Xcloud.id

NGO: GARDA

  • Perempuan Bangsa Harus Bermanfaat bagi Masyarakat

    Perempuan Bangsa Harus Bermanfaat bagi Masyarakat

    loading…

    Dewan Pengurus Wilayah Perempuan Bangsa Daerah Khusus Jakarta menggelar pelatihan kader loyalis Perempuan Bangsa di Jakarta. Foto/istimewa

    JAKARTA – Sebanyak 300 peserta mengikuti Pelatihan Kader Loyalis Perempuan Bangsa yang diselenggarakan Dewan Pengurus Wilayah Perempuan Bangsa Daerah Khusus Jakarta (DPW PB DKJ). Kegiatan pelatihan tersebut digelar di Gelanggang Remaja, Cengkareng, Jakarta Barat.

    Kegiatan tersebut dihadiri Ketua DPP PB Nihayatul Wafiroh serta Sekjen DPP PB Nur Nadlifah. Termasuk anggota DPRD DKI Tri Waluyo atau akrab disapa Bang TW sebagai narasumber, Kamis, 12 Desember 2024.

    Dalam pemaparannya, Bang TW menggarisbawahi salah satu misi PKB dan Perempuan Bangsa adalah penguatan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja).

    “Dalam mabda’ siyasi partai dikemukakan bahwa ideologi PKB itu hampir serupa dengan Nahdlatul Ulama. Visi-misi dan garis perjuangannya pun demikian. PKB di aspek politiknya, NU di sosialnya,” ucapnya, Jumat (13/12/2024). .

    Terkait Perempuan Bangsa Jakarta, Bang TW juga berkomitmen akan ikut mengawal serius, baik secara organisasi, politik di kedewanan, hingga peran sertanya di publik secara luas. “Perempuan Bangsa harus menjadi garda depan solusi bangsa,” ujarnya.

    Melalui pelatihan ini, Bang TW ikut mengajak para perempuan untuk melakukan peran yang lebih baik untuk NKRI.Terlebih saat ini, kiprah emansipasi wanita sudah berkembang pesat dalam berbagai bidang pembangunan, seperti ekonomi, sosial, politik, pendidikan, dan keagamaan.

    Ketua DPW PB DKJ Puti Hasni mengatakan, Perempuan Bangsa Jakarta yang dipimpinnya harus melakukan penguatan struktur dan internal organisasi agar eksistensinya membawa manfaat secara nyata bagi masyarakat. “Perempuan Bangsa adalah sayap perempuan PKB. Kami ada harus bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa,” ujarnya.

    Puti mengungkapkan pelatihan kader loyalis m erupakan nomenklatur baru di Perempuan Bangsa, dan merujuk model kaderisasi yang ada di struktur DPP PKB. “Saya ingin para perempuan yang tergabung di Perempuan Bangsa harus loyal, militan, dan solid untuk memenangkan PKB,” ucpanya.

    Sementara itu, dipandu langsung Ketua DPP PB Nihayatul Wafiroh, para peserta pelatihan mengucapkan sumpah janji dan berikrar menjadi anggota Perempuan Bangsa.

    “Jadi kader Perempuan Bangsa niatnya harus dunia dan akhirat. Jangan dunia saja. Niat dunia dapatnya hanya dunia, sementara niat akhirat, maka dapatnya dunia dan akhirat. Jadi kader Perempuan Bangsa jangan hanya berniat ingin dapat uang. Lebih dari itu harus niat jadi kader untuk bermanfaat lebih luas,” ujar Nadlifah.

    (cip)

  • Israel Siap Serang Lagi Iran, IDF: Dua Serangan Terakhir Lemahkan Pertahanan Teheran – Halaman all

    Israel Siap Serang Lagi Iran, IDF: Dua Serangan Terakhir Lemahkan Pertahanan Teheran – Halaman all

     

    Israel Siap Serang Lagi Iran, IDF: Dua Serangan Terakhir Lemahkan Pertahanan Teheran

    TRIBUNNEWS.COM – Militer Israel (IDF), Kamis (12/12/2024 menyatakan kalau dua serangan terakhir mereka terhadap Iran tahun ini telah sangat meningkatkan potensi keberhasilan serangan berikutnya ke Teheran, jika diperlukan.

    Dilansir Jpost, mengutip narasumber dari pihak IDF, melaporkan kalau Militer Israel menyatakan ada ‘perencanaan besar’ yang sedang berlangsung oleh Israel yang bersiap menyerang Iran lagi jika diperlukan.

    Pada tanggal 13-14 April dan sekali lagi pada tanggal 1 Oktober 2024, Iran melancarkan serangan rudal langsung dan pesawat tak berawak besar-besaran terhadap negara Yahudi tersebut.

    Israel melakukan serangan balik pada tanggal 19 April dan sekali lagi dengan serangan balik yang jauh lebih besar pada tanggal 26 Oktober, yang menghancurkan sekitar 20 lokasi rudal balistik dan antipesawat Iran serta satu lokasi nuklir.

    Ledakan terlihat di dekat Teheran, di tengah serangan Israel terhadap Iran, 26 Oktober 2024.

    Sebut Pertahanan Udara Iran Melemah

    Pernyataan terbaru IDF pada Kamis ini mengisyaratkan kalau pertahanan udara Iran tidak hanya lebih lemah daripada sebelumnya selama bertahun-tahun.

    Selain hal itu, angkatan udara Israel yakin, pengalamannya dalam terlibat konfrontasi langsung dengan Teheran telah secara substansial meningkatkan pemahaman mereka tentang cara yang lebih baik untuk mengelola serangan jarak jauh dan kompleks ke Iran di masa mendatang.

    Foto menunjukkan ibu kota Teheran selama agresi Israel 26 Oktober 2024 (PressTV)

    Sementara itu, IDF mengatakan kalau laporan dari angkatan udara mereka mengenai kegagalan 7 Oktober telah siap beberapa waktu dan diserahkan kepada komando tinggi IDF.

    Hal ini menyusul pernyataan sebelumnya oleh angkatan laut IDF, pasukan darat, dan bagian lain dari IDF, yang bahkan beberapa minggu lalu telah mengatakan bahwa laporan mereka tanggal 7 Oktober juga telah diserahkan.

    “Tampaknya Kepala Staf IDF Letnan Jenderal Herzi Halevi telah menyimpan semua laporan ini di mejanya hingga semua laporan IDF masuk sehingga semuanya dapat dirilis pada saat yang sama, sehingga memberikan gambaran yang komprehensif,” tulis laporan JPost.

    Banyak pula pihak yang memprediksi kalau Halevi akan mengundurkan diri sekitar saat ia menyampaikan laporan tanggal 7 Oktober, sedangkan prediksi terbarunya adalah pada akhir Februari.

    Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel (IDF), Herzi Halevi, menghadiri upacara peletakan karangan bunga untuk memperingati Hari Peringatan Holocaust bagi enam juta orang Yahudi yang tewas dalam Perang Dunia II, di Monumen Holocaust Yad Vashem di Yerusalem pada 6 Mei 2024. (AMIR COHEN / POOL / AFP)

    Meskipun adanya prediksi ini, IDF sebelumnya berkomitmen untuk menerbitkan laporan 7 Oktober pada bulan Juni dan kemudian pada bulan Juli-Agustus.

    “Namun, setelah kritik pedas terhadap laporan Be’eri tanggal 7 Oktober di bulan Juli, Halevi menghitung ulang peluncuran laporan tersebut sehingga kritik apa pun terhadap komandan lapangan hanya akan terjadi pada saat yang sama dengan kritik terhadap dirinya sendiri dan pejabat tinggi IDF lainnya,” kata laporan itu.

    Iran Umumkan Drone Baru yang Akan ‘Kejutkan Dunia’

    Di sisi lain, di tengah sorotan media dunia terhadap konflik yang berkecamuk di Suriah, Iran dengan bangga mengumumkan drone atau pesawat nirawak terbarunya.

    Laksamana Muda Alireza Tangsiri di Angkatan Laut Pasukan Garda Revolusioner Islam Iran (IRGC) mengklaim pesawat itu akan “mengejutkan dunia”.

    Kata Tangsiri, drone itu dikembangkan oleh IRGC dan Kementerian Pertahanan Iran.

    Dia menyebut akan ada perubahan kerja sama antara kedua pihak itu setelah drone tersebut dikerahkan dalam pasukan.

    Menurut Tangsiri, drone itu bukanlah contoh terakhir kerja sama antara IRGC dan IRGC.

    “Pada kenyataannya, kita akan mengubah pandangan [tentang kerja sama dua pihak] melalui drone itu,” kata Tangsiri di sela-sela Pameran Dirgantara Internasional Iran Ke-12 di Pulau Kish, Rabu, (11/12/2024), dikutip dari Press TV.

    Sayangnya, Tangsiri tidak menjelaskan lebih lanjut tentang spesifikasi dan keunggulan drone itu.

    Pada bulan Januari lalu IRGC dan Angkatan Darat Iran mengerahkan banyak drone dan alat tempur lainnya dalam berbagai latihan militer di seluruh negeri. Sebulan berselang, Korps Darat Iran menerima drone kamikaze dan drone tempur yang canggih.

    Kemudian, pada bulan Maret, Panglima Angkatan Udara Iran (IRIADF) menyebut pihaknya memperlihatkan rudal dan generasi baru.

    Adapun pada bulan September lalu Iran menggelar parade yang memamerkan rudal balisitik yang belum pernah diperlihatkan. Di samping itu, dipamerkan pula drone kamikaze baru yang jangkauan terbangnya mencapai lebih dari 4.000 km.

    Sementara itu, awal bulan Panglima Angkatan Laut Iran Laksamana Muda Tangsiri Shahram Irani memuji Angkatan Laut Iran yang mengintai kapal-kapal perang yang berlayar di perairan regional.

    “Kapal induk Amerika Serikat dan 16 unit kapal perusak serta fregat yang berada di kawasan ini rutin diintai dengan drone pengintai kita,” kata Irani waktu itu.

    “Kita tidak diketahui oleh mereka.”

    Beberapa tahun belakangan drone IRGC juga berhasil merekam atau mengintai kapal induk AS di perairan Teluk Persia.

    Iran: AS dan Israel jadi dalang di balik tumbangnya Assad

    Seperti negara-negara lain di Timur Tengah, Iran turut menyoroti runtuhnya rezim Bashar Al-Assad di Suriah.

    Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menuding AS dan Israel berada di balik runtuhnya pemerintahan Assad.

    Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei (kiri) dan penasihatnya ,Ali Larijani (IRAN International)

    Dia juga mengklaim intelijen Iran sudah memberi tahun pemerintahan Assad mengenai potensi adanya serangan selama tiga bulan.

    Intel Iran memprediksi para pemuda Suriah pada akhirnya akan merebut Suriah dari tangan Assad.

    “Tak ada keraguan bahwa apa yang terjadi di Suriah adalah hasil rencana Amerika dan Zionis. Ya, pemerintahan tetangga di Iran jelas berperan dalam hal ini, dan masih berperan, semua melihatnya, tetapi konspirator utama, dalang, dan pusat komando berada di rezim Amerika dan Zionis,” kata Khamenei hari Rabu dikutip dari The Guardian.

    Dia bahkan mengklaim memiliki bukti keterlibatan AS dan Israel.

    The Guardian menyebut “pemerintahan tetangga” yang disebut Khamanei barangkali merujuk kepada Turki. Turki memainkan peran penting dalam mendukung pasukan oposisi di Suriah.

    “Biarkan semua orang tahu bahwa situasi ini tidak akan tetap seperti ini. Kenyataan bahwa beberapa orang di Damaskus merayakannya, menari, dan mengganggu rumah warga lainnya saat rezim Zionis mengebom Suriah, memasuki wilayahnya dengan tank dan artileri, tidak bisa diterima.

    Khamenei mengatakan para pemuda Suriah pasti nantinya bisa mengatasi situasi tersebut.

     

    (oln/JPost/*)

     

  • Kader Kesehatan Desa Berperan Penting Tekan Penyakit Diare dan Pneumonia pada Anak  – Halaman all

    Kader Kesehatan Desa Berperan Penting Tekan Penyakit Diare dan Pneumonia pada Anak  – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com Eko Sutriyanto 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Setelah pandemi Covid-19, kebiasaan mencuci tangan di kalangan masyarakat Indonesia mengalami penurunan.

    Padahal, penyakit seperti diare dan pneumonia adalah ancaman besar bagi kehidupan anak-anak.

    Data menunjukkan bahwa lebih dari seperempat kematian pada bayi di bawah satu tahun di Indonesia disebabkan oleh kedua penyakit ini.

    Di daerah pedesaan, keterbatasan informasi kesehatan dan praktik budaya yang sudah mendarah daging menghambat penerapan kebiasaan hidup sehat.

    Situasi semakin diperburuk oleh tingginya angka malanutrisi, di mana sekitar 21 persen atau 4,5 juta anak balita menderita stunting.

    Kondisi ini tidak hanya mengganggu pertumbuhan tetapi juga melemahkan sistem kekebalan tubuh, membuat anak-anak lebih rentan terhadap penyakit menular.

    Di wilayah yang kurang memiliki akses imunisasi dan sanitasi yang baik, dampak malanutrisi ini menjadi semakin mengkhawatirkan.

    Di tengah tantangan ini, program Keluarga Siaga Dukung Kesehatan Siap Hadapi Masa Depan (Sigap) di Kota Batu, Kabupaten Bogor, menunjukkan bahwa perubahan itu mungkin.

    Para kader kesehatan di desa ini kini menjadi garda terdepan dalam mendukung kesehatan masyarakat.

    “Dulu mereka kurang pengetahuan, tetapi sekarang mereka bilang kalau mereka sudah pintar. Beberapa kader juga mengatakan telah melakukan kunjungan rumah, kunjungan orang tua ke Posyandu meningkat pesat,” kata Kepala Desa Kota Batu, Ratna Wulansari dalam keterangannya belum lama ini.

    Diterangkan Ratna, program ini bertujuan untuk membangun kebiasaan sehat dalam keluarga dengan mempromosikan tiga perilaku utama yakni cuci tangan pakai sabun (CTPS), imunisasi anak yang tepat waktu dan lengkap, serta gizi yang lebih baik.

    Program diadakan hasil kemitraan dengan Gavi, Unilever Lifebuoy, The Power of Nutrition, dan Kementerian Kesehatan Indonesia berawal dari keberhasilan proyek Safal Shuruaat di India.

    Data dari proyek percontohan di Indonesia menunjukkan hasil yang menjanjikan.

    Cakupan vaksin PCV1, yang penting untuk pencegahan pneumonia, meningkat dari 28% menjadi 64%, sedangkan praktik CTPS sebelum memberi makan anak meningkat dari 50 persen menjadi 81 persen.

    Pencapaian yang menjajikan ini menjadi sorotan dalam pertemuan dewan tingkat tinggi Gavi baru-baru ini di Nusa Dua, Bali, dengan tema Leveraging Private Sector Expertise, Development Finance, and Multisectoral Platforms for Immunization Outcomes.

    Pertemuan ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi multisektoral dalam mengatasi ketidaksetaraan kesehatan, terutama di negara dengan sumber daya terbatas dan beragam latar belakang seperti Indonesia.

    Menteri Kesehatan Indonesia Budi Gunadi Sadikin menyoroti pentingnya kemitraan dalam mengatasi tantangan kesehatan yang bersifat sistemik. 

    “Imunisasi sangat penting untuk membangun masyarakat sehat menuju Indonesia Emas 2045 atau negara berpenghasilan tinggi,” katanya.

    Pemerintah menghargai inisiatif kolaboratif dari organisasi seperti Gavi dan sektor swasta, yang membantu mengatasi tantangan dan memastikan setiap anak, termasuk yang berada di daerah terpencil, memiliki akses terhadap vaksin yang dapat menyelamatkan nyawa, sekaligus akses terhadap layanan kesehatan preventif.

    Team Leader Keluarga Sigap, Ardi Prastowo menjelaskan perubahan perilaku adalah inti dari peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

    Dengan mengadaptasi model-model yang terbukti ke dalam konteks Indonesia, program ini menunjukkan bagaimana pendekatan komprehensif dapat mendorong perubahan yang berkelanjutan.

    “Dengan upaya multisektoral ini, Gavi dan mitranya bertujuan untuk memastikan tidak ada anak yang tertinggal dalam akses terhadap layanan kesehatan,” kata Ardi.

    Parnil Sarin dari Unilever Lifebuoy menyatakan program keluarga ini memungkinkan warga untuk mempraktikkan kebersihan tangan yang benar sehingga mendapatkan nutrisi yang lebih baik dan imunisasi lengkap.

    Program Keluarga Sigap adalah bukti nyata pentingnya kolaborasi dalam mengatasi ketidaksetaraan kualitas kesehatan dan membangun masa depan yang lebih sehat bagi anak-anak di seluruh Indonesia.

    Dengan integrasi perilaku kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, program ini tidak hanya mendukung tujuan imunisasi tetapi juga kesehatan dan pembangunan yang lebih luas.

     

  • Pj Wali Kota Kediri Resmikan UPT PPA DP3AP2KB

    Pj Wali Kota Kediri Resmikan UPT PPA DP3AP2KB

    Kediri (beritajatim.com) – Pj Wali Kota Kediri Zanariah meresmikan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AP2KB, Kamis (12/12/2024). UPT PPA ini terletak di Jalan Veteran Kota Kediri.

    “Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Kediri masih menjadi permasalahan yang serius. Menurut data DP3AP2KB, sampai bulan November terdapat 35 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang telah dilaporkan. Ini merupakan angka yang sangat banyak, karena seharusnya tidak boleh ada kasus kekerasan sama sekali, terutama terhadap perempuan dan anak.

    Perlu digarisbawahi juga, angka tersebut adalah kasus yang terlaporkan. Sedangkan, seperti yang kita tahu, kasus ini bagaikan fenomena gunung es. Masih ada banyak sekali yang belum terungkap,” terang Pj Wali Kota Kediri.

    Lebih lanjut, Zanariah mengungkapkan bahwa dengan hadirnya UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Kediri ini merupakan salah satu respon tepat yang diharapkan dapat menjadi solusi komprehensif dalam menangani permasalahan kekerasan perempuan dan anak. Peresmian ini tidak hanya sekedar seremoni semata, melainkan simbol komitmen bersama untuk memberikan perlindungan, layanan, dan pemulihan bagi korban kekerasan.

    Di samping itu, Pj Wali Kota Kediri juga berharap UPT PPA ini bisa menjadi garda terdepan dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak di Kota Kediri, memberikan pelayanan yang lebih optimal, dan terintegrasi kepada korban. Keberhasilan pada pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat.

    Pj Wali Kota Kediri Resmikan UPT PPA DP3AP2KB

    “Mari kita bersama menciptakan lingkungan yang aman, nyaman bagi perempuan dan anak. Laporkan setiap kasus kekerasan yang terjadi, dan berikan dukungan kepada korban,” tutupnya.

    Sementara itu, Kepala DP3AK Provinsi Jawa Timur Tri Wahyu Liswati menuturkan UPT PPA Kota Kediri akhirnya diresmikan. Semua ini berkat Pj Wali Kota Kediri yang dapat menyelesaikan segala hal yang menjadi pekerjaan rumah Kota Kediri dengan waktu singkat dan cepat.

    UPT PPA ini bisa juga difungsikan sebagai pelayanan rumah aman. Ketika korban sedang dalam proses, karena harus memiliki ruang yang netral, jadi bisa berada di rumah aman UPT PPA Kota Kediri ini.

    Sebagai upaya pencegahan kekerasan perempuan dan anak, salah satu yang bisa digunakan dengan sinergi ambil peran mahasiswa dan pelajar sungguh sangat strategis. Diantara mereka harus bisa saling menjaga dan melindungi bukan malah sebaliknya.

    “Di samping itu, ayah, ibu dan anak ini harus ambil peran strategis di dalam keluarga untuk membentuk tumbuh kembang si anak menjadi anak yang berkualitas, baik itu imam, maupun adabnya,” terangnya.

    Turut hadir Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri Andi Mirnawaty, Pj Ketua TP PKK Kota Kediri Novita Bagus Alit, Kepala Kemenag Kota Kediri Zamroni, Kepala DP3AP2KB Arief Cholisudin Yuswanto, KBO Satreskrim Polres Kediri Kota Iptu Rudy Hartono.

    Kepala Dinas Kesehatan Muhammad Fajri, Kepala Dinas Pendidikan Anang Kurniawan, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Eko Lukmono, serta Satgas PPA se-Kota Kediri. [nm/kun]

  • Kapolri Junjung Tinggi HAM, Kasus Pelanggaran Kebebasan Beragama Turun

    Kapolri Junjung Tinggi HAM, Kasus Pelanggaran Kebebasan Beragama Turun

    loading…

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo disebut menjunjung tinggi HAM sehingga kasus pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia turun. Foto/istimewa

    JAKARTA – Imparsial menyatakan Polri menjadi salah satu institusi negara yang berperan dalam rangka menjaga Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) di Indonesia.

    Polri menjadi garda terdepan dalam menjaga konstitusi guna memastikan bahwa setiap warga negara dapat menikmati hak-hak mereka tanpa diskriminasi atas dasar agama atau keyakinan

    “Dalam konteks ini, Polri memiliki peran krusial dalam mencegah, menangani, dan memediasi konflik tersebut dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM),” kata Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra, Jakarta, Kamis (12/12/2024).

    Terkait hal tersebut, Ardi mengungkapkan, di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, terdapat sejumlah capaian positif dalam konteks pemenuhan hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan di Indonesia. “Hal tersebut tercermin melalui penurunan jumlah kasus atau insiden pelanggaran terhadap kebebasan beragama atau berkeyakinan dalam tiga tahun belakangan ini,” ujar Ardi.

    Imparsial mencatat pada 2021 terdapat 28 kasus, kemudian 2022 sebanyak 23 kasus, di 2023 sebanyak 18 kasus, tahun 2024 hingga November terdapat 20 kasus. Meski begitu, Ardi menuturkan harus tetap ada perbaikan terus-menerus kedepannya untuk semakin memantapkan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia.

    Dalam hal ini, Imparsial juga memaparkan bahwa, terdapat beberapa inisiatif lain yang juga progresif yang dilakukan oleh Polri belakangan ini. Diantaranya adalah fasilitasi dialog antar-kelompok agama atau kepercayaan.

    “Beberapa kasus yang mengarah pada terjadinya konflik agama berhasil diredam melalui fasilitasi dialog oleh pihak kepolisian. Misalnya, seperti yang dilakukan oleh Polres Tulang Bawang, Lampung pada 2021 menyusul adanya kelompok warga yang melakukan penolakan rumah ibadah, atau tindakan tegas terhadap anggota Polri yang lalai dalam mencegah terjadinya pelanggaran kebebasan beragama sebagaimana yang terjadi terhadap Kapolres Kulonprogo pada tahun 2023,” paparnya.

    Selain itu, Polri dalam tiga tahun belakangan ini juga membentuk unit keamanan berbasis kerukunan di beberapa daerah di Indonesia. Pembentukan unit itu memang masih terbatas hanya pada daerah-daerah yang memiliki tingkat kerawanan konflik berbasis agama atau keyakinan.

    “Unit ini bertugas untuk memantau potensi konflik serta mengedepankan pendekatan preventif secara persuasi. Di beberapa daerah Polri juga melakukan sosialisasi kerukunan antar umat beragama melalui program safari Jumat,” ucapnya.

    Imparsial berpandangan, penting bagi Polri ke depan untuk merumuskan sebuah kebijakan internal yang dapat menjadi panduan bagi anggota Polri dalam pencegahan dan penanganan kasus kebebasan beragama atau berkeyakinan yang berbasis pada prinsip dan norma hak asasi manusia.

    “Mengingat dalam waktu dekat ini umat Kristiani di Indonesia akan merayakan ibadah Natal, semoga Polri mampu menjaga dan melindungi hak-hak warga negaranya untuk beribadah dengan aman dan tenang,” tutupnya.

    (cip)

  • Kadin Indonesia Ingin Dilibatkan dalam Satgas Hilirisasi

    Kadin Indonesia Ingin Dilibatkan dalam Satgas Hilirisasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengharapkan keterlibatan mereka dalam satuan tugas (satgas) hilirisasi yang akan dipimpin oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia.

    “Harapannya, Kadin Indonesia dapat berperan dalam satgas hilirisasi karena para pelaku usaha adalah pihak yang akan menjalankan kebijakan pemerintah,” ungkap Sekretaris Pokja Hilirisasi Minerba Kadin Indonesia, Arya Rizqi Darsono, saat berbicara di acara Investor Market Today IDTV, Rabu (11/12/2024).

    Rizqi menilai, keputusan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Bahlil Lahadalia sebagai ketua satgas hilirisasi adalah langkah yang sangat baik. Pengalaman Bahlil sebagai menteri investasi/kepala BKPM yang memiliki deputi khusus di bidang hilirisasi menjadi modal penting untuk membuat satgas ini langsung bergerak cepat.

    Meski begitu, Rizqi menekankan pentingnya menentukan prioritas komoditas yang akan difokuskan terlebih dahulu.

    “Apakah itu minerba, minyak dan gas, atau sektor pertanian, perlu ditentukan mana yang diutamakan. Satgas hilirisasi nantinya bisa menjadi garda terdepan dalam membuat keputusan tersebut,” jelasnya.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah akan segera membentuk satgas hilirisasi. Pembentukan satgas tersebut akan disahkan melalui keputusan presiden (keppres).

    “Dalam rapat bersama Presiden Prabowo, pembentukan satgas hilirisasi telah diputuskan dan saat ini sedang diproses melalui keppres. Kita tinggal menunggu arahan teknis dari Presiden Prabowo,” ujar Bahlil seusai menghadiri Indonesia Mining Summit di Mulia Hotel, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2024).

  • Polisi Korsel Gerebek Kantor Presiden Yoon Suk Yeol, Pengawal Halangi Masuk Gedung Utama – Halaman all

    Polisi Korsel Gerebek Kantor Presiden Yoon Suk Yeol, Pengawal Halangi Masuk Gedung Utama – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Polisi Korea Selatan menyerbu kantor Presiden Yoon Suk Yeol pada Rabu (11/12/2024).

    Menurut laporan kantor berita Korea Selatan Yonhap, penggeledahan ini adalah bagian dari upaya penegak hukum untuk memastikan tindakan yang dilakukan Yoon yaitu mendeklarasikan darurat militer pada minggu lalu termasuk pemberontakan.

    Akan tetapi, ketika Badan Kepolisian Nasional, Badan Kepolisian Metropolitan Seoul, Garda Polisi Majelis Nasional, dan penyidik hendak memasuki gedung utama, dihalangi oleh pengawal atau pejabat kemanan Yoon Suk Yeol, dikutip dari NBC News.

    Hal tersebut dikonfirmasi oleh juru bicara kepolisian Korea Selatan.

    “Penyidik ​​telah memperoleh akses ke kantor layanan sipilnya, namun, saat ini kami tidak dapat memasuki gedung utama karena pembatasan akses yang diberlakukan oleh pasukan keamanan presiden,” kata seorang juru bicara kepolisian, dikutip dari The Guardian.

    Beberapa pengamat sebelumnya mengatakan bahwa dinas keamanan presiden kemungkinan tidak akan mengizinkan penggeledahan di kantor Yoon, dengan mengutip undang-undang yang melarang penggeledahan di lokasi yang mengandung rahasia negara tanpa persetujuan dari mereka yang bertanggung jawab di area tersebut.

    Penggerebekan ini terjadi tepat setelah tersiar kabar mantan Menteri Pertahanan, Kim Yong Hyun mencoba mengakhiri hidup ketika ditahan di pusat penahanan di Seoul.

    Kim ditangkap oleh jaksa pada Rabu pagi atas tuduhan memainkan peran kunci dalam pemberontakan dan melakukan penyalahgunaan kekuasaan. 

    Kim menjadi orang pertama yang ditangkap secara resmi atas perintah darurat militer, dikutip dari AP News.

    Kim dikenal sebagai salah satu orang terdekat Yoon.

    Ia dituding sebagai orang yang merekomendasikan darurat militer kepada Yoon.

    Tidak hanya itu, Kim juga dituduh telah mengirim pasukan ke Majelis Nasional untuk menghalangi anggota parlemen memberikan suara.

    Seorang juru bicara pengadilan distrik pusat Seoul mengatakan, dilakukan pengangkapan terhadap Kim lantaran ada kemungkinan ia memusnahkan bukti yang ada.

    Sebelum resmi ditangkap, Kim sempat membuat sebuah pernyataan pada Selasa (10/12/2024).

    Dalam pernyataan tersebuut, ia mengumumkan telah mengundurkan diri dan meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi.

    “Meminta maaf sebesar-besarnya karena telah menimbulkan kecemasan yang signifikan kepada publik,” katanya.

    Ia juga mengaku bahwa penererapan darurat militer pada minggu lalu atas usulannya.

    Namun ia meminta keringanan hukuman bagi prajurit yang dikerahkan dalam menghalangi anggota parlemen memberikan suara pada saat itu.

    Selain Kim, dua pejabat senior polisi juga telah ditahan pada hari yang sama.

    Sementara itu, Presiden Korsel Yoon Suk Yeol telah ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan penyalahgunaan kekuasaan dan penghasutan atas penetapan darurat militer pada 3 Desember 2024.

    (Tribunnews.com/Farrah)

    Artikel Lain Terkait Yoon Suk Yeol

  • BPOM Akan Percepat Perizinan Obat Terapi Kanker

    BPOM Akan Percepat Perizinan Obat Terapi Kanker

    ERA.id – Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dr. Taruna Ikrar mengatakan pihaknya akan mempercepat perizinan obat untuk terapi kanker.

    “Badan Pengawas Obat dan Makanan punya komitmen mendukung inovasi obat, mendukung ketersediaan obat, dan menjadi garda terdepan dalam hal perlindungan, keamanan, dan kualitas obat  di nasional kita. Dan segala cara kita akan lakukan untuk kepentingan masyarakat kita,” kata Taruna, dikutip Antara, Selasa (10/12/2024).

    Taruna mengatakan percepatan obat kanker di Indonesia sangat diperlukan karena terdapat 20 juta pasien penderita kanker di seluruh dunia. Khusus di Indonesia, kata Taruna, melebihi 400 ribu kasus setiap tahun yang menandakan penyakit ini sangat mematikan dan perlu penanganan lebih cepat untuk mencegah kematian akibat lamanya ketersediaan obat.

    Inovasi percepatan perizinan merupakan instruksi yang diberikan presiden periode sebelumnya Joko Widodo agar obat-obat khususnya untuk terapi kanker cepat bisa diterima masyarakat untuk pilihan pengobatan.

    Namun BPOM juga perlu meyakini dan mengawasi secara ketat dan memastikan obat yang disahkan aman, mempunyai efikasi dan kualitas yang baik tapi tidak terkesan memperpanjang izin.

    “Yang jelas saya inginkan waktu itu akan memotong obat-obat inovasi yang seharusnya 300 hari kerja, itu seharusnya bisa 120 hari kerja bahkan bisa 90 hari kerja, berarti badan POM memangkas hampir 70 persen waktu dipotong. Ini kan bagian dari inovasi badan POM, tapi tentu risikonya kita kerja keras,” tegasnya.

    Taruna mengatakan, melalui kolaborasi dengan ahli, perguruan tinggi dan perusahaan farmasi, percepatan ketersediaan obat untuk terapi kanker sangat diperlukan.

    BPOM juga berkomitmen akan terus mempercepat perizinan obat baru yang dibutuhkan di Indonesia. Hal ini agar penderita kanker di Indonesia bisa mendapatkan obat terapi kanker yang sama baiknya dengan yang ada di Amerika maupun di Singapura tanpa harus membayar mahal.

  • Paspampres Hadang Polisi yang Hendak Menggeledah Kantor Presiden Korsel – Halaman all

    Paspampres Hadang Polisi yang Hendak Menggeledah Kantor Presiden Korsel – Halaman all

     TRIBUNNEWS.COM, SEOUL – Polisi menghadapi hadangan pasukan pengamanan presiden (paspampres) saat hendak menggerebek kantor kepresidenan Korea Selatan (Korsel) pada Rabu (11/12/2024).

    Dinas keamanan presiden menghadang polisi yang datang untuk menyelidiki  dugaan pemberontakan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol setelah memberlakukan darurat militer pekan lalu.

    Sebuah tim yang terdiri dari 18 penyidik polisi ​​tiba di kompleks kantor kepresidenan sesaat sebelum tengah hari.

    Mereka hendak mencari materi yang terkait dengan dekrit darurat militer, termasuk catatan rapat kabinet yang diadakan sesaat sebelum Yoon mengumumkan perintah darurat militer  pada tanggal 3 Desember 2024, menurut Kantor Investigasi Nasional Badan Kepolisian Nasional (NPA).

    Namun hingga pukul 4 sore, para penyelidik belum memasuki gedung kantor presiden karena pembicaraan masih berlangsung dengan dinas keamanan presiden mengenai bagaimana penggerebekan akan dilakukan.

    Surat perintah penggeledahan mencantumkan Yoon sebagai tersangka.

    Dimana kantor presiden, ruang rapat Kabinet, Dinas Keamanan Presiden, dan gedung Kepala Staf Gabungan (JCS) sebagai subjek penggerebekan.

    Markas besar JCS terletak di kompleks yang sama dan komando darurat militer menggunakan ruang bawah tanah sebagai ruang situasi selama enam jam darurat militer diberlakukan.

    Dikutip dari Yonhap, polisi berusaha memasuki gedung untuk menyita materi yang terkait dengan operasinya.

    Laporan sebelumnya mengatakan Yoon tidak berada di dalam gedung kantor kepresidenan pada saat percobaan penggerebekan itu.

    Presiden Yoon telah ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan pemberontakan dan pembangkangan.

    Ia juga dilarang meninggalkan negara itu, menjadi presiden pertama yang dijatuhi larangan keluar negeri,

    Polisi menduga Yoon mendalangi pemberontakan tersebut.

    Komandan Perang Khusus Angkatan Darat Letnan Jenderal Kwak Jong-keun mengatakan kepada para anggota parlemen pada hari Selasa bahwa dia diperintahkan oleh Yoon untuk menyeret keluar para anggota parlemen dari dalam gedung Majelis Nasional untuk menghentikan mereka mencabut perintah darurat militer minggu lalu.

    Petugas penegak hukum juga telah membuka kemungkinan untuk menempatkan Yoon dalam penangkapan darurat tanpa surat perintah mengingat beratnya pemberontakan, kejahatan yang hukumannya hingga mati.

    Polisi juga menggerebek kantor NPA, Badan Kepolisian Metropolitan Seoul (SMPA), dan Garda Polisi Majelis Nasional pada hari Rabu.

    Pencarian tersebut dilakukan menyusul penangkapan darurat terhadap kepala NPA Cho Ji-ho dan kepala SMPA Kim Bong-sik pada dini hari.

     

     

  • Bimtek Golkar, Maman Paparkan Visi Kerjanya di Kementerian UMKM – Page 3

    Bimtek Golkar, Maman Paparkan Visi Kerjanya di Kementerian UMKM – Page 3

    Maman memaparkan rencana untuk membangun sistem Sapa UMKM, yang akan menjadi platform terpadu untuk memetakan, mendiagnosa, dan mendukung pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

    Melalui Sapa UMKM, sebanyak 64 juta pelaku UMKM di Indonesia akan terdaftar dalam satu sistem yang juga berfungsi sebagai platform digital marketing.

    Sistem ini tidak hanya memetakan data, tetapi juga membantu pelaku usaha memasarkan produk mereka secara online.

    “Mudah-mudahan dalam kurang lebih 6 bulan sampai 1 tahun, sistem ini terbangun kita konsolidasikan, kita akan petakan semuanya,” tambahnya.

    Maman meminta dukungan penuh dari anggota DPR RI dan DPRD FPG yang hadir dalam Bimtek ini. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara kader Golkar di legislatif untuk membantu mengkonsolidasikan data UMKM di daerah masing-masing. 

    “Saya butuh dukungan kepada seluruh kader-kader partai Golkar untuk mendorong dan mengkonsolidasikan seluruh data-data UMKM menjadi satu pintu yaitu di Sapa UMKM,” tegasnya.

    Maman optimis, dengan langkah ini Kementerian UMKM dapat menjadi penggerak utama untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% yang dicanangkan pemerintah.

    “Kementerian UMKM ini akan menjadi kementerian yang berada di garda terdepan untuk menjalankan program Asta Cita Bapak Prabowo dalam konteks mengejar target pertumbuhan ekonomi 8%,” kata Maman.