NGO: GARDA

  • Susunan Kabinet dan Kepala Lembaga Pilihan Trump

    Susunan Kabinet dan Kepala Lembaga Pilihan Trump

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump akan segera dilantik, Senin (20/1/2025) waktu setempat. Pria penuh kontroversi itu telah menyiapkan sejumlah nama untuk membantunya di pemerintahan.

    Sejumlah loyalis Trump dipastikan akan membantunya di pemerintahan. Tak hanya itu, beberapa sosok mengejutkan pun turut ditunjuk Trump untuk memperkuat pemerintahannya.

    Berikut daftar nama yang sejauh ini telah diumumkan Trump untuk mengisi kabinet dan sejumlah lembaga tinggi AS:

    Menteri Luar Negeri: Marco Rubio

    Marco Rubio telah menjabat sebagai senator AS dari Florida sejak 2011 dan merupakan wakil ketua Komite Intelijen Senat. Ia mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2016 tetapi kalah dalam nominasi Partai Republik dari Trump.

    Menteri Pertahanan: Pete Hegseth

    Pete Hegseth adalah pembawa acara Fox News dan perwira Garda Nasional Angkatan Darat. Ia bertugas dalam perang di Irak dan Afghanistan, serta di Teluk Guantanamo.

    Jaksa Agung: Pam Bondi (Pilihan Kedua)

    Pam Bondi adalah seorang pelobi yang menjabat sebagai jaksa agung Florida dari tahun 2011 hingga 2019. Adapun pilihan pertama untuk posisi ini adalah Matt Gaetz, namun dia mengundurkan diri.

    Menteri Dalam Negeri: Doug Burgum

    Doug Burgum telah menjabat sebagai gubernur North Dakota sejak 2016. Kekayaannya mencapai ratusan juta dolar, terutama karena ia menjual perusahaan perangkat lunaknya ke Microsoft pada 2002. Ia mencalonkan diri sebagai presiden pada 2024 dan menjadi pendukung utama Trump ketika ia mengundurkan diri.

    Menteri Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan: Robert F. Kennedy Jr.

    Robert F. Kennedy Jr. adalah aktivis antivaksin paling terkenal di Amerika. Ia mencalonkan diri sebagai presiden pada 2024 sebagai seorang Demokrat, kemudian sebagai seorang independen. Ia keluar dari pencalonan pada Agustus 2024 dan mendukung Trump, tetapi ia masih muncul dalam surat suara di beberapa negara bagian.

    Menteri Keuangan: Scott Bessent

    Scott Bessent, 62, adalah seorang miliarder pengelola dana lindung nilai yang saat ini menjabat sebagai CEO, pendiri, dan kepala investasi di Key Square Capital Management di New York. Sebelumnya, ia menjabat sebagai kepala investasi di Soros Fund Management. Bessent merupakan penggalang dana utama kampanye Trump, dan juga menjadi salah satu penasihat ekonomi utama Trump.

    Menteri Perdagangan: Howard Lutnick

    Howard Lutnick adalah CEO miliarder dari perusahaan jasa keuangan Cantor Fitzgerald, wakil ketua tim transisi Trump, pengumpul dana kampanye utama, dan teman lama, sekutu, serta penasihat setia Trump. Lutnick juga merupakan ketua perusahaan pialang BGC Group Inc. dan perusahaan real estat komersial Newmark Group.

    Menteri Transportasi: Sean Duffy

    Sean Duffy adalah mantan perwakilan AS dari Wisconsin, pembawa acara The Bottom Line di Fox Business, dan kontributor di Fox News. Ia menjadi terkenal di The Real World: Boston dan bertemu istrinya Rachel Campos-Duffy di Road Rules: All Stars. Ia juga merupakan pembawa acara Fox News.

    Menteri Energi: Chris Wright

    Chris Wright adalah kepala eksekutif Liberty Energy, sebuah perusahaan fracking yang berpusat di Denver. The New York Times menggambarkannya sebagai “seorang penginjil yang ramah media untuk bahan bakar fosil yang menyebarkan pesan yang menggembirakan bahwa minyak dan gas dapat mengangkat orang keluar dari kemiskinan, sambil meremehkan ilmu iklim.”

    Menteri Pendidikan: Linda McMahon

    Linda McMahon adalah salah satu pendiri World Wrestling Entertainment, yang membangun gulat menjadi perusahaan bernilai miliaran dolar bersama suaminya kala itu Vince McMahon. Ia memimpin Small Business Administration selama masa jabatan pertama Trump, dan saat ini menjabat sebagai ketua dewan America First Policy Institute, sebuah lembaga pemikir konservatif. Ia telah menjadi pendukung finansial utama kampanye Trump.

    Menteri Tenaga Kerja: Lori Chavez-DeRemer

    Lori Chavez-DeRemer adalah anggota DPR dari Partai Republik moderat yang baru pertama kali menjabat dan mewakili Distrik Kongres Kelima Oregon, tetapi kalah tipis dalam pemilihan ulang pada Hari Pemilihan. Ia juga menjabat sebagai wali kota Happy Valley, Oregon, dari tahun 2011 hingga 2019.

    Chavez-DeRemer adalah anggota Partai Republik pro-serikat pekerja yang langka dan merupakan salah satu dari sedikit anggota DPR dari Partai Republik yang mendukung UU PRO (Protecting the Right to Organize), yang akan memberlakukan perluasan hak-hak buruh yang bersejarah. Ia juga ikut mensponsori undang-undang untuk melindungi tunjangan Jaminan Sosial bagi pekerja sektor publik. Serikat pekerja Teamsters, termasuk presiden Teamsters Sean O’Brien, dilaporkan melobi Trump untuk memilihnya.

    Menteri Pertanian: Brooke Rollins

    Brooke Rollins mengepalai Dewan Kebijakan Dalam Negeri Gedung Putih selama pemerintahan Trump pertama, kemudian mendirikan dan mengepalai lembaga pemikir pro-Trump, America First Policy Institute, yang seperti Project 2025 milik Heritage Foundation, telah berupaya mengembangkan cetak biru untuk pemerintahan Trump kedua.

    Menteri Keamanan Dalam Negeri: Kristi Noem

    Kristi Noem telah menjabat sebagai gubernur South Dakota sejak 2019. Sebelum menjadi gubernur perempuan pertama di South Dakota, ia merupakan satu-satunya wakil negara bagian tersebut di DPR AS selama delapan tahun.

    Menteri Urusan Veteran: Doug Collins

    Doug Collins adalah mantan anggota Kongres AS dari Georgia yang bertugas di DPR dari tahun 2013 hingga 2021. Ia adalah seorang pengacara dan veteran yang bertugas dalam perang Irak dan saat ini menjadi pendeta Angkatan Udara Cadangan.

    Menteri Perumahan dan Pembangunan Perkotaan: Scott Turner

    Scott Turner bermain selama sembilan musim di NFL, dan terlibat dalam politik selama jeda musim. Setelah pensiun, ia akhirnya menjabat dua periode di DPR Texas, lalu bergabung dengan pemerintahan Trump pertama sebagai kepala White House Opportunity and Revitalization Council. Ia sekarang menjadi ketua Center for Education Opportunity di lembaga pemikir pro-Trump America First Policy Institute. Ia juga pernah menjadi pembicara motivasi, dan menjadi pendeta asosiasi di gereja besar Baptis di Plano, Texas.

    Direktur CIA: John Ratcliffe

    John Ratcliffe adalah mantan anggota kongres Texas yang menjabat sebagai direktur intelijen nasional selama tahun terakhir masa jabatan pertama Trump.

    Komisioner FDA: Martin Makary

    Martin Makary adalah seorang dokter bedah di Universitas Johns Hopkins yang, menurut Stat News, adalah seorang selebritas terkenal di dunia medis, sekaligus pengkritik sistem perawatan kesehatan AS. Ia juga merupakan kepala staf medis di firma telehealth Sesame, tamu tetap di Fox News, dan penasihat pemerintahan Trump pertama.

    Direktur CDC: Dave Weldon

    Dave Weldon adalah seorang dokter dan mantan anggota kongres Florida selama tujuh periode. Di Kongres, Weldon merupakan sekutu setia gerakan anti-vaksin dan anti-aborsi.

    Surgeon General: Janette Nesheiwat

    Janette Nesheiwat adalah dokter keluarga dan gawat darurat, kontributor Fox News, dan direktur medis di CityMD, yang mengoperasikan pusat perawatan darurat di New York dan New Jersey. Ia juga memiliki lini suplemen makanan sendiri dan merupakan penulis buku yang akan segera terbit Beyond the Stethoscope: Miracles in Medicine. Julia Nesheiwat, menjabat sebagai penasihat Keamanan Dalam Negeri dalam pemerintahan Trump yang pertama, dan Trump telah menunjuk suami saudara perempuannya, anggota kongres Florida Mike Waltz, sebagai penasihat keamanan nasional untuk pemerintahan keduanya.

    Administrator Medicare dan Medicaid: Mehmet Oz

    Mehmet Oz adalah seorang ahli bedah jantung, tokoh televisi kawakan, dan penggemar berat crudités yang menerima dukungan Trump dalam pemilihan Senat Pennsylvania tahun 2022 tetapi kalah dari John Fetterman. Ia juga dikenal karena mempromosikan klaim kesehatan yang meragukan, dan bertugas di Dewan Kepresidenan Trump untuk Olahraga, Kebugaran, dan Nutrisi selama pemerintahan Trump yang pertama.

    Administrator EPA: Lee Zeldin

    Lee Zeldin menjabat sebagai perwakilan AS dari New York dari tahun 2015 hingga 2023. Ia mencalonkan diri sebagai gubernur New York pada tahun 2022 tetapi dikalahkan oleh Demokrat Kathy Hochul.

    Direktur National Intelligence: Tulsi Gabbard

    Tulsi Gabbard mewakili Hawaii di DPR AS dari tahun 2013 hingga 2021. Ia adalah veteran Garda Nasional yang bertugas di Irak. Gabbard mencalonkan diri sebagai presiden sebagai seorang Demokrat pada tahun 2020 dan mendukung Joe Biden ketika ia mengakhiri kampanyenya. Dua tahun kemudian, ia meninggalkan Partai Demokrat dan menjadi anggota tetap di tempat-tempat sayap kanan seperti Fox News dan CPAC. Ia mendukung Trump sebagai presiden pada tahun 2024.

    Direktur Kantor Manajemen dan Anggaran: Russell Vought

    Russell Vought menjabat posisi yang sama selama pemerintahan Trump pertama, dan sebelumnya bekerja sebagai Wakil Presiden di kelompok lobi Heritage Action milik Heritage Foundation. Vought, yang menyebut dirinya sebagai nasionalis Kristen, adalah pendiri Center for Renewing America, salah satu lembaga pemikir yang mempersiapkan pemerintahan Trump kedua, dan ia adalah salah satu penulis cetak biru Project 2025 milik Heritage Foundation.

    Duta Besar NATO: Matthew Whitaker

    Matt Whitaker pernah menjabat sebagai penjabat jaksa agung selama pemerintahan Trump pertama, dan sebelumnya, menjadi Jaksa AS untuk Distrik Selatan Iowa.

    Duta Besar PBB: Elise Stefanik

    Elise Stefanik adalah perwakilan AS dari New York dan anggota peringkat keempat dalam kepemimpinan Partai Republik DPR.

    Kepala Departemen Efisiensi Pemerintah: Elon Musk dan Vivek Ramaswamy

    Elon Musk adalah orang terkaya di dunia; kepala eksekutif Tesla dan SpaceX; pemilik X dan yang menyatakan dirinya sebagai “Chief Troll Officer.” Dia adalah perwakilan Trump yang paling terkenal dalam pemilihan 2024 dan menggelontorkan US$118 juta ke dalam super-PAC pro-Trump. Vivek Ramaswamy adalah pengusaha bioteknologi yang gagal mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2024 dan mendukung Trump ketika dia mengundurkan diri

    (luc/luc)

  • IRGC: Gencatan Senjata Gaza Adalah Aib Memalukan dan Kerugian Besar Bagi Israel! – Halaman all

    IRGC: Gencatan Senjata Gaza Adalah Aib Memalukan dan Kerugian Besar Bagi Israel! – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) menyebut bahwa gencatan senjata di Gaza menjadi momen memalukan bagi Israel. 

    Hal itu dikatakan oleh Esmail Qaani, komandan Pasukan Quds Iran di IRGC.

    Esmail Qaani menggambarkan gencatan senjata Gaza sebagai momen memalukan, aib, dan kerugian terbesar bagi pendudukan Israel.

    Qaani menyatakan bahwa setelah 15 bulan serangan gencar terhadap Gaza, Israel terpaksa menerima persyaratan Perlawanan, yang menurutnya konsisten dengan tuntutan yang diajukan dalam negosiasi sebelumnya.  

    Qaani menekankan bahwa negosiasi terbaru yang mengarah pada gencatan senjata tidak berbeda secara signifikan dari putaran sebelumnya.

    Khususnya yang ‘diganggu’ oleh Israel pada pertengahan tahun 2024, di mana Israel gagal mendapatkan konsesi dari Perlawanan.  

    Ia menekankan bahwa Perlawanan Kemerdekaan Palestina terus menekan pasukan Israel hingga hari ke-470 perang. 

    Sebagai bagian dari perjanjian tersebut, Israel diharuskan menarik diri dari seluruh Gaza, memenuhi tuntutan lama kelompok Palestina.  

    Namun meskipun ada gencatan senjata, pasukan Israel terus beroperasi hingga perjanjian diterapkan. 

    Diketahui Serangan Israel di Jalur Gaza, yang dimulai pada 7 Oktober 2023, telah menyebabkan krisis kemanusiaan dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. 

    Karena jumlah korban tewas di antara warga sipil Palestina yang terkepung dan kelaparan terus meningkat setiap hari, mengutip Al Mayadeen.

    Israel pun telah menghadapi tuduhan genosida terhadap warga Palestina di hadapan Mahkamah Internasional (ICJ). 

    Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, setidaknya 46.899 warga Palestina telah terbunuh, dan 110.725 terluka dalam genosida Israel yang sedang berlangsung di Gaza yang dimulai pada 7 Oktober 2023.

    Jumlah korban diperkirakan akan terus meningkat, dengan sedikitnya 11.000 orang masih hilang, diduga tewas di bawah reruntuhan rumah mereka di Gaza.

    Perang tersebut, yang oleh warga Palestina disebut sebagai ‘Operasi Banjir Al-Aqsa’ dimulai setelah operasi militer yang dilakukan oleh Hamas di wilayah Israel.

    Sementara itu Israel melaporkan bahwa 1.139 tentara dan warga sipilnya tewas dalam pertarungan melawan perlawanan Palestina.

    Namun, media Israel telah menyuarakan kekhawatiran bahwa sejumlah besar korban Israel disebabkan oleh ‘tembakan kawan sendirii’ selama serangan tersebut.

    Organisasi Hak asasi manusia, baik Palestina maupun internasional, telah melaporkan bahwa mayoritas korban di Gaza adalah perempuan dan anak-anak. 

    Kekerasan yang terus berlangsung juga telah memperburuk bencana kelaparan akut, dengan ribuan anak-anak di antara yang tewas, menyoroti parahnya bencana kemanusiaan tersebut.

    Perang telah menyebabkan hampir dua juta orang mengungsi dari rumah mereka di Gaza, dengan mayoritas pengungsi terpaksa pindah ke wilayah selatan Jalur Gaza yang sudah padat penduduk. Penduduk di Gaza masih terjebak dalam konflik yang sedang berlangsung, dengan sedikit akses ke kebutuhan dasar seperti makanan, air, dan perawatan medis. 

    (Tribunnews.com/Garudea Prabawati)

  • Menteri Kebudayaan Fadli Zon Dorong Diplomasi Budaya Lewat GIK UGM

    Menteri Kebudayaan Fadli Zon Dorong Diplomasi Budaya Lewat GIK UGM

    Yogyakarta, Beritasatu.com – Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengunjungi Gelanggang Inovasi dan Kreativitas Universitas Gadjah Mada (GIK UGM) pada Sabtu (18/1/2025). Dalam kunjungan tersebut, GIK UGM diperkenalkan sebagai supercreative hub yang mengintegrasikan seni, budaya, dan inovasi demi mendukung diplomasi budaya Indonesia.

    Dalam sambutannya, Fadli Zon menekankan peran strategis GIK UGM dalam mempromosikan budaya Indonesia di kancah global. Ia menilai bahwa kekayaan budaya Indonesia perlu diangkat melalui kolaborasi lintas sektor yang menghasilkan program inovatif. 

    “Melalui kolaborasi lintas sektor, kita dapat menciptakan program-program inovatif yang relevan secara global,” tegasnya.

    Ia juga mendorong generasi muda untuk aktif berperan dalam menjaga dan mengembangkan budaya melalui GIK UGM.

     “Generasi muda adalah garda terdepan dalam memajukan budaya kita. Jangan takut berinovasi, tetapi tetap pegang teguh akar tradisi,” pesan Fadli kepada para mahasiswa yang hadir.

    Wakil Rektor UGM Wening Udasmoro menyampaikan apresiasinya atas kunjungan tersebut dan menegaskan komitmen UGM dalam memperkuat ekosistem seni dan budaya di Yogyakarta.

     “UGM selalu berkomitmen mendukung inovasi budaya yang dapat menjadi model bagi perguruan tinggi lain di Indonesia,” ujarnya terkait GIK UGM.

    CEO GIK UGM, Alfatika Aunuriella Dini, menjelaskan visi jangka panjang GIK sebagai pusat kreativitas berbasis nilai-nilai budaya lokal dan inovasi teknologi.

    “GIK UGM tidak hanya menjadi ruang fisik, tetapi juga ekosistem dinamis untuk melahirkan talenta kreatif yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional,” tuturnya.

    Kunjungan Menteri Fadli Zon disambut oleh Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM Wening Udasmoro, CEO GIK UGM Alfatika Aunuriella Dini, serta anggota Advisory Board GIK UGM, Garin Nugroho.

  • Kisruh 30% Potongan Aplikasi Ojol, Pemerintah Diminta Turun Tangan

    Kisruh 30% Potongan Aplikasi Ojol, Pemerintah Diminta Turun Tangan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah turun tangan menyelesaikan persoalan kebijakan potongan aplikasi 30% untuk driver ojek online (ojol).

    Anggota Komisi V DPR RI Syafiuddin Asmoro menilai potongan itu tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan dan akan memberatkan para mitra pengemudi.

    Syafiuddin mengatakan, potongan aplikasi untuk mitra pengemudi sudah sangat jelas diatur dalam Keputusan Menteri Perubahan Nomor KP 1001 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 667 Tahun 2022 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi.

    Dalam diktum kedelapan Keputusan Menteri Perhubungan disebutkan bahwa perusahaan aplikasi menerapkan biaya tidak langsung berupa biaya sewa penggunaan aplikasi paling tinggi 15 persen dan/atau perusahaan aplikasi dapat menerapkan biaya penunjang berupa biaya dukungan kesejahteraan mitra pengemudi paling tinggi 5 persen.

    “Jika ditotal, maka besaran potongan aplikasi sebesar 20 persen. Itu angka paling tinggi. Jadi, tidak boleh melebihi 20%,” ujar Syafiuddin dikutip dari situs DPR, Minggu (19/1/2025).

    Syafiuddin menolak keras jika perusahaan aplikasi atau aplikator menerapkan potongan aplikasi sebesar 30% bagi mitra pengemudi, karena hal itu jelas melanggar peraturan yang ditelah ditetapkan.

    “Kami meminta perusahaan aplikasi mentaati aturan yang ada. Jangan membuat kebijakan yang menyalahi aturan, karena hal itu akan melanggar aturan dan merusak tatatan,” tegasnya.

    Dalam Keputusan Menteri Perhubungan itu, menurutnya, disebutkan bahwa jika perusahaan aplikasi melanggar penerapan biaya jasa, biaya tidak langsung, dan biaya penunjang kepada mitra, maka Kementerian Perhubungan bisa menerbitkan rekomendasi pemberian sanksi kepada perusahaan aplikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

    Oleh karena itu, dia menilai perusahaan aplikasi tidak bisa seenaknya menerapkan aturan pemotongan aplikasi, karena semuanya sudah diatur. Jika mereka melanggar, maka mereka akan dijatuhi sanksi.

    “Jika mereka ngotot menerapkan potongan 30%, kami akan panggil perusahaan aplikasi. Mereka (perusahaan aplikasi) tidak boleh main-main soal ini, karena itu jelas memberatkan, merugikan, dan menyengsarakan driver ojol,” ungkap Politisi Fraksi PKB ini.

    Syafiuddin meminta pemerintah memberikan perhatian serius terhadap persoalan itu, karena potongan aplikasi ini sangat berkaitan dengan kesejahteraan driver ojol. Kementerian Perhubungan dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) harus duduk bersama menyelesaikan masalah tersebut.

    “Pemerintah tidak boleh saling lempar dalam masalah ini. Kementerian Perhubungan dan Komdigi harus bersikap tegas terhadap perusahaan aplikasi,” ujar Syafiuddin.

    Masalah pemotongan biaya ini telah lama dikeluhkan oleh driver ojol. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia Igun Wicaksono mengatakan biaya potongan di atas 30% ini melanggar aturan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1001 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 667 Tahun 2022 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi. Dalam aturan tersebut, biaya potongan aplikasi ojol ditetapkan maksimal 20%.

    “Berulang kali kami dari Asosiasi Pengemudi Transportasi dan Jasa Daring Indonesia protes keras atas potongan biaya aplikasi yang sudah sangat tidak manusiawi dan melanggar regulasi yang dibuat oleh Kementerian Perhubungan RI yang tercantum dalam Kepmenhub KP Nomor 1001 tahun 2022, di mana potongan aplikasi maksimal 20%,” ujarnya, dikutip dari Detikcom, Minggu (19/1/2025).

    Sayangnya, Igun mengungkapkan fakta yang terjadi di lapangan potongan aplikasi diterapkan oleh dua perusahaan aplikasi besar melebihi dari 20%, bahkan hingga lebih dari 30%. Dia pun menyayangkan tidak adanya tindak lanjut sanksi dari regulator atau dari Kementerian Perhubungan.

    “Maka hal ini sama saja menerangkan bahwa Menteri Perhubungan tidak berdaya melawan arogansi perusahaan aplikator yang melanggar regulasi,” kata Igun.

    (haa/haa)

  • Kronologi Uya Kuya Ditegur & Dituding Hasilkan Uang dari Buat Konten di Lokasi Kebakaran Los Angeles – Halaman all

    Kronologi Uya Kuya Ditegur & Dituding Hasilkan Uang dari Buat Konten di Lokasi Kebakaran Los Angeles – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Uya Kuya menjadi sorotan karena ditegur saat membuat konten di depan sebuah rumah yang terbakar di Los Angeles, California, Amerika Serikat.

    Video Uya Kuya dan sang Astrid Kuya itu viral di media sosial TikTok.

    Perekam dan pengunggah video adalah pemilik rumah yang terbakar yang menjadi latar Uya Kuya bersama keluarganya membuat video.

    Pemilik akun Carolina Ramirez tidak terima dan menyebut Uya Kuya bertindak konyol serta tanpa empati membuat konten di lokasi kebakaran.

    Video tersebut memperlihatkan Uya dan keluarganya berdiri di trotoar membelakangi puing-puing sisa rumah yang terbakar, sambil menjelaskan situasi di lokasi kejadian. 

    Caronlia protes karena video atau konten yang dibuat Uya Kuta tanpa pemberitahuan langsung kepada diriya sebagai pemilik rumah.

    Carolina Ramirez, merasa terganggu karena keluarga Uya merekam tanpa izin. 

    Dirinya menyebut tindakan itu tidak sensitif terhadap penderitaan korban kebakaran.

    “They people try the monetize our pain and they don’t understand it (sangat menyedihkan, orang-orang itu mencoba memonetisasi rasa sakit kami dan mereka tidak mengerti),” kata Caronlia lewat akun TikToknya dikutip Tribun, Minggu (19/1/2025)..

    Perekam juga sempat bertanya kepada Uya Kuya dan keluarga.

    “Siapa kalian? Ini properti (rumah) pribadi saya,” ujarnya.

    “Maaf, (apa yang kalian lakukan) ini konyol,” ujarnya.

    Selanjutnya, Uya Kuya meninggalkan lokasi itu, dan video itu berakhir.

    Uya Kuya menegaskan bahwa konten yang ia buat di lokasi kebakaran di Altadena, Los Angeles, bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan sebagai bentuk informasi bagi masyarakat, terutama orang Indonesia yang ingin mengetahui situasi terkini di sana.

    Dalam pernyataannya, Uya menjelaskan bahwa banyak pihak, termasuk wartawan Indonesia, meminta gambar atau video terkait kondisi di lokasi kebakaran.

    “Kami hanya ingin memberikan informasi kepada beberapa orang Indonesia, termasuk wartawan Indonesia, yang meminta gambar atau video kondisi di sana,” kata Uya kepada awak media, Minggu (19/1/2025).

    Ia juga menekankan bahwa video yang dibuatnya tidak pernah diunggah ke platform media sosial seperti YouTube atau TikTok untuk konsumsi publik. 

    “Video itu tidak kami unggah di YouTube atau TikTok,” tegasnya.

    Menurut Uya, salah satu alasan ia ingin mendokumentasikan kondisi di lapangan adalah karena banyak beredar foto-foto yang diduga palsu atau hasil rekayasa kecerdasan buatan (AI). 

    Dengan konten yang ia buat, Uya berharap dapat memberikan gambaran yang lebih akurat kepada masyarakat.

    “Soal kebakaran ini kan banyak foto-foto palsu atau yang dihasilkan AI. Jadi, sebenarnya kami hanya ingin membantu memberikan gambaran situasi kepada teman-teman yang memintanya,” ujarnya.

    Melalui akun Instagram-nya, Uya Kuya memberikan klarifikasi atas peristiwa tersebut yang membuatnya jadi sorotan di media sosial.

    Uya Kuya menjelaskan, peristiwa itu terjadi di wilayah Altadena, LA, Amerika Serikat (AS).

    Uya Kuya berdalih pembuatan konten dan foto diperuntukkan bagi media di Indonesia yang ingin melihat kejadian kebakaran di LA yang sebenarnya.

    “Waktu itu kita lagi buat video yang diminta sama teman-teman wartawan Indonesia yang mau lihat kejadian real di sana, berhubung banyak video hoax dan AI tentang kebakaran,” tulisnya, dikutip Tribunnews, Minggu (19/1/2025).

    Uya Kuya mengaku, lokasi pembuatan konten berada tak jauh dari rumah Warga Negara Indonesia (WNI) yang ikut menjadi korban kebakaran di LA.

    Di sana, lanjut Uya Kuya, ada banyak polisi, FBI, Garda Nasional AS, hingga sejumlah warga lainnya yang ikut merekam sepanjang di tempat umum, pinggir jalan, dan tidak masuk ke properti warga setempat.

    “Kita lakukan di sidewalk pinggir jalan sesuai arahan aparat,” kata Uya.

    Di tengah proses pembuatan konten, Uya Kuya bersama sang istri, Astrid mendapat teguran dari seseorang yang mengaku sebagai pemilik rumah.

    Ia pun langsung menghentikan rekaman dan menghapus video tersebut.

    “Kita sudah meminta maaf juga pada yang bersangkutan karena sebelumnya orang tersebut tidak ada di sana.”

    “Kita juga nggak tahu kalau dia pemilik rumah sebelum dia menegur kita,” tambah Uya.

    Menurut pria berusia 49 tahun itu, kejadian tersebut terjadi sudah lama, jauh sebelum videonya viral.

    Ia juga tidak mengunggah konten kebakaran tersebut ke media sosial lantaran permintaan membuat video datang dari awak media di Indonesia.

    “Setelah itu video di depan rumah orang yang mengaku pemilik rumah juga langsung kita delete,” ujar Uya.

    Uya Kuya mengatakan tidak mengetahui sama sekali jika sosok yang menegur juga merekam dirinya.

    Ia baru mengetahui hal tersebut usai orang tersebut mengunggah video yang dipotong dan tidak ada kelanjutannya.

    Akun TikTok sang anak yaitu Cinta Kuya pun sempat mengirim pesan kepada pemilik kontan dan meminta maaf. Sayangnya, pesan itu tak dibalas. 

    “Bahkan ada beberapa penjelasan Cinta Kuya yang berusaha menjelaskan di kolom komennya banyak dihapus-hapusin mereka,” lanjut Uya.

    Personel band Tofu itu juga dituding scammer oleh orang di sana.

    “Melihat dari komen-komen yang di konten aslinya, mereka mengira kita adalah scammer yang berpura-pura menjadi korban kebakaran untuk mengumpulkan donasi untuk kepentingan pribadi karena mereka tidak mengerti mother language kita,” tambahnya.

    Terakhir, Uya menegaskan, penjelasannya ini tidak akan memuaskan semua netizen.

    Namun, ia berjanji akan belajar dari kesalahan yang dibuat dan meminta maaf atas kegaduhan yang dibuatnya. 

    Sementara itu, Cinta Kuya, putri sulung presenter Uya Kuya, memberikan penjelasan terkait video viralnya yang ditegur dan diusir oleh pemilik rumah yang terbakar saat sedang membuat konten di lokasi kebakaran Los Angeles.

    Dalam keterangan video yang diunggah di media sosialnya, Cinta menanggapi kritikan terhadap dia dan orangtuanya yang membuat konten di lokasi kebakaran.

    “Kami sudah mencoba menjelaskannya di DM-nya. Kami hanya mencoba memberikan informasi yang valid kepada orang Indonesia karena ada banyak berita palsu,” tulis Cinta dikutip dari akun @cintakuya.  

    “Kami sangat menyesal dan kami segera memindahkan dan menghapus video tersebut,” sambungnya.

    Cinta juga menjelaskan alasannya membuat konten tentang kebakaran di Los Angeles sebenarnya untuk meluruskan kabar hoaks yang beredar di Indonesia. 

    “Alasan aku upload kebakaran/wildfire di US ini karena aku mau memberi informasi yang valid dan benar, banyak sekali berita hoax di Indonesia,” tulis Cinta dikutip dari akun @cintakuya.

    “Kebetulan juga aku sekarang belajar di US dan tinggal di US. Semoga semua ini bisa menjawab pertanyaan kalian,” lanjutnya. (*)

     

  • HNW: Gencatan senjata Israel-HAMAS tak lupakan kejahatan Israel

    HNW: Gencatan senjata Israel-HAMAS tak lupakan kejahatan Israel

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Hidayat Nur Wahid (HNW) mengingatkan gencatan senjata Israel dengan Palestina (HAMAS) bukan untuk memaafkan kejahatan kemanusiaan Israel terhadap warga Gaza, sebagaimana diputuskan oleh International Court of Juctice (ICJ) dan International Criminal Court (ICC).

    “Sambil kita menyambut baik gencatan senjata itu, tapi juga mengingatkan soal keputusan-keputusan ICJ dan ICC atas kejahatan-kejahatan Israel yang tetap harus dilaksanakan, tidak malah dilupakan atau dimaafkan. Karena gencatan senjata yang ditandatangani oleh Israel dan Hamas (Palestina) serta negara-negara mediator memang bukan untuk melupakan keputusan-keputusan ICC dan ICJ,” kata Hidayat dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Oleh karena itu, dia juga meminta agar pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mementingkan hal itu dan untuk ikut pro aktif bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan negara mediator seperti Qatar, Mesir dan Amerika Serikat untuk memastikan gencatan senjata di Gaza, Palestina, yang telah disepakati, dan diumumkan mulai berlaku tanggal 19 Januari 2024, dapat ditaati bersama dan tidak dilanggar oleh Israel.

    “Indonesia juga perlu ikut pro aktif mengawal gencatan senjata itu agar ditaati dan dilaksanakan semua butirnya, dengan melibatkan negara-negara sahabat di PBB, OKI, negara-negara mediator dan organisasi-organisasi internasional lainnya. Ini sangat perlu dilakukan agar genosida dan kejahatan kemanusiaan di Gaza oleh Israel dapat segera dihentikan, dan penjahatnya dikenakan sanksi hukum sebagaimana keputusan ICC dan ICJ,” ujarnya.

    HNW sapaan akrabnya mengatakan upaya untuk mengawal perjanjian gencatan senjata itu sangat perlu dilakukan dengan melihat track record Israel yang seringkali melanggar apa yang telah disepakati. Salah satunya adalah gencatan senjata pada November 2024 lalu dengan Lebanon, yang berulangkali dilanggar Israel dengan tetap menyerang Lebanon pasca perjanjian itu disepakati.

    Dia juga meminta agar Pemerintah Indonesia membangun komunikasi dengan negara-negara anggota PBB, terutama dengan negara-negara mediator – seperti Qatar, Mesir dan Amerika Serikat – untuk memastikan bahwa Israel menaati seluruh kesepakatan gencatan senjata yang telah mereka tandatangani. Secara khusus, ia menyoroti bahwa pemimpin AS yang saat ini dan akan datang,

    Presiden Joe Biden dan Presiden terpilih Donald Trump sama-sama mendukung agar gencatan senjata ini segera dilakukan. Bahkan, gencatan senjata itu diumumkan oleh Presiden Joe Biden.

    “Oleh karena itu, apabila Israel kembali membangkang dengan melanggar perjanjian gencatan senjata itu, maka selain jelas menunjukkan perlawanan terhadap keputusan/policy Amerika Serikat dan arus besar warga dunia yang menyambut baik gencatan senjata, maka seharusnya Israel diberikan sanksi hukum dengan pengucilan Israel dari keanggotaan lembaga2 internasional termasuk dari keanggotaannya di PBB maupun IPU. Dan sudah semestinya kalau pemerintah dan parlemen AS makin menyadari bahwa perilaku Israel justru merugikan kepentingan luar negeri AS, sehingga sudah saatnya AS berpikir serius untuk mempertimbangkan kembali dukungan mutlaknya kepada Israel yang dilakukannya selama ini,” ujarnya.

    HNW menjelaskan catatan ini perlu diberikan karena, meski Israel sudah mulai menarik mundur pasukannya, dan kantor perdana menteri Israel sudah menandatangani naskah gencatan senjata, dan jalan-jalan di Jenin mulai dibuka, tetapi tanda-tanda pelanggaran perjanjian yang sudah disepakati sudah mulai terlihat. Pasca perjanjian gencatan senjata itu ditandatangani, Israel masih terus menyerang dan mengakibatkan tewasnya 73 warga di Gaza, Palestina, termasuk korbannya adalah anak-anak dan perempuan sipil yang lagi merayakan kemenangan Gaza dengan adanya gencatan senjata tersebut.

    Hal ini juga telah terkonfirmasi dan diingatkan oleh Hamas sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, dimana pihaknya sudah mentaati butir-butir gencatan senjata, tetapi dari pihak Israel masih menunjukkan perilaku pembangkangan.

    “Saya sepakat dan setuju dengan sikap Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang secara terbuka mengutuk keras tindakan kejahatan israel sesudah ditandatanganinya gencatan senjata tersebut. Semoga pada 19 Januari besok, setelah gencatan senjata itu resmi berlaku, tidak ada lagi pelanggaran atas kesepakatan tersebut,” tuturnya.

    Selanjutnya, HNW juga berpesan agar pemerintah Indonesia juga terus menjalin dukungan negara-negara di PBB untuk menaati dan menjalankan keputusan ICC dan ICJ dengan terus menuntut Israel dan pimpinannya terhadap kejahatan genosida, apartheid dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukannya.

    Dia mengatakan gencatan senjata tersebut bukan berarti melupakan dan memaafkan berbagai kejahatan yang telah dilakukan oleh Israel dan pimpinannya.

    Oleh karena itu, proses di ICJ dan ICC serta upaya untuk menangkap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant serta mereka yang terlibat sebagaimana diputuskan oleh ICJ harus tetap berjalan dan dituntaskan.

    “Hendaknya itu terus dilaksanakan sebagai komitmen penegakan keadilan dan hukum internasional serta menyelamatkan marwah organisasi dan peradilan internasional, seperti PBB, ICJ dan ICC dan peradaban global. Dalam mengawal ini, wajarnya Indonesia menjadi garda terdepan sesuai perintah Konstitusi (alinea ke 4 Pembukaan UUDNRI 1945), sekalian juga untuk membayar hutang sejarah dengan bangsa Palestina yang membantu kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda,” ujarnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Misi Konsultan Pajak Perkuat Kolaborasi dengan Pemerintah Prabowo, Ini Strateginya – Page 3

    Misi Konsultan Pajak Perkuat Kolaborasi dengan Pemerintah Prabowo, Ini Strateginya – Page 3

    Selain memperkuat internal organisasi, Rakor ini juga bertujuan mendukung pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

    “IKPI berkomitmen menjadi mitra pemerintah dalam menyosialisasikan kebijakan perpajakan baru. Kami juga aktif memberikan masukan strategis kepada Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak,” ungkap Vaudy.

    Menurutnya, kerja sama erat antara IKPI dan pemerintah sangat penting, terutama menghadapi tantangan ekonomi global. Dengan kontribusi IKPI, target penerimaan pajak yang menjadi pilar utama pembangunan nasional dapat lebih mudah tercapai.

    Momen Konsolidasi dan Penyelarasan Strategi

    Vaudy menjelaskan bahwa Rakor ini menjadi momen penting untuk menyelaraskan visi dan misi organisasi dengan peran setiap pengurus di tingkat pusat, daerah, dan cabang. “Kami akan merumuskan strategi baru guna menghadapi tantangan ke depan dan memastikan program kerja sesuai amanat Kongres,” ujarnya.

    Ia juga menegaskan pentingnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi, regulasi, dan kebutuhan masyarakat. “Dengan konsolidasi yang kuat, IKPI dapat terus relevan dan menjadi garda terdepan dalam mendukung sistem perpajakan yang modern dan inklusif,” tambahnya.

     

  • Uji nyata kementerian baru, dari harapan ke realisasi

    Uji nyata kementerian baru, dari harapan ke realisasi

    Logo baru Kementerian UMKM. (ANTARA/Aji Cakti)

    Uji nyata kementerian baru, dari harapan ke realisasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 19 Januari 2025 – 09:07 WIB

    Elshinta.com – Senin pagi, 15 Januari 2025, terlihat pemandangan tidak biasa di Atrium Selatan Blok B Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sekumpulan orang banyak berkerumun di atrium tersebut. Di tengah-tengahnya berdiri layar LED ukuran 6 x 3 meter dengan speaker besar di kanan kirinya. Kesibukan para pegawai toko yang sedang membuka rolling door, diiringi dengan suara pengecekan sound sistem.

    Suasana Atrium Selatan Blok B Pasar Tanah Abang tidak hanya disibukkan oleh pegawai yang akan membuka toko, tetapi juga persiapan seremoni inagurasi pejabat Eselon I dan II, serta peluncuran logo Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

    Dalam sambutan saat pelantikan, Menteri UMKM Maman Abdurahman menyatakan bahwa dipilihnya Pasar Tanah Abang sebagai tempat pelaksanaan inagurasi pejabat Eselon I dan II, serta peluncuran logo Kementerian UMKM merupakan pengejewantahan dari amanah dan instruksi Presiden RI.

    “Amanah dan instruksi maupun perintah dari Presiden RI adalah Presiden ingin Kementerian UMKM dekat dengan masyarakat terutama pengusaha UMKM di Indonesia,” ucap Menteri UMKM berapi-api sebagaimana terlihat pada tayangan youtube.

    Sebuah pencitraan? Tentu saja. Pemilihan pasar Tanah Abang sebagai lokasi pelaksanaan inagurasi pejabat Eselon I dan II, serta peluncuran logo Kementerian UMKM, menyiratkan secara tegas bahwa Kementerian UMKM ingin mencitrakan institusinya dekat dengan UMKM.

    Sebagaimana diketahui, Pasar Tanah Abang selalu dijuluki pusat grosir terbesar, tempat segala lapisan pengusaha mulai dari skala mikro, kecil, sampai menengah berkumpul. Pasar Tanah Abang bagi Menteri UMKM merupakan simbol, salah satu ikon, pasar, rumah, tempat komunitas, tempat bercengkerama, tempat pengusaha UMKM mengharapkan dan berjuang demi keuangan keluarga di rumah.

    Sehingga pasar Tanah Abang sangat representatif sebagai lokasi untuk menunjukkan citra Kementerian UMKM yang akan selalu berpihak kepada pengusaha UMKM.

    Seperti tidak cukup menggunakan Pasar Tanah Abang untuk menunjukkan citranya, dalam rangkaian kegiatan tersebut Kementerian UMKM juga menyuguhkan beberapa simbolisasi yang sangat dalam artinya.

    Salah satunya adalah ketika Menteri UMKM, bersama Menko Pemberdayaan Masyarakat, Menteri PPMI, Wamen UMKM, serta Sekretaris Kementerian UMKM secara simbolis menyalakan sebuah lilin sebelum meluncurkan logo Kementerian UMKM. Hal tersebut membuat penulis teringat pada salah satu prosesi perayaan di agama Katolik.

    Dikutip dari salah satu situs rohani, simbolisasi penyalaan lilin-lilin yang menyala pada ritus agama Katolik mengandung makna yang sangat dalam. Lilin menyala adalah simbolisasi hadirnya Yesus untuk menerangi dunia.

    Apakah simbolisasi penyalaan lilin yang dilakukan oleh Menteri UMKM dalam peluncuran logo tersebut ingin menyatakan bahwa Kementerian UMKM akan hadir sebagai cahaya bagi pengusaha UMKM, layaknya Yesus hadir untuk menerangi dunia? Entah. Tapi secara logika awam, itulah peran yang harus diemban oleh Kementerian UMKM.

    Untuk Menyejahterakan

    Kementerian UMKM, sebenarnya, bukanlah kementerian bentukan baru. Pada Kabinet sebelumnya, Kementerian ini bernama Kementerian Koperasi dan UKM. Lalu oleh Presiden Prabowo, Kementerian Koperasi dan UKM dipisah dalam dua entitas menjadi Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM.

    Tugas dan peran Kementerian UMKM, secara normatif telah tertuang dalam Perpres Nomor 196 Tahun 2024 tentang Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

    Pada Perpres tersebut dinyatakan Kementerian UMKM mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah dan sub-urusan pemerintahan usaha mikro yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

    Secara tegas dan jelas, Kementerian UMKM akan menjadi pengampu bagi sebanyak 64,1 juta pengusaha UMKM. Bukan jumlah yang sedikit untuk diurus. Juga bukan hal yang mudah untuk dikelola. Sebagaimana diketahui bersama, UMKM selalu distigmakan secara positif, yaitu sebagai penopang perekonomian Indonesia.

    Stigma tersebut bukan tanpa data. Sebagaimana dikutip dari situs https://umkm.go.id/umkm-dalam-angka, UMKM menyumbang lapangan kerja sebesar 99,9 persen. Sebesar 96,9 persen tenaga kerja berasal dari UMKM berkontribusi terhadap PDB sebesar 60,5 persen, juga menyumbang 60 persen dari total investasi.

    Mencengangkannya data tersebut tidak serta merta membuat Menteri UMKM beserta jajarannya akan bersantai-santai di kursi empuknya. Pilihan yang paling mudah bagi Kementerian UMKM adalah mempertahankan saja angka-angka tersebut supaya tidak turun. Menjalankan tugas dan perannya as business as usual. Copy paste program dan kegiatan dari tahun-tahun sebelumnya, dan memilih tombol auto pilot.

    Namun apakah itu menjadi pilihan yang logis? Seharusnya tidak, dan sepertinya tidak. Jika melihat unggahan akun resmi Kementerian UMKM di salah satu media sosial, akan ditemukan poster serupa dengan film box office The Avengers. Namun bedanya, figur pada poster tersebut telah diganti menjadi figur para pejabat Kementerian UMKM. Terdapat sketsa wajah Menteri UMKM beserta pejabat eselon I-nya.

    Visual yang digambarkan itu seperti ingin menunjukkan bahwa Menteri UMKM serta “punggawanya” akan menjadi pahlawan bagi UMKM. Siap memperjuangkan kemajuan dan kesejahteraan UMKM dengan sepenuh hati dan tenaganya. Seperti The Avengers yang berjuang untuk melindungi bumi sampai titik darah penghabisan.

    Sebuah analogi yang hiperbolis? Mungkin iya, mungkin juga tidak. Namun jika sekilas melihat salah satu kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, akan ditemukan bahwa Kementerian UMKM (saat itu Kementerian Koperasi dan UKM) berjibaku di garda depan untuk memerangi produk thrifting yang disinyalir menggerus pangsa produk lokal. DNA petarung telah mengalir dalam nadi Kementerian UMKM.

    Jiwa petarung juga telah dibuktikan oleh Menteri UMKM Maman Abdurahman. Belum genap 100 hari menjalankan amanahnya, Menteri UMKM telah memberi kado spesial bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Menteri UMKM berhasil meminta perpanjangan kebijakan insentif tarif pajak penghasilan (PPh) final sebesar 0,5 persen hingga akhir tahun 2025.

    Sebelumnya, Kementerian Keuangan akan mengakhiri pemberian insentif PPh final tersebut pada akhir tahun 2024. Dan yang patut diapresiasi, upaya tersebut dilakukan dalam kondisi transisi pemisahan organisasi antara Kementerian UMKM dan Kementerian Koperasi. Belum ada struktur organisasi definitif pada saat itu.

    Nantinya selama 5 tahun ke depan, akan menjadi arena untuk menguji daya tarung Menteri UMKM serta jajarannya di Kementerian UMKM dalam upaya mensejahterakan dan memajukan UMKM. Pertarungan epik akan terus tersaji, mengingat problematika yang ada dalam upaya-upaya memberdayakan UMKM.

    Hal yang cukup mendasar dan krusial adalah, mensinkronkan dan mengkoordinasikan kebijakan pemberdayaan UMKM dengan kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah.

    Menurut Teten Masduki yang merupakan Menteri Koperasi dan UKM pada era Kabinet Indonesia Maju (2019-2024), terdapat 22 kementerian serta 42 lembaga tingkat pusat, daerah, kabupaten, provinsi, serta kota yang mengurusi UMKM. Lebih lanjut, Tenten Masduki menyebut ada masalah dalam pengkoordinasian kebijakan pemberdayaan UMKM.

    Sinkronisasi dan koordinasi kebijakan pemberdayaan UMKM tersebut harus menjadi prioritas bagi Kementerian UMKM. Wewenang Kementerian UMKM untuk menyinkronisasikan dan mengkoordinasikan kebijakan pemberdayaan UMKM, cukup kuat. Hal tersebut telah tertuang pada pasal 93-100 PP 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

    Untuk memudahkan sinkronisasi dan koordinasi kebijakan pemberdayaan UMKM tersebut, perlu diinisiasi Rencana Aksi Pemberdayaan UMKM yang dibalut dengan Instruksi Presiden.

    Rencana aksi tersebut harus berisi tentang peran dan tugas dari masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM. Hal lain yang perlu mendapat prioritas perhatian adalah legalisasi pengusaha UMKM melalui pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB).

    Sampai tahun 2024, tercatat baru 10 juta pengusaha UMKM yang memiliki NIB. Artinya hanya sebesar 16,6 persen pengusaha UMKM yang memiliki NIB. Hal ini cukup miris, mengingat pengurusan pembuatan NIB sudah cukup mudah. Namun ternyata, mudahnya proses tersebut ternyata tidak membuat pengusaha UMKM berbondong-bondong membuat NIB.

    Perlu dilakukan terobosan oleh Kementerian UMKM. Jemput bola dapat dilakukan oleh Kementerian UMKM yang bisa bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri. Dengan kerja sama tersebut, Kementerian Dalam Negeri dapat menugaskan unsur pemerintahan terkecil yaitu kelurahan/desa untuk memberikan NIB kepada pelaku usaha di daerahnya.

    Pun dengan hal itu, dapat juga dilakukan pendataan UMKM by name by address. Mengutip peribahasa, sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui. Masih banyak hal-hal lain yang harus diupayakan oleh Kementerian UMKM untuk membuktikan jiwa petarungnya.

    Upaya-upaya yang akan membuktikan bahwa pencitraan serta simbolisasi yang telah dilakukan pada inagurasi dan peluncuran logo Kementerian UMKM tidak hanya kosmetik belaka. Upaya-upaya yang akan menegaskan bahwa Kementerian UMKM akan menjadi cahaya yang akan menjadi penerang dan pelindung UMKM dari kegelapan.
     

    Sumber : Antara

  • Partai Golkar Janji Kawal Pembangunan Ekonomi Menuju Indonesia Emas 2045

    Partai Golkar Janji Kawal Pembangunan Ekonomi Menuju Indonesia Emas 2045

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum DPP Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Adies Kadir menekankan keputusan Partai Golkar untuk mengawal seluruh program pembangunan ekonomi menuju Indonesia Maju 2045. 

    Hal itu diungkapkannya dalam acara perayaan utang tahun ke-65 organisasi masyarakat (ormas) pendiri Partai Golkar itu, di Jakarta, Sabtu (18/1/2025) malam. Diketahui keputusan tersebut merupakan hasil dari Rakernas dan MPO Partai Golkar. 

    “Kami laporkan bahwa tadi juga disampaikan keputusan dari hasil MPO bahwa MKGR mendukung, mengawal, mengamankan seluruh kebijakan Partai Golkar di bawah kemimpinan Bapak Ketum Bahlil Lahadalia,” ungkap Ketua Umum DPP MKGR Adies Kadir dalam sambutannya. 

    Adies menekankan Partai Golkar jdan MKGR uga mengawal pembangunan ekonomi menuju Indonesia Emas 2025 di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

    “MKGR bakal menjadi garda terdepan untuk mengawal dan menyukseskan Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran menuju Indonesia Emas 2045,” tuturnya. 

    Tak lupa, Adies juga mengimbau seluruh kader Partai Golkar yang tersebar di berbagai lembaga dan bdan untuk bekerja, menunjukkan karya bakti, dan bergotong royong membangun bangsa dan negara.

     “Dan mendukung penuh suksesnya penyelenggaraan pemerintah di seluruh Indonesia baik pusat maupun daerah,” tandasnya soal Partai Golkar mengawal program terwujudnya Indonesia Emas 2045. 

    Adies juga berharap acara ini menjadi momentum penyemangat, serta mengukuhkan konsolidasi organisasi dan kaderisasi bagi terwujudnya Indonesia Emas 2045. 
     

  • Tidar bahas upaya cetak banyak kader pemenang pemilu/pilkada

    Tidar bahas upaya cetak banyak kader pemenang pemilu/pilkada

    Denpasar (ANTARA) – Tunas Indonesia Raya (Tidar) yang merupakan organisasi kepemudaan sayap Partai Gerindra membahas upaya ke depan untuk mencetak lebih banyak kadernya sebagai pemenang di pemilihan umum/pilkada.

    “Menekankan strategi Tidar ke depan untuk mencetak lebih banyak pemimpin, baik legislatif dan kepala daerah untuk kembali memenangkan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto di periode kedua mendatang,” kata Ketua Dewan Pembina Tidar, Aryo Djojohadikusumo.

    Hal ini disampaikannya di Kabupaten Badung, Sabtu, saat membuka Pra-Kongres IV Tidar yang berlangsung di Nusa Dua, Bali pada 17-19 Januari 2025.

    Keponakan dari Presiden Prabowo Subianto itu mengingatkan bahwa awalnya organisasi kepemudaan ini hanya dibentuk oleh delapan orang, dan kini anggotanya sudah mencapai ribuan.

    Pra kongres ini kemudian dijadikan kesempatan untuk silaturahim setelah Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 serta menyiapkan kongres utama setelah Idul Fitri nanti.

    Ketua Umum Tidar Rahayu Saraswati Dhirakanya Djojohadikusumo juga memberi semangat kepada anggotanya yang belum berhasil menang dalam perhelatan politik 2024.

    Ia meminta seluruh kader Partai Gerindra muda tetap berjuang untuk meraih kemenangan, selain itu tetap berkegiatan yang tidak gegap gempita, melainkan merakyat.

    “Setiap musim ada orangnya dan setiap orang ada musimnya,” kata Rahayu.

    “Kegiatan harus merakyat menjangkau seluruh pemuda di daerah masing-masing,” sambung Anggota DPR RI itu.

    Pra-Kongres IV Tidar sendiri dihadiri 42 pengurus daerah, dengan empat di antaranya datang dari luar negeri yaitu Malaysia, Singapura, Turki, Australia, dan 38 provinsi di Indonesia.

    Sebelum menuju kongres utama, para politisi muda ini mengisi diri dengan berkegiatan di Bali, dari aksi bersih pantai yang sampahnya dibawa ke bank sampah dan hasilnya disumbangkan ke sekolah-sekolah, hingga menyosialisasikan program Presiden Prabowo Subianto yaitu makan bergizi gratis.

    Ketua DPD Partai Gerindra Bali Made Muliawan Arya atau De Gadjah juga sepakat mendorong peran organisasi muda partai dalam meraih kemenangan.

    Menurut dia, peran anak muda penting dan sejauh ini ia melihat keanggotaan mereka yang terbuka dan merakyat, bukan ekslusif.

    “Jadi, Tidar garda terdepan untuk Partai Gerindra ke depan karena 5 tahun kita tidak ada hajatan politik jadi mesin partai harus dipanaskan, Tidar garda terdepan karena Gen Z, milenial, dan pemilih pemula nanti bagaimana, mau buat kegiatan seperti apa nanti didiskusikan,” ujarnya.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025