NGO: GARDA

Bisnis Indonesia Economic Outlook 2025, Menuju Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Bisnis.com, JAKARTA — Inklusif dan berkelanjutan menjadi dua kata kunci dalam narasi kebijakan ekonomi pemerintahan baru yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Harapannya, Indonesia menunjukkan resiliensi yang solidaa di tengah tantangan dan situasi ekonomi global yang diproyeksi masih penuh tantangan pada 2025.

Perekonomian Indonesia tentu dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global melalui jalur keuangan dan perdagangan. Perkembangan ekonomi di negara-negara utama seperti Amerika Serikat, China, Jepang, dan Uni Eropa perlu terus dimonitor dan diantisipasi dampaknya.

Dari sentimen makroekonomi, tingkat suku bunga global yang sejatinya masih di level tinggi, juga eskalasi konflik geopolitik yang mengakibatkan fragmentasi ekonomi, telah meningkatkan ketidakpastian ekonomi global pada 2025.

Perekonomian nasional diharapkan tetap tumbuh kuat tahun depan, melaju di kisaran 5,1%—5,5% seperti tertuang dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025. Asumsi ini memang cenderung optimistis di tengah perkiraan stagnasi ekonomi dunia.

Permintaan domestik akan menjadi andalan Indonesia dalam menopang perekonomiannya. Perbaikan daya beli masyarakat dengan tingkat inflasi yang terjaga, diharapkan mampu mendorong konsumsi rumah tangga. Konsumsi pemerintah akan difokuskan pada program-program produktif, sementara kelanjutan proyek-proyek strategis nasional diharapkan berkontribusi pada investasi yang berkelanjutan.

Target pertumbuhan ekonomi tersebut akan dapat dicapai apabila terjadi konvergensi dalam aktivitas perekonomian regional di seluruh sektor usaha, serta efektivitas kebijakan fiskal yang mendukung akselerasi transformasi ekonomi nasional. Sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan juga harus terus diperkuat sebagai garda terdepan menjaga stabilitas perekonomian.

Untuk menelaah lebih lanjut prospek ekonomi pada 2025, Bisnis Indonesia menggelar Bisnis Indonesia Economy Outlook 2025, yang akan diselenggarakan pada Selasa, 10 Desember 2025 di Raffles Hotel, Jakarta.

Acara ini mengusung tema utama yang harmonis dengan visi kebijakan pemerintahan baru yakni “Menuju Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Tema tersebut akan dijabarkan dengan membahas berbagai isu sektoral strategis yang memengaruhi perekonomian Indonesia pada 2025.

Presiden Direktur Bisnis Indonesia Group Lulu Terianto mengatakan bahwa Bisnis Indonesia Economy Outlook 2025 bakal menjadi navigasi bagi pelaku usaha dan industri serta seluruh pemangku kepentingan dalam menyongsong tantangan ekonomi global dan meresponsnya secara strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi domestik.

“Kami menghadirkan para ahli dan praktisi di bidangnya, sehingga bisa menjadi referensi yang dapat diimplementasikan oleh berbagai pihak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Lulu.

Bisnis Indonesia Economy Outlook 2025 berencana menghadirkan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia sebagai keynote speakers.

Outlook Ekonomi Sektor Riil dan Finansial

Selain keynote speakers, Bisnis Indonesia Economic Outlook 2025 akan menampilkan dua sesi diskusi, yakni sesi ekonomi riil dan sesi finansial.

Di sesi ekonomi riil, Bisnis Indonesia Economy Outlook 2025 mengusung tiga topik. Pertama, ‘Skenario Transisi Energi dalam Mewujudkan Ekonomi Hijau di Indonesia, yang akan membahas urgensi transisi energi, skenario transisi yang diagendakan, serta tantangan seperti mitigasi risiko fiskal dan kolaborasi global dalam mengakselerasi transisi energi.

Kedua, sesi ekonomi riil mengusung topik Optimalisasi Sektor Mineral demi Mengungkit Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang akan membahas program strategis sektor minerba nasional 2025, prioritas hilirisasi, dan menjamin pertumbuhan jangka panjang melalui investasi berkelanjutan di ekosistem industri mineral.

Sementara itu, di sesi ekonomi finansial, Bisnis Indonesia Economy Outlook 2025 mengusung tiga topik. Pertama terkait tema Memacu Peran Investasi dan Strategi Fiskal dalam Mendukung Ekonomi Berkelanjutan yang akan mendiskusikan strategi memposisikan Indonesia sebagai pusat investasi di Asean, kebijakan moneter dan fiskal pro-investasi, serta prospek pertumbuhan ekonomi 2025 di tengah tantangan global.

Topik kedua mengangkat tema dinamika dan arah kebijakan moneter di tengah tren pelonggaran global yang akan menyoroti upaya BI menjaga stabilitas makroprudensial, strategi moneter mengejar target pertumbuhan 8%, serta peluang dan tantangan kredit-likuiditas perbankan 2025.

Ketiga, sesi finansial mengangkat tema Peluang Pertumbuhan Sektor Keuangan Non-Bank Menyusul Transisi Finansial yang akan mendiskusikan cara mendorong pertumbuhan sektor keuangan nonbank termasuk di dalamnya sektor pembiayaan, modal ventura, aset kripto, dan fintech lending sambil mengelola risikonya.

Selain di Jakarta, Bisnis Indonesia Economic Outlook 2025 juga digelar di 9 kota lainnya secara serentak dan serempak, yakni Medan, Pekanbaru, Palembang, Bandung, Semarang, Surabaya, Bali, Balikpapan, dan Makassar. Masing-masing kota tersebut juga akan membahas topik sesuai dengan karakteristik dan keunggulan ekonomi di masing-masing daerah.

Bisnis Indonesia Group mengundang seluruh pihak yang berkepentingan untuk menghadiri acara ini dan berpartisipasi aktif dalam diskusi.

“Kami berharap acara ini dapat menjadi pijakan untuk kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada ke depan,” tutup Lulu.

Bisnis Indonesia Economic Outlook 2025 dengan tema Perbesar

07/12/2024 07:30
Pemerintah Pastikan Driver Ojol Tetap Jadi Penerima BBM Bersubsidi

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah memastikan bahwa driver ojek online (ojol) akan tetap menerima bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Saat ini pemerintah tengah mengkaji kembali skema agar pemberian BBM bersubsidi dapat benar-benar diberikan untuk masyarakat yang membutuhkan.

“BBM bersubsidi tetap diberikan kepada pengemudi ojol, karena mereka masuk dalam kategori usaha mikro. Saya tegaskan bahwa pengemudi ojol berhak mendapatkan BBM bersubsidi,” ucap Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman dalam konferensi pers di kantor Kementerian UMKM pada Jumat (6/12/2024).

Dia mengatakan, pemerintah harus melindungi sektor ekonomi lapisan bawah. Salah satu prioritas Kementerian UMKM adalah menjaga keberlangsungan transportasi umum, seperti ojol.
Lebih, lanjut, pemerintah sedang mempersiapkan mekanisme verifikasi pengguna sepeda motor driver ojol untuk pemberian BBM subsidi. Dia mengatakan, saat ini ada 120 juta pengguna sepeda motor di Indonesia, tetapi yang termasuk dalam kategori penerima subsidi adalah mereka yang melakukan aktivitas ojol.

“Saat ini diperkirakan ada sekitar 4-5 juta pengemudi ojol, terutama di wilayah perkotaan, tetapi proses pemetaan masih dilakukan untuk memastikan data valid,” tutur dia, yang menyebut driver ojol terima subsidi BBM.

Langkah selanjutnya, Kementerian UMKM akan memanggil perusahaan operator ojol untuk meminta data pengemudi yang terdaftar. Nantinya, data tersebut akan diintegrasikan dengan Pertamina untuk mempermudah proses.

“Dengan langkah ini, pemerintah berkomitmen untuk memastikan BBM bersubsidi tepat sasaran dan mendukung pengemudi ojol sebagai bagian dari rantai distribusi UMKM,” terang Maman.

Sementara, Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Transportasi Daring Garda Indonesia Igun Wicaksono, mengapresiasi sikap pemerintah yang tetap memasukan driver ojol dalam penerima BBM bersubsidi. Pasalnya driver ojol termasuk dalam klasifikasi UMKM sebagai bagian dari rantai distribusi UMKM.

“Dengan penjelasan ini (driver ojol terima BBM subsidi), keresahan kami sebagai driver atau pengemudi ojol telah terjawab. Terima kasih atas respons cepat dari pemerintah,” kata Igun.

06/12/2024 14:50
Bertemu Pengemudi Ojol, Menteri UMKM Maman: Ojek Online Berhak Dapat BBM Pertalite – Halaman all

Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman memastikan pengemudi ojek online (ojol) bisa mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi seperti Pertalite.

Hal itu ia pastikan usai menerima audiensi pengemudi ojol yang diwakili oleh Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia Igun Wicaksono.

Maman mulanya mengatakan bahwa ia merupakan bagian dari Tim Satgas Pembahasan BBM Bersubsidi yang diketuai oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Ia meluruskan bahwa dalam rapat terkahir satgas, pelaku UMKM itu adalah pihak yang tidak terkena dampak realokasi BBM bersubsidi.

Jadi, para pelaku UMKM di sektor mikro dan kecil berhak mendapatkan BBM bersubsidi. Ini berbeda lagi dengan sektor menengah.

“Nah, mengingat saudara-saudara kita ojek online ini masuk dalam kategori usaha mikro, oleh karena itu saudara-saudara kita ini saya tegaskan sekali lagi mereka tetap berhak mendapatkan alokasi BBM bersubsidi di dalam aktivitas keseharian mereka,” kata Maman dalam konferensi pers usai menerima audiensi pengemudi ojek online di Jakarta Selatan, Jumat (6/12/2024).

Maman mengatakan bahwa ojol merupakan transportasi umum yang sekarang menjadi sebuah keniscayaan, di mana di Indonesia hampir seluruh masyarakat menggunakan jasa mereka.

Mengingat kehadirannya untuk masyarakat Indonesia sangat tinggi, Maman menyebut kepastian ekonomi mereka perlu diamankan.

“Jangan sampai terganggu karena pasti nanti akan terganggu rantai pasok, rantai supply, distribusi barang-barang yang memang digunakan oleh para pengusaha-pengusaha sektor mikro,” ujar Maman.

Politikus Partai Golkar itu mengatakan sekarang yang sedang disiapkan oleh pemerintah adalah mekanisme untuk memverifikasi para pengemudi ojol.

Kementerian UMKM pun akan memanggil beberapa operator ojol seperti Grab, Gojek, dan Maxim.

“Kita akan panggil, kita akan minta data-data saudara-saudara kita yang sebagai ojek online yang terdaftar, nanti akan kita verifikasi dan kita akan panggil juga Pertamina dan kita connect datanya,” pungkas Maman.

Sementara itu, Igun Wicaksono menyampaikan bahwa permasalah antara pengemudi ojol dan pemerintah sudah selesai.

Sudah tidak ada lagi permasalahan antara ojek online dengan pemerintah maupun pihak lainnya mengenai BBM Bersubsidi.

“Kami mengucapkan terima kasih atas respon cepat dari pemerintah melalui Kementerian UMKM menjawab keresahan dari rekan-rekan kami ojek online seluruh Indonesia,” kata Igun.

06/12/2024 13:48
Maman tegaskan lagi ojek online berhak mendapatkan BBM bersubsidi

Jadi supaya nanti di setiap SPBU bisa terverifikasi tuh mana yang ojek online mana yang enggak,

Jakarta (ANTARA) – Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman kembali menegaskan pengemudi ojek daring (ojek online/ojol) tetap mendapatkan alokasi bahan bakar minyak bersubsidi.

“Nah mengingat saudara-saudara kita, ojek online ini masuk kategori usaha mikro. Oleh karena itu saudara-saudara kita ini saya tegaskan sekali lagi mereka tetap berhak mendapatkan alokasi BBM bersubsidi di dalam aktivitas keseharian mereka,” ujar Maman usai melakukan audiensi dengan Asosiasi Pengemudi Ojek Online di Jakarta, Jumat.

Maman menegaskan, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperhatikan sektor ekonomi masyarakat yang paling bawah.

Upaya ini diharapkan menjadi bentuk nyata keberpihakan pemerintah kepada masyarakat Indonesia untuk memastikan dan mengamankan sektor transportasi umum.

“Mengamankan dan memastikan sektor transportasi umum yang sekarang menjadi sebuah keniscayaan, di mana di Indonesia ini hampir seluruh masyarakat kita menggunakan jasa ojek online tentunya wajib kita untuk amankan,” katanya lagi.

Upaya ini juga bertujuan untuk menjaga keberlangsungan rantai pasok dan distribusi barang-barang yang kerap dimanfaatkan oleh para pengusaha sektor mikro melalui ojek online.

Hingga kini, kata dia lagi, Kementerian UMKM yang juga tergabung dalam tim Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan dan Monitoring BBM Subsidi yang diketuai oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tengah menyiapkan mekanisme yang tepat dalam pelaksanaan penyaluran subsidi BBM bagi para pengemudi ojol.

Usai pertemuan dengan asosiasi ojek online, ia membeberkan akan mengundang beberapa perusahaan-perusahaan operator ojek daring seperti Grab, GoJek hingga Maxim untuk meminta data soal jumlah mitra pengemudi ojek online yang terdaftar di masing-masing perusahaan itu.

Pihaknya juga bakal menjalin koordinasi dengan PT Pertamina untuk menghubungkan data terkait pengemudi ojol dengan perusahaan penyalur BBM subsidi itu.

“Jadi supaya nanti di setiap SPBU bisa terverifikasi tuh mana yang ojek online mana yang enggak,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia Igun Wicaksono mengapresiasi atas respon cepat pemerintah dalam memberikan penjelasan soal isu BBM subsidi untuk pengemudi ojek online, hal ini menurutnya turut menjawab keresahan pengemudi ojek online.

“Ojek online tetap menerima subsidi BBM di seluruh Indonesia. Jadi kami juga sekaligus mengimbau kepada rekan-rekan kami seluruh ojek online yang ada di seluruh Indonesia ini, bahwa per hari ini pemerintah melalui Kemeneterian UMKM menegaskan namanya pencabutan BBM subsidi bagi ojek online itu tidak ada dan ojek online adalah penerima BBM bersubsidi,” pungkasnya.

Pewarta: Sinta Ambarwati
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2024

06/12/2024 13:31
70 persen korban TPPO merupakan pekerja migran nonprosedural

Sumber foto: Antara/elshinta.com.

KP2MI: 70 persen korban TPPO merupakan pekerja migran nonprosedural
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Kamis, 05 Desember 2024 – 23:33 WIB

Elshinta.com – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding mengatakan bahwa 70 persen korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan pekerja migran yang bekerja ke luar negeri melalui jalur nonprosedural.

“Salah satu faktor krusial dari tingginya jumlah korban TPPO adalah keberangkatan pekerja migran secara nonprosedural. Hal ini membuka peluang besar bagi para pelaku kejahatan untuk mengeksploitasi mereka,” kata Menteri Karding dalam Diskusi Publik yang diselenggarakan di Komnas HAM, di Jakarta, Kamis (5/12).

Dalam diskusi bertajuk “Mendorong Penyusunan Road Map Pencegahan dan Penanganan TPPO Berbasis HAM” tersebut, Menteri Karding mengatakan bahwa mayoritas korban TPPO merupakan perempuan dan tenaga kerja dengan keterampilan (skill) rendah.

Kelompok tersebut, kata dia, rentan terhadap eksploitasi, baik secara fisik, psikologis, maupun ekonomi.

Menteri Karding juga menyoroti pemberangkatan nonprosedural sebagai penyebab utama meningkatnya kasus TPPO. Oleh karena itu, dia mendorong penguatan sistem pelindungan bagi pekerja migran melalui peningkatan kesadaran masyarakat tentang prosedur keberangkatan yang aman.

Penguatan juga dapat dilakukan melalui penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pengiriman pekerja migran secara ilegal.

Dalam memberikan pandangan dan usulan untuk mengatasi TPPO terhadap PMI, Karding berencana memperkuat regulasi pemberangkatan dengan menggunakan sistem sertifikasi.

“Skill itu paling utama, terutama skill berbahasa. Kemampuan ini menjadi bekal penting agar pekerja migran tidak hanya mampu beradaptasi di negara tujuan, tetapi juga lebih percaya diri dalam menghadapi situasi sulit dan menghindari eksploitasi,” kata dia.

Selain itu, Menteri Karding juga menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan pelindungan bagi pekerja migran melalui kerja sama yang lebih erat dengan aparat desa di seluruh daerah.

“Kami akan memperkuat relasi dengan pejabat desa karena mereka adalah garda terdepan dalam mengawasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait keberangkatan pekerja migran yang aman dan prosedural,” kata dia lebih lanjut.

Sementara itu, dalam upayanya mencegah TPPO, Menteri Karding juga menekankan pentingnya penguatan sistem keamanan siber.

“Untuk mengatasi TPPO, pemerintah harus memperkuat sistem siber karena modus operandi para pelaku kejahatan TPPO saat ini banyak menggunakan media sosial untuk merekrut korbannya,” demikian kata Karding.

Sumber : Antara

06/12/2024 06:44
PCNU Kota Depok Galang Dana untuk Korban Bencana Alam di Sukabumi

loading…

PCNU Kota Depok melalui NU Care-LAZISNU membuka posko penanggulangan bencana serta menggalang bantuan untuk korban terdampak bemcana di Sukabumi. FOTO/IST

DEPOK – Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Depok melalui NU Care-LAZISNU membuka posko penanggulangan bencana serta menggalang bantuan untuk korban terdampak bencana di Sukabumi.

Hingga saat ini, tercatat 114 kejadian bencana di 29 kecamatan di Sukabumi, yang mendorong Pemerintah Kabupaten Sukabumi menetapkan status tanggap darurat.

Ketua LPBI NU Depok, Rabbani, menegaskan peran LPBI NU sebagai pelopor penanggulangan bencana. “Kami bertugas melakukan assessment kebutuhan pokok masyarakat terdampak dan membantu pemulihan fungsi fasilitas umum. Melalui NU Peduli Kemanusiaan, kami memanggil seluruh jamaah Nahdlatul Ulama untuk bersama-sama meringankan beban saudara-saudara kita,” ujar Rabbani pada Kamis (5/12/2024).

Ketua Lazisnu Kota Depok Muchtar Said, menegaskan, aksi ini merupakan wujud perhatian dan kepedulian NU Kota Depok terhadap para korban bencana.

“Sahabat adalah mereka yang hadir untuk menopang sahabatnya yang sedang tertimpa musibah, bukan diam apalagi lari,” tegasnya.

Hakim Muzayyan, Sekretaris PCNU Kota Depok, mengingatkan pentingnya persiapan dan kewaspadaan menghadapi bencana yang sulit diprediksi.

“PCNU Depok sebagai organisasi masyarakat keagamaan siap menjadi garda terdepan dalam kewaspadaan dan mitigasi bencana. Gerak cepat seperti pembentukan posko penanggulangan bencana dan penggalangan dana ini adalah bukti nyata komitmen kami,” ujar Hakim.

Masyarakat yang ingin berkontribusi dapat menyalurkan donasi melalui rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) 7266865141 atas nama Infaq Lazisnu Kota Depok, atau mengakses website lazisnudepok.org.

PCNU Kota Depok mengajak seluruh lapisan masyarakat, khususnya warga Nahdliyin, untuk bergotong royong membantu meringankan beban para korban bencana di Sukabumi. Dengan sinergi dan kepedulian bersama, harapannya, bantuan dapat menjadi oase harapan bagi masyarakat terdampak bencana.

(abd)

05/12/2024 20:59
BNN Jatim Geledah Rumah Oknum Polisi Pengendali Jaringan Narkotika Antar Pulau

Surabaya (beritajatim.com) – Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Timur (Jatim) menggeledah rumah seorang oknum polisi, Aiptu AS, yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkotika antar pulau. Penggeledahan dilakukan di Perumahan Taman Indah Regency Sepanjang, Taman, Sidoarjo, pada Kamis (5/12/2024).

Aiptu AS, mantan anggota Reserse Narkoba Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang kini bertugas di Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, diduga berperan sebagai pengendali kurir narkotika.

Kabid Pemberantasan dan Intelijen BNN Jatim, Kombes Pol Noer Wisnanto, mengatakan bahwa penggeledahan ini merupakan bagian dari pengungkapan kasus narkotika di Lombok, NTB.

“Penggeledahan ini terkait penangkapan saudara F di Lombok yang dilakukan oleh BNN RI bekerja sama dengan BNNP NTB. Dari saudara F, kami mengamankan barang bukti berupa 2 kilogram sabu,” ujar Kombes Pol Noer di lokasi penggeledahan.

Kombes Pol Noer mengungkapkan bahwa Aiptu AS telah ditangkap pada 19 Oktober 2024. Berdasarkan penyelidikan, ia diketahui menjalankan bisnis narkotika jenis sabu sejak 2023 dan telah melakukan tujuh kali pengiriman barang.

Dalam penggeledahan di rumahnya, petugas BNN menyita empat buku tabungan dan tengah menyelidiki asal muasal kepemilikan rumah dan kendaraan Aiptu AS di Sidoarjo.

“Ini adalah jaringan nasional yang mencakup Medan, Surabaya, hingga NTB. Pengembangan kasus ini menunjukkan bahwa tersangka telah beroperasi selama satu tahun,” tambah Kombes Pol Noer.

Selain penggeledahan di Sidoarjo, BNNP Jatim juga melakukan tindakan serupa di dua lokasi di Pasuruan, yang diduga menjadi tempat tinggal kaki tangan tersangka F.

“Dua rumah pengedar di Pasuruan sedang kami geledah sebagai bagian dari pengembangan kasus,” jelas Kombes Pol Noer.

Kasus ini menegaskan komitmen BNN dalam membongkar jaringan peredaran narkotika, termasuk keterlibatan aparat yang seharusnya menjadi garda depan dalam pemberantasan narkoba. [ram/beq]

05/12/2024 15:23
Mengurai Kekalahan Tipis Petahana Cak Thoriq di Pilkada Lumajang 2024

Lumajang (beritajatim.com) – Pilkada Lumajang 2024 menyisakan catatan penting dalam dunia politik lokal. Tumbangnya petahana Thoriqul Haq (Cak Thoriq) dan Lucita Izza Rafika menjadi sorotan utama, terutama karena mereka kalah dengan selisih 14.204 suara dari pasangan Indah Amperawati Masdar dan Yudha Adji Kusuma.

Kekalahan Tipis Cak Thoriq

Seperti diketahui pasangan calon nomor urut 2, Indah Amperawati Masdar dan Yudha Adji Kusuma memperoleh 320.942 suara.

Pasangan Indah – Yudha mengalahkan pasangan nomor urut 1, Thoriqul Haq dan Lucitta Izza Rafika, yang memperoleh 306.738 suara.

Indah Amperawati dan Yudha Adji Kusuma diusung Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Golongan Karya, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Perindo, Partai Buruh, Partai Garda Republik Indonesia, Partai Bulan Bintang, dan Partai Gelombang Rakyat Indonesia.

Sementara Thoriqul Haq dan Lucita Izza Rafika diusung Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Nusantara, dan Partai Solidaritas Indonesia.

“Alhamdulillah, rekapitulasi suara telah ditetapkan. Proses berjalan dengan lancar dan situasi tetap kondusif,” kata Ketua KPU Lumajang Henariza Febriadmaja, Kamis (5/12/2024)

Kekalahan ini memunculkan sejumlah analisis mendalam tentang faktor penyebabnya dan implikasinya bagi pemimpin di masa depan.

Termasuk menguatnya kembali trah Sjahrazad Masdar bupati Lumajang 2 periode (2005-2015). Seperti diketahui Indah Amperawati Masdar merupakan adik dari Sjahrazad Masdar.

Faktor Kekalahan Cak Thoriq: Dari Korupsi hingga Dinamika Politik Lokal

1. Dugaan Korupsi dan Krisis Kepercayaan Publik
Isu dugaan korupsi terkait pengelolaan dana erupsi Gunung Semeru menjadi salah satu titik krusial yang meruntuhkan citra Cak Thoriq.

Pengaduan masyarakat yang tergabung dalam LSM GMPK Lumajang, disusul pemeriksaan oleh Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jatim, memperkuat persepsi negatif di kalangan pemilih.

Menurut pengamat politik Universitas Brawijaya (UB) Malang, Andhyka Muttaqin, tuduhan korupsi atau maladministrasi memiliki dampak besar terhadap citra petahana.

“Kebijakan yang tidak pro-rakyat atau terjerat isu korupsi akan sangat merusak kepercayaan masyarakat, terutama jika manfaat kinerja mereka tidak dirasakan langsung oleh publik,” jelasnya.

2. Ekspektasi Tinggi terhadap Petahana
Masyarakat memiliki ekspektasi besar terhadap pemimpin incumbent. Namun, ketidakpuasan terhadap kebijakan yang dianggap kurang berpihak pada rakyat sering kali menjadi faktor krusial.

“Ketika janji kampanye tidak sesuai dengan realisasinya, pemilih cenderung beralih ke kandidat baru yang menawarkan harapan,” tambah Andhyka.

3. Konflik Internal Partai Pendukung
Perpecahan di antara partai pengusung juga memperlemah posisi Cak Thoriq. Pasangan Indah-Yudha, yang didukung koalisi besar dari 11 partai, berhasil memanfaatkan celah ini untuk menarik simpati pemilih.

4. Pengaruh Media Sosial
Strategi penggunaan media sosial yang efektif oleh pasangan penantang turut menggoyahkan dominasi Cak Thoriq, terutama di kalangan pemilih muda. Kampanye berbasis digital tidak hanya memperluas jangkauan, tetapi juga membangun narasi negatif yang berpengaruh besar.

“Media sosial menjadi alat yang sangat ampuh untuk membangun persepsi publik. Kandidat yang cerdas memanfaatkannya dapat dengan mudah mengungguli petahana,” ujar Andhyka.

Kekalahan Cak Thoriq memberikan pelajaran penting bagi para petahana di masa mendatang. Beberapa hal yang harus menjadi perhatian adalah:

Responsif terhadap Kebutuhan Rakyat: Pemimpin harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Transparansi dan Integritas: Menghindari isu korupsi atau penyalahgunaan wewenang adalah kunci utama untuk mempertahankan kepercayaan publik.

Koordinasi Partai Pendukung: Soliditas di antara partai pengusung sangat menentukan kekuatan kampanye dan mobilisasi suara.

Strategi Komunikasi Digital: Pemanfaatan media sosial dengan narasi positif dan pendekatan kreatif menjadi kebutuhan di era politik modern.

Pilkada Lumajang 2024 mengingatkan kita bahwa politik adalah arena dinamis yang dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari kinerja nyata hingga strategi komunikasi.

Kekalahan Cak Thoriq bukan hanya soal angka, tetapi juga cerminan dari ekspektasi masyarakat yang semakin kritis terhadap pemimpin mereka.

Bagi petahana lainnya, ini menjadi momentum untuk introspeksi dan memperbaiki strategi, baik dalam bekerja maupun berkampanye, demi menjaga kepercayaan rakyat. (ted)

05/12/2024 09:37
Profil Ischak-Kholid Paslon Unggul Quick Count Atas Bima-Mujab dalam Pilkada Kabupaten Tegal 2024

Profil Ischak-Kholid Paslon Unggul Quick Count Atas Bima-Mujab dalam Pilkada Kabupaten Tegal 2024

TRIBUNJATENG.COM- Pilkada Kabupaten Tegal 2024 diikuti dua pasangan calon yakni nomor urut 01, Bima Eka Sakti dan Muhammad Syaeful Mujab, serta nomor urut 02, Ischak Maulana Rohman dan Ahmad Kholid.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Ischak-Kholid memperoleh suara 67.87 persen dari 99.57 persen data suara yang sudah diunggah KPU.

Sedangkan paslon 01 Bima Eka Sakti dan Muhammad Syaeful Mujab perolehan suara sementara sebesar 32 persen.

Hasil ini tentunya akan membantu menaikkan elektabilitas Ischak Maulana dan Ahmad Kholid dalam Pilkada Kabupaten Tegal 2024.

Pasangan ini diusung 6 parpol, yaitu: PKB, Gerindra, Golkar, PKS, PPP, dan PAN.

Mereka juga mendapat dukungan NasDem, Hanura, Demokrat, Gelora, Ummat, dan PSI.

Profil Ischak-Kholid

Ischak Maulana Rohman adalah Wakil Bendahara DPC PKB Kabupaten Tegal periode 2021-2025.

Sedangkan tandemnya, Ahmad Kholid, sempat menjabat sebagai Wakil Ketua DPC Gerindra Kabupaten Tegal.

Berikut ini profil singkat Ischak Maulana Rohman dan Ahmad Kholid yang maju Pilkada Kabupaten Tegal 2024.

Ischak Maulana Rohman

Ischak Maulana Rohman lahir di Tegal, Jawa Tengah pada 29 Desember 1993.

Sosok yang akrab dipanggil Mas Kaji Ischak ini memiliki latar belakang pendidikan lulusan D-3 Akademi Pelayaran Niaga Indonesia, Semarang pada 2015 dan S-1 hukum di Universitas Pancasakti Tegal.

Ischak juga aktif dalam organisasi seperti, lembaga ekonomi PC RMI NU kabupaten Tegal pada 2016-2021, ketua yayasan Banas Mandiri Group pada 2017-2024, sekretaris perekat alumni STMN ADB pada 2021-2024, wakil bendahara PC GP Ansor Kabupaten Tegal pada 2019-2024, pembina Ansor Tani Muda pada 2020.

Ia juga tercatat sebagai ketua yayasan Ar-Rasyid Ibnu Farhan pada 2020-2024, wakil bendahara DPC PKB Kabupaten Tegal pada 2021-2025, ketua DKC Garda Bangsa Kabupaten Tegal pada 2022-2027, dan ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Tegal pada 2024-2029.

Ahmad Kholid

Ahmad Kholid lahir pada 12 April 1970 di Tegal, Jawa Tengah.

Ia memiliki latar belakang pendidikan terakhir yaitu Sekolah Menengah Atas di SMA Bhakti Praja 01 Adiwerna pada 1988.

Ahmad Kholid berprofesi sebagai wiraswasta dan aktif dalam organisasi politik. Pada 2008-2024 ia menjabat wakil ketua DPC Gerindra Kabupaten Tegal.

Selain itu, ia juga tercatat pernah menjadi ketua Pelajar Islam Indonesia pada 1985-1988, dan anggota Hiswana Migas pada 2022-2024.

04/12/2024 19:37
Anggota Komisi V DPR minta AirNav Indonesia perbarui peralatan

AirNav Indonesia memegang tanggung jawab besar dalam menjaga kedaulatan ruang udara kita….

Yogyakarta (ANTARA) – Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana Sulistya mendorong AirNav Indonesia untuk segera melakukan pembenahan berbagai persoalan terkait peralatan dan manajemen operasional, karena sangat strategis dalam penerbangan.

Danang Wicaksana dalam rilisnya di Yogyakarta, Rabu, mengatakan AirNav Indonesia sebagai satu-satunya penyelenggara navigasi penerbangan yang ditunjuk pemerintah, memiliki peran strategis dalam pengelolaan ruang udara, baik untuk penerbangan domestik, internasional, maupun kebutuhan militer.

“AirNav Indonesia memegang tanggung jawab besar dalam menjaga kedaulatan ruang udara kita. Namun, dengan peralatan yang sudah usang, efisiensi dan keselamatan penerbangan bisa terancam. Ini tidak boleh dianggap sepele,” kata Danang dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama mitra membahas kesiapan infrastruktur dan transportasi dalam rangka Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 yang digelar hari ini, Jakarta, 4 Desember 2024.

Dalam rapat tersebut, Danang juga menyoroti sejumlah masalah yang mempengaruhi kinerja AirNav Indonesia.

Salah satu isu utama yang disampaikan adalah terkait peralatan Air Traffic Services (ATS) System di Jakarta Air Traffic Service Center (JATSC).

“Peralatan yang digunakan saat ini, kami mendapat informasi sudah kurang memadai untuk memenuhi kebutuhan operasional. Sebagai pusat layanan lalu lintas udara yang menangani rata-rata 1.200 penerbangan setiap harinya, modernisasi teknologi dianggap sebagai kebutuhan mendesak,” katanya.

Selain aspek teknologi, Danang juga menyoroti pengelolaan sumber daya manusia (SDM) di internal AirNav Indonesia.

Ia menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan personel yang terlibat langsung dalam operasional navigasi penerbangan.

Menurutnya, kebutuhan operasional yang semakin berkembang harus diimbangi dengan sistem kerja yang efisien serta dukungan terhadap kesejahteraan dan pelatihan berkelanjutan untuk personel AirNav.

“Petugas navigasi kita adalah garda terdepan dalam menjaga keselamatan penerbangan. Kesejahteraan mereka harus jadi prioritas,” katanya.

AirNav Indonesia sendiri memiliki tugas vital dalam pengaturan ruang udara yang menyangkut kepentingan nasional.

Oleh karena itu, Danang menekankan bahwa segala bentuk pembenahan yang dilakukan oleh AirNav tidak hanya berdampak pada efisiensi operasional, tetapi juga berkaitan erat dengan kedaulatan ruang udara Indonesia.

Danang meminta agar AirNav Indonesia segera menyusun langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan ini, dengan tetap melibatkan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.

“Kita tidak bisa menunda lagi. Keamanan, efisiensi, dan kedaulatan ruang udara adalah prioritas utama,” katanya lagi.

Danang Wicaksana menambahkan, melalui rapat kerja ini menjadi salah satu langkah awal dalam mendorong peningkatan kualitas layanan navigasi penerbangan di Indonesia.

Pewarta: Sutarmi
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

04/12/2024 18:02