Xcloud.id

NGO: CSIS

  • Prudensi keuangan negara dalam menjaga kedaulatan ekonomi

    Prudensi keuangan negara dalam menjaga kedaulatan ekonomi

    Ketika banyak negara masih bergulat dengan tekanan utang dan inflasi tinggi, Indonesia justru berhasil menjaga ruang fiskal untuk merespons dinamika global tanpa menimbulkan ketidakstabilan

    Jakarta (ANTARA) – Tanggal 30 Oktober setiap tahun diperingati sebagai Hari Oeang Republik Indonesia, sebuah momentum yang mengingatkan bangsa ini pada pentingnya kedaulatan ekonomi.

    Sejarah mencatat bahwa pada tanggal tersebut tahun 1946, pemerintah Indonesia untuk pertama kalinya mengeluarkan mata uang sendiri sebagai simbol kemandirian ekonomi pasca-kemerdekaan.

    Oeang Republik Indonesia (ORI) bukan sekadar alat transaksi, melainkan lambang kemerdekaan dari penjajahan ekonomi yang selama ratusan tahun membelenggu negeri ini.

    Dalam konteks masa kini, semangat itu tetap relevan. Di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, pemerintah meneguhkan kembali pentingnya prinsip kehati-hatian atau prudensi dalam setiap langkah pengelolaan fiskal.

    Kebijakan fiskal yang dijalankan Kementerian Keuangan menekankan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dengan keberlanjutan fiskal jangka panjang. Prinsip kehati-hatian ini menjadi landasan moral dan teknokratis dalam setiap keputusan alokasi anggaran.

    Pemerintah tidak tergoda untuk mengeluarkan belanja besar tanpa perhitungan yang matang, melainkan menempatkan efisiensi dan dampak nyata bagi masyarakat sebagai prioritas utama. Dengan menjaga defisit APBN di bawah 3 persen terhadap PDB dan rasio utang di bawah 40 persen, Indonesia menunjukkan komitmen kuat terhadap tata kelola fiskal yang sehat.

    Menjaga stabilitas

    Kondisi ekonomi global dalam beberapa tahun terakhir penuh dengan ketidakpastian. Perang, perubahan iklim, dan disrupsi teknologi menciptakan tekanan yang kompleks terhadap stabilitas ekonomi dunia. Namun di tengah tantangan itu, Indonesia menjadi salah satu negara yang mampu menjaga stabilitas ekonomi dengan baik.

    IMF dalam laporannya tahun 2025 menyebutkan bahwa Indonesia termasuk dalam lima besar negara G20 yang berhasil menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas fiskal. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan tetap di kisaran 5,1 persen, sementara inflasi terkendali pada tingkat 3 persen sebagai suatu capaian yang jarang ditemui di negara berkembang.

    LPEM UI dalam riset terbarunya tahun 2024 menegaskan bahwa keberhasilan tersebut bukan kebetulan, melainkan hasil dari disiplin fiskal yang berkesinambungan. Belanja negara diarahkan untuk memperkuat sektor produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

    Di sisi lain, Kementerian Keuangan secara konsisten memperbaiki sistem penerimaan negara melalui digitalisasi pajak dan efisiensi administrasi. Reformasi pajak yang dilakukan tidak hanya memperluas basis penerimaan, tetapi juga meningkatkan transparansi dan kepercayaan wajib pajak.

    OECD dalam laporan Economic Outlook for Southeast Asia 2025 menilai strategi fiskal Indonesia sebagai salah satu yang paling adaptif di kawasan. Ketika banyak negara masih bergulat dengan tekanan utang dan inflasi tinggi, Indonesia justru berhasil menjaga ruang fiskal untuk merespons dinamika global tanpa menimbulkan ketidakstabilan.

    Hal ini menjadi bukti bahwa prinsip prudensi dalam kebijakan fiskal tidak berarti menahan pembangunan, melainkan memastikan setiap kebijakan berjalan efektif dan berkelanjutan.

    Dampak nyata bagi rakyat

    Kebijakan fiskal yang prudent terbukti memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Data BPS menunjukkan tingkat kemiskinan pada Maret 2025 turun menjadi 9,0 persen, terendah dalam satu dekade terakhir. Penurunan ini tidak hanya disebabkan oleh bantuan sosial, tetapi juga oleh penciptaan lapangan kerja di sektor-sektor produktif.

    Program padat karya, dukungan UMKM, serta insentif pajak untuk investasi domestik menjadi motor penggerak utama pengurangan kemiskinan. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,8 persen, didorong oleh meningkatnya kegiatan ekonomi digital dan manufaktur.

    Dalam laporan Indonesia Economic Prospects yang diterbitkan Bank Dunia pada Mei 2025, disebutkan bahwa disiplin fiskal yang diterapkan Indonesia menjadi faktor kunci dalam menjaga kepercayaan investor. Pengelolaan belanja yang transparan dan terukur membuat ekonomi domestik lebih tangguh menghadapi guncangan eksternal.

    Bahkan, peringkat sovereign credit rating Indonesia tetap stabil di level BBB dengan outlook positif menurut Fitch Ratings dan Standard & Poor’s. Ini mencerminkan keyakinan pasar internasional terhadap kredibilitas fiskal pemerintah.

    Pilar utama

    Kedaulatan ekonomi tidak hanya bergantung pada kemampuan memproduksi barang di dalam negeri, tetapi juga pada kemandirian fiskal. Kementerian Keuangan telah menjalankan reformasi struktural untuk memperkuat fondasi tersebut. Salah satunya adalah penerapan Medium-Term Fiscal Framework (MTFF) yang memastikan kesinambungan kebijakan antarperiode pemerintahan.

    Melalui kerangka ini, setiap rencana belanja negara harus disesuaikan dengan proyeksi pendapatan dan kapasitas fiskal jangka menengah, sehingga mengurangi risiko defisit yang tidak terkendali.

    Riset yang dilakukan Center for Strategic and International Studies (CSIS) tahun 2025 menemukan bahwa penerapan MTFF meningkatkan konsistensi antara perencanaan dan realisasi anggaran hingga 92 persen, lebih tinggi dibanding periode sebelumnya yang hanya 80 persen.

    Hasil ini menunjukkan bahwa tata kelola fiskal Indonesia semakin kredibel dan terukur. Selain itu, upaya memperkuat penerimaan negara dari sektor digital economy dan green economy menjadi langkah strategis dalam memperluas basis fiskal di masa depan.

    Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dalam riset internalnya menyebutkan bahwa digitalisasi perpajakan dan integrasi data keuangan lintas sektor mampu menekan kebocoran penerimaan hingga 15 persen dalam dua tahun terakhir. Langkah ini tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga memperkuat keadilan fiskal karena wajib pajak besar tidak lagi bisa menghindar dari kewajiban.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rasio Utang Pemerintah Dekati Level Pandemi, Berdampak ke Rating Kredit?

    Rasio Utang Pemerintah Dekati Level Pandemi, Berdampak ke Rating Kredit?

    Bisnis.com, JAKARTA — Rasio utang pemerintah per akhir semester I/2025 yang melebar ke 39,8% terhadap PDB dinilai belum akan memengaruhi persepsi investor maupun lembaga pemeringkat global. Meski demikian, pemerintah tetap perlu berhati-hati dan memastikan utang yang ditarik bersifat produktif. 

    Berdasarkan data terbaru Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu), rasio utang pemerintah menyentuh Rp9.138 triliun per Juni 2025.

    Besarannya nyaris menyentuh 40% terhadap PDB atau mendekati level pandemi Covid-19.

    Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Hosianna Evalita Situmorang menilai level rasio utang pemerintah hingga pertengahan tahun ini masih dalam koridor aman apabila mengacu pada Undang-Undang (UU) tentang Keuangan Negara, yakni 60% terhadap PDB. 

    Hosianna juga melihat bahwa persepsi investor tetap konstruktif karena jangkar disiplin fiskal, yakni defisit APBN masih di bawah 3% terhadap PDB, struktur tenor panjang dengan basis domestik yang kuat, serta prospek pertumbuhan. 

    “Bagi lembaga pemeringkat, arah kebijakan fiskal, kualitas belanja, perbaikan rasio pajak, dan kredibilitas fiskal dipandang lebih krusial. Ke depannya selama ini terjaga, risiko downgrade relatif dapat dihindari,” ujarnya, dikutip Selasa (14/10/2025).

    Hosianna turut melihat kebijakan pemerintah mengarah pada potensi pengurangan beban bunga utang pemerintah, sehingga kebutuhan gross issuance atau penerbitan surat utang bisa ditekan dengan toolkit yang lebih lincah. 

    Contohnya, quasi burden sharing ‘jilid baru’ antara pemerintah Bank Indonesia (BI) melalui stabilisasi kurva via operasi sekunder otoritas moneter hingga pengelolaan penempatan kas pemerintah.

    Debt switching serta penerbitan surat utang dari Danantara, yakni Patriot Bond, juga dinilai bisa ikut membantu pembiayaan pemerintah. 

    Di sisi lain, pemerintah juga dinilai masih memiliki bantalan sebelum melakukan lelang surat utang dengan merealokasi anggaran yang belum terserap dari kementerian atau lembaga. 

    “Dengan kombinasi ini, SBN 2026 tetap menarik (imbal hasil riil kompetitif, volatilitas kurva lebih terkelola) selama koordinasi fiskal–moneter dan komunikasi pasar dijaga konsisten,” terang Hosianna. 

    Di sisi lain, ekonom Center for Strategic and International Studies (CSIS) Deni Friawan turut menilai rasio utang pemerintah kini masih dalam batas aman meski sudah mendekati level pandemi. Terlebih, dia menilai rasio utang menunjukkan ketahanan terhadap risiko eksternal seba komposisi utang didominasi dengan penerbitan SBN domestik yakni Rp7.980 triliun.

    Akan tetapi, Deni tidak menampik kondisi terkini rasio utang pemerintah tetap akan menjadi perhatian investor dan lembaga pemeringkat. Kaitannya terkait dengan keberlanjutan fiskal dan strategi pembiayaan ke depan.

    Deni menggarisbawahi besarnya kebutuhan pembiayaan atau pembayaran utang jatuh tempo dan bunga dalam masa 2026-2028.

    Adapun mengenai risiko penurunan rating surat utang pemerintah, lembaga-lembaga seperti Fitch, Moody’s maupun S&P dinilai tidak hanya akan melihat rasio, melainkan juga prospek pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, dan efektivitas kebijakan fiskal.

    “Jika utang meningkat tanpa disertai penguatan institusi fiskal dan reformasi pendapatan, maka risiko penurunan outlook atau peringkat bisa terjadi. Tapi, selama rasio utang tetap moderat dan pemerintah menunjukkan komitmen fiskal, kemungkinan pemangkasan peringkat masih terbatas,” jelasnya kepada Bisnis. 

    Adapun mengenai rencana penerbitan SBN tahun depan sebagai salah satu instrumen pembiayaan fiskal, terang Deni, akan bergantung pada kredibilitas kebijakan fiskal dan kondisi pasar global. Salah satu tantangan yang dihadapi yakni suku bunga global yang relatif masih tinggi. 

    Tidak hanya itu, kompetisi dengan obligasi dari negara lain, serta instrumen investasi selain SBN juga tinggi. “Karena itu, agar SBN kita menarik pemerintah perlu menawarkan yield yang kompetitif, menjaga stabilitas makro dan nilai tukar, meningkatkan transparansi dan perbaikan komunikasi. Selain itu, penting juga untukk memperluas basis investor, termasuk investor ritel,” pungkasnya.

  • Perang Dagang AS vs China Memanas, Trump Umumkan Kebijakan Baru

    Perang Dagang AS vs China Memanas, Trump Umumkan Kebijakan Baru

    Bisnis.com, JAKARTA — Perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China memanas usai Presiden Donald Trump kembali memperketat kebijakan perdagangan terhadap negeri Panda tersebut.

    Mengutip laporan Reuters, Sabtu (11/10/2025), Trump mengumumkan rencana kenaikan tarif hingga 100% terhadap seluruh ekspor China ke AS, disertai dengan pembatasan baru atas ekspor perangkat lunak penting mulai 1 November. Kebijakan tersebut diumumkan sembilan hari sebelum berakhirnya masa keringanan tarif yang saat ini masih berlaku.

    Langkah ini diambil sebagai tanggapan atas keputusan Beijing yang memperluas kontrol ekspor terhadap mineral langka (rare earth elements), komponen penting dalam industri teknologi seperti kendaraan listrik, mesin pesawat, dan radar militer. China saat ini menguasai lebih dari 90% pasokan global mineral tersebut.

    Trump menyebut langkah China mengejutkan, menandai keretakan terbesar dalam hubungan kedua negara dalam enam bulan terakhir.

    “Untuk setiap unsur yang mereka kuasai, kami memiliki dua,” kata Trump.

    Selain tarif baru, Trump juga mengancam akan membatasi ekspor pesawat dan suku cadangnya ke China. Sumber di lingkaran pemerintah AS menyebutkan Gedung Putih sedang menyiapkan daftar tambahan produk yang akan menjadi target kebijakan baru ini.

    Trump bahkan meragukan rencana pertemuannya dengan Presiden China Xi Jinping, yang dijadwalkan tiga minggu lagi di Korea Selatan. “Sekarang tampaknya tidak ada alasan untuk melanjutkan,” tulisnya di platform Truth Social.

    Namun di Gedung Putih, dia menegaskan belum membatalkannya dan kemungkinan tetap akan dilaksanakan. Pihak Beijing sendiri belum mengonfirmasi rencana pertemuan tersebut.

    Pernyataan Trump memicu kepanikan di pasar global. Indeks S&P 500 anjlok lebih dari 2%, menjadi penurunan harian terbesar sejak April. 

    Investor beralih ke aset aman seperti emas dan obligasi AS, sementara nilai dolar melemah terhadap beberapa mata uang utama. Saham-saham teknologi juga jatuh tajam pada perdagangan setelah jam bursa. Craig Singleton, analis dari Foundation for Defense of Democracies, menilai langkah Trump bisa menandai akhir dari gencatan tarif antara Washington dan Beijing. 

    “AS melihat langkah ekspor China sebagai bentuk pengkhianatan. Beijing tampaknya terlalu percaya diri,” ujarnya.

    Dalam unggahan di media sosial, Trump menuduh China telah mengirimkan surat ke berbagai negara untuk memberi tahu bahwa mereka akan membatasi ekspor semua unsur terkait produksi mineral langka. 

    Dia mengklaim telah menerima keluhan dari negara-negara lain yang merasa dirugikan oleh kebijakan tersebut. Sementara itu, pemerintah China menambah lima jenis mineral dan puluhan teknologi pemurnian baru ke dalam daftar ekspor yang dibatasi, serta mewajibkan produsen asing yang menggunakan bahan asal China untuk mematuhi aturan tersebut.

    Ketegangan ekonomi ini menambah daftar panjang gesekan antara dua negara. Sehari sebelumnya, pemerintahan Trump mengusulkan pelarangan maskapai China terbang melintasi wilayah udara Rusia untuk rute ke dan dari AS. 

    Komisi Komunikasi Federal AS (FCC) juga melaporkan jutaan produk elektronik China telah dihapus dari situs e-commerce besar di AS karena melanggar ketentuan impor.

    Para analis menilai, KTT APEC di Korea Selatan pada akhir Oktober bisa menjadi titik krusial bagi hubungan ekonomi AS–China, terutama jika pertemuan Trump–Xi tetap berlangsung.

    “Situasi ini akan menjadi menarik. Kedua pihak tampaknya sedang meningkatkan tekanan agar lawannya mengalah menjelang APEC atau sebaliknya, mereka sudah menganggap kesepakatan di APEC mustahil dan kini berupaya memperkuat posisi tawar masing-masing untuk babak berikutnya,” kata pakar ekonomi China di Center for Strategic and International Studies (CSIS), Scott Kennedy. 

  • Alasan Trump Mendadak Ngamuk Naikkan Tarif 100% ke China

    Alasan Trump Mendadak Ngamuk Naikkan Tarif 100% ke China

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi menghidupkan kembali perang dagang dengan China. Pada Jumat (10/10/2025), ia mengumumkan kenaikan tarif impor hingga 100% terhadap produk asal Beijing.

    Melansir Reuters, Trump juga mengeluarkan kontrol ekspor baru untuk “semua perangkat lunak penting” terhadap China mulai 1 November atau sembilan hari sebelum masa keringanan tarif berakhir.

    Langkah ini diambil setelah China memperluas kontrol ekspor terhadap unsur tanah jarang, bahan krusial bagi industri teknologi global, mulai dari kendaraan listrik hingga radar militer.

    “Itu mengejutkan. Saya pikir itu sangat, sangat buruk,” ujar Trump di Gedung Putih menanggapi kebijakan China. “Untuk setiap elemen yang berhasil mereka monopoli, kita punya dua.”

    Trump juga sempat menyebut bahwa pertemuannya dengan Presiden Xi Jinping di Korea Selatan, yang dijadwalkan tiga minggu mendatang, kemungkinan besar dibatalkan.

    “Sekarang tampaknya tidak ada alasan untuk melakukannya,” tulisnya di platform Truth Social. Meski begitu, ia menambahkan, “Saya belum membatalkan. Saya berasumsi kita mungkin akan mengadakannya.”

    Alasan Trump Ngamuk ke Beijing

    Menurut sejumlah analis, kemarahan Trump dipicu oleh langkah Beijing yang dianggap mengkhianati semangat gencatan senjata tarif yang dicapai awal tahun ini.

    “Postingan Trump bisa jadi awal dari berakhirnya gencatan senjata tarif,” kata Craig Singleton, pakar China di Foundation for Defense of Democracies. “Washington menilai langkah ekspor kontrol Beijing sebagai pengkhianatan. Beijing tampaknya telah bertindak berlebihan.”

    China diketahui memproduksi lebih dari 90% logam tanah jarang dunia, yang menjadi tulang punggung banyak sektor industri strategis. Keputusan Beijing memperketat pengendalian ekspor ini dinilai sebagai “perintah bersaing” yang mengancam kepentingan industri AS.

    “Trump merasa harus membalas secara finansial karena langkah China itu mengancam dominasi teknologi dan keamanan ekonomi AS,” ujar Scott Kennedy, analis di Center for Strategic and International Studies (CSIS).

    Dampak Langsung ke Pasar

    Reaksi pasar terhadap keputusan Trump terbilang cepat. Indeks S&P 500 merosot lebih dari 2%, penurunan harian terbesar sejak April. Saham-saham teknologi juga anjlok dalam perdagangan pasca-pasar, sementara investor berbondong-bondong mencari aset aman seperti emas dan surat utang AS.

    Selain tarif, Trump juga mengancam akan menerapkan kontrol ekspor baru untuk pesawat dan komponennya, langkah yang dapat memperluas dampak perang dagang ke sektor manufaktur besar.

    Ketegangan terbaru ini memperumit rencana pertemuan kedua negara di sela-sela KTT APEC di Korea Selatan akhir Oktober. Para analis menilai kedua pihak kini tengah memainkan strategi tekanan untuk memperkuat posisi tawar sebelum forum tersebut.

    “Mereka sama-sama meningkatkan tensi menjelang APEC,” ujar Kennedy. “Trump ingin menunjukkan ketegasan, sementara Beijing menguji seberapa jauh Washington berani menekan.”

    Dengan retaknya kembali hubungan dua ekonomi terbesar dunia, pasar kini menanti apakah Trump benar-benar akan menjalankan tarif 100% itu, atau hanya menggertak untuk mendorong konsesi baru dari China.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • AS-China Memanas Lagi, Produsen Chip Dunia Ketar-ketir

    AS-China Memanas Lagi, Produsen Chip Dunia Ketar-ketir

    Jakarta –

    Ketegangan antara Amerika Serikat dan China kembali meningkat dan kali ini industri semikonduktor menjadi taruhannya. Presiden AS Donald Trump pada Jumat (10/10) mengancam akan membatalkan pertemuannya dengan Presiden Xi Jinping, setelah Beijing memperketat kontrol ekspor logam tanah jarang – bahan penting dalam pembuatan chip.

    Pembatasan ini menjadi langkah besar pertama Beijing untuk menerapkan yurisdiksi jangka panjang atas perusahaan asing, khususnya di sektor semikonduktor dan AI. Aturan baru mewajibkan persetujuan ekspor untuk segala material yang mengandung logam tanah jarang dari China-bahkan dalam jumlah kecil-dan secara eksplisit menargetkan komponen untuk chip komputer serta penelitian AI dengan aplikasi militer.

    “Ini adalah kontrol ekspor terketat yang pernah diterapkan China,” tegas Gracelin Baskaran, direktur fokus mineral kritis di Center for Strategic and International Studies (CSIS). “Jelas bahwa mereka punya wewenang untuk memaksa kepatuhan, bukan hanya dari perusahaan AS, tapi seluruh dunia.”

    Beberapa analis mempertanyakan durasi pembatasan ini, yang dianggap sebagai manuver pencitraan menjelang kunjungan Presiden AS Donald Trump ke Asia akhir bulan ini, termasuk pertemuan potensial dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping.

    Belum jelas bagaimana China akan memantau jejak logam tanah jarang di tingkat mikroskopis untuk menegakkan aturan. Pada Jumat lalu, Trump mengancam membatalkan pertemuan tersebut, menyebut kebijakan baru sebagai “bermusuhan” dan berjanji “kenaikan besar-besaran” tarif impor dari China.

    Dalam unggahan di Truth Social, Trump menulis: “Saya selalu merasa mereka sedang mengintai, dan sekarang, seperti biasa, saya terbukti benar! Tiongkok tidak boleh ‘menawan’ dunia. AS punya posisi monopoli yang lebih kuat-saya hanya belum pakai, sampai sekarang!”

    Chip Jadi Korban Perang Ekonomi

    Dilansir dari Bloomberg, seorang sumber yang akrab dengan ASML Holding NV-perusahaan Belanda yang memasok mesin pembuat semikonduktor paling mutakhir di dunia-pembatasan ekspor ini berpotensi melumpuhkan operasional.

    “Perusahaan sedang bersiap menghadapi gangguan, terutama karena klausul yang mewajibkan perusahaan asing meminta persetujuan China untuk mengekspor kembali produk berbahan logam tanah jarang,” ujar sumber tersebut, yang meminta anonim karena sensitivitas isu.

    ASML disebut sedang melobi pemerintah Belanda dan Amerika Serikat untuk mencari alternatif pasokan. Saat dikonfirmasi, ASML menolak memberikan komentar.

    Di sisi lain, seorang manajer senior di perusahaan chip besar AS mengungkapkan bahwa timnya masih mengkaji dampak potensial. “Risiko paling nyata saat ini adalah kenaikan harga magnet yang bergantung pada logam tanah jarang, yang vital bagi rantai pasokan chip,” kata sumber anonim tersebut.

    Sementara itu, pejabat di perusahaan chip AS lainnya mengaku sedang buru-buru mengidentifikasi produk yang mengandung bahan dari China, dengan kekhawatiran bahwa persyaratan lisensi ekspor akan “melumpuhkan” alur pasok global.

    Produsen chip terbesar dunia seperti Intel Corp., Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), dan Samsung Electronics Co. juga bergantung pada ASML untuk produksi semikonduktor. Ketiganya menolak berkomentar atas permintaan.

    (afr/afr)

  • Peneliti CSIS Ungkap Potensi Efek Government Shutdown AS terhadap Perekonomian RI

    Peneliti CSIS Ungkap Potensi Efek Government Shutdown AS terhadap Perekonomian RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Penghentian operasional pemerintahan Amerika Serikat (AS) atau government shutdown diperkirakan bisa berdampak kepada perekonomian global, termasuk Indonesia. Namun, besaran dampak yang juga bisa memengaruhi target pertumbuhan ekonomi pemerintah RI akan tergantung dengan lamanya durasi shutdown.

    Peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia Deni Friawan menilai dampak government shutdown terhadap perekonomian Indonesia akan relatif terbatas apabila berlangsung kurang dari dua pekan. Namun, jika situasi tersebut berlarut hingga sebulan atau lebih, pengaruhnya terhadap perekonomian global akan semakin besar.

    “Kalau misalnya lebih dari tiga atau empat minggu dan berlarut-larut, permasalahan domestik Amerika Serikat ini tentunya akan punya dampak yang besar terhadap perekonomian dunia, mengingat US punya peranan yang besar terhadap perekonomian dunia. Dan itu pastinya akan berdampak ke perekonomian Indonesia baik secara langsung atau tidak langsung,” jelas Deni kepada Bisnis, Jumat (3/10/2025).

    Menurutnya, ketidakpastian global akan meningkat apabila penutupan pemerintahan berlangsung lama. Situasi ini mendorong investor melakukan flight-to-safety dengan memindahkan investasinya ke aset yang dianggap aman seperti emas atau ke negara-negara maju, termasuk AS. Kondisi tersebut berpotensi memicu capital outflow dari negara berkembang, termasuk Indonesia, baik di pasar saham maupun obligasi.

    “Tentu akan menekan rupiah dan menekan IHSG. Itu yang pertama,” ujar peneliti ekonomi lulusan Universitas Indonesia (UI) dan Kyung Hee University, Korea Selatan itu.

    Selain berdampak pada pasar keuangan, Deni menyebut shutdown yang berkepanjangan juga bisa mengurangi konsumsi masyarakat AS. Jika daya beli turun, permintaan terhadap ekspor dari negara mitra, termasuk Indonesia, berisiko melemah. Selama ini, ekspor Indonesia ke AS didominasi produk tekstil, garmen, alas kaki, dan elektronik.

    “Jadi tentu ini menjadi tambahan tekanan terhadap ekspor Indonesia yang sebelumnya juga sudah tertekan dari dampak reciprocal tariffs yang dilakukan sampai 19% itu,” terangnya.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor Indonesia ke AS pada Agustus 2025 sebesar US$2,72 miliar, turun 12,39% secara bulanan (month-to-month/mtm), namun masih naik 2,96% secara tahunan (year-on-year/yoy).

    Lebih lanjut, Deni menilai target pertumbuhan ekonomi 5,2% (yoy) pada 2025 yang ditetapkan pemerintah sudah sulit dicapai bahkan sebelum adanya shutdown. “Jadi adanya shutdown ini semakin mempersulit pencapaian target 5.2% itu,” ujarnya.

    Berdasarkan laporan sebelumnya, pemerintah AS yang dipimpin Presiden Donald Trump menghentikan sebagian operasionalnya sejak Rabu (1/10/2025) akibat belum tercapainya kesepakatan antara pemerintah dan Kongres terkait pendanaan federal.

  • Airlangga Sebut Shutdown Pemerintahan AS Bikin Perundingan Tarif 19% Tertunda

    Airlangga Sebut Shutdown Pemerintahan AS Bikin Perundingan Tarif 19% Tertunda

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap dampak pasti penghentian operasional pemerintahan Amerika Serikat (AS), atau government shutdown, kepada Indonesia adalah proses perundingan dagang mengenai tarif impor. 

    Sebelumnya, pemerintah menyebut penerapan tarif impor 19% terhadap barang Indonesia ke AS belum berlaku secara riil di lapangan. Kedua negara masih menyusun dokumen hukum atau legal drafting untuk penerapan tarif 19% untuk barang Indonesia ke AS dan sebesar 0% untuk sebaliknya. 

    Pemerintah Indonesia dalam hal ini juga masih mengupayakan negosiasi untuk pengecualian sejumlah komoditas Indonesia dari bea masuk ke AS sebesar 19% itu. Proses bilateral itu masih berlangsung antara tim negosiator RI dengan pemerintah AS. 

    “Ya dampaknya jelas terkait dengan perundingan dagang. Dengan shutdown ya berhenti dulu,” jelas Airlangga kepada wartawan, Jumat (3/10/2025). 

    Namun demikian, Airlangga menyebut government shutdown di AS tidak akan banyak berpengaruh terhadap finalisasi perundingan tarif impor itu. Apalagi, tarif sebesar 19% itu sudah bersifat final. “Saya rasa sih enggak [berpengaruh], enggak banyak pengaruh. Relatif kita sudah selesai itu,” terangnya. 

    Airlangga juga menilai shutdown tidak akan berdampak kepada nilai tukar rupiah dan pasar keuangan RI. “Tidak itu kan pemerintah Amerika, beda,” papar Menko Perekonomian sejak 2019 itu. 

    Sementara itu, Peneliti dari Center for Strategic and International (CSIS) Indonesia, Deni Friawan menilai dampak government shutdown di AS terhadap perekonomian Indonesia akan terbatas apabila durasi penghentian operasional pemerintahan di sana hanya kurang dari dua pekan. Besaran dampaknya akan berbeda kalau durasinya bisa satu bulan. 

    “Kalau misalnya lebih dari tiga atau empat minggu dan berlarut-larut, permasalahan domestik Amerika Serikat ini tentunya akan punya dampak yang besar terhadap perekonomian dunia, mengingat US punya peranan yang besar terhadap perekonomian dunia. Dan itu pastinya akan berdampak ke perekonomian Indonesia baik secara langsung atau tidak langsung,” jelas Deni kepada Bisnis, Jumat (3/10/2025).

    Peneliti CSIS sejak 2007 itu menilai dampak government shutdown kepada perekonomian di Indonesia maupun negara lain akan semakin meningkatkan ketidakpastian global. 

    Situasi ketidakpastian yang meningkat akan membuat investor mencari aset-aset investasi yang lebih aman, atau perilaku flight-to-safety. Investor akan melarikan investasinya ke aset yang lebih aman seperti emas, atau modalnya ke negara-negara yang dinilai lebih aman seperti AS. 

    Dengan begitu, terjadi aliran modal asing keluar alias capital outflow dari negara-negara seperti Indonesia yang terkategorikan sebagai emerging markets. Hal itu bisa terjadi baik di pasar saham maupun obligasi domestik. 

    “Tentu akan menekan rupiah dan menekan IHSG. Itu yang pertama,” jelas peneliti ekonomi lulusan Universitas Indonesia (UI) dan Kyung Hee University, Korea Selatan itu. 

  • Pentingnya Menghormati Kedaulatan Negara dalam Mewujudkan Perdamaian Dunia

    Pentingnya Menghormati Kedaulatan Negara dalam Mewujudkan Perdamaian Dunia

    Jakarta: Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat berujar bahwa saling menghormati kedaulatan setiap negara dan menjunjung tinggi hukum internasional harus dikedepankan dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia. 

    “Upaya menciptakan perdamaian harus bertolak dari kesepahaman bahwa damai berarti komitmen pada kemanusiaan untuk mengakhiri semua bentuk permusuhan,” kata Lestari Moerdijat dalam sambutan tertulisnya pada diskusi daring bertema Peran Indonesia dalam Perdamaian Timur Tengah Pasca Serangan Israel ke Qatar yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (24/9). 

    Diskusi yang dimoderatori Luthfi Assyaukanie, Ph.D (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Dian Wirengjurit (Duta Besar RI untuk Iran periode 2012-2016), Prof. Dr. Siti Mutiah Setiawati (Guru Besar Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada), dan Broto Wardoyo, S.Sos., M.A., Ph.D. (Dosen Hubungan Internasional, Universitas Indonesia) sebagai narasumber. 

    Selain itu, hadir pula Dr. Shafiah F. Muhibat (Wakil Direktur Eksekutif Bidang Studi Centre for Strategic and International Studies/CSIS) sebagai penanggap.

    Menurut Lestari, perdamaian juga memungkinkan kebebasan bernegara serta prasyarat bagi penghormatan pada martabat manusia.

    Rerie, sapaan akrab Lestari, mengungkapkan, terkait serangan Israel ke Doha, Qatar pada 9 September 2025, sikap pemerintah RI yang mendukung kedaulatan Qatar merupakan langkah yang tepat. 

    Rerie berpendapat, kehadiran Indonesia pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Darurat negara-negara Arab dan Islam pada Senin (15/9) lalu, harus diletakkan dalam koridor merealisasikan amanat Konstitusi UUD 1945 untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

    Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu menilai, solidaritas Indonesia pada negara lain mesti diperkuat melalui legitimasi diplomatik. 

    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mendorong agar Indonesia dapat menjadi negara yang mampu berdialog dengan berbagai pihak yang berkonflik agar tercipta harmoni dalam keberagaman, sebagaimana Indonesia yang damai dengan realitas multi-diversity. 
     

    Duta Besar RI untuk Iran periode 2012-2016, Dian Wirengjurit mengungkapkan, Qatar dinilai sejumlah pihak sebagai negara yang bersikap ambigu. 

    Dalam setiap terjadi perselisihan di kawasan, ujar Dian, Qatar selalu mengajukan diri sebagai penengah, sebagai realisasi kebijakan negara Qatar yang selalu ingin berperan sebagai penyeimbang. 

    Menurut Dian, bila ingin berperan dalam penyelesaian konflik antarnegara di Timur Tengah, Indonesia tidak memiliki leverage. 

    Selain itu, tambah dia, Qatar merupakan salah satu negara Timur Tengah yang mempersilakan Hamas membuka kantor perwakilan. 

    Bahkan Israel, jelas Dian, punya kantor perwakilan dagang di Doha, Qatar, meski kedua negara tidak punya hubungan diplomatik. 

    Kondisi itulah, menurut Dian, yang membuat Qatar dipermudahkan untuk berperan menjadi penengah dalam konflik antara Hamas dan Israel. 

    Sebaliknya, tambah dia, dengan kondisi tersebut upaya Indonesia cukup sulit untuk bisa berperan sebagai penengah dalam konflik Palestina-Israel. 

    “Indonesia hanya bisa berperan dalam konteks bantuan kemanusiaan dalam konflik Palestina-Israel,” kata Dian. 

    Sebaliknya, Guru Besar Hubungan Internasional, UGM, Siti Mutiah Setiawati berpendapat, sekecil apa pun Indonesia dapat berperan dalam mewujudkan perdamaian pada konflik Palestina-Israel. 

    Salah satu bentuk sumbangsih Indonesia dalam konflik itu, jelas Siti, adalah dukungan penuh upaya mewujudkan Palestina sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. 

    Terpenting, jelas Siti, sekecil apa pun bentuk dukungan Indonesia dapat dilihat oleh dunia. 

    Menurut Siti, sejumlah langkah diplomasi Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina di berbagai kesempatan merupakan sumbangan yang penting dalam proses  menyelesaikan konflik Palestina-Israel. 

    Pascaserangan Israel ke Qatar, ujar Siti, Presiden Prabowo pun langsung bertemu dengan Emir Qatar, untuk menyampaikan simpati. 

    Pada saat yang bersamaan, Menteri Luar Negeri RI menghadiri KTT Darurat OKI di Doha, Qatar. 

    Selain itu, tambah Siti, sejumlah pernyataan Presiden Prabowo terkait usul two state solution dan pengakuan Palestina sebagai negara merdeka, juga merupakan langkah yang penting. 

    Dosen Hubungan Internasional UI, Broto Wardoyo berpendapat, cukup sulit bagi Indonesia dapat berperan aktif dalam mewujudkan perdamaian di Timur Tengah. 

    Tetapi, tegas Broto, kondisi itu bukan berarti tidak bisa direalisasikan.

    Peta politik Timur Tengah pasca-Israel menyerang Qatar, menurut Broto, tidak banyak berubah karena ketergantungan negara-negara di Timur Tengah terhadap Amerika masih tetap besar. 

    Menurut Broto, semua negara Arab yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, pada titik tertentu pasti memiliki ketergantungan terhadap Amerika Serikat. 

    “Dengan kondisi tersebut, mungkinkah negara-negara di Timur Tengah dapat satu suara dalam menyikapi konflik-konflik yang terjadi? Kondisinya memang cukup kompleks,” ujar Broto. 

    Wakil Direktur Eksekutif Bidang Studi CSIS, Shafiah F. Muhibat mengungkapkan, beragamnya pendapat yang berkembang terkait penyelesaian konflik  di Timur Tengah saat ini menunjukkan bahwa Indonesia masih jauh untuk bisa berperan aktif dalam ikut mewujudkan perdamaian di Timur Tengah. 

    Menurut Shafiah, negara-negara Arab tersandera dengan kepentingan masing-masing dalam upaya mewujudkan perdamaian di Timur Tengah. 

    Sehingga, Shafiah menilai, ide Indonesia berperan aktif dalam mewujudkan perdamaian pada konflik di Timur Tengah, tidak realistis. 

    Wartawan senior Saur Hutabarat berpendapat, ada dua fenomena yang makin menguat terkait konflik Israel-Palestina belakangan ini. 

    Di satu pihak, ujar Saur, solidaritas kemanusiaan semakin meluas, terbukti dengan ludesnya tiket pada acara amal bagi warga Gaza, Palestina, di Stadion Wembley, London, Inggris. 

    Selain itu, tambah dia, pada Forum KTT di PBB terkait Palestina semakin banyak negara menyatakan dukungan kemerdekaan bagi Palestina. 

    Namun, Saur berpendapat, dua fenomena di atas belum dapat menyelesaikan konflik Israel-Palestina dalam waktu dekat. 

    Karena, tegas Saur, persoalan yang dihadapi terlalu besar dan kemampuan kita terbatas. Sehingga, tambah dia, diperlukan upaya dan waktu yang cukup panjang untuk kita terlibat aktif dalam ikut mengatasi setiap tantangan dalam upaya mengatasi konflik Israel-Palestina. 

    “Apakah mungkin kita membuka kedutaan di Palestina. Apakah mungkin untuk menerapkan politik bebas dalam menyikapi konflik Israel-Palestina, kita membangun perwakilan dagang seperti di Taiwan,” ujarnya. 

    Menurut Saur, sejumlah opsi tersebut tampak seperti hal yang mudah, tetapi sulit untuk direalisasikan.

    Jakarta: Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat berujar bahwa saling menghormati kedaulatan setiap negara dan menjunjung tinggi hukum internasional harus dikedepankan dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia. 
     
    “Upaya menciptakan perdamaian harus bertolak dari kesepahaman bahwa damai berarti komitmen pada kemanusiaan untuk mengakhiri semua bentuk permusuhan,” kata Lestari Moerdijat dalam sambutan tertulisnya pada diskusi daring bertema Peran Indonesia dalam Perdamaian Timur Tengah Pasca Serangan Israel ke Qatar yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (24/9). 
     
    Diskusi yang dimoderatori Luthfi Assyaukanie, Ph.D (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Dian Wirengjurit (Duta Besar RI untuk Iran periode 2012-2016), Prof. Dr. Siti Mutiah Setiawati (Guru Besar Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada), dan Broto Wardoyo, S.Sos., M.A., Ph.D. (Dosen Hubungan Internasional, Universitas Indonesia) sebagai narasumber. 

    Selain itu, hadir pula Dr. Shafiah F. Muhibat (Wakil Direktur Eksekutif Bidang Studi Centre for Strategic and International Studies/CSIS) sebagai penanggap.
     
    Menurut Lestari, perdamaian juga memungkinkan kebebasan bernegara serta prasyarat bagi penghormatan pada martabat manusia.
     
    Rerie, sapaan akrab Lestari, mengungkapkan, terkait serangan Israel ke Doha, Qatar pada 9 September 2025, sikap pemerintah RI yang mendukung kedaulatan Qatar merupakan langkah yang tepat. 
     
    Rerie berpendapat, kehadiran Indonesia pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Darurat negara-negara Arab dan Islam pada Senin (15/9) lalu, harus diletakkan dalam koridor merealisasikan amanat Konstitusi UUD 1945 untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
     
    Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu menilai, solidaritas Indonesia pada negara lain mesti diperkuat melalui legitimasi diplomatik. 
     
    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mendorong agar Indonesia dapat menjadi negara yang mampu berdialog dengan berbagai pihak yang berkonflik agar tercipta harmoni dalam keberagaman, sebagaimana Indonesia yang damai dengan realitas multi-diversity. 
     

     
    Duta Besar RI untuk Iran periode 2012-2016, Dian Wirengjurit mengungkapkan, Qatar dinilai sejumlah pihak sebagai negara yang bersikap ambigu. 
     
    Dalam setiap terjadi perselisihan di kawasan, ujar Dian, Qatar selalu mengajukan diri sebagai penengah, sebagai realisasi kebijakan negara Qatar yang selalu ingin berperan sebagai penyeimbang. 
     
    Menurut Dian, bila ingin berperan dalam penyelesaian konflik antarnegara di Timur Tengah, Indonesia tidak memiliki leverage. 
     
    Selain itu, tambah dia, Qatar merupakan salah satu negara Timur Tengah yang mempersilakan Hamas membuka kantor perwakilan. 
     
    Bahkan Israel, jelas Dian, punya kantor perwakilan dagang di Doha, Qatar, meski kedua negara tidak punya hubungan diplomatik. 
     
    Kondisi itulah, menurut Dian, yang membuat Qatar dipermudahkan untuk berperan menjadi penengah dalam konflik antara Hamas dan Israel. 
     
    Sebaliknya, tambah dia, dengan kondisi tersebut upaya Indonesia cukup sulit untuk bisa berperan sebagai penengah dalam konflik Palestina-Israel. 
     
    “Indonesia hanya bisa berperan dalam konteks bantuan kemanusiaan dalam konflik Palestina-Israel,” kata Dian. 
     
    Sebaliknya, Guru Besar Hubungan Internasional, UGM, Siti Mutiah Setiawati berpendapat, sekecil apa pun Indonesia dapat berperan dalam mewujudkan perdamaian pada konflik Palestina-Israel. 
     
    Salah satu bentuk sumbangsih Indonesia dalam konflik itu, jelas Siti, adalah dukungan penuh upaya mewujudkan Palestina sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. 
     
    Terpenting, jelas Siti, sekecil apa pun bentuk dukungan Indonesia dapat dilihat oleh dunia. 
     
    Menurut Siti, sejumlah langkah diplomasi Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina di berbagai kesempatan merupakan sumbangan yang penting dalam proses  menyelesaikan konflik Palestina-Israel. 
     
    Pascaserangan Israel ke Qatar, ujar Siti, Presiden Prabowo pun langsung bertemu dengan Emir Qatar, untuk menyampaikan simpati. 
     
    Pada saat yang bersamaan, Menteri Luar Negeri RI menghadiri KTT Darurat OKI di Doha, Qatar. 
     
    Selain itu, tambah Siti, sejumlah pernyataan Presiden Prabowo terkait usul two state solution dan pengakuan Palestina sebagai negara merdeka, juga merupakan langkah yang penting. 
     
    Dosen Hubungan Internasional UI, Broto Wardoyo berpendapat, cukup sulit bagi Indonesia dapat berperan aktif dalam mewujudkan perdamaian di Timur Tengah. 
     
    Tetapi, tegas Broto, kondisi itu bukan berarti tidak bisa direalisasikan.
     
    Peta politik Timur Tengah pasca-Israel menyerang Qatar, menurut Broto, tidak banyak berubah karena ketergantungan negara-negara di Timur Tengah terhadap Amerika masih tetap besar. 
     
    Menurut Broto, semua negara Arab yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, pada titik tertentu pasti memiliki ketergantungan terhadap Amerika Serikat. 
     
    “Dengan kondisi tersebut, mungkinkah negara-negara di Timur Tengah dapat satu suara dalam menyikapi konflik-konflik yang terjadi? Kondisinya memang cukup kompleks,” ujar Broto. 
     
    Wakil Direktur Eksekutif Bidang Studi CSIS, Shafiah F. Muhibat mengungkapkan, beragamnya pendapat yang berkembang terkait penyelesaian konflik  di Timur Tengah saat ini menunjukkan bahwa Indonesia masih jauh untuk bisa berperan aktif dalam ikut mewujudkan perdamaian di Timur Tengah. 
     
    Menurut Shafiah, negara-negara Arab tersandera dengan kepentingan masing-masing dalam upaya mewujudkan perdamaian di Timur Tengah. 
     
    Sehingga, Shafiah menilai, ide Indonesia berperan aktif dalam mewujudkan perdamaian pada konflik di Timur Tengah, tidak realistis. 
     
    Wartawan senior Saur Hutabarat berpendapat, ada dua fenomena yang makin menguat terkait konflik Israel-Palestina belakangan ini. 
     
    Di satu pihak, ujar Saur, solidaritas kemanusiaan semakin meluas, terbukti dengan ludesnya tiket pada acara amal bagi warga Gaza, Palestina, di Stadion Wembley, London, Inggris. 
     
    Selain itu, tambah dia, pada Forum KTT di PBB terkait Palestina semakin banyak negara menyatakan dukungan kemerdekaan bagi Palestina. 
     
    Namun, Saur berpendapat, dua fenomena di atas belum dapat menyelesaikan konflik Israel-Palestina dalam waktu dekat. 
     
    Karena, tegas Saur, persoalan yang dihadapi terlalu besar dan kemampuan kita terbatas. Sehingga, tambah dia, diperlukan upaya dan waktu yang cukup panjang untuk kita terlibat aktif dalam ikut mengatasi setiap tantangan dalam upaya mengatasi konflik Israel-Palestina. 
     
    “Apakah mungkin kita membuka kedutaan di Palestina. Apakah mungkin untuk menerapkan politik bebas dalam menyikapi konflik Israel-Palestina, kita membangun perwakilan dagang seperti di Taiwan,” ujarnya. 
     
    Menurut Saur, sejumlah opsi tersebut tampak seperti hal yang mudah, tetapi sulit untuk direalisasikan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • Arah komunikasi Prabowo dalam narasi global

    Arah komunikasi Prabowo dalam narasi global

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto akan naik podium dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-80 pada 23 September di Markas Besar PBB, New York.

    Prabowo tampil sebagai pembicara ketiga, setelah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Penempatan urutan ketiga ini di luar tradisi PBB.

    Ini bukan sekadar urutan agenda tetapi dapat dipandang secara eksistensial, bahwa Indonesia sebagai negara non-blok, yang lahir dari semangat Konferensi Asia-Afrika 1955, ditempatkan di posisi yang jarang diberikan untuk aktor di luar hegemoni Barat-Latin Amerika.

    Secara filosofis, posisi ini mengingatkan kita pada dialektika Hegel: bahwa tesis Barat yang diwakili Amerika, antitesis Global South diwakili Brazil, dan sintesis potensial dari Indonesia menggambarkan betapa diperhitungkannya posisi Indonesia di percaturan internasional.

    Nampaknya dunia sedang mencari jalan baru untuk menyelesaikan ketegangan antara Barat dan BRICS, Amerika dan Tiongkok, serta melemahnya multilateralisme global.

    Karena itu Presiden Prabowo diharapkan mampu membangun narasi sebagai jembatan bagi para pihak, bukan sekadar gema retorik di tengah erosi multilateralisme.

    Suara Jakarta di New York

    Secara historis, pidato Prabowo menandai kembalinya presiden Indonesia ke podium Majelis Umum setelah absen satu dekade. Presiden Joko Widodo, selama dua periode, memilih mendelegasikan tugas ini kepada Menteri Luar Negeri, sebagai sebuah pilihan pragmatis. Prabowo menjadi presiden keempat RI yang berpidato langsung di sidang ini, setelah pendahulunya presiden Soekarno, Suharto, dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    Tradisi PBB menempatkan Brasil dan AS di urutan pertama, sementara slot ketiga sering menjadi arena uji bagi aktor menengah yang berpotensi memediasi. Posisi ketiga lebih dilihat sebagai bobot diplomatik strategis dan simbol kehormatan. Peluang ini sekaligus merupakan pernyataan implisit bagi Indonesia untuk mengisi kekosongan narasi global.

    Tesis ini menguji kredibilitas Prabowo dalam membangun narasi politik internasional: apakah ia bisa mengubah persepsi soal urutan berbicara menjadi amplifier bagi suara Jakarta di New York.

    Komunikasi multilateralisme

    Di tengah ketegangan Barat-BRICS, rivalitas AS-Tiongkok, dan pelemahan fondasi multilateralisme serta perang Rusia – Ukraina, pidato Presiden Prabowo tak hanya harus didengar, tapi juga diukur; apakah posisi Indonesia, yang dianggap unik, mampu menjadi jembatan ketegangan akibat benturan aliansi ekonomi, dan keberpihakan pada entitas global secara netral, seperti soal Palestina.

    Ini sangat tergantung dari pilihan materi atau narasi yang akan digaungkan Prabowo di arena sidang tersebut.

    Secara filosofis, Presiden Prabowo tetap dapat menggemakan gagasan tentang “perdamaian abadi” melalui federasi republik: multilateralisme, bukan utopia dalam konstruksi rasional yang rapuh.

    Prabowo juga harus mampu mendinginkan eskalasi BRICS dan Amerika, Trump dan Tiongkok, bukan sekadar mengutuk perang misalnya, tetapi mengusulkan kerangka pragmatis. Fokus pada isu Palestina, Qatar, dan stabilitas global lain, sebuah portofolio mencerminkan peran netral Indonesia sebagai aktor global.

    Narasi Internasional Prabowo harus tetap dalam dimensi komunikasi bergestur Indonesia, mencerminkan semangat ideologis Indonesia, seperti yang pernah dilakukan presiden Soekarno ketika itu. Setiap narasi yang disodorkan harus mencerminkan gagasan identitas sebagai bangsa merdeka dan berdaulat baik secara: politik, ekonomi dan sosial dalam konstelasi global yang aktif, jauh dari jebakan polarisasi.

    Kiprah Indonesia

    Menurut Analisis Center for Strategic and International Studies (CSIS), enam bulan pertama kepemimpinan Prabowo ditandai “diplomatic charm offensive” di mana Indonesia berupaya memperbesar pengaruhnya secara global, fokus pada multi-alignment dan kebijakan “good neighbor” yang bisa jadi jembatan Barat dan Global South, tanpa mengabaikan orientasi regional dan domestik. Sebagai pemimpin informal ASEAN Prabowo harus menempatkan Indonesia sebagai mediator dalam konflik kawasan seperti Laut China Selatan.

    Arah kebijakan luar negeri seperti itulah yang ditunggu dunia internasional di tengah ambisi besar, menciptakan perdamaian dunia. Dorongan Indonesia terhadap posisi ASEAN menuju peran global harus disisipkan sebagai upaya menciptakan kedaulatan, modernisasi pertahanan, dan keseimbangan ekonomi.

    Karena itu keputusan bergabung dengan BRICS harus memberi benefit pada kawasan ASEAN, meskipun beresiko menimbulkan ketegangan baru dengan AS.

    Narasi Prabowo harus “big deal,” sehingga bisa lebih memorable daripada pidato Soekarno jika substansinya kuat.

    Maka Presiden Prabowo seharusnya mengangkat isu-isu strategis yang mencerminkan posisi netral Indonesia dan kontribusinya bagi multilateralisme.

    Pertama, isu Palestina harus menjadi prioritas utama, dengan dorongan kuat untuk pengakuan negara Palestina dan solusi dua negara, sebagaimana ditegaskan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia. Termasuk kecaman serangan Israel baru-baru ini guna mendukung stabilitas Timur Tengah.

    Kedua, perubahan iklim dan tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), di mana Indonesia bisa mensponsori isu lingkungan global, termasuk transisi energi dan konservasi hutan hujan.

    Ketiga, hak asasi manusia sebagai bagian dari ujian politik, dengan merespons kritik internasional atas rekam jejak domestiknya.

    Keempat, eskalasi geopolitik seperti rivalitas AS-Tiongkok dan perang Rusia-Ukraina, di mana Indonesia dapat mengusulkan kerangka “constructive pragmatism” sebagai model perdamaian, termasuk mediasi di konflik regional. Kelima, penguatan multilateralisme melalui BRICS dan ASEAN, dengan pengenalan konsep “Asta Cita” (delapan cita-cita) ke dunia untuk menekankan peran Indonesia sebagai jembatan. Isu-isu ini tidak hanya akan memperkuat “soft power” Indonesia, sekaligus memperkokoh posisinya sebagai pemimpin tangguh dari Asean.

    *) Dr. Eko Wahyuanto, dosen Sekolah Tinggi Multimedia ST-MMTC Komdigi Yogyakarta

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenperin Evaluasi Kebijakan TKDN Buntut Desakan 400 Ekonom

    Kemenperin Evaluasi Kebijakan TKDN Buntut Desakan 400 Ekonom

    Jakarta –

    Kementerian Perindustrian (Kemenperin) merespons desakan 400 ekonom yang tergabung dari Aliansi Ekonom Indonesia. Ekonom mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh dan pelonggaran kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

    Spesifiknya adalah evaluasi TKDN pada pada sektor yang belum memiliki pemasok lokal berkualitas dan pembinaan pada industri lokal yang dengan memperkuat pada sisi investasi SDM, transfer teknologi, dan pembangunan infrastruktur.

    Menanggapi itu, Kemenperin menyampaikan telah melakukan apa yang menjadi tuntutan melalui reformasi kebijakan TKDN. Reformasi TKDN terutama ditujukan pada tata cara perhitungan skor TKDN yang lebih mudah, lebih murah, dan lebih cepat dan tentu tidak kaku.

    “Menteri Perindustrian, Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita dan jajaran di Kemenperin sudah mengevaluasi dan mereformasi kebijakan TKDN. Evaluasi dan reformasi didasarkan pada suara publik, industri, investor, ekonom dan semua yang terlibat dalam ekosistem industri terutama industri yang memproduksi produk ber TKDN,” jelas Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni dalam keterangan tertulis, Rabu (10/9/2025).

    Hasilnya lahirlah Permenperin Tata Cara Perhitungan TKDN yang sangat memperhatikan kebutuhan dan kepentingan industri lokal terutama industri kecil dan menengah dalam memperoleh sertifikat TKDN. Regulasi baru dianggap bisa meningkatkan daya saing perusahaan industri dan produknya, menyerap tenaga kerja lebih besar, mendatangkan investasi dari dalam dan luar negeri dan yang paling penting memperkuat ekosistem dan rantai pasok industri dalam negeri.

    Menurut Febri, Kemenperin menempuh langkah reformasi TKDN karena regulasi lama yang sudah berlaku lebih dari satu dekade perlu dievaluasi dan disesuaikan dengan kebutuhan industri dalam negeri saat ini.

    Terutama merespon permintaan domestik yang berasal dari kebutuhan pemerintah atau kebutuhan rumah tangga atas produk manufaktur tertentu. Reformasi TKDN dilakukan dengan penekanan pada prinsip murah, mudah, cepat, dan berbasis insentif.

    “Jika dahulu proses sertifikasi bisa memakan waktu lebih dari 20 hari kerja dengan biaya relatif tinggi, kini lewat skema baru, sertifikasi bisa selesai hanya dalam 10 hari kerja. Untuk industri kecil, bahkan cukup tiga hari melalui mekanisme self declare,” ungkapnya.

    Reformasi ini juga menghadirkan insentif tambahan, seperti nilai TKDN minimal 25% bagi perusahaan yang berinvestasi dan menyerap tenaga kerja lokal, hingga tambahan 20% bagi yang melakukan riset dan pengembangan.

    “Dengan begitu, penghitungan TKDN bukan lagi sekadar kewajiban administratif, tapi menjadi reward system yang mendorong inovasi dan investasi,” imbuhnya.

    Melalui reformasi TKDN, lanjut Febri, Kemenperin justru memberi perhatian khusus bagi pelaku industri kecil dan menengah (IKM). Pelaku IKM kini mendapat kemudahan dalam pengajuan sertifikasi TKDN, termasuk dengan skema self declare yang berlaku selama lima tahun.

    “Dengan metode self declare, IKM bisa lebih cepat memperoleh sertifikat TKDN dengan biaya yang sangat ringan, bahkan dapat mencapai nilai TKDN lebih dari 40% tanpa kerumitan administrasi seperti sebelumnya. Ini adalah bentuk afirmasi agar IKM bisa sejajar dengan industri menengah dan besar,” tuturnya.

    Terkait TKDN sektoral seperti TKDN untuk HKT yang dinilai kaku dan menghambat investasi, Kemenperin hanya membuat kebijakan tata cara perhitungan dan pemenuhan TKDN pada produk sektor yang Threshold TKDN nya telah ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga lain.

    Regulasi tata cara perhitungan TKDN tersebut juga menyesuaikan kebutuhan dan kepentingan industri dan investor pada sektor tersebut. Bahkan, investor asing terutama investor atau pebisnis yang belum bisa membangun fasilitas produksi di Indonesia mengharapkan kebijakan TKDN sektoral tersebut tetap diberlakukan.

    “Alasan mereka, kebijakan TKDN sektoral membantu mereka dalam persaingan di pasar domestik. Jadi, kebijakan TKDN sektoral terutama bagi produk industri dalam negeri yang menyasar atau memenuhi kebutuhan rumah tangga dan swasta juga mereka harapkan tetap dipertahankan. Dan kami juga sudah mengevaluasi dan memperbaiki kualitas regulasi tersebut dalam reformasi kebijakan TKDN ,” ujar Febri.

    Menurut Febri, reformasi TKDN juga lahir dari hasil evaluasi berbagai kendala yang selama ini dihadapi pelaku usaha, mulai dari tingginya biaya pengurusan sertifikat, masa berlaku yang terlalu singkat, hingga fenomena TKDN washing oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, proses sertifikasi dilakukan secara digital sehingga meminimalisir kontak antara pelaksana verifikasi dan pemohon sertifikasi TKDN.

    “Lewat regulasi baru, sertifikat TKDN kini berlaku hingga lima tahun dengan mekanisme pengawasan lebih ketat. Kami juga membentuk Tim Pengawas di bawah Inspektorat Jenderal untuk memastikan tidak ada lagi praktik manipulasi sertifikasi, kecurangan yang menjadi celah korupsi, baik oleh pelaku usaha maupun lembaga verifikasi,” jelasnya.

    Sebagai informasi, Aliansi Ekonom Indonesia menyampaikan bahwa kebijakan TKDN yang kaku berdampak terhadap kenaikan biaya produksi dan belum menghasilkan produk berkualitas sehingga menghilangkan daya saing produk Indonesia dipasar global. Kebijakan TKDN yang kaku juga memunculkan celah korupsi dalam proses perizinan dan pengadaan.

    Aliansi ini juga menyampaikan dampak buruk penerapan kebijakan TKDN terhadap iklim investasi, harga produk di tingkat konsumen, daya saing industri, alokasi sumberdaya, potensi pelanggaran aturan WTO, perdagangan internasional Indonesia, dan akses Indonesia pada pasar global.

    Aliansi ekonomi juga merujuk penelitian ERIA (2023) dan CSIS (2023) yang menggambarkan dampak penerapan TKDN yang memperburuk iklim investasi, menurunkan produktivitas industri, membebani konsumen dengan harga lebih mahal, menurunkan daya saing industri, memicu distorsi.

    (acd/acd)