Xcloud.id

NGO: CORE

  • Resmi IPO, saham Adaro Andalan Indonesia dibuka tembus ARA

    Resmi IPO, saham Adaro Andalan Indonesia dibuka tembus ARA

    Kami tetap optimis dengan prospek pasar batu bara termal global yang ditopang oleh pertumbuhan permintaan energiJakarta (ANTARA) – PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI) resmi mencatatkan saham perdana atau Initial Public Offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI), dengan harga sahamnya dibuka naik 19,82 persen ke posisi Rp6.650 per lembar saham atau menembus Auto Reject Atas (ARA).

    Dalam aksi IPO, perseroan berhasil mencatatkan kelebihan permintaan sebanyak 260,14 kali pada penjatahan terpusat yang merefleksikan antusiasme pasar atas IPO ini dan merupakan wujud kepercayaan investor atas kinerja dan prospek bisnis perseroan.

    “Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan Otoritas Jasa Keuangan dan BEI, sehingga perseroan dapat melakukan pencatatan perdana saham pada 5 Desember 2024. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), lembaga dan profesi penunjang pasar modal, Serta pihak-pihak lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu,” ujar Direktur Utama AADI Julius Aslan di Main Hall, BEI, Jakarta, Kamis.

    Dalam IPO, AADI melepas sebanyak 778,68 juta saham, atau setara 10 persen persen dari modal ditempatkan dan disetor oleh perseroan, dan berhasil meraih dana segar senilai Rp4,32 triliun.

    Julius mengungkapkan dana hasil IPO itu sebesar 37,23 persen akan digunakan untuk keperluan pemberian pinjaman oleh perseroan kepada PT Maritim Barito Perkasa untuk kegiatan investasi dan kegiatan korporasi lainnya yang dapat mendukung peningkatan aktivitas operasional.

    Kemudian, sebesar 14,89 persen akan digunakan untuk pembayaran kembali atas sebagian pinjaman kepada PT Adaro Indonesia, dan sisanya akan digunakan oleh untuk pembayaran kembali kepada PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO) atas sebagian pokok pinjaman.

    Melalui IPO, Ia berharap perseroan dapat mengoptimalkan struktur permodalan untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan dari aset-aset yang dimiliki.

    “Kami tetap optimis dengan prospek pasar batu bara termal global yang ditopang oleh pertumbuhan permintaan energi,” ujar Julius.

    Ia menjelaskan, perseroan melalui perusahaan anaknya, bergerak di bisnis pertambangan batu bara termal, logistik, pengelolaan aset lahan, pengelolaan air, ketenagalistrikan dan investasi.

    Model bisnis yang terintegrasi di sepanjang rantai pasokan ini memungkinkan perseroan untuk mencapai keunggulan operasional dan efisiensi biaya dalam proses bisnisnya.

    “Operational excellence merupakan core competence perseroan yang memungkinkannya untuk terus dapat bersaing dan bertahan dalam menghadapi kondisi makro yang penuh dengan tantangan,” ujar Julius.

    Ia melanjutkan, perseroan menyadari pentingnya penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan dan pengelolaan aspek – aspek Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam kegiatan bisnis grup Perseroan.

    “Dalam melakukan kegiatan operasinya, perseroan, melalui perusahaan anaknya menerapkan prinsip – prinsip Good Mining Practices,” ujar Julius.

    Ia memastikan Grup Perseroan telah dan senantiasa secara aktif berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan dan meminimalkan dampak operasi, serta mengimplementasikan program sosial yang efektif bagi masyarakat sekitar agar mereka dapat senantiasa mandiri.

    Produk batu bara termal utama perusahaan anak Perseroan yang dikenal dengan nama Envirocoal memiliki kandungan polutan yang sangat rendah dibandingkan dengan produk batu bara termal lain di pasar seaborne yang menjadi salah satu keunggulan kompetitif.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Meski Core Tax Berlaku, Lapor SPT Tahun Depan Masih Pakai Cara Lama

    Meski Core Tax Berlaku, Lapor SPT Tahun Depan Masih Pakai Cara Lama

    Bisnis.com, BANDUNG — Wajib pajak masih akan melaporkan surat pemberitahuan tahunan atau SPT tahun pajak 2024 melalui laman DJP Online pada 2025 meski Core Tax System akan berlaku.

    Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak Dwi Astuti menjelaskan Core Tax System atau sistem inti administrasi perpajakan akan diluncurkan pada awal Januari 2025. Artinya, Core Tax System baru akan mencatat transaksi dari tahun pajak 2025.

    Oleh sebab itu, untuk tahun pajak 2024 masih menggunakan cara yang lama karena belum tercatat oleh Core Tax System.

    “Jadi ini demi kemudahan wajib pajak dan demi keberlanjutan juga,” jelas Dwi dalam acara Media Gathering di Bandung, Rabu (4/12/2024).

    Nantinya, wajib pajak orang pribadi maupun badan baru akan melaporkan SPT menggunakan Core Tax System pada 2026 untuk tahun pajak 2025.

    Lebih lanjut, Dwi meyakini akan ada banyak manfaat yang didapatkan baik oleh wajib pajak maupun Ditjen Pajak usai penerapan Core Tax System. Bagi wajib pajak, adanya integrasi data membuat kini berbagai layanan perpajakan seperti DJP Online, e-Nota, pembayaran, EoI, dan sebagainya akan berada dalam satu portal.

    Dengan demikian, layanan perpajakan semakin cepat dan dapat dimonitor secara waktu nyata. Selain itu, diyakini Core Tax System juga akan membuat sistem perpajakan di Indonesia bisa semakin tranparansi karena bisa melihat seluruh transaksi dalam satu portal.

    Di sisi lain, Ditjen Pajak semakin mudah mengelola administrasi perpajakan berbasis data untuk pengambilan keputusan. Sejalan dengan itu, terjadi penurunan biaya administrasi.

    Selain itu, Dwi mengaku Ditjen Pajak terus melakukan pelatihan kepada para pegawai pajak terkait Core Tax System. Begitu juga kepada wajib pajak, Ditjen Pajak juga terus melakukan edukasi pengenalan Core Tax System.

    “Intinya adalah kami memang ingin mempersiapkan semaksimal mungkin sehingga nanti pada saat deployment itu teman-teman wajib pajak sudah memiliki bekal yang cukup untuk menggunakan Core Tax,” tutupnya.

  • Jelang implementasi coretax, pemadanan NIK-NPWP hampir rampung

    Jelang implementasi coretax, pemadanan NIK-NPWP hampir rampung

    Jadi, hanya tinggal 0,68 persen lagi atau kurang lebih 521 ribu yang belum dipadankan

    Bandung (ANTARA) – Menjelang implementasi Core Tax Administration System (CTAS) atau coretax, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaporkan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sudah hampir rampung.

    Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengungkapkan pemadanan NIK-NPWP per 3 Desember 2024 telah mencapai 75.939.355 dari total 76.460.637 NIK, atau sebesar 99,32 persen.

    “Jadi, hanya tinggal 0,68 persen lagi atau kurang lebih 521 ribu yang belum dipadankan,” kata Dwi saat media briefing di Bandung, Jawa Barat, Rabu.

    Dia merinci, sebanyak 71,34 juta NIK-NPWP dipadankan oleh sistem dan 4,6 juta NIK-NPWP dipadankan secara mandiri oleh wajib pajak.

    Dia mengimbau wajib pajak untuk segera melakukan pemadanan NIK-NPWP, mengingat sistem coretax rencananya dikejar untuk mulai diimplementasikan pada awal 2025 mendatang.

    Coretax merupakan sistem inti administrasi perpajakan yang disiapkan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam administrasi perpajakan. Sistem ini akan mengotomasi layanan administrasi pajak dan memberikan analisis data berbasis risiko untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

    Sembari menunggu peluncuran coretax, Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.

    PMK 81/2024 mencabut 42 peraturan perpajakan yang telah ada sebelumnya. Salah satu perubahan signifikan dari peraturan ini adalah perubahan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang kini diseragamkan. Meski seragam, tak semua jenis pajak memiliki tanggal jatuh tempo yang sama.

    Adapun penjelasan teknis mengenai coretax tercantum pada Pasal 464 hingga 467.

    Pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban wajib pajak untuk masa pajak Januari 2025 serta Pajak Bumi dan Bangunan (PPB) tahun pajak 2025 dilakukan secara terpusat menggunakan NPWP.

    Sementara tata cara pembayaran pajak dalam mata uang dolar Amerika Serikat (AS) serta penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan imbalan bunga ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

    Untuk tata cara pengecualian pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak serta Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

    Meski begitu, belum semua ketentuan diatur dalam PMK 81/2024. Sejumlah ketetapan akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pajak, salah satunya mengenai kriteria wajib pajak yang dibebaskan dari kewajiban melapor Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Survei: Upskilling tenaga kerja penting agar relevan era digitalisasi

    Survei: Upskilling tenaga kerja penting agar relevan era digitalisasi

    Jakarta (ANTARA) – Hasil survei dari lembaga riset Populix menyebutkan pentingnya inisiatif peningkatan keterampilan (upskilling) tenaga kerja agar tetap relevan di tengah kemajuan teknologi dan era digitalisasi.

    “Dengan berfokus pada solusi seperti keamanan siber, upskilling tenaga kerja, dan layanan kesehatan digital, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih aman dan berkelanjutan,” kata Co-Founder dan CEO Populix Timothy Astandu dalam keterangan terkait publikasi laporan “Navigating Economic and Security Challenges in 2025” di Jakarta, Rabu.

    Menurut Timothy, meski menawarkan efisiensi, kemajuan teknologi dan otomatisasi juga menciptakan tekanan di dunia kerja, terutama bagi pekerjaan tradisional yang semakin tergeser. Karena itu peningkatan keterampilan tenaga kerja teramat penting.

    Ia mengatakan survei yang dilakukan Populix, menemukan bahwa 47 persen responden mengungkapkan kekhawatiran mendalam akan kemampuan mereka untuk mempertahankan keamanan ekonomi di tengah meningkatnya biaya hidup dan meningkatnya beban konsumerisme, yang sebagian besar didorong oleh kemudahan belanja daring.

    “Para responden mengkhawatirkan gangguan keuangan, seperti kehilangan pekerjaan atau turunnya kemampuan ekonomi, akan berdampak signifikan terhadap kondisi finansial mereka. Bahkan, membuat mereka kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dibutuhkan campur tangan dari pemerintah untuk mengatasi kekhawatiran publik, salah satunya dengan menjaga stabilitas ekonomi tahun depan,” kata Timothy.

    Dinamika teknologi dan otomatisasi ini akan mempengaruhi berbagai sektor industri, serta kebutuhan konsumen.

    Lebih lanjut, kata Timothy, dalam era digitalisasi, keamanan siber dan keamanan kesehatan juga menjadi dua hal yang paling dikhawatirkan masyarakat.

    Laporan “Navigating Economic and Security Challenges in 2025” itu mengungkapkan, 67 persen responden khawatir dengan masalah keamanan siber, sedangkan 49 persen mengkhawatirkan keamanan kesehatan.

    Menurut Timothy, dengan semakin eratnya integrasi digital, maka semakin banyak pula ancaman siber yang bermunculan. Pemicu utamanya adalah pembobolan data dan peretasan, yang diperparah dengan sumber daya dan pengetahuan yang tidak memadai. Karena itu peningkatan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) sangat penting.

    “Meningkatnya ancaman siber membuat keamanan siber yang kuat menjadi sangat penting. Pembobolan dan peretasan data merupakan pemicu utama, sementara sumber daya dan pengetahuan yang tidak memadai menjadi penghalang. Motivasi berfokus pada perlindungan data sensitif, meskipun kesadaran akan ancaman yang terus berkembang masih kurang,” kata dia.

    Selain pembobolan data dan peretasan, kata Timothy, publik juga sudah mulai memahami jenis-jenis ancaman siber lainnya seperti virus (82 persen), phishing email (75 persen), pornografi digital (65 persen), cyberbullying (63 persen), spyware (60 persen), ransomware (55 persen), hingga trojan (54 persen).

    “Meskipun publik tergolong masih awam, mereka mulai termotivasi untuk lebih menjaga keamanan data-data sensitif mereka. Di sinilah pemerintah dan swasta bisa hadir untuk membantu mereka, baik dengan memberikan edukasi keamanan siber, hingga menghadirkan solusi keamanan yang sederhana dan mudah dioperasikan,” ujar Timothy.

    Masalah keamanan siber, kata dia, secara signifikan berdampak pada berbagai aspek kehidupan konsumen. Ini menyebabkan tekanan emosional, mengganggu keamanan pribadi dan keamanan finansial, membatasi interaksi sosial, dan mempengaruhi keamanan pekerjaan di lingkungan profesional.

    Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pemerintah terus berupaya meningkatkan produktivitas dan kompetensi tenaga kerja sebagai modal penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan mencapai Indonesia Emas 2045.

    “Kami ingin bagaimana kemudian tenaga kerja kita ini menjadi memiliki sebuah peran yang sangat substansial dalam pertumbuhan ekonomi bangsa ke depan. Peningkatan kompetensi tenaga kerja memang ini adalah menjadi proses business core kami,” kata Yassierli dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta, Selasa (3/12).

    Guna mendukung peningkatan produktivitas dan kompetensi tenaga kerja Indonesia, Yassierli menuturkan pihaknya melakukan penguatan kurikulum, sertifikasi, vokasi, reskilling, dan upskilling yang lebih optimal.

    “Kita akan mencoba membuatnya lebih efisien, lebih masif ke depan, dan kita akan fokus pada tenaga kerja tertentu sejalan dengan mega project program strategisnya dari Presiden,” kata Menaker.

    Pewarta: Indra Arief Pribadi
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • PT PP Infrastruktur Lakukan Divestasi Saham Bisnis Telekomunikasi kepada Mitratel

    PT PP Infrastruktur Lakukan Divestasi Saham Bisnis Telekomunikasi kepada Mitratel

    Jakarta, Beritasatu.com – PT PP Infrastruktur sebagai anak usaha dari PT PP (Persero) Tbk (PTPP) yang bergerak dalam bidang investasi di sektor infrastruktur seperti pengolahan air bersih dan telekomunikasi melakukan penandatanganan Akta Jual Beli Saham (Share Purchase Agreement) pada salah satu anak usahanya yang bergerak di Bidang Telekomunikasi yaitu PT Ultra Mandiri Telekomunikasi (PT UMT) dengan PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (Mitratel). Penandatanganan ini dilakukan pada Senin (2/12/2024) di Menara Danareksa Jakarta. Acara ini dihadiri oleh Plh. Asisten Deputi Bidang Jasa Infrastruktur Kementerian BUMN Bapak Bin Nahadi, Perwakilan Asisten Deputi Bidang Telekomunikasi dan Media Kementerian BUMN Bapak Wawan Chaerul Anwar, Direktur Utama PT PP (Persero) Tbk Bapak Novel Arsyad beserta jajaran, Direktur Strategi Portofolio PT Telkom Indonesia Tbk Bapak Budi Setyawan Wijaya, Direktur Utama PT PP Infrastruktur Bapak Helmi Adam beserta jajaran, Direktur Utama PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk Bapak Theodorus Ardi Hartoko beserta jajaran.

    PT UMT merupakan anak usaha dari PT PP Infrastruktur yang bergerak di bidang infrastruktur telekomunikasi, menyediakan layanan dan solusi inovatif untuk mendukung kebutuhan industri komunikasi di Indonesia. Keberhasilan PT PP Infrastruktur telah dibuktikan dengan dilakukannya aksi jual beli saham oleh salah satu raksasa di bidang telekomunikasi, yaitu PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (Mitratel) dengan melalui proses beauty contest. Jual Beli Saham PT UMT ini memiliki nilai sebesar Rp 650 miliar.

    Melalui keberhasilan ini, PTPP telah merealisasikan salah satu strategi portofolio dalam rangka mendukung pengembangan bisnis lainnya. Sebaliknya, PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk menunjukkan komitmen untuk mewujudkan visi nya menjadi Digital Infraco terdepan dengan memperbesar portofolio fiber optiknya.

    Dalam kata sambutannya, Direktur Strategi Korporasi dan HCM PTPP I Gede Upeksa Negara menyatakan bahwa aksi korporasi ini merupakah langkah strategis yang penting bagi kedua belah pihak.

    “Penandatanganan akta jual beli saham yang kita saksikan hari ini merupakan langkah strategis yang sangat penting, tidak hanya bagi masing-masing pihak yang terlibat, tetapi juga bagi perkembangan industri infrastruktur telekomunikasi di Indonesia,” kata Gede.

    Proses pelepasan saham UMT dilakukan secara bisnis komersial, diawali dengan penunjukan PT Indonesia Infratructure Finance (IIF) sebagai financial advisor dan terbuka untuk umum. Dari beberapa perusahaan yang menyatakan minatnya, terpilih 1 BUMN, 2 perusahaan swasta nasional dan 1 perusahaan asing yang mengikuti beauty contest.

    “Sebagai salah satu pelaku utama di sektor konstruksi dan investasi, PTPP memandang transaksi ini sebagai wujud nyata keseriusan perusahaan dalam mendukung perkembangan industri infrastruktur telekomunikasi. Selain itu, hal ini juga sejalan dengan upaya kami dalam memperkuat portofolio perusahaan untuk mendukung core business kami secara lebih terintegrasi,” ucap Gede.

    Hal senada diungkapkan oleh Direktur Utama Mitratel Theodorus Ardi Hartoko yang menjelaskan bahwa akuisisi ini bernilai strategis dalam memperkuat ekosistem bisnis dan mempertahankan penguasaan pangsa pasar.

    “Konsistensi kami dalam mengkonsolidasikan bisnis menara, fiber optik dan jasa penunjang lainnya akan membawa Mitratel sebagai Digital Infraco terbesar di Asia Pasific,” ujarnya.

    Penandatanganan ini adalah bagian dari komitmen PTPP dan PP Infra untuk terus mendukung perkembangan sektor infrastruktur telekomunikasi di Indonesia. Kerja sama ini juga mencerminkan sinergi positif antara PTPP, PT PP Infrastruktur dan Mitratel untuk menghadirkan nilai tambah bagi pemangku kepentingan masing-masing.

  • Mobil Maung dan Kebangkitan Industri High-Tech Nasional

    Mobil Maung dan Kebangkitan Industri High-Tech Nasional

    Jakarta –

    Ada satu hal yang berbeda saat pelantikan Presiden Prabowo pada 20 Oktober 2024 lalu. Saat itu, Presiden Prabowo menaiki mobil Maung generasi ketiga bernama MV3 Garuda Limousin produksi PT Pindad Bandung. Mobil taktis yang desainnya seperti SUV Hummer ini didesain khusus untuk kendaraan pejabat yang antipeluru.

    Mobil ini direncanakan akan menyuplai pengadaan pemerintah atas sejumlah 5000 mobil untuk digunakan sebagai mobil dinas pejabat di tingkat pusat mulai Menteri, Wakil Menteri, dan juga Direktur Jenderal (Dirjen). Bahkan Kepala Daerah juga diarahkan untuk menggunakan mobil serupa juga. Captive market yang diberikan pemerintah atas mobil produksi BUMN pertahanan ini cermin keseriusan pemerintah untuk kemandirian produk teknologi dalam negeri.

    Komitmen pengembangan dan produksi mobil Maung ini semoga menjadi keseriusan pemerintah akan pengembangan industri teknologi tinggi (high-tech). Maung sendiri dikembangkan sejak 2018 oleh PT Pindad yang awalnya bernama Bima M-31. Pengembangan mobil ini tidak sekadar rakitan melainkan termasuk dikembangkan bagian desain teknikalnya (engineering design), pengembangan produk, manufaktur, perakitan, tahapan uji, dan evaluasinya.

    Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) sekarang diklaim sekarang sudah mencapai 70 persen. Meskipun mesin masih diimpor, know-how teknologinya menjadi milik PT Pindad. Hal ini menandakan bahwa teknologi inti (core technology) produk ini dimiliki oleh perusahaan BUMN pertahanan ini. Atas dasar ini, Maung dapat dikembangkan secara berkelanjutan sampai dihasilkan keunggulan teknologis dari komponen-komponen utama produk tersebut seperti fitur keamanan, sistem kendali elektronik, dan mesin.

    Produksi mobil Maung ini mirip dengan pengembangan FIN Komodo, mobil lokal buatan Cimahi. Perusahaan mobil off-road untuk daerah non infrastruktur tersebut engineering design sepenuhnya dimiliki perusahaan yang pendirinya merupakan eks engineer pesawat N250 PT Dirgantara Indonesia.

    Perusahaan tersebut juga menerapkan kapabilitas teknologis secara bertahap di mana pada tahap awal menggunakan komponen utama produksi asing namun secara perlahan mengembangkannya sendiri. Bahkan perusahaan lokal ini menyiapkan supplier yang akan memenuhi kebutuhan komponen produknya dengan membina para pelaku UMKM yang berada dalam rantai suplai produksi FIN Komodo.

    Berkaca pada kesuksesan perusahaan otomotif lokal ini, PT Pindad diharapkan tidak sekadar berhenti pada tahapan produksi mobil Maung, melainkan secara bersamaan menyiapkan ekosistem yang berada di supply chain produk. Dengan demikian adanya produksi mobil Maung, berimbas pada tumbuhnya industri UMKM yang menyuplai komponen produk. Ini yang dinamakan efek berganda atau istilah ekonominya multiplier effect.

    Industrialisasi High-Tech

    Industrialisasi adalah langkah tepat untuk menjadikan pengembangan teknologi high-tech menjadi memiliki nilai ekonomi multiplier effect. Melalui industrialisasi, nilai ekonomi dari produksi teknologi tidak hanya ada di end-product, melainkan dalam segala tahapan dalam rantai suplai. Untuk mewujudkannya diperlukan ekosistem yang mendukung, mulai dari industri komponen sampai regulasi dan standardisasi atas komponen produk, serta SDM yang akan turut serta mengembangkan dan memproduksi produk high-tech ini.

    Kementerian Pertahanan bersama Kementerian Perindustrian serta Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi dapat bergandengan tangan mewujudkan ekosistem ini sehingga proses industrialisasi high-tech tidak terhenti pada produksi mobil Maung saja.

    Pemerintah perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) dengan implikasi praktis dan taktis sehingga apa yang sudah dijalankan tinggal diperbaiki dan ditingkatkan. Kajian ini diorientasikan pada tiga hal yaitu industrialisasi high-tech adalah untuk peningkatan kemampuan teknologis bangsa Indonesia, mewujudkan kedaulatan negara, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ketiganya harus menjadi prinsip industrialisasi high-tech sekaligus karena jika salah satu yang diorientasikan akan menjadi masalah di kemudian hari.

    Pengembangan pesawat N250 pada era Presiden Soeharto harus menjadi pelajaran karena pada masa tersebut kapabilitas teknologis menjadi fokus utama pemerintah saat itu yang menjadikan proses industrialisasi pesawat saat itu pada akhirnya menjadi terhambat.

    (mmu/mmu)

  • Solusi Atasi Kanker Tulang Tanpa Amputasi di Mayapada Hospital

    Solusi Atasi Kanker Tulang Tanpa Amputasi di Mayapada Hospital

    Jakarta –

    Sering merasakan nyeri tulang atau menemukan benjolan di sekitar sendi? Kondisi ini sering diabaikan dan dianggap sebagai efek benturan semata. Padahal, bisa jadi itu pertanda awal kanker tulang yang harus diwaspadai.

    “Kanker tulang bisa diawali dengan rasa nyeri yang bersifat progresif, baik intensitas bertambah berat atau semakin sering, dan cenderung memburuk di malam hari. Munculnya benjolan yang semakin membesar dengan cepat, dalam hitungan mingguan hingga bulanan,” jelas Spesialis Ortopedi Konsultan Onkologi dan Rekonstruksi dari Mayapada Hospital Tangerang dr Iwan Setiawan, SpOT (K).

    Pada beberapa kasus dapat terjadi nyeri mendadak pada anggota gerak yang disebabkan adanya patah tulang secara mendadak tanpa didahului benturan atau dengan energi rendah, akibat tulang yang mengandung sel kanker semakin rapuh. Selain itu pasien juga dapat mengeluhkan mudah lelah, penurunan berat badan tanpa disertai sebab yang jelas, dan penurunan nafsu makan.

    “Secara definitif, kanker tulang merupakan jenis kanker yang ditandai oleh pertumbuhan sel-sel abnormal dalam tulang. Berdasarkan sumber asalnya, kanker tulang terbagi menjadi dua, yakni kanker tulang primer dan sekunder,” jelas dr Iwan.

    Kanker tulang primer berasal dari sel-sel di dalam tulang sendiri yang tumbuh di luar kendali, jenis yang sering terjadi ialah osteosarcoma yang terjadi pada tulang panjang di dekat persendian, seperti lutut, pinggul, dan bahu. Kondisi ini sering dialami oleh anak-anak dan remaja, serta usia paruh baya. Sedangkan, kanker tulang sekunder disebabkan oleh sel kanker dari organ lain yang menyebar ke tulang (metastasis), seperti kanker payudara, prostat, paru-paru, ginjal, tiroid, ovarium, dan lainnya, yang sering terjadi pada usia di atas 45 tahun dengan riwayat kanker di organ lain.

    Spesialis Ortopedi Konsultan Onkologi dan Rekonstruksi di Mayapada Hospital Jakarta Selatan dr M Rizqi Adhi Primaputra, SpOT (K) menjelaskan penyebab pasti kanker tulang masih belum diketahui hingga saat ini, namun ada faktor risiko yang memicu kanker tulang, seperti adanya kelainan genetik, riwayat kanker dalam keluarga, atau penyakit tulang tertentu seperti penyakit Paget. Untuk memastikan kanker tulang ini, diperlukan pemeriksaan meliputi pencitraan dan biopsi.

    Pemeriksaan pencitraan dilakukan untuk menentukan lokasi, ukuran, dan penyebaran dari kanker tulang, antara lain bisa dengan rontgen, CT scan, MRI, PET scan, dan Bone scan.

    Sementara pemeriksaan biopsi dilakukan dengan mengambil sampel jaringan kanker, baik melalui jarum (core biopsy) maupun dengan sayatan operasi (open biopsy), guna memastikan jenis dari sel kanker.

    “Apabila dari hasil pemeriksaan sudah dipastikan bahwa diagnosisnya adalah kanker tulang, maka langkah berikut yang perlu dilakukan adalah menentukan stadium dari kanker tulang,” ujar dr Rizqi.

    Dokter juga akan mempertimbangkan faktor lokasi kanker, ukuran, seberapa cepat kanker berkembang, jumlah tulang dan area yang terdampak, dan apakah kanker sudah menyebar (metastasis) ke paru dan atau kelenjar getah bening serta area tubuh lain. Dengan tingkat stadium yang telah ditentukan, maka dokter segera merancang rencana penanganan yang tepat.

    Menurut Spesialis Ortopedi Konsultan Onkologi dan Rekonstruksi Mayapada Hospital Surabaya dr M Hardian Basuki, SpOT (K), penanganan kanker tulang terdiri dari 3 metode pengobatan, yaitu terapi sistemik (kemoterapi / terapi target), radioterapi (terapi sinar), dan pembedahan. dr Hardian menyebut terapi sistemik dapat berupa kemoterapi atau terapi target, biasanya dilakukan sebelum dan setelah pembedahan untuk mencegah penyebaran tumor dan merusak sel kanker tulang itu sendiri.

    Sementara radioterapi pada kanker tulang primer sedikit penggunaannya, dilakukan setelah pembedahan bila hasil operasi tidak bisa mengangkat seluruh jaringan kanker, atau pada kasus kanker tulang yang terlalu besar dan tidak mungkin dilakukan tindakan pembedahan. Tetapi pada kanker tulang sekunder, radioterapi mempunyai peran yang signifikan untuk mengurangi penyebaran secara lokal dan untuk mengurangi nyeri.

    “Sementara tindakan pembedahan pada kanker tulang merupakan prosedur utama yang bertujuan untuk membuang jaringan kanker seluruhnya atau sebanyak-banyaknya,” ujar dr Hardian.

    Terdapat dua jenis pembedahan. Pertama, limb ablation atau amputasi yang mengangkat semua tulang yang terkena kanker beserta anggota gerak (lengan atau kaki).

    Kedua, limb salvage surgery untuk mengangkat jaringan kanker tanpa harus mengorbankan sisa anggota gerak yang tidak terkena tumor.

    “Pada limb salvage surgery, kanker pada tulang diangkat dan kemudian dilakukan rekonstruksi pada tulang sehingga tidak perlu dilakukan amputasi,” kata dr Hardian.

    Rekonstruksi pada tulang dilakukan menggunakan implan (mega prosthesis) atau dilakukan rekonstruksi biologis dengan berbagai metode. Selain lebih baik secara penampilan, pada limb salvage surgery fungsi tungkai pasien juga dipertahankan sehingga pasien dapat tetap melakukan aktivitas menggunakan tungkainya seperti biasa dan kualitas hidupnya dapat dipertahankan secara maksimal dibandingkan amputasi.

    Namun, limb salvage surgery hanya dapat dilakukan pada kondisi dimana tumor belum menyebar, pembuluh darah dan saraf utama masih terbebas dari sel tumor, dan sebagian besar jaringan otot masih dapat diselamatkan. Oleh karena itu, saat gejala kanker muncul segera konsultasi ke dokter spesialis onkologi seperti yang ada di Oncology Center Mayapada Hospital, pelayanan komprehensif berstandar internasional untuk menangani kanker mulai dari pencegahan, diagnosis, pengobatan, hingga perawatan pasca-pengobatan kanker.

    Oncology Center Mayapada Hospital dilengkapi dengan Tumor Board yang aktif memberikan rencana perawatan kanker yang efektif, dan tim Patient Navigator yang terdiri dari tim medis berpengalaman untuk mendampingi pasien dalam menjalani setiap langkah perawatan. Konsultasi bersama dokter di Oncology Center Mayapada Hospital dapat dilakukan via aplikasi MyCare milik Mayapada Hospital, untuk akses cepat mendapat nomor antrean lebih awal dan transaksi layanan yang praktis melalui berbagai metode pembayaran.

    Berbagai tips kesehatan terkini serta informasi promo layanan di Mayapada Hospital dapat Anda temui di aplikasi MyCare dalam fitur Health Articles & Tips. Unduh aplikasi MyCare di Google Play Store dan App Store untuk mendapat reward point saat registrasi pertama di MyCare, yang bisa digunakan untuk mendapat potongan harga layanan di Mayapada Hospital.

    (hnu/ega)

  • Bungkam Ditanya PPN 12 Persen, Sri Mulyani: Nanti Pak Menko Airlangga yang Menyampaikan

    Bungkam Ditanya PPN 12 Persen, Sri Mulyani: Nanti Pak Menko Airlangga yang Menyampaikan

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memilih untuk tidak memberikan penjelasan rinci terkait kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) yang ditetapkan menjadi 12 persen. Kebijakan ini diprediksi akan memengaruhi daya beli masyarakat, yang semakin menurun.

    “Nanti Pak Menko Perekonomian (Airlangga Hartarto) saja yang menyampaikan ya,” kata Sri Mulyani saat dikonfirmasi oleh wartawan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa (3/12/2024).

    Setelah itu, Sri Mulyani tidak menjawab pertanyaan lebih lanjut dari media. Kebijakan pemerintah yang menaikkan tarif PPN ini mendapat penolakan keras baik dari kalangan masyarakat maupun pengusaha.

    Pemerintah menargetkan penerimaan pajak pada tahun 2025 sebesar Rp 2.189,3 triliun, dengan PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) diperkirakan mencapai Rp 945,1 triliun. Angka ini diperkirakan akan tumbuh 13,32 persen dibandingkan dengan realisasi PPN dan PPnBM tahun 2024 yang sebesar Rp 819,2 triliun.

    Namun, menurut kajian dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, jika pemerintah tetap bersikeras menaikkan tarif PPN, penerimaan pajak pada 2025 diprediksi tidak akan tercapai sesuai target.

    Hal ini disebabkan oleh perlambatan konsumsi rumah tangga yang diprediksi akan berlanjut pada 2025, terutama karena pelemahan konsumsi dari kelas menengah dan calon kelas menengah yang merupakan kontributor utama konsumsi.

    Kelas menengah yang berjumlah 52 juta orang atau 19 persen dari total penduduk Indonesia, berkontribusi terhadap 40 persen total konsumsi. Sementara itu, calon kelas menengah yang berjumlah 148 juta orang atau 54 persen dari total penduduk, berkontribusi terhadap 44 persen pengeluaran konsumsi.

    Namun, jumlah penduduk kelas menengah menurun sebesar 9 juta jiwa selama periode 2018-2023, dari 61 juta menjadi 52 juta jiwa, menurun sebesar 8 persen dalam periode tersebut.

    Sebelumnya, Direktur Riset Bright Institute, Muhammad Andri Perdana, menyayangkan kebijakan pemerintah yang menambah beban pajak PPN, sementara di sisi lain kembali mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) untuk menambah penerimaan negara.

    Andri memperingatkan bahwa kebijakan tax amnesty yang kembali diterapkan akan berdampak buruk dalam jangka panjang.

    “Jika tax amnesty kembali dilakukan, pengemplang pajak akan melihat bahwa kebijakan ini bisa muncul lagi setiap kali pemerintah kesulitan keuangan, dan itu akan semakin sering terjadi ke depannya,” kata Andri.

  • Pemerintah Bentuk Satgas PHK, Pakar Sebut Antisipasi PHK pada Masa Mendatang

    Pemerintah Bentuk Satgas PHK, Pakar Sebut Antisipasi PHK pada Masa Mendatang

    Bisnis.com, JAKARTA — Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) diharapkan menjadi langkah pemerintah untuk mengantisipasi agar angka PHK di Indonesia tidak makin besar.

    Perlu diketahui, pembentukan Satgas ini bertujuan untuk memitigasi risiko PHK dari perusahaan menyusul kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2025 sebesar 6,5%.

    Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal berharap Satgas PHK ini bisa menjadi langkah pemerintah untuk mengatasi masalah PHK yang sudah terjadi selama bertahun-tahun. 

    “Saya harap terbentuknya Satgas PHK ini sebagai bentuk antisipasi pemerintah terhadap kondisi yang sudah terjadi selama bertahun-tahun, termasuk tahun ini dan juga mengantisipasi supaya tidak menjadi lebih parah ke depannya,” kata Faisal kepada Bisnis, Selasa (3/12/2024).

    Berdasarkan catatan Bisnis, sebanyak 64.751 pekerja di Indonesia di-PHK per 18 November 2024 hingga pukul 08.45 WIB. Dari angka itu, DKI Jakarta menjadi wilayah penyumbang PHK tertinggi, yakni sebanyak 14.501 tenaga kerja atau berkontribusi sebesar 22,4%.

    Menurut Faisal, gelombang PHK salah satunya dipicu dari kondisi ekonomi, di mana saat ini terjadi penurunan daya beli masyarakat. Kendati demikian, Faisal menyampaikan bahwa keberhasilan dari Satgas PHK juga bergantung dari efektivitas dan koordinasi.

    “Dan Satgas PHK ini sebetulnya lebih kepada pengobatan. Yang penting dilakukan pemerintah juga sebetulnya adalah preventif, mencegah jangan sampai terjadinya PHK,” tuturnya.

    Untuk itu, lanjut dia, pemerintah perlu menetapkan kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil yang bisa mencegah gelombang PHK. “Tapi apapun Satgas PHK ini harus betul-betul serius,” imbuhnya.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli sebelumnya mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mempersiapkan pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK). “Lagi disiapkan, tim sama ininya. Ini kan masih rumusan awal,” ujar Yassierli kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/12/2024). 

    Nantinya, Satgas PHK ini akan melibatkan lintas kementerian yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Namun, Yassierli membantah bahwa pembentukan satgas ialah dampak seusai adanya kebijakan kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5%. Menurutnya, kenaikan UMP justru akan meningkatkan daya saing industri yang membutuhkan angin segar dalam menjaga daya beli masyarakat.

    Penetapan kenaikan rata-rata upah minimum nasional tahun 2025 sebesar 6,5% pertama kali diumumkan Presiden Prabowo Subianto.

    Orang nomor satu di Indonesia itu resmi menaikkan rata-rata upah minimum nasional 2025 sebesar 6,5%. Adapun, untuk upah minimum sektoral akan ditetapkan oleh dewan pengupahan provinsi, kota, dan kabupaten.

    Mulanya, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa Menaker Yassierli mengusulkan agar kenaikan upah minimum di angka 6%.

    “Namun setelah membahas dan melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan pimpinan buruh, kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional 2025 sebesar 6,5%,” ujar Presiden Prabowo dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (29/11/2024).

    Kemudian, Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa untuk upah minimum sektoral nantinya akan ditetapkan oleh dewan pengupahan provinsi, kota, dan kabupaten. Nantinya, ketentuan lebih rinci terkait upah minimum bakal diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan.

    Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Indonesia (UI) Payaman Simanjuntak memandang pengusaha hingga pekerja atau buruh semestinya sudah bisa mengantisipasi kenaikan UMP 2025.

    Payaman menuturkan, jika melihat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023, rumus dari kenaikan UMP masih tetap berlaku.

    “Karena UU baru belum diundangkan. Jadi semua pengusaha, pekerja dan masyarakat sudah bisa mengantisipasi kenaikan upah tahun 2025,” ujar Payaman kepada Bisnis, Jumat (29/11/2024).

    Dia memperkirakan inflasi ada di rentang 4–5% dengan pertumbuhan ekonomi per provinsi antara 4–6%, sehingga kenaikan UMP pada 2025 sekitar 6–8%.

  • Lenovo: AI Jadi Kesempatan untuk Hadapi Tantangan Perkembangan Teknologi – Page 3

    Lenovo: AI Jadi Kesempatan untuk Hadapi Tantangan Perkembangan Teknologi – Page 3

    Contoh utama penerapan Hybrid AI adalah seri ThinkPad X1 Carbon Gen 12 yang dirancang untuk mengatasi tantangan di dunia kerja modern dengan membuat teknologi lebih mudah diakses dan ramah pengguna.

    Keyboard yang didesain ulang dilengkapi tactile marking untuk membantu pelanggan dengan gangguan penglihatan.

    Laptop ini ditenagai prosesor Intel Core Ultra dan Windows 11 serta dukungan AI terintegrasi untuk meningkatkan produktivitas untuk profesional.

    ThinkPad X1 Carbon Gen 12 hadir dengan prosesor Intel Core Ultra 7 yang mampu meningkatkan kinerja grafis dan AI.

    Laptop ini dirancang dengan desain ramping dan mengadopsi bahan ramah lingkungan, memanfaatkan bahan daur ulang untuk mengurangi jejak karbon.

    Laptop dengan prosesor Intel Core Ultra seri 200V dengan grafis Intel® Arc™ dan NPU terintegrasi hingga 48 TOPS, ThinkPad X1 2-in-1 dirancang untuk menangani tugas-tugas AI dengan mudah.

    Dengan kapasitas baterai besar 57 Whr dan kemampuan pengisian daya cepat, ThinkPad X1 Carbon Gen 12 memastikan kenyamanan dan produktivitas yang tinggi.

    Perangkat ini dirancang dengan mengedepankan aspek keberlanjutan, dilengkapi dengan baterai Customer Replaceable Unit (CRU) dan terbuat dari 75 persen aluminium dan magnesium daur ulang untuk penutup A dan C serta 55 persen aluminium daur ulang untuk penutup D.

    Kemasan perangkat ini 100 persen bebas plastik dan terbuat dari bambu serta tebu.