Xcloud.id

NGO: CORE

  • Uji Coba Program Makan Bergizi Gratis Tunjukkan Hasil Positif, Masyarakat Berikan Dukungan Penuh

    Uji Coba Program Makan Bergizi Gratis Tunjukkan Hasil Positif, Masyarakat Berikan Dukungan Penuh

    Jakarta, Beritasatu.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto telah selesai menjalani masa uji coba di sejumlah daerah, seperti Minahasa dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sejak Oktober 2024. 

    Seusai uji coba, hasil positif terlihat dari antusiasme masyarakat setempat untuk berpartisipasi dalam program makan bergizi gratis ini, yang terbukti dapat meringankan beban ekonomi dan meningkatkan kesehatan keluarga.

    “Dengan adanya MBG, masyarakat daerah merasa sangat terbantu. Anak-anak mereka mendapatkan makanan bergizi, yang meningkatkan semangat mereka untuk bersekolah. Selain itu, ibu-ibu di daerah juga memperoleh tambahan pendapatan,” ungkap Eliza Mardian, peneliti CORE Indonesia Spesialisasi Pertanian dan Industri, dalam wawancara tertutup di Jakarta, Rabu (18/12/2024).

    Eliza, yang melakukan riset langsung di lapangan, menjelaskan tiga alasan utama mengapa masyarakat di daerah begitu mendukung program MBG.

    Pertama, ibu-ibu di daerah merasa senang karena anak-anak mereka mendapatkan makanan bergizi, yang secara tidak langsung meningkatkan minat dan semangat anak-anak untuk bersekolah. Selain itu, ibu-ibu yang sebelumnya tidak memiliki kegiatan ekonomi di rumah kini memperoleh tambahan pendapatan. 

    “Ibu-ibu biasa mendapatkan ‘gaji harian’ untuk upah memasak. Dengan adanya MBG, tentu menambah pendapatan keluarga. Misalnya, di salah satu daerah uji coba, SPP sekolah diturunkan. Karena adanya MBG, sekolah tidak lagi mewajibkan iuran untuk katering, sehingga SPP bisa lebih rendah. Dengan pengurangan SPP sebesar Rp 30.000, ibu-ibu bisa mengalokasikan dana itu untuk membeli buah atau susu untuk anak-anak di rumah,” ujar Eliza.

    Menurut Eliza, dampak program MBG tidak hanya terasa dalam aspek ekonomi, tetapi juga dalam pengalokasian dana konsumsi rumah tangga dan gaya hidup yang lebih sehat. Program ini turut meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi gizi yang seimbang.

    “Masyarakat yang sebelumnya kurang paham tentang pentingnya konsumsi buah atau susu. Dengan adanya MBG, mereka mulai teredukasi mengenai pentingnya gizi seimbang. Mereka jadi lebih memahami kebutuhan protein, berapa banyak yang dibutuhkan anak-anak sesuai usia mereka. Masyarakat pun menjadi lebih sadar tentang pola makan sehat,” pungkas Eliza.

    Meskipun hasil evaluasi uji coba program makan bergizi gratis menunjukkan dampak positif bagi masyarakat di daerah, aspek produksi, pendistribusian, dan rantai pasokan hilir tetap perlu diperhatikan pemerintah. Hal ini penting agar program MBG dapat berjalan lebih optimal, memaksimalkan manfaat yang diterima oleh masyarakat, serta memastikan penggunaan anggaran sebesar Rp 71 triliun pada tahun pertama dapat tercapai secara efektif dan efisien.

  • PPN 12 persen, paket stimulus dan dampak terhadap ekonomi

    PPN 12 persen, paket stimulus dan dampak terhadap ekonomi

    Jakarta (ANTARA) – Rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen resmi dilanjutkan oleh Pemerintah. Tarif ini bakal berlaku mulai 1 Januari 2025.

    Bersamaan dengan itu, Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi yang menyasar enam aspek, yakni rumah tangga, pekerja, UMKM, industri padat karya, mobil listrik dan hibrida, serta properti.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut paket stimulus itu dirancang sekomprehensif mungkin untuk bisa memberikan keseimbangan antara data perekonomian dengan masukan dari berbagai pihak.

    Namun, reaksi publik menyangsikan keputusan Pemerintah yang dianggap makin menekan kemampuan ekonomi rakyat. Publik masih belum berhenti meminta Pemerintah untuk membatalkan kebijakan PPN 12 persen.

    Penjelasan PPN 12 persen

    Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto maupun DPR menyatakan tarif PPN 12 persen akan diterapkan secara selektif, utamanya menyasar kelompok barang mewah.

    Dari konferensi pers Senin (16/12), Pemerintah mengumumkan tarif tunggal PPN, yakni sebesar 12 persen, namun dengan fasilitas pembebasan terhadap barang dan jasa kebutuhan pokok serta pajak ditanggung pemerintah (DTP) terhadap tiga komoditas.

    Barang dan jasa kebutuhan pokok yang dimaksud dalam definisi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), adalah barang dan jasa kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, di antaranya beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran.

    Untuk jasa, mencakup jasa kesehatan, jasa pelayanan sosial, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa pendidikan, jasa angkutan umum, dan jasa tenaga kerja. Buku, vaksin polio, rumah sederhana dan sangat sederhana, rusunami, serta pemakaian listrik dan air minum pun termasuk yang mendapat fasilitas pembebasan PPN.

    Sementara itu, terdapat tiga komoditas yang seharusnya termasuk dalam objek pajak PPN 12 persen, tetapi kenaikan tarif 1 persen ditanggung oleh Pemerintah karena dianggap sangat dibutuhkan oleh masyarakat umum. Ketiga komoditas itu adalah tepung terigu, gula untuk industri, dan minyak goreng rakyat atau MinyaKita.

    Di luar dua kelompok itu, tarif PPN yang dikenakan adalah sebesar 12 persen.

    Terkait barang mewah, Pemerintah melakukan penyesuaian terhadap definisi barang mewah dalam kebijakan PPN 12 persen.

    Dari paparan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, konsep barang mewah selama ini mengacu pada ketentuan pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), yang terdiri dari dua kelompok, yaitu kendaraan bermotor dan non-kendaraan bermotor.

    Untuk non-kendaraan bermotor, rinciannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2023, di antaranya hunian mewah, balon udara, peluru dan senjata api, pesawat udara, serta kapal pesiar mewah.

    Adapun dalam konteks PPN 12 persen, Pemerintah memperluas kelompok barang mewah dengan turut menyasar barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, dan jasa pendidikan yang dikonsumsi oleh kalangan mampu — atau yang disebut oleh Sri Mulyani sebagai barang dan jasa premium.

    Mengacu pada definisi di UU HPP, kelompok-kelompok tersebut seharusnya mendapat fasilitas pembebasan PPN. Namun, karena sifatnya yang premium, Pemerintah bakal menarik PPN 12 persen terhadap barang dan jasa tersebut.

    Sebagai contoh, dalam UU HPP, daging termasuk barang kebutuhan pokok yang dibebaskan dari PPN. Namun, daging wagyu dan kobe nantinya bakal termasuk golongan yang dikenakan tarif PPN 12 persen. Sama halnya, ikan juga termasuk komoditas yang dibebaskan dari PPN, tetapi salmon dan tuna yang lebih banyak dikonsumsi masyarakat kelompok atas bakal diterapkan tarif 12 persen.

    Adapun untuk jasa pendidikan, yang termasuk objek pengenaan PPN adalah sekolah dengan iuran tinggi. Untuk jasa kesehatan, layanan VIP menjadi contoh jasa yang dianggap premium.

    Listrik pelanggan rumah tangga 3500-6600 VA juga akan dimasukkan dalam objek pajak tarif PPN 12 persen.

    Untuk detail lebih lanjut mengenai barang dan jasa yang menjadi objek pajak PPN 12 persen maupun yang diberikan insentif akan dituangkan dalam peraturan yang diterbitkan belakangan, bisa berupa peraturan menteri maupun peraturan pemerintah.

    Paket stimulus ekonomi

    Paket stimulus disiapkan untuk meredam efek kenaikan tarif PPN.

    Untuk merespons risiko daya beli masyarakat, Pemerintah menyediakan tiga stimulus untuk mendukung rumah tangga, yakni bantuan beras sebanyak 10 kilogram per bulan yang akan dibagikan pada Januari dan Februari 2025, PPN DTP untuk tiga komoditas, dan diskon sebesar 50 persen untuk listrik di bawah 2.200 VA.

    Untuk memitigasi risiko pemutusan hubungan kerja (PHK), Pemerintah memperkuat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Pemerintah melakukan penyesuaian terhadap nilai manfaat dan masa klaim. Besarannya diubah menjadi 60 persen untuk enam bulan masa penerimaan manfaat (dari sebelumnya 45 persen pada tiga bulan pertama dan 25 persen pada tiga bulan berikutnya) dengan masa klaim diperpanjang menjadi enam bulan setelah terkena PHK.

    Program JKP juga menyediakan akses informasi pasar kerja serta pelatihan keterampilan untuk membantu peserta program mendapatkan pekerjaan baru.

    Untuk risiko kerentanan pengusaha, disiapkan stimulus untuk UMKM, yakni perpanjangan insentif PPh final sebesar 0,5 persen bagi pengusaha dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun.

    Paket stimulus ekonomi berikutnya menyasar industri padat karya. Terdapat insentif PPh 21 DTP bagi pekerja dengan gaji sampai dengan Rp10 juta per bulan, bantuan pembiayaan dengan subsidi bunga 5 persen, serta bantuan jaminan kecelakaan kerja sebesar 50 persen selama 6 bulan.

    Pemerintah juga menyiapkan insentif untuk pembelian kendaraan listrik dan hibrida berupa PPN dan PPnBM, dengan rincian PPN DTP sebesar 10 persen untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) completely knocked down (CKD), PPnBM DTP 15 persen untuk KBLBB impor completely built up (CBU) dan CKD, serta bea masuk 0 persen untuk KBLBB CBU. Juga, PPnBM DTP sebesar 3 persen untuk kendaraan bermotor hibrida.

    Terakhir, paket stimulus menyasar sektor properti, dengan memperpanjang insentif PPN DTP untuk rumah dengan harga jual sampai dengan Rp5 miliar. PPN yang ditanggung maksimal untuk harga Rp2 miliar, dengan rincian diskon 100 persen untuk Januari-Juni 2025 dan 50 persen untuk Juli-Desember 2025.

    Dampak terhadap ekonomi

    Salah satu dampak yang disorot dari kebijakan tarif PPN 12 persen adalah potensi inflasi yang tinggi pada tahun depan. Center of Economics and Law Studies (Celios) memperkirakan kenaikan tarif PPN 12 persen pada 2025 bisa meningkatkan inflasi hingga ke level 4,11 persen. Sebagai catatan, inflasi per November 2024 tercatat sebesar 1,55 persen (year-on-year/yoy).

    Celios juga menghitung kenaikan PPN bisa menambah pengeluaran kelompok miskin sebesar Rp101.880 per bulan. Sementara kelompok kelas menengah mengalami kenaikan pengeluaran sebesar Rp354.293 per bulan.

    Sementara itu, Bank Indonesia (BI) menyebut dampak PPN 12 persen terhadap inflasi tak terlalu signifikan. Berdasarkan proyeksi Deputi Gubernur BI Aida S Budiman, efek PPN terhadap inflasi berkisar 0,2 persen.

    Dari sisi Pemerintah, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Kemenko Perekonomian Ferry Irawan menyebut risiko kenaikan inflasi itu telah diantisipasi, yang terefleksi pada kehadiran paket stimulus bantuan pangan dan diskon listrik 50 persen pada Januari-Februari 2025. Insentif diberikan selama dua bulan untuk menjaga tingkat inflasi pada kuartal I, yang diyakini berperan penting dalam menentukan tingkat inflasi sepanjang tahun.

    Namun, efektivitas dari paket stimulus yang disiapkan Pemerintah banyak dipertanyakan. Salah satu komentar datang dari Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede yang menyebut keuntungan stimulus bersifat jangka pendek. Sementara untuk jangka panjang, perlu ada evaluasi lebih lanjut oleh Pemerintah.

    Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menyatakan bahwa pemberian berbagai insentif tidak cukup untuk mengurangi dampak kenaikan PPN menjadi 12 persen. Pasalnya, kinerja permintaan maupun industri sudah terlanjur melemah. Meski ada insentif untuk industri padat karya, misalnya, industri ini sudah telanjur terpuruk, seperti yang terlihat pada industri tekstil dan industri alas kaki.

    Di sisi lain, juga ada sejumlah optimisme terhadap kebijakan tarif PPN 12 persen.

    Contohnya, peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet yang menilai paket stimulus bersifat inklusif dalam memitigasi dampak kenaikan tarif PPN. Tetapi, dia turut mewanti-wanti soal terbatasnya durasi dan jangkauan tiap insentif.

    Kemudian, Kepala Center of Food, Energy and Sustainable Development Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov berpendapat insentif diskon listrik dapat membantu meringankan beban biaya hidup, terutama bagi keluarga dengan penghasilan terbatas yang sebagian besar bergantung pada tarif listrik bersubsidi. Dia meminta Pemerintah memastikan pemberian diskon tarif listrik pada awal tahun depan agar tepat sasaran.

    Selain itu, ia juga mendorong Pemerintah melakukan evaluasi secara hati-hati agar efek kebijakan tidak hanya bersifat sementara, tetapi berdampak besar pada pola konsumsi jangka panjang.

    Bila hasil evaluasi menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan konsumsi masyarakat, Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk melanjutkan stimulus tersebut.

    Secara keseluruhan, paket stimulus Pemerintah dinilai bersifat temporer. Terlebih, rata-rata insentif merupakan perpanjangan atau penguatan dari kebijakan yang telah ada sebelumnya.

    Direktur Celios Bhima Yudhistira menyerukan agar Pemerintah mengkaji alternatif kebijakan tarif PPN. Menurutnya, memperluas basis pajak, penerapan pajak kekayaan, dan memberantas celah penghindaran pajak, lebih efektif meningkatkan penerimaan negara tanpa perlu membebani masyarakat.

    Editor: Slamet Hadi Purnomo
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ekonom nilai perlu perkuat lini bisnis sebelum bentuk “holding” UMKM

    Ekonom nilai perlu perkuat lini bisnis sebelum bentuk “holding” UMKM

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan pemerintah perlu memperkuat sinergi lini bisnis UMKM sebelum membentuk holding bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah tersebut.

    “(Kuncinya adalah) sinergi dari sisi lini bisnisnya karena kan bisnisnya kan bisa apa saja gitu ya, jangan sampai nanti tercampur-campur lini bisnis yang tidak ada hubungannya gitu,” ucap Mohammad Faisal di Jakarta, Rabu.

    Ia menuturkan bahwa sebaiknya holding tersebut terdiri dari satu lini bisnis, sehingga pemerintah perlu mendetailkan desain holding tersebut serta menentukan pelaku usaha mana saja yang akan ditargetkan untuk bergabung, apakah pelaku usaha nano, mikro, kecil, atau menengah.

    Untuk itu, ia mengatakan bahwa lini bisnis UMKM di Indonesia perlu didata secara lebih menyeluruh dan akurat, terutama para pelaku usaha nano dan mikro.

    “Mereka (pelaku usaha nano dan mikro) tipikalnya kan dinamis, gampang berubah. Jadi besok mau jualan buah, besok mau jualan beras, gampang sekali berubah,” kata Faisal.

    Selain itu, ia menyatakan bahwa pemerintah perlu meningkatkan kemitraan antara UMKM dengan industri maupun perusahaan besar lainnya untuk memperluas akses pasar domestik dan merambah ke pasar ekspor.

    “Nah kalau holding-nya mau diarahkan ke situ, itu bagus menurut saya, jadi kalau (usaha) menengahnya nanti kalau di holding mau dimitrakan kuat dengan industri tertentu ini targetnya ekspor gitu,” ujarnya.

    Faisal pun berharap pembentukan holding tersebut tidak hanya akan mengarusutamakan dan mengumpulkan aset UMKM, tapi juga memberikan manfaat bagi para anggotanya, misalnya produksi yang semakin efisien atau adanya penambahan modal.

    “Sebetulnya satu pertimbangannya yang utama adalah tujuan daripada holding tersebut. Tujuan daripada holding-nya apa? Apakah hanya mengarusutamakan saja? Tapi, yang perlu dilihat, sebetulnya bukan hanya mengarusutamakan saja, tapi ada manfaat yang diperoleh dari masing-masing unit,” imbuhnya.

    Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan di Jakarta, Selasa (10/12), bahwa pihaknya akan membuat UMKM holding yang bertujuan untuk menghubungkan pengusaha UMKM dengan industri besar.

    Ia juga melihat bahwa kesempatan bahwa UMKM mampu berkembang lebih jauh lewat holding tersebut.

    Kementerian UMKM akan memberikan dukungan melalui pelatihan produksi, akses pembiayaan, perencanaan bisnis hingga disiapkan rantai pasok serta investor sehingga dalam ekosistem holding ini menjadi sebuah kesatuan yang tidak lagi terpecah atau terpisah satu sama lain.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ekonom sebut insentif tak cukup redam dampak PPN naik jadi 12 persen

    Ekonom sebut insentif tak cukup redam dampak PPN naik jadi 12 persen

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menyatakan bahwa pemberian berbagai insentif tidak cukup untuk mengurangi dampak kenaikan PPN menjadi 12 persen.

    “Insentif yang sudah diberikan sebagai kaitannya dengan PPN 12 persen itu dibutuhkan, tapi menurut saya itu tidak cukup menjawab semua permasalahan yang ada sekarang,” ujar Mohammad Faisal di Jakarta, Rabu.

    Ia mengatakan bahwa permasalahan yang muncul di industri sekarang adalah menurunnya permintaan akibat menipisnya jumlah kelas menengah yang merupakan pendorong konsumsi dalam negeri.

    Selain itu, ia menyoroti periode pemberian insentif yang terlalu pendek, misalnya hanya dua bulan untuk diskon tarif listrik sebesar 50 persen.

    “Potongan tarif listrik 50 persen untuk (pengguna daya listrik) 450 VA (voltampere) sampai 2200 VA, kalau tidak salah ya, nah itu sebetulnya bagus, karena (kebijakan) itu sudah menyasar kelas (menengah), tapi sayangnya (hanya) dua bulan gitu,” ucapnya.

    Faisal menuturkan bahwa insentif yang diberikan untuk industri padat karya juga diperkirakan belum cukup untuk meredam dampak kenaikan PPN tersebut karena sudah terlalu banyak sektor industri yang terpuruk, seperti industri tekstil dan industri alas kaki.

    Meskipun pemerintah memberikan insentif khusus untuk industri padat karya, ia menyatakan bahwa daya beli masyarakat yang masih lemah membuat pemberian insentif tersebut menjadi tidak banyak berdampak.

    Ia mengatakan bahwa jika kondisi tersebut tidak ditangani secara hati-hati, maka kenaikan PPN tersebut bisa saja meningkatkan potensi PHK.

    Tidak hanya insentif, Faisal menuturkan bahwa diperlukan juga kebijakan yang dapat melindungi produk-produk dalam negeri agar permintaannya tidak semakin menurun.

    Berdasarkan kajian pihaknya, barang-barang impor dari China banyak yang dibanderol separuh atau bahkan kurang dari separuh harga produk dalam negeri.

    Ia pun meminta pemerintah untuk memperketat kontrol terhadap produk-produk impor agar produk dalam negeri masih dapat bersaing.

    “Karena di sana (China) sendiri kan ada subsidi, ada dumping bahkan begitu ya. Belum lagi yang masuk lewat cara tidak benar, nah masalahnya kan masuknya itu bukan hanya legal, tapi juga ilegal,” imbuh Faisal.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pengangguran Bertambah, Mantan Bos OJK Sebut Indonesia Tak Bisa Dongkrak Rasio Pajak – Page 3

    Pengangguran Bertambah, Mantan Bos OJK Sebut Indonesia Tak Bisa Dongkrak Rasio Pajak – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis, dengan adanya sistem pajak canggih yakni Core Tax Administration System (CTAS) bisa mendorong rasio pajak Indonesia naik di kisaran 12 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

    “Tax ratio ditargetkan dinaikkan kembali ke 12 persen dari PDB. Ya tentu kita harus kejar juga pendapatan lebih tinggi dan salah satu yang juga dipersiapkan di Kemenkeu adalah digitalisasi dengan Core tax,” kata Airlangga saat ditemui di kantor Kemenko bidang Perekonomian, Kamis (25/7/2024).

    Airlangga pun berharap sistem pajak canggih yakni Core Tax Administration System (CTAS) segera bisa diimplementasikan dengan cepat pada akhir tahun 2024.

    “Nah, sistem coretax perpajakan itu diharapkan akhir tahun ini bisa on,” ujar Airlangga Hartarto.

    Dikutip dari laman resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), core tax administration system adalah suatu sistem teknologi informasi dalam administrasi perpajakan. Sistem ini bertujuan memfasilitasi proses bisnis administrasi pajak dengan meningkatkan basis data perpajakan, sehingga wajib pajak dapat mengelola kewajiban perpajakannya secara daring tanpa harus mengunjungi kantor pajak.

    Coretax diciptakan untuk mengikuti perkembangan teknologi digital dan mendukung kinerja serta konektivitas layanan bagi wajib pajak.

    Implementasi Coretax System Mulai Tengah 2024

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) saat ini masih melakukan pengujian terkait sistem inti administrasi perpajakan (Coretax Administration System).

    “Coretax saat ini terus melakukan habituasi, melakukan pengujian sebagaimana disampaikan oleh Pak Dirjen bahwa penyesuaian implementasi Coretax System ini memang kita memerlukan waktu,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti, dalam media briefing Update Kebijakan Perpajakan Terkini, di Kantor DJP, Senin, 8 Januari 2024.

  • Yamaha Luncurkan Aerox Turbo di Indonesia

    Yamaha Luncurkan Aerox Turbo di Indonesia

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) secara resmi merilis penyegaran skutik Aerox yang dinamakan Alpha yang sebagian variannya dibekali teknologi turbo seperti Nmax terbaru. Aerox Alpha dibanderol mulai Rp29,9 juta hingga termahal Rp41,7 juta.

    “Kami tidak hanya memberikan pembaruan tampilan. Tapi kami juga memberikan bagaimana spirit bagi penggunanya,” kata Presiden Direktur & CEO YIMM Dyonisius Beti saat peluncuran di Jakarta Selatan, Rabu (18/12).

    Aerox Alpha ini dibekali mesin serupa sebelumnya, 155 cc Blue Core VVA 4 valve SOHC. Namun yang berbeda ada teknologi baru Yamaha Electric CVT alias YECVT yang diistilahkan YIMM sebagai turbo.

    Aerox Alpha menjadi model motor kedua Yamaha yang menggunakan turbo setelah Nmax Turbo meluncur pada Juni lalu. Turbo pada Aerox Alpha juga terdiri dari tiga level seperti Nmax Turbo.

    Aerox Alpha didesain dari rangka underbone yang dibekali suspensi depan telescopic 30 mm dan belakang unit swing dual rear suspension.

    Sedangkan untuk sistem pengereman tersedia double disk brake pada pengereman depan maupun belakang.

    Aerox Alpha ini memiliki dimensi panjang 1.980 mm, lebar 710 mm dan tinggi 1.170 mm, dengan jarak sumbu roda 1.350 mm.

    Spidometer semua tampilan digital dan bisa menunjukkan peta digital dari Google Maps. Pada bagian lampu utama di bagian depan dan belakang dibekali dengan lampu LED.

    Ada empat varian Aerox Alpha sebagai berikut:

    – Standar Rp29,9 juta
    Pilihan warna silver yellow, matte blue, red dan black.

    – Cybercity Rp33,99 juta
    Pilihan warna cybercity dan matte blue yellow

    – Turbo Rp39,55 juta
    Pilihan warna matte dark grey

    – Turbo Ultimate Rp41,73 juta
    Pilihan warna matte dark grey

    (can/fea)

    [Gambas:Video CNN]

  • Xiaomi Smart Display Max 100 2025 Rilis di RI, TV Jumbo Harganya Wow

    Xiaomi Smart Display Max 100 2025 Rilis di RI, TV Jumbo Harganya Wow

    Jakarta –

    Xiaomi Smart Display Max 100 2025 resmi dirilis di Indonesia setelah diperkenalkan secara global pada September lalu. Meskipun namanya Smart Display, perangkat ini sebenarnya merupakan televisi pintar.

    Smart Display Max 100 2025 merupakan perangkat Google TV berukuran 100 inch. Perangkat ini merupakan produk TV paling besar yang ditawarkan Xiaomi di Indonesia.

    “Smart display ini dengan ukuran layar 100inch kami akan membawa pengalaman sinematik yang benar-benar imersif langsung ke depan mata kalian,” kata Marketing Director Xiaomi Indonesia Andi Renreng dalam peluncuran Xiaomi Smart Display Max 100 2025 di Jakarta, Rabu (18/12/2024).

    “Ukuran yang masif ini bukan sekedar angka, ini merupakan bentuk komitmen kami untuk memberikan pengalaman sekelas bisokosp yang bisa kalian rasakan di rumah sendiri,” sambungnya.

    Xiaomi Smart Display Max 100 2025 menggunakan panel Quantum Dot QLED dengan resolusi 3840 x 2160 (4K) serta mendukung HDR10+ dan 1,07 miliar warna. Dengan refresh rate 144Hz yang bisa ditingkan hingga 240Hz berkat mode Game Boost, TV ini juga ideal untuk main game.

    TV ini didukung Dolby Vision dan Dolby Atmos untuk tampilan yang sinematik dan suara yang imersif. Kualitas audionya didukung speaker ganda 15W dan decoding DTS:X.

    Xiaomi Smart Display Max 100 2025 Foto: Virgina Maulita Putri/detikINET

    Xiaomi juga menyediakan mode filmmaker untuk memastikan frame rare, rasio aspek, dan spesifikasi khusus film sesuai yang ditujukan sutradara. Ada juga variable refresh rate (VRR) dan AMD FreeSync Premium untuk pengalaman gaming dan menonton yang lebih tinggi.

    Smart Display Max 100 2025 juga dibekali prosesor Quad-core Cortex A73 dengan RAM 3GB dan penyimpanan 32GB. Ada fitur Chromecast dan AirPlay sehingga bisa casting konten dari perangkat Android dan Apple dengan mudah.

    TV ini sudah mendukung standar DVB-T2 jadi sudah bisa menerima siaran TV digital tanpa perlu STB tambahan. Pilihan konektivitas yang tersedia antara lain Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, HDMI 2.1, USB 2.0 dan 3.0, Ethernet, CI+ Slot, dan headphone jack 3,5mm.

    Xiaomi Smart Display Max 100 2025 dibanderol dengan harga normal Rp 34.999.000. Selama periode promosi 19 Desember 2024 sampai 28 Februari 2025, TV ini dilepas dengan harga promo Rp 29.999.000.

    Perangkat TV ini sudah dapat dipesan lewat Mi.co.id dan Xiaomi Store. Xiaomi menawarkan gratis pengiriman untuk pembelian via Xiaomi Store dan gratis instalasi khusus untuk Pulau Jawa.

    (vmp/vmp)

  • Trump Tebar Ancaman ke China, Tekstil RI Bakal Terimpit?

    Trump Tebar Ancaman ke China, Tekstil RI Bakal Terimpit?

    Bisnis.com, JAKARTA – Arah kebijakan dagang presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap China berpotensi membuat industri tekstil dalam negeri makin terimpit.

    Trump memberi sinyal akan mengetatkan kebijakan proteksi dagangnya dengan menerapkan tarif impor yang lebih tinggi terhadap produk-produk China dan sejumlah negara lainnya. Ekonom menilai kebijakan pembatasan perdagangan yang dilakukan Trump terhadap China akan berdampak secara global, termasuk dirasakan oleh Indonesia.

    Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mencontohkan untuk industri tekstil, kebijakan proteksionisme Trump tak hanya berpotensi membuat Indonesia kehilangan pasar ekspornya, tetapi juga berpotensi membuat Indonesia dibanjiri oleh produk tekstil impor dari China.

    “Khusus ke tekstil yang perlu kita perhatikan juga adalah dampak dari kebijakan Trump itu bukan hanya hambatan ekspor, tapi ketika China dijadikan sasaran utama untuk tidak boleh masuk, maka dia akan mencari pasar alternatif, apalagi kondisi sekarang sudah oversupply,” kata Faisal dalam Outlook Sektor Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Tahun 2025, Selasa (17/12/2024).

    Faisal menilai Indonesia dengan instrumen trade measures yang minim maka tak heran menjadi sasaran pasar dari pasokan produk manufaktur China yang berlebih. Terlebih, RI saat ini memiliki kebijakan relaksasi impor untuk sejumlah komoditas lewat aturan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8/2024.

    Sementara itu, berdasarkan data Kementerian Perindustrian, Indonesia memiliki 207 jenis instrumen trade measures untuk menahan laju impor masuk ke pasar domestik, sementara anggota WTO lain seperti China dan Amerika Serikat berturut-turut memiliki 1.569 dan 4.597 jenis instrumen trade measures.

    “Kombinasi dari masih lemahnya konsumsi domestik dan potensi kebijakan proteksionis AS berpotensi semakin mendorong peningkatan impor barang-barang murah, termasuk tekstil dan produk tekstil, khususnya dari China,” ujar Faisal.

    Untuk diketahui, kebijakan ekonomi perdagangan yang diberlakukan Trump yaitu berupa pemangkasan pajak operasional produksi industri hingga tarif impor yang dinaikkan 10%, khusus China naik menjadi 60%, tarif impor khusus untuk Meksiko, serta penggunaan anggaran pemerintah.

    “Ini ke depan berarti ada potensi, terutama kita prediksikan di semester kedua 2025, itu sudah mulai kelihatan efek dari pada, atau sudah mulai dijalankan kebijakan-kebijakan Trumpnya, karena kami prediksikan di semester pertama ini masih harus ada proses yang diselesaikan dengan Senat,” tuturnya.

    Tekanan Industri Tekstil

    Adapun, gempuran produk impor membuat industri tekstil dalam negeri menghadapi tekanan berat. Puluhan pabrik berguguran dan pemutusan hubungan kerja merajalela.

    Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament (APSyFI) melaporkan sebanyak 60 perusahaan tekstil terpaksa tutup dalam 2 tahun terakhir yang memicu PHK sebanyak 250.000 karyawan.

  • Menerka Alasan Prabowo Minta Proyek Infrastruktur Besar-Tol Disetop

    Menerka Alasan Prabowo Minta Proyek Infrastruktur Besar-Tol Disetop

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden Prabowo Subianto meminta pembangunan proyek infrastruktur besar yang baru dihentikan sementara, termasuk jalan tol.

    Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Unsur Pemangku Kepentingan Sony Sulaksono Wibowo mengatakan pembangunan jalan tol baru akan dipertimbangkan sembari melihat kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

    “Ada instruksi dari Presiden Prabowo waktu itu untuk menghentikan beberapa proyek-proyek besar. Nah tol juga terdampak, tetapi yang akan kita hold dulu, yang kita akan hentikan dulu, itu adalah proyek-proyek yang belum berjalan,” ujar Sony dalam Media Gathering Nataru 2024/2025 ASTRA Infra Group di Amanaia Menteng, Jakarta, dikutip detikcom, Selasa (17/12).

    Sonny menegaskan pembangunan tol-tol yang akan ditahan adalah yang belum dimulai. Sementara, proyek yang sudah konstruksi hingga melakukan studi kelayakan akan tetap dilanjutkan.

    Salah satu pembangunan jalan tol baru yang tertahan sementara adalah Tol Puncak dan ruas tol Kulon Progo-Cilacap. Namun, apabila ada investor yang mau segera masuk, maka bisa dilanjutkan.

    “Pokoknya tol yang baru masuk kajian itu ditahan dulu aja, kecuali memang ada investor swasta yang mau, kalau yang mau silahkan. Tapi, kalau yang solicited dari pemerintah itu kita tahan dulu,” jelasnya.

    Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita memperkirakan ada tiga faktor yang mendorong Prabowo apabila memutuskan untuk menunda sejumlah proyek infrastruktur besar.

    Pertama, sudah pasti karena kurangnya anggaran. Oleh sebab itu berbagai kebijakan untuk mengumpulkan pendapatan lebih besar lagi diambil, salah satunya kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

    “Pemerintah memang sedari awal berteriak anggaran kurang untuk membiayai program-program yang ditawarkan, sehingga ada wacana kenaikan PPN, peralihan subsidi energi, ada wacana peningkatan pajak untuk kendaraan bermotor dan lain-lain. Itu memang untuk menutup kekurangan itu,” ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

    Selain itu, kekurangan anggaran ini, kata Ronny terbukti dari defisit anggaran di APBN 2025 yang dirancang sebesar 2,53 persen atau lebih tinggi dari target tahun ini sebesar 2,29 persen dari terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

    “Kemungkinan juga ada wacana penambahan utang karena di 2025 defisit nya bertambah dari tahun ini dan mendekati tiga. Jadi soal kekurangan dana itu tidak bisa dibohongi lagi, memang kekurangan dana, kalau pemerintah memang lagi pusing,” jelasnya.

    Kedua, Ronny menduga Prabowo bakal menghentikan proyek yang dianggap tidak memberikan efek ganda. Kondisi ini terbukti pada pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo, selama 10 tahun pembangunan jor-joran tapi perekonomian mentok hanya di 5 persen.

    “Yang jelas kalau Prabowo menyatakan kekurangan anggaran saya sepakat, tapi mungkin ada faktor lain seperti yang saya bilang tadi dalam 10 tahun imbasnya tidak terlalu besar terhadap angka pertumbuhan ekonomi,” kata dia.

    “Tidak terlalu terhubung dengan kesejahteraan, tidak terhubung ke makan atau yang berhubungan dengan perut masyarakat seperti yang disuarakan oleh Prabowo karena dia memang konsen ke situ dan tidak terlalu terhubung dengan kualitas SDM yang naiknya tidak terlalu bagus, tidak terlalu terhubung dengan kualitas pendidikan yang sekarang justru malah banyak masalahnya. Prabowo bisa jadi melihat dari sisi itu,” imbuh Ronny.

    Ketiga, mengalihkan anggaran ke program yang memberikan efek dan sesuai dengan tujuan Prabowo mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen.

    Menurut Ronny, pengalihan anggaran ke program lain memang dampak fiskalnya sama saja. Namun, kemungkinan besar Prabowo lebih memilih program yang memberikan dampak ke perekonomian hingga kesejahteraan masyarakat.

    “Secara ekonomi makro kalo hanya memindahkan inputnya akan sama ke ekonomi, mungkin yang membedakan hanya kontribusi dan imbasnya secara multiplier effect,” terangnya.

    Bersambung ke halaman berikutnya…

    Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai kalau melihat kebelakang rencana memberhentikan beberapa proyek infrastruktur bukanlah hal baru karena pernah dilakukan sebelumnya. Tercermin dari penundaan sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN).

    Alasan penundaan ini, kata Rendy, tak lain memang karena keterbatasan anggaran negara di tengah sulitnya investasi yang masuk.

    “Ketika itu, kalau kita perhatikan permasalahan dari pembatalan PSN yang dimaksud tidak lain karena relatif terbatasnya ruang anggaran pemerintah dan saya pikir untuk konteks penundaan pembangunan jalan tol yang disampaikan oleh Presiden Prabowo juga masih menjadi alasan utama,” jelasnya.

    Terlebih, tahun depan banyak program baru pemerintah yang membutuhkan anggaran besar seperti makan bergizi gratis. Apabila target penerimaan negara tak tercapai, maka pemerintah harus hati-hati di awal tahun.

    “Kita juga paham bahwa pembangunan infrastruktur seperti tol membutuhkan dana tidak hanya dalam konteks pembangunannya tetapi juga dalam konteks penyediaan lahan yang secara proporsi tidak kecil dan membutuhkan waktu yang lama dalam proses pembebasan lahan itu sendiri,” jelas Rendy.

    Perlu Evaluasi Proyek Infrastruktur

    Sementara, Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai beberapa proyek besar yang belum dimulai memang layak ditunda sembari dilakukan evaluasi. Tujuannya, agar pemerintah bisa melihat mana kebutuhan yang lebih urgensi.

    “Saya melihat proyek infrastruktur besar dan beberapa jalan tol layak untuk dihentikan sementara sembari dievaluasi terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk melihat urgensitas dan potensi dampak yang dihasilkan oleh pembangunan tersebut apakah signifikan tidak ke ekonomi,” kata Huda.

    Evaluasi kata Huda perlu dilakukan mengingat ada beberapa proyek infrastruktur besar yang memberikan efek negatif BUMN karya. Kemudian, ada juga proyek yang justru mengakibatkan kontraktor jadi pesakitan.

    “Jika perlu pembangunan IKN juga perlu dievaluasi kembali,” tegas Huda.

    Menurut Huda, kebutuhan anggaran tahun depan sangat besar sehingga perlu realokasi anggaran.

    [Gambas:Photo CNN]

    Artinya, porsi yang sebelumnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur bisa dialihkan ke program unggulan Prabowo sehingga anggaran yang dibutuhkan tak semakin besar jika keduanya tetap berjalan.

    “Anggaran tahun depan fokus ke program cepat Prabowo-Gibran seperti makan bergizi gratis hingga program sektor pendidikan. Program makan bergizi gratis sendiri memakan anggaran hingga Rp71 triliun di 2025. Berpotensi membengkak di tahun-tahun setelahnya dan memperlebar defisit fiskal. Jadi memang sebaiknya salah satu dievaluasi,” pungkas Huda.

  • Pemerintah Didorong Tingkatkan Kualitas BBM ke Euro 4 untuk Turunkan Polusi – Halaman all

    Pemerintah Didorong Tingkatkan Kualitas BBM ke Euro 4 untuk Turunkan Polusi – Halaman all

     

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Jakarta menjadi kota dengan polusi udara tertinggi di Indonesia. Pada 13 Agustus 2024, Jakarta mencatatkan indeks kualitas udara atau AQI tertinggi di dunia dengan skor 177. 

    Faktor polusi di Jakarta disebabkan oleh sektor transportasi. Transportasi berkontribusi sebesar 44 persen terhadap polusi udara di Jakarta. Dari hal tersebut, kualitas Bahan Bakar Minyak (BBM) yang buruk disinyalir menjadi penyebab utama.

    Institute for Essential Services Reform (IESR) bersama Research Center for Climate Change Universitas Indonesia (RCCC UI), Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) dan Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia yang didukung Katadata Green dan ViriyaENB melakukan kajian mengenai penerapan BBM Euro 4 mulai dari 2025 hingga 2030 dapat mengurangi polusi udara di Jabodetabek. 

    Selain itu, dari hasil kajian bersama tersebut mengungkap, penggunaan BBM standar Euro 4 juga dapat menurunkan polutan particulate matter (PM) 2.5 hingga 96 persen, serta SOx, NOx hingga 82-98 persen.

    Sedangkan tanpa perubahan, beban polusi dari kendaraan diestimasi akan meningkat sekitar 30-40 persen pada 2030 nanti, dikarenakan peningkatan jumlah kendaraan dan jumlah aktivitas transportasi. 

    Berkaca pada hal tersebut pemerintah didorong perlu melakukan peningkatan kualitas BBM Indonesia ke standar Euro 4.

    Hal tersebut untuk mengantisipasi puncak polusi berbagai kota di Indonesia, terutama Jabodetabek, yang cenderung terjadi pada Juni hingga Agustus setiap tahunnya. 

    “Indonesia perlu segera menerapkan Euro 4 dengan didukung kebijakan yang terintegrasi, disertai dengan pengawasan dan penegakan aturan yang ketat. Pemerintah perlu memastikan kesiapan kilang domestik untuk memenuhi BBM Euro 4,” tutur Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa dalam acara Mendorong BBM Berkualitas di Indonesia, Jakarta, Selasa (17/12/2024).

    Fabby menambahkan, polusi udara di Jakarta telah menambah beban biaya kesehatan terkait polusi seperti pneumonia, Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK) dan penyakit jantung iskemik.

    Data BPJS Kesehatan menunjukkan klaim pengobatan terkait polusi udara di Jakarta hampir mencapai Rp 1,2 triliun pada 2023, dengan penyakit jantung iskemik berkontribusi sebesar Rp 471 miliar dan penyakit influenza, serta pneumonia sebesar Rp 409 miliar.

    “Meski membutuhkan investasi signifikan, kolaborasi pemerintah dan swasta dalam teknologi serta infrastruktur kilang akan membawa manfaat yang jauh lebih besar bagi lingkungan, kesehatan dan ekonomi,” imbuh Fabby.

    BBM Euro 4 memiliki kandungan sulfur setara 50 ppm. Sebaliknya, lebih dari 90 persen BBM yang beredar di pasar Indonesia berkualitas rendah dengan kandungan sulfur tinggi, mencapai 150-2.000 ppm, tergantung jenis bahan bakarnya.

    Tingginya kandungan sulfur dalam BBM menyebabkan rendahnya kualitas udara, meningkatnya masalah kesehatan dan menambah biaya pengobatan.

    Lewat kajian tersebut mendorong pemerintah untuk menerapkan Euro 4 dengan memastikan ketersediaan BBM Euro 4 sesuai peta jalan. Selain itu perlu juga kesiapan kilang domestik untuk menyediakannya. 

    Meskipun peningkatan kualitas BBM merupakan langkah yang krusial, langkah tersebut perlu didukung dengan berbagai kebijakan transportasi berkelanjutan lainnya, termasuk penyediaan transportasi publik yang nyaman, pengetatan baku mutu emisi dan efisiensi bahan bakar kendaraan bermotor, pengalihan ke kendaraan listrik, serta penerapan manajemen lalu lintas yang ramah lingkungan (eco-sensitive traffic management).

    Analis Kebijakan Lingkungan IESR Ilham R. F. Surya, menyebut, penerapan Euro 4 akan berimplikasi pada peningkatan biaya produksi BBM sekitar Rp 200 – Rp 500 per-liter.

    “Pemerintah perlu mempersiapkan ruang fiskal untuk mengantisipasi dampak ekonomi dari penerapan peta jalan Euro 4 tersebut,” jelas Ilham.

    Pemerintah juga perlu menyiapkan skema pembiayaan peningkatan biaya produksi BBM dengan berbagai skenario, seperti tambahan biaya jika ditanggung oleh pemerintah, dibebankan kepada konsumen atau dengan membatasi akses BBM bersubsidi bagi kelompok masyarakat tertentu.

    “Total penurunan beban biaya dari pengurangan klaim BPJS untuk pengobatan ketiga penyakit ini pada 2030 diperkirakan mencapai Rp 550 miliar dengan rincian pneumonia sebesar Rp 246 miliar, jantung iskemik sebesar Rp 268 miliar dan PPOK Rp 36 miliar,” kata Ilham.