Xcloud.id

NGO: GARDA

  • Kemendagri Sebut Ada Mantan Wapres Bakal jadi Pembicara Pembekalan Retreat Kepala Daerah

    Kemendagri Sebut Ada Mantan Wapres Bakal jadi Pembicara Pembekalan Retreat Kepala Daerah

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyebut bakal ada mantan presiden yang akan berbicara sebagai pemateri dalam retreat kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah.

    Bima mengatakan bahwa pembicara pada retret yang berlangsung mulai Jumat (21/2/2025) hingga Jumat (28/2/2025) sebagian besar tokoh dari dalam negeri, termasuk Presiden Prabowo Subianto.

    “Kali ini pembicaranya itu semuanya menteri dan widyaiswara dari Lemhannas (Lembaga Ketahanan Nasional), Bapak Presiden, dan mungkin nanti ada juga mantan presiden yang akan berbicara,” kata dia dilansir dari Antara, Senin (17/2/2025).

    Kendati demikian, Bima enggan memerinci mantan presiden dimaksud. Dia mengatakan nama dari mantan presiden yang menjadi pembicara dalam retreat tersebut akan diberi tahu kemudian.

    “Mungkin. nanti kita sampaikan. Nantilah kita lihat,” ujarnya.

    Menurut Bima, setidaknya ada lima pokok pembekalan dalam retret kepala daerah. Pertama, pemahaman tentang tugas pokok, mengingat tidak semua kepala daerah terpilih berlatar belakang politik pemerintahan.

    Kedua, pemahaman tentang Astacita. Menurut dia, delapan visi pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu penting diketahui oleh para kepala daerah.

    “Makan bergizi, ketahanan pangan, pendidikan kesehatan, ini penting. Makanya, ada sekitar 40 lebih menteri yang akan berbicara di sana,” kata dia.

    Ketiga, membangun kedekatan emosional antarkepala daerah demi kelancaran pembangunan di daerah ke depan.

    Menurut Bima, kegiatan retreat kepala daerah ini tidak bisa, jika hanya dilakukan secara daring.

    “Kita membayangkan nanti teman-teman kepala daerah itu, kalau sudah akrab, sudah kenal maka akan mudah berkoordinasi. Ketika misalnya daerahnya itu butuh beras, daerahnya itu butuh bawang, ya, sudah tahu, ‘Oh kita tinggal kontak,’ nyambung,” katanya.

    Keempat, kata Bima, tentang pengelolaan anggaran karena kepala daerah perlu mengawal uang rakyat. Terkait materi ini, akan dihadirkan KPK, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan kepolisian.

    Kelima, kepala daerah akan diberikan materi tentang ketahanan nasional dan wawasan kebangsaan. Ini bertujuan menjadikan kepala daerah sebagai garda terdepan pemersatu bangsa sekaligus tokoh nasionalis.

    Pasangan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 akan dilantik secara serentak pada Kamis (20/2/2025). Setelah itu, kepala daerah akan mengikuti retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah.

  • Menteri PU sebut inovasi IPHA jadi solusi bagi produktivitas pertanian

    Menteri PU sebut inovasi IPHA jadi solusi bagi produktivitas pertanian

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan inovasi Irigasi Padi Hemat Air (IPHA) menjadi solusi untuk produktivitas pertanian.

    Dody menegaskan pentingnya metode IPHA sebagai solusi di sektor pertanian.

    “Dua minggu lalu saya meninjau IPHA di wilayah barat. Hari ini, saya melihat implementasi di sisi timur untuk memastikan kualitasnya. Dengan teknik ini, kita bisa meningkatkan produktivitas hingga 2 ton per hektar,” ujarnya di Jakarta, Minggu.

    Teknologi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi penggunaan air dalam sistem irigasi, tetapi juga berdampak langsung pada produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani, sejalan dengan upaya mendukung swasembada pangan nasional.

    Dody menjelaskan, IPHA merupakan inovasi dalam budidaya padi yang mengedepankan pengelolaan air, tanaman, dan tanah secara proporsional. Dengan cara ini, kebutuhan air dapat ditekan tanpa mengorbankan hasil panen.

    Bahkan, IPHA mampu memperluas area tanam selama musim kemarau, yang sering menjadi kendala utama bagi petani. Hal ini, menurut Dody, menjadi kunci dalam meningkatkan pendapatan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

    Keberhasilan metode ini memerlukan kolaborasi antar instansi. Dody meminta Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk Cisanggarung Dwi Agus Kuncoro, untuk bersinergi dengan Kementerian Pertanian.

    “Mekanisasi pertanian harus kita dorong, agar efisiensi proses tanam bisa tercapai dengan optimal melalui pemanfaatan alat-alat modern,” kata Dody.

    Dukungan dari pemerintah untuk menerapkan metode ini diharapkan mampu memberikan solusi atas tantangan yang dihadapi petani, khususnya di wilayah yang rawan kekeringan. Dengan IPHA, bukan hanya efisiensi air yang ditingkatkan, tetapi juga kualitas serta kuantitas hasil panen.

    Kementerian PU terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung inovasi-inovasi seperti IPHA untuk memperkuat sektor pertanian. Hal ini sejalan dengan visi besar Indonesia Emas 2045, di mana ketahanan pangan menjadi salah satu pilar utama.

    Pemerintah berharap penerapan IPHA dapat direplikasi di berbagai wilayah, sehingga memberikan dampak luas terhadap sektor pertanian nasional.

    Dengan langkah ini, Indonesia semakin mantap menuju swasembada pangan, sekaligus memberdayakan petani sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas pangan nasional.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • 40 Menteri akan Jadi Pembicara pada Retret Kepala Daerah di Akmil Magelang – Halaman all

    40 Menteri akan Jadi Pembicara pada Retret Kepala Daerah di Akmil Magelang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mengatakan sebanyak 40 lebih menteri di Kabinet Merah Putih akan menjadi pembicara pada acara retret kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

    “Ada sekitar 40 lebih menteri yang akan berbicara di sana,” kata Bima di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Minggu (16/2/2025).

    Bima menjelaskan, dalam acara retret tersebut, para pembicara akan mengisi materi soal tugas pokok kepala daerah.

    “Kepala daerah ini nggak semua latar belakangnya sama, nggak semua punya pemahaman politik pemerintahan. Ada yang latar belakangnya pengusaha, budayawan, kiai, selebriti. Ini wajib,” ujarnya.

    Selain itu, dalam retret tersebut akan dibahas konsep astacita, yang mencakup berbagai aspek pembangunan daerah, termasuk ketahanan pangan, pendidikan, dan kesehatan.

    “Makan bergizi, ketahanan pangan, pendidikan kesehatan, ini penting,” ucap politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

    Selain materi teknis, Bima menekankan pentingnya membangun koordinasi dan kerja sama antarkepala daerah serta pemerintah pusat.

    “Nah ini yang enggak bisa pakai zoom, pembangun chemistry, emotional bonding,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Bima juga menyinggung soal pengelolaan anggaran negara yang mencapai ribuan triliun rupiah.

    “Kita berbicara tentang mengelola APBN Rp 3.600 triliun dari pusat, di pusat semuanya, kemudian ada Rp 1.300 APBD. Untuk mengawal itu perlu serius, teman-teman itu perlu mengawal uang rakyat tadi,” tegasnya.

    Selain aspek teknis dan koordinasi, retret ini juga akan membahas ketahanan nasional dan wawasan kebangsaan.

    “Juga ada materi-materi tentang ketahanan nasional, wawasan kebangsaan. Teman-teman kepala daerah harus menjadi garda terdepan, sebagai pemersatu, sebagai tokoh-tokoh nasionalis,” tutur Bima.

     

  • Wamendagri: Biaya Retret Kepala Daerah Wajar demi Amankan APBN

    Wamendagri: Biaya Retret Kepala Daerah Wajar demi Amankan APBN

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menilai anggaran yang dikucurkan pemerintah untuk pelaksanaan retret kepala daerah masih dalam batas wajar.

    Menurutnya, retret ini akan membekali kepala daerah dengan pemahaman yang lebih baik mengenai pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

    “Jika ada yang bertanya tentang biayanya, ya sangat wajar. Ini demi mengamankan Rp 3.600 triliun APBN dan Rp 1.300 triliun APBD. Mengawal ribuan triliun uang rakyat itu penting,” ujar Bima di Jakarta, Minggu (16/2/2025).

    Bima menegaskan tata kelola anggaran adalah hal krusial dalam pemerintahan. Terkait hal itu, retret ini akan menghadirkan pemateri dari berbagai instansi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

    “Kita berbicara soal bagaimana mengelola APBN dan APBD dengan baik. Ini sangat penting agar dana publik benar-benar dikelola dengan transparan dan akuntabel,” jelas Bima terkait salah satu materi dalam retret kepala daerah.

    Selain itu, retret juga akan membahas ketahanan nasional dan wawasan kebangsaan. Hal itu bertujuan agar kepala daerah menjadi pemersatu dan tokoh nasionalis.

    Kemudian, membahas tugas pokok kepala daerah. Alasannya, karena tidak semua kepala daerah terpilih memiliki latar belakang yang sama dalam pemerintahan.

    Retret kepala daerah akan digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 21-28 Februari 2025, diikuti kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024. Sementara itu, wakil kepala daerah hanya hadir pada penutupan acara pada 27-28 Februari.

    Bima menegaskan investasi dalam pembekalan kepala daerah ini sepadan dengan manfaatnya. “Teman-teman kepala daerah adalah garda terdepan dalam pemerintahan daerah. Mereka perlu wawasan yang kuat untuk menjalankan tugasnya dengan baik,” tutupnya terkait retret kepala daerah.

  • Wamendagri sebut ada mantan presiden berbicara di retret kepala daerah

    Wamendagri sebut ada mantan presiden berbicara di retret kepala daerah

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyebut ada kemungkinan mantan presiden Republik Indonesia yang akan berbicara sebagai pemateri dalam retret kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah.

    Bima saat ditemui di Kantor Kemendagri, Jakarta, Minggu mengatakan bahwa pembicara pada retret yang berlangsung mulai Jumat (21/2) hingga Jumat (28/2) mendatang sebagian besar tokoh dari dalam negeri, termasuk Presiden Prabowo Subianto.

    “Kali ini pembicaranya itu semuanya menteri dan widyaiswara dari Lemhannas (Lembaga Ketahanan Nasional), Bapak Presiden, dan mungkin nanti ada juga mantan presiden yang akan berbicara,” kata dia.

    Kendati demikian, Bima enggan memerinci mantan presiden dimaksud. Dia mengatakan nama dari mantan presiden yang menjadi pembicara dalam retret tersebut nanti diberi tahu kemudian.

    “Mungkin. nanti kita sampaikan. Nantilah kita lihat,” ujarnya.

    Menurut Bima, setidaknya ada lima pokok pembekalan dalam retret kepala daerah. Pertama, pemahaman tentang tugas pokok, mengingat tidak semua kepala daerah terpilih berlatar belakang politik pemerintahan.

    Kedua, pemahaman tentang Astacita. Menurut dia, delapan visi pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu penting diketahui oleh para kepala daerah.

    “Makan bergizi, ketahanan pangan, pendidikan kesehatan, ini penting. Makanya, ada sekitar 40 lebih menteri yang akan berbicara di sana,” kata dia.

    Ketiga, membangun kedekatan emosional antarkepala daerah demi kelancaran pembangunan di daerah ke depan.

    Menurut Bima, kegiatan retret kepala daerah ini tidak bisa, jika hanya dilakukan secara daring.

    “Kita membayangkan nanti teman-teman kepala daerah itu, kalau sudah akrab, sudah kenal maka akan mudah berkoordinasi. Ketika misalnya daerahnya itu butuh beras, daerahnya itu butuh bawang, ya, sudah tahu, ‘Oh kita tinggal kontak,’ nyambung,” katanya.

    “Kemudian juga ada materi-materi tentang ketahanan nasional, wawasan kebangsaan. Teman-teman kepala daerah hari itu harus menjadi garda terdepan, sebagai pemersatu, sebagai tokoh-tokoh nasionalis,” ujarnya lagi.

    Keempat, kata Bima, tentang pengelolaan anggaran karena kepala daerah perlu mengawal uang rakyat. Terkait materi ini, akan dihadirkan KPK, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan kepolisian.

    Kelima, kepala daerah akan diberikan materi tentang ketahanan nasional dan wawasan kebangsaan. Ini bertujuan menjadikan kepala daerah sebagai garda terdepan pemersatu bangsa sekaligus tokoh nasionalis.

    Pasangan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 akan dilantik secara serentak pada Kamis (20/2). Setelah itu, kepala daerah akan mengikuti retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah pada Jumat (21/2) hingga Jumat (28/2), sementara wakil kepala daerah dijadwalkan hadir saat penutupan.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Penyaluran Dana Desa Capai Rp 610 triliun, Said Didu: Korupsi Dipindahkan ke Desa

    Penyaluran Dana Desa Capai Rp 610 triliun, Said Didu: Korupsi Dipindahkan ke Desa

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Realisasi penyaluran dana desa sejak tahun 2015 hingga 2024 telah mencapai Rp 610 triliun. 

    Terkait laporan angka ini disampaikan langsung oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto.

    Namun, dibalik angka fantastis Rp 610 triliun yang sudah digelontorkan selama kurang lebih 9 tahun, nyata tidak digunakan dengan bijak.

    Penyaluran dalam jumlah besar ini diakuinya belum dimanfatkan maksimal untuk pengembangan desa.

    Menurutnya tersebut terjadi karena lemahnya pengawasan penggunaan dana desa. 

    “Makanya kami bentuk tim untuk membuat road map pengawasan yang dipimpin Pak Irjen, hasil diskusi kemarin saya teliti betul termasuk digitalisasi pengawasan,” kata Yandri dalam Raker bersama Komisi V DPR RI.

    “Ini memang menjadi pekerjaan rumah bagi semua untuk memadukan potensi desa dengan ketaatan aturan,” jelasnya. 

    Melihat kondisi ini, mantan sekertaris BUMN, Said Didu memberikan pernyataan yang menohok.

    Said didu menyebut ini menjadi salah satu upaya dengan memindahkan korupsi ke desa.

    “Memindahkan korupsi ke Desa,” tulisnya dicuitan akun X pribadinya dikutip Minggu (16/2/2025).

    Dimana, Kepala-kepala desa menjadi alat dan garda terdepan untuk mengusur rakyat.

    Serta perampasan-perampasan hak secara paksa pun dilakukan demi mencapai tujuan.

    “Jadikan Kades jadi alat oligarki menggusur rakyat dan mengambil asset negara,” tuturnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Bio Farma Dipercaya CEPI Bangun Teknologi Vaksin mRNA, Siap Hadapi Kemungkinan Pandemi ke Depan

    Bio Farma Dipercaya CEPI Bangun Teknologi Vaksin mRNA, Siap Hadapi Kemungkinan Pandemi ke Depan

    PIKIRAN RAKYAT – Teknologi canggih telah disiapkan oleh induk holding BUMN Farmasi yakni Bio Farma dalam menghadapi situasi pandemi yang mungkin saja kembali terjadi ke depan. Sebagai garda terdepan, Bio Farma berusaha menghadirkan produksi vaksin mRNA untuk percepatan penanggulangan jika terjadi pandemi melalui teknologi produksi vaksin terkini viral vector dan mRNA Indonesia.

    Bio Farma berkesempatan menerima kunjungan dari Chief Executive Officer (CEO) Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) dan Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes RI, yang diwakili oleh Direktur Ketahanan Kefarmasian & Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Jeffri Ardiyanto pada 11 Februari 2025 di Bandung.

    Kunjungan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari investasi yang telah dilakukan oleh CEPI kepada Bio Farma dalam implementasi produksi vaksin mRNA.

    Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes RI yang diwakili oleh Direktur Ketahanan Kefarmasian & Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Jeffri Ardiyanto menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia melalui Kemenkes RI memberikan dukungan penuh dalam penanggulangan pandemi ke depan, salah satunya dengan penyediaan vaksin.

    “Pemerintah Indonesia memberi dukungan terhadap Bio Farma dalam rangka penyediaan vaksin untuk mempertahankan ketahanan kesehatan di dalam negeri serta memberikan kontribusi positif pada kesehatan di tingkat global. Kami apresiasi kolaborasi yang baik antara CEPI serta Bio Farma,” kata Jeffri.

    Menurut Direktur Utama Bio Farma Shadiq Akasya, suatu kehormatan dan keistimewaan bagi Bio Farma mendapat kepercayaan dari CEPI dalam upaya memerangi potensi ancaman pandemi di masa depan.

    “Kunjungan ini merupakan bukti dari kemitraan yang kuat antara Bio Farma dan CEPI, sebuah kolaborasi yang dibangun atas dasar kesamaan visi: memastikan keamanan kesehatan global melalui inovasi dan kesiapsiagaan. CEPI telah menjadi mitra strategis dalam perjalanan kami untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi pandemi. Pelajaran yang dipetik dari tantangan kesehatan global baru-baru ini telah memperkuat urgensi membangun ekosistem yang lebih tangguh dan responsif untuk pengembangan vaksin. Kami menyadari bahwa kesiapsiagaan bukan hanya tentang bereaksi terhadap krisis, tetapi secara proaktif mengembangkan kemampuan yang diperlukan untuk merespons dengan cepat dan efektif terhadap ancaman yang muncul,” ucap Shadiq.

    CEO CEPI, Richard Hatchett takjub dapat melihat secara langsung inovasi yang sedang dilakukan di Bio Farma Indonesia.

    “Kemitraan yang kuat antara CEPI dan Bio Farma, yang berkontribusi terhadap kemajuan ini, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga membantu memposisikan Indonesia sebagai pusat regional untuk keamanan kesehatan yang lebih baik di Asia Tenggara. Dengan kemampuan manufaktur yang semakin maju ini, akan memungkinkan untuk menghadapi wabah di masa depan dengan akses yang cepat dan merata terhadap vaksin yang berpotensi menyelamatkan nyawa bagi masyarakat di wilayah ini,” ungkap Richard.

    “Saya berharap dapat memperdalam kolaborasi kami dengan pemerintah Indonesia dan industri life-science-nya, seiring dengan upaya kami untuk menghilangkan ancaman pandemi,” katanya.

    Pengalaman Bio Farma Puluhan Tahun

    Kolaborasi MSD dan Bio Farma bakal memproduksi vaksin PCV15 sendiri untuk mencegah penyakit pneumonia.

    Wakil Direktur Utama Bio Farma, Soleh Ayubi menyampaikan dalam paparannya bahwa Bio Farma memiliki pengalaman yang matang di pasar global vaksin. Dengan lebih dari 20 tahun pengalaman di bidang produksi vaksin untuk mendukung kebutuhan vaksin global.

    “Sejak tahun 1997, 20 produk vaksin Bio Farma telah telah mendapatkan sertifikat prakualifikasi dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Saat ini, Bio Farma merupakan salah satu dari tujuh pemasok WHO teratas berdasarkan volume dengan kapasitas produksi 3,1 Miliar dosis per tahun dan telah menjangkau sebanyak 700 juta pengguna di seluruh dunia. Kedepannya kami harap dapat terus berkontribusi pada pemerataan akses vaksin di tingkat global sebagai upaya keberlanjutan dalam memerangi ancaman pandemi di masa mendatang,” katanya.

    CEPI dan Bio Farma telah berkomitmen untuk melakukan kolaborasi selama 10 tahun dengan penunjukan peran Bio Farma sebagai salah satu manufacturing preferred network CEPI di Global South.

    Kerja sama antara CEPI dan Bio Farma dalam mempercepat produksi vaksin sejalan dengan Asta Cita kedua yaitu emantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa. Kolaborasi ini mendukung kemandirian bangsa dalam sektor kesehatan, khususnya dalam produksi vaksin, yang merupakan bagian dari upaya mencapai swasembada di bidang kesehatan. Dengan demikian, inisiatif ini berkontribusi pada pencapaian cita-cita tersebut.

    CEPI adalah kemitraan inovatif antara organisasi publik, swasta, filantropi, dan organisasi sipil, yang diluncurkan pada tahun 2017, untuk mengembangkan vaksin melawan epidemi di masa depan.

    Misinya adalah untuk mempercepat pengembangan vaksin dan penanggulangan biologis lainnya terhadap ancaman epidemi dan pandemi sehingga dapat diakses oleh semua orang yang membutuhkan.***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Deklarasi Harmoni Surabaya, Wujudkan Bhinneka Tunggal Ika di Kota Pahlawan

    Deklarasi Harmoni Surabaya, Wujudkan Bhinneka Tunggal Ika di Kota Pahlawan

    Surabaya (beritajatim.com) – Di tengah semangat Hari Kasih Sayang, Harmoni Surabaya menggelar Deklarasi Damai Bhinneka Tunggal Ika untuk memperkokoh kerukunan antar masyarakat di Kota Pahlawan.

    Acara ini mengundang dan dihadiri oleh berbagai organisasi kemasyarakatan, yang turut berpartisipasi dalam deklarasi yang bertujuan untuk menciptakan keharmonisan di tengah keberagaman.

    Deklarasi ini dihadiri oleh sejumlah organisasi lintas sektoral, seperti DPD GRIB Jaya Jawa Timur, Pemuda Pancasila Kota Surabaya, Forum Relawan Disabilitas, dan Forum Kerukunan Umat Beragama, serta berbagai kelompok lainnya seperti Garda Muda Bibit Unggul dan Arek Surabaya Asli.

    Mereka bersama-sama menandatangani komitmen untuk memperkuat semangat kebersamaan demi menciptakan Surabaya yang harmonis dan damai.

    “Melalui Deklarasi Harmoni Surabaya ini, Haqqul Yaqin, kita berharap tidak ada lagi gesekan antar organisasi. Kita mulai dari kota pahlawan, mari kita gelorakan semangat persatuan dalam Bhinneka Tunggal Ika,” kata Inisiator Harmoni Surabaya, Achmad Hidayat.

    Ketua DPD GRIB Jaya Jawa Timur, Akhmad Miftachul Ulum turut membacakan Deklarasi Harmoni Surabaya yang disambut dengan khidmat oleh peserta yang hadir.

    “Kami berkomitmen untuk menjaga dan merawat Bhinneka Tunggal Ika di Kota Surabaya, serta membangun kota yang bebas kekerasan dan gangster,” tuturnya.

    Adapun isi dari Deklarasi Harmoni Surabaya adalah sebagai berikut:

    1. Siap menjaga dan merawat Bhinneka Tunggal Ika di Kota Surabaya.

    2. Siap bersatu untuk menciptakan kota Surabaya yang bebas kekerasan, begal, dan gangster.

    3. Siap bekerja bersama untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh warga kota Surabaya.

    Cak Ulum sapaan lekatnya berharap dengan adanya deklarasi ini dapat tercipta suasana yang harmonis dan kondusif di Surabaya, yang dapat menjadi teladan bagi seluruh bangsa Indonesia dalam menerapkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika.

    “Harmoni Surabaya menjadi langkah penting untuk mewujudkan kerukunan dan kebersamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” tandas Cak Ulum.[asg/ted]

  • Prabowo Kembali Terpilih sebagai Ketum Gerindra, PKB Tegaskan Komitmen Koalisi

    Prabowo Kembali Terpilih sebagai Ketum Gerindra, PKB Tegaskan Komitmen Koalisi

    Jakarta, Beritasatu.com – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyambut positif kembali terpilihnya Prabowo Subianto menjadi ketua umum Partai Gerindra periode 2025-2030. Ketua DPP PKB Lukmanul Khakim mengatakan partainya terus berkomitmen memperkuat koalisi dengan Gerindra untuk mendukung pemerintahan yang dipimpin Prabowo Subianto.

    “PKB sebagai partai koalisi saat ini siap bersinergi menuntaskan visi dan misi Presiden Prabowo. Tidak boleh ada visi dan misi menteri, yang ada hanya visi dan misi presiden, terutama soal pengentasan kemiskinan dan program-program yang menyentuh langsung kepada rakyat Indonesia,” ujar Lukmanul kepada wartawan, Jumat (14/2/2025).

    Lukmanul mengatakan PKB dan Gerindra memiliki komitmen yang sama dalam membangun bangsa, terutama dalam mewujudkan pemerintahan yang berpihak pada rakyat kecil.

    “Pemerintahan ini harus fokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Presiden Prabowo telah menyampaikan visi besar untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan kami di PKB akan mengawal serta mendukung penuh agar program-program ini dapat terealisasi dengan baik,” tandas dia.

    Pemerintahan ke depan, kata Lukmanul, harus memastikan sinergi antarkementerian dan lembaga berjalan dengan baik, tanpa adanya kepentingan sektoral yang menghambat implementasi kebijakan nasional.

    “Kami di PKB memahami kabinet ini adalah kabinet presiden, bukan kabinet masing-masing partai. Oleh karena itu, semua kementerian harus selaras dalam menjalankan visi dan misi presiden. Jangan sampai ada ego sektoral yang menghambat kebijakan prorakyat,” katanya.

    Ia juga menyoroti pentingnya percepatan program pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, dan pemerataan ekonomi, yang menjadi salah satu fokus utama pemerintahan Prabowo.

    “Yang dibutuhkan rakyat saat ini adalah kebijakan nyata yang bisa langsung dirasakan manfaatnya. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah harus fokus pada penciptaan lapangan kerja, akses pendidikan yang lebih baik, serta pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia,” tambah dia.

    Lebih lanjut, Lukmanul mengatakan pihaknya optimistis pemerintahan Prabowo-Gibran mampu merealisasikan berbagai program strategis yang berdampak langsung bagi masyarakat. Pasalnya, kepemimpinan yang kuat saat ini didukung oleh sinergi antara partai koalisi yang solid.

    PKB, sebagai salah satu mitra utama dalam koalisi, menegaskan akan terus berada di garda terdepan dalam mendukung visi Presiden Prabowo.

    “PKB tidak ingin hanya menjadi partai koalisi dalam struktur pemerintahan, tetapi juga sebagai mitra strategis yang akan terus mengawal kebijakan yang benar-benar berpihak pada rakyat,” pungkas Lukmanul.

  • Partai Perindo Terima Audiensi APKSI, Bahas SDM Tenaga Kesehatan

    Partai Perindo Terima Audiensi APKSI, Bahas SDM Tenaga Kesehatan

    loading…

    Partai Perindo menggelar audiensi bersama Asosiasi Pekerja Kesehatan Seluruh Indonesia (APKSI) di Kantor DPP Partai Perindo, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2025). Foto: Danan Daya

    JAKARTA – Jajaran Partai Perindo menggelar audiensi bersama Asosiasi Pekerja Kesehatan Seluruh Indonesia (APKSI) di Kantor DPP Partai Perindo, Jalan Diponegoro No 29, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2025). Fokus audiensi ini membicarakan kondisi para tenaga kesehatan.

    “Kita menerima kunjungan dari teman-teman asosiasi pekerjaan kesehatan se-Indonesia dan perwakilan dari teman-teman DKI Jakarta, salah satunya membicarakan SDM kesehatan, kondisi SDM kesehatan di seluruh Indonesia,” ujar Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat DPP Partai Perindo Sri Gusni Febriasari, Jumat (14/2/2025).

    Apalagi saat ini telah ada kebijakan baru soal efisiensi anggaran. Dengan kebijakan baru ini, dia berharap hal tersebut tak berpengaruh terhadap hak tenaga kesehatan.

    “Yang kami garis bawahi adalah jangan sampai efisiensi anggaran yang sedang digalakkan pemerintah berpengaruh terhadap hak-hak yang seharusnya didapatkan SDM kesehatan,” katanya.

    Sebab, bagaimana pun tenaga kesehatan merupakan pahlawan bagi masyarakat banyak. Apalagi jika berkaca pada kasus pandemi yang melanda bangsa ini.

    “Tenaga kesehatan adalah pahlawan-pahlawan yang kalau teman-teman kita coba flashback lagi di 2020 mereka sangat berjuang keras untuk menjadi garda terdepan,” ucap Sri.

    Dia berharap adanya efisiensi anggaran ini tentunya tidak mengurangi kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

    (jon)