dengan aksi korporasi akuisisi saham oleh negara atau pemerintah, misalnya melalui Danantara, pihaknya berharap kesejahteraan pengemudi dapat meningkat seiring membaiknya perhatian dan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi negara.

    “Dengan aksi korporasi berupa merger apabila dibarengi dengan aksi korporasi berupa akuisisi saham oleh negara maka transportasi online di Indonesia akan lebih baik kinerjanya dan perhatian terhadap para pengemudi online akan lebih baik, itu harapan kami,” ujarnya.

    Senada, Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) juga menekankan merger Grab dan GOTO harus sepenuhnya dikuasai negara melalui Danantara agar ekonomi platform dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

    Ketua SPAI Lily Pujiati mengatakan, ekonomi platform nasional yang baru harus memastikan terpenuhinya hak seluruh rakyat untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan layak sesuai amanat konstitusi.

    “Maka untuk menjamin pekerjaan layak tersebut, pemerintah wajib mengakui para pengemudi ojol, taksol dan kurir sebagai pekerja sesuai peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan,” kata Lily dalam keterangannya pada Senin (10/11/2025).

    Lily menambahkan, pemerintah pusat maupun daerah perlu segera mengambil alih perusahaan platform karena terdapat ancaman halus dari perusahaan yang ada saat ini. Menurutnya, perusahaan hanya akan menyerap 17% tenaga kerja jika status pengemudi diubah dari mitra menjadi pekerja.

    Dia juga menyoroti penggunaan alasan “contoh Spanyol” oleh perusahaan platform. Lily menjelaskan, ekonomi platform di Spanyol masih berjalan dan tidak terjadi pengangguran massal. Justru para pengemudi mendapatkan kondisi kerja yang lebih layak. 

    Setelah status pengemudi online diubah menjadi pekerja, negara memberikan perlindungan yang memastikan hak-hak mereka terpenuhi, seperti kepastian upah minimum, batasan jam kerja, upah lembur, cuti tahunan dan cuti sakit berbayar, asuransi kesehatan, jaminan keselamatan dan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, dan hak lainnya. 

    Lily menekankan sudah saatnya Presiden melindungi pekerja platform seperti pengemudi ojol, taksol, dan kurir dengan menerbitkan Perpres yang menetapkan mereka sebagai pekerja agar seluruh haknya terpenuhi.

    “Bagi perusahaan platform yang tidak patuh pada hukum nasional untuk segera dilakukan tindakan tegas dan dikenai sanksi hingga pencabutan ijin beroperasi di Indonesia,” ujarnya.

  • Jimly Asshiddiqie Sebut Perlu ‘Reset Indonesia’

    Jimly Asshiddiqie Sebut Perlu ‘Reset Indonesia’

    Jakarta –

    Dua puluh lima tahun setelah reformasi, Indonesia dinilai perlu melakukan ‘reset’. Hal ini disampaikan penerima penghargaan Habibie Prize 2025 bidang Ilmu Sosial, Politik, Ekonomi, dan Hukum, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

    Reset yang ia maksud, tak sekadar mengganti undang-undang atau Lembaga, melainkan menata ulang system konstitusi dan membangun etika bernegara yang kuat.

    “Sudah 25 tahun reformasi berjalan, sudah saatnya kita evaluasi lagi. Kita reset ya, bahasa anak muda. Bukan kembali ke masa lalu, tapi kita maju ke depan memperbaiki. Banyak yang perlu diperbaiki,” ujar Jimly saat berbicara di acara Habibie Prize 2025 di Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (10/11).

    Jimly menjelaskan, reset Indonesia perlu dilakukan menyeluruh, termasuk di lembaga hukum seperti kepolisian yang menjadi garda terdepan penegakan hukum. “Karena polisi itu yang paling depan. Tapi kita harus lakukan kajian ulang secara menyeluruh,” katanya.

    Lebih jauh, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menekankan bahwa pembenahan sistem hukum harus berjalan beriringan dengan pembenahan mental dan etika bangsa.

    “Kalau kita mau memperbaiki mental manusia, pendekatannya mesti kultural, melalui pendidikan, melalui indoktrinasi. Tapi hasilnya lama. Maka pendekatan kultural harus bareng dengan pendekatan struktural,” ujarnya.

    Jimly Asshiddiqie menerima penghargaan Habibie Prize 2025 dari Kepala BRIN Laksana Tri Handoko. Foto: Rachmatunnisa/detikINETEtika Sebagai Fondasi Hukum

    Jimly mengibaratkan etika sebagai ‘samudra’ tempat hukum berlayar. Tanpa etika, katanya, hukum tidak dapat mencapai tujuan keadilan. “Kita tidak cukup hanya membangun hukum. Etika itu ibarat samudra, hukum itu kapal. Kapal hukum tidak mungkin berlayar mencapai tepian pulau keadilan kalau samudra etika bangsa kita kering,” ucapnya.

    Ia pun menggagas pentingnya pembangunan infrastruktur etika bernegara, termasuk kode etik dan lembaga peradilan etik yang berpuncak di Mahkamah Etik Nasional.

    “Sekarang tidak ada negara yang tidak punya undang-undang tentang etika pemerintahan. Hukumnya ditegakkan, etikanya juga ditegakkan,” tambahnya.

    Menutup pembicaraan, Jimly menyampaikan optimisme terhadap generasi muda akademisi dan pembuat kebijakan di Indonesia. “Saya optimistis. Banyak anak muda hebat,” yakinnya.

    Jimly juga mengapresiasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang melanjutkan tradisi Habibie Prize sebagai bentuk penghormatan terhadap insan ilmu pengetahuan dan kebudayaan di Indonesia.

    “Budaya memberi penghargaan dan menghormati ilmu harus diperluas di tengah era yang penuh caci maki dan saling merendahkan,” ujarnya.

    Habibie Prize merupakan bentuk apresiasi tertinggi yang diberikan negara kepada para ilmuwan dan pakar yang telah mendedikasikan karya serta penelitiannya untuk kemajuan bangsa. Penghargaan ini sekaligus menjadi sarana untuk memperkuat ekosistem riset dan inovasi di Indonesia, serta menumbuhkan semangat ilmiah di kalangan generasi muda.

    Nama penghargaan ini diambil dari sosok Prof. Dr. Ing. H. Bacharuddin Jusuf Habibie, Presiden Republik Indonesia ke-3 sekaligus Menteri Riset dan Teknologi periode 1979-1998. Habibie dikenal luas sebagai tokoh visioner yang menjadikan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai motor pembangunan nasional.

    Tahun ini, BRIN memberikan penghargaan kepada lima penerima:

    Dr. rer. nat. Rino Rakhmata Mukti, S.Si., M.Sc. (Ilmu Pengetahuan Dasar)R. Tedjo Sasmono, S.Si., Ph.D. (Ilmu Kedokteran dan Bioteknologi)Prof. Dr. Anuraga Jayanegara, S.Pt., M.Sc. (Ilmu Rekayasa)Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. (Ilmu Sosial, Politik, Ekonomi dan Hukum)Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab, Lc., M.A. (Ilmu Filsafat, Agama dan Kebudayaan)

    (rns/rns)