Xcloud.id

NGO: CSIS

  • Mengapa Kim Jong-un Abaikan Cita-cita Penyatuan Korut dengan Korsel?

    Mengapa Kim Jong-un Abaikan Cita-cita Penyatuan Korut dengan Korsel?

    Jakarta –

    Kim Jong-un mengumumkan pergeseran ideologis terbesar dalam 77 tahun sejarah Korea Utara. Reunifikasi dua negara di Semenanjung Korea merupakan tujuan utama Korea Utara yang didirikan Kim Il-sung, kakek Kim Jong-un, pada tahun 1947.

    Cita-cita satu Korea, di bawah Kim Jong-un, sekarang sudah ditinggalkan sepenuhnya. Dan pengabaian ini bukan sekadar penurunan prioritas seperti yang sebelumnya terjadi.

    Dalam deklarasinya, Kim Jong-Un menyebut reunifikasi tidak lagi menjadi tujuan negara komunis itu. Dia mengatakan Korea Selatan telah menjadi “musuh utama”.

    Julukan ini sebelumnya hanya ditujukan terhadap Amerika Serikat.

    Kim Jong-un tidak berhenti di deklarasi itu saja.

    Dia membongkar badan dialog dan kerja sama antar-Korea, menghancurkan Gapura Reunifikasi yang menjadi simbol, serta menghancurkan jalan dan rel kereta api yang dirancang untuk menghubungkan kedua negara ketika mereka menjadi satu.

    BBC

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    Istilah reunifikasi, atau tongil dalam bahasa Korea, juga dihapus dari surat kabar dan buku pelajaran sekolah.

    Kata itu bahkan dihapus dari satu stasiun kereta bawah tanah di Pyongyangnamanya diganti menjadi Moranbong.

    Semua ini terjadi di tengah ketegangan antara Korea Utara dan Korea Selatan.

    Sebelumnya, meski fase konflik dan fase pemulihan hubungan terjadi silih berganti dalam beberapa dekade terakhir, kedua Korea tidak pernah sekalipun mempertanyakan tujuan suci reunifikasi.

    Jadi, ada apa di balik perubahan paradigma Kim yang radikal?

    Pentingnya reunifikasi

    Semenanjung Korea, dan rakyat Korea, telah terbagi menjadi Utara dan Selatan selama hampir delapan dekade.

    Barangkali 80 tahun terlihat seperti waktu yang lama.

    Akan tetapi, periode ini relatif sebentar jika dibandingkan dengan masa bersatunya wilayah Korea selama lebih dari 12 abad di bawah dinasti dan kekaisaran yang berbeda dari tahun 668 hingga 1945.

    Ketika Amerika Serikat dan Uni Soviet memecah belah Korea setelah Perang Dunia II Utara yang komunis dan Selatan yang kapitalis pemisahan Korea dipandang sebagai anomali sejarah yang harus diperbaiki sesegera mungkin.

    Kim Il-sung, pendiri Korea Utara dan kakek dari pemimpin saat ini, mencoba melakukannya dengan kekerasan dan hampir berhasil ketika ia menginvasi Korea Selatan pada tahun 1950.

    Getty ImagesKim menghancurkan Gapura Reunifikasi yang dibangun di selatan Pyongyang pada tahun 2001.

    “Kim memberikan banyak tekanan kepada Stalin dan Mao untuk mengizinkannya menginvasi Korea Selatan hingga berhasil pada 1950, dengan tujuan utama untuk mencapai reunifikasi sesuai keinginannya dengan mengambil alih kendali atas Korea Selatan,” jelas akademisi Sung-Yoon Lee, profesor kajian Korea di Wilson Center di Washington DC, kepada BBC Mundo.

    Akan tetapi, Perang Korea (1950-1953) menewaskan lebih dari dua juta orang di kedua belah pihak. Hal ini kemudian mengkonsolidasikan pembagian Korea.

    Gencatan senjata yang mengakhiri konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan tidak pernah dilanjutkan dengan perjanjian damai.

    Secara teknis, Korea Utara dan Selatan masih dalam keadaan perang dan dipisahkan Zona Demiliterisasi (DMZ) yang hampir tidak dapat dilewati.

    Baca juga:

    Sejak itu, dua sistem yang tidak dapat didamaikan mempertahankan cita-cita yang sama: penyatuan kembali alias reunifikasi.

    Di Korea Selatan, Pasal 4 Konstitusi 1948 yang masih berlaku hingga saat ini menetapkan tujuan “penyatuan kembali bangsa di bawah prinsip-prinsip kebebasan dan demokrasi yang damai.”

    Di sisi lain, Korea Utara, mengusulkan “penyatuan kembali bangsa berdasarkan kemerdekaan, unifikasi damai dan persatuan nasional yang besar,” menurut Pasal 9 Konstitusi mereka.

    Konstitusi mereka juga menyebutkan “kemenangan sosialisme” sebagai tujuan.

    Penyatuan kembali secara damai atau dipaksakan?

    Akan tetapi, bagaimana caranya agar negara dan rakyat Korea dapat bersatu kembali?

    Di sinilah kedua negara berbeda pendapatmasing-masing ingin melakukan reunifikasi dengan caranya sendiri.

    Di Korea Selatan, dengan jumlah penduduk dua kali lipat lebih banyak dari Korea Utara dan PDB hampir 60 kali lebih besar menurut data pada 2023, pilihan yang paling banyak diminati dalam beberapa dekade terakhir adalah model Jerman: menyerap tetangganya di bawah sistem pasar bebas yang demokratis.

    Adapun Pyongyang secara tradisi berkeinginan untuk menerapkan sosialisme di seluruh semenanjung.

    Sejak 1980-an, mereka juga sempat mengajukan gagasan tentang negara konfederasi tunggal dengan dua sistem, seperti China dan Hong Kong.

    Getty Images Kim Il-sung menginvasi Korea Selatan dengan tujuan menyatukan semenanjung ini ke dalam sistem komunis di bawah komandonya.

    Penyatuan kembali secara damai dengan koeksistensi dua sistem merupakan tujuan yang dinyatakan dalam deklarasi bersama yang ditandatangani pada Juni 2000.

    Pemimpin Korea Utara saat itu, Kim Jong-il (ayah Kim Jong-un) dan Kim Dae-jung dari Korea Selatan menandatangani deklarasi bersejarah tersebut.

    Tahun demi tahun berlalu dan deklarasi menjelma menjadi surat mati.

    “Penyatuan secara paksa, tidak peduli berapa banyak nyawa yang hilang, selalu menjadi tujuan nasional tertinggi rezim Kim, dari Kim Il-sung hingga Kim Jong-un,” kata Profesor Lee.

    Getty Images Pemimpin Korea Selatan dan Utara saat itu, Kim Dae-jung dan Kim Jong-il, berjanji untuk menyatukan kembali semenanjung tersebut pada pertemuan bersejarah di tahun 2000.

    Cendekiawan dari Wilson Center ini meyakini bahwa, pada intinya, “metodologi prioritas Pyongyang selalu menjadi ‘model Vietnam’, yaitu memaksa Amerika Serikat untuk meninggalkan Korea Selatan melalui kombinasi kekuatan dan diplomasi.”

    Kim Jong-un telah menyerukan agar Konstitusi Korea Utara diamandemen untuk menghapus referensi tentang reunifikasi dan menyebut Korea Selatan sebagai “negara yang tidak bersahabat”.

    Hal ini menandai pergeseran ideologi yang mengejutkan di negara komunis tersebut sekaligus menimbulkan pertanyaan tentang apa yang sebenarnya dicari oleh pemimpin Korea Utara.

    Kami menganalisis berbagai hipotesis yang mencoba menjawabnya.

    Apa motif Kim?

    Kim mengaitkan pergeseran ideologinya dengan “provokasi” yang dilakukan oleh Korea Selatan dan Amerika Serikat.

    Beberapa bentuk “provokasi” yang dimaksud antara lain memperkuat kerja sama dengan Jepang, membentuk grup untuk melakukan koordinasi menanggapi serangan nuklir, atau memperluas Komando PBB.

    Akan tetapi, ketegangan di semenanjung Korea bahkan yang lebih serius sudah sering terjadi dalam beberapa dekade terakhir.

    Baru kali ini Korea Utara mempertimbangkan untuk meninggalkan cita-cita reunifikasi.

    Mengapa hal ini bisa terjadi?

    Getty Images Kim Jong-un mungkin mencoba mengacaukan stabilitas Korea Selatan tanpa meninggalkan ide unifikasi dengan paksaan, menurut beberapa ahli.

    Bagi Ellen Kim, peneliti senior di Center for Strategic and International Studies (CSIS) yang berbasis di Washington DC, “rezim Korea Utara tidak lagi menginginkan reunifikasi khususnya demi mempertahankan sistemnya sendiri.”

    “Mereka khawatir akan popularitas film, musik, dan serial televisi Korea Selatan di kalangan generasi muda di Korea Utara,” kata akademisi tersebut kepada BBC Mundo.

    Dia menjelaskan bahwa “dengan semakin banyaknya informasi yang dikirim ke Korea Utara dari luar, meningkatnya kesadaran publik akan kemakmuran ekonomi Korea Selatan dan seluruh dunia kemungkinan akan membuat kepemimpinan Kim Jong-un dipertanyakan.”

    “Cara yang paling efektif bagi rezim untuk membuat warga Korea Utara berbalik melawan Korea Selatan adalah dengan menjadikan Korea Selatan sebagai musuh utama,” paparnya.

    Getty ImagesAmerika Serikat saat ini memiliki 28.500 tentara yang dikerahkan di Korea Selatan, sekutu yang sering melakukan latihan militer bersama.

    Christopher Green, seorang konsultan untuk semenanjung Korea di lembaga wadah pemikir International Crisis Group (ICG), menyatakan pendapat yang sama: Kim Jong-un mencoba untuk mengekang “pengaruh budaya dan politik Korea Selatan yang semakin besar” terhadap penduduk Korea Utara.

    “Selama 30 tahun terakhir, budaya pop Korea Selatan sebagian besar K-pop, opera sabun dan film menerobos masuk ke Korea Utara dan menantang kontrol rezim atas aliran informasi.”

    “Pyongyang sudah berupaya menghalangi agar konten semacam itu tidak masuk ke perbatasannya, tetapi mereka tidak begitu berhasil,” jelasnya dalam sebuah kolom yang diterbitkan di situs web ICG.

    Baca juga:

    Green menggarisbawahi bahwa Kim sebelumnya sudah memperberat hukuman bagi yang menjual atau mengonsumsi konten asing sejak 2020.

    “Langkah baru Kim merupakan cerminan institusional dari tren yang telah berkembang selama beberapa tahun terakhir,” ujar pakar itu.

    Dia menambahkan bahwa langkah ini bertujuan untuk “melestarikan narasi yang melegitimasi rezim dan mempertahankan kontrol ideologis.”

    Getty ImagesHingga saat ini, Korea Utara mengibarkan bendera reunifikasi, lambang netral semenanjung Korea yang dirancang pada tahun 1990-an.

    Rezim Korea Utara “unggul tidak hanya dari segi provokasi yang diperhitungkan terhadap AS dan Korea Selatan, atau dalam mencuci otak penduduknya, tetapi juga dalam manipulasi psikologis rakyat Korea Selatan,” kata akademisi tersebut.

    Dia menambahkan bahwa “gagasan untuk meninggalkan reunifikasi damai menciptakan ketegangan politik dan sosial di Korea Selatan”.

    “Tidak ada alasan untuk percaya bahwa Kim Jong-un benar-benar putus asa dalam keinginannya merebut wilayah Korea Selatan dan rakyatnya secara paksa,” ujar Lee.

    Pakar ini juga percaya bahwa dengan memandang negara Korea Selatan sebagai “musuh”, pemimpin komunis itu berada dalam posisi yang lebih nyaman untuk membenarkan tindakan permusuhan.

    “Mulai dari menerbangkan balon berisi tinja ke arah Selatan hingga mengirim pasukan tempur ke Rusia untuk memerangi Ukraina, atau terus-menerus mengancam untuk ‘memusnahkan’ Korea Selatan,” ujarnya.

    Sebuah momen penting

    Bagaimanapun, pergeseran ideologi Kim terjadi pada saat yang krusial di panggung regional dan internasional.

    Korea Utara dan Rusia telah menunjukkan pemulihan hubungan terdekat mereka sejak Perang Dingin, dengan Pyongyang memasok senjata, sesuatu yang bertentangan dengan sanksi internasional yang juga disetujui Moskow pada saat itu, dan masuknya pasukannya ke dalam konflik di Ukraina.

    Getty ImagesHubungan antara Kim dan Putin berada dalam kondisi terbaiknya di tengah-tengah perang di Ukraina

    Ditambah lagi dengan ketidakpastian seputar pergantian pemerintahan di Washington setelah kemenangan Donald Trump pada November, yang pada masa jabatan sebelumnya menjadi presiden AS pertama yang bertemu dengan pemimpin Korea Utara.

    Di sisi lain, rezim Kim Jong-un, terus memperkuat teknologi dan persenjataan militernya dalam beberapa tahun terakhir dengan rudal dan hulu ledak nuklir yang semakin banyak, kuat, dan canggih.

    Menurut para ahli, semua ini adalah bagian dari strategi pemimpin Korea Utara untuk memperkuat posisinya di panggung internasional, mencari sekutu strategis yang memungkinkannya untuk melawan tekanan Barat dan memproyeksikan pengaruhnya di luar semenanjung Korea.

    Lihat juga Video ‘Bertemu Menhan Belousov, Kim Jong Un ‘Bersumpah’ Korut Selalu Dukung Rusia’:

    (haf/haf)

  • Istiqlal Jadi Saksi Diskusi Ekonomi Pemuda Indonesia-China – Halaman all

    Istiqlal Jadi Saksi Diskusi Ekonomi Pemuda Indonesia-China – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Forum Pemuda Indonesia-China kembali menggelar diskusi kali kedua di Masjid Istiqlal, Jakarta. Tema forum ini adalah “Pengembangan Ekonomi Indonesia dan China dari Perspektif ‘Berorientasi pada Rakyat.’”

    Forum ini menghadirkan Pakar Ekonomi Intan Salsabila Firman dan Harryanto Aryodiguno, Ph.D., akademisi dari Universitas Presiden.

    Dalam pemaparannya, Intan menyatakan bahwa Indonesia perlu mengambil langkah strategis untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi.

    “Dalam jangka pendek, Indonesia perlu meningkatkan konsumsi rumah tangga yang belakangan ini melemah. Sementara itu, dalam jangka panjang, Indonesia harus fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan memperbaiki fasilitas pendidikan dan kesehatan serta memperkuat penelitian dan pengembangan,” jelas Intan.

    Selain itu, Intan menekankan pentingnya peningkatan partisipasi Indonesia dalam rantai nilai global untuk meningkatkan efisiensi dan menjangkau pasar yang lebih luas.

    “Untuk mencapai tujuan ini, kerja sama dengan China dalam pembangunan infrastruktur dan pengembangan energi sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Indonesia telah menerima dukungan pendanaan hingga 73 miliar dolar AS dari Inisiatif Sabuk dan Jalan,” tambahnya.

    Sementara itu, Harryanto Aryodiguno, Ph.D., menekankan bahwa tujuan akhir pengembangan ekonomi adalah kesejahteraan rakyat.

    “Seperti yang disampaikan Presiden Xi Jinping, filosofi pengembangan ‘berorientasi pada rakyat’ menekankan bahwa setiap kerja sama dan pertumbuhan ekonomi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

    Harryanto juga menekankan peran pemuda sebagai masa depan bangsa dan jembatan penting dalam mempererat hubungan persahabatan antara kedua negara.

    “Saya berharap forum ini dapat mengeksplorasi lebih banyak peluang di bidang ekonomi digital, pembangunan hijau, pendidikan, dan kerja sama teknologi agar bermanfaat bagi masyarakat kita dan generasi mendatang,”imbuhnya.

    Acara ini dipandu oleh Riyadi Suparno, Direktur Eksekutif Tenggara Strategics, sebuah lembaga yang didirikan bersama oleh Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS), The Jakarta Post, dan Universitas Prasetiya Mulya.

    Dalam sesi diskusi, peserta aktif membahas berbagai topik seperti perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengembangan pendidikan dan sumber daya manusia, tanggung jawab sosial perusahaan, serta pembangunan berkelanjutan.

    Para ahli dan akademisi berpendapat bahwa dalam mendorong pengembangan ekonomi, kedua pemerintah harus memastikan kebijakan yang dirumuskan dan dilaksanakan dapat memberikan manfaat nyata bagi rakyat, terutama kelompok berpenghasilan rendah dan masyarakat di daerah terpencil.

    Doddy Nafiudin, perwakilan dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) Indonesia di Jawa, berbagi pengalaman mengenai peran PLN dalam memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan.

    Program-program yang dijalankan mencakup: Kontribusi tahunan untuk perayaan hari raya, Proyek “Desa Harapan” untuk membantu masyarakat desa sekitar, program konservasi mangrove, proyek pengerukan Sungai Teralat.

    Doddy juga menyampaikan bahwa pada 29 Mei 2023, Yayasan Beasiswa “Harapan Annie” resmi didirikan di PLN wilayah Jawa.

    “Ke depannya, proyek ini akan memperluas cakupan pendanaannya. Kami berencana mendukung lebih banyak siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikan tinggi, serta memberikan penghargaan bagi para guru yang berdedikasi di daerah pedesaan yang tertinggal,” ungkap Doddy.

    Sesi tanya jawab berlangsung dinamis dengan partisipasi aktif dari pembicara dan peserta. Sejumlah guru dan dosen muda dari Akademi Masjid Istiqlal turut berdiskusi dan menyampaikan pandangan mereka.

    Forum ini diinisiasi oleh Akademi Masjid Istiqlal, China Space, Pusat Kerja Sama dan Pertukaran Indonesia-China, serta Lembaga Pendidikan CNY Jakarta. Mitra kerja sama meliputi Perusahaan Listrik Negara (PLN) Jawadan OPPO (perusahaan teknologi inovatif dunia). (*)

  • Geger Pernyataan RI-China soal LCS, Bikin Bahaya Kepentingan Nasional?

    Geger Pernyataan RI-China soal LCS, Bikin Bahaya Kepentingan Nasional?

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pernyataan bersama Indonesia-China sebagai hasil kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Beijing beberapa waktu lalu kembali panen perhatian.

    Anggota DPR RI ramai-ramai menyoroti pernyataan itu saat Menteri Luar Negeri Sugiono rapat kerja dengan Komisi I di Kompleks Parlemen pada Senin (2/12).

    Sejumlah anggota komisi I menyampaikan kekhawatiran mereka soal posisi Indonesia dan kedaulatan negara ini. Sugiono menegaskan posisi RI tak berubah dan pemerintah tak mengakui klaim 9 dash lines China.

    Meski berulang kali ditegaskan posisi Indonesia, sejumlah pengamat tetap khawatir langkah itu bisa membahayakan kepentingan nasional Indonesia.

    Peneliti di Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia Waffaa Kharisma mengatakan pernyataan bersama itu berpotensi merugikan Indonesia dalam jangka panjang.

    “Buat saya ya frasa overlapping itu bentuk konsesi Indonesia yang mengalah di hadapan China,” kata Waffaa saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (3/12).

    Salah satu poin yang jadi sorotan di pernyataan bersama adalah poin 9.

    Poin itu berbunyi kedua pihak mencapai kesepahaman bersama yang penting mengenai pengembangan bersama di bidang-bidang yang memiliki klaim tumpang tindih (overlapping claims).

    Guru Besar hukum internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana juga sempat mengkritik pernyataan bersama itu.

    “Apakah yang dimaksud dengan overlapping claims ini terkait klaim sepuluh garis putus oleh China yang bertumpang tindih dengan klaim Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Natuna Utara?” kata Hikmahanto pada pertengahan November.

    Dia lalu berujar, “Bila memang benar, berarti kebijakan Indonesia terkait klaim sepihak China atas Sepuluh [dulu sembilan] Garis Putus telah berubah secara drastis.”

    China mengklaim sebagian besar wilayah di perairan LCS. Mereka juga membuat nine dash lines dan selama ini, Indonesia tak mengakuinya.

    Waffa menilai jika pernyataan bersama itu ditindaklanjuti dalam wujud kerja sama dan secara publik dibungkus sebagai kerja sama ekonomi, ini akan memperkuat klaim China.

    “Dia akan memperkuat klaim sepihak Tiongkok dan mengesankan kita mengalah karena Tiongkok negara besar,” ujar dia.

    Waffaa lalu menyarankan jika Indonesia ingin membuat pernyataan itu tampak netral atau dengan kata lain putar balk, pemerintah perlu mengajak negara besar lain untuk ikut joint development di Laut Natuna Utara.

    Dalam rapat kerja dengan Komisi I, Menlu mengatakan Indonesia sudah memberi tahu negara kawasan soal joint development itu. Menurut dia, negara-negara terkait tak mempermasalahkan.

    Namun, Waffaa menggarisbawahi jika kerja sama itu dilanjutkan akan berpotensi negatif bagi Indonesia.

    “Yang dikhawatirkan adalah Pak Prabowo tetap merasa ini ide bagus, sehingga idenya jalan terus. Nanti, semakin terlihat kita memberi reward pada klaim ilegal,” ungkap dia.

    Jika terus berlanjut dan hanya kerja sama dengan kekuatan besar seperti China tanpa menggandeng negara lain, ini juga akan berdampak ke hubungan Indonesia dan ASEAN.

    Indonesia, kata Waffaa, tak lagi dianggap menghormati UNCLOS dan hukum internasional. RI juga kehilangan bargaining power untuk membicarakan masalah Laut China Selatan jika menyangkut Negeri Tirai Bambu.

    Indonesia selama ini berkomitmen mentaati konvensi hukum laut PBB dan peraturan internasional. RI juga menjadi negara yang diperhitungkan di ASEAN.

    “Berarti negara-negara lain kalau mau memperjuangkan kepentingan Laut China Selatan, tidak bisa lewat Indonesia, bergantung pada Indonesia,” ujar Waffaa.

    Berlanjut ke halaman berikutnya >>>

    Bagian dari upaya damai?

    Prabowo berulang kali menyampaikan Indonesia ingin mengajak damai negara-negara besar.

    LCS merupakan titik panas sejumlah negara seperti China dan Amerika Serikat hingga China dan sejumlah negara ASEAN.

    Dalam peta versi China, wilayah yang mereka klaim mendekati perairan Vietnam dan perairan laut lepas di Natuna.

    China selama ini juga dianggap kerap melakukan provokasi atau tindakan agresif di LCS dan area dekat zona eksklusif ekonomi (ZEE) negara lain.

    Pada Oktober lalu misalnya, kapal China Coast Guard-5402 (CCG-5402) tercatat beberapa kali memasuki wilayah yurisdiksi Indonesia di Laut Natuna Utara. Pertama pada 21 Oktober, 24 Oktober, lalu 25 Oktober.

    China mengklaim mereka berpatroli di wilayah yurisdiksi sendiri. Namun, kapal terus mendekat hingga wilayah Laut Natuna Utara.

    Melihat kapal China mondar-mandir, Bakamla mengambil tindakan dan mencoba untuk mengusir kapal-kapal tersebut.

    “Joint development itu dinilai sebagai upaya damai supaya Tiongkok juga berhenti melakukan incursions [serangan] dan manuver yang terlalu agresif ke wilayah hak berdaulat Indonesia,” kata Waffaa.

    Dia lalu berujar, “Jadi ketimbang dampak ekonomi, ini cara beliau mencapai ‘perdamaian.’”

    Penilaian itu berkelindan saat Prabowo menyampaikan gagasan perdamaian untuk menyelesaikan perang Rusia-Ukraina di Shangri La Dialogue, Singapura, pada 2023 lalu.

    “Misalnya ketika Shangri La Dialogue di Singapura, itu seputar cara-cara damai seperti itu. Bahwa daripada berkonflik, lebih baik berdamai dengan negara besar,” ungkap Waffaa.

    Usulan Prabowo yang sampaikan dalam Shangri La Dialogue di antaranya gencatan senjata, pembentukan zona demiliterisasi dan pengerahan pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta referendum di wilayah yang disengketakan. Ukraina menilai proposal itu seperti perspektif Rusia.

    Konsesi yang hanya mementingkan negara besar, menurut Waffaa, bisa menjadi “slippery slope” atau tindakan yang akan mengarah ke sesuatu yang tak bisa diterima, keliru, bahkan membawa bencana.

    Dengan gagasan seperti itu pula, Indonesia mengakui negara besar akan cenderung menang dan “bisa mendorong kepentingan mereka di atas hukum internasional.”

    “Kalau suatu saat China mau lebih gimana? Kemudian bagaimana nasib dengan UNCLOS?” ujar Waffaa.

  • Rezim yang Tidak Bisa Urus Rakyat Sendiri Tak Berhak Komentari Kebijakan Negara Lain

    Rezim yang Tidak Bisa Urus Rakyat Sendiri Tak Berhak Komentari Kebijakan Negara Lain

    GELORA.CO  – Menteri Luar Negeri RI, Sugiono mengatakan rezim atau pemerintahan yang tidak bisa mengurus rakyat sendiri tidak berhak mengomentari kebijakan negara lain.

    Hal itu diucapkannya saat meniru pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto.

    Sugiono mulanya berbicara negara yang kuat adalah negara yang memiliki pertahanan dan ekonomi yang kuat. Karenya, pemerintahan Prabowo terus berupaya untuk menghilangkan kemiskinan di Indonesia.

    Lalu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu pun mengungkit bahwa Presiden Prabowo pernah menyatakan pemerintahan yang tidak bisa mengurus rakyat sendiri tidak berhak berkomentar kepada negara lain.

    “Beliau saat berbicara di depan CSIS. Bahwa rezim atau pemerintahan yang tidak bisa mengurus rakyatnya sendiri, tidak berhak mengomentari kebijakan negara lain,” kata Sugiono dalam conference on Indonesian Foreign Policy di Citizen Diplomacy Hall, The Kasablanka Hall, Jakarta pada Sabtu (30/11/2024).

    Sugiono pun menuturkan bahwa pemerintahan Prabowo akan menyelesaikan seluruh masalah di dalam negeri. Dia menuturkan bahwa Indonesia harus terbebas dari kemiskinan dan kelaparan.

    “Kita harus terbebas dari ketergantungan yang berlebihan. Dan kita harus mengolah kekayaan kita sendiri untuk kesejahteraan rakyat kita. Kita yakin dengan kekayaan yang dimiliki Indonesia, ekonomi kita akan maju. Dan ketika ekonomi Indonesia maju, ketika rakyatnya sejahtera, saya kira saat itulah kita bisa menjadi sangat kuat, lugas, dan mendunia,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Sugiono menuturkan arah diplomasi Indonesia akan mendukung program-program nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo. Namun, nantinya tetap akan berpegang teguh dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilahay Indonesia.

    “Dan saat kita melakukannya, kita juga akan memastikan bahwa kawasan kita di Pasifik tetap menjadi tempat yang damai, aman, dan stabil bagi semua, berdasarkan rasa saling menghormati dan hukum internasional,” pungkasnya

  • Pak Prabowo, Ini Ada Saran Supaya Program Hilirisasi Berjalan Benar

    Pak Prabowo, Ini Ada Saran Supaya Program Hilirisasi Berjalan Benar

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pusat Kajian Strategis dan Internasional (Centre for Strategic and International Studies/CSIS) menyampaikan perlunya evaluasi terhadap program hilirisasi nikel yang dirancang untuk mendukung pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik berbasis baterai di Indonesia.

    Peneliti Departemen Ekonomi CSIS Indonesia, Deni Friawan menilai program hilirisasi nikel sejauh ini belum memberikan hasil yang signifikan. Hal ini dapat terlihat dari lambatnya adopsi kendaraan listrik di Indonesia jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura dan Thailand.

    Ia lantas mengusulkan beberapa rekomendasi yang dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menyusun peta jalan atau roadmap pengembangan kendaraan listrik di tanah air. “Tantangan saat ini masih besar di EV. Apa rekomendasinya?,” kata dia dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat (29/11/2024).

    Misalnya seperti diversifikasi investasi. Menurutnya, Indonesia harus mendiversifikasi sumber investasi, karena Indonesia tidak bisa hanya bergantung pada satu negara, seperti China. “Kalau kita cuma tergantung sama China ternyata pasarnya enggak di sana itu kita akan dirugikan,” ujarnya.

    Kemudian, pembangunan infrastruktur pendukung kendaraan listrik, seperti stasiun pengisian daya perlu menjadi prioritas, agar adopsi EV di Indonesia lebih masif lagi. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya diversifikasi dalam pengembangan teknologi baterai.

    “Yang paling penting adalah karena ada tren teknologi yang mungkin berubah kita enggak boleh main di satu baterai aja di baterai apa pertaruhannya di MNC saja tapi juga perlu di LFP bateri itu kira-kira yang dapat kami sampaikan,” katanya.

    Semula, Deni mengungkapkan bahwa meskipun pemerintah Indonesia telah mengucurkan berbagai insentif untuk mendorong adopsi kendaraan listrik (EV) di dalam negeri. Namun nyatanya, hingga kini realisasinya masih jauh tertinggal dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Thailand

    Ia pun membeberkan bahwa meski ada subsidi besar-besaran, seperti diskon Rp7 juta untuk pembelian motor listrik, pembebasan pajak kendaraan tahunan, dan keringanan pajak lainnya untuk pembelian mobil listrik, namun tingkat adopsi EV di Indonesia masih belum signifikan.

    “Nah ini kita lihat bahwa walaupun sudah dengan berbagi insentif adopsi EV masih rendah dan itu kalah jauh dari Thailand ataupun dari Singapura. Targetnya masih jauh dari target yang sudah kita tetapkan,” kata Deni.

    Ia lantas menyoroti beberapa tantangan utama yang menghambat percepatan transisi ke kendaraan listrik di Indonesia. Beberapa diantaranya yakni seperti pemanfaatan teknologi dan ketersediaan infrastruktur yang kurang memadai.

    Adapaun pengembangan infrastruktur seperti stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) yanh belum merata menjadi faktor yang menghambat pertumbuhan kendaraan listrik di dalam negeri. Selain itu, perubahan teknologi global juga menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia dalam beberapa tahun mendatang.

    Saat ini, teknologi baterai baru seperti Lithium Iron Phosphate (LFP) yang lebih murah mulai menjadi pilihan di pasar global. Hal ini bisa berdampak pada daya saing Indonesia yang masih fokus pada produksi baterai berbasis Nickel Manganese Cobalt (NMC).

    “Dan yang kedua bahwa ada tantangan teknologi sekarang ada yang namanya LFP selain NMC dan ini murah. Jadi kalaupun kita punya reserve apakah ke depan akan seperti itu karena orang merasa karena ini sangat bergantung kepada Indonesia dan harganya mahal lebih mending ambil yang murah. Kalau teknologi mengarah ke sana atau ke hidrogen apa yang kita punya dan bangun sekarang bisa jadi useless yang harus kita perhatikan. Jangan terlalu fokus di sini,” katanya.

    (pgr/pgr)

  • Studi Membuktikan: Proyek Andalan Jokowi Dampaknya Kecil ke Warga RI

    Studi Membuktikan: Proyek Andalan Jokowi Dampaknya Kecil ke Warga RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pusat Kajian Strategis dan Internasional (Centre for Strategic and International Studies/CSIS) menilai program kebanggaan era Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), dalam hal ini proyek hilirisasi nikel hanya berdampak kecil bagi masyarakat bawah di Indonesia.

    Peneliti Departemen Ekonomi CSIS Indonesia, Deni Friawan menyampaikan bahwa meskipun kebijakan ini telah berhasil mendorong investasi dan ekspor produk turunan nikel secara signifikan. Namun manfaatnya belum dirasakan secara merata oleh masyarakat, terutama di lapisan bawah.

    “Memang benar bahwa kebijakan ini secara dramatis telah meningkatkan investasi dan ekspor dari produk-produk mineral turunan dan dampaknya itu namun sayangnya masih sangat terbatas,” kata dia sebuah diskusi publik di Jakarta, Jumat (29/11/2024).

    Ia lantas mengungkapkan beberapa faktor penyebab keterbatasan dampak tersebut. Pertama, hilirisasi yang dilakukan masih berada di tahap awal, sehingga manfaat ekonominya belum sepenuhnya dirasakan.

    Kedua, sebagian besar produk yang dihasilkan langsung diekspor ke China, tanpa diolah lebih lanjut di dalam negeri untuk menciptakan nilai tambah. Ketiga, industri mineral logam bersifat padat modal.

    Keempat, tax holiday dan tax exemption membuat keuntungan dari sektor ini belum dimanfaatkan secara maksimal di dalam negeri, karena sebagian besar keuntungan tersebut direpatriasi ke luar negeri.

    “Kemudian ada dampak negatif dari sisi lingkungan dan sosial. Utamanya di lingkungan, karena kita ingin cepat, karena ingin membangun lebih cepat kadang seringkali kita melupakan aspek-aspek lingkungan atau tutup mata. Misalnya amdalnya yang diselesaikan setelah proyek itu atau bangunan itu dibuat,” ujarnya.

    (pgr/pgr)

  • Kemendagri: Tujuh Petugas KPPS Meninggal Dunia

    Kemendagri: Tujuh Petugas KPPS Meninggal Dunia

    Jakarta (beritajatim.com) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat, hingga Rabu (27/11/2024) sore terdapat tujuh petugas penyelenggara Pilkada serentak 2024 meninggal dunia, diduga akibat kelelahan. Rinciannya, tiga petugas dari unsur Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) empat petugas dari Linmas.

    “Kita belum compile memang yang meninggal ini berapa secara keseluruhan. Berapa pun angkanya tetap ada yang meninggal kelelahan. Jadi ini masuk untuk evaluasi kita. Penyelenggaraan ini sepertinya harusnya seperti apa? Siapa yang mampu punya kapasitas untuk menjadi petugas pemungutan suara, kualifikasinya, screening kesehatannya,” ujar Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, Kamis (28/11/2024).

    Dia menambahkan, pemerintah pun masih terus mengevaluasi berbagai tantangan yang terjadi selama Pilkada, salah satunya soal politik uang. Pemerintah juga terus membuka ruang untuk membicarakan sistem politik yang demokratis dan adil.

    Berbagai masukan telah diterima, di antaranya dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Center for Strategic and International Studies (CSIS) berkaitan dengan desain pemilihan ke depan.

    “Ada juga tentang desain sistem politiknya. Jadi setelah Pilkada ini selesai tahapannya, kita semua akan buka ruang untuk membicarakan sistem yang kira-kira paling mampu secara maksimal mendekatkan target-target kita ke sistem politik yang demokratis dan lebih fair, lebih adil,” katanya.

    Bima juga meminta masyarakat untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan tahapan Pilkada. Ketika menemukan kejanggalan atau kecurangan, dia mendorong warga untuk melaporkan ke tempat pengaduan ataupun hotline terkait.

    “Semakin publik ini aware, ya semakin proses hukumnya itu bisa mendekati apa yang diharapkan,” ujarnya. [hen/beq]

  • Kedaulatan digital Indonesia di balik tawaran investasi Apple

    Kedaulatan digital Indonesia di balik tawaran investasi Apple

    Jakarta (ANTARA) – Respons ketegasan Indonesia atas tawaran investasi yang disampaikan Apple, raksasa teknologi asal Amerika Serikat (AS), layak untuk dicatat dalam sejarah perdagangan global.

    Sebuah ketegasan yang mencerminkan penguatan posisi tawar, nasionalisme, dan kedaulatan digital yang patut menjadi acuan kebijakan ke depan.

    Perusahaan yang berpusat di Silicon Valley, AS, itu telah menyampaikan niat besar mereka untuk memperluas pasar di Indonesia melalui investasi senilai Rp1,59 triliun.

    Langkah ini disebut-sebut sebagai bagian dari strategi mereka untuk memperkuat penetrasi produk unggulan seperti iPhone 16 ke pasar Indonesia yang dikenal sangat dinamis.

    Namun, respons pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terkesan hati-hati bahkan cenderung tegas.

    Meski tawaran ini menarik secara nominal, Menperin Agus Gumiwang tampaknya memiliki pertimbangan strategis yang lebih dalam sebelum memberikan lampu hijau.

    Mengapa Kemenperin bergeming, dan bagaimana pemerintah melihat masa depan hubungan dengan Apple?

    Pertama-tama, semua perlu memahami konteks regulasi yang berlaku di Indonesia terkait perdagangan elektronik dan teknologi.

    Pemerintah telah memberlakukan aturan yang mewajibkan perusahaan asing untuk memenuhi ketentuan konten lokal atau Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebelum memasarkan produk teknologi tertentu, termasuk ponsel pintar.

    Aturan ini bertujuan untuk mendorong industrialisasi lokal dan menciptakan nilai tambah di dalam negeri.

    Dengan kata lain, Indonesia tidak hanya ingin menjadi pasar konsumsi, tetapi juga pusat produksi dan inovasi.

    Peneliti ekonomi perdagangan, Davin Giovannus, dalam risetnya yang dimuat di Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan pada 2020 tentang TKDN di Indonesia menyebutkan bahwa TKDN adalah gagasan Pemerintah Indonesia supaya pemilik brand atau vendor tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai konsumen atau pasar saja, tetapi mau turut berinvestasi di Indonesia.

    Apalagi Indonesia saat ini adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat dunia setelah China, India, dan AS.

    Hal ini sejalan dengan publikasi yang disampaikan Center for Strategic and International Studies (CSIS) yang menyebutkan bahwa TKDN bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengeluaran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi, memperkuat ekonomi dari tantangan eksternal, dan mencapai tujuan jangka panjang untuk membangun industri dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

    Misalnya, Brasil berhasil menarik investasi besar dari perusahaan teknologi seperti Samsung dengan menerapkan kebijakan serupa.

    Dengan demikian, pemerintah Indonesia memandang bahwa investasi senilai Rp1,59 triliun dari Apple harus lebih dari sekadar upaya memasarkan produk; investasi ini juga harus membawa manfaat strategis bagi industri nasional.

    Kontribusi Positif

    Kajian dari Journal of Technology Policy & Innovation menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan TKDN di berbagai negara sering kali menemui tantangan.

    Salah satu tantangan utama adalah ketidakseimbangan antara harapan pemerintah dan kesiapan industri lokal untuk memenuhi kebutuhan perusahaan multinasional.

    Dalam konteks Indonesia, pemerintah kemungkinan mempertimbangkan apakah nilai investasi Apple dapat sejalan dengan kebutuhan strategis ini.

    Apakah Rp1,59 triliun cukup untuk menciptakan dampak berkelanjutan bagi ekosistem teknologi lokal?

    Kasus Apple di India dapat menjadi pelajaran penting. Ketika Apple memutuskan untuk membangun fasilitas produksi di India, mereka tidak hanya mematuhi regulasi lokal tetapi juga mengembangkan rantai pasok yang melibatkan ribuan pekerja lokal.

    Upaya ini tidak hanya memungkinkan Apple untuk memenuhi permintaan pasar India tetapi juga menurunkan biaya produksi mereka.

    Pertanyaannya, apakah investasi Rp1,59 triliun yang ditawarkan Apple di Indonesia juga mencakup inisiatif serupa?

    Jika investasi tersebut hanya mencakup pendirian kantor distribusi atau layanan purnajual, maka manfaat jangka panjang bagi industri teknologi Indonesia menjadi dipertanyakan.

    Di sisi lain, pemerintah Indonesia juga memiliki agenda besar untuk mengembangkan ekosistem digital dan mendorong inovasi teknologi.

    Berdasarkan laporan Bank Dunia, pasar teknologi di Indonesia diperkirakan tumbuh lebih dari 20 persen per tahun hingga 2030.

    Potensi ini menjadikan Indonesia pasar yang sangat menarik bagi perusahaan teknologi global seperti Apple.

    Namun, potensi ini juga menuntut pemerintah untuk memastikan bahwa kehadiran perusahaan asing dapat memberikan kontribusi positif terhadap tujuan jangka panjang.

    Analisis Mendalam

    Respons hati-hati Kemenperin menunjukkan bahwa pemerintah tidak ingin terburu-buru memberikan persetujuan tanpa analisis mendalam.

    Salah satu alasan yang mungkin mendasari sikap ini adalah kebutuhan untuk memastikan bahwa investasi Apple tidak hanya berorientasi pada pemasaran tetapi juga pada transfer teknologi dan penguatan ekosistem lokal.

    Jika Apple bersedia membangun fasilitas produksi atau pusat penelitian di Indonesia, maka manfaatnya akan jauh lebih besar dibandingkan dengan sekadar penjualan produk.

    Selain itu, pemerintah juga perlu mempertimbangkan dinamika geopolitik.

    Ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan China telah mendorong banyak perusahaan teknologi global untuk mendiversifikasi lokasi produksi mereka.

    Indonesia dapat mengambil keuntungan dari situasi ini dengan menawarkan diri sebagai mitra strategis.

    Namun, untuk mencapai itu, pemerintah perlu menciptakan kerangka kerja yang adil dan menarik, baik bagi perusahaan asing maupun industri lokal.

    Terlepas dari tantangan yang ada, potensi kerja sama antara Apple dan Indonesia tetap besar.

    Apple dikenal sebagai perusahaan dengan standar tinggi dalam hal keberlanjutan dan inovasi.

    Jika investasi mereka diarahkan untuk mendukung visi Indonesia sebagai hub teknologi di Asia Tenggara, maka kolaborasi ini dapat menciptakan win-win solution bagi kedua belah pihak.

    Dalam kerangka ini kemudian, dapat dikatakan bahwa respons Kemenperin terhadap proposal investasi Apple mencerminkan strategi kebijakan yang matang.

    Pemerintah tidak hanya mempertimbangkan manfaat jangka pendek tetapi juga dampak jangka panjang terhadap kedaulatan industri teknologi Indonesia.

    Langkah selanjutnya adalah membangun dialog konstruktif dengan Apple untuk mengeksplorasi peluang kerja sama yang lebih luas.

    Dengan pendekatan yang tepat, Indonesia dapat memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat posisinya sebagai pemain utama dalam ekonomi digital global.

    Apple, pada gilirannya, juga memiliki peluang untuk memperkuat kehadirannya di pasar yang menjanjikan ini.

    Copyright © ANTARA 2024

  • CSIS ungkap transportasi logistik masih menopang beban biaya tinggi

    CSIS ungkap transportasi logistik masih menopang beban biaya tinggi

    Jasa transportasi logistik sangat penting bagi perekonomian sayangnya memang porsinya masih 23 persen besar sekali…

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri mengatakan, beban biaya transportasi logistik terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional berada pada level tinggi yakni kisaran 23 persen, sehingga diprediksi akan memberatkan perekonomian pada waktu mendatang.

    “Jasa transportasi logistik sangat penting bagi perekonomian sayangnya memang porsinya masih 23 persen besar sekali, itu artinya hampir sebesar seperempat dari pengeluaran kita untuk suatu barang hanya untuk menanggung distribusinya saja,” ujar Yose dalam webinar yang dipantau dari Jakarta, Jumat.

    Ia mengatakan jasa transportasi logistik (translog) menjadi sektor yang penting dalam pertumbuhan ekonomi. Namun seringkali tidak disadari masyarakat secara luas jika sektor ini mendukung perekonomian dan sektor-sektor lainnya di Indonesia.

    Lewat translog, katanya lagi, perekonomian Indonesia dapat berjalan secara efisien dan kompetitif sehingga butuh sokongan dan keseriusan pemerintah agar mampu menekan biaya logistik yang terbilang tinggi.

    Meski sebelumnya pemerintah telah menghadirkan inisiatif untuk mengurungkan biaya logistik nasional lewat target biaya logistik dalam RPJMN 2020-2024, namun tantangan soal biaya logistik yang tinggi terhadap PDB masih ada.

    Sementara itu, berdasarkan laporan tinjauan strategis logistik darat di Indonesia yang dilakukan oleh Tenggara Strategics dan CSIS Indonesia menyebut tingginya biaya logistik seringkali sejalan dengan indeks harga produsen (IHP) yang mencerminkan naiknya bisa input dalam proses produksi.

    Sehingga ketika IHP naik maka produsen mengalami kenaikan biaya bahan baku, energi, komponen dan lainnya yang berujung mempengaruhi biaya transportasi dan distribusi produk.

    Pihaknya pun mengusulkan agar pemerintahan era Presiden Prabowo Subianto melanjutkna pemberian insentif fiskal yang sebelumnya telah ada, salah satu kebijakan itu adalah penerbitan aturan Peraturan Menteri Keuangan No. 71 Tahun 2022 yang mengatur pajak pertambahan nilai (PPN) untuk jasa kena pajak tertentu (JKPT).

    Aturan ini pun dinilai memberikan dampak positif terhadap penurunan biaya logistik darat. Melalui insentif fiskal berupa pengurangan tarif PPN menjadi 1,1 persen dari DPP itu, pelaku. Usaha di sektor ini mendapatkan pengurangan beban pajak yang signifikan, sehingga memungkinkan menekan biaya operasional.

    Pewarta: Sinta Ambarwati
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2024

  • Wamendagri: Presiden nilai sistem pemilu tidak efisien

    Wamendagri: Presiden nilai sistem pemilu tidak efisien

    Jadi, ini waktu yang sangat tepat untuk memperbaiki karena kita ingin pemerintahan ini efektif dan efisien.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto meminta untuk memperbaiki sistem pemilihan umum (pemilu) karena tidak efisien dan terlalu mahal.

    “Sistem politik atau sistem pemilu ini boros, bukan hanya dalam hal penyelenggaraannya,” kata Wamendagri Bima di Jakarta, Kamis, setelah menanggapi hasil riset dari peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS).

    Pada saat dipanggil ke kediaman Presiden Prabowo ketika akan ditunjuk sebagai wakil menteri, kata Bima Arya, Presiden berpesan untuk memperbaiki sistem pemilu di Indonesia.

    Hal itu, kata Bima Arya, karena Presiden menilai bahwa pemilu yang diselenggarakan tidak efisien dan boros sehingga perlu dicari solusi yang lebih tepat.

    Selain Presiden, kata Bima Arya, keluhan juga terjadi di ruang publik baik oleh pengamat, peneliti, masyarakat, maupun politikus.

    “Tata cara pemilihannya pun menimbulkan politik biaya tinggi, politik uang, dan lain sebagainya. Aspirasi dan keluhan datang dari mana-mana,” tuturnya.

    Untuk itu, lanjut Bima Arya, saat ini Kemendagri berupaya mencari formulasi yang baik untuk sistem pemilu supaya tidak boros dan lebih baik lagi.

    Ia juga menyatakan bahwa dengan pemilu berbiaya tinggi, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan harapan sehingga Kemendagri akan berupaya memperbaiki sistem setelah Pilkada 2024 selesai.

    “Jadi, ini waktu yang sangat tepat untuk memperbaiki karena kita ingin pemerintahan ini efektif dan efisien,” katanya.

    Bima Arya menyebutkan di beberapa daerah anggaran pemilu itu menyebabkan sejumlah alokasi anggaran lainnya ditiadakan atau dikurangi, dan ini tentu mengganggu pembangunan di daerah tersebut.

    “Jangan sampai alokasinya tinggi sekali untuk penyelenggaraan. Sering kali di banyak daerah ini meniadakan anggaran yang lain,” ujarnya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024