Xcloud.id

NGO: CSIS

  • Soal Reshuffle Menkeu, Ekonom Pastikan Fundamental Ekonomi RI Sehat

    Soal Reshuffle Menkeu, Ekonom Pastikan Fundamental Ekonomi RI Sehat

    Jakarta, CNBC Indonesia – Purbaya Yudhi Sadewa telah resmi dilantik menjadi Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati pada Senin (8/9/2025). Serah terima jabatan antara keduanya pun juga telah dilakukan pada Selasa (9/9/2025).

    Pergantian yang terjadi di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian dan tekanan pasar keuangan, sejumlah ekonom menilai fondasi makroekonomi Indonesia masih cukup kuat. Namun para ekonom mengingatkan bahwa momen reshuffle dapat menimbulkan risiko baru, terutama terkait kredibilitas fiskal dan kepercayaan investor.

    Kepala Departemen Makroekonomi Indef, Muhammad Rizal Taufikurrahman menilai kondisi fundamental Indonesia relatif sehat. Pertumbuhan moderat, inflasi terkendali, dan sistem perbankan solid. Namun dirinya menyoroti kenaikan risk premium akibat ketidakpastian arah kebijakan pasca pergantian Menteri Keuangan.

    “Artinya, keseimbangan risiko saat ini lebih ditentukan oleh kredibilitas jangkar kebijakan yakni disiplin defisit kurang dari 3% terhadap PDB, konsistensi APBN, dan koordinatif fiskal-moneter ketimbang sekadar narasi optimism,” ujar Rizal kepada CNBC Indonesia, Rabu (10/9/2025).

    Rizal mengatakan, bila respons kebijakan cepat, terukur, dan berbasis aturan akan menurunkan persepsi risiko. Tetapi jika sinyal pemerintah tidak jelas arahnya, volatilitas rupiah maupun yield obligasi akan cepat menekan ruang fiskal.

    Maka dari itu, menurutnya, dari sudut stabilitas pasar, pergantian Menteri Keuangan ini tidak ideal. Pasalnya menambah ketidakpastian kebijakan saat volatilitas tinggi.

    “Namun dampaknya bisa dinetralisir apabila dalam hitungan hari Menkeu baru menegaskan 3% sebagai hard ceiling, mempublikasikan peta jalan pembiayaan program yang kredibel, dan memperlihatkan rencana eksekusi APBN yang sequenced dan doable. Dengan demikian, penting kiranya, bahwa kredibilitas ditentukan oleh aturan dan eksekusi, bukan figur semata,” ujarnya.

    Namun Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai tren fiskal Indonesia justru mengkhawatirkan. Penerimaan negara terbatas, sementara belanja terus melejit karena program prioritas dan pembayaran bunga utang yang membengkak.

    “Burden sharing SBN memperburuk situasi dengan meningkatkan ketergantungan kita terhadap utang,” ujar Wijayanto kepada CNBC Indonesia, Rabu (10/9/2025).

    Wijayanto menilai pergantian Menteri Keuangan di periode krusial ini justru memperbesar risiko. Menurutnya, kinerja Sri Mulyani sebenarnya relatif memuaskan, sehingga pergantian seharusnya dilakukan setelah 2026, bukan saat memasuki masa berat pembiayaan.

    “Tahun 2026 adalah tahun terberat dimana kita perlu refinancing utang dan menerbitkan utang baru senilai Rp 1.400 T; investor confidence sangat diperlukan. Jika memang harus mengganti, idealnya pasca 2026. Saya pribadi menilai sesungguhnya kinerja bu Sri Mulyani relatif memuaskan,” ujarnya.

    Di sisi lain Ekonom Center for strategic and international Studies (CSIS), Riandy Laksono menilai masalah ekonomi Indonesia tidak hanya soal stabilitas makro, tetapi juga lemahnya sektor riil dan ketenagakerjaan. Industri manufaktur belum kompetitif dibandingkan negara pesaing, sehingga penciptaan lapangan kerja tidak maksimal.

    “Dampaknya sektor industri yang lemah adalah penciptaan lapangan kerja juga jadinya tidak bisa terlalu masif, apalagi pekerjaan yang berkualitas. Sekarang ini masyarakat banyak bekerja di sektor jasa yang tidak terlalu produktif, termasuk gig economy seperti ojol. Ini yang harus menjadi concern,” ujar Riandy kepada CNBC Indonesia, Rabu (10/9/2025).

    Terkait pergantian Menteri Keuangan, Riandy melihat faktor politik ikut berperan. Dirinya menyebut langkah Presiden sebagai bagian dari meredam protes publik, sekaligus momentum berpisahnya jalan Presiden Prabowo Subianto dengan Sri Mulyani.

    “Tidak ada waktu yang benar-benar tepat, saya melihat ini sebagai upaya presiden meredam protes yang beredar termasuk untuk statement yang dirasa oleh publik tone deaf yang juga sempat dilontarkan oleh menteri keuangan, walau dengan level yang jauh lebih mild daripada statement anggota DPR yang bermasalah,” ujarnya.

    Sementara itu, Chief Economist Permata Bank Josua Pardede menjelaskan meskipun fundamental ekonomi masih stabil, pasar finansial sangat sensitif terhadap sinyal kebijakan. Seperti pelemahan rupiah pasca pengumuman reshuffle, kenaikan imbal hasil SBN, serta koreksi IHSG menunjukkan bahwa transmisi dari sisi kepercayaan pasar dapat cepat menekan variabel makro keuangan bila komunikasi kebijakan tidak solid.

    “Dengan kata lain, fondasi makro masih memadai, tetapi penyangga kepercayaan pasar harus segera diperkuat agar volatilitas jangka pendek tidak berubah menjadi pelemahan yang berkepanjangan,” ujar Josua kepada CNBC Indonesia, Rabu (10/9/2025).

    Menurutnya, langkah kunci pemerintah adalah mempercepat komunikasi kebijakan. Kejelasan outlook defisit fiskal, rencana pembiayaan utang, serta pola komunikasi yang konsisten akan menentukan apakah pasar kembali percaya atau justru semakin meragukan stabilitas ekonomi.

    “Jika sinyal ini cepat keluar, dampak negatif dari penentuan waktu dapat ditekan dan kepercayaan segera pulih,” ujarnya.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Aliansi Ekonom desak penyederhanaan birokrasi dukung iklim investasi

    Aliansi Ekonom desak penyederhanaan birokrasi dukung iklim investasi

    Jakarta (ANTARA) – Aliansi Ekonom Indonesia mendesak penyederhanaan birokrasi dalam rangka mendukung terciptanya iklim usaha serta investasi yang kondusif.

    “Deregulasi kebijakan, perizinan, lisensi dan penyederhanaan birokrasi yang menghambat terciptanya iklim usaha dan investasi yang kondusif,” ujar Rizki Nauli Siregar dari Aliansi Ekonom Indonesia yang juga seorang Asisten Profesor bidang ekonomi di Universitas Indonesia dalam diskusi daring di Jakarta, Selasa.

    Desakan tersebut, lanjutnya, meliputi reformasi menyeluruh proses perizinan, penyederhanaan prosedur, memangkas rantai birokrasi, dan memastikan transparansi dan akuntabilitas.

    Di samping itu, pemberlakuan secara konsisten pemberian izin yang tertib dan transparan, kemudian berantas seluruh bentuk usaha ilegal di sektor ekstraktif, termasuk pertambangan maupun perkebunan, dalam rangka menegakkan amanat konstitusi.

    Amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat (4) menekankan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, namun kerap diabaikan dalam praktik penyelenggaraan ekonomi nasional.

    Aliansi Ekonom Indonesia juga menyampaikan agar adanya pelonggaran Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) di sektor yang belum memiliki pemasok lokal berkualitas dan bina industri lokal yang perlu diperkuat melalui investasi sumber daya manusia (SDM), transfer teknologi, dan pembangunan infrastruktur.

    Desakan terkait deregulasi kebijakan dan penyederhanaan birokrasi tersebut merupakan salah satu dari beberapa desakan ekonomi yang disampaikan oleh Aliansi Ekonom Indonesia.

    Aliansi Ekonom Indonesia, yang terdiri dari para ekonom dan akademisi menyampaikan pernyataan bersama berisi sejumlah poin desakan kepada penyelenggara negara untuk segera mengambil langkah-langkah konkret dalam mengatasi tantangan ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan yang dihadapi saat ini.

    Pernyataan bersama ini adalah bentuk tanggung jawab moral dan berdasarkan kapasitas profesional untuk memberikan masukan konstruktif demi perbaikan ekonomi Indonesia.

    Adapun beberapa ekonom yang terlibat di Aliansi Ekonom Indonesia di antaranya pengamat ekonomi Andry Satrio Nugroho dari INDEF, Yose Rizal Damuri dari CSIS, dan ekonom senior Lili Yan Ing dari Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA).

    Daftar individu yang terlibat dalam menandatangani pernyataan bersama ini tidak mewakili institusi dimana ia terafiliasi.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • LPEM FEB UI Keluhkan Isu Besar yang Belum Terjawab dari ‘Demo Agustus’

    LPEM FEB UI Keluhkan Isu Besar yang Belum Terjawab dari ‘Demo Agustus’

    Jakarta, CNBC Indonesia – Para peneliti di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menganggap, pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang merespons aksi unjuk rasa atau kerusuhan luas demo Agustus 2025 belum menjawab akar permasalahan yang membuat masyarakat marah saat itu.

    Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI), sekaligus peneliti senior LPEM FEB UI Teguh Dartanto mengatakan, pernyataan kepala negara di Istana pada 31 Agustus 2025 belum menjawab isu besar protes kalangan kelas menengah itu, yaitu masalah kesulitan mendapat pekerjaan dengan upah layak, serta minimnya lapangan pekerjaan formal.

    “Respons yang ada dari presiden memang belum cukup meng-address permasalahan yang mendasar. Artinya, masih dalam konteks politik dan keamanan. Tetapi, isu besar terkait dengan protes itu, belum disasar mendalam,” kata Teguh dikutip dari youtube LPEM FEB UI, Kamis (4/9/2025).

    “Ini kan masalah orang lapar, orang frustasi, orang kehilangan pekerjaan. Tetapi, di sisi lain ada yang berbagai angka itu terlihat indah, tapi tidak mencerminkan apa yang dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.

    Oleh sebab itu, ia mengatakan untuk menyelesaikan masalah demonstrasi yang berkepanjangan dan meluas ini, Presiden Prabowo Subianto harus tegas mengambil keputusan yang selama ini telah memberatkan rakyatnya sendiri.

    Masalah itu seperti pemangkasan anggaran atau efisiensi yang justru mematikan ekonomi rakyat bawah, hingga pemotongan anggaran transfer ke daerah yang membuat pemerintah daerah menaikkan secara besar-besaran tarif pajak bumi dan bangunan maupun pajak kendaraan bermotor.

    Sebagaimana diketahui, pemerintah menetapkan alokasi Transfer ke Daerah atau TKD sebesar Rp 649,9 triliun dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2026. Angka tersebut jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan anggaran TKD pada 2025 sebesar Rp 848,52 triliun.

    “Pertama yang harus dilakukan adalah peningkatan transfer ke daerah, batalkan kenaikan berbagai macam pajak daerah atau moratorium sementara, sehingga ini bisa meredakan, bahwa real yang dilakukan,” ucap Teguh.

    “Karena pajak daerah ini sebenarnya salah satu pencetus utama yang menjadi bergulir seperti bola salju protes-protes ini,” tegasnya.

    Kedua, ia menyarankan, program-program mercusuar Prabowo yang selama ini dibentuk atas dasar keinginan pribadi harus direvisi ulang dengan lebih realistis. Salah satunya terkait dengan program makan bergizi gratis yang telah banyak memakan anggaran. Anggaran MBG pada 2026 mencapai 335 triliun atau naik 96% dibanding 2025 yang senilai Rp 171 triliun.

    “Program ini, MBG ini, yang sangat-sangat menelan biaya paling banyak, dan itu yang merubah struktur anggaran kita, kalau itu misalnya targetnya sudah lah, kita fokus aja misalnya SD ke bawah,” ujar Teguh.

    Ketiga, terkait dengan lapangan pekerja formal yang harus segera direalisasikan pemerintah untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini yang mayoritas merupakan usia produktif, dan tengah terdampak gelombang besar pemutusan hubungan kerja atau PHK.

    “Sehingga menurut saya harus ada program-program, misalnya dalam waktu sekejap, ini untuk yang korban-korban PHK kita harus bener-bener bisa melakukan yang namanya on demand application untuk program-program jaminan sosial.,” papar Teguh.

    Sebelumnya, peneliti ekonomi untuk Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Deni Friawan menyebut persoalan utama yang memicu gelombang demonstrasi Agustus 2025 memang terkait dengan krisis kepercayaan kepada pemerintah, akibat runtuhnya legitimasi fiskal.

    Menurutnya, masyarakat diminta membayar pajak, iuran, hingga menerima kebijakan efisiensi pemerintah. Namun di sisi lain, publik melihat tanda-tanda pemborosan, seperti penambahan jumlah kementerian dan lembaga, praktik rangkap jabatan di BUMN, serta menaikkan gaji dan tunjangan bagi pejabat dan anggota DPR.

    “Kontradiksi ini menciptakan krisis legitimasi fiskal. Karena pada dasarnya fondasi kepercayaan yang menopangnya itu runtuh. Dalam teori ekonomi politik kita ketahui bahwa pajak adalah kontrak sosial antara rakyat dengan negara,” ujar Deni dalam diskusi publik CSIS.

    Selain itu, kondisi ini juga mencerminkan ketimpangan dan beban ekonomi yang semakin berat. Pertumbuhan ekonomi memang stabil di kisaran 5%, namun Deni menilai distribusinya semakin timpang karena bias pada sektor padat modal.

    Gini ratio masih di angka 0,39, kelas menengah yang terus menurun, dan banyaknya masyarakat yang berada hanya sedikit di atas garis kemiskinan.

    “Kalau pakai standar Bank Dunia yang sekarang mungkin tingkat kemiskinannya lebih tinggi lagi. Belakangan ini tingkat inflasi umum itu rendah, tapi pada waktu tertentu tingkat volatile food sangat tinggi. Misalnya hari ini harga beras itu kisaran Rp14.000 sampai Rp18.000, tengahnya misalnya Rp16.000 itu sangat-sangat membebani masyarakat,” ujarnya.

    Dari sisi ketenagakerjaan, Deni menyoroti tingginya tingkat PHK dan pekerja informal yang tidak dapat menghasilkan pendapatan layak yang mampu mengimbangi biaya hidup.

    Di tengah berbagai beban ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat, pemerintah justru mencanangkan program-program mahal yang dinilai Deni masih tidak efektif untuk mendorong perekonomian.

    Seperti salah satunya program Makan Bergizi Gratis yang dianggarkan Rp 335 triliun dan anggaran belanja untuk pertahanan pertahanan, keamanan, dan ketertiban Rp 565 triliun mulai tahun depan.

    “Jadi permasalahannya adalah secara ironis arah dari belanja negara justru juga tidak adil dan malah menambah luka. Belanja bantuan dan perlindungan sosial itu terus mengecil,” ujar Deni.

    “Permasalahannya adalah bagaimana anggaran itu dibelanjakan dan pertanggungjawaban serta transparansinya itu masih tidak jelas hingga hari ini. Apakah dana-dana yang dikeluarkan itu untuk membeli alat-alat yang baik, yang proper dalam organisasi angkatan pertahanan kita, atau kepolisian kita, atau malah itu menjadi alat untuk memukul rakyatnya sendiri,” ujarnya.

    (arj/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Tak Cukup Pidato, CSIS Tawarkan Ini Redam Kemarahan Rakyat RI

    Tak Cukup Pidato, CSIS Tawarkan Ini Redam Kemarahan Rakyat RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Researcher bagian ekonomi untuk Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Deni Friawan mengatakan bahwa jalan keluar dari sejumlah krisis sosial-ekonomi yang terjadi adalah perbaikan tata kelola anggaran negara.

    Pasalnya demonstrasi yang meluas di berbagai wilayah Indonesia belakangan ini dinilai ekonom sebagai ekspresi keresahan sosial ekonomi dan kemarahan publik akan pemerintah. Maka dari itu, sekadar pidato untuk menenangkan situasi tidak akan menyelesaikan inti dari permasalahan.

    “Bagi kami, solusinya adalah tidak sekedar omong atau pidato. Bagi kami, kalau pemerintah tidak bisa mengatasi akar permasalah utamanya, krisis ini atau hal-hal yang seperti ini akan terus terjadi dan berulang-ulang,” ujar Deni dalam diskusi publik CSIS, Selasa (2/9/2025).

    Menurut Deni, ada beberapa langkah penting yang dapat dilakukan pemerintah untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat akan fiskal negara. Pertama, menghentikan praktik pemborosan anggaran dan penggunaan APBN kepentingan yang tidak mendesak.

    Selain itu, pemerintah juga diminta berhenti menyangkal kondisi ekonomi yang kian berat dirasakan masyarakat.

    “Pemerintah harus bisa membangun kembali kepercayaan fiskal melalui empati dan keteladanan. Hentikan pemborosan anggaran, akhiri privilege elite, dan hentikan penyangkalan atas kondisi ekonomi yang saat ini memburuk,” ujarnya.

    Tak hanya itu, Deni menilai pemerintah perlu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi anggaran serta layanan publik.

    Deni menilai arah belanja pemerintah tahun depan dinilai tidak adil dan akan memperburuk beban masyarakat.

    Menurutnya, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2026, alokasi anggaran justru lebih banyak terserap dalam program-program besar yang dampaknya belum terasa.

    Deni mencontohkan beberapa program pemerintah yang menurutnya perlu dipertanyakan pertanggungjawaban dan transparansi dari penggunaannya nanti. Seperti Makan Bergizi Gratis yang anggarannya meningkat dari Rp 171 pada tahun 2025 meningkat jadi Rp 335 triliun dalam RAPBN 2026 dan menguasai 44% dari anggaran pendidikan.

    Selain itu, anggaran belanja untuk pertahanan, keamanan, dan ketertiban sebesar Rp335,2 triliun, melonjak dari outlook 2025 yang sebesar Rp247,5 triliun atau mencakup hampir 19% dari keseluruhan belanja pemerintah.

    “Permasalahannya adalah bagaimana anggaran itu dibelanjakan dan pertanggung jawaban serta transparansinya itu masih tidak jelas hingga hari ini. Apakah dana-dana yang dikeluarkan itu untuk membeli alat-alat yang baik, yang proper dalam organisasi angkatan pertahanan kita, atau kepolisian kita, atau malah itu menjadi alat untuk memukul rakyatnya sendiri,” ujarnya.

    Tak hanya itu, program bantuan modal koperasi sebesar Rp 3 miliar per unit untuk 80 ribu koperasi juga dipertanyakan efektivitasnya. Sementara itu, anggaran gaji dan tunjangan DPR melonjak signifikan dari Rp 6,6 triliun pada 2025 menjadi Rp 9,9 triliun pada RAPBN 2026.

    “Satu anggota DPR per bulan itu menguasai atau mendapatkan Rp1,4 miliar per orangnya, di mana kalau gajinya ada Rp100 juta per bulan per orang, itu artinya ada Rp1,3 miliar untuk aktivitas lain yang untuk setiap satu anggota DPR,” ujarnya.

    Sementara anggaran untuk transfer ke daerah justru dipangkas. Dalam RAPBN 2026, anggaran ke daerah turun Rp 269 triliun dari APBN 2025 lalu sebesar Rp 919 triliun. Akibatnya, dengan kapasitas fiskal yang terbatas di daerah, mau nggak mau pilihannya misalnya pemerintah daerah menaikkan PBB dan menjadi beban tambahan bagi masyarakat.

    Ketimpangan dalam anggaran tersebut menurut Deni juga menjadi salah satu faktor pendorong aksi demonstrasi yang berlangsung beberapa hari kebelakang. Menurutnya, demonstrasi menjadi bentuk penolakan atas ketimpangan yang dirasakan oleh masyarakat melalui keputusan-keputusan pemerintah dalam mengelola anggaran negara.

    “Singkatnya, protes-protes ini merupakan akumulasi keresahan atas kesulitan hidup yang kian mencekik dan kekecewaan atas negara yang hari ini terasa kian abai. Rakyat merasa dikhianati karena elit politik tampil arogan dan tidak peka,” ujarnya.

    (mij/mij)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pemerintah Sulit Akui RI Tidak Baik-baik Saja, CSIS Beri Bukti Ini!

    Pemerintah Sulit Akui RI Tidak Baik-baik Saja, CSIS Beri Bukti Ini!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Center for Strategic and International Studies (CSIS) menilai pemerintah masih menyangkal bahwa demonstrasi yang berlangsung pada akhir pekan lalu merupakan bentuk keresahan masyarakat akan kondisi kesejahteraan dan ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja

    Direktur Eksekutif CSIS, Yose Rizal Damuri menilai hingga saat ini para pengambil kebijakan belum mengakui adanya permasalahan fundamental yang berasal dari kondisi sosial ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan juga kondisi politik yang ada.

    “Ada kecenderungan bahwa situasi saat ini dilihat sebagai situasi political chaos belaka yang memerlukan penanganan cepat dan bahkan juga mungkin bertendensi untuk menggunakan kekuatan. Tetapi belum kelihatan adanya pengakuan untuk bahwa kondisi kesejahteraan dan ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja,” ujar Yose dalam diskusi publik CSIS, Selasa (2/9/2025).

    Menurutnya, pemerintah perlu mencari strategi untuk menata kembali kebijakan-kebijakan ekonomi dan kesejahteraan serta memperbaiki sistem dan mekanisme politik baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

    “Tanpa adanya tindakan solutif yang komprehensif untuk jangka pendek maupun jangka panjang, kita akan terjebak di dalam situasi yang lebih buruk lagi dan beresiko untuk mengulangi berbagai hal-hal yang terjadi belakangan ini di kemudian hari,” ujarnya.

    Di sisi lain, Researcher bagian ekonomi untuk Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Deni Friawan menjelaskan bahwa krisis kepercayaan kepada pemerintah akibat runtuhnya legitimasi fiskal menjadi akar dari gelombang demonstrasi.

    Menurutnya, masyarakat diminta membayar pajak, iuran, hingga menerima kebijakan efisiensi pemerintah. Namun di sisi lain, publik melihat tanda-tanda pemborosan, seperti penambahan jumlah kementerian dan lembaga, praktik rangkap jabatan di BUMN, serta menaikkan gaji dan tunjangan bagi pejabat dan anggota DPR.

    “Kontradiksi ini menciptakan krisis legitimasi fiskal. Karena pada dasarnya fondasi kepercayaan yang menopangnya itu runtuh. Dalam teori ekonomi politik kita ketahui bahwa pajak adalah kontrak sosial antara rakyat dengan negara,” ujar Deni dalam diskusi publik CSIS, Selasa (2/9/2025).

    Selain itu, kondisi ini juga mencerminkan ketimpangan dan beban ekonomi yang semakin berat. Pertumbuhan ekonomi memang stabil di kisaran 5%, namun Deni menilai distribusinya semakin timpang karena bias pada sektor padat modal.

    Gini ratio masih di angka 0,39, kelas menengah yang terus menurun, dan banyaknya masyarakat yang berada hanya sedikit di atas garis kemiskinan.

    “Kalau pakai standar Bank Dunia yang sekarang mungkin tingkat kemiskinannya lebih tinggi lagi. Belakangan ini tingkat inflasi umum itu rendah, tapi pada waktu tertentu tingkat volatile food sangat tinggi. Misalnya hari ini harga beras itu kisaran Rp14.000 sampai Rp18.000, tengahnya misalnya Rp16.000 itu sangat-sangat membebani masyarakat,” ujarnya.

    (mij/mij)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Penyebab Korut Kesal hingga Bilang Presiden Baru Korsel Munafik

    Penyebab Korut Kesal hingga Bilang Presiden Baru Korsel Munafik

    Jakarta –

    Korea Utara (Korut) tengah kesal ke Korea Selatan (Korsel) sampai menyebut Presiden Korsel baru Lee Jae Myung munafik. Pangkal masalahnya ternyata soal denuklirisasi Semenanjung Korea.

    Dirangkum detikcom dilansir kantor berita AFP, Rabu (27/8/2025), Pyongyang mengecam Lee Jae Myung soal denuklirisasi Semenanjung Korea, yang disampaikan dalam kunjungan ke Amerika Serikat (AS) pekan ini. Pyongyang menyebut Lee munafik dengan membahas soal denuklirisasi.

    Sejak menjabat pada Juni lalu, Lee mengupayakan hubungan yang lebih hangat dengan Korut yang memiliki senjata nuklir, dan berjanji untuk membangun “kepercayaan militer” dengan Pyongyang.

    Namun, Korut menegaskan tidak tertarik untuk memperbaiki hubungan dengan Korsel, yang merupakan sekutu keamanan regional utama AS.

    Saat berbicara dalam forum Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS) di Washington DC, Lee mengatakan bahwa aliansi Korsel dan AS akan “ditingkatkan ke level global” ketika “ada jalan menuju denuklirisasi, perdamaian, dan koeksistensi di Semenanjung Korea”.

    Sejak pertemuan puncak yang berujung kegagalan dengan Washington DC pada tahun 2019, Pyongyang berulang kali menegaskan tidak akan pernah menyerahkan senjata nuklirnya. Korut bahkan telah mendeklarasikan diri sebagai negara nuklir yang “tidak dapat diubah”.

    Kantor berita resmi Korut, Korean Central News Agency (KCNA) menuduh Lee “berpura-pura memiliki keinginan untuk memulihkan hubungan” dengan Korut, namun telah mengungkapkan “wajah aslinya sebagai seorang maniak konfrontasi”.

    KCNA juga menyebut Lee “munafik” dengan pernyataan terbarunya tersebut.

    KCNA mengatakan bahwa penyebutan “denuklirisasi” oleh Lee “hanyalah mimpi naif, seperti berusaha menangkap awan yang melayang di langit”.

    Setelah bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Jepang Shigeru Ishiba di Tokyo pekan lalu, Lee juga mengatakan bahwa kedua negara — yang sama-sama sekutu keamanan AS — telah “menegaskan kembali komitmen bersama untuk denuklirisasi sepenuhnya di Semenanjung Korea”.

    KCNA menyatakan pada Rabu (27/8) bahwa Korut akan “tetap teguh pada pendirian untuk tidak meninggalkan senjata nuklir, martabat dan kehormatan negara”.

    Lee, dalam pertemuan dengan Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih pada Senin (25/8), Lee meminta Trump untuk membantu mewujudkan perdamaian antara Korsel dan Korut. Trump diketahui sering membanggakan hubungan pribadinya dengan pemimpin Korut Kim Jong Un.

    “Satu-satunya orang yang dapat membuat kemajuan adalah Anda, Tuan Presiden,” ucap Lee kepada Trump. “Jika Anda menjadi pembawa damai, maka saya akan membantu Anda dengan menjadi penggerak,” cetusnya.

    Dalam pertemuan dengan Lee, Trump mengatakan dirinya berharap untuk dapat bertemu kembali dengan Kim Jong Un, kemungkinan tahun ini. Selama masa jabatan pertamanya, Trump sudah tiga kali bertemu Kim Jong Un, termasuk pertemuan di Hanoi yang membahas denuklirisasi namun gagal mencapai kesepakatan.

    Halaman 2 dari 3

    (whn/dek)

  • Korut Kesal Presiden Korsel Bahas Denuklirisasi: Munafik!

    Korut Kesal Presiden Korsel Bahas Denuklirisasi: Munafik!

    Pyongyang –

    Korea Utara (Korut) mengecam komentar terbaru Presiden Korea Selatan (Korsel) Lee Jae Myung soal denuklirisasi Semenanjung Korea, yang disampaikan dalam kunjungan ke Amerika Serikat (AS) pekan ini. Pyongyang menyebut Lee “munafik” dengan membahas soal denuklirisasi.

    Sejak menjabat pada Juni lalu, Lee mengupayakan hubungan yang lebih hangat dengan Korut yang memiliki senjata nuklir, dan berjanji untuk membangun “kepercayaan militer” dengan Pyongyang.

    Namun, Korut menegaskan tidak tertarik untuk memperbaiki hubungan dengan Korsel, yang merupakan sekutu keamanan regional utama AS.

    Saat berbicara dalam forum Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS) di Washington DC, seperti dilansir AFP, Rabu (27/8/2025), Lee mengatakan bahwa aliansi Korsel dan AS akan “ditingkatkan ke level global” ketika “ada jalan menuju denuklirisasi, perdamaian, dan koeksistensi di Semenanjung Korea”.

    Sejak pertemuan puncak yang berujung kegagalan dengan Washington DC pada tahun 2019, Pyongyang berulang kali menegaskan tidak akan pernah menyerahkan senjata nuklirnya. Korut bahkan telah mendeklarasikan diri sebagai negara nuklir yang “tidak dapat diubah”.

    Kantor berita resmi Korut, Korean Central News Agency (KCNA) menuduh Lee “berpura-pura memiliki keinginan untuk memulihkan hubungan” dengan Korut, namun telah mengungkapkan “wajah aslinya sebagai seorang maniak konfrontasi”.

    KCNA juga menyebut Lee “munafik” dengan pernyataan terbarunya tersebut.

    KCNA mengatakan bahwa penyebutan “denuklirisasi” oleh Lee “hanyalah mimpi naif, seperti berusaha menangkap awan yang melayang di langit”.

    Setelah bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Jepang Shigeru Ishiba di Tokyo pekan lalu, Lee juga mengatakan bahwa kedua negara — yang sama-sama sekutu keamanan AS — telah “menegaskan kembali komitmen bersama untuk denuklirisasi sepenuhnya di Semenanjung Korea”.

    KCNA menyatakan pada Rabu (27/8) bahwa Korut akan “tetap teguh pada pendirian untuk tidak meninggalkan senjata nuklir, martabat dan kehormatan negara”.

    Lee, dalam pertemuan dengan Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih pada Senin (25/8), Lee meminta Trump untuk membantu mewujudkan perdamaian antara Korsel dan Korut. Trump diketahui sering membanggakan hubungan pribadinya dengan pemimpin Korut Kim Jong Un.

    “Satu-satunya orang yang dapat membuat kemajuan adalah Anda, Tuan Presiden,” ucap Lee kepada Trump. “Jika Anda menjadi pembawa damai, maka saya akan membantu Anda dengan menjadi penggerak,” cetusnya.

    Dalam pertemuan dengan Lee, Trump mengatakan dirinya berharap untuk dapat bertemu kembali dengan Kim Jong Un, kemungkinan tahun ini. Selama masa jabatan pertamanya, Trump sudah tiga kali bertemu Kim Jong Un, termasuk pertemuan di Hanoi yang membahas denuklirisasi namun gagal mencapai kesepakatan.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Adu Rudal Hipersonik, Punya Rusia Bisa Ubah Target Jadi Debu

    Adu Rudal Hipersonik, Punya Rusia Bisa Ubah Target Jadi Debu

    Jakarta –

    Berkilauan di bawah sinar matahari yang menerpa sebuah lapangan parade di Beijing, rudal milik Tentara Pembebasan Rakyat China yang dibawa menggunakan truk bergerak perlahan melewati khalayak.

    Rudal itu berbentuk seperti jarum dengan panjang 11 meter dan berat 15 ton. Di setiap rudal, terlihat tulisan: “DF-17”.

    China baru saja memperkenalkan rudal hipersonik mereka yang diberi nama Dongfeng.

    Momen itu terjadi pada 1 Oktober 2019 dalam parade Hari Nasional China. Amerika Serikat sudah menyadari China sedang mengembangkan senjata itu.

    Namun, sejak saat itu, China terus meningkatkan kinerja rudal tersebut.

    Rudal itu dapat menjelajah lima kali lebih cepat dari kecepatan cahaya. Berkat kecepatan dan kemampuannya untuk bermanuver, rudal itu menjadi senjata yang hebat, sampai-sampai bisa mengubah cara berperang.

    Inilah yang membuat persaingan global untuk mengembangkan rudal itu makin panas.

    “[Persaingan seperti ini] tak pernah terlihat lagi setelah Perang Dingin.”

    AFP via Getty ImagesChina memperkenalkan rudal hipersonik DF-17 di parade militer pada 2019.

    Perlombaan rudal hipersonik Rusia, China, dan Amerika Serikat

    Upacara di Beijing itu memicu spekulasi mengenai kemungkinan peningkatan ancaman dari pengembangan teknologi hipersonik oleh China. Saat ini, China memimpin di bidang rudal hipersonik, diikuti Rusia.

    Amerika Serikat mulai menyusul, sementara Kerajaan Bersatu belum punya sama sekali rudal hipersonik.

    Freer dari Council on Geostrategy, yang mendapatkan sebagian dananya dari perusahaan-perusahaan pertahanan dan Kementerian Pertahanan, berpendapat bahwa alasan China dan Rusia bisa memimpin sebenarnya relatif sederhana.

    “Mereka memutuskan untuk mengivestasikan banyak uang untuk program-program ini sejak beberapa tahun lalu,” katanya.

    ReutersPengunjung berpose di depan kendaraan militer yang membawa senjata, termasuk rudal hipersonik DF-17 di pertunjukan di Beijing.

    Sementara itu, kebanyakan negara Barat menghabiskan sebagian besar waktu dalam dua dekade pertama di abad ini untuk memerangi terorisme yang terinspirasi dari jihadi di dalam negeri mereka, dan perang-perang melawan pemberontakan di mancanegara.

    Saat itu, kemungkinan bertempur melawan musuh dengan persenjataan modern masih tampak jauh.

    “Akibatnya, kita gagal menyadari kebangkitan masif China sebagai kekuatan militer,” ucap Sir Alex Younger, tak lama setelah pensiun sebagai kepala Badan Intelijen Inggris pada 2020.

    Negara-negara lain juga sudah berpacu lebih maju. Israel punya rudal hipersonik Arrow 3 yang didesain untuk menjadi pencegat.

    KCNA/EPA-EFE/REX/ShutterstockUji coba rudal balistik jarak menengah berisi hulu ledak hipersonik di Korea Utara.

    Iran juga mengklaim memiliki senjata hipersonik. Mereka menyatakan bakal meluncurkan rudal hipersonik ke arah Israel saat perang 12 hari pada Juni lalu.

    (Senjata itu benar-benar menjelajah di kecepatan sangat tinggi, tapi manuvernya diyakini tidak terlalu hebat hingga bisa masuk klasifikasi hipersonik).

    Sementara itu, Korea Utara sudah menggarap senjata hipersonik versi mereka sendiri sejak 2021. Mereka mengklaim sudah memiliki senjata yang layak dan berfungsi (seperti terlihat di gambar).

    Kini, AS dan Kerajaan Bersatu juga mulai berinvestasi pada teknologi rudal hipersonik, begitu pula negara-negara lain, termasuk Prancis dan Jepang.

    Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty ImagesIran mengklaim sudah meluncurkan rudal hipersonik ke arah Israel dalam perang 12 hari pada Juni lalu.

    AS tampak meningkatkan kekuatan pencegahan mereka, dan sudah memulai debut senjata hipersonik yang diberi nama “Dark Eagle”.

    Menurut Kementerian Pertahanan AS, Dark Eagle “mengingatkan pada kekuatan dan tekad negara kami dan tentaranya karena senjata Dark Eagle melambangkan semangat dan daya mematikan dari senjata hipersonik Angkatan Darat dan Angkatan Laut.”

    Namun, China dan Rusia saat ini sudah jauh di depan. Menurut beberapa pakar, ini bisa berpotensi menjadi kekhawatiran.

    Sangat cepat dan sangat tidak menentu

    Hipersonik berarti sesuatu yang bergerak di kecepatan Mach5 atau lebih cepat. Itu berarti lima kali lebih cepat dari kecepatan suara atau sekitar 6.208,8 kilometer per jam.

    Ini menempatkan rudal hipersonik ke level yang bukan cuma supersonik, yang berarti bergerak di atas kecepatan suara (1.234,37 km per jam).

    Kecepatan ini menjadi salah satu alasan rudal hipersonik dianggap sebagai ancaman.

    Rudal hipersonik tercepat saat ini adalah Avangard milik Rusia, yang kecepatannya diklaim bisa mencapai Mach 27 (33.313,42 km per jam), walau kecepatannya lebih sering tercatat di angka sekitar Mach 12 (14.805 km per jam), atau 3,2 km per detik.

    Namun, kalau masalah kekuatan menghancurkan, rudal hipersonik tak jauh berbeda dari rudal supersonik atau subsonik, menurut Freer.

    “Yang membedakan mereka adalah kesulitannya untuk dideteksi, dipantau, dan dicegat,” ucapnya.

    BBC

    Secara umum, ada dua jenis rudal hipersonik. Pertama, rudal “boost-glide” yang mengandalkan roket (seperti DF-17 milik China) untuk meluncurkan rudal ke arah yang ditentukan, terkadang tepat di atas atmosfer Bumi.

    Dari sana, rudal itu akan meluncur turun dengan kecepatan luar biasa.

    Tak seperti rudal-rudal balistik pada umumnya, yang meluncur dengan arah yang bisa diprediksi, kendaraan yang membawa rudal hipersonik dapat bergerak lebih tak menentu, lalu bermanuver saat sudah mengarah ke target.

    Kedua, ada rudal jelajah hipersonik yang meluncur mendekati medan, tapi tetap berada di bawah radar supaya tidak terdeteksi.

    Kedua rudal itu sama-sama diluncurkan menggunakan roket.

    Saat sudah mencapai kecepatan hipersonik, sistem yang dikenal sebagai “mesin scramjet” kemudian aktif. Mesin itu menyedot udara saat terbang, mendorong rudal itu ke arah targetnya.

    Rudal-rudal ini dikenal sebagai “senjata berfungsi ganda”. Artinya, hulu ledaknya dapat berupa nuklir atau peledak tingkat tinggi konvensional.

    Namun, rudal ini bukan hanya soal kecepatan.

    Untuk dapat diklasifikasikan sebagai “hipersonik”, rudal itu harus bisa bermanuver. Dengan kata lain, tentara yang menembakkan rudal itu harus bisa mengubah arahnya secara tiba-tiba ke arah yang tidak tertebak, sementara rudal itu sedang bergerak di kecepatan ekstrem.

    Rudal itu pun akan sangat susah dicegat. Kebanyakan rudal berbasis darat tidak bisa mendeteksi rudal hipersonik hingga senjata itu sudah di detik-detik akhir penerbangan.

    “Dengan terbang di bawah radar, rudal itu bisa menghindari deteksi awal dan baru muncul di sensor di akhir fase terbang, membuat kesempatan untuk mencegat rudal ini sangat terbatas,” tutur Patrycja Bazylczyk, peneliti di Missile Defence Project di Centre for Strategic and International Studies di Washington DC, yang mendapatkan pendanaan dari pemerintahan AS dan perusahaan pertahanan.

    Jawaban dari tantangan ini, kata dia, adalah memperkuat sensor-sensor luar angkasa negara-negara Barat, yang bisa mengatasi keterbatasan radar di darat.

    Masyarakat melihat sisa-sisa rudal hipersonik Zircon milik Rusia yang menghantam bangunan di Kyiv pada November 2024. (AFP via Getty Images)

    Dalam skenario perang sesungguhnya, muncul pula pertanyaan mengkhawatirkan dari negara-negara yang menjadi target: apakah serangan itu menggunakan nuklir atau senjata konvensional?

    “Hipersonik tidak banyak mengubah sifat perang, tapi mengubah kerangka waktu kapan kalian beroperasi,” kata Tom Sharpe, seorang mantan Komandan Angkatan Laut Kerajaan Bersatu yang merupakan spesialis perang anti-udara.

    “Kepentingan dasar untuk mendeteksi musuh, dan menembak mereka, lalu bermanuver agar bisa menembak target bergerak seperti ini sebenarnya tidak berbeda dari rudal-rudal sebelumnya, baik itu balistik, supersonik, atau subsonik.”

    “Langkah-langkah yang harus dilakukan target serangan untuk melacak atau menghancurkan rudal hipersonik juga sama seperti sebelumnya, tapi waktunya saja lebih sedikit.”

    Ada tanda-tanda teknologi ini meresahkan AS. Pada Februari lalu, Badan Riset Kongres AS merilis sebuah laporan yang salah satunya berisi peringatan.

    “Pejabat-pejabat pertahanan AS menyatakan bahwa arsitektur sensor darat dan luar angkasa tidak cukup untuk mendeteksi dan melacak senjata-senjata hipersonik,” demikian bunyi peringatan itu.

    Namun, sejumlah pakar meyakini sebagian kehebohan soal hipersonik ini terlalu berlebihan.

    Apakah kehebohan ini berlebihan?

    Sidharth Kaushal dari lembaga kajian pertahanan Royal United Services Institute merupakan salah satu ahli yang menganggap rudal hipersonik bukan terobosan yang bisa mengubah peperangan.

    “Kecepatan dan kemampuannya untuk bermanuver membuat rudal itu menarik jika melawan target-target berharga,” kata Sharpe.

    “Energi kinetiknya yang berpengaruh pada dampak serangan juga membuat senjata hipersonik berguna dalam menguburkan target, yang mungkin sulit dihancurkan dengan senjata konvensional sebelumnya.”

    Namun, kata Kaushal, walau senjata itu bisa meluncur lima kali lebih cepat dari kecepatan suara, ada beberapa cara untuk bertahan dari serangan hipersonik. Beberapa cara itu, ucapnya, “efektif”.

    Cara pertama yaitu membuat pihak yang meluncurkan rudal hipersonik lebih sulit melacak atau mengikuti target.

    “Kapal-kapal dapat melakukan segala cara untuk melindungi diri,” tuturnya.

    “Citra satelit yang kabur dari satelit komersial juga hanya bertahan beberapa menit, kemudian tak bisa lagi dijadikan acuan untuk menentukan lokasi target.”

    “Mendapatkan satelit yang terkini dan akurat untuk mencapai target saat ini sangat sulit dan mahal.”

    Namun, ia memperingatkan bahwa kecerdasan buatan dan teknologi-teknologi lainnya mungkin bisa mengubah keadaan ini seiring waktu berjalan.

    Waspada ancaman Rusia

    Bagaimanapun, faktanya Rusia dan China sudah “curi start” mengembangkan senjata hipersonik.

    “Saya pikir program hipersonik China sangat menakjubkan dan mengkhawatirkan,” ujar Freer.

    Namun, ia juga berkata, “Jika bicara soal Rusia, kita mungkin harus lebih waspada terhadap klaim mereka.”

    Pada November 2024, Rusia meluncurkan rudal balistik jarak menengah eksperimental di salah satu situs industri di Dnipro, Ukraina, yang dipakai sebagai lokasi uji coba.

    Ukraina menyatakan rudal itu meluncur dengan kecepatan hipersonik, yaitu Mach 11 atau sekitar 13.581 km per jam.

    Presiden Vladimir Putin mengklaim rudal bernama Oreshnik atau “pohon hazel” dalam bahasa Rusia itu bergerak dengan kecepatan Mach 10.

    BBC

    Hulu ledaknya dilaporkan sengaja dipecah menjadi beberapa proyektil lemah yang punya target masing-masing, sebuah metode yang sudah ada sejak Perang Dingin.

    Seseorang yang mendegar rudal itu mendarat berkata kepada saya bahwa suaranya tak begitu kencang, tapi ada beberapa dampak yang terlihat.

    Enam hulu ledak mendarat di target berbeda, tapi karena daya luncurnya lemah, kerusakan yang ditimbulkan tidak lebih signifikan dari pengeboman yang dilakukan Rusia di kota-kota Ukraina.

    Bagi Eropa, bahaya laten bagi negara-negara NATO datang dari rudal-rudal Rusia, yang beberapa di antaranya sudah ditempatkan di pesisir Baltik, tepatnya di Kaliningrad.

    Bagaimana jika Putin memerintahkan serangan di Kyiv menggunakan Oreshnik yang berisi peledak tingkat tinggi?

    BBC

    Putin mengklaim Oreshnik bakal diproduksi secara massal dan senjata itu, katanya, bisa mengubah target “menjadi debu”.

    Rusia juga punya rudal-rudal lainnya yang bisa meluncur dengan kecepatan hipersonik.

    Putin terus memuji rudal Kinzhal milik angkatan udara Rusia, dengan klaim rudal itu meluncur sangat cepat sampai tak bisa dicegat.

    Sejak saat itu, dia sudah menembakkan banyak rudal Kinzhal ke arah Ukraina. Namun ternyata, rudal Kinzhal bukan benar-benar hipersonik dan banyak di antaranya berhasil dicegat.

    China dan Rusia “curi start” pengembangan rudal hipersonik. (Getty Images)

    Salah satu senjata Rusia yang dikhawatirkan Barat adalah rudal Avangard yang sangat cepat dan bermanuver tinggi. Dalam upacara peluncurannya pada 2018, Putin mendeklarasikan Avangard tak terhentikan.

    Sidharth Kaushal menduga tugas utama rudal itu adalah “menghadapi pertahanan rudal AS”.

    “Program persenjataan Rusia juga mengindikasikan kapasitas mereka untuk memproduksi sistem seperti Avangard sebenarnya terbatas,” katanya.

    Di sisi lain, adu kekuatan pengaruh di Pasifik Barat antara China dan AS terus memanas.

    Perkembangan senjata rudal balistik China menimbulkan potensi ancaman serius bagi keberadaan angkatan laut AS di Laut China Selatan dan sekitarnya.

    China saat ini memiliki kekuatan persenjataan hipersonik paling kuat di dunia. Pada akhir 2024, China mengungkap kendaraan hipersonik terbaru mereka, GDF-600.

    Dengan muatan 1.200 kilogram, kendaraan itu bisa membawa sub-munisi dengan kecepatan mencapai Mach 7 (8.642 km per jam).

    ‘Momen penting’ dalam upaya Kerajaan Bersatu untuk mengejar ketertinggalan

    Kerajaan Bersatu tertinggal dalam perlombaan senjata ini, terutama jika melihat negara ini sebagai salah satu dari lima negara pemilik senjata nuklir yang menjadi anggota permanen Dewan Keamanan PBB.

    Namun belakangan, Kerajaan Bersatu berupaya mengejar ketertinggalan, atau setidaknya ikut serta dalam perlombaan senjata itu.

    Pada April, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Sains dan Laboratorium Teknologi mengumumkan bahwa para ilmuwan Kerajaan Bersatu sudah mencapai “momen penting” setelah mereka berhasil merampungkan satu program uji coba besar.

    Uji coba daya penggerak atau propulsi itu merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah Kerajaan Bersatu, industri, dan pemerintah AS.

    Dalam periode enam pekan, total 233 “uji coba statis yang sukses” berlangsung di Pusat Riset Langley NASA di Virginia, AS.

    Menteri Pertahanan Kerajaan Bersatu, John Healey, menyebutnya sebagai “momen penting”.

    Namun, Kerajaan Bersatu masih membutuhkan bertahun-tahun sampai senjatanya siap.

    Rudal Kinzhal diduga bukan hipersonik dan sudah beberapa kali berhasil dicegat. (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

    Selain menciptakan rudal hipersonik, negara-negara Barat juga harus fokus menciptakan pertahanan yang kuat, kata Freer.

    “Ketika bicara soal perang rudal, sama seperti dua sisi mata koin. Kalian harus bisa membatasi kerusakan sembari memiliki kemampuan untuk menyerang sistem peluncuran musuh,” ucap Freer.

    “Jika kalian mampu, dan kalian bisa mempertahankan diri sendiri dan juga menyerang balik, maka musuh cenderung tidak akan mencoba untuk memulai konflik.”

    Namun, Tom Sharpe masih berhati-hati untuk menyatakan sejauh mana kita harus khawatir sekarang ini.

    “Poin kunci dari hipersonik adalah kedua belah pihak masih sama-sama kesulitan dan belum ada yang sempurna,” katanya.

    Lihat juga Video ‘Korut Pamer Aksi Militer saat Bantu Rusia Lawan Ukraina’:

    (ita/ita)

  • Terungkap! Kim Jong Un Punya Pangkalan Rudal Rahasia Dekat China

    Terungkap! Kim Jong Un Punya Pangkalan Rudal Rahasia Dekat China

    Jakarta, CNBC Indonesia – Korea Utara diduga memiliki pangkalan militer rahasia yang berpotensi menampung rudal balistik antarbenua (ICBM) berkemampuan nuklir. Temuan ini dipublikasikan oleh Center for Strategic and International Studies (CSIS), lembaga think tank berbasis di Washington.

    Dalam laporan yang dirilis Rabu (21/8/2025), CSIS menyebut pangkalan bernama Sinpung-dong itu berlokasi di Provinsi Pyongan Utara, sekitar 27 km dari perbatasan China. Fasilitas tersebut diyakini mampu menampung enam hingga sembilan ICBM beserta peluncurnya.

    “Senjata ini menimbulkan potensi ancaman nuklir bagi Asia Timur dan daratan Amerika Serikat,” tulis CSIS, seperti dikutip The Guardian pada Jumat (22/8/2025).

    Laporan itu menyebut pangkalan Sinpung-dong adalah konfirmasi mendalam pertama dari sumber terbuka terkait fasilitas rahasia tersebut. Sinpung-dong disebut sebagai salah satu dari 15 hingga 20 pangkalan rudal, fasilitas pemeliharaan, dan penyimpanan hulu ledak yang tidak pernah dideklarasikan Pyongyang.

    Menurut CSIS, fasilitas itu tidak pernah masuk dalam agenda negosiasi denuklirisasi antara AS dan Korea Utara. “Peluncur dan rudal dapat meninggalkan pangkalan ini saat krisis atau perang, lalu melakukan peluncuran yang sulit dideteksi dari wilayah lain,” kata para peneliti.

    Pengungkapan ini datang di tengah meningkatnya ambisi nuklir Pyongyang. Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un sebelumnya menyerukan “ekspansi cepat” kemampuan nuklir negara itu, terutama setelah kegagalan KTT dengan Presiden AS Donald Trump di Hanoi pada 2019.

    Sejak pertemuan tersebut, Korea Utara menegaskan tidak akan menyerahkan senjata nuklirnya dan bahkan menyebut statusnya sebagai negara nuklir “tidak dapat diubah”.

    Situasi diperumit dengan semakin eratnya hubungan Korut dan Rusia pasca-invasi ke Ukraina. Badan intelijen Korea Selatan melaporkan Pyongyang mengirim lebih dari 10.000 tentara serta persenjataan ke Rusia pada 2024. Sebagai imbalan, Moskow disebut memberi dukungan teknologi satelit dan antariksa canggih.

    “Peluncur satelit dan ICBM memiliki sebagian besar teknologi dasar yang sama,” tulis CSIS, menegaskan bahwa kolaborasi ini berpotensi memperkuat kemampuan militer Korea Utara di level strategis.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Riset: GenAI Berpotensi Perluas Penyebaran Misinformasi hingga Ancaman Privasi – Page 3

    Riset: GenAI Berpotensi Perluas Penyebaran Misinformasi hingga Ancaman Privasi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Teknologi Generative Artificial Intelligence (GenAI) membuka babak baru bagi peradaban manusia. Namun, seiring dengan kemudahan akses dan beragam peluang yang ditawarkan, demokratisasi teknologi ini juga membawa risiko serius.

    Risiko tersebut mulai dari disinformasi hingga manipulasi informasi asing yang mengancam ketahanan digital.

    Riset dari Safer Internet Lab (SAIL) dan Center for Digital Society (CfDS) menunjukkan bahwa teknologi AI berpotensi memperbesar penyebaran misinformasi.

    Selain itu, AI juga mengancam integritas demokrasi, mendorong penipuan daring, dan memengaruhi geopolitik melalui praktik Foreign Information Manipulation and Intervention (FIMI), khususnya di kawasan Asia-Pasifik.

    Bahkan, CfDS secara spesifik menyoroti risiko serupa yang dapat dapat ‘dibentuk’ AI dalam konteks Pemilu 2024.

    Sebagai respons nyata, Centre for Strategic and International Studies (CSIS) melalui SAIL bekerja sama dengan Center for Digital Society (CfDS) menggelar Information Resilience and Integrity Symposium (IRIS) di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, baru-baru ini.