Xcloud.id

NGO: GARDA

  • Pertamina International Shipping Sabet Penghargaan Pelayaran Non-Peti Kemas

    Pertamina International Shipping Sabet Penghargaan Pelayaran Non-Peti Kemas

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Pertamina International Shipping (PIS) berhasil meraih penghargaan dalam kategori Anak Usaha BUMN Bidang Pelayaran Non-Peti Kemas pada ajang Bisnis Indonesia Logistics Awards (BILA) 2024. 

    Penghargaan yang diselenggarakan Bisnis Indonesia Grup tersebut diberikan sebagai apresiasi terhadap kontribusi signifikan PIS dalam industri logistik dan pelayaran di Indonesia.

    CEO PIS, Yoki Firnandi, menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam atas penghargaan yang diberikan tersebut. Menurut dia, penghargaan ini memiliki makna yang sangat penting bagi PIS, yang tahun ini merayakan usia ke-8 tahun.

    “PIS terus berupaya menjadi perusahaan maritim dan logistik yang dapat membanggakan Indonesia, dengan lebih dari 700 kapal yang kami kelola, serta 6 terminal energi yang mendukung kelancaran distribusi energi di seluruh negeri,” kata Yoki dalam Bisnis Indonesia Logistics Awards (BILA) 2024, Kamis (28/11/2024). 

    Dia menambahkan, dengan dukungan lebih dari 10.000 pelaut profesional, PIS memainkan peran krusial dalam ketahanan energi nasional, khususnya dalam memberikan dukungan di sektor pelayaran. 

    PIS berupaya menjadi bagian penting dari ekosistem energi nasional dan terus berinovasi, serta berkomitmen untuk mendukung keberlanjutan sektor logistik Indonesia dengan pelayanan yang handal dan efisien. 

    “Kami mengalirkan energi ke belasan ribu pulau di Indonesia, sekaligus mengibarkan bendera merah putih dengan bangga di lima benua melalui armada kami,” jelas Yoki.

    Dengan penghargaan ini, PIS membuktikan dedikasinya sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan energi Tanah Air.

    Hal ini salah satunya ditunjukkan lewat upaya PIS dalam memperkuat ketahanan energi nasional, untuk memastikan kelancaran distribusi dan pasokan bahan bakar minyak (BBM) ke penjuru negeri. 

    Corporate Secretary PIS Muhammad Baron mengatakan PIS kembali memperkuat armadanya dengan kehadiran PIS Rokan dan PIS Natuna. 

    “Kedua armada tanker ini disiapkan untuk menjaga kelancaran pasokan dan distribusi BBM terutama menjelang masa liburan Natal dan Tahun Baru 2025, di mana kebutuhan akan BBM di masyarakat biasanya akan meningkat,” ujarnya.  

    Kedua kapal ini merupakan small tanker yang akan dioptimalkan untuk memperkuat keandalan distribusi BBM khususnya di area Indonesia Timur, yakni termasuk Nusa Tenggara, Papua, dan Maluku. 

    Secara rinci, Kapal PIS Rokan dan Natuna memiliki spesifikasi teknis yang mendukung kebutuhan distribusi BBM domestik, dengan kapasitas angkut hingga 6,245 Cbm, panjang kapal (LOA) 99.90 meter, draft 5.7 meter, dan daya angkut total (DWT) sebesar 4,990 ton. 

    “Penambahan armada ini juga sejalan dengan Asta Cita untuk ketahanan energi nasional. Menjaga keamanan pasokan BBM domestik, serta menjamin kelancaran arus distribusi energi agar masyarakat bisa menikmati masa libur panjang dengan aman dan nyaman,” pungkasnya. 

  • Pemerintah Dibantu Rusia Vs Pemberontak Didukung Turki

    Pemerintah Dibantu Rusia Vs Pemberontak Didukung Turki

    Jakarta –

    Timur Tengah masih gelisah. Belum sembuh luka kemanusiaan di Gaza Palestina, kini konflik bersenjata Suriah malah bergejolak lagi. Begini gambaran peta pertikaian di Suriah.

    Dilansir AFP, Jumat (29/11/2024), Rusia menyerang kelompok Hayat Tahrir Al Sham (HTS) di pinggiran Aleppo dan menewaskan 19 warga sipil?

    Lantas apa urusannya Rusia di negara Timur Tengah itu? Jadi, Rusia berposisi membantu rezim Presiden Bashar Al Assad yang sedang memerangi pemberontak. Salah satu pemberontak yang kini diperangi (lagi) adalah Hayat Tahrir Al Sham (Komite Pembebasan Syam) disingkat sebagai HTS.

    Rusia vs Turki di Suriah

    Konflik ini pecah sejak 2011. Saat itu, muncul protes-protes anti-pemerintahan Bashar Al Assad. Tahun itu adalah tahun Musim Semi Arab atau ‘Arab Spring’. Gara-gara pergolakan politik yang masif itu, muncullah konflik rumit, terbentuk kelompok-kelompok jihadis (demikian media Barat menuliskannya), dan akhirnya menarik tentara-tentara asing ke dalam konflik.

    Suriah dengan rezim resmi Presiden Bashar Al Assad adalah negara yang didominasi Syiah. Mereka tentu saja punya tentara reguler. Rezim ini didukung Rusia sejak 2015 dan sobat mereka juga, Iran. Kelompok politik bersenjata dari Lebanon, Hizbullah, juga mendukung Bashar Al Assad.

    Di sisi lain, kelompok-kelompok pemberontakan bersemi dan berkonsolidasi. Salah satunya adalah kelompok Hayat Tahrir Al Sham (HTS) tadi. Kelompok ini berhaluan Sunni Islam. Kelompok ini didukung Turki, negara anggota NATO yang berbatasan dengan Suriah.

    Ditulis AFP, HTS dipimpin oleh mantan orang Al Qaeda cabang Suriah. Mereka menguasai bagian barat daya kota Idlib, serta sebagian kecil provinsi Hama dan Latakia dekat Aleppo. Bila dilihat di peta, letak Idlib (dan juga Aleppo) memang tidak terlalu jauh dengan perbatasan wilayah Turki.

    Pada Maret 2020, setelah serangan pemerintah Suriah ke Idlib, kesepakatan gencatan senjata tercapai untuk Suriah, diperantarai dua negara asing yang ikut konflik, yakni Turki dan Rusia.

    Total, sudah 500 ribu orang tewas akibat konflik Suriah. Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk urusan Koordinasi Kemanusiaan mengatakan sudah lebih dari 14.000 orang (setengahnya adalah anak-anak) terpaksa mengungsi akibat konflik kekerasan ini.

    Kini, konflik Suriah memanas lagi setelah sekian lama agak reda. Kelompok HTS atau Hayat Tahrir Al Sham (HTS) itu meluncurkan serangan mendadak ke Aleppo. Berdasarkan informasi Observatori Suriah untuk Kemanusiaan, angka kematian mencapai 182 orang, termasuk 102 petempur dari HTS.

    Perkembangan terbaru hari ini, HTS dan faksi-faksi sekutunya telah menutup jalan tol internasional Damaskus-Aleppo M5. Padahal, persimpangan jalan tol M5 dan M4 menghubungkan Ibu Kota Damaskus dengan kota pesisir Latakia dan kota Aleppo. Di Aleppo, situasi juga memanas. HTS melancarkan serangan duluan.

    Analis Nick Heras dari New Lines Institute for Strategy and Policy mengatakan pemberontak “berusaha mencegah kemungkinan kampanye militer Suriah di wilayah Aleppo, yang telah dipersiapkan oleh serangan udara pemerintah Rusia dan Suriah terhadap wilayah pemberontak”.

    Dengan bergabungnya beberapa faksi yang didukung Turki dalam serangan tersebut, ia mengatakan “Ankara (Turki) mengirim pesan kepada Damaskus dan Moskow untuk mundur dari upaya militer mereka di Suriah barat laut,” katanya.

    Iran (negara pendukung Presiden Suriah Bashar Al Ashad) menyatakan konflik ini merupakan bikinan Israel. Kabarnya, seorang jenderal Garda Revolusi Iran juga tewas di Suriah pada Kamis (28/11) kemarin, waktu setempat.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, mengatakan serangan mematikan itu adalah “bagian dari rencana rezim jahat (Israel) dan Amerika Serikat”. Iran menyerukan “tindakan tegas dan terkoordinasi untuk mencegah penyebaran terorisme di kawasan”.

    (dnu/zap)

  • Anggota Komisi III DPR Nilai Polri Belum saatnya Gabung dengan Kementerian

    Anggota Komisi III DPR Nilai Polri Belum saatnya Gabung dengan Kementerian

    GELORA.CO – Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menilai usulan untuk menempatkan institusi Polri menjadi di bawah kementerian belum relevan pada saat ini.

    Menurut dia, ada sejumlah faktor yang membuat hal itu belum relevan, di antaranya karena pembangunan hukum yang belum sempurna, budaya hukum yang lemah, ekonomi masyarakat yang masih sulit, serta tingkat pendidikan yang rendah.

    “Memang benar ada beberapa negara yang menempatkan kepolisian di bawah kementerian. Akan tetapi, di Indonesia belum bisa dilakukan, bahkan mungkin dalam beberapa tahun ke depan,” kata Nasir di Jakarta, Kamis (28/11/2024).

    Dengan berbagai tantangan internal yang terjadi saat ini, menurut dia, menempatkan Polri di bawah kementerian dalam situasi ini justru akan memperburuk keadaan.

    Nasir menilai penempatan Korps Bhayangkara selaku institusi yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden adalah hal sudah tepat.

    Walaupun begitu, dia ingin agar Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung reformasi hukum dan pembaruan sistem hukum di Indonesia, terutama pada institusi Polri.

    Dia berpendapat bahwa peran Presiden sangat perlu untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan menghormati hak asasi manusia (HAM).

    “Presiden sangat diharapkan berada di garda depan untuk memimpin penegakan hukum yang tidak sewenang-wenang dan menghormati hak asasi manusia. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum,” kata dia.

    Selain itu, lanjut dia, pemberian sanksi tegas terhadap anggota Polri harus secara konsisten. Kepemimpinan di tubuh Polri harus menghadirkan kredibilitas serta kepercayaan masyarakat.

    “Kalau pimpinan mampu memberikan keteladanan, kami percaya anggota kepolisian yang berada di bawah kepemimpinan tersebut pasti akan loyal dan tidak berbuat aneh-aneh,” katanya.

    Sebelumnya, muncul usulan dari berbagai kalangan agar Polri ditempatkan di bawah Kementerian Dalam Negeri atau TNI. Usulan itu disampaikan terkait dengan isu netralitas dan juga agar memperkuat keamanan nasional.

  • Jenderal Garda Revolusi Iran Tewas dalam Bentrokan di Suriah

    Jenderal Garda Revolusi Iran Tewas dalam Bentrokan di Suriah

    Tehran –

    Jenderal Garda Revolusi Iran, Kioumars Pourhashemi, tewas di Suriah. Dia tewas usai dapat serangan dalam pertempuran antara pasukan pemerintah Suriah dan kelompok jihad.

    Dilansir AFP, Kamis (28/11/2024), Teheran telah menjadi sekutu setia Presiden Suriah Bashar al-Assad selama perang saudara yang pecah pada tahun 2011, dan menyediakan penasihat militer.

    Pertempuran terburuk dalam beberapa tahun terakhir terjadi di Suriah utara pada minggu ini antara kelompok jihad dan tentara.

    “Jenderal Kioumars Pourhashemi, salah satu penasihat senior Iran di Aleppo, tewas dalam serangan yang dilakukan oleh tentara bayaran teroris takfiri,” tulis kantor berita Iran, Tasnim, melaporkan.

    Di Iran yang mayoritas penduduknya Syiah, istilah ‘takfiri’ umumnya mengacu pada jihadis atau pendukung Islam Sunni radikal.

    Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia menyebut Hayat Tahrir al-Sham (HTS), yang dipimpin oleh bekas cabang Al-Qaeda di Suriah, melancarkan serangan mendadak terhadap tentara di provinsi Aleppo pada Rabu kemarin.

    “Pertempuran tersebut telah menyebabkan lebih dari 140 pejuang tewas,” kata pemantau perang yang berbasis di Inggris itu.

    Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan gejolak di Suriah adalah bagian dari rencana Amerika Serikat (AS) dan Israel untuk mengganggu stabilitas dan keamanan kawasan.

    (fas/ygs)

  • Tak Dapat Subsidi BBM, Ojol Ancam Aksi Besar-besaran!

    Tak Dapat Subsidi BBM, Ojol Ancam Aksi Besar-besaran!

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia telah menyatakan ojek online (ojol) tak masuk kriteria penerima subsidi BBM. Pernyataan tersebut langsung memantik reaksi asosiasi ojol ‘Garda Indonesia’ untuk melakukan aksi besar-besaran di jalan!

    Ketua Umum Garda Indonesia, Igun Wicaksono mengkritik keras sikap Bahlil yang menyatakan ojol tak berhak menerima subsidi BBM. Menurutnya, aksi besar-besaran tersebut tak hanya terpusat di Jakarta, melainkan di seluruh Indonesia.

    “Jika sampai ojol tidak dapat menerima atau mengisi BBM bersubsidi, maka pasti akan terjadi gelombang aksi unjuk rasa besar-besaran di seluruh Indonesia untuk memprotes keputusan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ini,” ujar Igun kepada detikOto, Kamis (28/11).

    Ojol ancam demo besar-besaran. Foto: Ari Saputra

    Igun menjelaskan, pihaknya sejak 5-6 tahun terakhir berusaha keras agar driver ojol bisa mendapat legalitas dari pemerintah. Dia dan ‘pasukan hijau’ tersebut juga mendorong presiden agar bisa menerbitkan aturan terkait. Namun, hingga kini, usaha tersebut belum menemukan hasil.

    “Tiba-tiba Menteri ESDM menolak ojol sebagai penerima BBM bersubsidi karena bukan angkutan publik, sehingga kami anggap (pernyataan) ini merupakan hal yang tidak dapat kami terima,” ungkapnya.

    “Padahal kami berharap pemerintah Prabowo ini dapat mensejahterakan ojol, namun nyatanya pernyataan Bahlil ini membuat ojol meradang dan siap turun massa besar, mana pro rakyatnya?” sambungnya.

    Ojol Foto: Agung Pambudhy

    Diberitakan detikOto sebelumnya, Bahlil Lahadalia memberikan isyarat, ojol tak masuk kriteria penerima subsidi BBM. Sebab, motor yang dipakai para driver merupakan milik personal dan difungsikan untuk kegiatan usaha.

    “Enggak (masuk kriteria). Ojek kan pakai untuk usaha. Ojek itu alhamdulillah, kalau motor itu, motor punya saudara-saudara kita yang bawa motornya. Tapi sebagian kan juga punya orang yang kemudian saudara-saudara kita yang bawa itu dipekerjakan. Masa yang kayak gini di subsidi?” kata Bahlil.

    (sfn/lth)

  • Ojek Online Tak Masuk Kriteria Subsidi Pertalite Cs, Segini Konsumsi BBM-nya

    Ojek Online Tak Masuk Kriteria Subsidi Pertalite Cs, Segini Konsumsi BBM-nya

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberi sinyal bahwa ojek online atau ojol tak akan menjadi sasaran konsumen yang berhak menenggak BBM subsidi. Adapun, konsumsi BBM driver ojol di seluruh Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari 200 juta liter per hari.

    Pemerintah tengah menggodok skema penyaluran BBM subsidi secara kombinasi atau blending, yakni berbentuk bantuan langsung tunai (BLT) dan subsidi langsung pada barang.  

    Salah satu penerima yang berhak mendapat subsidi BBM pada barang langsung adalah kendaraan berpelat kuning alias transportasi umum. Oleh karena itu, ojol yang selama ini berpelat hitam tidak masuk kriteria transportasi umum. 

    Bahlil menjelaskan ojol itu merupakan usaha. Dia menyebut ada pengusaha yang memiliki sejumlah unit kendaraan bermotor dan menyewakannya kepada masyarakat untuk menjadi ojol.

    “Masa yang kayak gini disubsidi? Tetapi kita hitung, yang jelas [subsidi dilakukan secara] bijaksana,” kata Bahlil di kediamannya di Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2024).

    Kendati demikian, Bahlil menyebut sebagian driver ojol bisa saja mendapat BLT jika yang bersangkutan memenuhi kriteria. Menurutnya, khusus kriteria penerima BLT nanti akan diambil dari data masyarakat kurang mampu milik Kementerian Sosial, PT Pertamina (Persero), Kemenko Ekonomi, hingga Kemenko Pembangunan Manusia. Selanjutnya, data-data tersebut akan dikonsolidasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

    Lantas, berapa konsumsi BBM driver ojol per hari?

    Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia Igun Wicaksono mengatakan, seorang driver ojol butuh BBM sebanyak 5 hingga 10 liter per hari. Namun, angka ini tergantung jarak perjalanan yang ditempuh sang driver.

    “Tergantung ojol jika sering dapat order atau order jarak jauh akan membutuhkan hingga 10 liter BBM bersubsidi tersebut,” kata Igun kepada Bisnis, Kamis (28/11/2024).

    Berdasarkan data Garda Indonesia, kata Igun, estimasi jumlah ojol di Indonesia mencapai 4 juta orang. Adapun, mayoritas berada di Jabodetabek, yakni 1,25 juta orang.

    Dengan kata lain, berdasarkan jumlah ojol yang mencapai 4 juta orang dan konsumsi minimal 5 liter per hari, maka BBM yang dibutuhkan mencapai 200 juta liter per hari.

    Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Driver Online (ADO) Taha ‘Ariel’ Syafaril mencatat konsumsi BBM driver ojol rata-rata mencapai 4 liter per hari.

    “Kalau rata-rata ojol sepeda motor biasanya isi full tank hampir setiap hari, biasanya motornya ojol rata-rata 4 liter tangki motornya,” kata dia.

    Dengan demikian, jika konsumsi BBM mencapai 4 liter per hari per orang dan jumlah ojol mencapai 4 juta orang, maka konsumsi BBM bisa mencapai 16 juta liter per hari.

  • Sekdakot Mojokerto Tekankan Pentingnya Kesehatan ASN untuk Pelayanan Prima

    Sekdakot Mojokerto Tekankan Pentingnya Kesehatan ASN untuk Pelayanan Prima

    Mojokerto (beritajatim.com) – Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Mojokerto, Gaguk Tri Prasetyo menekankan pentingnya kesehatan fisik dan mental bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) demi pelayanan masyarakat yang semakin prima. Hal tersebut disampaikan saat seminar kesehatan dalam rangka peringatan HUT Ke-53 Korpri dan Ke-12 RSU Dr Wahidin Sudiro Husodo.

    Seminar kesehatan bertajuk ‘Membangun Kesehatan Mental Seimbang Pendekatan Pra Lansia dan Pergerakan Masyarakat dalam Upaya Promosi Kesehatan Jiwa dan Napza bagi Remaja’ tersebut digelar Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto di Hall Mall Pelayanan Publik (MPP) Gajah Mada, lantai 4, Kota Mojokerto.

    “ASN adalah garda terdepan pelayanan masyarakat. Untuk itu, kesehatan fisik dan mental harus menjadi prioritas agar kinerja kita tetap optimal dan masyarakat mendapatkan layanan terbaik. Jangan biarkan tubuh terlalu lama dalam posisi statis. Pastikan setiap jam ada jeda untuk berdiri dan bergerak agar kesehatan tetap terjaga,” ungkapnya, Kamis (28/11/2024).

    Sekdakot juga mengingatkan bahwa gaya kerja ASN yang banyak duduk memerlukan perhatian khusus. Menurutnya, gerakan kecil secara rutin dapat mencegah berbagai penyakit akibat gaya hidup pasif. Sekdakot juga menegaskan bahwa kekuatan dan kesehatan ASN adalah fondasi pelayanan publik yang unggul.

    “Jika ASN kuat, maka pelayanan semakin giat, hebat, dan berdampak nyata bagi masyarakat Kota Mojokerto,” tegasnya seraya mengapresiasi semangat ASN dalam memberikan pelayanan terbaik.

    Seminar kesehatan tersebut juga diisi dengan penyerahan santunan kepada sembilan anak yatim, simbolisasi semangat berbagi yang sejalan dengan nilai-nilai Korpri. Seminar dilanjutkan dengan pemaparan dari narasumber, Dr. H. Agus Ali Fauzi, PGD.Med(ECU), yang membahas pendekatan holistik dalam menjaga kesehatan mental dan fisik. [tin/kun]

  • Mendag Budi Sosialisasikan Permendag Perdagangan Antarpulau Terbaru

    Mendag Budi Sosialisasikan Permendag Perdagangan Antarpulau Terbaru

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perdagangan Budi Santoso membuka sosialisasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perdagangan Antarpulau pada Selasa, (26/11/2024). Salah satu yang diatur dalam Permendag terbaru ini adalah proses bisnis Pemberitahuan Perdagangan Antarpulau Barang (PAB) sebagai bagian penting dalam satu data nasional perdagangan antarpulau. Permendag ini akan berlaku dalam 90 hari setelah diundangkan, yaitu mulai 1 Februari 2025.

    Permendag Nomor 27 Tahun 2024 merevisi aturan perdagangan antarpulau pada Permendag Nomor 92 Tahun 2020. Permendag Nomor 27 Tahun 2024 mengatur pelaporan PAB untuk menggantikan Manifes Domestik yang diatur pada Permendag 92 Tahun 2020.

    “Pelaporan PAB menjadi kunci penting dalam percepatan implementasi Ekosistem Logistik Nasional di Indonesia. Dokumen PAB berisi informasi alur distribusi barang yang dapat membantu pemerintah dalam kegiatan perencanaan, intervensi jika diperlukan, serta pengawasan barang yang didistribusikan,” kata Mendag Budi.

    Menurut Mendag Budi, revisi peraturan perdagangan antarpulau dilakukan untuk menyempurnakan dan mengintegrasikan proses bisnis pelaporan PAB, menghilangkan duplikasi pelaporan dan menciptakan satu data nasional perdagangan antarpulau, meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam pelaporan PAB, serta meningkatkan pengawasan. Terkait pengawasan, khususnya untuk perdagangan antarpulau barang tertentu, mineral dan batu bara, serta barang yang merupakan hasil sumber daya alam.

    Permendag Nomor 27 Tahun 2024 adalah tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional. Ekosistem Logistik Nasional bertujuan untuk membenahi dan meningkatkan kinerja logistik nasional, memperbaiki iklim investasi, meningkatkan daya saing perekonomian nasional, dan mengoptimalkan perdagangan antarpulau.

    “Kita perlu berupaya meningkatkan keterkaitan ekonomi dan rantai nilai antarwilayah dengan cara meningkatkan kinerja logistik nasional. Pemerintah membuat terobosan untuk mengefisienkan biaya logistik dengan menata kembali sektor logistik, salah satunya melalui Program Ekosistem Logistik Nasional yang dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional,” ujarnya.

    Permendag Nomor 27 Tahun 2024 juga menjadi amanah integrasi pasar dalam negeri sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. 

    “Simplifikasi pelaporan PAB merupakan bagian dari program pengamanan pasar dalam negeri yang merupakan program kerja utama dari Kementerian Perdagangan,” pungkasnya.

    Kewajiban Pelaporan PAB

    Dengan diundangkannya Permendag Nomor 27 Tahun 2024, pemilik muatan (cargo owner), atau yang dapat dikuasakan kepada Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (PJPT), memiliki kewajiban untuk menyampaikan pelaporan PAB. Pelaporan tersebut ditujukan kepada Kementerian Perdagangan secara daring melalui Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) yang terintegrasi dengan INATRADE Kewajiban penyampaian PAB berlaku untuk semua barang yang yang diperdagangkan antar pelabuhan domestik. 

    Ketentuan ini juga berlaku untuk barang asal impor dan barang yang ditujukan untuk ekspor namun singgah di pelabuhan domestik terlebih dahulu. Selain itu, ketentuan ini juga berlaku untuk barang yang dikapalkan ke daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan (3TP), baik menggunakan kapal komersial maupun kapal bersubsidi yang termasuk dalam kegiatan Gerai Maritim atau tol laut.

    Mendag Budi menekankan, optimalisasi perdagangan antarpulau diwujudkan melalui harmonisasi kebijakan dan kolaborasi sistem antar kementerian dan lembaga. Kewajiban penyampaian PAB merupakan salah satu wujud sinergi Kemendag dengan berbagai pihak, antara lain, Kementerian Perhubungan, Tim Ekosistem Logistik Nasional, Lembaga National Single Window (LNSW), Tim Stranas Pencegahan Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), serta PT Pelabuhan Indonesia.

    Berkat kolaborasi yang baik tersebut, penyampaian PAB oleh pelaku usaha cukup dilakukan sekali melalui SINSW yang terintegrasi dengan sistem milik PT Pelabuhan Indonesia untuk penerbitan akses masuk pelabuhan, Single Submission (SSm) Pengangkut untuk dokumen keberangkatan kapal, serta Sistem Informasi Mineral dan Batubara (SIMBARA) milik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

    Kemendag pun mengharapkan dukungan dari pemerintah daerah, para pengelola pelabuhan, dan kepala KSOP di pelabuhan sebagai garda terdepan dalam membantu mensosialisasikan kepada pelaku usaha dan membantu koordinasi dengan pihak terkait. Sehingga, arus distribusi barang tetap berjalan dengan baik dan lancar.

    Mendag Budi berharap, kolaborasi ini dapat membantu mengoptimalkan perdagangan antarpulau. Sehingga, dapat mengurangi kesenjangan harga, meningkatkan potensi perekonomian daerah, serta menjaga ketersediaan barang antar wilayah.

    “Dengan sistem logistik yang terintegrasi, pemerintah dapat dengan mudah memantau dan mengawasi barang yang didistribusikan antarpulau. Hal ini, antara lain, juga dilakukan untuk mencegah penyelundupan barang ke luar negeri serta mencegah masuk dan beredarnya barang selundupan di dalam negeri,” pungkasnya.

    Permendag Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perdagangan Antarpulau dapat diunduh di sini.

  • Bahlil Bilang Ojol Tak Dapat Subsidi BBM, Asosiasi: Di Mana Hati Nuranimu?

    Bahlil Bilang Ojol Tak Dapat Subsidi BBM, Asosiasi: Di Mana Hati Nuranimu?

    Jakarta –

    Asosiasi ojek online (ojol) Garda Indonesia menanggapi pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, soal ojol tak masuk kriteria penerima subsidi BBM. Mereka bertanya-tanya soal hati nurani dan keberpihakan Bahlil ke masyarakat kecil.

    Ketua Umum Garda Indonesia Igun Wicaksono mulanya berharap, pemerintahan Prabowo Subianto mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat kecil seperti driver ojol. Namun, pernyataan Bahlil justru memantik amarah ‘pasukan hijau’ tersebut.

    “Padahal kami berharap pemerintahan Prabowo ini dapat mensejahterakan ojol namun nyatanya pernyataan Bahlil membuat ojol meradang dan siap turun massa besar, mana pro rakyatnya?” ujar Igun saat dihubungi detikOto, Kamis (28/11).

    Ojek online (ojol) tidak masuk kriteria penerima subsidi BBM. Foto: Agung Pambudhy

    Igun kemudian mempertanyakan hati nurani Bahlil. Sebab, kata dia, ojol yang penghasilannya tak seberapa kerap menjadi ‘korban’ dari kebijakan pemerintah.

    “Ojol ini penghasilan tidak seberapa bahkan sudah menjadi sapi perah dari perusahaan aplikasi, malah akan diperas lagi oleh pemerintah. Di mana hati nurani Menteri ESDM Bahlil kepada rakyat kecil yang berprofesi sebagai ojol?” tegasnya.

    Lebih jauh, Igun meminta Bahlil agar melihat fakta yang terjadi di lapangan. Menurutnya, ada banyak driver ojol yang akan kesusahan ketika kebijakan tersebut benar-benar dijalankan.

    “Bahlil harus lihat di lapangan, jangankan untuk membeli bensin nonsubsidi, terkadang untuk mengisi bensin subsidi saja ojol ini harus menukar dengan rasa lapar di jalan agar sepeda motornya tetap bisa beroperasi,” tuturnya.

    “Garda Indonesia menilai hal yang tidak populer yang dinyatakan oleh Bahlil akan menyusahkan semua pihak, ojol hanya butuh BBM bersubsidi,” tambahnya.

    Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Foto: Herdi Alif Al Hikam/detikcom

    Diberitakan detikOto sebelumnya, Bahlil Lahadalia memberikan isyarat, ojol tak masuk kriteria penerima subsidi BBM. Sebab, motor yang dipakai para driver merupakan milik personal dan difungsikan untuk kegiatan usaha.

    “Enggak (masuk kriteria). Ojek kan pakai untuk usaha. Ojek itu alhamdulillah, kalau motor itu, motor punya saudara-saudara kita yang bawa motornya. Tapi sebagian kan juga punya orang yang kemudian saudara-saudara kita yang bawa itu dipekerjakan. Masa yang kayak gini di subsidi?” kata Bahlil.

    (sfn/rgr)

  • Setahun, Alvin Lim Buka 17 Cabang Baru Kantor Hukum

    Setahun, Alvin Lim Buka 17 Cabang Baru Kantor Hukum

    Surabaya (beritajatim.com) – Advokat Alvin Lim, SH, MH, MSc, CFP mendirikan 17 kantor hukum baru di seluruh Indonesia dalam waktu setahun.

    LQ Indonesia Lawfirm kantor advokat yang sudah dikenal sebagai lawfirm papan atas di Indonesia dan dipercaya mayoritas masyarakat Indonesia.

    Di mulai dari keberhasilannya mengurus kasus Indosurya dan memenjarakan Henry Surya dengan vonis 18 tahun dan mendapatkan 2.7 Triliun rupiah aset sitaan, hingga dikenal berani melawan oknum aparat penegak hukum.

    Setelah 3 tahun beroperasi, founder LQ Indonesia Lawfirm, Alvin Lim mengumumkan bahwa LQ Indonesia Lawfirm akan berganti nama menjadi Quotient Center.

    “Quotient Center karena setiap kantor kami bukan hanya memberikan pelayanan pengacara dan hukum, tetapi juga jasa media, memviralkan kasus serta jasa konsultasi keuangan. Kami ingin menyediakan One Stop Solution untuk membantu bisnis, usaha dan hidup masyarakat Indonesia,” ujar Alvin, Kamis (28/11/2024).

    Terlebih Quotient Center dalam waktu 12 bulan ke depan akan melebarkan sayapnya dari 4 kantor cabang (Tangerang, Kemayoran Jakarta Pusat, Lebak Bulus Jakarta Selatan, Kembangan Jakarta Barat) menjadi 17 kantor di kota besar Indonesia, seperti Medan, Surabaya, Riau, BSD, PIK 2, Pontianak, Bogor, Bandung, Bali, Belezza Permata Hijau, Semarang, Yogyakarta, Solo, Balikpapan.

    “ Bertujuan untuk menyerap tenaga kerja membantu perekonomian pemerintah yang melemah, dan memberikan solusi agar bisnos dan masyarakat bisa melewati masa resesi masa-masa sulit mendatang dan politik dan sistem pajak yang kurang menguntungkan. Bagi masyarakat yang ingin bergabung dengan Quotient Center kami membuka lowongan utk posisi, rekanan lawyer, admin, kepala cabang, marketing bisa menghubungi Kepala HRD Bpk. Ronny 0813-1900-2300,” tambahnya.

    Quotient Center dalam 1 bulan sudah memiliki Aset Under Managemen lebih dari 100Milyar berkat kepercayaan masyarakat Indonesia dan memberikan profit 3.6% dalam USD bulan ini, berbanding terbalik dengan IHSG yang jatuh 8%.

    “Quotient Center mempunyai visi ke depannya punya cabang di semua Kota di Indonesia untuk memberikan pelayanan maksinal dan menjadi benchmark bagaimana layanan jasa disediakan. Juga menjadi garda terdepan dalam membela hak hukum masyarakat yang di dzolimi,”tegasnya. [uci/ted]