Xcloud.id

NGO: CORE

  • OPINI: Melampaui Pusat Data, Mengapa Komputasi AI di Indonesia Harus Terdistribusi? – Page 3

    OPINI: Melampaui Pusat Data, Mengapa Komputasi AI di Indonesia Harus Terdistribusi? – Page 3

    PC saat ini sedang berada di titik balik dengan kehadiran AI PC. Dengan kombinasi CPU, GPU dan Neural Processing Unit (NPU) – produktivitas, kreativitas, gaming dan banyak lagi, kini bisa ditingkatkan dengan AI secara lokal dengan efisiensi yang luar biasa.

    Jadi bayangkan bagaimana beberapa baris instruksi di PowerPoint bisa membantu membuat presentasi dengan visual yang menakjubkan hanya dalam beberapa detik.

    Beberapa mungkin mengatakan bahwa mereka sudah melakukan hal tersebut melalui browser di laptop yang sudah berusia tiga tahun. Hal itu mungkin saja bisa, namun PC yang lebih tua butuh waktu lebih lama untuk memproses, mengonsumsi energi lebih besar, memakan biaya yang lebih tinggi untuk mengirimkan data bolak balik antara cloud dan PC, dan hal ini akan jadi rumit ketika Anda sedang menangani data sensitif yang tidak bisa meninggalkan lokasi atau negara Anda.

    Masalah-masalah ini menjadi semakin besar dalam lingkungan enterprise. Semakin banyak karyawan menggunakan aplikasi AI dalam pekerjaan mereka sehari-hari; semakin banyak perusahaan yang harus melatih atau menyempurnakan model AI mereka dengan proprietary data; dan perhatikan bahwa banyak software enterprise seperti aplikasi manajemen database memiliki model lisensi yang membebankan biaya kepada perusahaan berdasarkan jumlah core dari CPU di cloud yang digunakan untuk menjalankan aplikasi tersebut.

    Dengan AI PC, perangkat-perangkat ini dapat mengoptimalkan jalannya beban kerja AI, sehingga pemanfaatan sumber daya hardware menjadi lebih baik.

    Bayangkan betapa jauh lebih cepat dan lebih hemat biaya jika perusahaan dapat menjalankan banyak aplikasi AI ini langsung di PC karyawan, tanpa harus terus-terusan membayar biaya untuk komputasi cloud. Potensi pengurangan biaya operasional, peningkatan efisiensi, dan produktivitas dapat menghasilkan manfaat bisnis yang signifikan dari waktu ke waktu.

    Memiliki ‘Edge’ di Era AI

    Selain pusat data dan AI PC, semakin banyak AI akan pindah ke “edge”. Edge tersebut meliputi pengaplikasian Internet of Things (IoT), kendaraan otonom, dan perangkat untuk kota cerdas, yang akan melengkapi pengalaman AI sehari-hari.

    Komputasi untuk edge tersebut membutuhkan pemrosesan data ‘di sekeliling’ atau di edge suatu jaringan, lebih dekat dengan lokasi di mana data dihasilkan, alih-alih mengandalkan pusat data yang tersentralisasi.

    Kebutuhan akan komputasi edge sangat penting di era AI. Pertama, ia memungkinkan pemrosesan sesuatu yang sangat penting secara real-time ketika keputusan dalam sekian detik bisa memberikan dampak terhadap keselamatan, seperti automasi di industri.

    Untuk yang lain, memproses data secara lokal akan menurunkan volume data yang dikirimkan ke cloud, yang akan mengurangi ‘kemacetan’ dalam jaringan, memangkas biaya transfer data, dan meningkatkan keamanan dengan meminimalkan paparan data sensitif selama transmisi.

    Terakhir, saat koneksi internet mengalami gangguan, komputasi edge akan memastikan aplikasi-aplikasi yang penting dapat terus berfungsi – sangat vital bagi industri layanan kesehatan.

    Kasus-kasus penggunaan AI yang memanfaatkan model machine learning terlatih untuk membuat prediksi atau keputusan berdasarkan input data baru yang disebut inferencing.

    Berbeda dengan pelatihan, yang seringkali membutuhkan infrastruktur komputasi yang lebih demanding untuk mendukungnya, inferencing bisa dengan lebih mudah dilakukan di edge melalui server komputasi umum, dengan hardware yang sudah dikenal, konsumsi daya yang lebih rendah, dan fleksibilitas yang menjadi keunggulannya untuk bertahan di lingkungan yang berbeda.

    Faktanya, IDC memperkirakan bahwa pada tahun 2025, sebanyak 75% data yang dihasilkan oleh enterprise di dunia tidak akan dihasilkan dan diproses di pusat data tradisional atau cloud, melainkan di edge.

    Penting untuk diketahui bahwa tidak hanya akan ada lebih banyak AI dan komputasi di edge, beban kerja yang utama juga akan mengalami proses inferencing.

    Pikirkan berapa banyak orang yang “membangun” model cuaca versus berapa banyak orang yang “menggunakan” model cuaca. Ini adalah pelatihan versus inferencing, dan yang terakhir akan mengambil alih beban kerja AI dalam jumlah besar di masa yang akan datang. Mengetahui hal ini akan membantu perusahaan-perusahaan mempersiapkan infrastruktur komputasi yang tepat di masa depan.

     

  • Peneliti Nilai Ancaman Tarif 60 Persen AS ke China Untungkan Indonesia

    Peneliti Nilai Ancaman Tarif 60 Persen AS ke China Untungkan Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Riset Center of Reform on Economics alias Core Indonesia menilai, ancaman tarif proteksi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan cenderung memberikan dampak positif ke perekonomian Indonesia. Dia memperkirakan akan terjadi peningkatan ekspor, impor, investasi, dan produk domestik bruto (PDB).

    Research Associate Core Indonesia Sahara menjelaskan, riset tersebut menggunakan model global trade analysis policy (GTAP) yang memfokuskan kepada aspek keseimbangan umum antara negara.

    Asumsinya, Trump meningkatkan tarif hingga 60% untuk semua impor dari China, dan juga meningkatkan tarif hingga 10% untuk impor dari negara-negara lainnya termasuk Indonesia.

    “Kalau kita lihat, China itu jelas kalau dikenakan tarif terlalu tinggi dampaknya ekspor China ke AS itu akan tinggi. Nah itu sebenarnya potensi bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspor juga ke AS dan juga negara-negara lain yang telah memiliki perjanjian dagang dengan Indonesia,” kata Sahara di Jakarta, Selasa  (21/1/2025).

    “Kalau dari hasil hitung-hitungan saya tadi, maka akan naik ekspor Indonesia dan investasi itu juga akan naik,” jelasnya dalam menanggapi ancaman tarif AS ke China.

    Namun, Sahara juga menyinggung langkah Indonesia bergabung ke blok ekonomi yang terdiri dari Brasil, Russia, India, China, and South Africa (BRICS). Dia mendorong agar Indonesia meningkatkan diplomasi dan perdagangan ke negara-negara lain agar tidak tergantung dengan Amerika dan China.

    Ia juga mendorong agar Indonesia melakukan kerja sama dengan negara-negara lain, seperti Turki, Australia, India, Turki, Australia, India, Brasil, Argentina, dan juga dengan mercosur countries.

    “Maka, akan ada variasi pasar ekspor. Jadi istilahnya itu jangan taruh telur di satu keranjang untuk pasar ekspor. Jadi kalau di sini ada masalah, kita masih bisa melakukan ekspor ke negara lainnya. Itu untuk mitigasi risiko,” pungkasnya dalam menanggapi ancaman tarif AS ke China.

  • Kebijakan Donald Trump Ini Bisa Bikin RI Untung Besar, Simak!

    Kebijakan Donald Trump Ini Bisa Bikin RI Untung Besar, Simak!

    Jakarta, CNBC Indonesia-Core Indonesia menilai kebijakan proteksionisme Pemerintah AS di bawah kepemimpinan periode kedua Presiden Donald Trump dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia.

    Associate CORE Indonesia, Sahara menjelaskan dengan menggunakan skenario proteksionisme Trump, maka Indonesia dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 0,0020%.

    Didorong oleh ekspor yang meningkat 0,042%, karena Indonesia bisa menggantikan China sebagai pemasok barang. Sementara impor dimungkinkan meningkat 0,145% dan investasi dapat meningkat 0,04%.

    “Bagi Indonesia bagus juga karena ada kesempatan menaikkan ekspor kenaikan impor dan investasi,” papar Sahara, Selasa (21/1/2025).

    Sahara menjelaskan potensi pertumbuhan tersebut berdasarkan perhitungan model analisis perdagangan global peningkatan tarif 60% untuk semua impor dari China. Serta tarif global 10% semua impor dari semua negara.

    Proteksionisme trump pun juga dinilai dapat menurunkan mayoritas ekspor Indonesia ke Amerika Serikat. Yakni produk berbahan dasar kulit sebesar 4,21% dan pakaian jadi turun sebesar 3,04%.

    Kendati demikian, akan ada potensi diversi perdagangan ke China akibat proteksionisme Trump.

    “Ada kesempatan dan peningkatan ekspor terutama ke China terutama untuk serat nabati, produk berbahan dan farmasi,” ujar Sahara.

    (mij/mij)

  • AS Tarik Diri dari Perjanjian Iklim Paris, Pendanaan Transisi Energi RI Terancam!

    AS Tarik Diri dari Perjanjian Iklim Paris, Pendanaan Transisi Energi RI Terancam!

    Jakarta –

    Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menarik AS keluar dari perjanjian iklim Paris menjadi ancaman serius bagi berjalannya komitmen pendanaan transisi energi Indonesia, salah satunya melalui Just Energy Transition Partnership (JETP) Indonesia.

    JETP adalah gabungan pendanaan yang dimobilisasi oleh negara-negara maju dalam rangka mendukung transisi energi di Indonesia. Kerja sama JETP terjalin antara Indonesia dengan International Partners Group (IPG) yang terdiri dari Jepang, AS, Kanada, Denmark, Uni Eropa, Jerman, Prancis, Norwegia, Italia, Britania Raya, dan Irlandia Utara.

    “Dampak dari Donald Trump keluar dari perjanjian Paris ini cukup signifikan karena yang jelas ini menjadi ancaman serius bagi berjalannya komitmen pendanaan transisi energi Indonesia salah satunya melalui JETP,” kata Bhima kepada detikcom, Selasa (21/1/2025).

    Dengan keluarnya AS dari perjanjian Iklim, Bhima menyebut JETP terancam dibubarkan atau tidak akan berjalan mulus. Hal itu membuat Indonesia terancam kehilangan pendonor paling besar dalam membiayai proyek untuk dukung transisi energi.

    “JETP terancam akan dibubarkan atau tidak akan berjalan mulus karena AS sebagai leading dari JETP keluar dari perjanjian Paris. Kalau JETP tidak berjalan, ya bisa jadi Indonesia akan kehilangan salah satu pinjaman atau donor paling besar di bidang transisi energi yang ini juga akan mengancam proyek-proyek yang tengah berjalan atau tengah didanai oleh AS,” ucapnya.

    Menurut Bhima, Indonesia harus mencari partner untuk mendorong kerja sama transisi energi sebagai mitigasi keluarnya AS dari perjanjian Paris. Salah satu yang dinilai potensial adalah dengan negara Timur Tengah.

    “Karena Timur Tengah adalah salah satu partner paling potensial dan Timur Tengah juga telah terbukti membantu pembangunan PLTS di Waduk Cirata yang skalanya juga cukup besar dan akan diekspansi. Jadi mencari partner baru antara AS dengan China itu juga menjadi hal yang mendesak dan Timur Tengah menjadi salah satu opsinya,” imbuhnya.

    Serupa, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menambahkan bahwa keluarnya AS dari perjanjian iklim Paris akan membuat negara-negara lebih susah untuk mencapai target menuju energi bersih. Keputusan AS disebut bisa membuat negara lain ikutan.

    “Negara semaju AS saja tidak mengindahkan emisi gas rumah kaca, penggunaan energi yang lebih sustainable, yang lebih green, apa lagi negara-negara berkembang yang punya keterbatasan dari sisi anggaran, funding, teknologi. Ini bisa menjadi preseden buruk karena akan diikuti, menjadi contoh karena kalau negara maju saja tidak mengindahkan, kenapa harus negara berkembang menaati perjanjian iklim,” tutur Faisal.

    Menurut Faisal, kapasitas negara berkembang untuk memenuhi target-target penurunan emisi gas rumah kaca tidak sebesar negara-negara maju. Dengan demikian keluarnya AS dari perjanjian iklim Paris akan membuat target transisi energi baru terbarukan menjadi lebih susah dicapai.

    “Secara global tentu saja target penurunan gas rumah kaca dan target untuk meredam peningkatan suhu global itu juga menjadi lebih susah karena AS salah satu penghasil emisi terbesar karena negara besar, di samping negara-negara besar lain seperti China. Dengan demikian upaya transisi ke energi baru terbarukan menjadi lebih susah,” imbuhnya.

    Sebagai informasi, Perjanjian Paris adalah perjanjian internasional yang mengikat secara hukum mengenai perubahan iklim yang disepakati pada COP21 di Paris, Perancis, 12 Desember 2015. Tujuan utamanya untuk menjaga kenaikan suhu global di bawah 2,7 derajat Fahrenheit (batas 1,5 derajat Celsius) di atas tingkat pra-industri.

    (kil/kil)

  • Polemik HGBT, Pengamat: Berisiko Kerek Biaya Produksi hingga Harga Produk

    Polemik HGBT, Pengamat: Berisiko Kerek Biaya Produksi hingga Harga Produk

    Bisnis.com, JAKARTA – Kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) yang tidak diteruskan disebut berpotensi menaikkan biaya produksi tujuh sektor dan meningkatkan harga produk akhir yang berimbas menurunkan daya saing di pasar global. 

    Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyatakan bahwa berakhirnya kebijakan harga gas murah (HGBT) dapat memengaruhi daya saing tujuh sektor industri strategis. Kondisi ini, menurutnya, bertolak belakang dengan rencana pemerintah untuk kembali mendorong industrialisasi sebagai salah satu upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.  

    “Jika kebijakan HGBT tidak diperpanjang, dampak langsungnya adalah kenaikan biaya produksi yang signifikan bagi tujuh sektor industri yang kini harus membayar harga gas komersial. Hal ini berpotensi memicu kenaikan harga produk akhir, menurunkan daya saing industri domestik di pasar global, dan bahkan dapat mengancam keberlangsungan industri yang sangat bergantung pada gas bumi,” kata Yusuf dalam keterangan resmi, Senin (20/1/2025). 

    Lebih lanjut, Yusuf menjelaskan bahwa kebijakan harga gas murah memang membebani keuangan negara karena pemerintah harus memberikan subsidi. Namun, dampak negatif tersebut dapat diimbangi oleh peningkatan aktivitas ekonomi, terutama di sektor industri yang mendapat manfaat langsung dari harga gas yang lebih terjangkau. 

    Sebaliknya, jika kebijakan HGBT diperpanjang, industri akan memiliki ruang untuk menjaga efisiensi produksi serta daya saing. Terlebih tujuh sektor tersebut merupakan sektor industri strategis yang masih perlu dukungan, terutama untuk memperkuat daya saing di tengah tekanan ekonomi global maupun domestik. 

    Di sisi lain, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita meminta agar kelanjutan HGBT yang telah berhenti produksi akhir tahun lalu untuk segera diberlakukan kembali tahun ini.

    Berdasarkan catatan Bisnis, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) meminta kelanjutan kebijakan HGBT untuk industri dengan harga dan kuota gas yang tidak fluktuatif oleh pemasok gas negara, PT Perusahaan Gas Negara (PGN).

    Agus Gumiwang mengatakan gas merupakan bahan baku atau komponen terpenting dalam proses produksi untuk industri manufaktur. 

    “Jadi harga tidak boleh berfluktuatif, apa yang sudah menjadi kontrak antara industri dan PGN juga kontrak itu harus, komitmen itu harus dihargai oleh PGN,” kata Agus kepada wartawan, dikutip Sabtu (18/1/2025).

  • Dua BUMD Jatim Berubah Jadi Perseroda, Ini Kata Pj. Gubernur

    Dua BUMD Jatim Berubah Jadi Perseroda, Ini Kata Pj. Gubernur

    Surabaya (beritajatim.com) – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono menyampaikan dua nota penjelasan terkait perubahan nomenklatur dua BUMD pada sidang Paripurna bersama DPRD Jatim di Gedung DPRD Jatim, Senin (20/1/2025).

    Kedua BUMD yang dirubah namanya adalah Perseroan Terbatas (PT) Jatim Grha Utama (JGU) dan Perseroan Terbatas (PT) Penjamin Kredit Daerah (Jamkrida) Jawa Timur.

    Menurut Adhy, berdasarkan amanat dari ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, kedua perusahaan yang semula perseroan terbatas dirubah menjadi perusahaan perseroan daerah (Perseroda).

    “Ini hanya perubahan nomenklatur. Pertama PT. Jatim Grha Utama dirubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Jatim Grha Utama dan PT. Penjaminan Kredit Daerah Jatim dirubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Jatim,” kata Adhy.

    Adhy mengatakan, dengan adanya perubahan nomenklatur tersebut maka core bussiness pada perusahaan tersebut juga mengalami perubahan. Perseroda JGU misalnya, yang semula lapangan usahanya meliputi pengelolaan aset, penyangga aset/lahan dan penciptaan produk properti, akan berganti fokus pada real estate, jasa, perdagangan besar, industri pengolahan, dan pengelolaan sampah limbah bahan beracun dan berbahaya.

    Perubahan tersebut, kata Adhy, selain untuk menunjang program Pemprov Jatim, juga dinilainya akan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.

    “Tentunya core bussiness-nya juga berubah. Itu semua terjadi agar dapat menunjang program dan kegiatan Pemprov Jatim sehingga pada akhirnya akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” katanya.

    Sementara khusus untuk Perseroda Penjamin Kredit Daerah Jatim, Adhy menjelaskan, akan tetap mempertahankan kegiatan usahanya khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM.

    “Untuk Jamkrida akan tetap sama fokusnya, namun akan kita maksimalkan lagi khusunya berkaitan dengan peningkatan akses dunia usaha baik UMKM dan Koperasi melalui peningkatan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan dunia usaha dalam bidang penjaminan pinjaman atau kredit,” katanya.

    Sementara itu, Ketua DPRD Jatim Muhammad Musyafak Rouf selaku Pimpinan Paripurna menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Jatim yang aktif dan tanggap menjalankan setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

    “Kami selaku pimpinan rapat menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Jatim khususnya kepada Pak Pj. Gub yang selalu menjalankan setiap aturan yang dikeluarkan pemerintah. Semoga raperda ini menjadi iktiar kita bersama dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur,” pungkasnya. [tok/aje]

  • Menperin Terima Banyak Keluhan Industri Terkait Harga Gas Tak Lagi Murah, HGBT Dorong Daya Saing – Halaman all

    Menperin Terima Banyak Keluhan Industri Terkait Harga Gas Tak Lagi Murah, HGBT Dorong Daya Saing – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah sampai saat ini belum memutuskan perpanjangan program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk tujuh sektor industri senilai 6 dolar AS per MMBTU.

    Tujuh kelompok industri yang mendapat HGBT, yaitu industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca, dan sarung tangan karet.

    Belum diperpanjangnya program tersebut, membuat Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menerima banyak keluhan dari industri terkait harga gas yang mahal.

    “Banyak keluhan yang saya dapati dari industri,” kata Agus di gedung Kementerian ESDM, Jumat (19/1/2025).

    Agus menjelaskan, komponen gas dalam sebuah industri merupakan yang hal yang penting untuk produksi, termasuk bahan baku utama.

    Oleh sebab itu, Agus berharap program HGBT untuk tujuh sektor industri senilai 6 dolar AS per MMBTU, dapat segera berlaku kembali.

    “Saya kira harus segera berlaku ya, karena pabrik harus berjalan. Jadi gas yang dibutuhkan itu tetap harus ada,” ujarnya.

    Diketahui, program tersebut telah berakhir 31 Desember 2024, sehingga 7 industri saat ini dikenakan harga gas komersil.

    Dorong Daya Saing

    Ekonom dari CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, kebijakan HGBT sebelumnya telah membantu industri dalam menekan biaya produksi dan meningkatkan daya saing, terutama di tengah tantangan pemulihan ekonomi. 

    “Apalagi kita tahu bahwa harga gas untuk industri di Indonesia dengan beberapa negara pembanding, misalnya Vietnam Thailand dan Malaysia relatif masih tinggi,” ujar Yusuf. 

    Menurutnya, dengan berakhirnya harga gas murah maka mempengaruhi daya saing dari 7 industri tersebut, dan hal ini akan bertolak belakang dengan rencana pemerintah dalam upaya mendorong kembali ke industrialisasi yang ditetapkan sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. 

    Ia menyebut, kebijakan gas murah memang memberikan dampak terhadap keuangan negara karena pemerintah tentu harus memberikan subsidi terhadap harga gas. 

    Namun, kata Yusuf, penurunan penerimaan negara dari memberikan subsidi dapat meningkatnya aktivitas perekonomian terutama dari sektor industri yang terkena dampak positif dari harga ga industri yang lebih murah.

    “Jika kebijakan HGBT tidak diperpanjang, dampak langsungnya adalah kenaikan biaya produksi yang signifikan bagi 7 sektor industri yang kini harus membayar harga gas komersial. Hal ini berpotensi memicu kenaikan harga produk akhir, menurunkan daya saing industri domestik di pasar global, dan bahkan dapat mengancam keberlangsungan industri yang sangat bergantung pada gas bumi,” paparnya.

    Di sisi lain, Yusuf menyampaikan, jika kebijakan HGBT diperpanjang akan memberikan ruang bagi industri untuk tetap mempertahankan efisiensi produksi dan daya saingnya. 

    “Apalagi 7 sektor yang dimaksud adalah 7 sektor industri strategis yang saya kira masih perlu dibantu terutama dalam konteks mendorong daya sayang mereka, terutama di tengah tekanan perekonomian baik dari global maupun domestik itu sendiri,” tuturnya.

    7 Sektor Dipertahankan

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memberikan sinyal bahwa penerapan HGBT atau Harga Gas Murah untuk tujuh sektor industri di tahun 2024 akan dilanjutkan.

    “Sekarang kalau dari tujuh itu rasanya hampir bisa dipastikan, hampir bisa dipastikan untuk dilanjutkan,” kata Bahlil saat ditemui di kantor ESDM, dikutip dari Kontan.

    Namun, ia menambahkan bahwa waktu penerapan HGBT belum dapat dipastikan karena adanya usulan tambahan sektor industri dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang masih dalam tahap kajian.

    “Karena ada pengusulan tambahan. Nah, pengusulan tambahan itu kita lagi menghitung secara ekonominya,” ujar Bahlil.

    Selama periode 2021 hingga 2024, penerapan HGBT telah mengonversi pendapatan negara sebesar Rp 67 triliun.

    Oleh karena itu, pemerintah berhati-hati dalam memberikan subsidi harga gas.

    “Jadi jangan sampai semua gas kita kasih ke HGBT, negara nggak dapat pendapatan. Kita hitung betul, dia (industri) harus kita kasih, tapi harus industri yang menciptakan lapangan pekerjaan,” tegas Bahlil.

    HGBT saat ini hanya diberikan kepada tujuh sektor, yaitu: Pupuk, Petrokimia, Oleokimia, Baja, Keramik, Kaca, dan Sarung tangan karet

    Usulan Tambahan 15 Sektor Baru

    Wakil Menteri Perindustrian, Faisol Riza, dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI, Senin (2/12), mengusulkan penambahan 15 sektor penerima HGBT.

    Usulan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing, ekspor, dan investasi industri dalam negeri.

    “Pemberian HGBT kepada 15 sektor usulan baru untuk mendorong peningkatan daya saing industri, ekspor, dan investasi,” ungkap Faisol.

    Namun, ia tidak merinci sektor-sektor baru tersebut. Kemenperin juga mengusulkan penghapusan pembatasan kuota gas bumi untuk sektor industri agar kebutuhan pasokan dalam negeri dapat terpenuhi.

    “Dengan kebutuhan gas bumi yang semakin meningkat setiap tahunnya tetapi supply gas yang semakin menurun, dapat dipertimbangkan mekanisme impor gas bumi,” jelas Faisol.

  • Cek Harga MacBook Pro M4 di Indonesia, Berapa? – Page 3

    Cek Harga MacBook Pro M4 di Indonesia, Berapa? – Page 3

    Saat diumumkan tahun lalu, John Ternus, Senior Vice President Hardware Engineering Apple menjelaskan, MacBook Pro M4 menawarkan peningkatan signifikan di hampir semua aspek.

    “MacBook Pro baru ini dirancang dengan performa super dan fitur canggih, menjadikannya laptop pro terbaik di dunia sejauh ini,” ujarnya.

    Keunggulan Chip M4 Series?

    Berbekal chip M4 series, Apple membawa performa CPU single-thread dan multithread lebih unggul ke lini laptop barunya ini sehingga mampu menanngani berbagai tugas berat.

    Ragam penggunaan mulai dari pengeditan video, rendering 3D, bermain game AAA, dan proyek mengandalkan kecerdasan buatan AI pun dapat dilakukan dengan lebih lancar.

    MacBook Pro 14 inci dengan chip M4 juga memiliki GPU 10-core dipadukan dengan memori hingga 32GB, membuatkan cocok untuk profesional maupun kreator membutuhkan performa tinggi.

    Tapibila membutuhkan performa lebih tinggi, MacBook Pro dengan M4 Pro dan M4 Max menjadi pilihan terbaik.

    Dengan GPU 20-core di M4 Pro dan 40-core di chip M4 Max, beban kerja seperti pemodelan data, main game, simulasi sistem, dan pembuatan animasi 3D berjalan jauh lebih cepat dibandingkan generasi sebelumnya.

  • Layanan Sertifikasi Elektronik Gratis di Coretax, Begini Caranya

    Layanan Sertifikasi Elektronik Gratis di Coretax, Begini Caranya

    Jakarta –

    Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerapkan sistem pajak Core Tax Administration System atau Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) sejak awal Januari 2025. Kendati menghadapi berbagai kendala, Coretan dianggap penting sebagai langkah digitalisasi informasi dan perbaikan basis data.

    Dalam penerapannya, Coretax juga menggandeng Privy sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) yang berinduk ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Privy berperan untuk menyediakan tanda tangan elektronik (TTE) tersertifikasi untuk dokumen perpajakan.

    CEO & Founder Privy, Marshall Pribadi, mendukung percepatan digitalisasi perpajakan. Privy juga menggratiskan layanan sertifikat elektronik dan tanda tangan elektronik pada aplikasi Coretax bagi para penggunanya.

    Ia menyambut baik kerjasama antara DJP dengan Privy dalam bentuk integrasi Coretax. Dengan lebih dari 56 juta masyarakat Indonesia yang menjadi pengguna Privy, Marshall menilai platformnya telah dipercaya untuk mendukung upaya pemerintah dalam reformasi pajak.

    “Kami sangat menyambut baik kepercayaan yang diberikan DJP kepada Privy. Dengan tanda tangan elektronik tersertifikasi dan sertifikat elektronik dari Privy secara gratis, diharapkan dapat mendukung DJP dalam reformasi perpajakan sekaligus memberikan keabsahan hukum, menghemat waktu dan biaya secara signifikan. Selain itu, privasi dan keamanan data Wajib Pajak (WP) menjadi keutamaan bagi kami,” kata Marshall dalam keterangannya, ditulis Minggu (19/1/2025).

    Coretax menjadi bagian dari reformasi perpajakan yang dilakukan DJP sekaligus juga tindak lanjut Peraturan Presiden (Perpres) 40 Tahun 2018 untuk meningkatkan kinerja sistem yang ada saat ini. Dengan Coretax, WP akan dimudahkan karena kewajiban perpajakan akan dilakukan secara digital.

    Coretax mewajibkan WP menggunakan TTE dalam penandatanganan dokumen perpajakan. Para WP dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan sertifikat elektronik melalui aplikasi Privy yang tersedia di Playstore/IOS, kemudian dipilih sebagai sertifikat elektronik pada website Coretax dan digunakan untuk menandatangani dokumen. Tata cara pengajuan dan masa berlaku TTE tersertifikasi diatur oleh PSrE.

    Penerbitan faktur pajak bagi WP badan kini dapat dilakukan secara digital pada menu e-faktur dan e-bupot yang tersedia di website Coretax. Perwakilan setiap perusahaan harus terlebih dahulu memverifikasi identitasnya melalui kode otorisasi dari Penyelenggara Sertifikasi Elektronik, termasuk Privy, kemudian mengunggah swafoto untuk dilakukan validasi face comparison oleh sistem.

    Sebelumnya, WP juga perlu memastikan mendaftar akun Privy untuk mempermudah proses verifikasi identitas. Setelah identitas tersimpan, dalam menu penandatanganan e-faktur pengguna akan diminta untuk memilih sertifikat elektronik Privy kemudian cukup memasukkan kode OTP untuk menyelesaikan proses penandatanganan.

    Lebih jauh Marshall mengatakan, kerjasama Privy dengan DJP merupakan kemitraan strategis yang mendorong kesadaran WP pada kepatuhan pajak serta menciptakan ekosistem digital di masyarakat.

    “Diharapkan, kerjasama Privy dan DJP memberikan dampak luas bagi terciptanya ekosistem digital sekaligus mendorong kesadaran WP untuk melaporkan pajak dan serta meningkatkan pelayanan pajak di masyarakat,” tutup Marshall.

    (kil/kil)

  • Privy Gratiskan Layanan Tanda Tangan Elektronik untuk Dokumen Perpajakan di Aplikasi Coretax – Halaman all

    Privy Gratiskan Layanan Tanda Tangan Elektronik untuk Dokumen Perpajakan di Aplikasi Coretax – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mulai 1 Januari 2025, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengimplementasikan sistem pajak Core Tax Administration System atau Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP). 

    Kendati berbagai kendala yang sempat terjadi di awal peluncurannya, penerapan Coretax merupakan langkah penting dalam digitalisasi pembaruan teknologi informasi dan perbaikan basis data yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) agar lebih efektif dan efisien.  

    Privy selaku  Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) yang berinduk ke Kominfo juga turut mengambil peran dalam inisiatif ini dengan menjadi mitra resmi Direktorat Jenderal Pajak sebagai salah satu Sertifikat Elektronik yang tersedia di Coretax dalam menyediakan tanda tangan elektronik (TTE) tersertifikasi untuk dokumen perpajakan. 

    Untuk mendukung percepatan digitalisasi perpajakan ini, Privy juga turut menggratiskan layanan sertifikat elektronik dan tanda tangan elektronik pada aplikasi Coretax bagi para penggunanya.

    CEO & Founder Privy, Marshall Pribadi mengatakan, dirinya menyambut baik kerjasama antara DJP dengan Privy dalam bentuk integrasi Coretax. 

    Dengan lebih dari 56 juta masyarakat Indonesia yang telah menjadi pengguna Privy, hal ini tentunya menandakan teknologi yang dihadirkan Privy telah dipercaya sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam reformasi pajak.

    “Kami menyambut baik kepercayaan yang diberikan DJP kepada Privy. Dengan tanda tangan elektronik tersertifikasi dan sertifikat elektronik dari Privy secara gratis, diharapkan dapat mendukung DJP dalam reformasi perpajakan sekaligus memberikan keabsahan hukum, menghemat waktu dan biaya secara signifikan. Selain itu, privasi dan keamanan data Wajib Pajak (WP) menjadi keutamaan bagi kami,” ungkap Marshall.  

    Coretax menjadi bagian dari reformasi perpajakan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan merupakan tindak lanjut Peraturan Presiden (Perpres) 40 Tahun 2018 untuk meningkatkan kinerja sistem yang ada saat ini. 

    Dengan Coretax, WP akan dimudahkan karena kewajiban perpajakan akan dilakukan secara digital. 

    Coretax mengharuskan WP menggunakan tanda tangan elektronik (TTE) dalam pendandatanganan dokumen perpajakan. 

    Para WP dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan sertifikat elektronik melalui aplikasi Privy yang tersedia di Playstore/IOS, untuk kemudian dipilih sebagai sertifikat elektronik pada website Coretax dan digunakan untuk menandatangani dokumen. Tata cara pengajuan dan masa berlaku TTE tersertifikasi diatur oleh PSrE.

    Penerbitan faktur pajak bagi WP badan kini dapat dilakukan secara digital pada menu e-faktur dan e-bupot yang tersedia di website Coretax. 

    Perwakilan setiap perusahaan harus terlebih dahulu memverifikasi identitasnya melalui kode otorisasi dari Penyelenggara Sertifikasi Elektronik, termasuk Privy, kemudian mengunggah swafoto untuk dilakukan validasi face comparison oleh sistem. 

    Pastikan untuk terlebih dahulu mendaftar akun Privy untuk mempermudah proses verifikasi identitas tersebut. 

    Setelah identitas tersimpan, dalam menu penandatanganan e-faktur pengguna akan diminta untuk memilih sertifikat elektronik Privy kemudian cukup memasukkan kode OTP untuk menyelesaikan proses penandatanganan.

    Marshall mengatakan, kerjasama Privy dengan DJP merupakan kemitraan strategis yang mendorong kesadaran WP pada kepatuhan pajak serta menciptakan ekosistem digital di masyarakat. 

    “Diharapkan, kerjasama Privy dan DJP memberikan dampak luas bagi terciptanya ekosistem digital sekaligus mendorong kesadaran WP untuk melaporkan pajak dan serta meningkatkan pelayanan pajak di masyarakat,” imbuh Marshall.