Xcloud.id

NGO: GARDA

  • Ansor dan Banser Jatim: Kami Tak Tinggal Diam Jika HTI Hidup Kembali!

    Ansor dan Banser Jatim: Kami Tak Tinggal Diam Jika HTI Hidup Kembali!

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur, Musaffa’ Safril mengecam unjuk rasa yang dilakukan oleh kelompok yang terindikasi berafiliasi dengan organisasi terlarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di beberapa titik di Indonesia, termasuk di Surabaya pada Minggu, 2 Februari 2024.

    Sebagaimana diketahui, HTI telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang berdasarkan Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2017. Dengan demikian, segala bentuk aktivitas yang membawa atribut, simbol, maupun gagasan HTI adalah ilegal dan bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

    Musaffa’ mempertanyakan bagaimana mungkin kelompok yang telah dibubarkan secara hukum masih dapat melakukan aksi secara terbuka di berbagai kota, termasuk Surabaya. “Kami mempertanyakan apakah pihak kepolisian memberikan izin terhadap kegiatan ini. Jika benar ada izin, kami mendesak Kapolri untuk segera menindak tegas aparat yang telah mengeluarkan izin tersebut,” tegasnya.

    “Dari pengamatan di lapangan, serta ciri-ciri massa yang hadir, terdapat indikasi kuat bahwa gerakan ini merupakan bagian dari pendukung Khilafah, meskipun mereka mengatasnamakan aksi solidaritas untuk Palestina atau isu lainnya,” imbuhnya.

    Pihaknya menyayangkan, jika aparat kepolisian membiarkan aksi ini berlangsung, karena berpotensi menjadi embrio kebangkitan gerakan khilafah yang telah dilarang oleh negara. Oleh karena itu, dia mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap segala bentuk kegiatan yang berpotensi merongrong ideologi Pancasila dan keutuhan NKRI.

    Lebih lanjut, Ketua PW Ansor Jatim menegaskan, bahwa jika aparat penegak hukum tidak mampu membubarkan kegiatan ilegal semacam ini, maka Ansor dan Banser Jawa Timur siap turun tangan untuk memastikan tidak ada ruang bagi kelompok anti-NKRI di wilayah Jawa Timur.

    “Kami tidak akan tinggal diam, jika ada pihak-pihak yang mencoba menghidupkan kembali ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Ansor dan Banser Jawa Timur akan tetap berada di garda terdepan dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara,” ujarnya.

    GP Ansor Jawa Timur juga mengingatkan seluruh elemen masyarakat agar tetap waspada terhadap gerakan kelompok-kelompok radikal yang berusaha menyusup melalui berbagai isu untuk mempengaruhi opini publik. Selain itu, GP Ansor meminta aparat penegak hukum untuk bertindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. (tok/kun)

  • Eks Tentara Inggris Mata-mata Informasi Militer Iran Dihukum 14 Tahun Penjara

    Eks Tentara Inggris Mata-mata Informasi Militer Iran Dihukum 14 Tahun Penjara

    JAKARTA – Seorang mantan tentara Inggris dijatuhi hukuman lebih dari 14 tahun penjara karena mengumpulkan informasi sensitif tentang Iran.

    Mantan tentara itu juga mengumpulkan nama-nama personel pasukan khusus sebelum melarikan dari penjara.

    Daniel Abed Khalife didakwa pada November lalu karena mengumpulkan informasi militer dan rahasia untuk Iran antara tahun 2019 dan 2022, dan memperoleh informasi yang mungkin berguna untuk terorisme.

    Khalife yang dibebastugaskan dari angkatan bersenjata setelah dia didakwa, juga mengaku melarikan diri dari penjara Wandsworth London pada September 2023 sambil menunggu persidangan atas dakwaan lainnya.

    Khalife mengikat dirinya ke bagian bawah mobil pengantar barang, sehingga memicu perburuan nasional sebelum dia ditangkap beberapa hari kemudian.

    Pria berusia 23 tahun yang ibunya lahir di Iran, mengatakan dirinya adalah seorang patriot dan menghubungi badan intelijen MI6 dan MI5 Inggris tentang kontaknya.

    Khalife mengatakan dia ingin menjadi “agen ganda”. Dia mengatakan dia dan keluarganya membenci pemerintah Iran.

    Namun Hakim Bobbie Cheema-Grubb mengatakan Khalife memulai rencananya yang “berbahaya dan fantastik” karena “keinginan egois untuk pamer”.

    Dilansir Reuters, Senin, 3 Februari, hakim memutuskan hukuman penjara di Pengadilan Woolwich Crown London selama 14 tahun tiga bulan.

    Mantan tentara tersebut diketahui menghubungi para pejabat Iran dan kemudian terlibat secara substansial dengan beberapa agen yang terkait dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran selama periode dua tahun, dan menerima dua pembayaran sebagai imbalannya, kata jaksa.

    Khalife, yang bergabung dengan tentara tak lama sebelum ulang tahunnya yang ke-17, juga mengumpulkan rincian “individu-individu di Layanan Udara Khusus dan Layanan Kapal Khusus – dan, yang paling mencolok, Prajurit TT, yang berada di Skuadron E, unit yang sangat rahasia,” kata jaksa.

    Setelah melarikan diri dari penjara, jaksa mengatakan lebih dari 150 petugas terlibat dalam perburuan nasional, dengan kerugian lebih dari 250.000 pound ($309.000) untuk kerja lembur polisi.

  • Trump Tangguhkan Tarif ke Kanada & Meksiko, ke China Lanjut Terus!

    Trump Tangguhkan Tarif ke Kanada & Meksiko, ke China Lanjut Terus!

    Jakarta –

    Amerika Serikat (AS) menangguhkan pengenaan tarif perdagangan kepada Meksiko dan Kanada. Keputusan tersebut diambil langsung oleh Presiden Donald Trump pada Senin 3 Februari kemarin, dia memberikan waktu penangguhan selama 30 hari untuk penerapan tarif pada negara-negara tetangganya itu.

    Penangguhan waktu pengenaan tarif ini menjadi imbalan dari Trump atas kerja sama Kanada dan Meksiko pada penegakan hukum di perbatasan dan penanggulangan kejahatan yang terjadi.

    Melansir Reuters, Selasa (4/2/2025), Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau dan Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum mengatakan mereka telah sepakat untuk memperkuat upaya penegakan hukum perbatasan sebagai tanggapan atas tuntutan Trump untuk menindak tegas imigrasi dan penyelundupan narkoba. Penangguhan ini akan menghentikan penerapan tarif 25% yang akan berlaku sejak hari ini selama 30 hari ke depan.

    Kanada setuju untuk menyebarkan teknologi dan personel baru di sepanjang perbatasannya dengan Amerika Serikat dan meluncurkan upaya kerja sama untuk memerangi kejahatan terorganisasi, penyelundupan fentanil, dan pencucian uang.

    Meksiko pun setuju untuk memperkuat perbatasan utaranya dengan 10.000 anggota Garda Nasional untuk membendung arus migrasi ilegal dan narkoba. Amerika Serikat juga membuat komitmen untuk mencegah perdagangan senjata ilegal dan berteknologi tinggi ke Meksiko.

    “Sebagai Presiden, adalah tanggung jawab saya untuk menjamin keselamatan semua warga Amerika, dan itu lah yang saya lakukan. Saya sangat senang dengan hasil awal ini,” kata Trump dalam media sosial miliknya.

    Nasib Tarif China
    Meski sudah ada kesepakatan penangguhan tarif untuk Kanada dan Meksiko, namun Trump nampaknya masih akan meluncurkan kebijakan tarif pada produk-produk China. Penerapan tarif itu berlaku mulai hari ini Selasa 5 Februari 2025 sejak pukul 00.00 waktu setempat.

    Seorang juru bicara Gedung Putih mengatakan Trump tidak akan berbicara dengan Presiden China Xi Jinping hingga akhir minggu ini. Trump bahkan memperingatkan dia mungkin akan menaikkan tarif lebih lanjut terhadap Beijing.

    “Tiongkok diharapkan akan berhenti mengirimi kami fentanil, dan jika tidak, tarif akan naik jauh lebih tinggi,” kata juru bicara tersebut.

    China sebelumnya menyebut fentanil sebagai masalah Amerika dan mengatakan akan menantang penerapan tarif di Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) dan mengambil tindakan balasan lainnya. Namun, China juga tetap membiarkan pintu terbuka untuk opsi perundingan kedua negara.

    Selain Kanada, Meksiko, dan China, Trump rupanya juga akan bersiap menerapkan kebijakan tarif kepada 27 negara dalam persatuan Uni Eropa. Tetapi dia belum mengatakan kapan hal itu akan direalisasikan. Trump mengisyaratkan bahwa Inggris, yang meninggalkan UE pada tahun 2020, mungkin terhindar dari tarif.

    Para pemimpin UE pada pertemuan puncak informal di Brussels pada hari Senin mengatakan Eropa akan siap untuk melawan jika AS mengenakan tarif, tetapi juga menyerukan negosiasi, sebab AS adalah mitra dagang dan investasi terbesar bagi negara-negara Uni Eropa.

    (hal/rrd)

  • TB Hasanuddin: Suap di Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta Kejahatan Keamanan Negara

    TB Hasanuddin: Suap di Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta Kejahatan Keamanan Negara

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi I DPR Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menegaskan praktik suap petugas Imigrasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan kejahatan terhadap keamanan negara.

    Pernyataan ini muncul setelah Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok (Kedubes China) di Indonesia melayangkan surat kepada sejumlah instansi pemerintah, termasuk Direktorat Jenderal Imigrasi, terkait dugaan pemerasan terhadap warga negaranya oleh petugas imigrasi di bandara.

    Surat tertanggal 21 Januari 2025 itu mengungkap beberapa warga negara China menjadi korban pemerasan saat melewati pemeriksaan di Bandara Internasional Jakarta (Soekarno-Hatta).

    TB Hasanuddin menegaskan petugas imigrasi adalah garda terdepan dalam menjaga perbatasan negara. Jika benar terjadi praktik suap di pintu imigrasi, maka hal tersebut sangat membahayakan keamanan nasional.

    “Imigrasi adalah gerbang terdepan perbatasan negara kita dengan negara lain. Fungsinya menyaring orang-orang yang masuk, supaya tidak memiliki masalah hukum atau mengancam keamanan negara saat berkunjung,” ujar Hasanuddin, Sabtu (1/2/2025) terkait kasus suap yang diduga dilakukan petugas Imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta, Indonesia.

    Selain merusak citra Indonesia di dunia internasional, ia menilai praktik suap di bandara sebagai bentuk kejahatan serius yang harus ditindak tegas. “Ini bukan kejahatan biasa, tetapi kejahatan terhadap keamanan negara,” tegasnya.

    TB Hasanuddin meminta aparat penegak hukum segera mengusut dugaan suap ini hingga ke akar-akarnya. “Pemerintah harus segera mengusut tuntas aduan dugaan tindak pidana suap tersebut dengan sejelas-jelasnya. Pecat dan ganti mereka!” desaknya.

    Sementara itu, Kedubes China mengungkap sepanjang 2024, mereka telah menangani 44 kasus pemerasan atau suap yang diduga dilakukan petugas Imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta, Indonesia. Namun, pihak Kedubes China menyebut jumlah ini hanya sebagian kecil dari kasus yang sebenarnya terjadi karena banyak warga negaranya yang enggan melapor akibat keterbatasan waktu atau takut mendapatkan tindakan balasan saat masuk ke Indonesia.

  • Garda Satu Minta Pemerintah Malaysia Beri Santunan pada PMI Korban Penembakan

    Garda Satu Minta Pemerintah Malaysia Beri Santunan pada PMI Korban Penembakan

    loading…

    Sekjen DPP GARDA SATU, Solihin Pure saat orasi dalam aksi demonstrasi di depan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, Jumat (31/1/2025). FOTO/IST

    JAKARTA – Ratusan orang dari Ormas Garuda Sakti Bersatu (GARDA SATU) menggelar aksi demonstrasi di depan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, Jumat (31/1/2025). Mereka menuntut pemerintah Malaysia bertanggung jawab atas insiden penembakan lima pekerja migran Indonesia (PMI) di Perairan Tanjung Rhu, Malaysia oleh Otoritas Maritim Malaysia pada Jumat (24/1/2025) pekan lalu.

    Sekjen DPP GARDA SATU, Solihin Pure menegaskan, kejadian ini bukan yang pertama. Berdasarkan data Migrant Care, dalam 25 tahun terakhir setidaknya 75 warga negara Indonesia telah menjadi korban kekerasan oleh aparat Malaysia.

    “Pada intinya saya ingin menegaskan bahwa dalam kurun 25 tahun terakhir berdasarkan data Migrant Care dari 2005 sampai dengan 2025, kejadian hari ini yang tanggal 24 ini bukan baru pertama kali, tapi sudah berkali-kali,” kata Pure di lokasi.

    GARDA SATU juga meminta pemerintah Malaysia meminta maaf secara resmi kepada rakyat Indonesia serta memberikan santunan kepada keluarga korban, khususnya kepada Sanggup Basri, salah seorang korban penembakan.

    “Ini sesungguhnya kami sangat tegas mengancam kepada pemerintah Malaysia agar segera meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan sekaligus juga meminta kepada pemerintah Malaysia melalui Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta agar supaya memberi sangu (santunan), memberi bantuan, khususnya kepada Sanggup Basri dan keluarganya sebagai tanda duka. Itu harapan kami,” tegas Pure.

    Dalam aksi tersebut, perwakilan Kedubes Malaysia, Jumadi menerima pernyataan sikap GARDA SATU dan berjanji menyampaikannya kepada pemerintah Malaysia. Meski demikian, Pure menegaskan pihaknya akan menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak segera ditanggapi.

    “Tentu. Kalau tidak ditangkapi dalam 1 x 24 jam ini, kita akan turun dengan kekuatan lebih besar untuk mengepung pemerintahan Malaysia di Jakarta,” katanya.

    Massa juga mendesak pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan penghentian ekspor komoditas strategis ke Malaysia, termasuk gas. Mereka berharap Presiden Prabowo Subianto segera mengambil langkah tegas stop ekspor gas Indonesia ke Malaysia.

    (abd)

  • Ketua DPRD Jateng perkuat sinergi dengan awak media

    Ketua DPRD Jateng perkuat sinergi dengan awak media

    Sumber foto: Agung Santoso/elshinta.com.

    Ketua DPRD Jateng perkuat sinergi dengan awak media
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 31 Januari 2025 – 17:21 WIB

    Elshinta.com – Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto, bertemu dengan awak media dari Solo, Karanganyar, dan Sragen dalam sebuah diskusi di RM Joglo Karanganyar, Kamis (30/1/2025). Pertemuan ini bertujuan mempererat sinergi antara DPRD dan insan pers, sekaligus menjadi ajang berbagi pengalaman serta gagasan.

    Dalam acara yang dipandu wartawan nasional bertugas di Kota Solo, Rudi Hartono, sejumlah wartawan senior dan Ketua PWI Solo turut hadir. Sumanto, yang dikenal dekat dengan media, menyampaikan apresiasi terhadap peran jurnalis dalam menyebarkan informasi yang akurat dan tetap berpegang pada kode etik jurnalistik.

    Menurut Sumanto, tantangan utama media saat ini adalah persaingan dengan media sosial yang menyajikan informasi serba cepat, namun belum tentu akurat. “Dulu, profesi wartawan sangat menjanjikan, bahkan banyak yang diangkat sebagai PNS, tapi sekarang tantangannya berbeda karena masyarakat lebih mengandalkan gadget untuk mendapatkan informasi,” ujarnya.

    Ia berharap awak media tetap menjadi garda terdepan dalam memberikan berita yang berkualitas dan terus melakukan inovasi agar tetap relevan. “Forum seperti ini bukan sekadar ajang silaturahmi, tapi juga harus menghasilkan gagasan baru demi kemajuan dunia jurnalistik,” tambahnya.

    Dalam sesi tanya jawab, Sumanto menekankan pentingnya keterbukaan dalam politik anggaran. “Masyarakat bisa mengakses dan mengunduh seluruh informasi terkait anggaran DPRD,” tegasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Agung Santoso, Jumat (31/1). 

    Sementara itu, Ketua PWI Solo, Anas Syahirul, mengingatkan bahwa wartawan harus bekerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Ia menyoroti pentingnya edukasi bagi insan pers agar tetap menghasilkan karya jurnalistik yang benar dan berkualitas di tengah arus informasi digital yang semakin deras.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Mungkinkah Rusia Kembali Deklarasikan Mobilisasi Massal?

    Mungkinkah Rusia Kembali Deklarasikan Mobilisasi Massal?

    Jakarta –

    Presiden Rusia Vladimir Putin ingin “meningkatkan pelatihan tempur bagi prajurit cadangan.” Untuk itu, dia menandatangani dekrit wajib militer untuk tahun 2025. Panggilan wajib militer nantinya dapat diberikan kepada prajurit cadangan sampai dengan umur 50 tahun, bintara sampai dengan umur 60 tahun, perwira menengah sampai dengan umur 65 tahun, dan perwira tinggi sampai dengan umur 70 tahun.

    Sejak dimulainya invasi di Ukraina tiga tahun lalu, Rusia memperpanjang masa pelatihan bagi prajurit cadangan atau rekrutan. Selain itu, batas usia maksimal bagi wajib militer juga dinaikkan, dan denda jika tidak mengikuti pelatihan militer dinaikkan menjadi 30.000 rubel atau sekitar Rp5 juta.

    Di jejaring media sosial, pengguna di Rusia belakangan mulai mempertanyakan mengapa latihan militer dijadwalkan begitu awal tahun ini. Tahun lalu, panggilan diumumkan pada bulan Maret dan bulan Mei pada tahun 2023. “Haruskah kita mengharapkan mobilisasi baru?” tanya seorang pengguna di jaringan Rusia “Vkontakte”. “Sekarang, akan ada banyak yang ingin meninggalkan negara ini,” tambah komentator lainnya.

    Dari pelatihan militer hingga perang melawan Ukraina?

    Menurut undang-undang, warga Rusia harus menjalani latihan militer selama sekitar dua bulan. Sebelum Putin melancarkan perang melawan Ukraina, latihan hanya diadakan sebagai formalitas. Meski bersifat wajib, hanya sedikit yang ikut serta, karena cuma diancam denda sebesar 500 rubel atau Rp84 ribu saja.

    Sejak tahun 2022, latihan militer digelar sepanjang tahun, jelas Artyom Klyga, seorang pengacara untuk gerakan penentang wajib militer Rusia. “Sebenarnya bisa dikatakan bahwa latihan militer yang diperintahkan tahun lalu, masih terus berlangsung,” ujarnya kepada DW.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Hal ini boleh jadi didorong “kebutuhan prajurit” mengingat “semakin lelahnya tentara Rusia”. Menurut Klyga, pelatihan militer merupakan kesempatan tambahan untuk merekrut tentara guna berperang melawan Ukraina. Dalam suatu latihan, lebih mudah untuk “memaksa seseorang untuk menandatangani kontrak melalui isolasi, penipuan atau bahkan ancaman”.

    Menurut Klyga, latihan tersebut juga berfungsi untuk memberikan pangkat yang lebih tinggi dan meningkatkan spesialisasi para prajurit, yang memungkinkan perencanaan mobilisasi yang lebih tepat. Warga Rusia belakangan mulai dijebak dengan panggilan ke dewan wajib militer dengan dalih “perbandingan data”. Prajurit cadangan dapat menghadapi tuntutan pidana jika mereka melalukan desersi.

    “Sebelum pemeriksaan kesehatan untuk wajib militer, setiap orang bisa pergi ke luar negeri tanpa rasa khawatir,” tegasnya, seraya menambahkan bahwa hingga kini belum ada larangan bepergian.

    Apa isi dektrit dari Kremlin?

    “Dalam perintah rahasia itu ditentukan jumlah peserta wajib militer, dan tugas yang direncanakan di wilayah tersebut,” kata mantan wakil parlemen Duma Kota Moskow, Yevgeny Stupin. Informasi ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi tujuan dan sasaran Kementerian Pertahanan Rusia.

    Stupin memperingatkan agar tidak mempercayai jaminan dari otoritas Rusia, bahwa menurut hukum, tidak seorang pun dapat dikirim dari latihan ke medan perang. Sang politisi menunjuk pada formulasi dalam dekrit yang memungkinkan prajurit cadangan untuk bertugas di Garda Nasional dan dinas rahasia domestik FSB. “Saya ingin mengingatkan Anda bahwa Garda Nasional adalah pasukan penegak hukum di wilayah Ukraina yang diduduki oleh tentara Rusia, dan bahwa pasukan FSB menjaga perbatasan dan sering terlibat dalam pertempuran dengan angkatan bersenjata Ukraina di Kursk dan Belgorod,” tambahnya.

    Artyom Klyga juga menunjukkan prajurit cadangan dapat dikirim untuk bertugas atau berlatih di Garda Nasional atau FSB baik di wilayah Kursk dan Belgorod, maupun di wilayah yang diduduki oleh Rusia. “Undang-undang tidak melarangnya. Memang tidak ada hambatan hukum, tetapi kami belum menemukan kasusnya„ kata aktivis hak asasi manusia itu.

    Gerakan “Idite Lesom”, sebuah organisasi di Georgia yang membantu pembelot Rusia, juga mengatakan kepada DW bahwa mereka belum melihat peserta pelatihan militer dikirim ke medan perang. “Namun, lebih baik mengabaikan panggilan,” tulis organisasi tersebut.

    Rencana perang melawan NATO?

    Pihak berwenang Rusia menekankan bahwa mobilisasi terbaru tidak direncanakan dan bahwa perekrutan tentara Rusia berlangsung tanpa paksaan. “Setiap hari, sekitar 1.000 orang mendaftarkan diri sebagai relawan di badan wajib militer,” kata Andrei Kartapolov, anggota komite pertahanan di parlemen Duma, kepada kantor berita Rusia TASS.

    Dia menekankan bahwa tentara Rusia “setiap hari merangsek maju di garis depan”.

    “Militer Rusia memang bergerak maju di Ukraina timur, tetapi intensitasnya menurun,” kata Ruslan Leviev, pendiri organisasi investigasi independen Conflict Intelligence Team, dalam sebuah wawancara dengan DW. Aktivis oposisi itu menjelaskan bahwa meskipun Rusia mampu menambah jumlah prajuritnya, namun tetap kesulitan meggantikan tingginya angka perwira yang gugur.

    Pada saat yang sama, Parlemen Rusia Duma menyerukan persiapan perang melawan “kekuatan kolektif Barat”. Skenario ini akan terjadi, seperti yang dikatakan wakil ketua komite pertahanan, Alexei Zhuravlev, kepada portal Rusia absatz.media. Menurutnya, jika negara-negara Barat memasuki perang, Rusia harus memperkuat perekrutan pasukan cadangan.

    Namun, menurut mantan anggota parlemen Moskow Yevgeny Stupin, latihan militer bukan peringatan atau isyarat ancaman bagi Barat. Sebaliknya, dia berasumsi bahwa Vladimir Putin sedang mencoba meraih hasil cepat di garis depan. “Itulah sebabnya dia mempercepat perekrutan prajurit sementara, tidak membiarkan mereka yang telah dimobilisasi pergi dan juga menggunakan prajurit cadangan,” pungkas Stupin.

    Diadaptasi dari DW Bahasa Jerman.

    Lihat Video ‘Drone Rusia Bombardir Odesa, Sejumlah Orang Terluka’:

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Hamas Akui Pimpinan Brigade Al Qassam Mohammad Deif Tewas dalam Serangan Udara Israel Tahun Lalu – Halaman all

    Hamas Akui Pimpinan Brigade Al Qassam Mohammad Deif Tewas dalam Serangan Udara Israel Tahun Lalu – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Hamas akhirnya mengakui untuk pertama kalinya bahwa Israel telah membunuh pimpinan Brigade Al Qassam sekaligus buronan Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC), Mohammad Deif, dalam serangan udara yang dilakukan pada Juli 2024 lalu.

    Dikutip dari Associated Press (AP),  pengumuman tersebut disampaikan sesaat setelah Hamas membebaskan tawanan Israel.

    “Brigade Al-Qassam mengumumkan kepada rakyat kami yang hebat tentang kesyahidan sekelompok pejuang dan komandan yang heroik,” kata juru bicara Hamas, Aboe Obeida, saat mengumukan tewasnya Deif dan wakil kepala staf Brigade Al-Qassam, Marwan Isa, Kamis (30/1/2025).

    Adapun, ini adalah pertukaran tahap ketiga dalam kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan Israel di Gaza yang telah memasuki pekan kedua sejak pertama kali disepakati pada 19 Januari 2025 lalu.

    Di sisi lain, sebelumnya, militer Israel sempat mengumumkan bahwa Deif telah tewas dalam serangan yang dilakukan di wilayah Khan Younis Gaza pada 1 Agustus 2024 lalu.

    Pengumuman tersebut disampaikan saat itu sehati setelah membunuh pimpinan politik Hamas, Ismail Haniyeh di Teheran, Iran, yang juga diumumkan oleh Korps Garda Revolusi Iran dan Hamas.

     “Tentara Pertahanan Israel (IDF) mengumumkan pada tanggal 13 Juli 2024, jet tempur IDF menyerang di wilayah Khan Younis, dan usai adanya penilaian intelijen, dipastikan Deif tewas dalam serangan itu,” demikianm pernyataan resmi dari militer Israel, dikutip dari Reuters.

    Tak cuma Deif, serangan Israel itu juga mengakibatkan 90 orang tewas.

    Adapun cara Israel membunuh Deif dengan menjatuhkan bom seberat 900 kilogram ke tempat perlindungan pimpinan Al Qassam tersebut.

    Sebagai informasi, Israel telah menjadikan Deif sebagai salah satu target utama untuk dibunuh karena dianggap telah melakukan beberapa operasi serangan.

    Dikutip dari Aljazeera, Deif melakukan operasi dengan pimpinan Hamas, Yahya Sinwar, kata militer Israel.

    “Selama perang, ia mempimpin aktivitas Hamas di Jalur Gaza dengan mengeluarkan perintah dan instruksi kepada para anggota senior sayap militer Hamas, “ kata IDF.

    Kematian Deif Sempat Dibantah Hamas

    Di sisi lain, pasca-pengumuman dari Israel tersebut, Hamas sempat membantah bahwa Deif dibunuh oleh pasukan Zionis.

    Bantahan tersebut disampaikan oleh anggota Hamas, Izzat al-Rashq dalam sebuah postingan di Telegram.

    “Mengonfirmasi atau menyangkal kesyahidan salah satu pemimpin Wassam adalah masalah kepemimpinan Brigade Qassam dan kepemimpinan gerakan tersebut,” ujarnya dalam postingan tersebut pada 1 Agustus 2024 lalu, dikutip dari Aljazeera.

    Rashq mengatakan bahwa saat itu, tidak ada pernyataan resmi dari Al-Qassam terkait kematian Deif.

    “Kecuali jika salah satu dari mereka mengumumkan, tidak ada berita yang dipublikasikan di media atau oleh pihak lain yang dapat dikonfirmasi,” tegasnya.

    Dilansir The Guardian, Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri atau Mohammad Deif merupakan salah satu pendiri Brigade Al Qassam.

    Dia lahir di kamp pengungsian Khan Younis pada tahun 1965.

    Kendati berlatarbelakang dari keluarga miskin, Deif merupakan sosok yang cerdas karena memiliki gelar sarjana sains dari Islamic University di Gaza.

    Pada tahun 1987, Deif pertama kali bergabung dengan Hamas ketika kelompok milisi tersebut tengah berjuang dalam pemberontakan Palestina pertama.

    Saat bergabung dengan Hamas, dia pernah ditangkap oleh Israel dan dijebloskan ke penjara selama 16 bulan.

    Setelah bebas, Deif ditunjuk menjadi pimpinan Brigade Al Qassam pada tahun 2002 setelah pemimpin sebelumnya yaitu Salah Shehadeh dibunuh oleh Israel.

    Deif memang dikenal sebagai sosok yang misterius karena jarang muncul ke publik.

    Adapun hal tersebut dibuktikan dengan hanya ada tiga gammbar yang menunjukkan sosoknya. Bahkan, dua gambar hanya menunjukkan dirinya menggunakan topeng serta satu gambar bayangannya.

    Dilansir Al-Mayadeen, Deif menjadi salah satu anggota dewan militer Hamas yang diduga menjadi dalang dalam serangan ke Israel pada 7 Oktober 2023 silam.

    Kabar terakhir terkait Deif adalah dikeluarkannya surat perintah penangkapan dari ICC terhadapnya pada 21 November 2024 silam.

    Dikutip dari laman ICC, Deif diperintahkan untuk ditangkap oleh ICC bersama dengan Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant.

    Surat perintah itu diterbitkan karena Deif, Netanyahu, dan Gallant dituduh telah melakukan kejahatan perang dan kemanusiaan dalam konflik di Gaza.

    Sebenarnya, surat perintah penangkapan dari ICC juga ditujukan kepada dua pimpinan senior Hamas yaitu Ismail Haniyeh dan Yahya Sinwar.

    Namun, lantaran keduanya meninggal, maka surat tersebut ditarik.

    (Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)

  • Okta Kumala Dewi: TNI Harus Jaga Profesionalisme dan Kepercayaan Rakyat – Halaman all

    Okta Kumala Dewi: TNI Harus Jaga Profesionalisme dan Kepercayaan Rakyat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Okta Kumala Dewi, menyampaikan keprihatinannya terkait dengan beberapa insiden kekerasan yang dilakukan oleh oknum prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) terhadap masyarakat sipil.

    Dalam 100 hari pertama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Kontras mencatat 12 kasus kekerasan yang melibatkan TNI.

    Salah satu insiden kekerasan TNI yang baru terjadi dan menjadi perhatian publik adalah di mana puluhan prajurit TNI merusak warung dan kendaraan milik warga di Sumatera Utara.

    “Saya sangat menyayangkan kejadian-kejadian seperti ini. TNI seharusnya menjadi pelindung dan pengayom masyarakat, bukan sebaliknya menjadi sumber ketakutan. Kekerasan yang dilakukan oleh oknum prajurit jelas sangat mencoreng citra TNI yang selama ini dikenal sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan negara,” ujar Okta Kumala Dewi, Kamis (30/1/2025).

    Anggota Komisi I tersebut juga menekankan bahwa TNI harus terus menjaga profesionalisme anggotanya dalam menjalankan tugas.

    Menurutnya, TNI harus berfokus pada tugas utama mereka dan memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh prajurit senantiasa sesuai dengan norma dan prinsip hukum yang berlaku.

    “Seperti yang disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam kegiatan Rapim TNI-Polri, bahwa negara bisa gagal jika TNI dan Polri gagal. TNI adalah tentara rakyat. TNI harus selalu bersama rakyat, melindungi dan mengayomi mereka. Tindakan kekerasan terhadap masyarakat jelas bertentangan dengan semangat tersebut dan harus segera ditangani dengan serius. Tidak ada toleransi terhadap oknum yang mencoreng kehormatan TNI,” tegas Okta.

    Okta juga mendorong agar segera dilakukan evaluasi mendalam terhadap oknum-oknum yang terlibat dalam tindak kekerasan.

    “Evaluasi internal sangat diperlukan untuk menindak tegas oknum-oknum yang bertindak di luar kewajaran. Tindakan tegas harus diambil agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Kami juga meminta agar TNI memperkuat pelatihan dan pengawasan terhadap setiap prajurit, agar mereka selalu ingat bahwa mereka adalah pelindung rakyat, bukan sebaliknya menjadi sumber ketegangan,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Okta berharap agar kejadian-kejadian kekerasan semacam ini tidak lagi terjadi di masa depan.

    “Marwah TNI harus dijaga. Jangan sampai kejadian-kejadian kekerasan yang melibatkan prajurit merusak citra positif TNI yang selama ini dihormati rakyat. TNI harus menjadi garda terdepan dalam menciptakan kedamaian dan rasa aman bagi seluruh masyarakat,” tutup Okta.

  • Capaian 100 Hari Kerja Komdigi Pastikan Ruang Digital Aman-Konektivitas

    Capaian 100 Hari Kerja Komdigi Pastikan Ruang Digital Aman-Konektivitas

    Jakarta –

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid beserta jajaran di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatatkan beberapa capaian pada periode 100 hari kerjanya. Berbagai langkah strategis diambil untuk memastikan ruang digital lebih aman, konektivitas merata, dan pemberdayaan masyarakat terwujud melalui teknologi.

    Memutus Rantai Konten Negatif

    Dalam 100 hari kerja pertama, Kemkomdigi berhasil melakukan pemblokiran terhadap 1.037.558 konten negatif. Dengan melibatkan 745 Internet Service Provider (ISP) dalam program pemblokirannya, konten-konten tersebut beredar di 945.431 situs web dan 92.127 media sosial.

    Besaran angka tersebut merupakan bentuk komitmen untuk melindungi generasi muda, mencegah hoaks, dan menjaga keutuhan bangsa. Konten-konten berbahaya yang terus menyebar dapat menimbulkan konflik dan merusak masa depan bagi anak-anak bisa terpapar

    “Kami ingin memastikan bahwa anak-anak Indonesia dapat tumbuh di ruang digital yang bersih, aman, dan penuh manfaat,” ujar Meutya Hafid dalam keterangan tertulis Kamis (30/1/2025).

    Membatasi Anak di Ruang Digital

    Membatasi pergerakan anak di ruang digital merupakan salah satu langkah untuk menyelamatkan anak-anak dari pengaruh negatif dunia maya. Tanpa perlindungan yang jelas, anak-anak akan rentan tersesat dalam arus informasi yang berbahaya.

    Kementerian Komdigi saat ini tengah mengkaji aturan untuk memastikan lingkungan digital aman bagi anak-anak. Salah satu langkah konkritnya adalah merancang Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (RPP TKPAPSE).

    Regulasi tersebut akan melindungi hak-hak, keamanan, serta privasi anak saat mengakses platform digital, aplikasi, dan layanan online lainnya. Presiden Prabowo pun telah meminta Menteri Komdigi segera menyelesaikan aturannya agar risiko anak terpapar konten tidak pantas, eksploitasi digital, serta pelanggaran privasi segara bisa dihindari.

    Dengan regulasi yang tepat, pemerintah memastikan bahwa ruang digital tetap menjadi tempat yang aman dan mendidik, bukan jebakan yang dapat mengancam masa depan.

    Memberantas Judi Online

    Perjudian online (judol) jadi ancaman serius yang membutuhkan perhatian. Meutya Hafid melakukan pemberantasan untuk melindungi masyarakat dari ancaman sosial dan ekonomi. Dalam 100 hari kepemimpinannya, Kemkomdigi pun telah menurunkan 882.352 konten terkait judol dari berbagai platform digital.

    Upaya ini dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai platform digital. Dari total konten yang telah diblokir, 807.587 berasal dari situs web dan alamat IP, sementara sisanya tersebar di platform media sosial lainnya. Langkah ini semakin mempersempit ruang gerak pelaku yang kerap menyasar masyarakat, termasuk kelompok rentan.

    Selain pemblokiran, jalur pelaporan bagi masyarakat juga dibuka. Kanal seperti https://aduankonten.id/ dan layanan WhatsApp Stop Judi Online di 0811-1001-5080 memungkinkan siapa saja berpartisipasi aktif dalam pengawasan.

    Portal lainnya, seperti https://aduannomor.id/home dan https://cekrekening.id/, juga tersedia untuk melaporkan penyalahgunaan nomor seluler dan rekening bank terkait kejahatan digital.

    Memperkuat Aturan dan Sanksi

    Menciptakan ruang digital yang aman dan nyaman bagi masyarakat tentu harus disertai dengan aturan. mulai 1 Februari 2025 Kemkomdigi mulai memberlakukan uji coba sanksi administratif kepada Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat User-Generated Content (PSE UGC) yang tidak mematuhi kewajiban pemutusan akses terhadap konten ilegal .

    Untuk mendukung implementasi aturan ini, Kemkomdigi menggunakan Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN), yang telah diaudit oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan dinyatakan aman untuk beroperasi. Platform media sosial yang tidak mematuhi aturan moderasi konten akan dikenai sanksi secara bertahap, mulai dari peringatan hingga denda yang semakin besar.

    Dalam menjamin transparansi, Kementerian Keuangan turut mendukung melalui Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) sehingga denda akan langsung masuk ke kas negara melalui sistem kode billing.

    Memperluas Jangkauan Internet

    Indonesia adalah negara kepulauan dengan ribuan desa terpencil yang masih sulit dijangkau jaringan internet. Di daerah-daerah tersebut, sinyal telepon masih menjadi kemewahan. Kementerian Komdigi pun telah membangun infrastruktur 4G di 320 lokasi blank spot melalui sinyal bersama dari berbagai operator seluler.

    Langkah ini menjadi katalisator transformasi digital. Adanya sinyal 4G, desa-desa yang sebelumnya terisolasi kini memiliki akses ke layanan kesehatan jarak jauh, pembelajaran berbasis teknologi, hingga peluang untuk mengembangkan ekonomi lokal melalui inovasi digital.

    Memperluas jaringan sinyal membawa dampak besar untuk menyatukan pulau-pulau Nusantara dalam konektivitas. Dampaknya dapat dirasakan oleh segala lapisan masyarakat, mulai dari mempermudah pelajar dalam mengakses pelajaran daring hingga petani yang menjual panennya di e-commerce.

    “Kami tidak ingin ada yang tertinggal di era digital ini. Setiap sinyal yang terhubung adalah langkah menuju pemerataan kesempatan,” ucap Meutya Hafid.

    Penyelesaian BTS 4G dan SATRIA-1

    Dengan 490 lokasi BTS 4G yang telah dibangun dan 21.183 lokasi internet SATRIA-1 yang aktif melayani, Kemkomdigi telah membawa teknologi ke sudut-sudut terpencil di Indonesia. Infrastruktur ini bukan hanya tentang koneksi internet, tetapi juga membuka harapan dan peluang.

    Konektivitas yang dilakukan dapat membuka akses yang selama ini terkunci. Selain itu, akan membuka peluang pendidikan dan ekonomi yang pada akhirnya berdampak pada pendapatan dan perekonomian suatu daerah.

    Membangun dari Timur Indonesia

    Di Papua Kemkomdigi telah membangun infrastruktur telekomunikasi 4G, menghadirkan 10.631 Base Transceiver Station (BTS) yang terdiri dari 3.388 BTS oleh BAKTI (USO) dan 7.243 BTS milik operator seluler lainnya.

    Dari enam provinsi dan 42 kabupaten/kota, 7.305 desanya kini telah menikmati layanan 4G. Ini adalah salah satu kunci penting kemajuan Indonesia, yang ingin memastikan seluruh wilayah terbuka akses pendidikan, ekonomi, dan peluang baru bagi masyarakatnya.

    Berbagai peluang terbuka bagi desa-desa di Papua. Produk lokal dapat dipasarkan secara global, pendidikan menjadi lebih inklusif, dan komunikasi menjadi lebih mudah. Infrastruktur telekomunikasi tidak hanya membangun konektivitas, tetapi juga memberdayakan masyarakat yang ada di dalamnya.

    Implementasi SPBE: Administrasi Publik yang Efisien dan Transparan

    Kemkomdigi melakukan birokrasi pemerintah untuk meningkatkan sistem kerja yang efisien. Dengan IndeksSPBE mencapai 4,75 (kategori memuaskan) dan menduduki peringkat pertama di antara seluruh kementerian/lembaga,Kemkomdigi telah membuktikan teknologi dapat menjadi baru untuk melawan korupsi dan melayani masyarakat lebih transparan.

    Mendorong UMKM dan Kreativitas Anak Bangsa

    Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah salah satu tulang punggung ekonomi Indonesia. Dalam 100 hari pertama, 1.433 UMKM terdigitalisasi dan naik kelas, dengan 309 di antaranya aktif menjual secara daring.

    Tidak hanya itu, Kemkomdigi juga mempromosikan 20 gim lokal selama libur Natal dan Tahun Baru lalu. Upaya ini dilakukan untuk menyalurkan kreativitas anak bangsa yang mampu bersaing di dunia internasional.

    Program ‘UMKM Level Up’ menjadi langkah nyata untuk memastikan pelaku usaha kecil mampu menembus batas geografis melalui digitalisasi. Para pelaku UMKM di daerah sekarang dapat memasarkan hasil produksinya ke seluruh penjuru negeri.

    Lebih dari sekadar peningkatan penjualan, digitalisasi membuka akses ke berbagai sumber daya penting seperti pelatihan keterampilan, pendanaan mikro, hingga jejaring bisnis yang lebih luas.

    Melalui digitalisasi UMKM tidak hanya bertransformasi menjadi lebih kompetitif, tetapi juga menciptakan rantai nilai yang berdampak positif pada masyarakat lokal, meningkatkan pendapatan keluarga, dan memperkuat ekonomi daerah.

    Adopsi Teknologi dalam Berbagai Sektor

    Kemkomdigi melakukan berbagai inovasi. Salah satunya dengan inovasi seperti wearable technology di 15 fasilitas kesehatan, integrasi desa wisata dengan Online Travel Agency (OTA), dan adopsi teknologi oleh 22 kelompok nelayan, Kemkomdigi telah membawa cahaya pada sektor kesehatan, pariwisata, dan perikanan.

    Langkah adopsi teknologi ini hanya inovasi, tetapi juga pemberdayaan, menciptakan peluang dari desa hingga kota. Desa wisata yang bekerja sama dengan OTA dan loka pasar kini menjadi magnet pariwisata, mendongkrak ekonomi lokal.

    Melahirkan Talenta Digital

    Kemkomdigi menggelar program Digital Talent Scholarship (DTS). Melalui Digital Talent Scholarship (DTS), lebih dari 4.043 peserta di Makassar, Medan, dan Yogyakarta telah dilatih untuk menghadapi tantangan ekonomi digital.

    Melalui program tersebut peserta dibekali dengan keterampilan teknis. Selain itu, peserta juga diberikan semangat inovasi untuk menjadi transformasi digital di masa depan. Upaya ini dilakukan untuk membangun ekosistem talenta digital yang berkelanjutan, serta menciptakan generasi muda yang siap menyemai teknologi lokal dengan global.

    Membangun Literasi Digital

    Pada era informasi, literasi digital menjadi kebutuhan yang tidak bisa dianggap remeh. Literasi digital adalah garda terdepan dalam menghadapi aneka konten negatif dan menyesatkan. literasi digital dapat membimbing masyarakat menuju ruang digital yang lebih sehat.

    Dengan melibatkan 1.292 peserta pelatihan di Jakarta, Depok, dan Yogyakarta, Kemkomdigi telah membangun kesadaran masyarakat tentang bahaya judi online (Judol), hoaks, dan pentingnya menggunakan teknologi secara bijak. Program ini bertujuan untuk menciptakan pengguna yang cerdas untuk mencapai ruang digital yang sehat.

    Pengendalian Aplikasi Informatika: Pilar Pilkada Damai

    Saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kemkomdigi melakukan upaya untuk menjaga suasana damai selama proses Pilkada dengan pengamanan ekstra. Kemkomdigi pun melakukannya dengan menggelar 13 kegiatan sosialisasi Pilkada Damai yang menjangkau lebih dari 8 juta orang.

    Deklarasi anti-hoaks dan pengawasan platform digital (PSE dan PSrE) menjadi tameng kuat melindungi ruang digital dari informasi palsu yang bisa merusak pesta demokrasi. Selain itu, langkah ini diambil untuk memastikan keamanan setiap suara rakyat.

    Masa Depan Digital yang Berdaya dan Bermakna

    Semua capaian Kemkomdigi dalam seratus hari pertama ini bukan sekadar angka. Ini adalah wujud nyata dari mimpi besar menjadikan Indonesia sebagai negara digital yang inklusif dan aman. Kemkomdigi tidak hanya bekerja untuk menghadirkan teknologi, tetapi juga memberdayakan masyarakat, menyatukan wilayah, dan menjaga keamanan ruang digital.

    “Transformasi digital adalah tentang manusia, bukan hanya teknologi. Kami ingin memastikan setiap langkah yang diambil bermakna bagi masyarakat,” kata Meutya Hafid.

    Seratus hari pertama ini merupakan rangkaian awal dari perjalanan panjang menuju Indonesia digital yang lebih maju. Dengan semangat kerja sama dan inovasi, Kemkomdigi mengundang seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan ruang digital yang memberdayakan, aman, dan berkelanjutan.