Xcloud.id

NGO: CSIS

  • Pengamat Bingung Prabowo Bentuk Komite Pemantau dan Akuntabilitas Danantara

    Pengamat Bingung Prabowo Bentuk Komite Pemantau dan Akuntabilitas Danantara

    Bisnis.com, JAKARTA — Peneliti senior Departemen Ekonomi CSIS Deni Friawan mengaku bingung dengan rencana Presiden Prabowo Subianto membentuk Komite Pemantau dan Akuntabilitas Danantara.

    Opsi pembentuk itu tercantum dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah (Perpres) Nomor 10/2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

    Deni mengakui bahwa secara teoritis tidak ada yang salah dengan wacana pembentukan Komite Pemantau dan Akuntabilitas Danantara. Apalagi, sambungnya, apabila tujuannya untuk membantu memperbaiki tata kelola Danantara atau BUMN di bawahnya. 

    Kendati demikian, dia mengingatkan bahwa sudah ada Dewan Pengawas dan Dewan Penasehat Danantara yang tugasnya juga untuk memantau dan mengawasi akuntabilitas Danantara.

    “Buat apa dibentuk badan/institusi lagi yang hanya mempergemuk birokrasi dan menjadikannya lambat dan saling tumpang tindih kewenangan?” ujar Deni kepada Bisnis, Senin (3/3/2024).

    Dia pun khawatir keputusan pembentukan Komite Pemantau dan Akuntabilitas Danantara itu hanya untuk mengakomodasi berbagai kepentingan.

    Menurutnya, sejak awal pembentukan struktur dan pemilihan petinggi Danantara tidak jelas maksud dan tujuannya. Di satu sisi, ditujukan untuk memperbaiki pengelolaan BUMN; namun di sisi lain, Deni melihat banyaknya akomodasi dan tarik-menarik kepentingan.

    “Akibatnya yang terjadi seperti itu, terjadi berbagai penyesuaian, termasuk beberapa aturan yang direvisi agar tidak melanggar, seperti hal dibolehkannya rangkap jabatan,” jelasnya.

    Memang dalam Pasal 33 No. 10/2025, kepala Badan Pelaksana diperbolehkan rangkap jabatan. Saat ini, Kepala Badan Pelaksana Danantara Rosan Roeslani memang merangkap sebagai menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM.

  • Hashim: Sudah Pasti Pertumbuhan Ekonomi 8% Tahun Depan

    Hashim: Sudah Pasti Pertumbuhan Ekonomi 8% Tahun Depan

    Bisnis.com, JAKARTA — Adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, meyakini pemerintah bisa mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun depan atau 2026.

    Hashim bahkan mengklaim pertumbuhan ekonomi 8% merupakan angka paling minimal. Menurutnya, berbagai program unggulan pemerintah akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

    “Saya semakin optimistis kita akan melampaui 8%. Mungkin bukan tahun ini, tetapi sudah pasti tahun depan,” ujar Hashim dalam acara CNBC Economic Outlook 2025 di Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2025).

    Pendiri Arsari Group itu mengaku sudah menerima perhitungan Bappenas terkait efek program makan bergizi gratis (MBG) ke perekonomian. Dia mengaku pertambahan anggaran program MBG menjadi Rp171 triliun pada tahun ini akan menambah pertumbuhan ekonomi 1,9%.

    Alasannya, karena belanja program MBG Rp171 triliun akan masuk ke sektor riil. Hashim meyakini pelaku UMKM, petani, hingga peternak akan menerima manfaatnya karena program MBG memerlukan sayur-sayuran, daging ayam, susu, hingga 82 juta butir telur per hari.

    Tidak hanya itu, dia meyakini program pembangunan tiga juga rumah per tahun juga akan berdampak positif ke pertumbuhan ekonomi. Hashim mengaku sudah berbicara dengan konsultan asing yang tak disebutkan namanya, yang mana mereka memprediksi program 3 juta rumah akan menambah pertumbuhan ekonomi hingga 2%—3%.

    Oleh sebab itu, elite Partai Gerindra itu percaya diri program MBG dan perumahan bisa menambah pertumbuhan ekonomi sekitar 4%. Artinya, jika baseline-nya 5% maka tambahan dari program MBG dan perumahan membuat pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 9%.

    “Tapi oke lah, kita pangkas lagi. Jangan terlalu optimistis. ‘Too good to be true, Hashim, too good for everybody,’ No, it’s not. It’s realistic, tetapi oke. Oke, itu sudah 8%, enggak usah sebut 9%,” ujar Hashim.

    Bahkan, sambungnya, angka tersebut belum mencakup 15 mega proyek yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, ahli yang tidak disebutkan namanya memperkirakan berbagai proyek tersebut akan menambah 1% pertumbuhan ekonomi.

    Lalu, ada program food estate alias lumbung pangan dan konektivitas internet. Hashim mengaku McKinsey sudah melakukan perhitungan, jika pemerintah berhasil menyediakan internet murah dma berkualitas untuk setiap 10% populasi Indonesia maka pertumbuhan ekonomi bisa bertambah 0,7%-1,3% per tahun.

    “Itu sudah 10%—11% [pertumbuhan ekonominya]. So, ini adalah kesempatan bagi kita. Saya semakin optimistis. Kalau ada lagi yang mau debat mengenai angka, kita debat, tetapi kita semakin optimistis,” tutupnya.

    Pengamat Ragu Pertumbuhan Ekonomi 8% Bisa Tercapai 2026

    Sementara itu, Peneliti Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Riandy Laksono mengaku bingung dengan kepercayaan diri pemerintah bahwa program unggulan seperti makan bergizi gratis bisa mengerek pertumbuhan ekonomi hingga 8%.

    Riandy menjelaskan ekonomi tumbuh apabila terjadi pertumbuhan empat komponen utama yaitu konsumsi rumah tangga, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor-impor. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, sambungnya, butuh dorongan yang besar di berbagai komponen tersebut.

    Oleh sebab itu, Riandy menjelaskan bahwa perlu ada stimulus baru. Dia melihat pemerintah menyiapkan stimulus itu dari program makan bergizi, 3 juta rumah, hingga pembentukan BPI Danantara.

    Masalahnya, berbagai program tersebut masih dibiayai oleh anggaran yang sudah ada. Caranya, dengan efisien anggaran dalam APBN sehingga terjadi relokasi uang dari pos satu ke pos lainnya.

    Artinya, komponen belanja pemerintah notabenenya tidak berubah namun cuma realokasi. Dengan demikian, tidak ada stimulus baru.

    “Kedua, belum tentu dengan alokasi yang baru ini, alokasinya lebih menciptakan multiplier [efek penggandaan] yang lebih tinggi,” jelas Riandy dalam media briefing CSIS di Jakarta Pusat, Selasa (25/2/2025).

    Dia mencontohkan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan efisien anggaran Rp306 triliun untuk belanja perjalanan dinas, infrastruktur padat karya, dan sejenisnya. Kemungkinan, sambungnya, hasil efisiensi tersebut sebagian dialokasikan untuk pembiayaan program makan bergizi.

    Di satu sisi, jasa katering dan sektor pertanian berpotensi terdorong. Di sisi lain, sektor pariwisata yang relatif padat karya juga berpotensi terdampak negatif karena efisien anggaran.

    Lebih lanjut, Prabowo juga menyatakan hasil efisien senilai Rp300 triliun akan dikelola oleh BPI Danantara. Pemerintah ingin Danantara membantu investasi ke sektor yang menjadi perhatian utama pemerintah seperti pangan, energi, hingga hilirisasi.

    Riandy pun melihat Danantara nantinya akan banyak berinvestasi ke industri dalam negeri. Masalahnya, dia khawatir muncul efek crowding out atau berkurangnya investasi sektor swasta di sektor riil karena sudah diambil alih pemerintah.

    “Kalau dia men-crowd out investasi swasta, malah ini akan melemahkan [komponen] investasinya itu sendiri,” jelasnya.

    Bahkan, lanjutnya, jika Danantara memutuskan untuk melakukan investasi di luar negeri maka uang beredar di dalam negeri akan berkurang. Akibatnya, komponen belanja pemerintah atau bahkan komponen konsumsi rumah tangga juga melemah.

    Riandy pun meragukan berbagai program unggulan pemerintahan Prabowo dan pembentukan Danantara belum akan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi lagi. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan masih akan bertahan di kisaran 5%.

    “Agak susah dimasukkan nalar bahwa dengan kondisi seperti ini, growth-nya [pertumbuhannya] bisa lebih kencang, bahkan nambah 2%—3%,” tutupnya.

  • Peneliti CSIS Ragu Danantara Bisa Kerek Pertumbuhan Ekonomi 8%

    Peneliti CSIS Ragu Danantara Bisa Kerek Pertumbuhan Ekonomi 8%

    Bisnis.com, JAKARTA — Peneliti Departemen Ekonomi CSIS Riandy Laksono mengaku bingung dengan kepercayaan diri pemerintah bahwa program unggulan seperti pembentukan BPI Danantara hingga makan bergizi gratis bisa mengerek pertumbuhan ekonomi hingga 8%.

    Riandy menjelaskan ekonomi tumbuh apabila terjadi pertumbuhan empat komponen utama yaitu konsumsi rumah tangga, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor-impor. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, sambungnya, butuh dorongan yang besar di berbagai komponen tersebut.

    Oleh sebab itu, Riandy menjelaskan bahwa perlu ada stimulus baru. Dia melihat pemerintah menyiapkan stimulus itu dari program makan bergizi, 3 juta rumah, hingga pembentukan BPI Danantara.

    Masalahnya, berbagai program tersebut masih dibiayai oleh anggaran yang sudah ada. Caranya, dengan efisien anggaran dalam APBN sehingga terjadi relokasi uang dari pos satu ke pos lainnya.

    Artinya, komponen belanja pemerintah notabenenya tidak berubah namun cuma realokasi. Dengan demikian, tidak ada stimulus baru.

    “Kedua, belum tentu dengan alokasi yang baru ini, alokasinya lebih menciptakan multiplier [efek penggandaan] yang lebih tinggi,” jelas Riandy dalam media briefing Centre for Strategic and International Studies (CSIS) di Jakarta Pusat, Selasa (25/2/2025).

    Dia mencontohkan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan efisien anggaran Rp306 triliun untuk belanja perjalanan dinas, infrastruktur padat karya, dan sejenisnya. Kemungkinan, sambungnya, hasil efisiensi tersebut sebagian dialokasikan untuk pembiayaan program makan bergizi.

    Di satu sisi, jasa catering dan sektor pertanian berpotensi terdorong. Di sisi lain, sektor pariwisata yang relatif padat karya juga berpotensi terdampak negatif karena efisien anggaran.

    Lebih lanjut, Prabowo juga menyatakan hasil efisien senilai Rp300 triliun akan dikelola oleh BPI Danantara. Pemerintah ingin Danantara membantu investasi ke sektor yang menjadi perhatian utama pemerintah seperti pangan, energi, hingga hilirisasi.

    Riandy pun melihat Danantara nantinya akan banyak berinvestasi ke industri dalam negeri. Masalahnya, dia khawatir muncul efek crowding out atau berkurangnya investasi sektor swasta di sektor riil karena sudah diambil alih pemerintah.

    “Kalau dia men-crowd out investasi swasta, malah ini akan melemahkan [komponen] investasinya itu sendiri,” jelasnya.

    Bahkan, lanjutnya, jika Danantara memutuskan untuk melakukan investasi di luar negeri maka uang beredar di dalam negeri akan berkurang. Akibatnya, komponen belanja pemerintah atau bahkan komponen konsumsi rumah tangga juga melemah.

    Riandy pun meragukan berbagai program unggulan pemerintahan Prabowo dan pembentukan Danantara belum akan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi lagi. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan masih akan bertahan di kisaran 5%.

    “Agak susah dimasukkan nalar bahwa dengan kondisi seperti ini, growth-nya [pertumbuhannya] bisa lebih kencang, bahkan nambah 2%—3%,” tutupnya.

  • Peneliti CSIS: Struktur Danantara Memungkinkan Intervensi Politik

    Peneliti CSIS: Struktur Danantara Memungkinkan Intervensi Politik

    Bisnis.com, JAKARTA — Peneliti senior Departemen Ekonomi CSIS Deni Friawan melihat pemerintah akan sangat dengan mudah melakukan intervensi politik kepada pengurus Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara alias BPI Danantara.

    Deni menjelaskan bahwa prasyarat utama sebuah perusahaan investasi yang mengelola dana jumbo seperti BPI Danantara bisa bekerja dengan baik adalah lepas dari kepentingan politik. Sayangnya, struktur BPI Danantara tidak mengimplikasikan demikian.

    Dia mencontohkan, Danantara bertanggungjawab langsung kepada presiden seperti yang tercantum dalam Pasal 3E draf UU BUMN hasil revisi tertanggal 4 Februari 2025.

    Tak hanya itu, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri BUMN Erick Thohir sebagai ketua Dewan Pengawas BPI Danantara. Masalahnya, Dewan Pengawas berhak memberhentikan badan pelaksana (CEO, COO, dan CIO) BPI Danantara seperti yang diatur dalam Pasal 30 ayat (2) huruf h revisi UU BUMN.

    “Jadi manajemen Danantara itu tetap di bawah pengaruh atau pengawasan dari Kementerian BUMN,” ujar Deni dalam media briefing Centre for Strategic and International Studies (CSIS) di Jakarta Pusat, Selasa (25/2/2025).

    Lebih dari itu, sambungnya, revisi UU BUMN sudah mengatur business judgement rule sehingga kini BUMN bukan bagian dari rumpun penyelenggara negara, serta kerugian perusahaan pelat merah tidak lagi dianggap sebagai kerugian negara.

    Kendati demikian, Deni menjelaskan bahwa Pasal Pasal 73A mengatur bahwa menteri keuangan tetap bisa melakukan penyelamatan BUMN. Artinya, besar kemungkinan pemerintah tetap menanggung resiko meski nantinya BUMN gagal bayar atau butuh modal.

    Oleh sebab itu, dia meyakini struktur organisasi BPI Danantara notabenenya hanya sekadar menambah layer birokrasi yang ada. Deni khawatir ke depan permasalahan-permasalahan BUMN klasik yang sarat akan intervensi politik sehingga mengesampingkan profesional tetap terjadi di Danantara.

    “Dan dengan perkembangan yang ada, dari misalnya pemilihan CEO, COO, atau CIO, patut diduga ini akan mengarah kepada kapitalisme birokrat, di mana kemanfaatan BUMN-BUMN ini untuk kepentingan birokrasi atau orang-orang yang berkuasa,” jelasnya.

    Sebagai informasi, Prabowo telah menunjukkan para pimpinan BPI Danantara. Tak bisa dimungkiri, sosok-sosok yang dipilih Prabowo memang banyak berlatar belakang timsesnya dalam kontestasi Pilpres 2024.

    Struktur Organisasi BPI Danantara 2025:

    Pembina dan Penanggung Jawab:

    Presiden Prabowo Subianto

    Dewan Penasehat: sejumlah mantan presiden a.l. Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo

    Badan Pengawas

    Ketua Badan Pengawas: Erick Thohir

    Wakil Ketua Badan Pengawas: Muliaman D. Hadad

    Badan Pelaksana

    Kepala Badan Pelaksana/Chief Executive Officer (CEO): Rosan Roeslani

    Holding Operasional/Chief Operating Officer (COO): Dony Oskaria

    Holding Investasi/Chief Investment Officer (CIO): Pandu Patria Sjahrir

  • Ekonom: Pelemahan IHSG Sedikit Banyak Dipengaruhi Danantara – Halaman all

    Ekonom: Pelemahan IHSG Sedikit Banyak Dipengaruhi Danantara – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun pada Senin (24/2/2025) setelah Pemerintah meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    Menurut Peneliti Senior Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Deni Friawan, melemahnya IHSG tidak sepenuhnya disebabkan oleh peluncuran Danantara.

    Ia menjelaskan bahwa fluktuasi pasar saham harian bisa disebabkan oleh berbagai faktor

    “Bisa terjadi karena The Fed karena orang cari return dan kepastian, bisa jadi juga karena Danantara,” katanya dalam acara bertajuk “Efisiensi Anggaran dan Pembentukan Danantara: Peluang Ekonomi atau Tantangan Fiskal” di kantor CSIS, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (25/2/2025).

    Satu hal pasti menurut Deni, pelemahan IHSG sudah terjadi sejak awal tahun yang disebabkan oleh penjualan saham besar-besaran oleh investor asing.

    “Terjadinya terutama [pada] saham-saham BUMN yang besar, yang punya kapitalisasi besar [seperti] BNI, BRI, Bank Mandiri, perusahaan-perusahaan tambang juga,” ujarnya.

    Meski demikian, Deni mengakui bahwa peluncuran Danantara sedikit banyak mempengaruhi sentimen pasar.

    “Saya enggak bisa bilang ini [karena] Danantara, cuman keberadaan Danantara dengan kontroversi governance-nya, pengangkatannya, itu sedikit banyak mempengaruhi sentimen pasar bahwa bagaimana sih prospek ke depan dari pengelolaan BUMN ini, apakah dia akan punya potensi profitabilitas yang lebih tinggi atau enggak,” ucap Deni.

    Pada perdagangan Senin kemarin, IHSG ditutup dengan kehilangan 53,4 poin di angka 6.749,6.

    Tren pelemahan ini terus berlanjut pada Selasa ini, di mana IHSG ditutup di angka 6.587,09, kehilangan 162,51 poin atau sebesar 2,41 persen.

    Terpisah, Penasehat Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro, menilai perilaku pelemahan IHSG usai diluncurkan Danantara karena pasar memang pada dasarnya wait and see.

    Menurutnya, investor pasar modal kemungkinan sedang memastikan seperti apa ke depannya kinerja BUMN setelah Danantara beroperasi. 

    “Ya mungkin kita bisa melihatkan perilaku pasar itu kan memang sering wait and see ya, mereka mungkin ingin kepastian apakah dengan adanya danantara ini akan makin membuat performance BUMN itu makin baik,” kata Bambang dalam acara Digital Economic Forum 2025, Selasa (25/2/2025). 

    Selain perilaku pasar yang wait and see, dia juga menilai adanya salah penanggapan atau mispersepsi.

    Bambang mencontohkan, adanya kekhawatiran investor saham dalam pembagian dividen oleh perusahaan pelat merah. 

    “Misalkan perusahaan-perusahaan BUMN yang biasanya ngasih dividen yang cukup generous untuk investor, barangkali akan menurunkan, padahal saya yakin itu tidak menjadi bagian dari strategi,” imbuhnya.

    Bambang menegaskan, kepentingan investor yang masuk ke pasar saham, tetap akan jadi perhatian dari seluruh perusahaan BUMN yang sudah melantai di lantai bursa.

    Tugas Danantara

    Danantara adalah lembaga yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengelolaan BUMN. Badan tersebut bertanggungjawab langsung kepada Presiden.

    Danantara akan menjadi badan yang mengelola aset-aset badan usaha milik negara (BUMN) jumbo yang nilainya mencapai 900 miliar dollar AS atau sekitar Rp 14.670 triliun (kurs Rp 16.300).

    Dalam, pasal 3E Undang-undang tersebut Danantara berwenang mengelola Dividen Holding Investasi, Holding Operasional, dan BUMN.

    Selain itu Danantara berwenang untuk menyetujui penambahan dan/atau pengurangan penyertaan modal pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen. Kemudian menyetujui Restrukturisasi BUMN termasuk Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan.

    Danantara juga berwenang membentuk Holding Investasi, Holding Operasional, dan BUMN; lalu, menyetujui usulan hapus buku dan/atau hapus tagih atas aset BUMN yang diusulkan oleh Holding Investasi, atau Holding Operasional; dan mengesahkan dan mengkonsultasikan kepada DPR RI atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Holding Investasi dan Holding Operasional. 

     

  • Keberadaan Danantara Dinilai Sebagai Kegagalan Kementerian BUMN – Halaman all

    Keberadaan Danantara Dinilai Sebagai Kegagalan Kementerian BUMN – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Peneliti Senior Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Deni Friawan menilai pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai sebuah kegagalan Kementerian BUMN.

    Ia mengatakan, ide di balik Danantara bukanlah hal baru. Sebenarnya, konsep Danantara sudah ada sejak lama.

    Bahkan, pembentukan Kementerian BUMN sendiri pada awalnya bertujuan untuk mewujudkan konsep yang serupa, yakni menciptakan sebuah “superholding”.

    “Sebuah institusi yang bisa mengelola sebagian besar BUMN ini, sehingga mendapatkan kinerja yang baik,” kata Deni dalam acara bertajuk “Efisiensi Anggaran dan Pembentukan Danantara: Peluang Ekonomi atau Tantangan Fiskal” di kantor CSIS, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (25/2/2025).

    Sayangnya, kata dia, hingga saat ini, Kementerian BUMN belum menunjukkan keberhasilan.

    “Jadi ini seperti redundant. Keberadaan Danantara itu sebenarnya sama seperti kita mengatakan bahwa apa yang terjadi selama ini di Kementerian BUMN itu gagal,” ujar Deni.

    Deni memahami bahwa tujuan pembentukan Danantara adalah untuk membuat BUMN lebih profesional, meningkatkan daya saing, serta menarik investasi asing.

    Namun, ia merasa bahwa pembentukan Danantara seolah-olah tidak membawa perubahan berarti pada struktur organisasi dan tata kelola BUMN itu sendiri.

    Selain itu, Deni juga mengingatkan bahwa adanya konflik kewenangan antara Danantara dan Kementerian BUMN berpotensi memperumit kebijakan industri.

    “Struktur yang ada itu sebenarnya hanya sekadar menambah layer birokrasi aja. Jadi kalau dulu misalnya dari BUMN ada holding-holding BUMN, terus kementerian BUMN,” ucap Deni.

    “Kalau sekarang BUMN, holding-holding BUMN, [lalu] ada yang namanya superholding Danantara, baru Kementerian BUMN. Jadi dia hanya menambah struktur layer dari birokrasi,” lanjutnya.

    Lebih lanjut, Deni khawatir bahwa dengan perkembangan tersebut, pemilihan posisi-posisi penting seperti CEO, COO, atau CIO bisa menimbulkan kecurigaan.

    Pemiliha posisi tersebut berpotensi mengarah pada praktik ‘bureaucrat capitalism’, yakni pemanfaatan BUMN untuk kepentingan birokrasi atau pihak-pihak tertentu yang berkuasa.

    “Kita bisa memprediksi kecurigaan bahwa misalnya patut diduga ini akan mengarah kepada yang namanya bureaucrat capitalism, di mana pemanfaatan BUMN-BUMN ini untuk kepentingan birokrasi atau orang-orang yang berkuasa,” kata Deni.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meresmikan lembaga Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025).

    Presiden telah resmi meneken Undang-undang yang menjadi payung hukum lembaga tersebut.

    “Pada hari ini hari Senin tanggal 24 Februari 2025 saya Presiden Republik Indonesia menandatangani undang-undang nomor 1 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha milik Negara dan peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2025 tentang organisasi dan tata kelola badan pengelola investasi Daya Anagata Nusantara,” ujar Prabowo.

    Selain meneken undang-undang, Prabowo Juga telah meneken, Keputusan Presiden (Keppres) mengenai kepala lembaga pengelola investasi tersebut.

    “Selanjutnya saya juga menandatangani Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 2025 tentang pengangkatan dewan pengawas dan badan pelaksana badan pengelola investasi dan daya anagata nusantara,” pungkasnya.

    Adapun 20 miliar dolar AS atau sekitar Rp 300 triliun dari hasil efisiensi yang telah diamankan ke dalam bentuk tabungan negara akan dikelola oleh Danantara.

    “Untuk dikelola oleh Danantara Indonesia, diinvestasikan dalam 20 atau lebih proyek-proyek nasional sebagai bagian dari industrialisasi kita dan hilirisasi kita,” katanya.

    Proyek yang akan menggunakan dana invetasi Danantara kata Prabowo adalah proyek yang berdampak tinggi dan menciptakan nilai tambah yang signifikan untuk bangsa Indonesia.

    “Menciptakan manfaat nyata, lapangan kerja yang bermutu, dan kemakmuran yang berjangka panjang bagi masyarakat Indonesia,” pungkasnya.

    Danantara akan dikepalai oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, didampingi Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria sebagai Chief Operating Officer dan Pandu Sjahrir sebagai Chief Investment Officer.

    Tugas Danantara

    Danantara adalah lembaga yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengelolaan BUMN. Badan tersebut bertanggungjawab langsung kepada Presiden.

    Dalam, pasal 3E Undang-undang tersebut Danantara berwenang mengelola Dividen Holding Investasi, Holding Operasional dan BUMN.

    Selain itu Danantara berwenang untuk menyetujui penambahan dan/atau pengurangan penyertaan modal pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen. Kemudian menyetujui Restrukturisasi BUMN termasuk Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan.

    Danantara juga berwenang membentuk Holding Investasi, Holding Operasional, dan BUMN; lalu, menyetujui usulan hapus buku dan/atau hapus tagih atas aset BUMN yang diusulkan oleh Holding Investasi, atau Holding Operasional; dan mengesahkan dan mengkonsultasikan kepada DPR RI atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Holding Investasi dan Holding Operasional.

    Danantara terdiri dari Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana.

    Prabowo telah menunjuk Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua Dewan Pengawas Danantara dan Muliaman Hadad sebagai Wakil Ketua Dewan Pengawas.

  • CSIS: Dominasi PDIP dan Golkar di Pilkada Memudar, Gerindra Meningkat Tajam – Halaman all

    CSIS: Dominasi PDIP dan Golkar di Pilkada Memudar, Gerindra Meningkat Tajam – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pergeseran dominasi partai politik pada tingkat provinsi terjadi secara signifikan dalam Pilkada 2024. 

    Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial Center for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, mengungkapkan bahwa Gerindra mengalami lonjakan tajam dalam jumlah kepala daerah yang berasal dari partai tersebut.

    “Kita juga menemukan perubahan yang besar yang terjadi terutama pada level provinsi dan tentu juga pada level kabupaten kota saya kira,” ujar Arya dalam diskusi yang berlangsung di Auditorium CSIS, Tanah Abang, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

    Menurut Arya, dominasi PDI Perjuangan (PDIP) dan Golkar mengalami pergeseran ke Partai Gerindra.

    Ia mengungkapkan bahwa pada Pilkada sebelumnya, hanya sekitar 6,06 persen kepala daerah berasal dari Gerindra, sedangkan dalam Pilkada 2024 angkanya melonjak menjadi 27,03%.

     “Jadi terjadi perubahan yang besar,” lanjutnya.

    Sebaliknya, beberapa partai mengalami penurunan signifikan. PDIP, misalnya, yang pada Pilkada sebelumnya mencatatkan 21,21% kepala daerah, kini merosot tajam menjadi hanya 0,81%. Golkar juga mengalami penurunan dalam jumlah kemenangan calon yang diusungnya.

    Dalam konteks pencalonan gubernur dan wakil gubernur, terjadi pola perubahan yang serupa.

     “Dari 18 calon gubernur PDI Perjuangan, itu hanya empat calon yang menang (dalam Pilkada 2024). Begitu juga kalau kita lihat dari 16 calon gubernur dari Partai Gerindra, 11 mengalami kemenangan,” ungkap Arya.

    Sementara itu, untuk posisi wakil gubernur, dari 17 calon yang diusung oleh Partai Golkar, hanya enam yang berhasil memenangkan pemilihan. PDIP, yang mengusung 16 calon wakil gubernur, mencatatkan lima kemenangan.

    “Jadi kita melihat memang terjadi pergeseran yang cukup besar terutama bergesernya dominasi partai tertentu pada level provinsi. Kita lihat juga, kita prediksi juga terjadi pada level kabupaten,” pungkasnya.
     

  • CSIS: Program MBG Harus Manfaatkan Potensi Lokal untuk Libatkan Masyarakat – Page 3

    CSIS: Program MBG Harus Manfaatkan Potensi Lokal untuk Libatkan Masyarakat – Page 3

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi angkat bicara soal aksis demonstrasi massa yang menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua. Prasetyo menyatakan, penanganan khusus tengah disiapkan pemerintah terkait hal tersebut. 

    “Sedang kita tangani, makanya khusus. Jadi khusus untuk Papua memang sedang kita tangani khusus,” kata Prasetyo saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2025). 

    Menurut Prasetyo, masalah program MBG di Papua memang harus ditangani dengan hati-hati dan penuh perhatian. Ia memastikan program di Papua fidak hanya soal MBG, melainkan juga perbaikn fasilitas belajar hingga sarana prasarana.

    “Fasilitas belajar harus diperbaiki. Fasilitas kesehatan masih jauh dibandingkan dengan saudara-saudara kita di Pulau Jawa, terutama misalnya. Fasilitas infrastruktur harus segera dibangun di Papua. Termasuk pemberdayaan ekonominya,” pungkas Prasetyo.

    Diketahui sebelumnya, ratusan pelajar di Dekai, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan menggelar aksi damai menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin, 3 Februari 2025.

    Pendemo meneriakkan bahwa yang dibutuhkan masyarakat Papua adalah pendidikan gratis dan berkualitas, bukan sekadar bantuan makan gratis.

  • Pengamat: MBG harus diposisikan sebagai investasi Indonesia Emas

    Pengamat: MBG harus diposisikan sebagai investasi Indonesia Emas

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Eksekutif Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Fitria Muslih mengatakan bahwa program makan bergizi gratis (MBG) harus diposisikan sebagai investasi untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas.

    “Seharusnya, pemerintah jika ingin memposisikan MBG ini sebagai prioritas, harus dilihat sebagai investasi untuk mencapai Indonesia Emas, bukan sekadar menempatkan MBG sebagai janji politik,” kata Fitria dalam diskusi daring yang diikuti di Jakarta, Selasa.

    Alih-alih sebagai pemenuhan janji politik semata, menurut Fitria, MBG semestinya diposisikan sebagai investasi jangka panjang. Terlebih, MBG merupakan program yang membutuhkan dana besar.​​​​​​

    Menurut dia, apabila MBG ditempatkan sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia maka diperlukan kerangka kerja yang jelas mengenai indikator capaian dari program tersebut.

    “Program itu harus dilihat sebagai investasi jangka panjang. Tidak hanya sekedar menghabiskan (anggaran), kemudian tidak jelas output-nya, indikator capaiannya seperti apa dan sebagainya,” kata dia.

    Dia pun menilai instruksi Presiden Prabowo Subianto mengenai efisiensi anggaran, yang salah satunya disebut untuk mendanai program MBG, sejatinya merupakan momentum baik guna memastikan efektivitas penggunaan uang rakyat.

    “Saya kira kita mendukung, ya, dengan adanya efisiensi, tetapi harus jelas bagaimana transparansi dan akuntabilitas,” kata Fitria.

    Presiden Prabowo sebelumnya mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang meminta anggaran pemerintah pada APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 dipangkas sebesar Rp306,69 triliun.

    Lebih lanjut, pada kesempatan yang sama, Wakil Direktur Eksekutif Pusat Kajian Strategis dan Internasional (CSIS) Indonesia Medelina K. Hendytio mengingatkan agar MBG tidak menjadi program yang tersentralisasi.

    Menurut Medelina, sebagai negara dengan kondisi geografis yang besar, program-program pemerintah Indonesia sebaiknya dilakukan secara partisipatoris dengan melibatkan partisipasi publik.

    “Penanganan MBG dengan secara terpusat ini mungkin perlu dipikirkan ulang, bagaimana bisa memanfaatkan institusi ataupun lembaga-lembaga yang selama ini ada, baik di pusat maupun di daerah, seperti Puskesmas kemudian sampai tingkat kelurahan, sehingga kesan sentralistis itu bisa dihindari dan meningkatkan partisipasi publik,” katanya.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Terkuak Alasan Sebenarnya Trump Mau Caplok Gaza, Incar Harta Karun Ini

    Terkuak Alasan Sebenarnya Trump Mau Caplok Gaza, Incar Harta Karun Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berencana mengambil alih Gaza dan membangunnya menjadi ‘Riviera Timur Tengah’. Para pakar pun ramai buka suara terkait rencana Trump.

    Ide tersebut telah memecah belah para pakar, dengan beberapa menyebutnya sebagai “ide terburuk” yang “tidak berhasil,” sementara yang lain berpendapat bahwa rencana tersebut merupakan “taktik negosiasi yang cerdas.”

    Namun, beberapa pihak berpendapat bahwa rencana tersebut merupakan kedok untuk kebijakan energi. Asia Times minggu lalu menulis bahwa rencana Trump “hanya tentang gas alam,” sementara kolumnis energi dan komoditas Bloomberg Javier Blas menyindir bahwa ia menunggu “pernyataan pertama yang mengerikan yang mengklaim bahwa Presiden Trump mengincar gas alam Gaza.”

    Beberapa pihak berpendapat bahwa tujuan jangka panjang Trump adalah menguasai Gaza untuk memperoleh akses ke gas alam di Gaza Marine Field. Sebagai informasi, Gaza mengklaim sebagian wilayah bawah laut dengan cadangan gas alam sekitar 1 triliun kaki kubik gas alam, yang cukup untuk memasok listrik ke wilayah Palestina dengan potensi tambahan untuk diekspor.

    Namun, Brenda Shaffer, pakar energi di Foundation for Defense of Democracies (FDD) dan Sekolah Pascasarjana Angkatan Laut AS, mengatakan bahwa pekerjaan yang diperlukan tidak akan sepadan dengan hasilnya.

    “Dari 1 triliun kaki kubik gas alam, itu bukan gas yang banyak. Saya tahu kedengarannya banyak, satu triliun, tetapi jika Anda mencari tahu berapa banyak yang dikonsumsi AS dalam sehari…itu sangat kecil,” kata Shaffer, seperti dikutip Newsweek pada Senin (10/2/2025).

    Badan Informasi Energi AS (EIA) mengatakan bahwa pada tahun 2023 AS mengonsumsi sekitar 376 juta galon bensin motor jadi per hari-sekitar 8,94 juta barel per hari.

    AS hingga akhir tahun 2022 memiliki total cadangan gas terbukti sekitar 691 triliun kaki kubik, menjadikan 1 triliun kaki kubik dari Gaza sebagai setetes air di lautan bagi AS, sementara itu akan terbukti mengubah hidup bagi Gaza sendiri.

    “Yang bagus dari Lapangan Laut Gaza adalah dapat menyediakan listrik untuk Gaza selama sekitar 10 hingga 15 tahun,” kata Shaffer.

    “Itu bisa menjadi sumber gas-Mesir mengalami semacam krisis gas sistemik yang telah berlangsung selama beberapa tahun. Itu dapat menyediakan beberapa volume tambahan ke Mesir dengan cukup cepat, tetapi akan ada masalah keuangan, karena untuk mengembangkan lapangan lepas pantai, dibutuhkan banyak uang, dan pertanyaannya adalah: Siapa yang akan membayarnya?” tanyanya.

    Shaffer menambahkan bahwa mengembangkan area tersebut akan membantu Israel dalam jangka panjang karena akan meringankan beban Israel untuk membantu memasok energi ke Gaza. Sebelum perang, sekitar setengah dari listrik Gaza berasal dari Israel, menurut Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS).

    “Pada dasarnya, pembangunan Gaza Marine Field juga akan membantu Israel, karena dapat membebaskannya dari kewajiban memberikan listrik gratis ke Jalur Gaza,” kata Shaffer.

    Minggu lalu, Trump mengusulkan agar AS dapat mengambil alih Jalur Gaza dan merelokasi penduduk Palestina ke negara tetangga Mesir atau Yordania. Ia mengatakan akan mempertimbangkan untuk mengubah Gaza menjadi “Riviera Timur Tengah,” yang akan melibatkan penghapusan ancaman kelompok militan Hamas dan membawa stabilitas ke wilayah tersebut di tengah perang Israel-Hamas yang sedang berlangsung.

    Namun, sekutu Timur Tengah telah menolak mentah-mentah rencana Trump, tetapi presiden tetap berkomitmen terhadap rencana tersebut.

    (luc/luc)