Xcloud.id

NGO: GARDA

  • Menteri ESDM: Ojol Boleh Beli BBM Subsidi, Masuk Kategori UMKM – Page 3

    Menteri ESDM: Ojol Boleh Beli BBM Subsidi, Masuk Kategori UMKM – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, buka suara terkait isu pengemudi ojek online (ojol) yang tidak dimasukkan ke dalam daftar penerima BBM subsidi.

    Ketua Umum Partai Golkar ini menyatakan bahwa pemerintah sedang mengkaji mekanisme agar pelaku UMKM, termasuk pengemudi ojol, tetap dapat menikmati BBM subsidi secara langsung, tanpa melalui bantuan langsung tunai (BLT).

    “Terkait dengan UMKM, semua UMKM kemungkinan besar akan disubsidikan secara bahan. Jadi, kalau berupa BBM, kita tidak akan mengalihkan ke BLT. Ojol itu akan masuk dalam kategori UMKM,” ujarnya di sela kegiatan Indonesia Mining Summit 2024 di Hotel Mulia, Jakarta, Rabu (4/12/2024).

    Namun, Bahlil menyoroti persoalan teknis terkait kendaraan ojol yang umumnya menggunakan pelat nomor hitam, bukan pelat kuning sebagaimana kendaraan umum. Oleh sebab itu, diperlukan uji coba dan mekanisme lebih lanjut untuk memastikan pengemudi ojol dapat mengakses BBM bersubsidi.

    “Bagi ojol, kita sedang menguji bagaimana membedakan mana pelat hitam untuk usaha ojol, dan mana yang bukan. Tetapi untuk ojol, mereka ini UMKM. Hanya saja, kemarin ada salah tafsir,” katanya.

    Ancaman Demo Besar-Besaran

    Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia, Igun Wicaksono, menyatakan bahwa jutaan pengemudi ojol siap melakukan aksi unjuk rasa jika pemerintah melarang mereka membeli BBM bersubsidi.

    “Jika sampai ojol tidak dapat menerima atau mengisi BBM bersubsidi, akan terjadi gelombang aksi unjuk rasa besar-besaran di seluruh Indonesia,” tegas Igun.

    Ia menilai, rencana pencabutan BBM subsidi bagi pengemudi ojol tidak adil dan tidak berpihak kepada rakyat kecil. Menurutnya, banyak pengemudi ojol yang sudah kesulitan mencukupi kebutuhan harian mereka.

    “Jangankan membeli BBM non-subsidi, untuk mengisi BBM subsidi saja, pengemudi ojol sering harus menahan lapar di jalan agar kendaraan tetap bisa beroperasi,” ungkap Igun.

     

  • Bahlil Beri Sinyal Driver Ojol Tetap Dapat Subsidi BBM, Sempat Tuai Protes Keras

    Bahlil Beri Sinyal Driver Ojol Tetap Dapat Subsidi BBM, Sempat Tuai Protes Keras

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia kini memberi sinyal bahwa ojek online atau ojol bakal tetap menerima subsidi bahan bakar minyak (BBM).

    Hal ini merespons gejolak di kalangan driver ojol yang menolak rencana pemerintah tak akan memberikan subsidi BBM kepada angkutan tersebut.

    Bahlil menjelaskan skema penyaluran BBM subsidi baru yang bakal dilakukan secara kombinasi atau blending. Artinya, skema penyaluran BBM subsidi agar tepat sasaran akan berbentuk bantuan langsung tunai (BLT) dan subsidi langsung pada barang. 

    Adapun subsidi barang akan hanya diberikan untuk kendaraan berpelat kuning alias transportasi publik dan UMKM. Di sisi lain, ojol merupakan transportasi publik berpelat hitam.

    Kendati, Bahlil mengatakan ojol akan masuk ke dalam kategori UMKM. Dengan begitu, mereka berpotensi tetap mendapat subsidi BBM langsung kepada barang.

    “Terkait UMKM, semua UMKM kemungkinan besar akan disubsidikan secara bahan. Jadi kalau minyak, maka gak akan mengalihkan ke BLT. Nah ojol akan masuk dalam kategori UMKM,” ucap Bahlil usai menghadiri acara Indonesia Mining Summit di Jakarta, Rabu (4/12/2024).

    Kendati, Bhalil mengatakan pihaknya bakal tetap memilih ojol mana yang tergolong dalam UMKM. Pasalnya, terdapat ojol yang memiliki bos atau dia hanya menyewa kendaraan dari seorang pengusaha.

    Sementara, pelaku usaha sejatinya tak boleh mengkonsumsi BBM subsidi. 

    “Nah bagi ojol sekarang terjadi dinamika kita lagi exercise gimana membedakan mana pelat hitam yang usaha ojol dan mana yang bukan,” kata Bahlil.

    Sebelumnya, Bahlil memberi sinyal bahwa ojek online atau ojol tak akan diperbolehkan menggunakan BBM subsidi. Pasalnya, ojol tak masuk kategori kendaraan berpelat kuning.

    Bahlil menjelaskan ojol itu merupakan usaha. Dia menyebut ada pengusaha yang memiliki sejumlah unit kendaraan bermotor dan menyewakannya kepada masyarakat untuk menjadi ojol.

    Dengan fakta tersebut, maka kendaraan untuk usaha sejatinya tak berhak menenggak BBM subsidi.

    “Mungkin juga ada teman-teman saya yang punya motor, habis itu diambillah saudara-saudaranya dari daerah, datang [dipekerjakan] bawa ojek,” jelas Bahlil di kediamannya di Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2024).

    “Masa yang kayak gini disubsidi? Tetapi kita hitung, yang jelas [subsidi dilakukan secara] bijaksana,” imbuhnya.

    Pernyataan Bahlil pun direspons negatif oleh para driver ojol. Mereka merasa cemas akan memikul beban yang lebih berat seiring dengan rencana pemerintah yang akan membatasi akses BBM subsidi. 

    Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia mengatakan bahwa pengemudi ojek daring selama ini berpenghasilan rendah. Dengan penghasilan yang tidak terlalu besar itu, mereka harus menyetorkan uang kepada perusahaan aplikasi karena menggunakan jasa aplikasi.  

    Dia menilai rencana pembatasan BBM Subsidi akan membuat nasib driver makin sulit. Garda mengancam akan melakukan demo besar-besaran jika pemerintah tidak membatalkan rencana pembatasan BBM subsidi bagi mitra driver. 

    “Bahlil harus lihat di lapangan, jangankan untuk membeli bensin nonsubsidi, terkadang untuk mengisi bensin subsidi saja ojol ini harus menukar dengan rasa lapar di jalanan agar sepeda motornya tetap bisa beroperasi, Garda menilai hal yang tidak populer yang dinyatakan oleh Bahlil akan menyusahkan semua pihak,” kata Igun kepada Bisnis, Kamis (28/11/2024). 

  • Golkar Dukung Ojol Tetap Bisa Pakai BBM Bersubsidi – Page 3

    Golkar Dukung Ojol Tetap Bisa Pakai BBM Bersubsidi – Page 3

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, sebelumnya mengungkapkan bahwa kriteria penerima subsidi BBM, termasuk untuk pengemudi ojek online (ojol), masih dalam tahap pembahasan dan belum ada keputusan final.

    Alasan Utama: Fokus pada Transportasi PublikSalah satu alasan utama pengemudi ojol dipertimbangkan tidak masuk dalam daftar penerima subsidi adalah jenis kendaraan yang mereka gunakan.

    Kendaraan ojol dianggap sebagai alat usaha pribadi, berbeda dengan transportasi publik yang dinilai lebih memerlukan subsidi untuk mendukung mobilitas masyarakat luas.

    Menurut Bahlil, BBM subsidi sebaiknya dialokasikan untuk mendukung sektor transportasi umum yang memiliki dampak langsung pada masyarakat luas. Hal ini juga sejalan dengan tujuan pemerintah untuk menciptakan distribusi subsidi yang lebih adil dan merata.

    Menanggapi rencana itu, jutaan mengemudi ojek online atau ojol siap turun ke jalan melakukan aksi demo jika memang pemerintah melarang mereka untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi seperti Pertalite. Hal tersebut diungkap oleh Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia Igun Wicaksono.

    “Jika sampai ojol tidak dapat menerima atau mengisi BBM bersubsidi nanti, maka pastinya akan terjadi gelombang aksi unjuk rasa besar-besaran di seluruh Indonesia untuk memprotes keputusan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ini,” kata Igun dikutip dari Antara, Sabtu (30/11/2024). 

     

  • FPKS DPRD Majalengka sambut positif Program UHC disetujui pada APBD 2025

    FPKS DPRD Majalengka sambut positif Program UHC disetujui pada APBD 2025

    Sumber foto: Enok Carsinah/elshinta.com.

    FPKS DPRD Majalengka sambut positif Program UHC disetujui pada APBD 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 02 Desember 2024 – 18:56 WIB

    Elshinta.com – Keseriusan Fraksi PKS DPRD Kabupaten Majalengka  dalam mengawal progam UHC membuahkan hasil, dalam rapat paripurna yang digelar Jumat (29/11/2024) sore akhirnya disetujui pada APBD tahun 2025.

    Sempat menjadi kekhawatiran bersama soal adanya pemberhentian sementara program Universal Health Coverage (UHC) atau jaminan kesehatan daerah Kabupaten Majalengka pada tahun 2025 nanti.

    Salah satunya yaitu Fraksi PKS Majalengka, dimana Ketua Fraksi PKS Majalengka Dhora Darojatin mengungkapkan pihaknya dengan tegas melakukan koordinasi dengan beberapa fraksi di DPRD Majalengka untuk menyepakati UHC lanjut di Tahun 2025.

    “Saya ingin sampaikan dari tahun-tahun yang lalu juga, mulai dari 2021 sejak COVID-19 saat itu, dan memang baru bisa dilaunching di 2023 kemarin,” ujar Dhora Darojatin, Jumat (29/11/2024).

    Usai rapat paripurna DPRD Majalengka, Dhora Darojatin menyyayakan bahwa anggaran untuk program UHC sebesar Rp 39 M.

    “Nah, pada saat ini memang angka yang ada baru 39 M atau dianggaran 31 M, ya untuk 2025. Jadi saya sebagai ketua fraksi meminta Pak Wakil Ketua untuk memastikan bahwa program UHC bisa aman di 2025,” ungkapnya. 

    “Jadi akhirnya informasi dari Pak Wakil Ketua bahwa UHC bisa terlaksana di 2025. Dan tentunya ini sangat kami tunggu dan kami harapkan karena kebermanfaatan kami itu betul-betul terasa oleh masyarakat, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu, yang perlu dibantu,” tegasnya.

    Politisi Perempuan itu memastikan bahwa sampai saat ini partainya terus berkomitmen terhadap kesejahteraan rakyat Majalengka melalui perjuangan yang dilakukan di legislatif.

    “Karena kami betul-betul berharap inipun tidak hanya menjadi kewajiban kami, tapi untuk mencapai suatu tujuan yang sama, tentunya perlu kolaborasi dari semua. Dan alhamdulillah tadi informasi dari Pak Wakil Ketua, semua akhirnya menyepakati untuk bisa melakukan program UHC tahun 2025,” jelasnya.

    Ditempat yang sama, Wakil Ketua DPRD Majalengka, Deden Narayanto mengungkapkan bahwa hasil komunikasi yang dilakukan oleh Fraksi PKS, mampu meyakinkan semua pihak.

    “Alhamdulillah setelah kita lagi mengadakan rapat Paripurna mengenai perencanaan APBD 2025, alhamdulillah ada beberapa poin yang semoga ini bisa menjadi kabar gembira bagi masyarakat Kabupaten Majalengka mengenai kebutuhan dasar di bidang kesehatan, khususnya tadi di pelayanan kesehatan,” tuturnya.

    “Alhamdulillah di tahun 2024-2025 kita melanjutkan program UHC, program 2025. Jadi kita bisa melanjutkan program UHC ini untuk masyarakat,” imbuhnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Enok Carsinah, Senin (2/12). 

    Sebelumnya, menurut Deden, sempat viral soal adanya utang BPJS kesehatan yang masih nunggak belum terbayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka.

    “Karena pasca kemarin heboh-heboh Majalengka, ada hutang yang belum dibayar di tahun 2024, program UHC ini sempat berhenti. Dan begitu banyak masyarakat yang mengeluh mengenai pelayanan kesehatan kita ini. Tapi Alhamdulillah melalui lobi-lobi dari fraksi PKS, dari Komisi 4 dan yang lainnya, ini bisa menghasilkan program UHC ini bisa dilanjut di tahun 2025,” Ungkapnya.

    “Jadi memang program ini merupakan program yang bisa menyentuh ke masyarakat karena memang dana ini adalah masyarakat. Jadi harus kembali ke masyarakat langsung dirasakan,” tambahnya.

    “Dan ini luar biasa, ini banyak sekali testimoni dari masyarakat yang terbantukan oleh BPJS ini. Jadi jangan sampai di 2025 ini berhenti. Karena mulai APBD 2025 ini dengan anggaran Rp39 M ini kita bisa hanya sampai di bulan Februari UHC itu. Tapi Alhamdulillah tadi kita dengan dipimpinan dengan Pihak BAPD, kita sepakat untuk bisa menutupi kekurangan di bulan kedepannya,” ujarnya.

    Adapun untuk alokasi bulan Maret, April, Mei pihaknya akui untuk menutupi kekurangannya dengan dana cadangan yang ada hampir Rp164 miliar dengan harapan mampu dialihkan sebagian untuk UHC, lalu sebagiannya untuk investasi. 

    Sehingga, pihaknya meminta doa kepada masyarakat untuk Fraksi PKS tetap bisa memperjuangkan hak-hak masyarakat yang memang sangat mendasar seperti kesehatan.

    “Saya sebagai pimpinan DPRD siap menjadi garda paling terdepan untuk mengawal program-program yang diusung oleh fraksi PKS,” tandasnya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Benarkah Ojol Tak Dapat Subsidi BBM? Begini Kata Mensos

    Benarkah Ojol Tak Dapat Subsidi BBM? Begini Kata Mensos

    Jakarta –

    Menteri Sosial (Mensos RI) Saefullah Yusuf buka suara soal kabar ojek online (ojol) tak masuk kriteria penerima subsidi BBM. Dia memastikan, rencana tersebut masih sebatas simulasi dan diskusi.

    Pernyataan ojol tak masuk kriteria penerima subsidi BBM sebelumnya disampaikan Bahlil Lahadalia selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Ketika itu, dia beralasan, motor yang dipakai ojol merupakan milik personal dan difungsikan untuk usaha mandiri.

    Mensos Saefullah kemudian menegaskan, aturan terkait masih belum ditentukan hingga sekarang. Sebab, semuanya masih dalam tahap simulasi.

    “Itu masih simulasi. Semua masih simulasi. Jadi itu masih diskusi, masih simulasi, belum diputuskan. Jadi tunggu saja,” ujar Mensos Saefullah, dikutip dari Antaranews, Senin (2/12).

    Ojek online (ojol) tidak masuk kriteria penerima subsidi BBM. Foto: Agung Pambudhy

    Kemensos, kata dia, masih menunggu keputusan dan nantinya akan menjadi pedoman bagi pihaknya untuk melakukan langkah lanjutan.

    “Jadi nanti seperti apa tentu, keputusan itulah yang akan menjadi pedoman kita selanjutnya. Jadi apa yang disampaikan Pak ESDM itu baru simulasi,” ungkapnya.

    Diberitakan detikOto sebelumnya, Bahlil juga telah menyampaikan klarifikasinya soal kisruh pernyataan ojol tak berhak menerima subsidi BBM. Dia, sama seperti Mensos, memastikan kebijakan tersebut masih belum final.

    “Saya kan sudah bilang kemarin masih di-exercise ya, nanti tunggu exercise selesai baru kita bisa umumkan. Lagi meng-exercise, belum ada keputusan final. Yang jelas kita akan membuat adil semuanya,” kata Bahlil.

    Driver ojek online (ojol) se-Jabodetabek menggelar aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (29/8/2024). Foto: Ari Saputra

    Di lain kesempatan, Ketua Umum Asosiasi Ojol Garda Indonesia, Igun Wicaksono mengancam, jika ojol benar-benar tak masuk kriteria penerima subsidi BBM, maka pihaknya akan melakukan aksi besar-besaran di jalan. Bukan hanya itu, dia memastikan, ada mogok kerja secara nasional!

    “Apapun finalnya, jika subsidi BBM bagi ojol dicabut dengan alasan apapun, tetap akan kami lawan dan kami pastikan akan terjadi gelombang unjuk rasa maupun mogok kerja nasional di berbagai daerah di seluruh Indonesia,” kata Igun kepada detikOto.

    (sfn/sfn)

  • Peringati Milad Muhammadiyah, Pj Bupati Pati: Organisasi Ini Punya Kontribusi Besar

    Peringati Milad Muhammadiyah, Pj Bupati Pati: Organisasi Ini Punya Kontribusi Besar

    TRIBUNJATENG.COM, PATI – Penjabat (Pj) Bupati Pati Sujarwanto Dwiatmoko menilai Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi Islam terbesar, telah berkontribusi luar biasa di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, hingga dakwah

    Hal itu dia sampaikan di hadapan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia (Mendikdasmen RI) Abdul Mu’ti ketika menghadiri Tabligh Akbar dalam rangka Milad Ke-122 Muhammadiyah di Kompleks Perguruan Muhammadiyah Sukolilo, Kabupaten Pati, Sabtu (30/11/2024). 

    Dalam kegiatan yang mengusung tema “Mewujudkan Kemakmuran untuk Semua” tersebut, Sujarwanto mengucapkan selamat kepada Muhammadiyah.

    “Milad Muhammadiyah selalu menjadi momentum penting, karena Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam terbesar, telah berkontribusi luar biasa di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, hingga dakwah,” kata dia sesuai rilis Prokompim Setda Kabupaten Pati.  

    Sujarwanto mengatakan, Muhammadiyah telah menjadi garda terdepan dalam membawa perubahan umat melalui dakwah dan semangat ber-fastabiqul khoirot (berlomba-lomba dalam kebaikan-red.). 

    “Kehadiran Muhammadiyah di Pati juga telah membantu membangun masyarakat yang religius, berpendidikan, dan berkeadaban mulia,” tambah dia.

    Sementara, Mendikdasmen Abdul Mu’ti berbagi pengalaman menarik saat mengunjungi Sukolilo. Dia mendapat curhatan dari anak SD tentang sekolahnya yang rusak.

    “Sepanjang perjalanan, anak-anak SD berbaris di pinggir jalan melambaikan bendera merah putih menyambut kedatangan saya. Ada kejadian lucu, ketika seorang anak SD berkata, ‘Pak Menteri, sekolahku teter (rusak-red.)’,” ujar Sekretaris Umum PP Muhammadiyah ini. 

    Menurut Mu’ti, cerita ini mencerminkan antusiasme anak-anak, sekaligus menjadi tantangan yang harus diatasi dalam memperbaiki infrastruktur pendidikan.  

    Abdul Mu’ti pun menekankan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan di daerah. 

    “Kita harus memastikan tidak ada anak yang putus sekolah dan memberikan akses pendidikan berkualitas. Muhammadiyah, dengan jaringan pendidikannya yang luas, dapat menjadi mitra strategis dalam mencetak generasi unggul yang berdaya saing,” tandas dia. (*)

     

  • Duh! Ojol Ancam Mogok Kerja Nasional Andai Tak Dapat Subsidi BBM

    Duh! Ojol Ancam Mogok Kerja Nasional Andai Tak Dapat Subsidi BBM

    Jakarta –

    Asosiasi ojek online (ojol) Garda Indonesia telah mendengar pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengenai pembatasan BBM subsidi untuk ojol yang belum final. Meski demikian, mereka tetap akan memantau perkembangannya.

    Ketua Umum Garda Indonesia, Igun Wicaksono mengatakan, jika ojol benar-benar dilarang isi BBM subsidi, maka pihaknya tetap akan melakukan aksi besar-besaran di jalanan. Bukan hanya itu, dia memastikan, ada mogok kerja secara nasional!

    “Apapun finalnya, jika subsidi BBM bagi ojol dicabut dengan alasan apapun, tetap akan kami lawan dan kami pastikan akan terjadi gelombang unjuk rasa maupun mogok kerja nasional di berbagai daerah di seluruh Indonesia,” ujar Igun kepada detikOto, Sabtu (30/11).

    Driver ojek online (ojol) se-Jabodetabek menggelar aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (29/8/2024). Foto: Ari Saputra

    Diberitakan detikOto sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia merespons kecaman publik soal ojek online (ojol) tak masuk kriteria penerima subsidi BBM. Dia menegaskan, rencana tersebut masih dalam tahap pematangan alias belum final.

    “Saya kan sudah bilang kemarin masih di-exercise ya, nanti tunggu exercise selesai baru kita bisa umumkan. Lagi meng-exercise, belum ada keputusan final. Yang jelas kita akan membuat adil semuanya,” katanya di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (29/11).

    Bahlil memastikan, dia sudah melaporkan skema penyaluran subsidi energi kepada Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya penyaluran dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT).

    Kini, dia masih menunggu data keluarga penerima subsidi energi baik listrik dan BBM yang diolah Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam BLT tersebut katanya sudah mencakup subsidi listrik dan BBM.

    “Di situ kita akan dorong agar penerima BLT harus menyisihkan sebagian untuk membayar listrik dan sebagian untuk membayar kompensasi daripada BBM,” kata dia.

    (sfn/sfn)

  • Ojol Siap Demo Besar Jika Tak Dapat Subsidi BBM – Page 3

    Ojol Siap Demo Besar Jika Tak Dapat Subsidi BBM – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Jutaan mengemudi ojek online atau ojol siap turun ke jalan melakukan aksi demo jika memang pemerintah melarang mereka untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi seperti Pertalite. Hal tersebut diungkap oleh Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia Igun Wicaksono.

    “Jika sampai ojol tidak dapat menerima atau mengisi BBM bersubsidi nanti, maka pastinya akan terjadi gelombang aksi unjuk rasa besar-besaran di seluruh Indonesia untuk memprotes keputusan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ini,” kata Igun dikutip dari Antara, Sabtu (30/11/2024). 

    Seperti diketahui, Menteri ESDM Bahlil sebelumnya mengisyaratkan untuk tidak memasukkan pengemudi ojol dalam daftar penerima subsidi BBM tepat sasaran. Hal ini karena kendaraan yang dipakai ojol masuk jenis kendaraan untuk usaha dan bukan kendaraan umum.  

    Igun menilai rencana pencabutan BBM subsidi tidak adil dan tidak berpihak pada rakyat kecil. Menurutnya, banyak pengemudi ojol kesulitan mencukupi kebutuhan harian, bahkan untuk membeli BBM bersubsidi sekalipun.

    “Jangankan untuk membeli BBM non subsidi, terkadang untuk mengisi BBM subsidi saja ojol ini harus menukar dengan rasa lapar di jalanan agar sepeda motornya tetap bisa beroperasi,” ucap Igun.

    Oleh karena itu, pihaknya berharap agar pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dapat memperhatikan dan mensejahterakan pengemudi ojol, salah satunya dengan tidak mencabut BBM bersubsidi bagi mereka.

    “Ojol ini penghasilan tidak seberapa bahkan sudah menjadi sapi perah dari perusahaan aplikasi. Dimana hati nurani kepada rakyat kecil yang berprofesi sebagai ojol,” ujarnya.

    Dia menegaskan dampak jika subsidi BBM bagi ojol dibatasi atau dicabut maka inflasi akan melonjak, karena jumlah empat juta pjol diseluruh Indonesia melayani sekitar 21 juta pengguna jasa ojol.

    Kemudian 60-70 persen pengemudi ojol menjalankan profesi sebagai pengiriman barang atau kurir barang, yang menjadi tulang punggung ekonomi digital.

     

  • Benarkah Ojol Tak Dapat Subsidi BBM? Begini Kata Mensos

    Belum Punya Legalitas, Terancam Tak Dapat Subsidi BBM

    Jakarta –

    Perjuangan ojek online (ojol) harus menghadapi tantangan berat di Indonesia. Sebab, ketika mereka sedang lantang-lantangnya menyuarakan legalitas profesi, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) justru mengancam akan mencabut subsidi BBM untuk ‘pasukan hijau’ tersebut.

    Ketua Umum Asosiasi Ojol Garda Indonesia, Igun Wicaksono mengatakan, pihaknya telah mengusulkan legalitas ojol sebagai angkutan publik sejak enam tahun terakhir. Namun, hingga kini, usulan tersebut tak pernah didengar pemerintah.

    “Sudah sejak 2018 kami asosiasi Garda Indonesia telah mendesak pemerintah untuk mendorong inisiatif kepada DPR RI agar legalitas ojol sebagai salah satu angkutan publik dapat direalisasikan,” ujar Igun kepada detikOto, dikutip Sabtu (30/11).

    “Atau mendorong Presiden RI bisa mengeluarkan aturan legalitas ojol agar dapat menjadi angkutan publik. Namun nyatanya pemerintah tidak juga dapat memberikan legalitas tersebut,” tambahnya.

    Ojek online atau ojol. Foto: Agung Pambudhy

    Ketika usulan tersebut sedang diperjuangkan mati-matian, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia justru mengirim sinyal ojol tak masuk kriteria penerima subsidi BBM. Pernyataan tersebut, kata Igun, sangat melukai hati para pekerja di sektor terkait.

    “Tiba-tiba menteri ESDM menolak ojol sebagai penerima BBM subsidi karena bukan angkutan publik. Sehingga kami anggap hal ini merupakan hal yang tidak dapat kami terima,” tegasnya.

    Seandainya kelak aturan tersebut benar-benar disahkan, Igun memastikan, ojol akan melakukan demo besar-besaran di jalan raya. Bahkan, aksi tersebut bukan hanya terpusat di Jakarta, melainkan tersebar se-Indonesia.

    “Jika sampai ojol tidak dapat menerima atau mengisi BBM bersubsidi, maka pasti akan terjadi gelombang aksi unjuk rasa besar-besaran di seluruh Indonesia untuk memprotes keputusan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ini,” ungkapnya.

    Ojek online atau ojol. Foto: Agung Pambudhy

    Diberitakan detikOto sebelumnya, Bahlil Lahadalia memberikan isyarat, ojol tak masuk kriteria penerima subsidi BBM. Sebab, motor yang dipakai para driver merupakan milik personal dan difungsikan untuk kegiatan usaha.

    “Enggak (masuk kriteria). Ojek kan pakai untuk usaha. Ojek itu alhamdulillah, kalau motor itu, motor punya saudara-saudara kita yang bawa motornya. Tapi sebagian kan juga punya orang yang kemudian saudara-saudara kita yang bawa itu dipekerjakan. Masa yang kayak gini di subsidi?” kata Bahlil.

    (sfn/lth)

  • Terungkap! Tugas Khusus Perwira Polisi Jabat Plt Dirjen di Komdigi

    Terungkap! Tugas Khusus Perwira Polisi Jabat Plt Dirjen di Komdigi

    Jakarta –

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid telah menunjuk Perwira Tinggi Polri, Alexander Sabar, sebagai Plt Dirjen Pengawasan Ruang Digital di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Alexander menjadi satu-satunya Aparat Penegak Hukum (APH) di jajaran Eselon I Komdigi.

    Menhariq Noor, Ketua Tim Tata Kelola Pengembangan Aplikasi Penyelenggara Sistem Elektronik Direktorat Tata Kelola Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Digital mengatakan bahwa Menkomdigi membuka ruang seluas-luasnya kepada kepolisian mengusut perjudian online sampai tuntas.

    Sebagai informasi, ada sembilan pegawai Komdigi yang ditangkap kepolisian karena terlibat pengamanan situs judi online yang seharusnya diblokir. Selain menyalahgunakan wewenang, mereka juga meraup keuntungan dari beking website haram tersebut.

    “Ibu menteri menyampaikan kami membuka ruang seluas-luasnya untuk mengusut kasus perjudian online ini hingga tuntas. Jadi, mungkin ada sentimen negatif dari publik apa yang telah kami lakukan sampai sekarang, ada trust issue kepada pemerintah dengan kasus judi online ini,” tutur Menhariq dalam diskusi panel Forwat x Dana “Memutus Mata Rantai Judi Online Demi Ekosistem Digital yang Sehat” di Jakarta, Jumat malam (29/11/2024).

    Bahkan, Menhariq mengatakan, tak sedikit publik yang salah persepsi dengan adanya bagian pengendalian konten judi online di Komdigi sama halnya mengendalikan kegiatan ilegal itu.

    “Senin kemarin, Dirjen Aptika Hokky Situngkir itu mendapat penugasan lain. Saat ini, Plt Dirjen Aptika itu adalah Brigjen Polisi Alexander Sabar. Ini momen baru bagi Komdigi untuk bersih-bersih, sehingga pejabat atau dirjennya itu dari polisi yang mana sudah lama di BNN sebelumnya dan beliau meminta saya hadir di sini,” jelasnya.

    Sebagai informasi, saat ini Kementerian Komdigi sedang dalam proses penataan ulang struktur organisasi untuk menjawab tantangan era digital ke depannya. Ketika bernama Kominfo punya empat direktorat, yaitu Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika), Direktorat Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika (Ditjen PPI), Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI), dan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Ditjen IKP).

    Seiring dengan perubahan Kominfo ke Komdigi, berubah pula direktorat dan fungsinya yang kini menjadi Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital, Direktorat Jenderal Ekosistem Digital, Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital, dan Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media.

    “PR di Komdigi tentunya sangat banyak. Bu Menteri berharap ada perubahan SOTK , perubahan SOP, termasuk juga jangan sampai ada oknum-oknum yang beking judi online di Kementerian Komdigi. Oleh karena itu, kita perlu membangun transparansi sistem yang bisa dimonitor. Jangan sampai dari 1.000 situs, hanya 900 yang masuk sistem dan 100 tidak masuk sistem. Ini jadi PR bersama, tidak hanya Komdigi tapi juga Satgas Judi Online,” ucapnya.

    Menhariq menjelaskan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan kepada Kementerian Komdigi dan pemangku kepentingan lainnya untuk menuntaskan persoalan judi online.

    “Permintaan Presiden Prabowo dalam 100 hari ini penanganan judi online menjadi salah satu capaian beliau. Jadi, maka Komdigi menjadi garda terdepan untuk bersih-bersih (konten judi online) dan yang kami dapat lakukan 100 hari ini membantu rekan-rekan APH,”

    (agt/fay)